Event: Pilkada Serentak

  • KPU Kota Kediri Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Ponpes Wali Barokah Pasca Pilkada 2025

    KPU Kota Kediri Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Ponpes Wali Barokah Pasca Pilkada 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melanjutkan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah Kediri. Kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi dan memastikan akurasi data pemilih di lokasi khusus pasca-pelaksanaan Pilkada.

    Rombongan KPU terdiri dari Nia Sari (Divisi Perencanaan Data), Ro’ihaatul Janah (Divisi SDM & Sosialisasi), Adib Seimatus Sofie (Divisi Teknis), dan Imam Murofid (Divisi Hukum).

    Sambutan Ketua KPU diwakili Nia Sari yang menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar Ponpes Wali Barokah dalam menyukseskan Pilkada Kota Kediri. “Kami berterima kasih kepada Pondok Pesantren Wali Barokah atas kerja sama yang baik. Pelaksanaan Pilkada di Kota Kediri berjalan lancar dan sukses, tanpa adanya gugatan,” ujar Nia.

    Ia juga menyebutkan adanya satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus di lingkungan Ponpes Wali Barokah. “Alhamdulillah santri Wali Barokah tergolong aktif melakukan pemungutan suara, menunjukkan dukungan pondok terhadap proses demokrasi di lokasi TPS khusus pondok ini,” ujarnya.

    Dalam pemaparannya, Nia menjelaskan progres PDPB KPU Kota Kediri yang merujuk pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, dengan DPT Pilkada sebelumnya sebanyak 222.265 pemilih. Total pemilih saat ini (pasca-pleno Oktober) mencapai 228.080 pemilih, mengalami kenaikan 5.815 pemilih.

    “Dari total tersebut, terdapat 1.388 pemilih dari lokasi khusus, termasuk Lapas, Ponpes Al-Amin, dan Ponpes Wali Barokah yang sebelumnya tercatat 231 pemilih,” lanjutnya.

    Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi KPU RI untuk mengkoordinasikan data terkini di lokasi khusus.
    “Harapan kami, apabila dari 231 pemilih tersebut kini sudah tidak lagi berada di Kota Kediri, pihak Pondok dapat memberikan informasi kepada kami agar nama-nama tersebut dapat dihapus dari DPT,” tegas Nia.

    Ia menambahkan, KPU dijadwalkan akan melaksanakan pleno penutupan DPT akhir tahun 2025 pada awal Desember.

    Sementara itu, Ketua Ponpes Wali Barokah, H. Sunarto, menyambut baik langkah KPU dan menyatakan komitmennya untuk memastikan partisipasi santri dalam setiap pesta demokrasi.

    “Kami ingin terus mendorong agar para santri yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa pemilu merupakan kegiatan konstitusional yang wajib dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, tantangan utama terletak pada pergerakan santri yang cukup tinggi, sehingga data perlu selalu diperbarui.

    “Kami selalu berupaya agar penyelenggaraan pemilu berlangsung aman, lancar, dan partisipasi pemilih bisa meningkat,” tambahnya.

    Menanggapi permintaan pemutakhiran data 231 pemilih, pihak Ponpes Wali Barokah siap melakukan verifikasi ulang.
    “Kami akan mereview kembali data tahun 2024 yang masuk di TPS khusus. Kami akan melakukan penyisiran ulang, dan jika diperlukan, kami siapkan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy,” jelas H. Sunarto.

    Ia memohon waktu sekitar satu minggu untuk menyiapkan data tersebut agar seluruh santri yang memenuhi syarat usia dapat tercatat dan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada dan Pilpres berikutnya.

    “Semoga waktu yang diberikan untuk pemutakhiran data pemilih di TPS khusus cukup untuk menyelesaikannya. Sehingga data tersebut bisa segera menyerahkannya kepada pihak KPU,” tutupnya. [nm/ian]

  • Zohran Mamdani Menang, yang Sewot Malah Israel: New York Telah Jatuh!

    Zohran Mamdani Menang, yang Sewot Malah Israel: New York Telah Jatuh!

    GELORA.CO – Dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan di seluruh dunia, baik skala besar maupun kecil, selalu ada pemenang dan pecundang, ada yang merayakan kemenangan dan ada yang merasa marah dan kecewa.

    Hal inilah yang terjadi setelah kandidat Demokrat Zohran Mamdani, Muslim pembela Palestina, memenangkan pemilihan wali kota New York.

    Mamdani mengumumkan keberhasilannya dalam pidato kemenangan yang disampaikan di hadapan para pendukungnya.

    Dia menegaskan bahwa dirinya akan dilantik secara resmi pada awal Januari mendatang, sehingga menjadi Muslim pertama yang menduduki jabatan tersebut dalam sejarah kota itu.

    Namun, kemenangan ini, yang merupakan momen bersejarah bagi sebagian orang, justru memicu gelombang kemarahan di kalangan Israel.

    Beberapa warga Israel menggambarkannya sebagai malam “kejatuhan New York”. Sejumlah pengguna Twitter Israel melancarkan serangan tajam terhadap Mamdani dan para pendukungnya, dengan mengatakan:

    “New York telah jatuh! Ini adalah hari kelam dalam sejarah kota, Amerika Serikat, dan dunia bebas. Salah satu kota terbesar dan terpenting di Barat akan dipimpin oleh seorang yang berbahaya dan ekstremis yang mendukung terorisme. Ini menandakan arah buruk yang sedang dituju Amerika, karena invasi Barat dari dalam semakin meningkat, dan konsekuensinya akan berdampak pada dunia di masa depan dengan cara yang paling menyakitkan. Ini adalah hari yang menyedihkan. Kami telah memperingatkan… dan semua orang akan segera menyadari apa yang kami maksud.”

    Yang lain menulis: “Penduduk New York memutuskan malam ini untuk mengejek diri mereka sendiri. Akan menarik untuk melihat ke mana langkah ini akan membawa mereka.”

    Beberapa komentator Israel berpendapat bahwa New York, yang dianggap sebagai simbol impian Amerika, mungkin akan perlahan-lahan memudar, dan mungkin bersama itu impian Amerika secara keseluruhan akan runtuh.

    Setelah selama 150 tahun menjadi tempat berlindung yang aman bagi orang Yahudi dan rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di dunia, kota ini mungkin akan mengalami disintegrasi bertahap, yang akan mendorong orang Yahudi untuk bermigrasi ke “tujuan berikutnya”, dengan mengatakan: “Mungkin kali ini ke tempat yang tepat.”

    Yang lain bertanya-tanya tentang kemungkinan terjadinya gelombang emigrasi Yahudi setelah terpilihnya Mamdani dan beberapa di antaranya menjawab bahwa orang Yahudi di sebagian besar negara Barat jarang pindah ke Israel karena kondisi yang sulit, dengan menunjukkan bahwa satu-satunya kasus yang baru-baru ini terjadi adalah di Ukraina.

    Sebaliknya, organisasi “Suara Yahudi” – yang mengidentifikasi dirinya sebagai “Yahudi yang bersatu melawan Zionisme dan Negara Israel” – menyambut baik kemenangan Mamdani, dan mengeluarkan pernyataan ucapan selamat yang berbunyi:

    “Selamat dan harapan terbaik untuk walikota terpilih Kota New York, Zahran Mamdani. Kami bangga mendukung Anda dan menantikan kepemimpinan, visi, dan kerja sama Anda untuk meningkatkan masyarakat kami dan semua penduduk New York.”

    Kandidat wali kota New York City (NYC) Zohran Mamdani dilaporkan memenangkan mayoritas suara dalam pilkada yang digelar hari ini. Hal ini menjadikan kota terbesar di Amerika Serikat itu untuk pertama kalinya dipimpin seorang Muslim.

    Mamdani mengalahkan mantan gubernur Andrew Cuomo dan Curtis Sliwa dari Partai Republik. Dia akan menggantikan Wali Kota Eric Adams, yang membatalkan pencalonannya kembali pada bulan September tetapi tetap mengikuti pemungutan suara.

    Mamdani adalah seorang sosialis demokratis dan anggota dewan negara bagian berusia 34 tahun yang akan menjadi walikota termuda di kota tersebut dalam lebih dari satu abad. Dia memasuki pemilihan umum sebagai favorit menyusul kemenangan 12 poin dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat awal tahun ini.

    Kampanye cerdas digital Mamdani, yang berfokus pada isu-isu biaya hidup, telah menggemparkan warga New York. Dia mendapat cemoohan dari para kritikus termasuk Presiden AS Donald Trump.

    The Associated Press menyatakan Mamdani sebagai pemenang pada pukul 21.34 waktu setempat. Hasil polling sementara menunjukkan Mamdani memeroleh 50 persen sementara sedangkan saingan terberatnya Andrew Cuomo mendapatkan 41 persen suara.

    Pada pukul 15.00 waktu setempat, hampir 1,5 juta orang telah memberikan suara dalam pemilihan walikota New York City, menurut Dewan Pemilihan kota tersebut.

    Jumlah pemilih yang telah berpartisipasi melampaui total suara yang diberikan dalam pemilihan walikota NYC dalam 20 tahun terakhir. Dewan Pemilihan Umum NYC mengatakan selepas pencoblosan jumlah pemilih melampaui angka 2 juta yang belum pernah tercapai sejak 1989.

    Selain kebijakannya yang prorakyat, Mamdani juga disoroti terkait pembelaannya terhadap Palestina. Ia menjanjikan akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika berani menginjakkan kaki di New York. Sikap itu dan janji kampanyenya membuat lobi Israel dan para pengusaha mengucurkan dana raksasa untuk mengalahkan Mamdani.

    “Kami mengalahkan para jutawan dan miliarder – kami orang-orang kecil, masyarakat, penyewa, kelas pekerja New York yang sebenarnya mengambil kembali kota ini,” kata Joanne Grill (62 tahun) saat merayakan kemenangan Mamdani.

    Mamdani, seorang Muslim keturunan India lahir di Uganda dan pindah ke New York pada usia tujuh tahun. Ia menjadi warga negara AS pada tahun 2018.

    Dia bekerja sebagai konselor perumahan pencegahan penyitaan di Queens, sebuah upaya yang berfokus pada membantu pemilik rumah berpenghasilan rendah kulit berwarna — peran yang menurutnya menginspirasinya untuk terjun ke dunia politik.

    Terpilih pada 2020 untuk kursi Majelis negara bagian di Queens, ia mewakili lingkungan yang mencakup Astoria, Ditmars-Steinway, dan Astoria Heights. Dia aktif dalam politik saat kuliah di Bowdoin College, di mana dia menerima gelar sarjana dalam Studi Afrika dan ikut mendirikan cabang Siswa untuk Keadilan di Palestina di sekolah tersebut.

    Belakangan, dia mengumpulkan banyak pengikut di media sosial dan memikat sejumlah pemilih muda saat dia memperjuangkan kebijakan sayap kiri.

    Mamdani telah menjadi kritikus vokal atas serangan Israel di Gaza dan melibatkan dirinya dalam isu kontroversial yang telah memecah belah Partai Demokrat. Dia menolak mengutuk slogan “Globalisasi intifada” selama podcast bersama Tim Miller dari “The Bulwark.”

    Beberapa orang Yahudi melihat ungkapan tersebut sebagai seruan untuk melakukan kekerasan terhadap mereka dan banyak orang Palestina melihatnya sebagai bentuk perjuangan mereka untuk mendapatkan tanah air.

    Ketika ditanya apakah ungkapan tersebut membuatnya tidak nyaman, dia mengatakan bahwa ungkapan tersebut mencerminkan “keinginan yang sangat besar untuk mencapai kesetaraan dan persamaan hak dalam membela hak asasi manusia Palestina.”

    Mamdani, mengadvokasi pembekuan biaya sewa bagi penyewa yang stabil, membuat bus kota bebas tarif, menyediakan penitipan anak umum untuk anak-anak di bawah usia enam tahun dan menciptakan toko kelontong milik kota yang membeli dan menjual dengan harga grosir.

    Dia juga menjanjikan menaikkan upah minimum menjadi 30 dolar AS per jam pada 2030. Dia mengatakan dia akan membiayai rencananya dengan menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 11,5 persen dan mengenakan pajak kepada warga New York yang berpenghasilan lebih dari 1 juta dolar AS per tahun dengan tarif tetap sebesar 2 persen.

    Lonjakan mengejutkan Mamdani sebagian didukung oleh kampanye media sosial yang agresif yang memungkinkan dia menjangkau banyak pemilih di seluruh kota yang tidak tertarik pada politik.

    Dia telah menjelaskan ide-idenya dalam video pendek yang menjadi viral di media sosial dan dia mencela pengaruh uang besar dalam politik, menyoroti bagaimana dia membiayai kampanyenya sendiri melalui donor kecil.

    Kemenangan Mamdani juga fenomenal karena adangan yang ia hadapi sejak memenangkan pemilihan kandidat internal Partai Demokrat.

    Setidaknya 26 miliarder menghabiskan jutaan dolar dalam upaya untuk mencegah Zohran Mamdani menjadi wali kota New York, tetapi yang mengejutkan adalah dukungan dari dua miliarder terhadapnya.

    Menurut Forbes, selama sepekan terakhir, 26 miliarder atau keluarga miliarder menghabiskan lebih dari 22 juta dolar secara keseluruhan untuk mencegah Mamdani (anggota Dewan Kota New York dan pemimpin dalam jajak pendapat) memenangkan pemilihan.

    Presiden AS Donald Trump juga secara langsung melayangkan ancaman jika Mamdani terpilih. “Jika Kandidat Komunis Zohran Mamdani memenangkan Pemilihan Wali Kota New York, kecil kemungkinannya saya akan menyumbangkan Dana Federal, selain jumlah minimum yang diperlukan, untuk rumah pertama saya tercinta,” kata Trump dalam sebuah postingan di Truth Social.

    Komentar Trump serupa dengan komentar yang disiarkan pada Ahad saat tampil di acara 60 Minutes CBS.

    “Akan sulit bagi saya sebagai presiden untuk memberikan banyak uang ke New York, karena jika ada komunis yang memerintah New York, yang Anda lakukan hanyalah membuang-buang uang yang Anda kirim ke sana.”

    Dalam tindakan putus asa, Donald Trump pada Selasa mengatakan bahwa setiap orang Yahudi yang memilih Zohran Mamdani adalah “orang bodoh.” Menurutnya, orang Yahudi Amerika yang memberikan suara untuk Mamdani menentang kepentingan mereka sendiri.

    “Orang Yahudi mana pun yang memilih Zohran Mamdani, seorang pembenci Yahudi yang terbukti dan mengaku dirinya sendiri, adalah orang bodoh!!!” Trump menulis di Truth Social.

    Mamdani juga didera kampanye islamofobia sengit. Narasi-narasi anti-Islam marak menjelang pilkada New York City kali ini. Menanggapi hal itu, Mamdani, menyampaikan pidato emosional merespons serangan rasis dan tak berdasar dari para pesaingnya.

    Pidato itu ia sampaikan sehari sebelum pemungutan suara awal dimulai. Berbicara di luar sebuah masjid di Bronx pada Jumat (25/10/2025), Mamdani mengkritik para pesaingnya karena menunjukkan kebencian.

    Ia menyebut bahwa Islamofobia lawan-lawanya itu tak hanya memengaruhinya sebagai calon wali kota dari Partai Demokrat, tetapi juga hampir satu juta Muslim yang tinggal di New York.

    “Menjadi Muslim di New York berarti menghadapi ‘penghinaan’, tetapi penghinaan tidak membuat kita berbeda. Banyak warga New York yang menghadapinya. Toleransi terhadap penghinaan itulah yang membedakannya,” kata Mamdani dalam pidatonya, kurang dari dua minggu menjelang pemilihan umum 4 November, dilansir Aljazirah.

    Dalam pidatonya, Zohran Mamdani langsung melayangkan tantangan untuk Presiden AS Donald Trump dalam pidato kemenangannya. Ini tanggapan untuk Trump yang mencoba menghalangi kemenangan Mamdani dan mengancam akan menahan dana untuk New York City jika kandidat Muslim itu terpilih.

    Mamdani dalam pidatonya menyebut kemenangannya dalam pemilihan walikota sebagai contoh bagaimana mengalahkan presiden. “Jika ada yang bisa menunjukkan kepada suatu negara yang dikhianati oleh Donald Trump bagaimana cara mengalahkannya, maka kota itulah yang melahirkannya,” kata Mamdani.

    “Ini bukan hanya cara kita menghentikan Trump. Ini adalah cara kita menghentikan orang-orang seperti dia berikutnya,” tambah Mamdani.

    “Jadi Donald Trump, karena saya tahu Anda sedang menonton, saya punya empat kata untuk Anda: ‘Naikkan volumenya’.” Dia juga mengatakan kepada Partai Republik, “Untuk mengganggu salah satu dari kami, Anda harus melewati kami semua.”

    Lebih lanjut, ia menyebut Donald Trump sebagai contoh tuan tanah jahat di New York yang mengambil untung dari penyewa apartemen dan penyewa lahan. “Kami akan mengakhiri budaya korupsi yang memungkinkan miliarder seperti Trump untuk menghindari pajak dan mengeksploitasi keringanan pajak. Kami akan mendukung serikat pekerja dan memperluas perlindungan tenaga kerja karena kami tahu, seperti yang dilakukan Donald Trump, bahwa ketika pekerja memiliki hak yang sangat kuat, maka bos yang berusaha memeras mereka menjadi sangat lemah.”

    Trump langsung menjawab tantangan Mamdani lewat unggahannya di media sosial. “…DAN DIMULAILAH!”

    Trump beberapa hari sebelum hari pencoblosan semalam secara langsung melayangkan ancaman jika kandidat Muslim itu terpilih. “Jika Kandidat Komunis Zohran Mamdani memenangkan Pemilihan Wali Kota New York, kecil kemungkinannya saya akan menyumbangkan Dana Federal, selain jumlah minimum yang diperlukan, untuk rumah pertama saya tercinta,” kata Trump dalam sebuah postingan di Truth Social.

    Komentar Trump serupa dengan komentar yang disiarkan pada Ahad saat tampil di acara 60 Minutes CBS. “Akan sulit bagi saya sebagai presiden untuk memberikan banyak uang ke New York, karena jika ada komunis yang memerintah New York, yang Anda lakukan hanyalah membuang-buang uang yang Anda kirim ke sana.”

    Dalam tindakan putus asa, Donald Trump pada Selasa mengatakan bahwa setiap orang Yahudi yang memilih Zohran Mamdani adalah “orang bodoh.” Menurutnya, orang Yahudi Amerika yang memberikan suara untuk Mamdani menentang kepentingan mereka sendiri.

    “Orang Yahudi mana pun yang memilih Zohran Mamdani, seorang pembenci Yahudi yang terbukti dan mengaku dirinya sendiri, adalah orang bodoh!!!” Trump menulis di Truth Social. Komentar ini agaknya terkait dengan dukungan terang-terangan Mamdani terhadap hak-hak bangsa Palestina. (*)

  • Kisah Ustaz Abdul Somad Jadi Jurkam Abdul Wahid di Pilgub Riau

    Kisah Ustaz Abdul Somad Jadi Jurkam Abdul Wahid di Pilgub Riau

    JAKARTA – Tiada yang meragukan eksistensi Ustaz Abdul Somad (UAS) di dunia dakwah. Ia jadi sosok ulama yang berkarisma dan memiliki banyak pengikut. Prabowo Subianto saja pernah kepincut menjadikan UAS sebagai cawapres dalam Pilpres 2019 dan ditolak.

    UAS merasa hidupnya sudah cukup pada jalan dakwah. Ia tak mau sibuk dengan urusan politik Indonesia. Belakangan sikap UAS hindari dunia politik dipertanyakan. Ia justru jadi juru kampanye (jurkam) pasangan Abdul Wahid-Sf Hariyanto di Pilgub Riau.

    Kiprah UAS dalam dunia dakwah Indonesia mentereng. Kedalaman ilmu agama dan kejenakaan UAS jadi daya tarik utamanya. Kondisi itu membuat UAS mendapatkan tempat di hati umat Islam di Indonesia. Popularitas itu membuat kaum ulama kepincut.

    Ia diajukan mayoritas ulama lewat Ijtima Ulama jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Keinginan segenap ulama disambut baik oleh Prabowo. Pasangan Prabowo-UAS dianggap mampu membendung jalan Joko Widodo (Jokowi) kembali berkuasa.

    Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah) digiring petugas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin (3/11), salah satunya Gubernur Riau Abdul Wahid. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/pri)

    Semuanya berubah kala UAS memilih jalannya sendiri. Ia tak bermaksud mengecilkan hati ulama dan mengecewakan Prabowo. Namun, UAS merasa jalan hidupnya bukan di dunia politik. Ia memilih mengabdi untuk dunia dakwah saja.

    Narasi itu bak ikhtiarnya mencerdaskan anak bangsa supaya cinta kepada agama dan negara. Keputusan UAS didukung banyak pihak. Kaum ulama dan Prabowo menghargai keputusan UAS. Ia juga tak ingin masuk jadi Jurkam dari Prabowo yang kemudian berpasangan dengan Sandiaga Uno.

    Namun, beberapa tahun setelahnya sikap UAS berubah. Ia dikabarkan menjadi jurkam dari tim kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Hafit-Erizal di Pilkada Rokan Hulu 2020. Keputusan itu membuat UAS dikritik habis-habisan.

    Banyak yang menganggap UAS harusnya mengambil sikap yang sama seperti dirinya menolak jadi cawapres atau jurkam Prabowo. Ulama tak perlu ikut politik.

    “Harusnya ulama ya jadi ulama, bukan justru ikut terjun ke dalam pertarungan kepentingan. Motifnya bisa kita pahami, yakni untuk melakukan syiar Islam. Namun dengan cara mendorong orang tertentu yang dianggap sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Sementara, jika berbicara agama, ya bisa saja. Sebab, semua calon beragama Islam.”

    “Beliau seorang ustaz, tokoh yang sifatnya sebagai referensi semua kalangan. Tetapi kalau berdiri di salah satu calon, dia berada dalam sebuah partai, sehingga dia berada di luar konteks sebagai ustaz atau ulama,” ungkap Pengamat politik Saiman Pakpahan sebagaimana dikutip laman detik.com, 27 November 2020.

    Jurkam Abdul Wahid-SF Hariyanto

    Andil UAS sebagai jurkam bukan melulu hadir kala Pilkada Rokan Hulu saja. UAS lagi-lagi jadi jurkam kala pasangan politisi Abdul Wahid-SF Hariyanto akan mengikuti Pilgub Riau 2024. UAS menganggap junjungannya dapat mendukung kemajuan agenda umat Islam di Riau.

    Dukungan juga diberikan UAS karena program dan visi misi junjungannya yang berpihak pada masyarakat. UAS pada dasarnya memahami posisinya sebagai ulama masuk dunia politik. Kondisi itu jelas mendatangkan kecaman dan kritik.

    Kritik itu mengalir deras lewat media sosial, dari Facebook hingga YouTube. Saban hari UAS selalu mendapatkan komentar buruk terkait langkahnya mendukung salah satu calon. Namun, UAS menganggap angin saja.

    Pendakwah, Ustaz Abdul Somad. (ANTARA/Muhammad Iqbal)

    Ia menegaskan Indonesia negara demokrasi. Wajar jika ulama juga menyatakan dukungan demi masa depan bangsa dan negara. Ada pula yang menganggap bahwa kadidat cagub dan cawagub Riau itu hanya memanfaatkan UAS belaka. Alias, kala mereka menang, segala bentuk janji politik atau nota kesepakatan yang disepakati takkan ditepati.

    UAS pun terus memberikan dukungan hingga Abdul Wahid-SF Hariyanto menang. Abdul Wahid dan SF Hariyanto jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru. Belakangan Abdul Wahid jadi salah satu orang yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi pada 3 November 2025.

    “Tetapi dengan ikut menyuarakan bang Abdul Wahid yang mengejek, yang mengolok, yang membuli di grup-grup orang kita sendiri, kawan kita sendiri. Tetapi bagi saya tidak peduli, karena niat saya supaya Riau ini lebih baik di masa yang akan datang. Kalau bapak ibu baca di YouTube, Facebook, Instagram orang mengejek saya, mencaci maki saya jangan balas. Kumpulkan sakit hati, balas pada 27 November coblos bang Abdul Wahid-SF Hariyanto,” ujar UAS sebagaimana dikutip laman detik.com, 17 Oktober 2024.

  • Zohran Mamdani Muslim Pertama dan Termuda Wali Kota New York, Mardani PKS: Pelajaran untuk Indonesia

    Zohran Mamdani Muslim Pertama dan Termuda Wali Kota New York, Mardani PKS: Pelajaran untuk Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Zohran Mamdani menjadi wali kota Muslim pertama dan sekaligus yang termuda di New York

    Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera telah memprediksi hal tersebut sebelumnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyorot salah satu kendidat.

    Yaitu Zohran Mamdani diprediksi bakal mendapatakan kemenangan di Pilkada tersebut.

    “Zohran Mamdani diprediksi menang Pilkada New York,” tulisnya dikutip Rabu (5/11/2025).

    Yang menarik dari Zohran Mamdani menurutnya tema dukungan yang dibawanya.

    Dimana, ia berfokus ke kelas menengah menjadi jualan utama. Perumahan, transportasi hingga pengasuhan anak dan penyediaan bahan kebutuhan pokok jadi daya tarik politiknya.

    “Tema dukungan bagi kelas menengah menjadi jualan utama,” tuturnya.

    “Perumahan, transportasi hingga pengasuhan anak dan penyediaan bahan kebutuhan pokok,” jelasnya.

    Mardani pun menyebut ini bisa jadi salah satu pelajaran berharga untuk para politisi Indonesia.

    Dengan memberikan solusi ke masalah kelas menengah dan dukungan pun bakal mengalir.

    “Pelajaran untuk politisi: berikan solusi pada masalah kelas menengah dan tentu kalau di Indonesia wilayah pedesaan. Bravo ZM. Yang keren Pak Bernie Sanders full dukung ZM🙏,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Mendagri minta kepala daerah terus tingkatkan kapabilitas pemerintahan

    Mendagri minta kepala daerah terus tingkatkan kapabilitas pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk terus meningkatkan kapabilitas pemerintahan, salah satunya melalui Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Gelombang II Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

    “Kita menyadari bahwa kita memerlukan peningkatan kemampuan pemantapan kapabilitas para pimpinan daerah. Karena kita menggunakan prinsip pemerintahan kita yang semidesentralisasi, di mana ada sebagian kewenangan yang dimiliki diserahkan kepada daerah,” kata Tito pada Pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Rabu.

    Mendagri mengatakan kepala daerah memegang peran sentral dalam mengelola pemerintahan di wilayah masing-masing. Apalagi Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kompleksitas administrasi yang tinggi.

    Tito membandingkan Indonesia dengan negara berpenduduk besar, seperti China, India, dan Amerika Serikat yang berbasis daratan, sehingga tantangannya relatif lebih rendah. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pengelolaan pemerintahan menjadi jauh lebih menantang.

    “Negara kepulauan, masyarakat yang tersebar di seluruh pulau, di gunung, di lembah, dan lain-lain. Jadi memang tidak gampang. Nah, ini semua diserahkan sebagian kewenangannya kepada daerah. Kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan-peraturan, termasuk peraturan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati,” ujarnya.

    Kebijakan tersebut, lanjut Mendagri, berdampak langsung pada masyarakat sehingga kemampuan kepala daerah harus terus diperkuat. Terlebih lagi, kepala daerah yang terpilih pada pilkada memiliki latar belakang beragam, tidak hanya dari kalangan birokrat, tetapi juga pengusaha, artis, hingga seniman.

    “Sehingga memerlukan kemampuan-kemampuan khusus untuk sebagai pemimpin di daerah, yang membuat kebijakan untuk masyarakatnya. Dan masyarakat kita salah satu negara yang paling kompleks,” jelasnya.

    Mendagri juga menyebut empat tipologi masyarakat, yakni masyarakat berbasis informasi, industri, agrikultur, dan pra-agrikultur (terisolasi). Indonesia memiliki seluruh tipologi tersebut sehingga para pemimpin daerah perlu memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang mumpuni untuk menghadapinya.

    “Nanti salah satu paket kemampuan untuk memperkuat wawasan nusantara dan manajerial itu dilaksanakan di kelas, terutama di Lemhannas, dan kemudian nanti ada teknis pemerintahan di BPSDM Kemendagri,” tambahnya.

    Para peserta nantinya juga akan mengikuti pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Peserta akan diajak memperdalam cara berpikir kritis mengenai faktor-faktor yang membuat pelayanan publik di negara tersebut berjalan baik, serta melihat praktik yang relevan diterapkan di daerah.

    Pengalaman ini diharapkan memberi inspirasi bagi para kepala daerah agar sepulangnya nanti dapat mendorong lahirnya inovasi dan kreasi di wilayah masing-masing.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kisah UAS Jadi Jurkam Abdul Wahid di Pilgub Riau yang Kini Diciduk KPK

    Kisah UAS Jadi Jurkam Abdul Wahid di Pilgub Riau yang Kini Diciduk KPK

    GELORA.CO – Tiada yang meragukan eksistensi Ustaz Abdul Somad (UAS) di dunia dakwah. Ia jadi sosok ulama yang berkarisma dan memiliki banyak pengikut. Prabowo Subianto saja pernah kepincut menjadikan UAS sebagai cawapres dalam Pilpres 2019 dan ditolak.

    UAS merasa hidupnya sudah cukup pada jalan dakwah. Ia tak mau sibuk dengan urusan politik Indonesia. Belakangan sikap UAS hindari dunia politik dipertanyakan. Ia justru jadi juru kampanye (jurkam) pasangan Abdul Wahid-Sf Hariyanto di Pilgub Riau.

    Kiprah UAS dalam dunia dakwah Indonesia mentereng. Kedalaman ilmu agama dan kejenakaan UAS jadi daya tarik utamanya. Kondisi itu membuat UAS mendapatkan tempat di hati umat Islam di Indonesia. Popularitas itu membuat kaum ulama kepincut.

    Ia diajukan mayoritas ulama lewat Ijtima Ulama jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Keinginan segenap ulama disambut baik oleh Prabowo. Pasangan Prabowo-UAS dianggap mampu membendung jalan Joko Widodo (Jokowi) kembali berkuasa.

    Semuanya berubah kala UAS memilih jalannya sendiri. Ia tak bermaksud mengecilkan hati ulama dan mengecewakan Prabowo. Namun, UAS merasa jalan hidupnya bukan di dunia politik. Ia memilih mengabdi untuk dunia dakwah saja.

    Narasi itu bak ikhtiarnya mencerdaskan anak bangsa supaya cinta kepada agama dan negara. Keputusan UAS didukung banyak pihak. Kaum ulama dan Prabowo menghargai keputusan UAS. Ia juga tak ingin masuk jadi Jurkam dari Prabowo yang kemudian berpasangan dengan Sandiaga Uno.

    Namun, beberapa tahun setelahnya sikap UAS berubah. Ia dikabarkan menjadi jurkam dari tim kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Hafit-Erizal di Pilkada Rokan Hulu 2020. Keputusan itu membuat UAS dikritik habis-habisan.

    Banyak yang menganggap UAS harusnya mengambil sikap yang sama seperti dirinya menolak jadi cawapres atau jurkam Prabowo. Ulama tak perlu ikut politik.

    “Harusnya ulama ya jadi ulama, bukan justru ikut terjun ke dalam pertarungan kepentingan. Motifnya bisa kita pahami, yakni untuk melakukan syiar Islam. Namun dengan cara mendorong orang tertentu yang dianggap sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Sementara, jika berbicara agama, ya bisa saja. Sebab, semua calon beragama Islam.”

    “Beliau seorang ustaz, tokoh yang sifatnya sebagai referensi semua kalangan. Tetapi kalau berdiri di salah satu calon, dia berada dalam sebuah partai, sehingga dia berada di luar konteks sebagai ustaz atau ulama,” ungkap Pengamat politik Saiman Pakpahan sebagaimana dikutip laman detik.com, 27 November 2020.

    Jurkam Abdul Wahid-SF Hariyanto

    Andil UAS sebagai jurkam bukan melulu hadir kala Pilkada Rokan Hulu saja. UAS lagi-lagi jadi jurkam kala pasangan politisi Abdul Wahid-SF Hariyanto akan mengikuti Pilgub Riau 2024. UAS menganggap junjungannya dapat mendukung kemajuan agenda umat Islam di Riau.

    Dukungan juga diberikan UAS karena program dan visi misi junjungannya yang berpihak pada masyarakat. UAS pada dasarnya memahami posisinya sebagai ulama masuk dunia politik. Kondisi itu jelas mendatangkan kecaman dan kritik.

    Kritik itu mengalir deras lewat media sosial, dari Facebook hingga YouTube. Saban hari UAS selalu mendapatkan komentar buruk terkait langkahnya mendukung salah satu calon. Namun, UAS menganggap angin saja.

    Ia menegaskan Indonesia negara demokrasi. Wajar jika ulama juga menyatakan dukungan demi masa depan bangsa dan negara. Ada pula yang menganggap bahwa kadidat cagub dan cawagub Riau itu hanya memanfaatkan UAS belaka. Alias, kala mereka menang, segala bentuk janji politik atau nota kesepakatan yang disepakati takkan ditepati.

    UAS pun terus memberikan dukungan hingga Abdul Wahid-SF Hariyanto menang. Abdul Wahid dan SF Hariyanto jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru. Belakangan Abdul Wahid jadi salah satu orang yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi pada 3 November 2025.

    “Tetapi dengan ikut menyuarakan bang Abdul Wahid yang mengejek, yang mengolok, yang membuli di grup-grup orang kita sendiri, kawan kita sendiri. Tetapi bagi saya tidak peduli, karena niat saya supaya Riau ini lebih baik di masa yang akan datang. Kalau bapak ibu baca di YouTube, Facebook, Instagram orang mengejek saya, mencaci maki saya jangan balas. Kumpulkan sakit hati, balas pada 27 November coblos bang Abdul Wahid-SF Hariyanto,” ujar UAS sebagaimana dikutip laman detik.com, 17 Oktober 2024. (*)

  • OTT Gubernur Riau, Marwah Melayu, dan Jalan Kebudayaan Melawan Korupsi

    OTT Gubernur Riau, Marwah Melayu, dan Jalan Kebudayaan Melawan Korupsi

    OTT Gubernur Riau, Marwah Melayu, dan Jalan Kebudayaan Melawan Korupsi
    Alumnus Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta. Anggota Dewan Pembina Wahana Aksi Kritis Nusantara (WASKITA), Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Saat ini aktif melakukan kajian dan praktik pendidikan orang dewasa dengan perspektif ekonomi-politik yang berkaitan dengan aspek sustainable livelihood untuk isu-isu pertanian dan perikanan berkelanjutan, mitigasi stunting, dan perubahan iklim di berbagai daerah.
    LAGI
    dan lagi, pejabat daerah ditangkap karena korupsi. Kali ini, publik dikejutkan tertangkapnya Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.
    Mengikuti pendahulunya, Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun, Wahid menorehkan namanya dalam rapor merah Gubernur Riau sejak era otonomi daerah yang berhadapan dengan hukum akibat kasus rasuah.
    Sebagai orang yang pernah tinggal lama dan tumbuh berkembang di daerah itu, penulis merasa malu dengan rentetan praktik korupsi yang tak kunjung hilang.
    Provinsi yang dikenal kaya minyak itu kembali menjadi sorotan nasional. Bukan karena prestasi pembangunan, melainkan karena keberhasilannya mempertahankan reputasi sebagai daerah dengan kepala daerah terbanyak yang ditangkap KPK.
    Prestasi ini melampaui Sumatea Utara yang sebelumnya bersaing ketat dalam urusan “maling uang rakyat”.
    Khusus untuk daerah Riau, praktik ini bukan hanya domain tingkat provinsi. Di kabupaten dan kota, cerita serupa berulang: belasan atau bahkan lebih dari dua puluh bupati, wali kota, dan wakilnya di Riau terseret kasus korupsi sejak otonomi daerah diberlakukan.
    Korupsi di Indonesia bukan hal alamiah. Ia tumbuh sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang panjang dan berlapis.
    Pada masa kolonial Belanda, praktik
    culturstelsel
    dan sistem pajak tanah melahirkan lapisan pejabat pribumi yang disebut pangreh praja (projo). Mereka diberi kewenangan untuk menarik pajak dan mengatur rakyat, tetapi minim pengawasan.
    Di banyak catatan kolonial, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat lokal dianggap biasa, bahkan dilegalkan sepanjang setoran ke pusat tetap mengalir. Inilah akar awal dari relasi kekuasaan dan rente yang terus membekas hingga era negara modern.
    Pasca-kemerdekaan, Presiden Soekarno memang menolak praktik korupsi. Dalam pidatonya, Soekarno bahkan mengakui adanya “mental korupsi”.
    Namun, lemahnya institusi dan konflik politik menjadikan praktik tersebut terbiarkan, terlebih lagi para penyintas dapat juga membantu eksistensi kekuasannya.
    Korupsi mencapai tingkat paling sistematik ketika Soeharto berkuasa selama lebih dari tiga dekade.
    Orde Baru menciptakan apa yang disebut Richard Robison dan Vedi Hadiz (2004) sebagai
    state corporatism
    , yakni negara yang bekerja sama dengan perusahaan dan militer untuk menguasai sumber daya ekonomi. Korupsi dalam rezim ini bersifat tersentralisasi.
    Soeharto dan keluarganya mengendalikan konsesi hutan, migas, hingga monopoli perdagangan melalui kroni-kroni dekatnya dan kaum konglomerat.
    Birokrasi dan aparat daerah ikut menikmati remah kekuasaan itu melalui sistem setoran vertikal. Korupsi menjadi hierarkis: ada tarif untuk mengamankan jabatan camat, bupati, gubernur hingga menteri; semua berjalan dalam logika patron-klien.
    Samuel P. Huntington dalam
    Political Order in Changing Societies
    (1968) mengingatkan bahwa korupsi sering kali bukan sekadar degradasi moral, tetapi tanda bahwa lembaga politik tidak berkembang secepat mobilisasi sosial.
    Indonesia kala itu mengalami gejala itu: modernisasi ekonomi berjalan cepat, tetapi institusi pengawasan tetap lemah dan personalistik.
    Pada 1998, Orde Baru runtuh. Publik berharap reformasi akan memutus mata rantai kekuasaan dan korupsi.
    Salah satu jawaban politis terhadap krisis legitimasi adalah mengubah struktur negara dari sentralistik menjadi desentralistik.
    Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
    Semangatnya sederhana: kekuasaan dan anggaran harus turun ke daerah agar kesejahteraan lebih merata, dan rakyat lebih dekat dengan penguasa sehingga lebih mudah mengawasi.
    Namun, harapan itu berbelok arah. Kekuasaan memang diturunkan, tetapi tidak disertai pengawasan yang kuat.
    Bupati, wali kota, dan gubernur diberi kewenangan mengelola Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan perizinan investasi, tetapi mekanisme etik, hukum, dan politik lokal belum siap mengawasi. Desentralisasi membentuk apa yang disebut banyak ilmuwan sebagai “raja-raja kecil”.
    Namun, desentralisasi itu melahirkan ironi. Kekuasaan memang berpindah, tetapi pengawasan tidak ikut menguat.
    Banyak kepala daerah justru berubah menjadi raja kecil (
    little kings
    ). Fenomena ini dikaji tajam oleh Vedi R. Hadiz dalam bukunya
    Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia
    (2010).
    Hadiz menyimpulkan bahwa desentralisasi tidak membongkar oligarki Orde Baru; ia hanya “memindahkannya” dari Jakarta ke daerah-daerah.
    Oligarki lama menemukan wajah baru: gubernur, bupati, wali kota, DPRD, dan jaringan bisnis lokal. Korupsi tidak menghilang, hanya berganti alamat.
    Penelitian Edward Aspinall dan Mietzner (2010) menunjukkan bahwa biaya politik untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau gubernur meningkat drastis pascapilkada langsung yang dimulai tahun 2005 (UU No. 32/2004).
    Untuk memenangkan pilkada, kandidat harus mengeluarkan puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Setelah menang, mereka “memulihkan modal” lewat proyek APBD, pendapatan asli daerah, hingga jual beli jabatan.
    Robert Klitgaard (1988), memberi rumus klasik korupsi:
    corruption
    =
    monopoly
    +
    discretion

    accountability
    . Kepala daerah memiliki monopoli kewenangan atas anggaran dan perizinan, bebas menentukan keputusan (diskresi), dan minim pengawasan karena DPRD sering ikut bermain.
    Nordholt dan Gerry van Klinken (2007) menyebut ini sebagai “demokrasi kriminal”, di mana pemilu berjalan, tetapi tujuannya bukan untuk menyejahterakan rakyat, melainkan untuk mengakses rente.
    Otonomi daerah yang dulu diharapkan menjadi jalan keluar, justru melahirkan jalan buntu. Transparansi tidak tumbuh secepat kekuasaan. Demokrasi berjalan, tetapi substansinya kosong. Negara mengalami desentralisasi, tetapi korupsi juga ikut serta.
    Perang melawan korupsi tidak dapat semata-mata mengandalkan operasi tangkap tangan. Tindakan hukum memang penting, tetapi ia hanya menyentuh permukaan persoalan.
    Korupsi adalah penyakit struktural dan kultural sekaligus. Karena itu, melawannya membutuhkan dua kekuatan: reformasi sistem politik, dan penguatan nilai budaya. 
    Di tanah Melayu nilai itu dikenal dengan istilah marwah. Budayawan Melayu asal Riau, Tenas Effendy (1994) mendefinisikan marwah sebagai “harga diri dan kehormatan yang tak boleh dijual, meski dengan emas segunung.”
    Marwah bukan sekadar kebanggaan etnis, tetapi kesadaran moral, martabat, dan tanggung jawab sosial.
    Dalam adat Melayu, kekuasaan bukan dipandang sebagai kepemilikan, melainkan amanah. Karena itu, pepatah lama menegaskan: “Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah.”
    Pepatah ini tidak muncul dari ruang kosong, tetapi tercatat dalam naskah hukum Undang-Undang Melaka (abad ke-15, disusun kembali 1520-an) dan diwariskan melalui tambo dan hikayat kerajaan Melayu.
    Sikap tersebut tercermin pula dalam literatur klasik seperti “Hikayat Hang Tuah” (ditulis sekitar abad ke-17, diterbitkan kembali oleh Kassim Ahmad, 1964).
    Dalam hikayat itu, Hang Tuah — laksamana Melaka, bukan hanya simbol keberanian, tetapi perwujudan manusia Melayu yang menjunjung marwah, taat pada keadilan, bukan pada kekuasaan yang lalim.
    Sumpahnya yang termasyhur, “Takkan Melayu hilang di bumi,” sering dipahami sekadar sebagai pernyataan kebangsaan. Padahal makna terdalamnya adalah: selama marwah dijaga, selama keadilan ditegakkan, orang Melayu tidak akan runtuh martabatnya.
    Ungkapan lain mempertegas etos resistensi itu: “Saat layar terkembang, tak surut biduk ke pantai; esa hilang dua terbilang”. Ini menandakan keteguhan moral: jika perjuangan telah dimulai demi kebenaran, mundur adalah bentuk pengkhianatan.
    Karena itu, budaya Melayu tidak pernah mengajarkan korupsi. Budaya ini mengajarkan wibawa dan rasa malu (malu kepada adat, malu kepada Tuhan, malu kepada anak cucu).
    Korupsi adalah antitesis dari marwah. Seorang pejabat yang mencuri uang rakyat tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi sekaligus mempermalukan adat dan mencoreng kehormatan leluhur.
    Di masa lalu, menurut William R. Roff dalam “The Origins of Malay Nationalism” (1967), pemimpin dalam masyarakat Melayu dihormati bukan karena kekayaan atau jabatan, tetapi karena budi, amanah, dan takzim.
    Kekuasaan yang tidak adil dianggap mencederai marwah, dan karenanya boleh dikritik, bahkan dilawan.
    Maka pemberantasan korupsi di Riau dan tanah Melayu tidak bisa berhenti pada ranah hukum. Ia harus menjadi gerakan kebudayaan untuk memulihkan marwah.
    Surau, balai adat, sekolah, kampus, dan ruang publik perlu menjadi tempat tumbuhnya kembali etika ini. Generasi muda Melayu harus mewarisi bukan hanya syair dan pantun, tetapi keberanian moral untuk mengatakan tidak terhadap kekuasaan yang mengkhianati rakyat.
    Kasus Abdul Wahid hanyalah satu bab dalam cerita panjang relasi antara kekuasaan, uang, dan lemahnya tanggung jawab publik.
    Namun, ia juga adalah alarm, menandakan bahwa otonomi daerah tanpa marwah hanya melahirkan tirani baru. Jika sistem politik tidak diperbaiki dan nilai budaya tidak dihidupkan kembali, maka sejarah akan terus berulang.
    Namun, bila hukum ditegakkan, politik dibersihkan dari transaksi, dan budaya Melayu dikembalikan pada martabatnya, maka sumpah Hang Tuah akan menjadi nyata: Melayu tak akan hilang, juga tak akan tunduk pada korupsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Abdul Wahid di OTT KPK, Ini Rekam Jejak Politiknya dengan Kekayaan Rp4,8 Miliar

    Gubernur Abdul Wahid di OTT KPK, Ini Rekam Jejak Politiknya dengan Kekayaan Rp4,8 Miliar

    FAJAR.CO.ID, RIAU — Gubernur Riau, Abdul Wahid yang terjadi orang tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan sosok pejabat yang tergolong masih muda.

    Betapa tidak, pada 21 November mendatang, dia baru akan merayakan ulang tahunnya yang ke-45 tahun.

    Sayangnya, sebelum genap 45 tahun tersebut, dia diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama beberapa pejabat Dinas PUPR Provinsi Riau.

    Abdul Wahid diketahui merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terpilih sebagai Gubernur Riau melalui Pilkada 2024 untuk periode 2025-2030.

    Pada Pilkada lalu, dia berpasangan dengan SF Harianto sebagai wakil gubernur. Sebelum menjabat sebagai kepala daerah, Wahid memiliki rekam jejak panjang di dunia politik.

    Ia pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 mewakili daerah pemilihan Riau II, serta anggota DPRD Riau selama dua periode, yakni sejak 2009 hingga 2019.

    Politikus kelahiran 21 November 1980 itu mewakili Dapil Riau II yang meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Pelalawan.

    Harta kekayaan Abdul Wahid yang menjabat Gubernur Riau baru beberapa bulan ini, memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 4,8 miliar untuk periodik 2023.

    Harta ini sudah dikurangi dengan utangnya yang mencapai Rp1,5 miliar. Dia terakhir melaporkan harta kekayaan pada 31 Maret 2024 lalu.

    Berdasarkan LHKPN ini, Abdul Wahid banyak memiliki tanah dan bangunan yang bernilai Rp4,9 miliar yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau seperti di Kampar, Pekanbaru, Indragiri Hilir.

  • Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        2 November 2025

    Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga Regional 2 November 2025

    Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga
    Tim Redaksi
     
    KENDARI, KOMPAS.com –
    Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan bahwa pemilihan gubernur mendatang dilakukan oleh DPRD.
    Hal itu dikatakan Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di salah satu hotel di Kendari, Minggu (2/11/2025).
    Menurut Bahlil, pemilihan gubernur, maupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sesuai dengan konstitus.
    “Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” ungkap Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra.
    Wacana Pilkada tak langsung mencuat usai Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong perlunya regulasi baru yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan.
    Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).
    Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.
    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” kata Cak Imin dalam sambutan pada perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada bulan Juli lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Melalui diskusi, Bawaslu DKI serap masukan dari penggiat pemilu

    Melalui diskusi, Bawaslu DKI serap masukan dari penggiat pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Bawaslu DKI Jakarta melakukan diskusi yang menghadirkan narasumber berkompeten dan diikuti para penggiat pemilu guna menyerap berbagai masukan untuk pelaksanaan pemilu agar semakin baik di Jakarta.

    “Kami tentu terbuka dengan masukan yang disampaikan untuk memastikan pemilu selanjutnya semakin berkualitas,” kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha di Jakarta, Kamis.

    Diskusi dilakukan dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan yang mengusung tema “Restropeksi Pengawasan Pilkada 2024 dan Peran Bawaslu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Menuju Penyelanggaraan Pemilu Tahun 2029”.

    Nugraha menjelaskan, diskusi tersebut menghadirkan narasumber Direktur Pascasarjana Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Dr Supardji Ahmad dengan materi “Penguatan Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu”.

    Selain itu, diskusi ini juga menghadirkan tenaga ahli Komisi II DPR RI, Abrar Amir yang menyampaikan materi “Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Dinamika Pembahasan Revisi Undang Undang Kepemiluan”

    Sementara itu, Ketua Lembaga Pemantau Masyarakat (LPM) Demokrasi dan Keadilan, Tobaristani mengungkapkan, diskusi yang diinisiasi Bawaslu DKI Jakarta tersebut sangat menarik.

    Menurut dia, terdapat sejumlah poin penting terkait tema yang dibahas. Pertama, forum ini menjadi sarana informasi bahwa sebaiknya Komisi II DPR RI perlu segera mempersiapkan diri dan membuat daftar isian masalah yang harus dievaluasi kaitannya dengan penyelenggara pemilu.

    Kedua, masukan tentu perlu diperluas bukan dalam forum ini, tetapi juga seluruh elemen masyarakat bangsa, rektor, forum-forum dosen yang terkait dengan masalah pemilu.

    “Ini mesti diajak untuk membahas secara detail yang menjadi krusial isu-isu tentang pemilu yang akan datang,” katanya.

    Ia menegaskan, pemerintah harus menguatkan kelembagaan Bawaslu agar seluruh sumber daya di dalamnya bisa bekerja dengan baik, maksimal dan leluasa.

    “Kita tentu ingin ke depan tidak ada lagi isu-isu yang mempengaruhi penyelenggara pemilu. Biarkan mereka bekerja optimal tanpa intervensi kepentingan, terutama dari peserta pemilu,” katanya.

    Tobaristani juga memandang perlunya peningkatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu untuk mencegah adanya “money politics” hingga keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Bawaslu bisa membuat sayembara untuk mengungkap praktik kecurangan pemilu. “Siapa saja yang mengetahui dan memiliki bukti bisa melaporkan dibarengi dengan pemberian hadiah jika hal itu valid,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.