Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Golkar DKI dukung pemerintahan Pramono-Rano

    Golkar DKI dukung pemerintahan Pramono-Rano

    Mohon maaf kami agak menjaga etika kemarin

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menyebutkan partainya mendukung pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam membangun Kota Jakarta.

    “Kami dari Partai Golkar sudah memberikan komitmen untuk terus mendukung kepemimpinan Pak Gubernur (Pramono) beserta seluruh jajaran dari Pemprov DKI Jakarta untuk membangun Jakarta yang kita cintai,” kata Zaki dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Zaki saat acara buka puasa bersama dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung di DPD Golkar DKI, Cikini, Jakarta Pusat, Senin, menuturkan meskipun berbagai macam tantangan yang harus diselesaikan oleh Gubernur Pramono dalam kurun waktu lima tahun, sesuai dengan janji visi-misinya tentu harus selaras dengan program pembangunan dari pemerintah pusat.

    Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan Kantor DPD Golkar sempat menjadi posko pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 dan menjadi posko pemenangan Ridwan Kamil-Suswono dalam ajang Pilkada Jakarta 2024.

    “Di tempat ini juga kami berjibaku kurang lebih hampir empat bulan berpikir keras pulang pagi rapat sampai pagi demi melawan Pak Gubernur sebenarnya. Namun takdir berkata lain Pak Gubernur, hari ini yang menjadi Gubernur adalah Pramono Anung Wibowo,” kata Baco.

    Menurut dia, Pilkada DKI Jakarta pada 2024 lalu sudah selesai. Sebagai partai yang pro pemerintah atau partai yang selalu berada di pemerintah, kata Baco, tidak ada pilihan lain bagi Golkar selain mendukung Pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung.

    “Alhamdulillah semua setuju Pak Gubernur. Mohon maaf kami agak menjaga etika kemarin. Terlambat menghadap kecuali sudah pelantikan, demi untuk menjaga perasaan yang di sebelah sana,” ucap Baco.

    Dia juga mengapresiasi kehadiran Gubernur Pramono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam kegiatan tersebut. Mereka mau menyediakan waktunya untuk menghadiri kegiatan yang diadakan Golkar DKI.

    “Kami bersyukur dan berterima kasih kepada dua pimpinan kita, yaitu Pak Gubernur dan Ketua DPRD. Dua tokoh sentral di DKI Jakarta, hari ini hadir menghadiri kegiatan kita. Tidak lain adalah karena menghargai dan menghormati keluarga besar Partai Golkar,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merasa tersanjung dengan undangan buka puasa bersama dari Pengurus DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

    “Ini pertama kali partai politik yang mengundang yang saya penuhi. Ini pertama kali, PDI Perjuangan sendiri baru mengundang saya besok (18/3),” kata dia.

    Meski berbeda partai, namun Pramono mengaku memiliki hubungan yang baik dengan jajaran DPD Golkar DKI. Bahkan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar pernah tugas bareng dengan Pramono ketika sama-sama bertugas di Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu.

    Pramono mengaku, dari awal tidak pernah terbayang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dia bahkan sempat terkejut dengan penugasan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi kandidat cagub DKI, hingga akhirnya penugasan itu dia laksanakan.

    “Saya ini menjadi calon gubernur, kalau bisa menolak pada waktu itu pasti saya sudah menolak, dan saya menolak. Tetapi ya memang kadang-kadang kita tidak tahu garis tangan,” kata Pramono.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dulu Beda Kubu di Pilkada 2024, Basri Baco Curhat ke Pramono Anung: Takdir Berkata Lain

    Dulu Beda Kubu di Pilkada 2024, Basri Baco Curhat ke Pramono Anung: Takdir Berkata Lain

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris DPD Partai Golkar Basri Baco bercerita selama empat bulan bekerja keras di Pilkada Jakarta 2024 untuk melawan pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Namun, lanjut Baco, takdir berkata lain bahwa Gubernur Jakarta terpilih hasil Pilkada yaitu Pramono dan Rano.

    Seperti diketahui, Partai Golkar diketahui mengusung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.

    Hal tersebut disampaikan Baco dalam sambutannya di acara buka puasa bersama sekaligus Nuzulul Qur’an di Kantor DPD Golkar, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 17 Maret 2025.

    Sejumlah nama hadir dalam kesempatan itu Gubernur Jakarta Pramono Anung, Ketua DPRD DKI Khoirudin, Ketua DPD Golkar Jakarta Ahmad Zaki, dan anggota DPRD F-NasDem Jupiter.

    “Di tempat ini juga kami berjibaku kurang lebih hampir empat bulan berpikir keras pulang pagi rapat sampai pagi demi melawan Pak Gubernur sebenarnya. Namun takdir berkata lain Pak Gubernur hari ini yang menjadi Gubernur adalah Pramono Anung Wibowo,” kata Baco.

    Dia mengatakan bahwa kontestasi Pilkada sudah selesai. Dia mengatakan bahwa partainya sebagai pro pemerintah siap mendukung kepemimpinan Pramono-Rano di Pemda DKI.

    “Pertandingan telah selesai saudara-saudaraku dan takdir menentukan Pak Pram yang menjadi Gubernur,” kata Baco yang juga Wakil Ketua DPRD itu.

    “Maka sebagai partai yang pro pemerintah atau partai yang selalu berada di pemerintah maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain mendukung pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Pramono Anung,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 24 Daerah Lakukan PSU, Pengamat: Gambaran Buruk Tata Kelola Pilkada

    24 Daerah Lakukan PSU, Pengamat: Gambaran Buruk Tata Kelola Pilkada

    Liputan6.com, Yogyakarta – 24 daerah di Indonesia yang coblos ulang Pilkada 2024 menurut Dosen Politik dan Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia menjadi cermin buruknya tata kelola pemilu dan pilkada di Indonesia belakangan ini. 24 daerah coblos ulang ini tentu akan merepotkan karena membutuhkan anggaran hingga Rp719 miliar yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Keputusan PSU menjadi cerminan akan buruknya tata kelola pemilihan di Indonesia. Jelas ada banyak yang perlu diperbaiki. Pemilu atau pilkada kita ini prosesnya berhenti di pra-pemilihan. Secara substantif sudah bisa diperkirakan hasilnya, menjadi tidak kompetitif. Artinya Pilkada sekarang tidak berkualitas,” ungkap Alfath, Kamis 13 Maret 2025

    Alfath melihat semua proses yang berperan dalam Pilkada, yaitu mulai dari partai politik melakukan kaderisasi, sampai penyampaian gagasan di publik. Menurutnya seluruh proses itu, saat ini telah menjadi pragmatis dan jauh dari kata ideal demokrasi maka masalah kecurangan dan pelanggaran pilkada marak terjadi. “Hubungan partai politik, kandidat, dan masyarakat menjadi transaksional dan tidak substantif,” ujarnya.

    24 daerah coblos ulang ini ia mengatakan jika melihat penyebab dari keputusan PSU oleh MK, sebagian besar sengketa menyebutkan, bahkan sejumlah masalah administratif masih bermasalah. Artinya, ada faktor-faktor pragmatis yang menyebabkan Pilkada tidak lagi berintegritas. Padahal pemerintah seharusnya memiliki kewenangan tegas untuk menegakkan aturan dan implementasinya selama pelaksanaan pemilihan. “Pemilu kita ini mahal. Modalnya untuk menjadi kandidat saja luar biasa. Belum lagi budaya buying vote (membeli suara) di masyarakat,” kata Alfath.

    Alfath mengatakan ada beberapa upaya yang bisa memperbaiki sistem Pemilu maupun Pilkada, Pertama, memperbaiki aturan kepemiluan. Sebab, ada perbedaan antara pelaksanaan pemilihan di tingkat nasional dan daerah, disertai dengan jarak kampanye yang cukup lama. Sehingga, kandidat memiliki kesempatan menyampaikan visi misi ke masyarakat, dan masyarakat mampu memahaminya. “Substansi tersebut penting menjadi bagian besar dalam pemilihan,” terangnya.

    Kedua, perlunya reformasi partai politik. Kaderisasi dan penyaringan kandidat harus dikembalikan ke titik awal. Posisi kandidat politik dilandaskan pada kapasitas seseorang, bukan kemampuan dan modal politik saja. Terakhir, perlu penegasan dan penguatan Badan Pengawasan Pemilu. Seringkali dalam pelaksanaan pemilihan, Bawaslu belum menjadi elemen aktif yang memiliki kewenangan dalam penegakan aturan pemilu. “Setelah penyelesaian regulasi, harapannya pemilu itu sifatnya meritokrasi. Hanya orang-orang yang berkapasitas dan ber-passion yang bertarung di pemilihan,” paparnya.

    Alfath sangat menyayangkan jika 24 daerah coblos ulang dalam pelaksanaan Pilkada disebabkan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh kontestan maupun penyelenggara pilkada. Padahal seharusnya PSU dilakukan apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan sehingga hasil pemungutan suara tidak bisa digunakan.

    Meskipun bukan merupakan hal baru dalam sengketa pemilihan, namun PSU kali ini jelas memberikan tambahan beban bagi peserta maupun penyelenggara Pilkada. “Contohnya di Papua dia membutuhkan sekitar Rp100 miliar. Jumlah itu sangat melebihi kemampuan dari APBD. Belum lagi tenaga dan waktu yang harus dikerahkan,” tutur Alfath.

    Apalagi di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah, anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pembangunan justru harus dikeluarkan untuk mengulangi kembali proses pemilihan.

  • Sosok MQ Iswara Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat yang Dihubungi Ridwan Kamil – Halaman all

    Sosok MQ Iswara Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat yang Dihubungi Ridwan Kamil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Ridwan Kamil memastikan kesiapannya untuk bekerja sama dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ini disampaikan Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, MQ Iswara usai dihubungi Ridwan Kamil menggunakan telepon staf.

     Dia mengatakan Ridwan Kamil sudah berhasil dihubungi pada Jumat (14/3/2025) malam.

    “Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 23.00 WIB kami berkomunikasi,” ujar MQ Iswara saat ditemui usai safari ramadan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di Ponpes Darussalam, Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu (15/3/2025).

    Ridwan Kamil sendiri dilaporkan tidak bisa dihubungi pascapenggeledahan rumah.

    Iswara mengatakan, RK akan bersikap kooperatif dan apapun yang nantinya akan diminta oleh penyidik dalam hal ini KPK akan dipenuhi.

    Berikut profil MQ Iswara 

    Mengutip instagram pribadinya, selain menjadi Sekretaris DPD Golkar Jabar,  MQ Iswara menduduki jabatan sebagai Tim Ahli Wantimpres RI, Ketua DPP Partai Golkar,  Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 57 dan menjadi anggota DPRD Provinsi Jabar sejak 1997.

    Diketahui Iswara juga menjabat sebagai sekretatis Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

    Saat pilkada serentak tahun 2024, Iswara sempat digadang-gadang maju dalam pilkada Jabar  sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Dedi Mulyadi.

    Namun akhirnya Dedi memilih Erwan Setiawan dan memenangkan pilkada Jabar dengan meraup suara 62 persen.

    Sebagai Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, Iswara telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perkembangan partai dan masyarakat. 

    Ia diketahui program sosial, termasuk penyelenggaraan operasi pasar, pelatihan kewirausahaan, bantuan untuk remaja putus sekolah, dan penyuluhan terkait kesehatan ibu. 

    Pria kelahiran Bandung, 26 Mei 1968 ini juga aktif di media sosial, khususnya di Instagram dengan akun @kang.iswara, di mana ia berbagi informasi tentang kegiatan politik dan sosialnya. ​

    Dengan latar belakang dan dedikasinya, Ir. M.Q. Iswara terus berkontribusi dalam politik dan pembangunan di Jawa Barat, berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

    Sampaikan Kondisi Ridwan Kamil 

    Iswara menjadi orang yang dihubungi usai kandidat gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 itu.

    RK menghilang sejak rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi.

    “Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil, kurang lebih pukul 23.00 WIB kami berkomunikasi,” kata Iswara.

    Dalam percakapan itu, Kang Emil menegaskan bahwa dirinya dalam kondisi baik dan masih berada di Bandung.

    “Beliau memang menelepon bukan dengan nomor pribadinya, jadi selama ini saya hubungi tidak bisa dihubungi.

    Beliau menelepon pakai handphone stafnya. Yang pertama beliau ingin sampaikan bahwa beliau dalam kondisi baik dan ada di Bandung,” jelas Iswara.

    RK, kata Iswara, juga menyampaikan bahwasanya penggeledahan yang dilakukan lembaga anti rasuah bagian dari risiko jabatan. Namun, dia pun akan siap memberikan keterangan jika diperlukan.

    “Beliau juga menyampaikan bahwa ini hanyalah sebuah risiko jabatan karena yang terjadi adalah adanya dugaan mark up di salah satu BUMD di Pemprov Jabar, di mana pada saat itu Ridwan Kamil adalah Gubernurnya yang tentunya beliau siap memberikan informasi dan keterangan,” jelasnya.

     Iswara menyatakan RK mengabarkan dirinya tidak menghilang lantaran ada di Bandung. Sebaliknya, RK akan kooperatif untuk membantu penyidik KPK.

    “Beliau menyampaikan bahwa siap tentunya, kooperatif, dan apa pun yang nantinya akan diminta oleh penyidik dalam hal ini KPK akan dipenuhi oleh beliau,” pungkasnya.

     

    PENGGELEDAHAN KPK – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan Golkar menghormati proses hukum terhadap penggeledahan rumah eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Tribunnews/Igman Ibrahim)

    Ridwan Kamil, memberikan pernyataan kepada awak media lewat selembar kertas yang diberikan seorang pegawainya kepada sejumlah wartawan yang berada di lokasi penggeledahan.

    Dalam selembar surat tersebut, tertulis dengan huruf kapital ‘PERNYATAAN RESMI’.

    Berikut pernyataan resmi Ridwan Kamil dalam selembar kertas tersebut.

    Pertama, Ridwan Kamil membenarkan rumahnya didatangi penyidik KPK.

    “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB,” tulis Emil dalam surat tersebut.

    Kedua, Ridwan Kamil mengakui bila tim KPK menunjukkan surat tugas resmi saat mendatanginya.

    “Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/ membantu tim KPK secara profesional,” tulis Ridwan Kamil pada poin kedua.

    Ketiga, Ridwan Kamil meminta insan pers untuk bertanya lebih lanjut kepada KPK.

    “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” ucap pada poin ketiga surat yang ditulisnya.

    Di akhir pernyataannya, tertulis nama jelas menggunakan huruf kapital nama RIDWAN KAMIL.

    5 Tersangka Sudah Ditetapkan

    KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini yaitu Direktur Utama nonaktif bank BUMD di Jawa Barat Yuddy Renaldi (YR); Widi Hartono (WH), pimpinan Divisi Corporate Secretary bank; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali PT Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM); Suhendrik (SUH), pengendali PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE); dan R Sophan Jaya Kusuma (RSJK), pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB).

    Plh Direktur Penyidikan, Budi Sokmo pun mengungkap konstruksi perkara kasus tersebut.

    Pada periode 2021–2023, bank BUMD Jabar Banten merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh Divisi Corsec sebesar Rp 409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online via kerja sama dengan enam agensi.

    Masing-masing agensi mendapatkan anggaran yang berbeda-beda.

    Untuk PT CKMB Rp41 miliar; PT CKSB Rp105 miliar; PT AM Rp99 miliar; PT CKM Rp 81 miliar; PT BSCA Rp33 miliar; dan PT WSBE Rp49 miliar.

    KPK menduga bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan iklan sesuai permintaan bank serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

    “Terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media [selisih antara yang dibayarkan dari bank ke agensi dengan agensi ke media], yaitu sebesar Rp 222 miliar,” kata Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Budi mengatakan, Rp 222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh bank.

    Di mana peruntukan dana non-budgeter itu sejak awal disetujui oleh Yuddy Renaldi selaku dirut bersama-sama dengan Widi Hartono untuk bekerja sama dengan enam agensi. (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim/Deni Setiawan)
     

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sempat Hilang Kontak, Ridwan Kamil Menghubungi Golkar Jabar Melalui Telepon Stafnya: Ada di Bandung

     

  • PDIP beri keterangan soal instruksi Megawati Soekarnoputri terkait retret

    PDIP beri keterangan soal instruksi Megawati Soekarnoputri terkait retret

    Selasa, 25 Februari 2025 22:07 WIB

    Juru Bicara DPP PDIP Ahmad Basarah (tengah) dan Ronny Talapessy (kedua kiri) bersama Wasekjen Bidang Komunikasi Adian Napitupulu (kedua kanan) serta Politisi  Guntur Romli (kanan) dan Andreas Hugo Pareira (kiri)  menyampaikan keterangan pers terkait instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025). Dalam instruksinya Ketum PDIP tidak pernah melarang seluruh kader yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar pemerintah, namun meminta menunda perjalanan ke Magelang untuk menunggu arahan lebih lanjut serta meminta untuk tetap di daerah masing-masing agar bisa langsung bekerja melayani rakyat. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym.

    Juru Bicara DPP PDIP Ahmad Basarah (kiri) bersama Wasekjen Bidang Komunikasi Adian Napitupulu (tengah) dan politisi Guntur Romli (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025). Dalam instruksinya Ketum PDIP tidak pernah melarang seluruh kader yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar pemerintah, namun meminta menunda perjalanan ke Magelang untuk menunggu arahan lebih lanjut serta meminta untuk tetap di daerah masing-masing agar bisa langsung bekerja melayani rakyat. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym.

  • Pimpin Operasi Bersih Gunungan Sampah di Pasar Cileunyi, Wabup Ali Syakieb Naiki Truk Backhoe

    Pimpin Operasi Bersih Gunungan Sampah di Pasar Cileunyi, Wabup Ali Syakieb Naiki Truk Backhoe

    JABAR EKSPRES – Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb turun langsung meninjau tumpukan sampah di Pasar Cileunyi, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Sabtu (15/3/2025).

    Bahkan video dirinya turun langsung sempat beredar di media sosial, terlihat dirinya sedang menaiki backhoe pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung, yang hilir mudik mengangkut tumpukan sampah di pasar itu ke bak truk sampah.

    Ali menyebutkan jika pembersihan ini dilakukan agar pedagang dan pembeli di Pasar Cileunyi merasa lebih nyaman beraktivitas tanpa adanya gangguan bau aroma tak sedap dari tumpukan sampah tersebut.

    “Kita akan terus lakukan operasi bersih gunungan sampah, sampai benar-benar bersih,” kata Ali.

    BACA JUGA:Kerap Menggunung, TPS Pasar Cileunyi Bandung Banyak Sampah Liar

    Inspeksi mendadak Wabup Bandung ini didampingi oleh Kepala DLHK Kabupaten Bandung Asep Kusumah dan Camat Cileunyi Cucu Endang, Kepala Desa CIleunyi Wetan Hari Haryono, serta pengelola pasar dari PT Biladi Karya Abadi.

    Ali juga mengungkapkan pada saat kampanye Pilkada Kabupaten Bandung 2024 lalu, dirinya sempat mengunjungi Pasar Cileunyi dan menerima banyak keluhan warga terkait gunungan sampah.

    “Sesuai janji saya waktu kampanye kemarin, saya kembali lagi ke Pasar Cileunyi ini untuk membersihkan gunungan sampah di sini,” ujar Ali.

    Selain melakukan aksi bersih-bersih, Ali juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik di Kabupaten Bandung.

    BACA JUGA:Gunungan Sampah di Pasar Cileunyi, DLH Kabupaten Bandung Ungkap Kendalanya Ada di TPA Sarimukti

    Ia menegaskan jika permasalahan sampah harus diselesaikan secara sistematis agar tidak terus berulang.

    “Kegiatan pembersihan sampah seperti ini bukan sekedar aksi simbolis. Tapi saya juga ingin ada kesadaran dari kita semua. Khususnya di Pasar Cileunyi ini bagi pengelola pasar, pedagang dan masyarakat di sekitar Pasar Cileunyi ini mari kita jaga bersama agar tidak terjadi lagi tumpukan sampah seperti ini,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Bandung Asep Kusumah mengatakan, jika gunungan sampah di Pasar Cileunyi berada di sejumlah titik dan membutuhkan 10 ritase truk untuk mengangkutnya.

  • Jokowi Mulai Geram Terus Diserang PDIP: Difitnah Saya Diam, Dimaki-maki Saya Diam, Tapi Ada Batasnya – Halaman all

    Jokowi Mulai Geram Terus Diserang PDIP: Difitnah Saya Diam, Dimaki-maki Saya Diam, Tapi Ada Batasnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) rupanya sudah mulai geram dengan beragam tudingan dari politikus PDIP yang dialamatkan ke dirinya.

    Teranyar, politikus PDIP Deddy Sitorus menyinggung Jokowi dengan mengaitkan isu kasus hukum Hasto Kristiyanto dengan mengirim utusan untuk batalkan pemberhentian Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan.

    Jokowi pun bereaksi, ia mengaku tidak tahu terkait sosok yang disebut utusannya tersebut.

    Dia pun meminta kepada PDIP untuk buka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud tersebut.

    “Nggak ada (komentar). Ya harusnya disebutkan siapa biar jelas. Nggak ada,” katanya di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025), dikutip dari Tribun Solo.

    Jika benar ada utusan ke PDIP sebelum pemecatan, Jokowi menegaskan tidak terlibat dalam perintah tersebut.

    Menurutnya, tidak ada urgensi baginya terkait dikirimnya utusan ke PDIP.

    Mantan Wali Kota Solo itu lantas menyinggung soal dirinya yang selama tidak membalas meski dituduh macam-macam.

    “Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu. Coba logikanya. Saya udah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Tapi ada batasnya,” tuturnya.

    Tudingan PDIP

    Sebelumnya, tudingan bahwa Jokowi mengirim utusan sebelum pemecatan disampaikan oleh politisi PDIP, Deddy Sitorus.

    Bahkan, Deddy juga menyebut bahwa utusan tersebut turut meminta Hasto Kristiyanto mundur sebagai Sekjen PDIP.

    Deddy mengatakan utusan tersebut langsung menyampaikannya kepada jajaran petinggi PDIP pada 14 Desember 2024 lalu.

    “Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu, ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” kata Deddy kepada Tribunnews.com, Kamis (13/3/2025).

    Tak cuma itu, Deddy juga mengatakan utusan tersebut turut menyampaikan bahwa ada 9 kader PDIP yang ditarget oleh aparat penegak hukum (APH).

    “Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkap Deddy.

    Sehingga, menurut Deddy, ditersangkakannya Hasto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku merupakan bentuk kriminalisasi hukum.

    Menurutnya, pernyataan tersebut tidak diungkap tanpa sebab lantaran ada seorang anggota Komisi II DPR mengatakan uturan tersebut adalah orang yang memiliki wewenang.

    “Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” kata Deddy.

    “Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat dan itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” sambungnya.

    Jokowi Dituduh PDIP Dalang Pelemahan KPK

    Sebelumnya, video Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal dalang utama pelemahan KPK beredar di media sosial.

    Video itu beredar seusai diunggah oleh kader PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu (22/2/2025) lalu.

    Hasto mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan dalang dibalik pelemahan KPK.

    Dia menegaskan dalang di balik revisi UU KPK bukan PDIP melainkan Jokowi.

    Menurut Hasto, hal itu dilakukan Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi Pilkada.

    Dalam video itu, Hasto mengaku sempat bicara dengan Jokowi terkait kemungkinan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada pejabat negara.

    Dimana diketahui, saat itu Gibran dan Bobby sama-sama masih menjadi kader PDIP.

    Sebelum berbicara hal tersebut, Hasto mengaku lebih dulu bertanya pada Jokowi sekaligus menguji keseriusan Jokowi untuk mencalonkan Gibran dan Bobby sebagai wali kota dari PDIP. 

    Hasto mengatakan bahwa saat itu Jokowi sampai bingung dengan pertanyaan Hasto tersebut.

    Hasto kemudian menjelaskan jika Gibran dan Bobby menjadi wali kota maka otomatis akan menjadi pejabat negara dan menjadi sorotan publik.

    Menurutnya hal itu akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya.

    Hasto mengaku saat itu Jokowi sempat termenung hingga terusik oleh pertanyaan Hasto.

    Hasto juga menjelaskan maksud pertanyaannya kepada Jokowi untuk mengingatkan terkait adanya kerawanan politik.

  • KPU RI pastikan anggaran PSU Pilkada 2024 tersedia

    KPU RI pastikan anggaran PSU Pilkada 2024 tersedia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU RI pastikan anggaran PSU Pilkada 2024 tersedia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memastikan anggaran untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah terfasilitasi.

    Kendati demikian, dia belum mendapatkan informasi terkini soal dua daerah yang belakangan tidak memiliki anggaran, yakni Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dan Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

    “Masih belum ada update dari dua daerah tersebut, tapi dipastikan nanti terfasilitasi lah kalau teman-teman dari Kemendagri,” kata Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

     

    Menurut dia, daerah yang menggelar PSU Pilkada 2024 telah mencari keluar soal pendanaan. Anggaran PSU Pilkada 2024 untuk 22 daerah lainnya terpenuhi lewat sisa dana Naskah Perjanjian Hidah Daerah (NPHD) dan dari pemerintah daerah.

    “Kami meyakini Insya Allah bisa terfasilitasi semua. Kalaupun tidak (terpenuhi dari anggaran daerah), kan ada mekanismenya, bisa di-support dari anggaran pusat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bakal menyuntikkan daerah yang kekurangan anggaran untuk menggelar PSU.

    Anggaran PSU Pilkada 2024 di 22 daerah terpenuhi setelah Kemendagri berkoordinasi dengan jajaran KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan APBD di tengah kebijakan efisiensi.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (10/3), Tito mengungkap anggaran PSU Pilkada 2024 sebesar Rp719,170 miliar dengan rincian kebutuhan untuk KPU sebesar Rp429,725 miliar, Bawaslu sebesar Rp158,919 miliar, TNI Rp38,531 miliar, dan Polri Rp91,993 miliar.

    Mahkamah Konstitusi resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan pada sidang pleno yang berlangsung 24 Februari 2025, dengan seluruh sembilan hakim konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak sembilan perkara, dan tidak menerima lima perkara lainnya.

    Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

    Batas waktu pelaksanaan PSU sebagaimana tenggat waktu yang diberikan oleh MK, yakni 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, hingga 180 hari sejak putusan dibacakan pada Senin (24/2) lalu:
    1. Batas waktu 30 hari tanggal 22 Maret 2025;
    2. Batas waktu 45 hari tanggal 5 April 2025;
    3. Batas waktu 60 hari tanggal 19 April 2025;
    4. Batas waktu 90 hari tanggal 24 Mei 2025;
    5. Batas waktu 180 hari tanggal 9 Agustus 2025.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Sumber : Antara

  • Abdul Gani Kasuba Mantan Gubernur Maluku Utara Meninggal, Riwayat Penyakit dan Bolak Balik RS – Halaman all

    Abdul Gani Kasuba Mantan Gubernur Maluku Utara Meninggal, Riwayat Penyakit dan Bolak Balik RS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TERNATE – Abdul Gani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara dua periode meninggal dunia pada Jumat (14/3/2025) malam.

    Abdul Gani Kasuba mempunyai riwayat penyakit dan harus bolak balik ke sejumlah rumah sakit.

    Informasi meninggalnya Abdul Gani Kasuba disampaikan Direktur RSUD Chasan Boesoirie Ternate, Alwia Assagaf.

    “Abdul Gani Kasuba meninggal dunia,” kata dia, pada Alia pada Jumat (14/3/2025).

    Abdul Gani Kasuba meninggal dunia pada usia 73 tahun.

    Abdul Gani Kasuba mengembuskan napas terakhir di ruang ICU lantai 4.

    Abdul Gani Kasuba sempat menjalani perawatan intensif akibat sejumlah penyakit yang dideritanya, termasuk infeksi pada otak, hipertensi hingga diabetes.

    Tercatat, Abdul Gani Kasuba keluar masuk rumah sakit sebanyak enam kali. Mulai dari RS Darma Ibu, RS Prima, RS Tentara dan RSUD Chasan Boesorie.

    Pada saat meninggal dunia, kata dia, Abdul Gani Kasuba didampingi anak dan istri.

    Kini, jenazah Abdul Gani Kasuba disemayamkan di kediamannya di Desa Bibinoi, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Ternate.

    Profil Abdul Gani Kasuba

    Abdul Gani Kasuba adalah seorang politikus.

    Ia menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara dua periode dari 2014 hingga 2023.

    Sebelum menjadi gubernur, Abdul Gani Kasuba menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara dari 2008 hingga 2013.

    Kehidupan Pribadi

    Abdul Gani lahir di Bibinoi, Bacan Timur Tengah, Halmahera Selatan, Maluku Utara, lahir 21 Desember 1951.

    Setelah adanya pemekaran wilayah, letak tanah kelahiran Ghani berada di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

    Abdul Gani Kasuba belajar di sekolah Islami yang didirikan oleh Yayasan Al-Khairat. 

    Ia menempuh pendidikan sejak Sekolah Dasar (SD) di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Khairat hingga Madrasah Mualimin Al-Khairat (setingkat SMA). 

    Ia melanjutkan pendidikan tinggi ke Fakultas Dakwah Universitas Islam Madinah.

    Karier Pendidik

    Sepulangnya dari Madinah, Abdul Gani mengabdikan diri kepada Yayasan Al-Khairat sebagai Kepala Inspeksi. 

    Selama 25 tahun dia mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah terpencil dari Maluku Utara hingga Papua, sekaligus menerapkan ilmu yang dipelajarinya saat kuliah di Madinah.

    Anggota DPR RI

    Aktivitas Abdul Gani dalam bidang pendidikan menarik perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Kontribusinya dalam bidang dakwah membuat Partai Dakwah mengajaknya untuk ikut serta dalam pemilihan umum Legislatif 2004 sebagai calon anggota DPR RI. 

    Meski ia mengaku tidak punya banyak uang, tetapi ia berhasil terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009.

    Periode Pertama sebagai Gubernur

    Setelah melalui proses yang alot selepas pemilukada 2013, akhirnya Gani Kasuba dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara. 

    Pelantikan dilakukan di Sofifi ibu kota Maluku Utara pada 2 Mei 2014. 

    Ghani Kasuba dan Natsir Thaib dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung DPRD Maluku Utara. 

    Periode Kedua sebagai Gubernur

    Ghani Kasuba sebagai petahana resmi berpasangan dengan mantan Bupati Halmahera Tengah Al Yasin Ali melalui koalisi PDI-P dan PKPI.

    Saat itu Ghani Kasuba keluar dari PKS diduga karena tidak mendapatkan rekomendasi dari partainya saat pilkada 2018.

    Dukungan kedua parpol tersebut memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan calon karena memiliki sembilan kursi di DPRD Maluku Utara. 

    Sementara PKS yang mengusungnya pada periode lalu, mengusung adik kandungnya Muhammad Kasuba sebagai calon gubernur.

    Pemilihan umum Gubernur Maluku Utara 2018 diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan perselisihan hasil atas pilkada. 

    MK menetapkan pasangan yang diusung PDI-P dan PKPI ini sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara dengan 176.669 suara (31,79 persen).

    Pengalaman Jabatan/Pekerjaan

    1. 1976 s.d. 1977: Sekretaris Persatuan Pelajar Mahasiswa Madinah

    2. 1983 s.d. 1990: Kepala Inspeksi Al Khairat Maluku Utara – Irian Jaya

    3. 1994 s.d. 1999: Wakil Ketua Majelis Ulama Provinsi Maluku Utara

    4. 2004 s.d. 2007: Anggota DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera

    5. 2008 s.d. 2013: Wakil Gubernur Maluku Utara

    6. 2014 s.d. 2023: Gubernur Maluku Utara

    Pengalaman Organisasi

    Wakil Ketua Komisaris Al Khairat Maluku Utara – Irian Jaya

     

  • PSU di Mahakam Ulu, Pengamat Khawatirkan Potensi Abuse of Power

    PSU di Mahakam Ulu, Pengamat Khawatirkan Potensi Abuse of Power

    Liputan6.com, Mahakam Ulu – Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan kepada daerah (pilkada) di Kabupaten Mahakam Ulu telah dimulai per hari ini. KPU Mahulu sudah membuka pendaftaran calon sejak 8-10 Maret 2025. Beredar informasi Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan kembali mendorong putranya menjadi calon bupati menggantikan putrinya Owena Mayang Shari yang sebelumnya didiskualifikasi MK.

    Upaya ini menimbulkan kekhawatiran publik bahwa praktik abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) berpotensi terulang sebagaimana sebelumnya hingga berujung diskualifikasi Owenan Mayang Sari oleh MK. “Harusnya siapa pun nanti calon yang diusulkan mengganti paslon yang diskualifikasi tidak lagi mengulang perbuatan yang menjadi penyebab PSU Mahulu,” ungkap pengamat politik Kaltim, Saipul saat dikonfirmasi, Sabtu (8/3/2025).

    Apalagi, kata Saipul, PSU ini akan menguras anggaran APBD. “Yang dirugikan lagi-lagi masyarakat, karena itu duit masyarakat, yang seharusnya dipakai buat pembangunan, karena perbuatan kelompok atau golongan, dipakai untuk PSU. “Ini harus ada tanggung jawab moral,” tegas dia.

    MK sudah memutuskan penyebab PSU ini karena ada perbuatan bupati yang sedang menjabat, yang menguntungkan paslon tertentu. “Sehingga paslon ke depan harusnya klir dari konflik kepentingan, meski pun tidak ada larangan mencalonkan anak, istri, cucu dan lain dalam UU Pilkda, tapi dimensi penyebab PSU itu harusnya tidak terulang. Saya mau membandingkan konteks Kukar, misalnya, ketidakpenuhan paslon hingga didiskualifikasi ada di personal Edi. Bukan dikehendaki oleh calon, tapi ada multitafsir. MK menafsirkan posisi Edi tidak lagi 2 periode,” sambung dia.

    “Tetapi kontes Mahulu ini sangat berbeda, ada penggunaan abuse of power hingga terjadilah diskualifikasi dan diadakan PSU. Di Mahulu itu ada relasi kuasa, penggunaan kekuasaan untuk keuntungan paslon tertentu,” ucap dia.

    Lebih lanjut Saipul menekankan penting otoritas atau kewenangan partai pengusung dalam menentukan paslon pengganti, termasuk mempertimbangkan sehingga mengusulkan calon tersebut. Saipul juga menyarankan agar partai pengusung bisa melakukan uji publik atas calon tersebut. Dia berharap ada supervisi khusus dari Bawaslu Kaltim terhadap tahapan pilkada Mahulu agar memastikan praktik TSM yang sebelumnya tidak berulang kembali.

    Sebagai informasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mahakam Ulu Paulus Winarno Hendratmukti menegaskan, seluruh tahapan PSU berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Saat ini, proses pencalonan dimulai tahap pendaftaran ulang sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Mengenai surat dari pasangan calon (paslon) baru yang bakal mendaftar, Paulus menyatakan bahwa hingga saat ini KPU belum menerimanya. Meski pendaftaran calon dibuka dari 8–10 Maret.

    Setelah proses pencalonan selesai, tahapan berikutnya kampanye serta persiapan perekrutan badan ad hoc untuk PSU. Paulus berharap agar anggota badan ad hoc sebelumnya dapat kembali bergabung guna mempercepat proses kerja, mengingat waktu pelaksanaan PSU hanya 90 hari. “Semoga teman-teman badan ad hoc kemarin bisa kembali berfungsi seperti semula, itu yang diharapkan. Karena waktu PSU hanya 90 hari, apabila merekrut tenaga baru juga bekerja ulang, bekerja dari awal,” tuturnya.