Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Pencairan Tahap II Hibah Pilkada, Pemkab Mojokerto Tunggu Pengajuan

    Pencairan Tahap II Hibah Pilkada, Pemkab Mojokerto Tunggu Pengajuan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Selain menunggu pengajuan dari lembaga terkait dana hibah tahap dua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mojokerto juga menunggu pengajuan dari pihak pengamanan. Baru Kodim 0815 Mojokerto yang mengajukan.

    Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto Djoko Supangkat mengatakan, anggaran pengamanan untuk dana hibah tahap dua Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp9,4 miliar. “Kami juga masih menunggu pengajuan dari institusi terkait,” ungkapnya, Rabu (27/3/2024).

    Baik, pihak kepolisian ataupun TNI. Meliputi Rp1,6 miliar untuk Kodim 0815 Mojokerto, Rp2,6 miliar untuk Polres Mojokerto Kota dan Rp5,2 miliar untuk Polres Mojokerto. Djoko menjelaskan, jika yang sudah masuk pengajuan Kodim 0815 dan saat ini sedang diproses pencairan.

    “Prinsipnya, jika ada pengajuan, penyaluran langsung kita proses. Jika berkas lengkap, pencairan juga langsung dilakukan ke rekening masing-masing,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto akan segera menyalurkan dana hibah tahap dua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sebesar Rp44,7 miliar. Namun hingga saat ini, Pemkab Mojokerto masih menunggu pengajuan dari lembaga terkait.

    Pada 2023 lalu, Pemkab Mojokerto sudah menyalurkan anggaran Pilkada serentak 2024 tahap pertama kepada bawaslu dan KPU Kabupaten Mojokerto sebesar Rp32,8 miliar. Masing-masing Rp24,8 miliar untuk KPU dan Rp8 miliar untuk Bawaslu.

    Penyaluran alokasi tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Nomor 24 Januari 2023 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

    Dana hibah akan dicairkan secara bertahap. Pada tahap pertama, minimal 40 persen dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan dicairkan dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD. Pencairan dana hibah paling sedikit 60 persen dari nilai NPHD paling lama lima bulan sebelum hari pemungutan suara. [tin/beq]

  • Hasrat Dua Petahana Maju Lagi di Pilwali dan Pilbup Blitar 2024

    Hasrat Dua Petahana Maju Lagi di Pilwali dan Pilbup Blitar 2024

    Blitar (beritajatim.com) – Dua petahana yakni Wali Kota Blitar, Santoso dan Bupati Blitar, Rini Syarifah sama-sama berhasrat untuk maju lagi di Pilkada 2024 mendatang. Santoso yang kini berstatus sebagai Wali Kota Blitar aktif tidak segan mengungkapkan keinginannnya maju kembali di Pilwali bulan November mendatang.

    Saat ini, Santoso masih menunggu rekomendasi dari PDIP terkait pencalonannya kembali dalam Pilwali Kota Blitar 2024-2029. Patut dinanti apakah Santoso mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk maju kembali di pesta demokrasi tingkat lokal tersebut.

    Jika tidak mendapatkan rekomendasi, akankah Santoso melompat ke partai lain demi bisa maju kembali di Pilwali 2024 mendatang?

    “Insya Allah siap kembali maju pada Pilkada 2024 jika mendapat rekomendasi dari parpol (partai politik),” kata Santoso, Wali Kota Blitar.

    Di sisi lain, Rini Syarifah yang menjabat sebagai Bupati Blitar aktif pun terang-terangan mengungkapkan keinginannnya untuk maju kembali sebagai AG 1. Mak Rini, sapaan akrab dari Bupati Blitar tersebut, beberapa kali mengungkapkan niatnya maju kembali sebagai Calon Bupati Blitar untuk periode kedua.

    Bupati Blitar RIni Syatifah atau Mak Rini telah mengutarakan niat untuk maju kembali di Pilbup Blitar 2024. (Foto: Winanto/beritajatim.com)

    Langkah Mak Rini maju kembali di Pilbup Blitar 2024 jauh lebih ringan, lantaran partainya yakni PKB telah memenuhi syarat untuk mengusung sendiri Calon Bupati. Pada Pileg 2024 ini, PKB memperoleh 11 kursi legislatif.

    Sehingga PKB bisa saja mencalonkan Mak Rini sebagai Cabup Blitar 2024-2029 tanpa harus koalisi. Posisi Rini Syarifah yang menjabat sebagai Ketua DPC PKB tentu juga lebih menguntungkan.

    Sebagai pemimpin partai, Mak Rini tutup mata bakal melaju sebagai Calon Bupati periode 2024-2029 mendatang.

    “Insya Allah saya maju lagi. Tidak ada alasan untuk tidak maju lagi,” ucap Rini Syarifah.

    Kini patut dinanti apakah keduanya bisa terpilih kembali. Atau justru tergeser oleh pendatang baru.

    Pilbup dan Pilwali 2024 juga dipastikan bakal berjalan lebih menarik. Namun hingga kurang 8 bulan belum ada nama-nama baru yang muncul dan dijagokan maju bersaing dengan petahana. [owi/beq]

  • Pemkab Mojokerto Segera Salurkan Dana Hibah Tahap Dua Pilkada Serentak 2024

    Pemkab Mojokerto Segera Salurkan Dana Hibah Tahap Dua Pilkada Serentak 2024

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto akan segera menyalurkan dana hibah tahap dua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sebesar Rp 44,7 milyar. Namun hingga saat ini, Pemkab Mojokerto masih menunggu pengajuan dari lembaga terkait.

    Hal tersebut disampaikan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto Djoko Supangkat. Kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp82 miliar tersebut dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto.

    “KPU mendapat alokasi sebesar Rp62 miliar dan Bawaslu Rp20 miliar. Mekanisme penyalurannya dilakukan dua tahap, 40 persen di tahun 2023 lalu dan 60 persen tahun ini. Tahun lalu kita salurkan Rp 32,8 miliar (Rp24,8 miliar KPU dan Rp8 miliar Bawaslu), tahun ini kita siapkan Rp44,7 miliar,” ungkapnya, Selasa (25/3/2024).

    Masih kata Djoko, anggaran sebesar Rp44,7 miliar tersebut dengan rincian; Rp32,7 miliar untuk KPU dan Rp12 miliar untuk Bawaslu. Djoko menjelaskan, jika anggaran sebesar Rp44,7 miliar tersebut sudah siap disalurkan dan ditargetkan penyaluran tahap dua pada awal April depan.

    “Kami targetkan penyaluran untuk dana hibah tahap dua ini dilakukan bulan depan. Saat ini, kami masih menunggu pengajuan dari lembaga terkait (KPU dan Bawaslu),” tegasnya.

    Sebelumnya, pada 2023 lalu Pemkab Mojokerto sudah menyalurkan anggaran Pilkada serentak 2024 tahap pertama kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Mojokerto sebesar Rp32,8 miliar. Masing-masing Rp 24,8 miliar untuk KPU dan Rp 8 miliar untuk Bawaslu.

    Penyaluran alokasi tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Nomor 24 Januari 2023 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

    Dana hibah akan dicairkan secara bertahap. Pada tahap pertama, minimal 40 persen dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan dicairkan dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD. Pencairan dana hibah paling sedikit 60 persen dari nilai NPHD paling lama lima bulan sebelum hari pemungutan suara. [tin/ian]

  • KH Nur Cholis Misbah: Munculnya Tokoh Menawarkan Diri di Pilkada 2024 Perlu Diapresiasi 

    KH Nur Cholis Misbah: Munculnya Tokoh Menawarkan Diri di Pilkada 2024 Perlu Diapresiasi 

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tokoh ulama Sidoarjo menyebut sosok H. Usman yang kini duduk sebagai Ketua DPRD Kab. Sidoarjo, di bursa bakal calon bupati Sidoarjo selain H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dan H. Subandi patut diperhitungkan dan diapresiasi oleh warga Sidoarjo.

    Hal itu ditegaskan KH Nur Cholis Misbah disela kegiatannya bersama Baznas RI dan PT Unilever di Pondok Pesantren Modern Al Amanah Junwangi, Krian Selasa (26/3/2024).

    Pendiri Ponpes Modern Al Amanah itu mengatakan, partai besar secara politik yang berpengaruh di Sidoarjo adalah PKB. Menurutnya, PKB sendiri sampai dengan saat ini belum memberikan tanda siapa yang akan diusung di Pilkada 2024.

    Sosok-sosok politisi yang saat ini namanya berhembus di masyarakat yang disebut sebagai bakal calon yang mengikuti kontestasi Pilkada juga patut diperhitungkan seperti, H. Usman, H. Subandi dan Gus Muhdlor.

    “Dari suara-suara arus bawah muncul tiga nama yakni, H. Usman, Abah Subandi dan Gus Muhdlor. Semoga dari nama-nama dan tawaran itu masyarakat bisa mengapresiasi,” jelasnya.

    Menurut alumni Pondok Pesantren Al Hikmah Purwoasri Kediri itu, sosok politisi yang mau menawarkan dirinya sebagai calon dari kontestasi Pilkada patut diapresiasi.

    Tokoh ulama itu juga menyebut sebagai calon pemimpin harus bisa diajak berdiskusi. “Ya paling tidak  bisa diajak berdiskusi untuk ke depan Sidoarjo ini seperti apa dan sebagainya,” ungkapnya mengakhiri. (isa/ian)

  • Tahapan Pilkada Kota Kediri 2024: Akhir Agustus Pendaftaran Calon

    Tahapan Pilkada Kota Kediri 2024: Akhir Agustus Pendaftaran Calon

    Kediri (beritajatim.com) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri bakal dihelat serentak dengan sejumlah daerah lain di Indonesia tahun ini. Berikut ini tahapan Pilkada Kota Kediri 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

    Partai politik (parpol) dan pasangan bakal calon wali Kota Kediri baik dari jalur parpol maupun perseorangan bisa melihatnya sebagai acuan. Seperti misalnya waktu pendaftaran calon pada akhir bulan Agustus nanti.

    Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupu mengatakan, tahapan Pilkada Kota Kediri 2024 berdasarkan pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

    Inilah tahapan Pilkada Kota Kediri 2024 mulai dari perencanaan hingga penetapan calon terpilih.

    1. Perencanaan Program dan Penganggaran (sampai dengan 26 Januari 2024)

    2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan (sampai dengan 18 November 2024)

    3. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penepatan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan (sampai dengan 18 November 2024)

    4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS ( 17 April 2024 – 5 November 2024)

    5. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (sesuai jadwal yang ditetaplan oleh Bawaslu).

    6. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan (27 Februari 2024 – 16 November 2024).

    7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (24 April 2024 – 31 Mei 2024).

    8. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih ( 31 Mei 2024 – 23 September 2024).

    9. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (5 Mei 2024 – 19 Agustus 2024).

    10. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon (24 Agustus 2024 – 28 Agustus 2024).

    11. Pendaftaran Pasangan Calon (27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024).

    12. Penelitian Persyaratan Calon (27 Agustus 2024 – 21 September 2024).

    13. Penetapan Pasangan Calon (22 September 2024)

    14. Pelaksanaan Kampanye (25 September 2024 – 23 November 2024)

    15. Pemungutan Suara (27 November 2024).

    16. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perhitungan Suara (27 November 2024 – 16 Desember 2024).

    17. Penetapan Calon Terpilih.

    Penetapan calon dengan syarat tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan.

    Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.

    Terdapat pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan.

    Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. [nm/beq]

  • Golkar Punya 5 Opsi Koalisi Pilkada Jember

    Golkar Punya 5 Opsi Koalisi Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, baru akan dilangsungkan pada November 2024. Namun Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jember sudah memiliki lima opsi koalisi.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jember Nurdiansyah Rachman mengatakan, pihaknya mengusulkan nama sang ketua Karimullah Dahrujiadi untuk mendapatkan rekomendasi calon bupati dari Dewan Pimpinan Pusat partai tersebut.

    Pengajuan nama Karimullah tak lepas dari keberhasilannya mendongkrak kursi Golkar di DPRD Jember dari dua perwakilan menjadi enam perwakilan pada pemilu kali ini. “Kami sudah melayangkan surat resmi kepada DPP Partai Golkar hari ini, Senin (25/3/2024). Surat itu dilengkapi simulasi opsi koalisi yang bisa ditempuh Partai Golkar,” kata Nurdiansyah.

    Koalisi harus dilakukan, karena kursi Golkar di DPRD Jember tak mencukupi untuk mencalonkan pasangan bupati dan wakil bupati secara mandiri. Dibutuhkan minimal 10 kursi untuk pencalonan mandiri. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, hanya Gerindra yang punya 10 kursi di Jalan Kalimantan 86.

    Opsi pertama koalisi adalah melanjutkan koalisi pemilihan presiden bersama Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat yang berarti ada 17 kursi DPRD Jember. Opsi berikutnya adalah koalisi PDI Perjuangan – Golkar yang menguasai 14 kursi.

    Koalisi Gerindra – Golkar yang memiliki 16 kursi juga masuk pertimbangan. Ada pula opsi koalisi gemuk bersama Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional yang setara dengan 24 kursi DPRD Jember. Alternatif koalisi lainnya adalah Golkar – Partai Nasional Demokrat yang berkekuatan 12 kursi.

    “Sejauh ini kami sudah berkomunikasi dengan sejumlaj pihak, antara lain Bupati Jember Hendy Siswanto, politisi Gerindra Muhammad Fawait, mantan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nanang Handoko Prasetyo, mantan bupati Faida, dan berapa tokoh ulama di Jember,” kata Nurdiansyah.

    Nurdiansyah berharap nantinya rekomendasi resmi partai didasarkan empat hal. “Survei (elektabilitas kandidat), kaderisasi parpol, konsensus elit internal parpol, dan kemampuan finansial,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi sebelumnya mengatakan, kesuksesan saat pemilihan presiden dan pemilihan legislatif memotivasi para kader untuk berpartisipasi dan mengambil langkah strategis saat pilkada.

    “Bagaimana caranya sukses pilkada juga bisa kita raih demi kebaikan kesejahteraan masyarakat Jember,” kata Karimullah.

    DPD Partai Golkar Jember akan menengaskan kepada enam caleg terpilih agar bekerja keras memanfaatkan momen Ramadan untuk menyapa konstituen. “Dalam penyapaan itu saya meyakini ada aspirasi dan nformasi yang bisa ditangkap para caleg terpilih,” kata Karimullah. [wir]

  • Usai PKB, Eri Cahyadi Safari Politik ke Gerindra dan Golkar

    Usai PKB, Eri Cahyadi Safari Politik ke Gerindra dan Golkar

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, akan melakukan safari politik ke Partai Gerindra dan Partai Golkar usai dari PKB. Safari ini dilakukan untuk silaturahmi sekaligus menjalin komunikasi politik terkait Pilwali Surabaya 2024. 

    “Pertama PKB, lalu nanti awal bulan Mas Eri akan ke Gerindra lalu Golkar setelah itu partai-partai lainnya. Mungkin sebelum Lebaran akan tuntas,” ujar sumber beritajatim.com, Senin (25/3/2024).

    Sebelumnya, Eri Cahyadi saat disinggung koalisi besar pada Pilwali 2024 usai silaturahmi ke DPC PKB Surabaya pada Rabu (20/3/2024) mengatakan hubungan dia dengan ketua partai di Surabaya terbangun dengan baik.

    “Di Surabaya ini semua ketua partai luar biasa, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga pemkot berjalan tidak hanya wali kota sendiri, tapi peran ketua partai berkolaborasi memberikan satu kekuatan di APBD,” ujar Eri.

    “Buktinya kuat, stunting turun, pengangguran, kemiskinan. Pilkada jangan sampai merusak ketua partai, tujuannya satu untuk ummat. Dalam pertemuan partai itu, PKB memberikan masukan disambut ketua partai lainnya juga,” tambah Eri.

    Eri menegaskan bahwa membangun Surabaya bukan karena kekuatan atau sebuah jabatan. Menurut dia, hal sudah kberakhir ketika pileg selesai.

    “Kita menyatukan kekuatan lagi untuk ummat. Ke depan terkait pilkada kita lihat ke depannya,” kata dia. [asg/beq] 

  • Golkar: Kami Seksi di Mata Partai Lain dalam Pilkada Jember

    Golkar: Kami Seksi di Mata Partai Lain dalam Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Golongan Karya tak menutup kemungkinan menjalin koalisi di luar Koalisi Indonesia Maju dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini. Koalisi Indonesia Maju adalah koalisi partai pengusung Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden.

    “Ada beberapa keinginan kuat adanya kelinieran antara pilpres dan pilkada. Tapi berdasarkan pendapat yang kami terima, itu bisa. Tapi dibuka ruang juga komunikasi dengan partai-partai lain yang tidak linier,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember Karimullah Dahrujiadi, Minggu (24/3/2024).

    Menurut Karimullah, koalisi pilkada disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. “Setiap daerah tidak sama pola pendekatan dan kondisi dinamika politiknya,” katanya.

    Karimullah meyakini Golkar akan membuat partai lain tertarik untuk berkoalisi. “Saya meyakini Golkar di posisi partai tengah, hari ini insyaallah seksi. Banyak yang berharap Golkar menjadi partner,” katanya.

    DPD Partai Golkar Jember sendiri masih akan menjaring nama-nama yang layak dicalonkan dan mengkomunikasikannya. “Kami akan mengusulkan dan laporkan ke DPD Partai Golkar Jawa Timur. Nanti ditindaklanjuti ke DPP Golkar. Seluruh keputusan DPP, Golkar Jember akan patuh,” kata Karimullah.

    Karimullah ingin mendengarkan suara arus bawah, termasuk kemungkinan mengusung kader Golkar sendiri dalam pemilihan kepala daerah Jember. “Selama ada kader terbaik dari internal partai, harus kami dorong. Bisa saja Pak Jarwo (calon legislator terpilih), bisa saja Mas Dima Ahyar (Wakil Ketua DPD Golkar Jember), bisa Cak Nung (Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Jember Nurdiansyah Rahman),” katanya. [wir]

  • Ketua Golkar Jember Tidak Tutup Kemungkinan Foto Bareng Dewi Persik

    Ketua Golkar Jember Tidak Tutup Kemungkinan Foto Bareng Dewi Persik

    Jember (beritajatim.com) – Beberapa waktu lalu sempat beredar foto Karimullah Dahrujiadi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, Jawa Timur, bersama Nanang Handono Prasetyo yang muncul di media massa sebagai salah satu kandidat bupati.

    Karimullah membenarkan adanya pertemuan dengan pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu. “Ini bagian dari safari Ramadan dan komunikasi politik. Tidak menutup kemungkinan saya bisa foto bareng dengan Dewi Persik, sama Anang Hermansyah, sama Bupati Pak Hendy Siswanto. Saya pikir sah-sah saja,” katanya, Minggu (24/3/2024).

    Sebelumnya Nanang juga menemui Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jember Madini Farouq. Namun belum ada kesepakatan apapun soal pilkada. PPP masih akan menjalankan prosedur penjaringan calon.

    Sebagaimana PPP, Golkar segera menjaring nama-nama calon bupati dan wakil bupati untuk menyambut pemilihan kepala daerah Jember tahun ini. Karimullah ingin Golkar Jember melengkapi trisukses dengan kesuksesan memenangi pilkada setelah memenangi pemilihan presiden dan meningkatkan kursi DPRD Jember hingga dua ratus persen.

    Karimullah mengatakan, enam kursi di parlemen mendongkrak motivasi partai itu untuk mewarnai pemilihan kepala daerah. “Paling tidak Partai Golkar harus jadi pengusung dan pendukung calon bupati dan wakil bupati. Tidak menjadi penonton,” katanya.

    Menjaring kriteria dan nama kandidat yang diinginkan konstituen dan kader, DPD Partai Golkar Jember memanfaatkan momentum tasyakuran makan sate dan gule kambing saat berbuka puasa bersama di setiap daerah pemilihan. “Saya punya nazar akan menyembelih kambing sesuai perolehan kursi Golkar di DPRD Jember,” kata Karimullah.

    Karimullah ingin mendengarkan suara arus bawah, termasuk kemungkinan mengusung kader Golkar sendiri dalam pemilihan kepala daerah Jember. “Selama ada kader terbaik dari internal partai, harus kami dorong. Bisa saja Pak Jarwo (calon legislator terpilih), bisa saja Mas Dima Ahyar (Wakil Ketua DPD Golkar Jember), bisa Cak Nung (Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Jember Nurdiansyah Rahman),” katanya.

    Karimullah akan berkomunikasi dengan partai lain. “Komunikasi dengan para tokoh calon bupati dan wakil bupati kami lakukan juga,” katanya.

    DPD Partai Golkar Jember akan menjaring nama-nama yang layak dicalonkan dan mengkomunikasikannya. “Kami akan mengusulkan dan laporkan ke DPD Partai Golkar Jawa Timur. Nanti ditindaklanjuti ke DPP Golkar. Seluruh keputusan DPP, Golkar Jember akan patuh,” kata Karimullah.

    Namun Karimullah percaya, DPP akan menghargai aspirasi dari bawah. “Saya pikir Golkar berharap trisukses pilkada jadi target,” katanya. [wir]

  • Pilkada 2024 Kian Dekat, PDIP Jombang Bangun Komunikasi Politik dengan Parpol Lain

    Pilkada 2024 Kian Dekat, PDIP Jombang Bangun Komunikasi Politik dengan Parpol Lain

    Jombang (beritajatim.com) – Pilkada serentak digelar pada 27 November 2024. Untuk itu, PDIP Jombang mulai melakukan komunikasi politik dengan parpol (partai politik) lain guna mengusung calon dalam momen lima tahunan itu.

    Sedianya, PDIP Jombang bisa mengusung calon secara mandiri. Karena parpol berlambang banteng bulat ini mendapatkan 10 kursi pada Pileg (Pemilu Legislatif) 14 Februari 2024. Jumlah yang sama dengan Pemilu 2019.

    “Memang kita bisa mengusung calon sendiri. Karena kita mendapatkan 10 kursi di DPRD Jombang. Namun demikian, komunikasi dengan parpol lain tetap kita lakukan. Tujuannya, melakukan penjajakan koalisi untuk Pilkada nanti,” ujar Sekretaris DPC PDIP Jombang Donny Anggun saat mnghadiri buka bersama dengan istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, Sabtu (23/3/2024).

    Apakah koalisi di Pilkada Jombang sama dengan Pilpres? Donny menegaskan bahwa hal tersebut tidak harus. Namun PDIP di daerah memiliki kelonggaran dalam membangun koalisi. “Tidak harus sama dengan koalisi Pilpres,” kata Donny tanpa mau menyebut siapa figur yang akan diusung.

    Hal senada diungkapkan oleh DPC PDIP Jombang Sadarestuwati. Selain melakukan komunikasi politik, pihaknya juga sedang melakukan survei untuk bisa mendapatkan figur yang akan diusung dalam pemilihan Bupati Jombang 2024.

    “Kalau ada kader terbaik dari internal partai, tentu kami akan mengusungnya. Karena dengan perolehan 10 kursi, PDIP bisa mengusung calon secara mandiri. Namun komunikasi politik dengan partai lain tetap kita lakukan. Karena koalisi juga penting,” ujar Mbak Estu, panggilan akrab Sadarestuwati ketika ditemui terpisah.

    Anggota DPR RI ini menambahkan bahwa koalisi dengan parpol lain masih sangat mungkin dilakukan. Karena saat ini dinamika politik di Kabupaten Jombang masih cair. Sehingga semuanya serba mungkin terjadi. “Target kita menang di Pilkada Jombang 2024,” pungkasnya. [suf]