Event: Pilkada Serentak

  • Kemendagri: Anggaran Gelar 24 PSU dan 2 Pilkada Ulang Capai Rp719,1 Miliar

    Kemendagri: Anggaran Gelar 24 PSU dan 2 Pilkada Ulang Capai Rp719,1 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan perkiraan jumlah anggaran untuk 24 Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan 2 Pemda yang Pilkada ulang, sejauh ini akan menelan biaya sebesar Rp719,1 miliar.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merincikan berdasarkan hasil rekap data per 9 Maret 2025 pukul 21:26 WIB, total anggaran itu terbagi dalam empat lembaga yakni KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

    Hal ini dia ungkapkan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (10/3/2025).

    “Ini dari KPUD kebutuhan anggarannya Rp429 miliar atau 59% lebih, total Bawaslu dari 24 Pemda hasil putusan MK yang PSU Rp158 miliar, TNI-nya Rp39 miliar, Polri-nya Rp91 miliar. Jadi totalnya Rp719 miliar. Ini kami kira turun dari rapat lalu, lebih kurang Rp1 triliun lebih karena ada upaya melakukan efisiensi,” kata Tito.

    Lebih lanjut, dia menjabarkan pendanaan PSU sebagian di 10 Pemda yakni Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Buru, Kota Sabang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Bungo, hampir semuanya dapat dipenuhi dari APBD masing-masing.

    “Ini PSU sebagian, yang besar [biayanya] Kabupaten Banggai Rp3,8 miliar kebutuhan KPUD-nya, Bawaslu juga ngajuin Rp3 miliar, ini pun kita minta diefisiensikan, kita pelototin betul kegunaannya,” terangnya.

    Kemudian, lanjutnya, untuk 14 Pemda lainnya yang melakukan PSU secara keseluruhan juga ternyata hampir semuanya bisa dibiayai dengan APBD masing-masing. 

    Tito juga menyebut baru mendapat konfirmasi dari Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong yang menyatakan pihaknya mampu membiayai PSU dari APBD Papua.

    Meski demikian, dia juga membeberkan bahwa sejauh ini masih ada tiga daerah yang pendanaannya belum cukup dan masih proses penghitungan pula, yakni Kabupaten Pasaman, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

    Khusus untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, Kemendagri yakin bahwa anggaran daerahnya sangat kuat untuk membiayai gelaran PSU di sana.

    Tak sampai di situ, Tito turut berujar Kabupaten Empat Lawang ternyata juga mengalami kekurangan anggaran sekitar Rp15 miliar. 

    Namun, telah ada komunikasi bilamana sisa anggaran KPUD dikembalikan ke provinsi, maka provinsi bisa menghibahkan dananya untuk gelaran PSU, sehingga ini tak menjadi masalah.

    “Per hari ini yang masih belum tuntas menghitung adalah Pasaman dan Boven Digul, meski kami meyakini dari postur APBD-nua mereka bisa mengefisiensikan, Pasaman kurang lebih Rp20 miliar, Boven Digoel kurang lebih Rp50 miliar, ini kita kejar dua-duanya,” pungkasnya.

  • Sikapi Efisiensi Anggaran Pemerintah, LDII Ajak Masyarakat Jalankan Pola Hidup Hemat – Halaman all

    Sikapi Efisiensi Anggaran Pemerintah, LDII Ajak Masyarakat Jalankan Pola Hidup Hemat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperketat penggunaan anggaran belanja negara dalam APBN 2025 melalui efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.

    Anggaran sejumlah kementerian dan lembaga pun dipangkas meskipun efisiensi tersebut diupayakan tidak mengganggu layanan publik. Pada saat bersamaan, kondisi ekonomi dunia juga dalam kondisi tidak menentu.

    “Kita melihat (pengetatan anggaran) ini sebagai upaya pemerintah untuk men-setting ulang atas kondisi sekarang dengan kondisi keuangan negara yang sedang serba terbatas,” ujar Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia(LDII), KH Chriswanto Santoso di acara Media Gathering dan Buka Puasa bersama Media di kantor DPP LDII, Simprug, Jakarta Selatan, Minggu(9/3/2025).

    Dia menambahkan, puasa Ramadan merupakan momen muhasabah untuk menghitung diri sendiri.

    “Pak Prabowo pernah menyampaikan accumulative advantage, berupaya melihat sisi positif dari para pemimpin Indonesia terdahulu. Maka itu strategi efisiensi ini merupakan upaya Pemerintah melakukan muhasabah diri, menjadikan Indonesia semakin baik, bukan Indonesia gelap,” imbuhnya.

    Sementara itu Sekretaris Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya menambahkan, dari pendekatan agama, strategi efisiensi anggaran adalah memaksimalkan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan manfaat untuk umat.

    “Para pemimpin perlu menyadari mereka dipilih untuk mengayomi masyarakat. LDII melihat upaya efisiensi ini hal yang positif tapi memicu dampak-dampak lain di masyarakat yang oleh Pemerintah perlu dikendalikan,” kata Dody.

    “Setiap kebijakan yang diluncurkan Pemerintah akan selalu memicu dampak sosialnya. Karena itu pemerintah selalu menyiapkan skema penanganan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan,” tambahnya.

    Karena itu lanjut Dody, pemerintah harus sungguh-sungguh menjalankan kepemimpinannya untuk kebaikan dan mendorong kesejahteraan masyarakat agar tidak memicu terjadinya distrust (ketidakpercayaan) di masyarakat.

    “Pemimpin jangan mengkhianati rakyatnya,” tegasnya.

    Menyikapi efisiensi anggaran yang dijalankan Pemerintah, Chriswanto mengajak masyarakat Indonesia mengimbanginya dengan menerapkan pola hidup yang hemat efisien.

    “Salah satu indikasi ketidakpastian ekonomi dunia adalah terjadi PHK besar-besaran di sejumlah pabrik yang berorientasi ekspor. Sejak akhir 2024 dan kuartal pertama 2025 telah puluhan ribu PHK karyawan terjadi di Pulau Jawa,” kata KH Chriswanto.

    Banyaknya kasus PHK menjelang Ramadan dan Idul Fitri, KH Chriswanto mengingatkan agar masyarakat menerima cobaan tersebut dengan tawakal.

    Dia mengajak masyarakat menyikapinya dengan terus mencari alternatif pekerjaan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, tanpa menyikapinya secara emosional karena justru akan memicu krisis sosial.

    Dia mengajak umat Islam untuk meningkatkan kepedulian sosial. Masyarakat yang ekonominya mampu bisa membantu keluarga yang ekonominya sedang jatuh karena menjadi korban PHK atau usaha yang digelutinya sedang jatuh.

    “Dengan demikian, persoalan ekonomi bisa tertangani dalam jangka pendek,” ujar KH Chriswanto.

    Kh Chriswanto juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski program ini diharapkan bisa mendatangkan 15 juta lapangan kerja baru, dalam pelaksanaannya di lapangan program tersebut belum berjalan maksimal karena kendala anggaran dan operasional.

    “Dengan kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup sederhana. Efisien namun terus bekerja keras, ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam. Yakni, kita tidak berlebihan atau prihatin, namun tetap bekerja keras,” tuturnya.

    Optimalkan PAD

    Kepada para kepala daerah yang baru saja memenangi Pilkada Serentak, Chriswanto mengimbau agar mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus demi mengimbangi tren turunnya belanja kementerian.

    “PAD bisa menjadi penyelamat. Potensi pajak dan retribusi daerah harus lebih dioptimalkan, tanpa membebani masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal,” paparnya.

    “Pengeluaran daerah harus difokuskan pada program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat,” ungkap KH Chriswanto.

    Sementara itu, program-program pembangunan daerah, menurut KH Chriswanto bisa diupayakan menjajaki kerjasama dengan sektor swasta melalui skema investasi atau kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership).

    Menurutnya, yang paling penting dilakukan dalam kondisi krisis seperti sekarang, pemerintah harus menjaga komunikasi dengan masyarakat, agar masyarakat bisa mengakses informasi sekaligus bisa memahami kondisi keuangan negara agar tidak memicu distrust (sikap tidak percaya) di masyarakat.

    “Kepala daerah yang baru memang dihadapkan pada kesulitan keuangan negara dan kebijakan tunda bayar bisa berakibat sangat kompleks. Tapi dengan strategi yang tepat seperti optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, dan komunikasi publik yang baik memungkinkan kepala daerah dapat tetap menjalankan roda pemerintahan dengan efektif,” ungkap KH Chriswanto.

    Pemerintah juga diingatkan agar lebih lebih berhati-hati dalam merancang program dan menetapkan anggaran di masa depan dan menghindari pemborosan anggaran.

    Kontribusi LDII

    KH Chriswanto menambahkan, menyikapi kondisi yang terjadi saat ini LDII berupaya berkontribusi kepada bangsa dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif disertai dengan sikap tetap optimistis memandang masa depan.

    “Optimisme ini harus kita bangun dengan menyiapkan SDM unggul dan momen Ramadhan ini jadi kesempatan kita untuk mendorong Indonesia menjadi lebih baik,” kata Chriswanto.

    “Kita baru saja resmikan smart farming di Jombang untuk tanaman melon dengan teknologi IoT bekerja sama dengan sebuah politeknik di Surabaya dan akan kita kembangkan di Kediri. Smart farming juga sudah kita kembangkan di Garut,” tambahnya.

    Di sektor pendidikan, harus dikembangkan strategi dual track, melalui pembekalan siswa dengan berbagai keterampilan seperti fashion, printing, keterampilan mekanik dan sebagainya.

    “Selain menguasai skill tertentu, mereka juga ahli dalam ilmu agama. Kita berpartner dengan sektor industri untuk membekali mereka keterampilan. Kita didik anak-anak dengan keterampilan yang didukung kreativitas. Kita juga dorong pengusaha-pengusaha kita untuk buka lapangan kerja baru,” ungkap Chriswanto.

  • Setara Institute Dorong Inklusi Sosial dalam Perencanaan Pembangunan

    Setara Institute Dorong Inklusi Sosial dalam Perencanaan Pembangunan

    Jakarta, Beritasatu.com – Setara Institute merilis Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) menyambut kinerja pemerintahan baru. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan IISI akan menjadi penanda awal dan baseline kinerja pembangunan inklusi sosial yang menjadi standar dalam setiap bidang pembangunan pemerintahan baru.

    “Salah satu rekomendasi dari studi inklusi sosial yang dilakukan Setara Institute adalah perencanaan pembangunan yang sedang dirancang oleh pemerintah daerah hasil Pilkada 2024, semestinya memastikan inklusi sosial sebagai variabel utama dan standar pembangunan daerah,” ujar Halili dalam siaran pers, Minggu (9/3/2025).

    Untuk mendorong perencanaan pembangunan inklusif di daerah, Setara Institute menyusun suatu alat kebijakan yang bisa menjadi komplemen penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 

    “Alat kebijakan ini memuat pedoman penyusunan RPJMD yang inklusif, yang dalam kerangka pengukuran IISI mencakup kelompok perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan dan masyarakat adat,” kata Halili.

    Terdapat empat indikator rencana pembangunan inklusif yang mesti dipedomani oleh Pemerintah Daerah dan juga bagi masyarakat sipil yang hendak mengadvokasi perencanaan pembangunan.

    Sebuah perencanaan pembangunan inklusif bisa diukur dengan indikator rekognisi, resiliensi, partisipasi, dan akomodasi. 

    Selain menyediakan standar RPJMD yang inklusif, alat kebijakan atau policy tools yang dirancang Setara Institute juga memuat agenda rencana aksi strategis yang bisa diadopsi oleh pemerintah daerah untuk memastikan keterpenuhan hak-hak kelompok rentan, utamanya kelompok perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, dan masyarakat adat.

  • Sosok Wali Kota Palembang, Ratu Dewa Beri SP3 Lurah Pulokerto yang Tak Ada di Kantor di Jam Kerja – Halaman all

    Sosok Wali Kota Palembang, Ratu Dewa Beri SP3 Lurah Pulokerto yang Tak Ada di Kantor di Jam Kerja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah sosok Wali Kota Palembang, Ratu Dewa yang beri sanksi tegas pada lurah alias kepala desa Pulokerto yang disidak tak ada di kantor di jam kerja.

    Video detik-detik Wali Kota Ratu Dewa yang sidak kantor kelurahan Pulokerto viral di media sosial.

    Nampak Ratu Dewa tiba-tiba datang dan menanyakan siapa saja orang yang berada di kantor pada jam 8 pagi.

    Wali Kota Ratu Dewa hanya mendapati empat orang yang ternyata semua adalah pegawai honorer.

    Lurah dan ASN pun tak telihat batang hidungnya.

    Wali Kota Ratu Dewa lantas menghubungi Camat dan memberi peringatan.

    “Pak Camat, di Pulokerto ini lurahnya belum datang ini jam kerja, jam 8 ini. yang dateng cuman honor empat orang, jadi atensi ini. jangan main-main ini,” tegas Ratu Dewa.

    Ratu Dewa lantas menghubungi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membuat SP3 bagi lurah dan para ASN.

    Dikutip dari TribunSumsel.com, Ratu Dewa membenarkan kejadian tersebut.

    Sikap tegas Ratu Dewa diharapkan menjadi efek jera agar pegawai tidak mudah absen.

    “Saya sengaja sidak acak untuk mengecek ternyata semua PNS di kelurahan itu tidak ada satu pun yang ngantor lurah dan juga sekretaris lurah, hanya ada honorer saja dan pegawai yang baru diangkat,” ujar Ratu Dewa, Jumat (7/3/2025).

    “Jadi contoh agar tidak ada lagi yang absen bekerja jadi harus ditindak tegas,” kata Dewa.

    Sementara itu Lurah Pulokerto, Amrullah mengatakan dia bukan bolos bekerja tapi sudah absen Kamis pagi pukul 07.00 WIB dan langsung menjalankan program Walikota turun ke lapangan dengan meninjau kalangan di Pulokerto.

    Lantas siapakah sosok Wali Kota Ratu Dewa?

    Dikutip dari palembang.go.id, Ratu Dewa merupakan pria kelahiran Muara Kuang, Ogan Illir pada 17 Agustus 1969.

    Ratu Dewa merupakan anak ke-8 dari sembilan bersaudara dari apsangan Cik Den Tambun dan Zalipah.

    Ratu Dewa menempuh pendidikan S1 Fakultas Ushuluddin di IAIN Raden Fatah Palembang.

    Lalu ia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Sriwijaya bergelar Magister Kebijakan Publik.

    Perjalanan karier Ratu Dewa sebelum menjadi Wali Kota sangat panjang.

    Ia dikenal sebagai sosok birokrat yang rendah hati hingga dipercaya menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Ratu Dewa sempat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang menggantikan Harnojoyo yang masa jabatannya berakhir pada Senin (18/9/2023).

    Setelahnya, ia kembali ke posisi Sekda hingga mengajukan pensiun dini per 1 Agustus 2024 demi maju dalam Pilkada Palembang.

    Ratu Dewa menggandeng Prima Salam sukses mengumpulkan 352.696 suara atau 46,52 persen dari total suara.

    Ia mengalahkan dua pasangan lainnya, Fitrianti-Nandriani dan Yudha-Baharudin.

    Ratu Dewa juga merupakan pejabat yang aktif membagikan kegiatannya di media sosial.

    Akun Instagram @ratudewa kini telah memiliki 118 ribu pengikut dengan lebih dari 1.700 postingan.

    Harta Kekayaan

    Ratu Dewa terakhir melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada tahun 2023, saat dirinya menjabat sebagai Sekda Kota Palembang.

    Ia memiliki total harta kekayaan sebesar Rp5,3 miliar. Berikut rinciannya dikutip dari situs LHKPN:

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.695.585.700

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA
    PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
    2. Tanah dan Bangunan Seluas 963 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
    PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000

    3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA INDRALAYA, WARISAN
    Rp. 125.000.000
    4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL
    SENDIRI Rp. 430.000.000

    5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL
    SENDIRI Rp. 175.000.000
    6. Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL
    SENDIRI Rp. 175.000.000

    7. Tanah Seluas 337 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL
    SENDIRI Rp. 370.000.000
    8. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
    PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 410.585.700

    9. Tanah dan Bangunan Seluas 3000 m2/1000 m2 di KAB / KOTA
    KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 662.500.000
    1. MOBIL, KIA JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
    2. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
    3.500.000

    3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp2.000.000
    4. MOBIL, JEEP CHEROKEE LIMITED 4.0 USA Tahun 1997, HASIL
    SENDIRI Rp. 120.000.000

    5. MOBIL, TOYOTA YARIS CROSS MINI BUS Tahun 2023, HASIL
    SENDIRI Rp. 432.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 85.700.000
    D. SURAT BERHARGA Rp. —-
    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 920.272.129
    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 5.364.057.829

    HUTANG Rp. —-

    TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.364.057.829

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Wali Kota Palembang Ratu Dewa SP3 Lurah Pulokerto Gandus, Buntut Saat Disidak Tak Ada di Kantor

    (Tribunnews.com/ Siti N) (TribunSumsel.com/ Hartati)

  • Komisi II DPR RI Gelar Rapat Bareng Mendagri Besok, Ini yang Dibahas

    Komisi II DPR RI Gelar Rapat Bareng Mendagri Besok, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait skema pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, Senin besok (10/3/2025).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menerangkan rapat yang akan bergulir pukul 10:00 WIB mendatang ini merupakan lanjutan dari rapat kerja minggu lalu yakni pada Kamis (27/2/2025). 

    “Ya, hari Senin kita rapat. Fokusnya pada lanjutan raker Minggu lalu tentang skema kesiapan pemerintah dalam menangani PSU saja,” terangnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025).

    Dalam rapat itu, ujarnya, terinformasikan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan hadir langsung. Akan tetapi, untuk pihak lainnya masih belum terinfokan lagi.

    Perlu diketahui, Komisi II DPR memberi tenggat waktu selama 10 hari kepada pemerintah untuk memastikan solusi pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di sejumlah daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi. 

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut tenggat waktu itu diberikan mulai hari ini hingga Jumat, 7 Maret mendatang alias pekan depan. 

    “10 hari dari sekarang [jadi] 7 maret [kepastiannya],” katanya seusai memimpin rapat dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu dengan agenda mengenai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025). 

    Dia menjelaskan, tenggat waktu itu diberikan lantaran ada PSU yang tahapannya direncanakan akan mulai pada 22 Maret mendatang. Pihaknya khawatir bilamana pemerintah belum memiliki solusi, maka daerah tersebut terancam tak jadi menggelar PSU.

    PSU Pilkada 2024 DIbiayai APBN

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan terdapat peluang penggunaan APBN untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan kemungkinan itu sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2014. Dalam Pasal 166 disebut pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    “Jadi nanti kita cek dulu selama 10 hari ini mekanismenya [menggunakan APBD] seperti apa, kalau memang tidak bisa ya barulah kita akan menempuh mekanisme sumber pembiayaan dari APBN,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, bila memang nantinya PSU akan menggunakan dana tambahan dari APBN. Di lain sisi, Ribka menegaskan penggunaan APBN ini memang sangat dimungkinkan meski di tengah efisiensi yang ada di pemerintahan saat ini. 

    “Itu bisa, bisa, ini prioritas dan amanat konstitusi dan wajib yang harus dilakukan, itu bisa dipastikan harus terlaksana,” pungkasnya.

  • Antusias Ribuan Warga Ikut Buka Puasa Bersama di Kantor Bupati Blitar, 10 Ribu Makanan Ludes

    Antusias Ribuan Warga Ikut Buka Puasa Bersama di Kantor Bupati Blitar, 10 Ribu Makanan Ludes

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

    TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – Ribuan orang tumplek blek mengikuti acara ngabuburit, buka bersama, dan tasyakuran sukses Pilkada 2024 di Alun-alun Kanigoro, Kompleks Kantor Bupati Blitar, Sabtu (8/3/2025).

    Acara itu dihadiri Bupati Blitar, Rijanto dan Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah beserta sejumlah pejabat Forkopimda Kabupaten Blitar.

    Dalam acara itu, panitia menyediakan 10.000 porsi makanan dan 10.000 takjil untuk masyarakat.

    Masyarakat juga dihibur kesenian jaranan dengan 400 penari dan hiburan musik dengan bintang tamu pelawak Cak Percil sambil menunggu waktu berbuka puasa.

    Saat pertunjukan kesenian jaranan, Bupati Blitar, Rijanto dan Wakil Bupati Blitar, Beky beserta pejabat Forkopimda ikut menari di Alun-alun Kanigoro.

    Bupati dan Wakil Bupati sempat menyapa para warga yang hadir di acara buka puasa bersama.

    Dalam sambutannya, Bupati Rijanto mengatakan acara itu digelar mendadak dua hari sebelumnya.

    “Dua hari lalu, saya ngobrol sama Mas Wabup. Bagaimana kalau buat acara buka puasa bersama. Mas Wabup setuju akhirnya langsung diadakan hari ini,” kata Rijanto.

    Menurut Rijanto, biaya untuk acara buka puasa bersama merupakan swadaya urunan dari kepala OPD dan Camat.

    Para kepala OPD dan Camat diminta menyediakan makanan dan takjil untuk menu berbuka puasa masyarakat.

    “Akhirnya, kepala OPD dan Camat urunan. Tapi, yang paling banyak tetap Mas Wabup,” ujarnya.

    Rijanto berjanji acara buka puasa bersama akan digelar rutin tiap tahun dan akan dikemas lebih baik lagi.

    “Melihat antusias masyarakat luar biasa. Insyaallah acara ini akan digelar tiap tahun. Nanti dikemas lebih baik lagi,” katanya.

    Saat mendekati waktu berbuka puasa, ribuan warga langsung menyerbu stan makanan gratis yang disediakan di tenda-tenda di halaman Kantor Bupati Blitar.

    Dalam sekejap, ribuan porsi makanan gratis untuk berbuka puasa habis diserbu masyarakat.

    Salah satu warga, Winarsih mengatakan datang ke lokasi acara sekitar pukul 15.00 WIB.

    Winarsih dan anaknya sengaja datang sejak sore karena ingin melihat pertunjukan jaranan dan pelawak Cak Percil.

    “Tadi datang jam tiga sore. Lihat hiburannya dulu. Terus ini ambil makanan buka puasa. Saya dapat bakso. Makanan lain sudah habis. Makanan yang disediakan banyak, tapi yang datang juga banyak,” kata warga Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar itu.

  • 2
                    
                        Program Sarapan Gratis Pramono-Rano yang Layu Sebelum Berkembang, Terhalang Restu Pusat
                        Megapolitan

    2 Program Sarapan Gratis Pramono-Rano yang Layu Sebelum Berkembang, Terhalang Restu Pusat Megapolitan

    Program Sarapan Gratis Pramono-Rano yang Layu Sebelum Berkembang, Terhalang Restu Pusat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menghadirkan program
    Sarapan Gratis
    bagi siswa sekolah akhirnya kandas.
    Program yang sempat menjadi salah satu janji kampanye unggulan kader PDI-P itu kini resmi diganti dengan proyek
    renovasi kantin sekolah
    .
    Program Sarapan Gratis pertama kali digaungkan oleh Pramono-Rano pada awal masa kampanye mereka, sekitar Oktober 2024.
    Tujuannya yakni memastikan semua siswa, terutama dari keluarga kurang mampu, dapat memulai hari dengan nutrisi yang cukup tanpa terbebani biaya.
    Program Pramono ini mengikuti program yang telah dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis, maka kami berikan
    sarapan gratis
    di pagi hari,” ujar Pramono dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024, Minggu (27/10/2024).
    Saat itu, Pramono mengaku berasal dari keluarga sederhana.
    Karena itu, ia merasa program sarapan gratis dirasa perlu untuk warga Jakarta.
    “Karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta,” ungkap Pramono.
    Setelah Pramono dilantik menjadi gubernur Jakarta, program sarapan gratis direncanakan jadi salah satu program prioritas yang akan direalisasikan dalam 100 hari pertama.
    Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko, sempat menyebut program ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas sekolah di wilayah kumuh Jakarta.
    “Target kita akan direalisasikan di tahun ini. Sama seperti MBG, perlu kesiapan. Kita coba secara parsial, kita plotting lokasi, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita,” ujar Sarjoko di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1/2025).
    Pramono-Rano merancang program ini dengan skema anggaran dari APBD Jakarta.
    Untuk itu, Dinas Pendidikan Jakarta sempat akan melakukan penyesuaian APBD 2025 yang sebelumnya telah disahkan.
    “Karena ini (program sarapan gratis) juga secara khusus belum teralokasi dalam perencanaan 2025,” kata dia.
    Sementara itu, Koordinator Tim Transisi Pramono-Rano, Chico Hakim, sempat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna memastikan apakah anggaran yang telah disetujui sebelumnya dapat dialokasikan untuk program ini.
    “Kita coba apakah ada dari mata anggaran yang sudah dibentuk kemarin bisa digunakan untuk ini (sarapan gratis),” ungkap Chico.
    Program sarapan gratis juga digadang-gadang akan berkolaborasi dengan sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk penyediaan makanan.
    Setidaknya, ada 2.600 UMKM serta kantin sekolah di Jakarta yang akan dilibatkan.
    Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah, menyatakan ribuan UMKM yang dilibatkan harus dinyatakan lolos uji klinis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jakarta.
    “Dinas Kesehatan itu sudah harus mengetahui kantin UMKM diperiksa dulu dapur-dapurnya, jadi dari sekitar 3.000 yang ada, hanya 2.699 yang siap lolos dan uji klinisnya Dinas Kesehatan,” ucap Ima saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025).
    Namun, rencana ini menuai pro dan kontra.
    Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai program sarapan gratis berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat karena memiliki kesamaan dengan program MBG Prabowo.
    “Ya, kemungkinannya terjadi semacam kebingungan masyarakat nantinya jadinya,” ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/1/2025).
    Ia juga mengkritik terkait besarnya anggaran yang diperlukan sehingga dikhawatirkan berdampak pada pembangunan di sektor lain.
    “Dampaknya itu nantinya tidak membangun (sektor) yang lain. Kayak kemarin Pak Jokowi konsentrasi di infrastruktur, pembangunan yang lain, kan jadinya enggak,” ungkap Trubus.
    Hingga akhirnya Pramono mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.
    Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.
    “Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).
    Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan
    program makan bergizi
    gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
    “Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Pramono.
    Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.
    Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.
    “Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.
    Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.
    Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.
    Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.
    “Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rano Karno Akan Tertibkan Parkir Liar di Tanah Abang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Maret 2025

    Rano Karno Akan Tertibkan Parkir Liar di Tanah Abang Megapolitan 8 Maret 2025

    Rano Karno Akan Tertibkan Parkir Liar di Tanah Abang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    akan menertibkan
    parkir liar
    di
    Tanah Abang
    , Jakarta Pusat.
    Penertiban parkir liar juga menjadi fokus utama dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung.
    “Ya kami pahamlah, itu juga bagian yang harus kami tertibkan,” ungkap Rano saat ditemui di Museum Wayang, Kota Tua, Tamansari, Jakarta Barat, Sabtu (8/3/2025).
    Rano meyakini bisa membereskan masalah parkir liar di Tanah Abang.
    Salah satu faktor pendukungnya adalah Gubernur Jakarta Pramono, serta keberhasilannya meraih kemenangan di Tanah Abang pada Pilkada 2024.
    “Kebetulan, bahasa kata kemarin, Si Doel di sana (Tanah Abang) memang. Berarti, Tanah Abang juga berharap kami benahi,” ujar Rano.
    Rano juga meyakini para pak ogah dan juru parkir (jukir) liar di Tanah Abang bersedia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
    “Pada dasarnya, mereka juga mau bekerja sama. Cuma, harus dikasih akses, PKL (pedagang kaki lima) harus dikasih akses,” kata dia.
    “Tapi juga jangan semua akses dimanfaatkan. Nanti malah jadi ribut sendiri kan. Ayo kita atur, kita bikin deh blok. Blok sana siapa, blok sini siapa,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Sumber Dana PSU Pilkada, Anggota Komisi II DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Daerah Gotong Royong – Halaman all

    Soal Sumber Dana PSU Pilkada, Anggota Komisi II DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Daerah Gotong Royong – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong pemerintah pusat dan daerah bergotong royong untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada 2024.

    Azis menegaskan, PSU merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang wajib dilaksanakan.

    “Dan penyelenggara wajib mencari terobosan pos pembiayaan yang efisien dan tidak aji mumpung,” kata Azis kepada Tribunnews.com pada Jumat (7/3/2025).

    Terkait pembiayaan PSU, dia meminta agar disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing daerah.

    “Soal dari mana anggarannya sesuai dengan situasi dan kondisi tiap daerah, kami mencari jalan penyelesaiannya,” ucap Azis.

    Komisi II DPR dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat pada Senin (10/3/2025) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) guna memastikan kesiapan PSU secara menyeluruh.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah mengalokasikan dana yang tidak penting untuk PSU. 

    “Kita kan sama kita korek daerah, banyak daerah yang enggak efisien daerah itu. SPJ-nya. Saya minta kurangin, untuk hal-hal yang enggak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran untuk PSU,” kata Tito di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

    Tito menambahkan, pemerintah mengupayakan agar pembiayaan PSU tidak sepenuhnya bergantung pada APBN maupun APBD provinsi. 

    Dia mencontohkan Papua yang sebelumnya mengajukan bantuan APBN, tetapi akhirnya menyatakan mampu membiayai PSU melalui APBD.

    “Ada beberapa kabupaten tidak mampu, kalau dia tidak mampu kita lihat dulu, kalau dia udah nyerah dari APBD provinsi mem-backup,” ungkap Azis.

  • Dominasi koalisi besar di Pilkada Serentak berpotensi turunkan tingkat persaingan politik

    Dominasi koalisi besar di Pilkada Serentak berpotensi turunkan tingkat persaingan politik

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Election Corner UGM: 

    Dominasi koalisi besar di Pilkada Serentak berpotensi turunkan tingkat persaingan politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 21:43 WIB

    Elshinta.com – Election Corner Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta  merilis analisis terbaru terkait hasil Pilkada Serentak 2024 yang menunjukkan dinamika baru. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah menjadi salah satu momentum politik paling krusial dalam sejarah demokrasi Indonesia. Melalui Pilkada Serentak di 545 daerah, fenomena politik yang terjadi menunjukkan dinamika baru dalam peta koalisi pemenang, yang mempengaruhi tingkat kompetisi elektoral dan stabilitas politik daerah.

    Pilkada kali ini menandai tren meningkatnya dominasi koalisi besar yang berpotensi menurunkan tingkat persaingan politik. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hanya 24,04% daerah yang mengalami kontestasi kompetitif, sementara lebih dari 75% daerah memiliki pemenang yang sudah dapat diprediksi sejak pra-pemilihan.

    Fenomena ini dikenal sebagai uncontested election dimana dalam banyak kasus Pilkada tidak lagi menjadi arena kompetisi ide dan gagasan yang sehat, melainkan lebih kepada formalitas dalam melegitimasi distribusi kekuasaan yang telah ditentukan sebelumnya oleh aktor-aktor tertentu.

    “Pilkada ini agak kurang efektif, karena kita sudah tahu sebagian besar siapa pemenangnya dan kepentinganya siapa. Jarak Pemilu ke Pilkada juga tidak lama, ini membuat jadi enggan untuk menyalurkan aspirasinya, ini menjadi alarm yang buruk,”ujar Akhmad Fadhilah, mahasiswa DPP fisipol UGM, pada sesi press release hasil riset dengan tajuk “Peta Koalisi Pemenang Pilkada Serentak 2024 di Indonesia” di Lab Big Data Fisipol UGM, Rabu (05/03/2025).

    Temuan Utama: Minimnya Kompetisi Elektoral: Dari 545 daerah, hanya 131 daerah (24,03%) yang memiliki kontestasi yang kompetitif, sementara sisanya telah dapat diprediksi jauh sebelum hari pemungutan suara.

    Dominasi Koalisi Besar: Tercatat bahwa 239 daerah (43,85%) membentuk Minimally Winning Coalition, 133 daerah (24,40%) Surplus Majority Coalition, dan 40 daerah (7,34%) Grand Coalition.

    Fenomena Uncontested Election: Dalam banyak daerah, kompetisi politik menjadi minim akibat dominasi kandidat petahana atau koalisi yang terlalu kuat, mengurangi ruang bagi munculnya calon alternatif.

    Implikasi Demokrasi: Kurangnya kompetisi elektoral dapat melemahkan akuntabilitas pemimpin terpilih dan mempersempit ruang demokrasi bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi mereka.

    Menurut kajian yang dilakukan, pola koalisi pemenang dalam Pilkada 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik lebih memilih strategi kemenangan yang pasti dengan membangun aliansi besar sejak awal pencalonan, khususnya melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal ini berdampak pada semakin terpusatnya sirkulasi kekuasaan di tangan elite politik lokal; mengurangi persaingan yang sehat dalam demokrasi elektoral.

    Untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, perlu adanya reformasi dalam sistem Pilkada Serentak ke depan guna meningkatkan persaingan politik yang lebih sehat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

    1. Mendorong Regulasi yang Memastikan Kompetisi Sehat Regulasi yang lebih ketat terkait pencalonan dapat meningkatkan peluang munculnya lebih banyak kandidat yang kompeten.

    2. Penguatan Peran Partai Politik dalam Demokrasi -Partai politik perlu menata Kembali fungsi dan perannya dalam hal kaderisasi dan rekrutmen politik, serta lebih terbuka dalam regenerasi politik dengan memberikan kesempatan bagi calon baru yang kompeten.

    3. Meningkatkan Partisipasi Publik Edukasi dan peningkatan literasi politik masyarakat sangatlah mendesak untuk mendorong kesadaran mereka tentang pentingnya kompetisi politik elektoral yang sehat.

    Dengan evaluasi menyeluruh terhadap hasil Pilkada Serentak 2024, diharapkan sistem demokrasi di Indonesia dapat segera pulih dan mengalami kemajuan. Mendorongnya untuk lebih transparan, kompetitif, dan mewakili kepentingan masyarakat secara lebih luas.

    “Point kami adalah bagaimana Pemilu itu bisa diselenggarakan secara fit. Pemilu itu seharusnya dibagi dua babak. Babak pertama adalah babak nasional dimana terjadi pertarungan antara pilpres dan juga legislatifnya. Kenapa, karena yang mengawasi Presiden itu adalah DPR RI dan DPD RI. Ini juga memungkinkan bagi kandidat legislatif untuk mendapatkan ruang untuk mereka tampil diuji pikiranya. Karena pada Pemilu kemarin yang mendapat sorotan hanya mereka yang bertarung di eksekutif, sementara  legislatif gak punya ruang gak punya kesempatan untuk diuji pikiranya,” kata dosen DPP Fisipol UGM, Alfath Indonesia pada kesempatan yang sama.

    Sementara itu, manager program yayasan LKiS, Tri Noviana mengatakan bahwa riset yang dilakukan Election Corner Fisipol UGM sangat luar biasa karena penelitian ini langsung memetakan koalisi pemenang Pilkada. Hal ini menyadarkan bahwa pemetaan ini perlu untuk mengetahui bagaimana oligarki didaerah dan kuatnya dominasi partai menjadi kuat. Menurutnya, menurunya partisipasi pada Pilkada karena memang jarak Pemilu dengan Pilkada itu cukup dekat hanya 9 bulan. Sehingga tidak banyak waktu masyarakat untuk mengenal calon yang berkontestasi.

    “Pada Pilkada 2024 itu kita prediksi ujaran kebencian itu meningkat yang menyerang suku, agama, tapi ternyata tidak lebih banyak. Tetapi banyak diwarnai dengan money politik yang terjadi dimana-mana,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Jumat (7/3). 

    Sumber : Radio Elshinta