Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Partai Gelora Dukung Fawait – Anang Hermansyah dalam Pilkada Jember

    Partai Gelora Dukung Fawait – Anang Hermansyah dalam Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi mendukung pasangan politisi Partai Gerindra Muhammad Fawait dan artis Anang Hermansyah, dalam pemilihan kepala daerah, November 2024.

    Dukungan itu dideklarasikan di Ketua DPD Partai Gelora Jember Tulus Mardiyono, di Kafe Sensasi, Kabupaten Jember, Minggu (31/3/2024) malam. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Jember Rio Christiawan yang lebih dulu resmi mendukung Fawait – Anang juga hadir.

    Tulus menyadari, Gelora tidak memiliki wakil di DPRD Jember. “Kami belajar dalam pemilu kemarin. Tapi kami ingin mengambil peran politik. Pilkada ini harus kita gelorakan. Calon yang didukung Gelora harus memimpin Jember,” katanya dalam pidato sambutan.

    Dukungan untuk Fawait dan Anang bukannya tanpa alasan. “Kira ingin Jember maju dengan cepat. Dengan potensi Jember yang luar biasa ini, harapan kita Jember bisa melebihi kabupaten sekitarnya. Tapi Jember masih jauh. Maka syarat mutlaknya: kita harus mengubah diri,” kata Tulus.

    Menurut Tulus, diperlukan pemimpin-pemimpin muda untuk Jember agar pemerintahan berjalan lebih agresif. “Gus Fawait ini sosok anak muda yang memiliki jiwa sosial tinggi. Adabnya sangat tinggi, dan ini sangat dibutuhkan untuk Jember ke depan. Obyek pembangunan kita ini adalah pembinaan generasi yang akan bergelombang menumbuhkan Jember maju dengan pesat,” katanya.

    Tulus mengaku sudah mengenal Fawait sejak 2019. “Saat itu Bang Fachri Hamzah (Wakil Ketua Umum Gelora) datang ke Jember disambut Gus Fawait. Saat itu kepala daerah tidak menyambut. Yang menyambut Gus Fawait dan dibawa ke Pondok Pesantren Alqodiri,” katanya.

    Sementara itu sosok Anang, menurut Tulus, dibutuhkan untuk memberikan perhatian terhadap sektor kesenian dan kebudayaan di Jember. “Generasi muda belum dibina secara intensif, sehingga potensi ini sangat eman. Kalau generasi muda dibina terus, potensi itu akan muncul dengan sendirinya menjadi gelombang besar sehingga Jember sangat disegani kabupaten lain,” katanya.

    Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Jember sudah lebih dulu mendeklarasikan dukungan untuk Fawait – Anang, di Hotel Aston, Sabtu (23/3/2024). “Keduanya adalah sosok yang mampu karena sudah punya modal sosial. Keduanya juga putra asli daerah Jember yang selama ini sudah kita ketahui kapasitas masing-masing,” kata Ketua DPC Partai Garuda Jember Rio Christiawan saat itu. [wir]

  • Dikeroyok Kritik Koalisi Partai Pendukung Sendiri, Bupati Jember: Fenomena Istimewa

    Dikeroyok Kritik Koalisi Partai Pendukung Sendiri, Bupati Jember: Fenomena Istimewa

    Jember (beritajatim.com) – Tanda-tanda pecah kongsi antara Bupati Hendy Siswanto dengan koalisi partai pendukungnya di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, terlihat dalam sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Enam legislator Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang jadi pengusung saat Pilkada 2020 menginterupsi jalannya sidang dan menghujani Hendy dengan kritik pedas. Wakil Ketua DPRD Jember dari Partai Nasdem, Dedy Dwi Setiawan, yang memimpin sidang pun membuka ruang sebebasnya kepada rekan-rekannya.

    Menanggapi itu, Hendy tak terlalu risau. “Ini fenomena istimewa. Sebuah kemajuan yang bagus buat teman-teman Dewan. Apalagi kan barusan (setelah pemilu), ada konstalasi politik yang berubah dari perolehan kursinya,” katanya.

    “Kalau mengomentari, berarti mereka cinta dengan saya. Begitu dikomentari semakin pedas, semakin emas cinta itu,” kata Hendy.

    Hendy melihat ada perubahan semangat yang patut dihargai. “Artinya ke depan, kawan-kawan Dewan akan lebih rigid dalam melihat kegiataan-kegiatan kami. Saya mengapresiasi. Ini bagus semua. Tidak ada satu pun usulan yang tidak bagus,” katanya.

    Hendy menilai semua kritik itu masukan. “Setiap koreksi adalah sebuah perbaikan. Setiap koreksi adalah penyempurnaan. Tidak ada yang sempurna dari yang kami lakukan,” katanya.

    Hendy sudah memaparkan 94 capaian prestasi sepanjang tahun lalu dalam nota pengantar LKPJ. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa kinerja Pemkab Jember diapresiasi pihak lain dan ada hasilnya. “Kami harus tunjukkan bahwa ini hasilnya,” katanya.

    Hendy tidak merasa cemas bakal ditinggalkan oleh koalisi partai pendukungnya saat Pilkada 2020 jelang pemilihan serupa pada November 2024. “Justru saya mau ambil (dukungan) semuanya. Seluruh partai harus mendukung bupati,” katanya.

    “Dari dulu saya serius terus dengan partai-partai. Dari DPC (Dewan Pimpinan Cabang), DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Jawa Timur, sampai Pusat kami serius,” kata Hendy. [wir]

  • Puji Dulu, Sentil Kemudian: Gaya Nasdem Jember Hadapi Bupati Hendy

    Puji Dulu, Sentil Kemudian: Gaya Nasdem Jember Hadapi Bupati Hendy

    Jember (beritajatim.com) – Puji dulu, sentil kemudian. Demikian gaya Partai Nasional Demokrat saat menghadapi Bupati Hendy Siswanto, dalam sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    David Handoko Seto, legislator Nasdem, menginterupsi jalannya paripurna saat hendak diakhiri. Tepuk tangan terdengar, saat dia memuji capaian 94 penghargaan yang dipaparkan Bupati Hendy dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023. “LKPJ 2023 ini adalah yang terpanjang dan memunculkan semua prestasi,” katanya.

    Namun David tak selesai sampai di sana. Dia mengingatkan perlunya evaluasi terhadap slogan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi yang selalu didengungkan Hendy. “Faktanya, semua partai pengusung tidak pernah dilibatkan pada penetapan program-program strategis Pemkab Jember, termasuk penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” katanya.

    Nasdem adalah satu dari lima partai pengusung pasangan Hendy Siswanto – Muhammad Balya Firjaun Barlaman dalam Pilkada 2020.

    Menurut Davi, ada beberapa persoalan yang muncul pada masa pemerintahan Hendy yang bisa menghambat pembangunan. Salah satunya adalah pengangkatan 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi fingsional pengadaan barang dan jasa yang dinilainya sangat terlambat. Sementara pelaksanaan pemilihan kepala daerah tinggal beberapa bulan lagi.

    David juga mempertanyakan perlindungan Pemkab Jember terhadap varietas baru kopi robusta Milo Pace yang rusak karena pembabatan. “Hari ini kita kehilangan satu varietas yang baru saja diresmikan beberapa bulan lalu oleh bupati sendiri. Tapi saya melihat Pemkab Jember tidak berbuat apa-apa dalam hal ini,” katanya.

    Pembentukan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) oleh Pemkab Jember mengundang kritikan dari David. “Yang ditunjuk sebagai Ketua Forum CSR adalah salah satu direktur badan usaha milik daerah. Apakah ini dibenarkan atau tidak oleh regulasi?” katanya.

    “Selama bupati menjabat, belum pernah ada laporan CSR yang disampaikan dalam forum sidang paripurna: dari mana CSR itu berasal, perusahaan mana saja yang memberikan CSR, dan ke mana saja CSR itu didistribusikan,” kata David.

    David mengingatkan sebagian besar konstituen Bupati Hendy dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman juga konstituen anggota DPRD Jember. “Anehnya, kamus usulan Pokir (Pokok Pikiran) 2024 yang sudah menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan untuk membangun Jember, kurang menyentuh kepentingan langsung masyarakat,” katanya.

    David menyebut, dari ratusan usulan Pokir, tak ada satu pun yang dikhususkan untuk penanganan bencana sebagaimana diusulkan DPRD Jember. Padahal Jember adalah daerah yang berpotensi mengalami bencana rutin.

    “Relawan bencana di Jember adalah yang terbanyak di Jawa Timur. Tapi ketika kami di DPRD Jember tidak bisa membawa aspirasi teman-teman relawan dalam APBD yang dituangkan ke dalam pokir, maka kami pastikan, sekuat apapun BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tidak akan mampu menangani bencana di Jember dengan cepat,” kata David.

    Tidak masuknya pembiayaan untuk sektor seni budaya melalui Pokir juga mendapat sorotan dari David. “Percuma kita melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), kalau kemudian aspirasi masyarakat yang dilaksanakan itu hanya yang bersifat fisik. Tidak ada pemberdayaan sama sekali,” katanya.

    “Kami berharap semua OPD, terutama OPD teknis dan pelaksana, yang melaksanakan kegiatan aspirasi melalui jalur Pokir tidak mengakali regulasi. Sesungguhnya Pokir itu murni hibah dan di situ ada pemberdayaan masyarakat seperti swakelola. Faktanya kami selalu dibenturkan dengan urusan pelaksana,” kata David.

    Kritik David ini ditimpali Budi Wicaksono, Ketua Komisi C dan juga legislator Partai Nasdem. Dia mengingatkan Bupati Hendy soal keluhan dari para guru ngaji yang belum menerima insentif. “Tolong Bupati membantu pemerataannya. Bupati pada saat kegiatan Jember Bershodaqoh juga minta data kepada kepala desa, mana guru ngaji yang belum memperoleh insentif dan yang sudah mendapatkan,” katanya.

    Sebagai ketua komisi yang membidangi pembangunan infrastruktur, Budi mengakui keberhasilan pembangunan jalan yang dilakukan selama pemerintahan Bupati Hendy. “Namun masih ada warga yang menutup lubang jalan sendiri dengan urunan. Di salah satu desa, ada warga yang urunan Rp 100 ribuan per rumah,” katanya. [wir]

  • Gerindra Ingatkan Bupati Hendy Tak Gunakan Bansos dan Jadi Artis Tiktok Jelang Pilkada Jember

    Gerindra Ingatkan Bupati Hendy Tak Gunakan Bansos dan Jadi Artis Tiktok Jelang Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengingatkan Bupati Hendy Siswanto agar mengurangi intensitas berinteraksi lewat Tiktok dan menghindari penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Legislator Gerindra Siswono mengingatkan peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi soal penggunaan dana bansos. “Jangan pernah memaksa penyampaian bansos sebelum pilkada,” katanya, saat menginterupsi sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Ada kekhawatiran pemberian bansos menjelang pilkada bisa memunculkan persoalan hukum di kemudian hari. “Kami tidak ingin setelah pilkada ada celah hukum bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memaksa pendistribusian bansos,” kata Siswono.

    Siswono mendesak Bupati Hendy untuk berfokus pada pemenuhan janji-janji politik yang disampaikan pada saat kampanye dulu. “Mohon maaf, hentikan kegiatan jadi artis di Tiktok, Pak Bupati. Justru itu mengabaikan kepentingan masyarakat banyak pada saat program-program tidak mampu direalisasikan,” katanya.

    “Bagaimana pun, Bupati adalah bagian dari kami, Partai Gerindra. Kami tidak ada tendensi apa-apa. Tapi ini riil berdasarkan fakta, ketika realisasi sembilan program sama sekali tidak tersentuh,” kata Siswono.

    Siswono mengingatkan janji-janji politik yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2021 – 2026. Ada sembilan program ‘Wes Wayahe’ (Sudah Saatnya) yang menjadi andalan Hendy selama masa kampanye pemilihan kepala daerah.

    Salah satunya adalah Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantap. Program unggulan ini mencakup Jember Outer Ring Road (JORR), transportasi interkonektivitas wilayah, pembangunan dermaga dan peningkatan kelas bandara, optimalisasi JSG (Jember Sport Garden), lingkungan hidup lestari, dan pengelolaan persampahan.

    “Yang paling tragis adalah program pembangunan dermaga dan peningkatan bandara. Jujur, kami sebagai partai pengusung sampai hari ini tidak melihat fakta (perbaikan) itu. Justru kondisi bandara sangat memprihatinkan. Padahal bandara ini bisa memudahkan investor untuk datang ke Jember,” kata Siswono.

    Legislator Gerindra lainnya, Ardi Pujo Prabowo, tak kalah keras bersuara. “Kami ingin mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati, sembilan program unggulan yang dituangkan dalam RPJMD berbanding terbalik dengan 94 prestasi yang disampaikan dalam LKPJ 2023,” katanya.

    “Di sini saya mengingatkan program unggulan Wes Wayahe Jember Satu Data. Faktanya, ini belum berjalan dengan baik. Jember Media Center yang jadi rencana juga belum berjalan,” kata Ardi.

    Ardi menyebut ada beberapa program Wes Wayahe SDM Jember Unggul yang tidak dijalankan dan tidak sesuai dengan RPJMD. Berikutnya untuk pelaksanaan program Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantap, ia menyebut ada lima rencana program yang sampai saat ini belum terealisasi sebagaimana disampaikan Siswono.

    “Kami paham kemarin pada masa awal pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terjadi pandemi Covid. Tapi tentunya itu tidak mengurangi marwah pembahasan RPJMD dan itu bisa dilaksanakan,” kata Ardi.

    Ardi mengkritik pelaksanaan program Wes Wayahe Jember Permata Jawa, yang mencakup pembukaan Jember Creative Center, Pembukaan dan pengembangan desa wisata sebagai destinasi pariwisata dan even kebudayaan, pembangunan gedung seni budaya, promosi dan pemasaran budaya, seni dan pariwisata. “Sebagian sudah dilaksanakan, namun yang sebagian lagi masih menjadi program yang entah kapan bisa dilaksanakan,” katanya.

    Kritik Ardi juga ditujukan untuk pelaksanaan program Wes Wayahe Pesantren Berdaya. “Ini sangat memprihatinkan. Program wirausahawan pesantren, koperasi pesantren, festival inovasi dan kepeloporan santri belum sama sekali tersentuh,” katanya.

    “Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati dalam membenahi Jember ini betul-betul melaksanakan hasil olah pikir dan program unggulan yang sudah tertuang dalam RPJMD. Kami sadar tahun ini adalah tahun politik. Tapi tentunya langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan RPJMD yang kita tetapkan bersama,” kata Ardi.

    “Kami tidak ingin kita tidak bisa tidur nyaman dan bekerja maksimal karena program-program tidak bisa kita laksanakan. Jadi kami ingatkan kembali program-program yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama bisa dimaksimalkan,” kata Ardi. [wir]

  • Bupati Hendy Dihujani Kritik Pedas Partai Pengusung Saat Paripurna DPRD Jember

    Bupati Hendy Dihujani Kritik Pedas Partai Pengusung Saat Paripurna DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto dihujani kritik pedas oleh delapan anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menginterupsi sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 sesaat sebelum ditutup oleh Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Siswono, Ketua Komisi B dan legislator Partai Gerakan Indonesia Raya, mengawali interupsi tersebut. “Saya mencoba mengingatkan sebagai partai pengusung. Bupati menyampaikan pidato di tempat yang sama, pada 1 September 2020, terkait sembilan program unggulan yang pada hakikatnya adalah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang disahkan bersama DPRD,” katanya.

    Siswono menagih pelaksanaan janji Hendy yang mencakup pembangunan Jember Outer Ring Road (JORR), transportasi interkonektivitas wilayah, pembangunan dermaga dan peningkatan kelas bandara, optimalisasi JSG (Jember Sport Garden), lingkungan hidup lestari, dan pengelolaan persampahan.

    “Yang paling tragis adalah program pembangunan dermaga dan peningkatan bandara. Jujur, kami sebagai partai pengusung sampai hari ini tidak melihat fakta (perbaikan) itu. Justru kondisi bandara sangat memprihatinkan. Padahal bandara ini bisa memudahkan investor untuk datang ke Jember,” katanya.

    Siswono mendesak Bupati Hendy untuk berfokus pada pemenuhan janji-janji politik yang disampaikan pada saat kampanye dulu. “Mohon maaf, hentikan kegiatan jadi artis di Tiktok, Pak Bupati. Justru itu mengabaikan kepentingan masyarakat banyak pada saat program-program tidak mampu direalisasikan,” katanya.

    Siswono juga mengingatkan peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Jangan pernah memaksa penyampaian bansos sebelum pilkada,” katanya.

    Ada kekhawatiran pemberian bansos menjelang pilkada bisa memunculkan persoalan hukum di kemudian hari. “Kami tidak ingin setelah pilkada ada celah hukum bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memaksa pendistribusian bansos,” kata Siswono.

    “Bagaimana pun, Bupati adalah bagian dari kami, Partai Gerindra. Kami tidak ada tendensi apa-apa. Tapi ini riil berdasarkan fakta, ketika realisasi sembilan program sama sekali tidak tersentuh,” kata Siswono.

    David Handoko Seto, legislator Partai Nasional Demokrat yang juga mengusung Hendy saat pemilihan kepala daerah empat tahun lalu, sempat memuji capaian 94 penghargaan yang dipaparkan dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023.

    “LKPJ 2023 ini adalah yang terpanjang dan memunculkan semua prestasi. Namun demikian masih ada yang perlu dievaluasi,” kata David.

    David mengingatkan slogan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi yang selalu didengungkan Hendy. “Namun faktanya, semua partai pengusung tidak pernah dilibatkan pada penetapan program-program strategis Pemkab Jember, termasuk penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” katanya.

    Ada beberapa persoalan yang muncul pada masa pemerintahan Hendy yang menurut David bisa menghambat pembangunan. Salah satunya adalah pengangkatan 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi fingsional pengadaan barang dan jasa yang dinilainya sangat terlambat. Sementara pelaksanaan pemilihan kepala daerah tinggal beberapa bulan lagi.

    David juga mempertanyakan perlindungan Pemkab Jember terhadap varietas baru kopi robusta Milo Pace yang rusak karena pembabatan. “Hari ini kita kehilangan satu varietas yang baru saja diresmikan beberapa bulan lalu oleh bupati sendiri. Tapi saya melihat Pemkab Jember tidak berbuat apa-apa dalam hal ini,” katanya.

    Pembentukan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) oleh Pemkab Jember mengundang kritikan dari David. “Yang ditunjuk sebagai Ketua Forum CSR adalah salah satu direktur badan usaha milik daerah. Apakah ini dibenarkan atau tidak oleh regulasi?” katanya.

    “Selama bupati menjabat, belum pernah ada laporan CSR yang disampaikan dalam forum sidang paripurna: dari mana CSR itu berasal, perusahaan mana saja yang memberikan CSR, dan ke mana saja CSR itu didistribusikan,” kata David.

    David mengingatkan sebagian besar konstituen Bupati Hendy dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman juga konstituen anggota DPRD Jember. “Anehnya, kamus usulan Pokir (Pokok Pikiran) 2024 yang sudah menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan untuk membangun Jember, kurang menyentuh kepentingan langsung masyarakat,” katanya.

    David menyebut, dari ratusan usulan Pokir, tak ada satu pun yang dikhususkan untuk penanganan bencana sebagaimana diusulkan DPRD Jember. Padahal Jember adalah daerah yang berpotensi mengalami bencana rutin.

    “Relawan bencana di Jember adalah yang terbanyak di Jawa Timur. Tapi ketika kami di DPRD Jember tidak bisa membawa aspirasi teman-teman relawan dalam APBD yang dituangkan ke dalam pokir, maka kami pastikan, sekuat apapun BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tidak akan mampu menangani bencana di Jember dengan cepat,” kata David.

    Tidak masuknya pembiayaan untuk sektor seni budaya melalui Pokir juga mendapat sorotan dari David. “Percuma kita melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), kalau kemudian aspirasi masyarakat yang dilaksanakan itu hanya yang bersifat fisik. Tidak ada pemberdayaan sama sekali,” katanya.

    “Kami berharap semua OPD, terutama OPD teknis dan pelaksana, yang melaksanakan kegiatan aspirasi melalui jalur Pokir tidak mengakali regulasi. Sesungguhnya Pokir itu murni hibah dan di situ ada pemberdayaan masyarakat seperti swakelola. Faktanya kami selalu dibenturkan dengan urusan pelaksana,” kata David.

    Tak kalah keras adalah interupsi dari Nurhasan dari Partai Keadilan Sejahtera, yang juga mengusung Hendy saat pilkada lalu. “Saya bangga dengan 94 prestasi yang diraih Pemkab Jember. Tapi dari 94 prestasi itu, tidak ada satu pun yang terkait peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia),” katanya.

    Nurhasan menyoroti tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. “Ada 147 kasus pada 2023. Ini sangat luar biasa besar. Anggap saja rata-rata ada 12 kasus per bulan,” katanya.

    Angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan ini, menurut Nurhasan, menopang IPM. “Pemerintah pusat menilainya bukan dari prestasi-prestasi. Walau pun sarat prestasi, tapi kalau IPM kita tidak meningkat sebagaimana komitmen yang ditetapkan pemerintah pusat, ya percuma,” katanya.

    Nurhasan berharap indikator IPM bisa dipenuhi Pemkab Jember. “Baik itu gini ratio, bagaimana masa belajar anak, usia penduduk Jember, angka kematian ibu dan anak, ini adalah poin-poin penilaian IPM. Tolong jangan dilupakan. Penilaian keberhasilan kabupaten, kota, dan provinsi bukan ditentukan oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Tapi ada faktor-faktor yang harus jadi perhatian serius, yakni IPM,” katanya.

    Nurhasan juga menyampaikan salam dari para kader posyandu untuk Bupati Hendy. “Kalau honor RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) sudah meningkat dari Rp 100 ribu menjadi Rp 300 ribu, kader posyandu sebagai gawang pencegahan kematian ibu dan bayi, honornya masih tetap Rp 100 ribu sampai hari ini. Saya berharap Pemkab Jember memperhatikan nasib mereka. Minimal honornya disamakan dengan RT dan RW,” katanya.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo tak ketinggalan menginterupsi jalannya sidang untuk mengingatkan pelaksanaan rekomendasi LKPJ tahun-tahun sebelumnya dari DPRD Jember. Ia mencontohkan angka pengangguran.

    “Saya sebagai warga Jember merasa malu, karena ini pernah dideklarasikan dalam pembahasan APBD 2023, bahwa untuk menekan pengangguran pasca pandemi Covid, ada program Jember Berteman. Ini mendapat apresiasi luar biasa. Tapi ternyata pada 2023 sama sekali tidak terlaksana,” kata Edi.

    Edi juga menyentil integrasi penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data penerima bantuan dari Dinas Sosial. tahun lalu. “Ini seharusnya terintegrasi dengan Dinas Sosial. Tapi masih orang yang sudah meninggal tiga atau empat tahun lalu masuk dalam daftar penerima bantuan,” katanya.

    Edi mengkritik tidak adanya ruang bagi fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar LKPJ Bupati. Menurut jadwal, setelah pembacaan nota pengantar, pembahasan LKPJ yang berujung rekomendasi DPRD Jember akan dilakukan dua panitia khusus yang masing-masing beranggotakan 12 orang.

    Edi ingin DPRD Jember mengundang seluruh pemangku kepentingan lintas sektor untuk dimintai pendapat soal pelaksanaan pembangunan setahun kemarin. “Saya berharap dokumen LKPJ 2023 bisa diberikan kepada stakeholder yang diundang. Harapan kami pembahasan tahun ini lebih baik,” katanya.

    Sementara itu, Holil Asyari dari Partai Golkar melihat 94 prestasi Pemkab Jember seakan-akan istimewa. “Tapi kalau memang Jember betul-betul mendapatkan penghargaan yang hebat dari pusat, kenapa kok terjadi penurunan dana transfer dari pusat, sehingga APBD Jember dari tahun ke tahun menurun?” katanya.

    Penurunan dana transfer dari pusat ini, menurut Holil, perlu dikupas lebih jauh dibandingkan sederet penghargaan yang diperoleh Pemkab Jember. “Penghargaan itu sepertinya wah, tapi sebenarnya APBD Jember masih kurang dirasakan masyarakat. Maka perlun kita evaluasi,” katanya.

    Budi Wicaksono, Ketua Komisi C dan legislator Partai Nasdem, mengingatkan Bupati Hendy soal keluhan dari para guru ngaji yang belum menerima insentif. “Tolong Bupati membantu pemerataannya. Bupati pada saat kegiatan Jember Bershodaqoh juga minta data kepada kepala desa, mana guru ngaji yang belum memperoleh insentif dan yang sudah mendapatkan,” katanya.

    Sebagai ketua komisi yang membidangi pembangunan infrastruktur, Budi mengakui pembangunan jalan yang dilakukan selama pemerintahan Bupati Hendy. “Namun masih ada warga yang menutup lubang jalan sendiri dengan urunan. Di salah satu desa, ada warga yang urunan Rp 100 ribuan per rumah,” katanya.

    Kritik semakin keras saat Ardi Pujo Prabowo, legislator Gerindra, bersuara. “Kami ingin mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati, sembilan program unggulan yang dituangkan dalam RPJMD berbanding terbalik dengan 94 prestasi yang disampaikan dalam LKPJ 2023,” katanya.

    “Di sini saya mengingatkan program unggulan Wes Wayahe Jember Satu Data. Faktanya, ini belum berjalan dengan baik. Jember Media Center yang jadi rencana juga belum berjalan,” kata Ardi.

    Ardi menyebut ada beberapa program Wes Wayahe SDM Jember Unggul yang tidak dijalankan dan tidak sesuai dengan RPJMD. Berikutnya untuk pelaksanaan program Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantap, ia menyebut ada lima rencana program yang sampai saat ini belum terealisasi sebagaimana disampaikan Siswono.

    “Kami paham kemarin pada masa awal pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terjadi pandemi Covid. Tapi tentunya itu tidak mengurangi marwah pembahasan RPJMD dan itu bisa dilaksanakan,” kata Ardi.

    Ardi mengkritik pelaksanaan program Wes Wayahe Jember Permata Jawa, yang mencakup pembukaan Jember Creative Center, Pembukaan dan pengembangan desa wisata sebagai destinasi pariwisata dan even kebudayaan, pembangunan gedung seni budaya, promosi dan pemasaran budaya, seni dan pariwisata. “Sebagian sudah dilaksanakan, namun yang sebagian lagi masih menjadi program yang entah kapan bisa dilaksanakan,” katanya.

    Kritik Ardi juga ditujukan untuk pelaksanaan program Wes Wayahe Pesantren Berdaya. “Ini sangat memprihatinkan. Program wirausahawan pesantren, koperasi pesantren, festival inovasi dan kepeloporan santri belum sama sekali tersentuh,” katanya.

    “Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati dalam membenahi Jember ini betul-betul melaksanakan hasil olah pikir dan program unggulan yang sudah tertuang dalam RPJMD. Kami sadar tahun ini adalah tahun politik. Tapi tentunya langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan RPJMD yang kita tetapkan bersama,” kata Ardi.

    “Kami tidak ingin kita tidak bisa tidur nyaman dan bekerja maksimal karena program-program tidak bisa kita laksanakan. Jadi kami ingatkan kembali program-program yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama bisa dimaksimalkan,” kata Ardi.

    Hujan interupsi penuh kritik tajam ini ditutup Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Achmad Dhafir Syah setengah jam jelang tengah malam. Ia mempertanyakan perbedaan perlakuan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan oleh Pemkab Jember.

    “Hak GTT-PTT (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap) sudah dipenuhi. Tapi satu yang belum. Selama ini pada 2022, apalagi 2023, janji terkait kesejahteraan tenaga kesehatan kami tagih. Termasuk pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerimtah dengan Perjanjian Kerja) tenaga kesehatan yang kemarin sangat minim bahkan nol, mudah-mudahan bisa terobati tahun ini. Sesuai dengan janji kita bersama untuk menyejahterakan tenaga guru dan kesehatan,” kata Dhafir. [wir]

  • Demokrat Jombang Buka Peluang Usung Cabup dari Luar Kader

    Demokrat Jombang Buka Peluang Usung Cabup dari Luar Kader

    Jombang (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jombang belum melakukan penjaringan di tingkat internal untuk menentukan siapa yang bakal diusung dalam Pilbup (Pemilihan Bupati) yang digelar November mendatang.

    Meski demikian, Ketua DPC Partai Demokrat Jombang M. Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot menegaskan bahwa ketika tidak ada kader internal yang mumpuni, bisa jadi pihaknya mengusung kader eksternal atau dari luar.

    “Kita terbuka saja. Kalau memang di internal tidak ada kader mumpuni, bisa jadi kita usung kader eksternal atau dari luar. Alhamdulillah selama Pilbup Jombang yang didukung demkorat selalu menang,” ujar Gus Sentot saat sahur bersama di Asrama Queen Al Azhar PP (Pondok Pesantren) Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur, Minggu (31/3/2024).

    Gus Sentot mengungkapkan bahwa Partai Demokrat masih mengalir. Apalagi saat ini ada keputusan MK (Mahkamah Konstiusi) bahwa anggota dewan yang maju Pilbup harus mundur. Selain itu, lanjutnya, sesuai isntruksi Ketum Partai Demokrat AHY, untuk mempertahankan komitmen KIM (Koalisi Indonesia Maju), setiap daerah harus melihat apakah ada calon dari Partai Gerindra yang di atas Partai Demokrat.

    Oleh sebab itu, saat ini Partai Demokrat melakukan komunikasi intensif dengan Partai Gerindra Jombang. “Sebenarnya kita melakukan komunikasi dengan semua partai. Tapi yang paling intensif dengan Partai Gerindra,” ujarnya.

    Gus Sentot berharap, koalisi yang dibangun demokrat di Jombang, selaras dengan koalisi di tingkat pusat dan provinsi. Yakni KIM (Koalisi Indonesia Maju). Sesai dengan harapan Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, agar menciptakan situasi di Jatim yang kondusif dan linear.

    “Isunya seperti itu. Koalisinya linear dengan pusat. Jadi tarungnya lebih enak. Mulai Pilpres, Pilgub hingga Pilbup. Semisal di Jatim Bu Khofifah-Mas Emil didukung Gerindra dan Demokrat, demikian juga di Pilkada (Jombang),” ujar Gus Sentot.

    Partai Demokrat Jombang tidak bisa mengusung Cabup/Cawabup dalam Pilkada 2024. Pasalnya, hasil Pileg (Pemilu Legislatif) 2024, partai berlambang bintang mercy meraup enam kursi. Demokrat kurang empat kursi untuk bisa mengusung calon secara mandiri.

    Capaian fantastis justru ditunjukkan oleh Partai Gerindra Jombang. Partai ini perolehan suara meningkat 100 persen jika dibanding pemilu 2019. Pada pemilu 2019 Partai Gerindra Jombang meraup empat kursi, namun untuk pemilu tahun ini mendapatkan delapan kursi.

    Namun lagi-lagi, partai besutan Prabowo Subianto ini juga belum bisa mengusung cabup secara mandiri. Masih dibutuhkan dua kursi lagi. Sedangkan figur dari Partai Gerindra yang santer adalah Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Jombang Warsubi.

    Gambar Kepala Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang ini bertebaran di sejumlah titik strategis. Tentu saja, gambar itu menggunakan identitas Ketua AKD Jombang. Warsubi mengenakan baju batik dan berpeci hitam.

    Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad membernarkan bahwa saat ini sedang digagas koalisi di Jombang. Karena Partai Gerindra kurang dua kursi untuk bisa mengusung calon sendiri. Sadad hanya berharap Gerindra Jombang menjadi pioner atau kapten dalam koalisi di tingkat lokal itu.

    “Kolisinya tidak harus linear dengan pusat. Semuanya berjalan dinamis. Tidak bisa dipaksakan. Kalau sudah baik dengan Golkar dan Demokrat, itu oke saja. Kalau dinamika lokal tidak mungkin ditempuh ya tidak usah dipaksakan,” ujar Gus Sadad ketika ditemui di tempat yang sama. [suf]

  • Alumni S2 Unair Jadi Incaran Parpol di Pilkada Gresik 2024

    Alumni S2 Unair Jadi Incaran Parpol di Pilkada Gresik 2024

    Gresik (beritajatim.com) – Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Gresik masih beberapa bulan lagi. Namun, sejumlah nama mulai muncul di permukaan. Salah satunya alumni S2 Universitas Airlangga (Unair) dr Titin Ekowati yang juga Dirut Rumah Sakit Wates Husada (RSWH) Balongpanggang.

    Selain menahkodai RSWW, ibu muda ini juga tercatat sebagai pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gresik bidang hukum serta
    aktif di beberapa kegiatan sosial, termasuk dalam kepengurusan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Condrodipo

    “Iya ada beberapa parpol yang sudah mendekati. Termasuk PKB,” tuturnya, Minggu (30/03/2024).

    Meski demikian dr Titin sapaan akrabnya belum tertarik terjun ke dunia politik. Selain itu, keluarganya juga belum memberikan restu untuk bertarung menjadi pejabat publik. Ditambah lagi pertimbangan anak-anak ada yang masih kecil butuh perhatian lebih.

    “Saya konsentrasi saja untuk mengurus rumah sakit,” kata koordinator Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) wilayah Gresik,” ungkapnya.

    Sebelumnya, secara terpisah Ketua DPD Partai Golkar Gresik Ahmad Nurhamim kepada awak media mengaku parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju di Gresik sudah melakukan komunikasi politik jelang Pilkada 2024. Tetapi, belum ada nama yang mengerucut siapa yang akan diusung diajang Pilkada nanti.

    “Komunikasi sudah berjalan tapi masih dalam tahap inventarisasi siapa yang berpotensial diusung di Pilkada Gresik,” ujarnya.

    Ahmad Nurhamin mengatakan, menjelang Pilkada akan ada kejutan siapa nama yang diusung oleh partainya.

    “Kalau bupati petahana berpasangan dengan dr Asluchul Alif sudah kami prediksi dan itu bukan kejutan,” pungkasnya. [dny/ian]

  • Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto berharap semua partai politik bisa menilai obyektif capaian kinerjanya selama memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia percaya bisa merangkul semua partai politik untuk mengusung dan mendukungnya dalam pemilihan kepala daerah pada November 2024.

    “Saya berharap ada satu obyektivitas,” kata Hendy. Dia mengingatkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, praktis masa kerjanya sebagai bupati terhitung singkat.

    Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Hendy harus menangani sejumlah persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum disahkan dan kekosongan ratusan posisi di birokrasi.

    Selain itu, Hendy juga menghadapi pandemi Covid yang saat itu belum bisa diprediksi masa berakhirnya dan pandemi penyakit mulut dan kuku hewan ternak. “Saya bekerja sebenarnya bukan 3,5 tahun, tapi 1,5 tahun. Maksimal dua tahun saja, karena kita terpotong masa pandemi Covid. Waktu itu kami belum bekerja apa-apa,” katanya, ditulis Sabtu (30/3/2024).

    Hendy mengakui dengan keterbatasan waktu dan banyaknya persoalan, kinerjanya tak maksimal. “Ada lebih dan kurangnya, pasti,” katanya.

    Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang memperpanjang masa jabatan ratusan kepala daerah hingga masa pelantikan bupati hasil pilkada November 2024, memberi ruang bagi Hendy untuk memaksimalkan pemenuhan janji politiknya. “Kami bisa menindaklanjuti janji kepada masyarakat yang belum kami selesaikan,” katanya.

    Salah satu capaian Hendy adalah mencatatkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember hingga 4,53 persen pada 2022 dan 4,93 persen pada 2023. Menurut Badan Pertumbuhan Statistik, pertumbuhan ekonomi Jember tahun lalu lebih bagus daripada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil minyak bumi (2,47 persen) dan Kabupaten Magetan (4.47 persen).

    Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tercatat ada 232.730 jiwa penduduk miskin di Jember pada 2022 atau berkurang 24.360 jiwa. Angka kemiskinan 9,39 persen.di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur (10,38 persen) dan angka kemiskinan nasional pada September 2022 yang tercatat sebesar 9,57 persen.

    Dengan semua capaian sejak Februari 2021 ini, Hendy menyatakan siap mencalonkan diri kembali dalam pilkada. “Insyaallah kami akan berusaha semaksimal mungkin, pencalonan ini lebih baik lagi ke depannya. Kami siap untuk maju lagi, dan itu pun jika masyarakat menginginkan,” katanya.

    Hendy masih berharap semua partai akan mendukungnya kembali untuk memperpanjang masa kekuasaan hingga 2029. “Saya melamar seluruh partai yang ada. Kami berniat memajukan Jember,” katanya.

    “Silakan teman-teman partai menilai saja, apa yang dirasakan masyarakat kayak begini. Kira-kira apakah saya layak mendapat rekom. Tapi saya tetap meminta kepada seluruh ketua DPD, DPC, dan ketua umum. Saya akan datangi untuk memberikan rekom kepada saya,” kata Hendy.

    “Kami tidak akan sungkan-sungkan menanyakan dan meminta seluruh partai. Gerindra nyalonin saya aja. Ngapain, ke siapa lagi? Apa yang kami bangun sekarang cocok tidak, begitu saja tawarannya. Kalau ada yang perlu dievaluasi, itu hak prerogatif partai. Tapi saya menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Saya menawarkan diri, karena memang untuk Jember,” kata Hendy.

    “Tidak menutup kemungkinan saya juga minta ke PDIP untuk mendukung saya, karena dulu pertama kali mencalonkan bupati saya juga melamar ke PDIP. Pakai surat, karena kami bukan kader partai. Sekarang kami menawarkan hasil yang sudah kami kerjakan seperti ini,” kata Hendy. [wir]

  • Masuk Bursa Calon Bupati Blitar, Hengky Kurniawan Mengaku Siap Jika Direstui Partai

    Masuk Bursa Calon Bupati Blitar, Hengky Kurniawan Mengaku Siap Jika Direstui Partai

    Blitar (beritajatim.com) – Selebriti sekaligus Mantan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan kian santer dibicarakan bakal maju di Pilkada Blitar 2024 mendatang. Nama Hengky pun disebut-sebut masuk bursa sebagai calon Bupati Blitar.

    Hengky Kurniawan pun akhirnya angkat bicara soal isu yang berkembang di Bumi Penataran tersebut. Melalui Juru Bicaranya sekaligus mantan Ketua Tim Pemenangan Caleg pada pemilu 2014, Hengky mengaku siap untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar jika restui oleh partai.

    “Kalau tanggapan Mas Hengky sendiri soal mau di Blitar atau Bandung Barat, sebagai kader partai beliau bersedia ditempatkan di mana saja. Artinya kalau mau di kota atau kabupaten Blitar ya oke, kalau di Kabupaten Bandung Barat juga oke. Saya yakin Mas Hengky punya pemikiran yang rasional. Jadi saya tahu beliau itu orang yang sangat memilih dan memilah. Semoga ke depan kalau harapan kita ya di Blitar saja,” kata Ahrian Festyananda, Juru Bicaranya sekaligus mantan Ketua Tim Pemenangan Caleg pada pemilu 2014, Hengky Kurniawan.

    Sebagai kader PDIP, lanjut Ahrian, Hengky Kurniawan mengaku siap diterjunkan dimana saja jika diberikan mandat oleh partai politik. Termasuk jika dirinya ditugasi maju sebagai Cabup Blitar 2024-2029.

    Ahrian, menyebut, Hengky sendiri sebenarnya relatif berpotensi untuk ikut Pilkada di Kabupaten Blitar. Hal ini tergambar di mana Hengky sendiri sebelumnya telah memimpin Kabupaten Bandung Barat dengan cakupan wilayah yang kecamatannya sama-sama banyak seperti di Kabupaten Blitar.

    “Melihat potensinya ya di Kabupaten Blitar, karena memang sudah terbiasa dengan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri banyak kecamatan sama halnya dengan Kabupaten Blitar. Secara ini sepertinya dia akan memilih Kabupaten Blitar. Tetapi keputusan tetap ada di Mas Hengky dan penugasan partai,” ungkap pria yang biasa dipanggil Rian.

    Diketahui untuk Pilkada serentak tahun ini akan digelar akhir bulan November. Meski masih beberapa bulan lagi, atmosfer pencalonan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Blitar sudah mulai bergolak.

    Jika benar maju, maka Hengky bakal bersaing dengan incumbent Rini Syarifah yang telah menyatakan bakal maju kembali sebagai Calon Bupati Blitar periode 2024-2029. Tentu pertarungan antara Hengky dan Mak Rini pun akan sangat ketat.

    Nama Hengky yang telah populer di Blitar sebagai artis dan Mantan Bupati Bandung Barat, bukan tidak mungkin bakal menyulitkan langkah Mak Rini kembali maju sebagai Bupati Blitar periode 2024-2029. (owi/ian)

  • Jelang Pilwali Surabaya 2024, Eri Cahyadi Akui Kesamaan Visi dengan PKS

    Jelang Pilwali Surabaya 2024, Eri Cahyadi Akui Kesamaan Visi dengan PKS

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali melakukan safari politik ke PKS. Selain silaturahmi, Eri juga melakukan komunikasi politik soal Pilwali 2024.

    Eri mengatakan safari politiknya ini tak hanya membahas soal pilkada, melainkan sinergi kekuatan Pemerintah Daerah sengan kader partai di DPRD Surabaya.

    “Selama ini PKS betul-betul bersinergi dengan Pemkot untuk memajukan Surabaya. Kami berharap sinergi tetap terjalan untuk kepentingan ummat jauh lebih besar dari pada pribadi kita masing-masing,” kata Eri, saat berbuka puasa bersama dengan jajaran kader PKS, di Hotel Palm Park Surabaya, Jumat (29/3/2024).

    Eri menyebut bahwa dia hanya membahas soal visi-misi yang sama untuk Kota Surabaya. Salah satunya dengan membangun Kampung Madani dengan akidah agama yang dikuatkan.

    “Ternyata apa yang saya sampaikan sama semua dengan dewan syariat pusat. Saya minta doa beliau agar Surabaya bisa wujudkan Kampung Madani,” ujarnya.

    Orang nomor satu di Surabaya itu juga menyampaikan dirinya dengan PKS 100 persen punya visi-misi yang sama.

    “Kampung Madani tersambung, ini itu tersambung,, Alhamdulillah berarti semuanya bisa sama dan tujuannya untuk ummat. Ketika memiliki tujuan yang sama, dasar niatan yang sama, semoga perjuangan kita bisa bersama,” bebernya.

    Lebih lanjut saat ditanya apakah nanti bakal berkoalisi dengan PKS? Eri pun tak menampik jika partai PKS mau berkoalisi dengannya.

    “Kalau koalisi semuamya, makhluk bisa saling melengkapi, saling memberikan informasi, arahan dan ketemu titik itu. Tidak bisa sendiri,” tuturnya.

    Ditempat yang sama, Ketua DPD PKS Surabaya, Johari Mustawan menyebut bahwa partainya sangat terbuka untuk berkoalisi mengusung kandidat Bakal Calon Wali Kota (Bacawalkot) di Pilkada Surabaya, termasuk Eri Cahyadi.

    “Termasuk dengan Pak Eri (koalisi Pilwali) dengan siapapun kita terbuka selama kita punya tujuan yang sama, membuat Surabaya menjadi lebih baik, lebih sejahtera, berkeadilan bagi semua warga Surabaya,” terangnya.

    Johari menambahkan bahwa nama Eri Cahaydi masuk dalam radar PKS. Sebab mempunya visi-mis yang sama dan terlebih lagi sosok Wali Kota Surabaya itu tipekal yang merangkul semua pihak.

    Meski begitu, Eri Cahyadi belum tentu masuk bursa Pilwali dari PKS lantaran harus mengikuti keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Meskipun, secara umum mempunyai visi-misi yang sama.

    “Tidak ada sebuah keraguan, tetap kita dalam masalah politik ada komunikasi-komunikasi yang lebih pak Wali ini bisa menaungi semua golongan masyarakat,” pungkas dia. [asg/but]