Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • KPK Endus Bingkisan Uang yang Diterima Mantan Gubernur Bengkulu

    KPK Endus Bingkisan Uang yang Diterima Mantan Gubernur Bengkulu

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan bingkisan uang oleh eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dari para kepala sekolah. Dugaan ini didalami KPK melalui pemeriksaan saksi yakni staf biro umum pada Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu, Iwan (I).

    “Didalami terkait dengan perintah atasan saksi kepada saksi untuk menerima bingkisan berisi uang dari para kepala sekolah SMA/SMK negeri di Kota Bengkulu yang ditujukan untuk pembiayaan pemenangan tersangka RM,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (18/3/2025).

    Rohidin diketahui turut berpartisipasi dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Bengkulu 2024 sebagai calon petahana. Namun, dirinya mesti menjalani proses hukum di KPK atas kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Bengkulu.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut yaitu Rohidin Mersyah (RM); Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri (IF); dan adc Gubernur Bengkulu, Evriansyah (EV) alias AC.

    Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pemprov Bengkulu berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara oleh KPK soal mantan gubernur Bengkulu.

    Rohidin diduga memeras para kepala dinas serta pejabat pada lingkungan Pemprov Bengkulu demi modal kampanye Pilkada 2024. Saat OTT di Bengkulu, tim satgas KPK juga menyita uang tunai Rp 7 miliar berupa pecahan rupiah serta mata uang asing. 
    Diduga uang dimaksud untuk modal kampanye mantan Gubernur Bengkulu Rohidin yang ikut Pilkada Bengkulu 2024.

  • Relawan Kotak Kosong Daftar Pilkada Ulang Pangkalpinang Jalur Independen Regional 18 Maret 2025

    Relawan Kotak Kosong Daftar Pilkada Ulang Pangkalpinang Jalur Independen Regional 18 Maret 2025

    Relawan Kotak Kosong Daftar Pilkada Ulang Pangkalpinang Jalur Independen
    Tim Redaksi
    PANGKALPINANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak dua pasangan bakal calon jalur perseorangan atau independen telah menyerahkan berkas dukungan untuk
    pilkada ulang
    Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, tetapi hanya satu paslon yang diproses ke tahap selanjutnya.
    Komisioner KPU Pangkalpinang, Tri Pertiwi, mengatakan bahwa pasangan Eka Mulya Putra – Radmida Dawam kini berada dalam tahap
    verifikasi administrasi
    yang akan berlangsung sampai 3 April 2025.
    Pasangan ini telah menyetorkan sebanyak 20.085 syarat
    dukungan warga
    dari batas minimal 16.433.
    “Jumlah dukungan dihitung 10 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT),” ujar Pertiwi saat dihubungi, Senin (17/3/2025).
    Syarat dukungan berupa surat pernyataan dan KTP diproses melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada).
    Eka merupakan mantan Anggota DPRD Bangka Belitung, dan Radmida adalah mantan sekda Pangkalpinang sekaligus relawan kotak kosong pada pilkada lalu.
    Pertiwi menjelaskan bahwa pasangan lainnya yang langsung ditolak adalah Benny Batara Tumpal Hutabarat – Achmad Subari karena hanya menyerahkan 6.510 syarat dukungan, atau tidak memenuhi ambang batas minimal.
    “Setelah verifikasi administrasi, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual, antara lain diteliti soal keabsahan dukungan, dan tidak ada yang ganda,” ujar Pertiwi.
    Pilkada ulang
    digelar di Pangkalpinang setelah pasangan calon tunggal Maulan Aklil – M Hakim kalah melawan kotak kosong.
    Pemkot Pangkalpinang mengalokasikan Rp 24,8 miliar untuk membiayai pilkada, dengan masa pencoblosan dijadwalkan pada 27 Agustus 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Dalami Permintaan Bantuan Rohidin Mersyah ke Anggota DPRD Mukomuko

    KPK Dalami Permintaan Bantuan Rohidin Mersyah ke Anggota DPRD Mukomuko

    KPK Dalami Permintaan Bantuan Rohidin Mersyah ke Anggota DPRD Mukomuko
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) menduga eks Gubernur Bengkulu
    Rohidin Mersyah
    meminta bantuan kepada sejumlah anggota
    DPRD Mukomuko
    , Bengkulu.
    Dugaan ini didalami penyidik KPK KPK ketika memeriksa Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, pada Senin (17/3/2025).
    “Saksi didalami permintaan bantuan dari tersangka RM kepada para anggota DPRD dari partai tertentu,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).
    Meski demikian, Tessa belum merinci bantuan yang diminta oleh Rohidin Mersyah, termasuk dugaan bantuan pemenangan di Pilkada 2024.
    Sebelumnya, KPK menetapkan Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi lewat operasi tangkap tangan pada November 2024 lalu.
    Selain Rohidin, KPK menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan ajudan Rohidin, Evriansyah.
    Dalam perkara ini, Rohidin diduga mengumpulkan uang dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk kepentingannya maju pada Pilkada 2024.
    KPK mengungkapkan, Rohidin menyampaikan kebutuhan uang untuk pencalonan pada Pilkada 2024 itu kepada para anak buahnya.
    Pada operasi tangkap tangan, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 7 miliar yang berasal dari setoran anak buah hingga pemotongan anggaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, Presiden resmikan PMR hingga Seskab dihadiahi peci

    Politik kemarin, Presiden resmikan PMR hingga Seskab dihadiahi peci

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Tiba di Jawa Timur, Presiden akan resmikan PMR PTFI dan stadion

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, pukul 12.40 WIB, untuk meresmikan fasilitas pemurnian emas melalui Precious Metal Refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia di Gresik dan Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

    Sebagaimana keterangan resmi yang diterima, Senin, ketibaan Presiden di Sidoarjo disambut oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto.

    Dari Sidoarjo, Presiden kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Gresik dengan menggunakan Heli Caracal TNI AU.

    Selengkapnya klik di sini.

    Seskab Teddy dihadiahi peci kesayangan milik Ustadz Adi Hidayat

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menceritakan soal hadiah peci kesayangan yang didapatkan dari pendakwah alumnus Kulliya Dakwah Islamiyyah, Tripoli Libya, Ustadz Adi Hidayat (UAH), saat bersilaturahmi ke kediaman ulama itu.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa momen bertukar peci dengan UAH itu usai dirinya bersilaturahmi dan berdiskusi dengan UAH yang dianggapnya sebagai seorang guru.

    “Beliau kasih hadiah peci kesayangannya,” kata Seskab Teddy kepada Antara melalui pesan tertulis di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Presiden instruksikan pengangkatan CPNS paling lambat pada Juni, PPPK Oktober 2025

    Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 dipercepat untuk diselesaikan pada Juni 2025, sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Oktober 2025.

    “Maka sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers “Pengangkatan CASN 2024” di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Menteri PANRB persilakan instansi yang siap bisa angkat CASN pada April 2025

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mempersilakan instansi yang siap untuk mengangkat calon aparatur negeri sipil atau CASN tahun 2024 bisa mulai dilakukan pada April 2025.

    “Biasanya dalam penyelesaian CASN memang ada waktu menunggu dan ini kita sudah percepat. Jadi, mungkin nanti instansi masing-masing kan juga akan melakukan pemanggilan kepada calon-calon ASN,” kata Rini dalam konferensi pers “Pengangkatan CASN 2024” di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wamendagri: Partisipasi perempuan naik di Pilkada 2024

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan partisipasi perempuan mengalami kenaikan pada Pilkada Serentak 2024 ketimbang pada Pilkada 2015.

    Hal itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara pada Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan pada Tahun Politik di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen dari total peserta menjadi calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah (cakada/cawakada). Persentase itu lebih tinggi daripada Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Sita Rumah Seharga Rp 1,5 Miliar di Kasus Eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah – Halaman all

    KPK Sita Rumah Seharga Rp 1,5 Miliar di Kasus Eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah rumah mewah yang berlokasi di Yogyakarta.

    Rumah seharga Rp 1,5 miliar yang disita KPK berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik kemudian mengonfirmasi aset yang sudah disita itu kepada tiga saksi yang diperiksa di Polresta Sleman, Senin (17/3/2025).

    Tiga saksi yang diperiksa ialah staf Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang ditunjuk PNS; Swandari Handayani, Notaris/PPAT; dan Naidatin Nida, wiraswasta.

    “Ketiga saksi hadir. Penyidik mendalami dugaan pembelian satu bidang rumah oleh tersangka yang berlokasi di Provinsi Yogyakarta, di mana sumber dananya berasal dari dugaan hasil pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh tersangka,” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

    “Penyidik juga telah melakukan penyitaan atas satu bidang rumah tersebut. Bidang rumah tersebut diduga bernilai kurang lebih sebesar Rp1,5 miliar,” imbuhnya.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rohidin Mersyah; Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri; dan ajudan Rohidin, Evriansyah alias Anca.

    Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Rohidin Mersyah memeras para kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk modal kampanye Pilkada 2024.

    Selain memeras kadis dan pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu, KPK turut menduga Rohidin memungut uang dari para kepala sekolah tingkat SMA di Provinsi Bengkulu untuk logistik ketika mengikuti Pilgub Bengkulu 2024.

    Pungutan itu dilakukan melalui atasan kepala sekolah maupun orang-orang dekat Rohidin Mersyah.

    Dalam Pilgub Bengkulu tahun 2024, Rohidin yang berpasangan dengan Meriani melawan pasangan Helmi Hasan-Mi’an. Helmi Hasan merupakan adik dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Rohidin-Meriani kalah dari lawannya.

    Pasangan cagub Bengkulu, Helmi Hasan-Mian dan Rohidin Mersyah-Meriani. Helmi Hasan-Mian unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilgub Bengkulu 2024 yang dilakukan oleh lembaga survei CPI LSI Denny JA. (Istimewa)

    Perkara ini berawal dari giat operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (23/11/2024). KPK menyita uang tunai dengan total sebesar Rp7 miliar dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan dolar Singapura. 

    Atas perbuatannya, Rohidin bersama Evriansyah dan Isnan Fajri dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

    KPK langsung menjebloskan Rohidin bersama dua tersangka lainnya ke rutan.

    Dalam proses penyidikan, KPK sudah menyita aset Rohidin Mersyah berupa satu bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Depok Jawa Barat serta tiga bidang tanah yang berlokasi di Kota Bengkulu senilai Rp4,3 miliar.

    Selain itu, tim penyidik KPK sebelumnya juga sudah melakukan sejumlah tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Sebanyak 13 tempat sudah digeledah.

    Rinciannya terdiri dari tujuh rumah pribadi, satu rumah dinas dan lima kantor di lingkungan Pemprov Bengkulu.

  • Partisipasi Perempuan Meningkat pada Pilkada 2024, 109 Orang Menang Kontestasi

    Partisipasi Perempuan Meningkat pada Pilkada 2024, 109 Orang Menang Kontestasi

    Partisipasi Perempuan Meningkat pada Pilkada 2024, 109 Orang Menang Kontestasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    mengatakan, tingkat partisipasi
    perempuan
    dalam Pemilihan
    Kepala Daerah
    (Pilkada) Serentak 2024 mengalami peningkatan dibandingkan data 2015.
    Dia menjelaskan, terdapat 19,92 persen atau 309 perempuan dari total peserta calon
    kepala daerah
    dan wakil kepala daerah pada
    Pilkada 2024
    .
    Sementara itu, pada 2015, partisipasi perempuan hanya mencapai 7,47 persen atau 124 perempuan yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Begitu pula pada Pilkada 2020 yang hanya sebesar 11 persen.
    “Kita bicara calonnya, belum terpilih. Ini bicara calon. Tapi, kalau dilihat dari sebelumnya kan calonnya lebih sedikit, mungkin karena (2024) pilkadanya juga serentak,” ujar Bima Arya dalam keterangan pers, Senin (17/3/2025).
    Dia juga menegaskan, 109 dari total peserta perempuan dalam Pilkada 2024 berhasil memenangkan kontestasi politik lima tahunan ini.
    Jumlah tersebut terdiri dari dua gubernur, lima wakil gubernur, sembilan wali kota, 15 wakil wali kota, 34 bupati, dan 44 wakil bupati.
    Meski demikian, Bima Arya juga memberikan sejumlah catatan terkait minimnya ruang internal partai politik kepada anggota perempuan mereka.
    Padahal, kaderisasi internal partai sangat menentukan eksistensi perempuan dalam karier politik mereka.
    Selain itu, Bima Arya menekankan pentingnya memerhatikan kualitas keterwakilan perempuan.
    Menurut dia, politikus perempuan tak harus dibebankan isu spesifik terkait pemberdayaan perempuan, tetapi bisa juga memberikan isu lain di luar isu perempuan.
    “Kalau kita lihat cukup banyak sebetulnya perempuan-perempuan yang bisa mengartikulasikan isu-isu yang bukan (hanya) isu perempuan,” kata Bima Arya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Serang kembali tidak hadiri panggilan Bawaslu terkait PSU

    Bupati Serang kembali tidak hadiri panggilan Bawaslu terkait PSU

    Serang (ANTARA) – Bupati Serang Banten kembali tidak menghadiri panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat terkait dugaan tidak netral pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) daerah itu.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Furqon di Serang, Senin mengatakan jika kedua kalinya, Bupati Serang Tatu Chasanah tidak memenuhi panggilan Bawaslu.

    Panggilan kedua yang dijadwalkan pada Senin (17/3) kembali tidak dihadiri setelah sebelumnya Tatu juga absen pada panggilan pertama yang berlangsung pada Sabtu (15/3).

    “Informasi dari unit Penanganan Pelanggaran (PP) menyebutkan bahwa beliau tidak bisa hadir namun alasan pastinya belum diketahui karena saya belum menanyakan langsung kepada Koordinator Divisi PP,” ujarnya.

    Furqon menjelaskan bahwa pada pemanggilan pertama, Bupati Serang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda).

    Namun, karena laporan tersebut ditujukan langsung kepada Bupati Serang, Bawaslu kembali melayangkan panggilan untuk yang kedua kalinya.

    “Pada panggilan pertama, beliau diwakili oleh Pj Sekda pada hari Sabtu. Namun, karena yang dilaporkan adalah Bupati Serang sendiri, maka kami kembali memanggilnya hari ini. Tapi menurut informasi dari Koordinator Divisi PP, beliau kembali tidak bisa hadir,” jelasnya.

    Terkait pokok laporan, Furqon mengungkapkan bahwa kasus ini berkaitan dengan kegiatan Safari Ramadhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

    “Kami telah memanggil beberapa saksi, termasuk Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), yang merupakan bagian dari panitia pelaksana kegiatan,” paparnya.

    Selain itu, dua orang saksi dari pihak pelapor juga telah dimintai keterangan. Bawaslu juga berencana membahas kasus ini lebih lanjut melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu dalam waktu dekat.

    “Saksi dari pihak pelapor sudah ada dua orang, sementara Kabag Kesra hadir untuk memberikan penjelasan terkait pengelolaan kegiatan ini. Rencananya, jika tidak ada perubahan, pembahasan akan dilakukan hari ini,” jelasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dilaporkan ke Bawaslu Banten atas dugaan ketidaknetralan dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang.

    Permasalahannya, program Safari Ramadan yang diselenggarakan Pemkab Serang diduga digunakan sebagai sarana kampanye terselubung untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01, Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bawaslu Kota Bekasi evaluasi partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024

    Bawaslu Kota Bekasi evaluasi partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Kota Bekasi evaluasi partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Maret 2025 – 15:32 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, menggelar rapat evaluasi bersama berbagai pemangku kepentingan, untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024.

    Pertemuan bertajuk “Ngabuburit Pengawasan” itu diselenggarakan di Hotel Amaroossa, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

    Rapat evaluasi tersebut mengungkap, bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kota Bekasi hanya mencapai 55 persen dari total 1,8 juta pemilih terdaftar.

    “Alhamdulillah, hari ini kita melibatkan banyak pihak, karena buat kami sebenarnya pendidikan politik itu bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu, tapi menjadi tugas bersama,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan Humas dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Senin (17/3). 

    Menurut Choirunnisa, meskipun tahapan pemilu dan pilkada telah usai, upaya pendidikan politik tetap harus dilanjutkan. 

    “Kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan ke depannya, juga aktif di media sosial untuk tetap menginformasikan pendidikan politik, hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi, mendukung demokrasi di Kota Bekasi,” tegasnya.

    Ia mengakui, adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pilkada, yang berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih.

    “Partisipasi kemarin kan hanya 55 persen. Jadi dari 1,8 juta, ada sekitar 1 juta yang menggunakan hak pilih, 800 ribu orangnya ini nggak ada,” jelasnya.

    Choirunnisa menambahkan, terdapat persoalan teknis lainnya seperti data pemilih yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal, dan surat undangan yang tidak sampai ke tangan pemilih.

    Di tempat yang sama, salah satu narasumber dalam diskusi tersebut, Dian Permata, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu.

    “Evaluasi seperti ini kan pertama mereview apa yang sudah dilakukan sepanjang tahapan pilkada kemarin. Perihal baik buruk dan benarnya kan juga beberapa temuan dari pemerintah dalam penyelenggaraan,” katanya.

    Dian berharap, hasil evaluasi ini dapat menjadi titik perbaikan untuk berbagai aspek teknis pengawasan pemilu yang akan datang.

    “Diharapkan di pilkada akan datang, baik KPU ataupun Bawaslu serta masyarakat akan naik kelas. Artinya akan tahu siapa yang akan dipilih, tahu programnya si kandidat, tahu apa yang harus dilakukan pemilih lima tahun akan datang,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Dian mencatat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki, termasuk soal regulasi seperti adanya ketidakkonsistenan hukum dalam Peraturan KPU terkait diksi pemilih daftar tambahan.

    “Sering kali penyelenggara pemilu pilkada mengungkapkan ada pemilih khusus padahal nggak ada, karena di pilkada ini hanya tiga jenis pemilih, yaitu DPT, DPTb ditambahkan sama pindahan, sedangkan pemilih khusus itu hanya di pemilu,” imbuhnya.

    Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih yang hanya mencapai 55 persen di Kota Bekasi, karena ada banyak faktor yang berperan.

    “Namun sebenarnya turunnya partisipasi bisa karena banyak faktor, bisa saja karena memang kandidat yang dijual itu tidak mempunyai daya tarik buat masyarakat untuk memilih, terutama soal program-program yang ditawarkan,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, rapat evaluasi tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, awak media, forum guru, perwakilan kampus, organisasi masyarakat, LSM, kelompok rentan, dan KPU Kota Bekasi. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pramono Anung Dapat Dukungan Golkar DKI, Komitmen Bangun Jakarta Bersama

    Pramono Anung Dapat Dukungan Golkar DKI, Komitmen Bangun Jakarta Bersama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat program pembangunan Jakarta yang dijalankan oleh pemerintah provinsi.

    “Kami dari Partai Golkar sudah memberikan komitmen untuk terus mendukung kepemimpinan Pak Gubernur (Pramono) beserta seluruh jajaran dari Pemprov DKI Jakarta untuk membangun Jakarta yang kita cintai,” kata Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, di Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Pernyataan itu disampaikan Zaki dalam acara buka puasa bersama dengan Gubernur Pramono Anung di Kantor DPD Golkar DKI, Cikini, Jakarta Pusat.

    Menurut Zaki, meskipun tantangan pembangunan Jakarta ke depan tidak ringan, pihaknya percaya kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno mampu merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah yang selaras dengan program pemerintah pusat.

    Pilkada Sudah Usai

    Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco menambahkan, pihaknya kini mendukung pemerintahan Pramono Anung, meskipun dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu, Golkar mengusung pasangan calon lain.

    “Di tempat ini juga kami berjibaku kurang lebih hampir empat bulan, berpikir keras, pulang pagi, rapat sampai pagi demi melawan Pak Gubernur sebenarnya. Namun takdir berkata lain Pak Gubernur, hari ini yang menjadi Gubernur adalah Pramono Anung Wibowo,” ujar Baco.

    Menurut Baco, setelah Pilkada selesai, tidak ada pilihan lain bagi Golkar selain mendukung pemerintahan yang sah. “Sebagai partai yang pro pemerintah atau partai yang selalu berada di pemerintah, tidak ada pilihan lain bagi Golkar selain mendukung Pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung,” ucapnya.

  • Dulu Kalau Lewat Sini Deg-degan

    Dulu Kalau Lewat Sini Deg-degan

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri undangan buka puasa bersama sekaligus acara Nuzulul Qur’an yang diselenggarakan DPD Golkar Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, Pramono sempat menyinggung mengenai masa masa kampanye Pilkada Jakarta 2024 silam.

    “Terus terang saya merasa mendapatkan kebahagiaan ketika masuk ke tempat ini. Dulu saya kalau lewat depan itu (kantor DPD Golkar) deg-degan, apa yang dikerjakan di dalam itu?” kata Pramono dalam acara yang digelar di Kantor DPD Golkar, Cikini, Jakarta Pusat.

    Pilkada Jakarta 2024 silam diikuti tiga kandidat. Pramono yang diusung PDIP berpasangan dengan Rano Karno. Ridwan Kamil-Suswono yang diusung oleh gabungan parpol yang salah satunya adalah Partai Golkar. Sementara satu pasangan lain, yaitu Dharma Pongrekun-Kun Wardana maju melalui jalur independen.

    Pramono dalam kesempatan itu menekankan bahwa Pilkada sudah selesai dan kini fokus mengerjakan program pembangunan di Jakarta. Salah satu yang disampaikannya adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

    Jumlah penerima KJP Plus akan dinaikkan menjadi 705 ribu orang dari semula 525 ribu siswa.

    “Mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan saya akan umumkan, saya telah memutuskan menjadi 705 ribu yang akan menerima KJP di Jakarta,” kata dia.

    Kemudian pemutihan ijazah sekolah yang ditahan dan perelokasian warga yang rumahnya tidak layak untuk ke rumah susun (rusun).”Dan inilah yang mudah-mudahan bisa betul-betul membawa manfaat bagi warga Jakarta,” kata Pramono.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News