Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Bawaslu Kota Bandung Tangani 8 Dugaan Pelanggaran Selama Pilkada 2024

    Bawaslu Kota Bandung Tangani 8 Dugaan Pelanggaran Selama Pilkada 2024

    JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung mencatat setidaknya ada 8 laporan dugaan pelanggaran selama Pilkada 2024, tapi tidak sampai ada yang inkrah.

    Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas A. Iskandar menguraikan, 8 dugaan pelanggaran itu terdiri dari 6 laporan dan 2 temuan.

    “Kebanyakan laporan itu masuk saat hari tenang, hingga selepas pemungutan,” cetusnya selepas Rakor, Jumat (14/3).

    Dimas melanjutkan, jenis dugaan pelanggaran itu beragam, mulai dari money politik hingga dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

    BACA JUGA: Jelang Mudik 2025, Polresta Bandung Lakukan Ramp Check Bus di Katapang

    Dimas mengakui bahwa dari 8 dugaan pelanggaran itu tidak sampai ada yang tembus ke putusan atau inkrah. Menurutnya ada beberapa tantangan yang membuat laporan dugaan pelanggaran sulit naik ke tahap berikutnya.

    Pertama adalah keterbatasan alat bukti. “Barang bukti itu susah didapat, contoh ada laporan pembagian barang tertentu, tapi setelah ditelusuri barang tersebut telah habis dipakai,” cetusnya.

    Tantangan berikutnya adalah ketersedian saksi. Tidak sedikit saksi yang dalam laporan itu mundur ketika berproses ataupun saksi kunci yang sulit didapat.

    Kehadiran saksi menjadi penting dalam penanganan pelanggaran, jika saksi tidak ada maka sulit sebuah laporan pelanggaran naik ke tahap penyelidikan apalagi sampai ke putusan.

    BACA JUGA: Satpol PP Kota Bandung Persilakan PKL Bebas Berjualan Selama Ramadan, Asal Tak Langgar Aturan

    Namun demikian, Dimas mengklaim bahwa secara statistik, jumlah laporan pelanggaran itu menurun jika dibanding pilkada sebelumnya.

    “Kalau di pilkada sebelumnya itu ada belasan, ini hanya 8,” sebutnya.

    Berbagai evaluasi juga tengah dilakukan untuk memperbaiki pengawasan pilkada di kemudian hari.(son)

  • Jeje Ritchie Gencar Safari Politik ke Partai Pesaingnya di Pilkada, Pengamat: Bukan silaturahmi biasa

    Jeje Ritchie Gencar Safari Politik ke Partai Pesaingnya di Pilkada, Pengamat: Bukan silaturahmi biasa

    JABAR EKSPRES – Dua pekan menjabat sebagai Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail langsung bergerak melakukan komunikasi politik dengan partai pesaingnya di Pilkada 2024.

    Dalam dua pekan terakhir, Jeje tercatat sudah bertemu dan mendatangi kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nedem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Golkar.

    Dalam komunikasi politik sekaligus safari Ramadan ini, Jeje beserta wakil bupati Bandung Barat Asep Ismail membahas 12 program prioritasnya selama dia menjabat sebagai kepala daerah KBB.

    Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie mengatakan, komunikasi politik ini  bagian dari membangun kesamaan pandangan dan gerak langkah sebagai pelayan masyarakat. Sekaligus mencari strategi dan solusi menegakan cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga KBB.

    “Harapan kami bisa berkolaborasi bersinergi membangun Bandung Barat sekalian bertukar pikiran,” kata Jeje belum lama ini.

    BACA JUGA: Awali Pekan Pertama Ngantor dengan Wara Wiri, Jeje Minta OPD Bandung Barat Tingkatkan Pelayanan

    Pertemuan kali ini juga merupakan pertemuan kesekian kalinya, pasca debat kandidat pada Pilkada 2024 lalu. Kendati begitu, Jeje mengaku, seluruh partai politik yang disambangi menyambut dengan hangat.

    “Cukup senang dan bersyukur karena semuanya menyambut dengan hangat. Artinya kita bisa bersama-sama membangun Bandung Barat ke arah yang lebih baik lagi,” tandasnya.

    Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha memandang, langkah Jeje menyambangi partai politik di Bandung Barat bukan semata-mata silaturahmi biasa.

    Akan tetapi, ia menilai, langkah yang dilakukan oleh Jeje untuk menarik dukungan politik agar kebijakan yang dijalankannya tak mendapat gangguan.

    “Bupati ini produk politik, jadi Jeje perlu dukungan politik dari partai politik. Ia ingin kebijakannya sebagai bupati didukung parpol tanpa ada gangguan, maka dia melakukan komunikasi politik dengan datang ke partai-partai,” kata Arlan saat dihubungi.

    Menurutnya, langkah itu lumrah dilakukan serta salah satu upaya positif untuk membangun kondusifitas oleh seorang kepala daerah baru.

    BACA JUGA: Jeje Tinjau Pasar Padalarang, Harga dan Stok Bahan Pokok Relatif Stabil

  • Ini Wejangan Jokowi untuk Vicky Prasetyo dan Calon Kepala Daerah, Jaminan 5 Kali Menang Pemilu – Halaman all

    Ini Wejangan Jokowi untuk Vicky Prasetyo dan Calon Kepala Daerah, Jaminan 5 Kali Menang Pemilu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memberikan wejangan politik ke artis Vicky Prasetyo, Vicky Shu, dan calon kepala daerah.

    Jaminan lima kali Jokowi menang di Pemilu mulai dari tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, dan Presiden.

    Pasca menerima wejangan dari Jokowi, Vicky Prasetyo tetap melanjutkan niat terjun ke dunia politik. 

    Vicky Prasetyo mengaku menerima wejangan agar tetap berkiprah di politik.

    Salah satu wejangan itu berupa lebih dekat ke masyarakat.

    “Harus punya agresi politik lagi hasrat politiknya jangan hilang. Evaluasi kemarin aku di pilkada. Sama-sama banyak pembelajaran. Rajin turun setiap saat untuk ke depannya waktu ruang yang panjang,” ujarnya.

    Vicky Prasetyo Tetap Terjun ke Politik

    Dia sendiri mengaku masih ingin berkarir di politik mesti telah menemui kegagalan.

    “Ya memang sudah diagendakan kita nanti seperti apa ke depannya. Insyaallah tetap di politik,” jelasnya.

    Ia bersama sejumlah koleganya berencana akan masuk menjadi kader partai.

    Namun ia enggan mengungkapkan partai mana yang akan ia masuki.

    “Ya yang pasti penyesuaian setelah ini. Aku ada Vicky Shu ada teman-teman semua ramai-ramai di satu partai,” tuturnya.

    Pertemuan Jokowi dan Vicky Prasetyo dan Vicky Shu

    Pada Jumat (14/3/2025) ini, Vicky Prasetyo dan Vicky Shu menerima wejangan politik dari Joko Widodo di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

    Ini dilakukan Vicky Prasetyo pasca kegagalan di Pilkada Pemalang. Sementara itu, Vicky Shu yang juga calon Wakil Bupati Cilacap tumbang pada Pilkada 2024.

    Pertemuan berlangsung pada Jumat pukul 10.52 WIB. Pertemuan berlangsung setengah jam.

    Di tengah guyuran hujan, ia pun keluar dari dalam kediaman Jokowi sekitar pukul 11.40 WIB. 

    Jokowi Sebut Selebritis Minta Wejangan

    Jokowi mengakui bahwa selebritis tersebut mendatanginya untuk meminta masukan di dunia politik.

    Sebagai orang belum lama terjun di dunia politik, mereka perlu mencari sudut pandang orang berpengalaman.

    Jokowi membenarkan bila Vicky Prasetyo mengunjunginya di Solo. 

    Dia menyebut selebritis yang terjun ke politik itu bertanya banyak hal. 

    Salah satunya tentang sudut pandang politik dari orang yang berpengalaman.

    Sebagai orang belum lama terjun di dunia politik, mereka perlu mencari sudut pandang orang berpengalaman.

    “Ya banyak (minta masukan). Ya soal politik. Kelihatannya seperti itu (Vicky baru saja terjun di dunia politik),” jelasnya. 

    Vicky Prasetyo dan Vicky Shu Gagal di Pilkada

    Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi maju di Pilkada Pemalang 2024. Mereka mendapat 121.158 suara atau 19,39 persen.

    Mereka di peringkat ketiga setelah Anom Widyantoro-Nurkholes meraih 278.043 suara atau 44,51 persen dan Mansur Hidayat-Muhammad Bobby Dewantara 225.503 suara atau 36,10 persen.

    Sementara itu, Veranita Yudhasoka atau Vicky Shu maju di Pilkada Cilacap 2024 berpasangan dengan Awaluddin Muuri. Mereka meraih 333.258 suara atau 35.22 persen.

    Di urutan pertama ada Syamsul Aulia Rachman-Ammy Amalia Fatma Surya 414.553 suara atau 43,81 persen.

    Sementara itu, Imam Tobroni-Mochamad Sonhaji Imron 127.152 suara atau 13,44 persen, dan Setyo Budi Wibowo-Fahrur Rozi 71.300 suara atau 7,53 persen.

    Rekor Jokowi Menang 5 Kali Pemilu

    Jokowi sudah lima kali menang di Pemilu mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Presiden.

    Joko Widodo pertama kali mengikuti pemilu di Pemilihan Umum Wali Kota Surakarta 2005 yang diselenggarakan 27 Juni 2005.

    Saat itu, Jokowi menggandeng F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil calon walikota Solo.

    Hasilnya, pasangan Jokowi-Rudy memenangkan Pilkada Solo 2005 dengan perolehan 99.747 suara atau 36,62 persen.

    Jokowi-Rudy mengalahkan Achmad Purnomo-Istar Yuliadi (PAN) yang memperoleh 79.213 suara atau 29,08% serta dua kandidat lainnya.

    Jokowi kembali mengikuti Pilkada di tahun 2010.

    Pemilihan Umum Wali Kota Surakarta 2010 diselenggarakan 26 April 2010 untuk memilih Wali Kota Surakarta periode 2010-2015.

    Jokowi kembali menggandeng F.X. Hadi Rudyatmo sebagai calon wakil walikota melawan Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi.

    Hasilnya, Jokowi-Rudy meraih kemenangan telak dengan 248.243 suara atau 90,09%.

    Dari Solo, Jokowi “terbang” ke Jakarta untuk mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.

    Joko Widodo menggandeng Basuki T. Purnama sebagai calon wakil gubernur.

    Terdapat lima kandidat lain di Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran pertama ini, yaitu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, Faisal Batubara-Biem Triani Benjamin, dan Alex Noerdin-Nono Sampono.

    Di putaran pertama, Joko Widodo-Basuki T. Purnama unggul 42,6% diikuti Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dengan 34,05%.

    Kemudian, pada putaran kedua, empat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur tereliminasi, tersisa Joko Widodo-Basuki T. Purnama dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

    Di putaran kedua yang merupakan penentu, Joko Widodo-Basuki T. Purnama meraih suara paling banyak yaitu 2.472.130 suara atau 53,82%.

    Rival mereka, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli kalah dengan perolehan 2.120.815 suara atau 46,18%.

    Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019.

    Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla.

    Hasilnya, pasangan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan 70.997.833 atau persentase 53.15%.

    Sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara dengan 46.85%.

  • Vicky Prasetyo Siap Berpolitik Lagi meski Gagal di Pilkada

    Vicky Prasetyo Siap Berpolitik Lagi meski Gagal di Pilkada

    Solo, Beritasatu.com – Selebritas Vicky Prasetyo mengaku, akan maju kembali pada pilkada berikutnya. Pengakuan itu diucapkan Vicky setelah bertemu dengan Jokowi di Solo.

    Vicky Prasetyo bertemu dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Jalan Kutai Utara NoMOR 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah.

    Mantan suami Angel Lelga itu tiba sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung memasuki kediaman Presiden Jokowi bersama rombongan. Setelah pertemuan tertutup yang berlangsung selama satu jam, Vicky Prasetyo keluar dari kediaman dan memberikan pernyataan kepada awak media.

    Vicky Prasetyo mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, banyak membahas berbagai hal, termasuk evaluasi dirinya di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 serta rencana masa depan karier politiknya.

    “Ya, memang sudah diagendakan pertemuan dengan bapak (Jokowi). Tadi ngobrol saja seputar evaluasi aku di pilkada, membahas nanti aku ke depannya seperti apa,” ujarnya.

    Vicky mengatakan, Jokowi memberikan beberapa nasehat mengenai dunia politik, termasuk pentingnya untuk tetap aktif berinteraksi dengan masyarakat apabila ingin terus berkarier di dunia politik.

    “Banyak pembelajarannya. Harus punya agresi politik lagi, hasrat politik jangan hilang, terus harus sering rajin turun (bertemu masyarakat) setiap saat untuk bisa ke depannya punya waktu ruang yang panjang,” ucapnya.

    Meski gagal dalam pemilihan legislatif (Pileg) dan pilkada, Vicky Prasetyo menegaskan, ia tetap berkomitmen untuk terjun kembali ke dunia politik. Ia optimis masih memiliki kesempatan di masa depan.

    “Ya insyaallah mudah-mudahan masih tetap ada di politik. Ke depan pasti ada penyesuaian saja, aku dengan teman-teman,” ujar Vicky.

    Diketahui, Prasetyo maju sebagai calon bupati Pemalang, berpasangan dengan Mochamad Suwendi pada Pilkada 2024.  Namun, mereka kalah dalam perolehan suara dari dua pasangan calon lainnya, Anom Widiyantoro-Nurkholis dan Mansur Hidayat-Muhammad Bobby Dewantara.

    Meski kalah, Vicky mengaku bangga telah berpartisipasi dalam Pilkada Kota Pemalang. Ia merasa sudah berhasil memperkenalkan Kota Pemalang kepada masyarakat yang lebih luas.

    “Minimal, saya sudah mengenalkan lebih banyak orang tentang Pemalang di negeri kita,” tegas Vicky Prasetyo setelah bertemu dengan Jokowi.

  • KPU RI: Tahap pendaftaran calon PSU Pilkada 2024 dimulai

    KPU RI: Tahap pendaftaran calon PSU Pilkada 2024 dimulai

    “PSU sekarang pada tahap pencalonan, di daerah yang ada pencalonan sedang pada daftar,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilangsungkan pendaftaran calon untuk pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

    “PSU sekarang pada tahap pencalonan, di daerah yang ada pencalonan sedang pada daftar,” kata Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan beberapa daerah yang calon kepala daerahnya didiskualifikasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mulai melakukan pendaftaran.

    “Calon-calon yang memang ada yang didiskualifikasi di beberapa penggantian seperti yang sudah kita sampaikan pada RDP (rapat dengar pendapat) kemarin itu sudah pada daftar,” ujarnya

    Menurutnya, setelah pendaftaran nanti akan diumumkan penetapan calon yang berhak mengikuti PSU pada 17 Maret 2025.

    Mahkamah Konstitusi resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024.

    Putusan tersebut diumumkan pada sidang pleno yang berlangsung 24 Februari 2025, dengan seluruh sembilan hakim konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak sembilan perkara, dan tidak menerima lima perkara lainnya.

    Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

    Batas waktu pelaksanaan PSU sebagaimana tenggat waktu yang diberikan oleh MK, yakni 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, hingga 180 hari sejak putusan dibacakan pada Senin (24/2) lalu:
    1. Batas waktu 30 hari tanggal 22 Maret 2025;
    2. Batas waktu 45 hari tanggal 5 April 2025;
    3. Batas waktu 60 hari tanggal 19 April 2025;
    4. Batas waktu 90 hari tanggal 24 Mei 2025;
    5. Batas waktu 180 hari tanggal 9 Agustus 2025.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bertemu dengan Jokowi di Solo, Vicky Prasetyo: Harus Punya Agresi Politik Lagi – Halaman all

    Bertemu dengan Jokowi di Solo, Vicky Prasetyo: Harus Punya Agresi Politik Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Mantan Calon Bupati Pemalang Vicky Prasetyo menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Pertemuan tersebut berlangsung di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (14/3/2025) siang.  Vicky menemui Jokowi selama hampir 1 jam.

    Vicky Prasetyo merupakan artis yang mencoba peruntukannya ke dunia politik. Namun, ia gagal menjadi bupati Pemalang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. 

    Vicky Prasetyo mengaku, mendapatkan sejumlah pesan dari Jokowi.

    “Evaluasi kemarin kan. Aku di Pilkada terus harus punya agresi politik lagi, hasrat politiknya jangan hilang gitu,” ucap Vicky usai ditemui setelah pertemuan.

    Vicky mengaku Jokowi meminta dirinya agar lebih sering bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

    “Ya, terus sama-samalah untuk banyak pembelajaran-pembelajaran, sering rajin turun, speaking setiap saat untuk ke depannya itu punya waktu ruang yang panjang gitu,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima sengketa hasil Pilkada Pemalang 2024 dengan nomor perkara 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1, Vicky Prasetyo-Suwendi.

    Putusan MK ini memastikan artis Vicky Prasetyo gagal menjadi bupati Pemalang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dengan pengalaman kegagalan ini, Vicky mengaku tak kapok untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

    “Insya Allah, mudah-mudahan masih tetap ada di politik,” jelasnya. (Kompas.com)

     

  • Hentikan Debat Terbuka di Pilkada 2024, DKPP Periksa KPU Kabupaten Barru

    Hentikan Debat Terbuka di Pilkada 2024, DKPP Periksa KPU Kabupaten Barru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syafah B, bersama empat orang anggotanya, yaitu: Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan, dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis (13/3/2025).

    Kelimanya diadukan oleh Munawir dan Pangeran Alfayed Ruslan.

    Pengadu mendalilkan bahwa para teradu telah melanggar KEPP dengan tidak menjaga kehormatan dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

    Menurut Munawir, KPU Kabupaten Barru tidak profesional dalam melangsungkan pelaksanaan debat publik pada agenda Pilkada Tahun 2024. Masalah tersebut menyebabkan kegaduhan ditengah masyarakat yang meragukan integritas KPU Kabupaten Barru.

    “Pada pelaksanaan debat sempat terhenti karena mati lampu selama 30 menit, dan para teradu malah berkelakar pelaksanaan debat tersebut adalah uji coba,” ujar Munawir.

    Mewakili para teradu, Ilham, menyebut pihaknya telah malaksanaan seluruh persiapan pelaksanaan debat terbuka pada Pilkada Tahun 2024 dengan maksimal.

    Menurut Ilham, sebelum pelaksanaan debat dimulai, telah dilakukan koordinasi dengan Polres, Dandim, Event Organizer, dan juga bersurat ke PLN untuk permohonan dukungan pasokan listrik.

    “Hal itu terjadi diluar kendali kami, pihak PLN pun menyebutkan sebetulnya telah dilakukan langkah preventif dengan memasang daya cadangan, namun untuk peralihan ke daya cadangan memang membutuhkan waktu,” tuturnya.

  • Kontroversi Sarapan Gratis Pram-Doel, Batal Setelah Pertemuan dengan BGN

    Kontroversi Sarapan Gratis Pram-Doel, Batal Setelah Pertemuan dengan BGN

    Bisnis.com, JAKARTA – Teka-teki program sarapan gratis untuk siswa sekolah oleh Pemprov Jakarta akhirnya resmi dibatalkan oleh Gubernur Pramono Anung. 

    Pembatalan tersebut disampaikan langsung oleh Pram, sapaan akrabnya, setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu sore (12/3/2025). 

    “[Program] Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas, nanti akan diubah programnya menjadi apa dan apa,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    Pram mengatakan Pemprov Jakarta akan mengalihkan anggaran program sarapan gratis untuk renovasi kantin sekolah. Selain itu, anggaran yang sudah disiapkan juga bakal digunakan untuk peningkatan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Menurutnya, program revitalisasi kantin sekolah langkah ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN.

    Selain itu, sebagian anggaran akan digunakan untuk memperbesar kapasitas penerima KJP. Pramono menyebut bahwa program ini tengah menjadi perhatian serius di Jakarta

    “Dari 520 ribu, kami telah memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705 ribu KJP yang akan diterima oleh masyarakat,” ucapnya.

    Tak hanya KJP, anggaran sarapan gratis juga akan dialihkan untuk KJMU yang sempat terhambat. Pramono menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan jumlah penerima KJMU dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa.

    Namun demikian, Pramono tidak merinci lebih lanjut besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program tersebut.

    Semetara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta dalam merenovasi kantin sekolah. Dia menyebut bahwa kantin tersebut nantinya akan menjadi bagian dari program MBG dan akan berfungsi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “[SPPG] baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah sekitarnya,” jelas Dadan. 

    Keputusan ini disebut sebagai bentuk sinergi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Saya kira ini sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” pungkasnya.

    Sarapan Gratis Bukan Rivalitas MBG 

    Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan pihaknya bakal memberdayakan kantin-kantin UMKM dalam program Sarapan Gratis.

    Sebagai informasi, pasangan Pramono-Rano Karno (Si Doel) mengusung program sarapan gratis sebagai salah satu janji kampanye pada Pilkada Jakarta 2024. 

    “Termasuk untuk makanan sarapan pagi. Di sekolah-sekolah, saya akan mendayagunakan kantin-kantin UMKM setempat untuk yang menyiapkan,” kata Pramono di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/2/2025).

    Adapun, Pramono mengaku bahwa dalam program sarapan tidak akan menggunakan vendor besar. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM setempat.

    “Bukan vendor besar. Bukan vendor besar,” jelas Pramono.

    Rencana Pramono-Rano Karno menyiapkan sarapan gratis sempat menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, program sarapan gratis memang mirip dengan program unggulan Prabowo, yakni MBG. 

    Untuk menyamakan persepsi, Pramono lantaran mengundang Kepala BGN Dadan Hindrayana untuk bertemu di Balai Kota Jakarta. Pramono menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman terkait program tersebut, bukan sebagai bentuk persaingan dengan kebijakan pemerintah pusat.

    “Enggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi Rivalitas, enggak ada. Yang ada adalah bagaimana Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah,” ujar Pramono ketika ditemui di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025). 

    Dia menjelaskan bahwa jika memungkinkan, program Sarapan Gratis akan tetap dijalankan meskipun terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. 

    Namun, jika tidak, pemerintah akan fokus pada perbaikan infrastruktur kantin sekolah, mengingat tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai.

    “Dan kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah, mohon maaf, daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik,” pungkasnya.

  • Jelang PSU di Magetan, Bakesbangpol Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat, Cegah Eskalasi Politik

    Jelang PSU di Magetan, Bakesbangpol Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat, Cegah Eskalasi Politik

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Magetan pada 22 Maret 2025, Pemerintah Provinsi Jatim mengawal dan melakukan langkah antisipasi untuk mencegah adanya eskalasi politik di masyarakat.

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim Eddy Supriyanto menegaskan, segala indikasi gangguan keamanan menjelang PSU di Magetan terus dimitigasi. 

    Pihaknya bahkan menurunkan tim untuk melakukan komunikasi dengan para tokoh masyarakat di Magetan guna memastikan agar jalannya PSU mendatang bisa aman dan kondusif.

    “Kami melakukan komunikasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh ormas setempat, termasuk tokoh perguruan silat demi melakukan upaya-upaya antisipasi gangguan keamanan, dan mewujudkan PSU yang berjalan aman, lancar, dan kondusif,” kata Eddy, pada Surya, Rabu (12/3/2025).

    Sebagaimana diketahui, PSU di Kabupaten Magetan akan dilakukan di empat TPS. Yakni di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah.

    Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing TPS adalah TPS 001 Desa Kinandang sebanyak 555 orang, TPS 004 Desa Kinandang sebanyak 527 orang, TPS 001 Desa Nguri sebanyak 484 orang, dan TPS 004 Desa Selotinatah sebanyak 551 orang. 

    “Total ada sebanyak 2.117 orang DPT di empat TPS.  Saat ini KPPS sudah dilantik oleh KPUD Kabupaten Magetan dan mulai melaksanakan Bimtek. Surat suara sebanyak 2.172 juga sudah tersedia termasuk untuk cadangan,” tegasnya.

    Lebih lanjut ditegaskan Eddy, dalam PSU mendatang, tetap akan diikuti oleh tiga paslon. Yang mana pada 27 November 2024 lalu Paslon nomor urut 1 Calon Bupati Nanik Sumantri dan Calon Wakil Bupati Suyatni Priasmoro mendapatkan suara sebanyak 137.347 suara. Paslon nomor urut 2 Hergunadi-Basuki Babussalam 131.264 suara sedangkan Paslon nomor urut 3 yaitu Sujatno-Ida Yuhana Ulfa mendapatkan 136.083 suara.

    “Mereka akan memperebutkan 2.117 suara yang merupakan warga di empat TPS tersebut. Kita berharap semua kondusif dan tidak ada gangguan kemanaan,” ujarnya.

    Lebih lanjut pria penghobi mobil klasik ini menyebutkan bahwa selisih suara yang cukup tipis di pemungutan suara sebelumnya memang berpotensi menimbulkan persaingan ketat dalam PSU tersebut.

    Oleh sebab itu pihaknya bersama forkopimda Magetan, termasuk Bawaslu dan juga KPU di sana berkoordinasi intens agar tidak ada kejadian yang berpotensi menimbulkan ketegangan maupun yang memicu pertikaian.

    “Termasuk misalnya adanya politik uang terus kita pantau bersama dengan Bawaslu setempat. Semoga proses demokrasi di sana berjalan dengan tertib, aman dan kondusif,” pungkasnya.

  • Saat Janji Kampanye Sarapan Gratis Pramono-Rano Kandas Sebelum Berlayar… Megapolitan 13 Maret 2025

    Saat Janji Kampanye Sarapan Gratis Pramono-Rano Kandas Sebelum Berlayar… Megapolitan 13 Maret 2025

    Saat Janji Kampanye Sarapan Gratis Pramono-Rano Kandas Sebelum Berlayar…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Program sarapan gratis
    yang pernah menjadi salah satu janji kampanye pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta kini resmi dibatalkan.
    Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara Pramono dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 12 Maret 2025.
    “Sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan dirubah programnya menjadi apa dan apa akan ada,” ungkap Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta.
    Menurut Pramono, anggaran yang rencananya untuk sarapan pagi gratis sebaian akan alihkan untuk memperbesar kapasitas
    Kartu Jakarta Pintar
    (KJP) yang menjadi masalah serius di Jakarta.
    Pramono menjelaskan, pembatalan
    program sarapan gratis
    dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
    Sebagai alternatif, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk program sarapan gratis akan dialihkan untuk merenovasi kantin-kantin sekolah di Jakarta serta menambah kuota penerima KJP dan
    Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
    (KJMU).
    “Dengan pengalihan anggaran ini, kuota penerima KJP akan ditingkatkan dari 520.000 menjadi 705.000 siswa. Selain itu, program KJMU yang sempat terhambat akan dilanjutkan dengan target 15.000 penerima,” lanjut Pramono.
    Ia menekankan, mahasiswa penerima KJMU akan mendapatkan beasiswa hingga lulus, dengan syarat memenuhi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditentukan.
    “Ada 15.000 orang yang akan kami berikan KJMU dan tidak dievaluasi setiap tahun, maka mereka akan kami bantu sampai lulus, tetapi IPK-nya kami syaratkan,” tambahnya.
    Dengan pembatalan program sarapan gratis, Pramono merencanakan renovasi kantin-kantin di sekolah Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap program MBG.
    Kantin tersebut akan dialihfungsikan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
    “Dengan demikian, ini juga akan membantu program yang dijalankan oleh Badan Gizi,” jelas Pramono.
    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan, renovasi kantin sekolah merupakan langkah penting Pemprov Jakarta untuk memastikan infrastruktur program MBG dapat berjalan dengan optimal.
    “Yang akan menjadi bagian dari program MBG nanti, menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah-sekolah sekitarnya,” ucap Dadan.
    Saat ini, Jakarta baru memiliki 33 SPPG yang beroperasi. Namun, jumlahnya akan bertambah sembilan unit pada 17 Maret 2025.
    Dadan menambahkan, dengan dukungan dari Pemprov Jakarta, percepatan realisasi program ini diharapkan dapat berlangsung lebih optimal.
    “
    Alhamdulillah
    , percepatan ini bisa dilakukan dengan kontribusi dari Pemprov Jakarta,” ucap Dadan.
    Dadan menyampaikan bahwa salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan program makan bergizi, selain anggaran dan sumber daya manusia (SDM), adalah infrastruktur.
    Ia menjelaskan, anggaran sudah terselesaikan, SDM telah mendapat pelatihan, dan kini lembaganya tengah mempercepat pembangunan infrastruktur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.