Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Tanggapi Putusan MK, Bupati Jember: Win-Win Solution Bagi Kepala Daerah

    Tanggapi Putusan MK, Bupati Jember: Win-Win Solution Bagi Kepala Daerah

    Jember (beritajatim.com) – Hendy Siswanto, Bupati Jember, Jawa Timur, menyebut putusan Mahkamah Konstitusi soal masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan pada 2020 sebagai jalan tengah penyelesaian polemik masa jabatan yang terpangkas akibat pemilu serentak tahun ini.

    Sebelumnya, Pasal 201 ayat (7) UU tentang Pilkada mengharuskan kepala daerah yang dipilih pada 2020 berhenti pada akhir 2024. Namun setelah digugat 13 kepala daerah, ⁠Mahkamah Konstitusi menyatakan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 baru berakhir pada saat dilantiknya kepala daerah hasil pemilihan serentak nasional pada 2024.

    Dengan demikian 270 kepala daerah hasil pemilihan empat tahun lalu tidak perlu berhenti pada akhir Desember 2024. Pelantikan kepala daerah baru yang mengakhiri masa jabatan bupati lama baru bisa dilaksanakan setelah seluruh proses penyelesaian sengketa pilkada di MK berakhir. “Jadi ini jalan tengah. Win-win solution,” kata Hendy, Kamis (21/3/2024).

    Menurut Hendy, di Jawa Timur, ada 12 kepala daerah yang terdampak putusan MK tersebut, antara lain Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Surabaya, Ponorogo, Kabupaten Poibolinggo, Ngawi, Tulungagung, dan Kediri.

    Dengan adanya putusan MK ini, menurut Hendy, tidak diperlukan lagi penjabat bupati di 270 daerah yang melaksanakan pilkada tahun ini. Dia pun berkomitmen menghormati dan menjalankan putusan MK tersebut.

    “Upaya kita untuk mencari keadilan sudah dijalankan. Ada putusan ya kita ikuti. Jadinya kami tidak berhenti pada akhir 2024, tapi pada saat pelantikan serentak setelah seluruh problem dan sengketa pilkada di MK selesai dan MK menentukan jadwal pelantikan serentaknya,” katanya.

    Hendy memperkirakan penyelesaian sengketa 270 pilkada akan membutuhkan waktu lama. “Mungkin butuh waktu empat lima bulan. Jadi kira-kira pada Mei 2025 baru ada pelantikan,” katanya. Dengan demikian, masa jabatan Hendy sejak dilantik pada 26 Februari 2021 hanya terpotong kurang lebih tujuh bulan dari masa akhir yang seharusnya pada tahun 2026. [wir]

  • Pilkada Surabaya, Gema MKGR Jatim Serukan Koalisi Gotong Royong

    Pilkada Surabaya, Gema MKGR Jatim Serukan Koalisi Gotong Royong

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Surabaya, Generasi Muda (Gema) Organisasi Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Jawa Timur menyerukan pembentukan koalisi gotong royong.

    Sekretaris Gema MKGR Jatim, Achmad Thufeil Effendy menyebut tujuan utama dari seruan ini adalah untuk memastikan bahwa keberlanjutan pembangunan di Kota Pahlawan tidak mengalami hambatan.

    Dia menyatakan keyakinannya bahwa semua partai politik di Surabaya memiliki visi yang serupa terkait keberlanjutan pembangunan.

    “Saya yakin seluruh partai politik kota Surabaya memiliki konsep yang sama tentang keberlanjutan pembangunan di kota Surabaya,” ujar Thufeil, Kamis (21/3/2024).

    Koalisi ini, kata dia, diharapkan dapat menjadi wadah kolaboratif antar partai politik yang tidak hanya akan memperkuat pondasi pembangunan yang telah ada tetapi juga mempercepat proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Gema MKGR percaya bahwa dengan kerja sama yang erat antarpartai, Surabaya dapat terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh warganya,” kata alumnus Ilmu Politik Unair Surabaya ini.

    Gema MKGR menegaskan pentingnya solidaritas politik dalam menghadapi tantangan pembangunan kota.

    Koalisi gotong royong ini, lanjut dia, juga diharapkan dapat menjadi model kerja sama politik yang efektif di Indonesia. Terutama dalam menghadapi pilkada yang sering kali diwarnai dengan persaingan ketat antar kandidat dan partai politik.

    “Dengan pilkada Surabaya yang akan datang, mata publik tertuju pada bagaimana para pemimpin politik akan menavigasi lanskap politik yang kompleks ini demi kepentingan bersama dan masa depan Surabaya yang lebih baik,” pungkas dia. [asg/beq]

  • Hasil Rekap KPU Kalah, Anies: Penyimpangan Demokrasi Tak Bisa Dibiarkan

    Hasil Rekap KPU Kalah, Anies: Penyimpangan Demokrasi Tak Bisa Dibiarkan

    Jakarta (beritajatim.com) – Capres dan Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan menilai dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan dan penyimpangan bukan dengan melakukan agitasi kepada publik.

    “Langkah yang kita lakukan bukanlah marah-marah dan melakukan agitasi kepada publik, namun langkah kita adalah mengumpulkan semua bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim. Kami ingin negara ini terus membangun kematangan politik, bukan malah mundur mendekati masa pra reformasi,” kata Anies merespon hasil akhir pleno Komisi Pemilihan Umum(KPU) RI pada rekapitulasi Pilpres 2024, pada Rabu (20/3/2024) malam.

    Karenanya, Anies juga mengajak semua untuk terus melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum sehingga apa pun temuannya akan menjadi fakta sejarah bangsa ini

    “Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,“ ajak Anies

    “Apapun takdir yang telah ditetapkan oleh nanti, kami akan tetap membersamai gerakan perubahan. Insya Allah, gerakan ini akan terus bergulir membesar ke depan, dan membawa perubahan-perubahan yang baik dan diperlukan oleh bangsa ini,” lanjutnya.

    Meskipun Anies menyadari ada pihak-pihak yang berusaha mendegradasi usaha konstitusional Timnas AMIN sekaligus banyak pihak juga yang menyarankan agar tidak mengajukan gugatan penyimpangan karena kemungkinan mendapatkan keadilan yang kecil, tetapi berbagai ketidaknormalan tersebut menurut Anies tidak dapat dibiarkan.

    “Kami tegaskan, kami tak ingin membiarkan berbagai penyimpangan demokrasi ini berlalu tanpa catatan dan menjadi preseden buruk bagi semua penyelenggaran pemilihan ke depan, baik tingkat nasional maupun ratusan pilkada dan pileg tingkat I dan II,” paparnya.

    “Kami sadar, dalam situasi saat ini, kemungkinan mendapatkan keadilan terasa amat kecil. Berbagai lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan Pemilu dan penyelesaian sengketa telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang terbukti melanggar etik, bahkan ada yang ketuanya sampai berkali-kali mendapat peringatan tapi tetap dibiarkan menjalankan perannya,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan tersebut Anies juga menegaskan pentingnya proses daripada hasil akhir dimana proses yang jujur adil dan bersih akan dilegitimasi oleh semua.

    “Hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Namun, dalam sebuah pemilihan, proses tak kalah penting dari hasil akhirnya,” ucap Anies.

    Dia juga menekankan, proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil dan bebas dari tekanan, untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan dihormati. Proses pemilihan itu penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusifitas dalam hasilnya.

    Menurut Anies tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas proses pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

    “Saudara-saudara sekalian, pemimpin yang lahir dari proses yang ternodai dengan kecurangan dan penyimpangan akan menghasilkan rezim yang melahirkan kebijakan yang penuh ketidakadilan dan kita tak ingin ini terjadi,” tegas Anies. [ian]

  • Pilkada Surabaya, Wawali Cak Ji: Sik Akeh Kerjoan, Rek!

    Pilkada Surabaya, Wawali Cak Ji: Sik Akeh Kerjoan, Rek!

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau Cak Ji, belum berkenan memberikan tanggapan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan berlangsung pada November. Cak Ji mengatakan saat ini masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. 

    “Sik akeh kerjoan (masih banyak pekerjaan), Rek!” ujar Cak Ji, menggunakan logat khas Suroboyoan, Rabu (20/3/2024).

    Cak Ji bersama dengan Wali Kota Eri Cahyadi, berkomitmen kuat untuk fokus pada penyelesaian program dan pembangunan di Kota Surabaya. Di Bulan Ramadhan ini, salah satu fokus utama adalah masalah sembako yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi.

    “Oleh karena itu, Pemkot bersama sejumlah pihak getol menggelar pasar murah untuk menjamin agar masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau,” ungkap Cak Ji.

    Selama tiga tahun kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji, Kota Surabaya telah mengalami berbagai terobosan dan inovasi yang dirasakan langsung oleh warganya. Prestasi dan program yang telah dilaksanakan menjadi bukti nyata dari keberhasilan mereka dalam memimpin kota.

    Dalam bidang infrastruktur, Pemkot Surabaya telah membangun jalan sepanjang 584.036,15 meter dari tahun 2021 hingga 2023, melalui metode flexible pavement dan rigid pavement.

    Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi prioritas, dengan 105.846 titik penerangan yang telah dipasang hingga tahun 2023 di 7.960 lokasi, dan rencana pembangunan PJU di 7.586 titik pada tahun 2024.

    Untuk mengantisipasi genangan air saat musim hujan, Pemkot Surabaya telah membangun saluran air sepanjang 109.506,722 meter dan 7 rumah pompa baru, sehingga total rumah pompa mencapai 75 lokasi hingga tahun 2023.

    Menurutnya, masih ada waktu untuk membahas Pilkada, dan saat ini yang terpenting adalah menyelesaikan pekerjaan yang ada.

    “Wis pokoke saiki kerjo sik Rek, ojok mbahas pilihan kepala daerah sik adoh (Sudah, pokoknya sekarang kerja dulu, jangan bahas Pilkada, masih jauh),” pungkas mantan Ketua DPRD Surabaya ini. [asg/beq] 

  • Soal Pilbup Banyuwangi, Begini Sikap Ipuk Fiestiandani

    Soal Pilbup Banyuwangi, Begini Sikap Ipuk Fiestiandani

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ipuk Fiestiandani saat ini masih menjabat sebagai Bupati Banyuwangi. Masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2024 mendatang. Sementara Pemilihan Bupati (Pilbub) akan berlangsung tahun ini juga.

    Sementara, tahapan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) agenda pemilihan Bupati Banyuwangi akan dilaksanakan pada November tahun ini. Muncul teka-teki siapa yang akan menggantikan Bupati Banyuwangi sekarang.

    Sejauh ini ada sejumlah nama bertebaran menjadi suksesor orang nomor 1 di Banyuwangi. Namun, kans Ipuk Fiestiandani bisa jadi akan bertahan untuk melanjutkan kepemimpinannya.

    Sosok petahana ini digadang masih akan masuk dalam bursa pencalonan Bupati Banyuwangi berikutnya. Apalagi, istri dari Men-PAN RB ini masih menjabat satu periode.

    Menyinggung masalah itu, Bupati Ipuk memiliki sikap dan pandangan sendiri. Dirinya cukup hati-hati dalam menanggapi Pilbub Banyuwangi periode 2024-2029.

    Soal politik, Ipuk menyebut dirinya belum menentukan sikapnya di Pilbub Banyuwangi. Pihaknya lebih memilih untuk fokus pada tugas yang diemban hingga akhir masa jabatan.

    “Saya sendiri masih menyelesaikan tugas karena masih ada waktu setahun (menjabat),” terang Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Bupati Ipuk yang maju melalui PDI Perjuangan dan sejumlah partai pendukung itu mengaku, saat ini tugasnya masih berat. Sejumlah PR masih belum tuntas dikerjakan.

    “Tantangannya masih berat, harga beras masih belum terkendali. Itu PR saya,” pungkasnya. [rin/aje]

  • Partai Demokrat Buka Pendaftaran Cakada 2024, Syarat: Ada Pertimbangan 8 Lembaga Survei

    Partai Demokrat Buka Pendaftaran Cakada 2024, Syarat: Ada Pertimbangan 8 Lembaga Survei

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Membuka Pendaftaran Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Wakil Kepala Daerah untuk bertarung pada pemilihan umum  tanggal 27 November 2024.

    Surat DPP Partai Demokrat bernomor 19/SEINT/DPP.PO//2424 bulan Maret 2024 yang ditanda tangani Sekretaris Jendral H Teuku Riefky Harsya ditujukan kepada Ketua DPD Partai Demokrat se Indonesia dan Ketua DPC Partai Demokrat se Indonesia.

    Dalam keterangan surat tersebut berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, tentang Tahapan dan Jadwal Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk membuka pendaftara Cakada.

    “Diinstruksikan kepada seluruh Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia untuk membuka pendaftaran bagi para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Teuku Riefky dalam keterangan tertulis tersebut, Rabu (20/3/2024).

    Teuku Riefky menambahkan pembukaan pendaftaran dapat di sebarluaskan melalui media elektronik dan konvensional baik media internal partai maupun media eksternal lainnya.

    Sebagai bahan pertimbangan agar para Calon Kepala Daerah dapat melaksanakan survei dengan menggunakan lembaga survei yang kredibel diantaranya:

    1. Indikator

    2. SMRC

    3. LSI

    4. Indexstat

    5. Parameter Politik Indonesia

    6. Dinamis Research & Consulting

    7. Poltracking

    8. Indobarometer

    Demikian surat tersebut yang ditembuskan ke Ketua Umum dan Kepala Bappilu Partai Demokrat. (ted)

    https://www.youtube.com/watch?v=yPUBXHIAYIA

  • PDIP Jember Nilai Bawaslu Tidak Lagi Ditakuti

    PDIP Jember Nilai Bawaslu Tidak Lagi Ditakuti

    Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan menilai pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam pemilu kali inu masih kurang kuat untuk mencegah pelanggaran aturan.

    “Gregetnya kurang, sehingga orang tidak takut melakukan money politics,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember Widarto, ditulis Selasa (19/3/2024).

    “Seharusnya kan orang takut melakukan money politics, dan masyarakat takut menerima. Tapi semua orang tahu, dalam Pemilu 2024, tidak ada takut-takutnya soal itu. Terbuka, terang-terangan, dan itu bisa ditanyakan ke semua tempat,” kata Widarto.

    PDI Perjuangan memperbaiki situasi ini dengan melakukan perlawanan dalam pemilihan presiden secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. “Agar ada koreksi, tidak direplikasi ketika di pilkada,” kata Widarto.

    Selain itu, Widarto juga mendesak agar kinerja Bawaslu diperbaiki, terutama karena masih ada momentum pemilihan bupati dan pemilihan gubernur tahun ini. “Semua tahapan harus dilakukan dan diawasi dengan baik. Terutama sekali lagi tidak hanya pada proses coblosan dan rekapitulasi, tapi proses panjangnya yang sangat penting. Mobilisasi kekuatan, modal, dan sumber daya manusia ada di situ,” katanya.

    “Kalau pilkada ya mulai dari proses pencalonan, proses pendaftaran, proses penetapan, kampanye, itu sangat penting untuk diawasi dengan baik oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu). Tentu kalau pilkada semakin terang lagi soal netralitas aparatur sipil negara, netralitas aparat, penggunaan APBD dan lain sebagainya,” kata Widarto.

    “Apalagi yang sudah dicontohkan oleh pemilihan presiden tidak ada koreksi. Pasti akan direplikasi. Contoh kalau ingin menang, harus begini,” kata Widarto. [wir]

  • Safari Subuh Perdana, Pj Wali Kota Mojokerto Serahkan Dana Hibah Rp50 juta

    Safari Subuh Perdana, Pj Wali Kota Mojokerto Serahkan Dana Hibah Rp50 juta

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro menyerahkan secara simbolis bantuan dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kepada Masjid Al-Mobarok senilai Rp50 juta rupiah. Tak hanya dana hibah, juga diserahkan sejumlah bantuan berupa paket sembako, sarung, serta buah kurma.

    Bantuan hibah tersebut diserahkan saat Safari Ramadhan Salat Subuh berjamaah di Masjid Al-Mubarok, Lingkungan Kemasan, Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Selasa (12/3/2024). Ini merupakan Safari Subuh perdana yang dilakukan Mas Pj (sapaan akrab, red) di tahun 2024/1445 Hijriah.

    “Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan meningktkan kesalehan kita. Ini bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan Insyallah yang hadir disini semua  saya nanti mendapatkan malam lailatul qadar,” ungkapnya.

    Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang dinilai kuat dan gigih sehingga angka kemiskinan ekstrem di Kota Mojokerto dapat teratasi hingga di angka 0 persen. Namun menurutnya, Pemkot Mojokerto masih Pekerjaan Rumah (PR).

    “PR kita masih punya soal kemiskinan yang tidak ekstrem, dan kita harapkan dengan seluruh program-program yang kita miliki bisa menjadikan masyarakat Kota Mojokerto makmur, produktif, dan tentu dengan demikian angka indeks pembangunan manusia (IPM) akan meningkat,” terangnya.

    Tidak hanya itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur ini juga mengucakpan terima kasih karena masyarakat Kota Mojokerto guyub rukun sehingga segala permasalahan yang datang dapat diatasi bersama-sama. Salah satu contohnya adalah bencana banjir yang sempat menggenangi beberapa kelurahan di Kota Mojokerto.

    “Alhamdulillah dengan semangat kebersamaan semua bisa kita atasi dengan baik, dan semangat persatuan ini tolong terus dijaga, ukhuwah islamiyah ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah itu harus menjadi landasan kita dalam bermasyarakat,” ujarnya.

    Moh Ali berharap hal-hal positif akan terus tumbuh, dan berkembang untuk bisa membawa Kota Mojokerto menjadi lebih baik lagi. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kebersamaan sehingga Kota Mojokerto bisa mewujudkan kembali kebesaran Majapahit.

    “Karena tantangan saat ini luar biasa, tuntutan masyarakat juga luar biasa, kami Pemkot Mojokerto terus bekerja keras bagaimana Kota Mojokerto yang kecil ini tapi bisa memberikan dampak yang luar biasa tidak hanya regional di Provinsi tapi juga Nasional,” katanya.

    Tidak hanya itu, pada kesempatan tersebut ia juga mengajak masyarakat untuk turut menyukseskan Pilkada Kota Mojokerto pada 27 November 2024. Ia berkomitmen akan terus mengawal dan mengantarkan masyarakat untuk bisa memilih dan memiliki pemimpin terbaik untuk Kota Mojokerto.

    “Terus terang saya tidak akan mencalonkan, tapi saya ingin mengantarkan panjenengan semua untuk bisa memilih dan memiliki pemimpin yang terbaik untuk Kota Mojokerto, pilihlah pemimpin yang baik budi pekertinya,” pungkasnya. [tin/aje]

  • Sejumlah Tokoh Restui Ali Ruchi Maju Pilbup Banyuwangi

    Sejumlah Tokoh Restui Ali Ruchi Maju Pilbup Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kandidat calon Bupati Banyuwangi, Ali Ruchi mendapatkan restu untuk maju pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banyuwangi mendatang. Sejumlah tokoh memberikan dukungan untuk dirinya yakin maju Pilbup 2024.

    Terutama, sejumlah tokoh penting di tempat kelahirannya di Kecamatan Genteng. Kondisi itu diyakini menjadi angin segar saat dirinya bertemu langsung di kediamannya di Kampung Gedhangan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng.

    “Alhamdulilah tokoh Gedhangan memberikan restu kepada kami untuk maju di pilbub Banyuwangi,” ungkap Ali Ruchi, Kamis (7/3/2024).

    Dukungan ini menjadi yang kesekian kalinya untuk mendorong dirinya maju di kancah pertarungan Pilbup Banyuwangi. Sebelumnya, Ali Ruchi juga mendapat dukungan dari sejumlah relawan dan komunitas yang mengatasnamakan mereka Biru Ceria Community.

    “Kalau memang nanti semuanya ditakdirkan untuk kita berkompetisi di pencalonan Bupati 2024 ini, maka kami harus banyak-banyak ketemu sama teman-teman masyarakat semua ini,” ungkap pria yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Banyuwangi ini.

    Hingga kini, Ali Ruchi terus melakukan langkah komunikasi dengan berbagai pihak termasuk kepada partai politik. Pihaknya juga terbuka kepada partai manapun untuk nantinya bisa menjadi bekal kendaraan maju di Pilbup Banyuwangi.

    “Pada prinsipnya kami akan berkomunikasi dengan semua partai, karena kami ini posisinya netral birokrasi,” ujar alumni S1 Teknik Kelautan, ITS Surabaya ini.

    Banyak harapan dan pesan kepada Ali Ruchi jika mampu memimpin Banyuwangi ke depan. Dirinya sosok yang tepat untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 di tingkat daerah. Termasuk, memperhatikan pembangunan di Banyuwangi lebih baik lagi. [rin/aje]

  • Ekonom Kritik ‘Gaya Orba’ dan Serampangan Impor Beras RI

    Ekonom Kritik ‘Gaya Orba’ dan Serampangan Impor Beras RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan ‘bergaya’ Orde Baru (Orba).

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

    Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

    “Tapi kita lihat impornya (2023) sampai 3 juta ton, berarti artinya ini impornya gak sesuai dengan kebutuhan atau berbasis data. Ini yang perlu kita kritisi, jika tujuan impor itu untuk menutup produksi dalam negeri yang gak cukup, harusnya seimbang antara penurunan dengan impornya, tetapi ini impornya sangat-sangat tinggi bahkan tingginya hampir setara krisis waktu Orde Baru,” ucapnya dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

    Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

    Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

    Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

    “Jadi, selain karena pattern tahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok,” ucap Eliza.

    “Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada,” tambahnya.

    Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

    “Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita,” jelas Andreas.

    “Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton,” sambungnya.

    Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

    Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

    Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

    “Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, ‘wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini’ sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying,” jelas Andreas.

    “Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?” sindirnya.

    (skt/sfr)