Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Bupati Hendy: Jember Raih Dua Sukses dalam Pemilu

    Bupati Hendy: Jember Raih Dua Sukses dalam Pemilu

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menyebut Kabupaten Jember, Jawa Timur, berhasil meraih dua sukses dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun ini. Ia berterima kasih kepada semua partai politik peserta pemilu.

    “Proses pemilu berjalan aman di Jember. Alhamdulillah, itu berjalan luar biasa dan istimewa,” kata Hendy, dalam acara buka puasa bersama pimpinan 18 partai politik di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024).

    Target lainnya adalah dampak perekonomian. “Ekonomi kita berjalan sangat baik dan ketahanan pangan kita aman. Kami menjaga di dua sisi. Menjaga kondusivitas dengan teman-teman Forkopimda. Pemilu ini harus aman. Apapun yang terjadi di dalamnya, kita harus jaga keamanannya,” kata Hendy.

    Hendy tak ingin persoalan dalam pemilu yang berujunh tak kondusifnya suasana berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan Jember. “Jember harus kita jaga bersama, agar semakin baik dan lebih baik lagi,” katanya.

    Seusai pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, Hendy berharap semua pihak bisa berangkulan. Pemilihan kepala daerah menanti pada November 2024. “Kita sudah punya pengalaman kemarin. Kita bikin seenjoy dan sebahagia mungkin. Persahabatan dan persaudaraan tidak boleh putus gara-gara kegiatan apapun. Ini yang saya jaga,” katanya.

    Hendy menjaga kondusivitas pemilu dengan tetap bersikap netral. “Kami berharap pada pilkada ke depan kita jaga sebaik mungkin. Apapun itu, untuk Jember,” katanya.

    Hendy mengingatkan, Jember akan menjadi episentrum di kawasan Tapal Kuda. “Episentrum yang saya maksudkan adalah Jember menjadi cermin bagi kabupaten sekitarnya. Kalau kita ngomong politik, kami masih belum mendetailkan bahwa Jember cerminnya. Tapi kalau ekonomi, kami bisa menghitung, bahwa kami sudah merasakan saat ini. Perputaran uang ada di Jember,” katanya.

    Menurut Hendy, daya beli masyarakat cukup bagus. “Setelah kami melakukan evaluasi bersama BPS (Badan Pusat Statistik), bahwa yang hadir di Jember, bukan hanya dari Jember saja, tapi juga banyak dari tetangga sekitar, sepeti Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, terutama Lumajang dan sebagian kecil Probolinggo,” katanya.

    Jember menjadi pilihan warga daerah lain, karena memiliki varian perekonomian cukup banyak. “Harga-harganya masih ‘melawan’ harga di luar Jember,” kata Hendy.

    Dari sini Hendy berani menyimpulkan, bahwa kegiatan politik berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. “Kemarin pemilu sudah selesai, tinggal pilkada. Kita bikin pilkada seenjoy mungkin dan bikin suasana yang betul-betul punya aura kejujuran dan menjunjung tinggi nilain kejujuran bermartabat,” katanya.

    Buka puasa bersama partai politik, menurut Hendy, adalah bagian dari semangat Pemkab Jember untuk mengajak partai duduk bersama dan berdiskusi sama-sama lagi’. “Siapapun pemimpin kita, itu selalu baik. Kita junjung tinggi dan support semuanya.. Kita dukung semuanya, dan sekarang kita kembali berangkulan dan ber-positive thinking sehingga suasana Jember lebih baik lagi,” kata Hendy. [wir]

  • Partisipasi Pemilih di Jember dalam Pemilu 2024 Meningkat 4 Persen

    Partisipasi Pemilih di Jember dalam Pemilu 2024 Meningkat 4 Persen

    Jember (beritajatim.com) – Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun ini di Kabupaten Jember, Jawa Timur, meningkat kurang lebih empat persen dibandingkan pemilihan umum lima tahun sebelumnya.

    Tingkat kehadiran pemilih pada Pemilihan Umum 2019 sekitar 75 persen dari Daftar Pemilih Tetap 1.832.142 orang pemilih.”Pada Pemilu 2024 menjadi 79 persen dengan Daftar Pemilih Tetap 1.972.216 orang,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jember Sigit Akbari, dalam acara buka puasa bersama antara bupati dengan pimpinan 18 partai politik di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024).

    Sigit menegaskan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun ini mengindikasikan tumbuh berkembangnya kehidupan demokrasi di Jember. “Kualitas demokrasi tersebut hendaknya tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan,” katanya.

    Sejumlah upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, menurut Sigit, antara lain menyosialisasikan pemilu secara intensif sebanyak 20 kali. Sasarannya adalah sejumlah wilayah di kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi cukup rendah pada Pemilu 2019.

    “Sosialisasi pemilu juga ditujukan kepada pemilih pemula, mengingat jumlahnya pada Pemilu 2024 berkisar pada 30 – 40 persen,” kata Sigit.

    Upaya lainnya adalah peningkatan jumlah pemberian hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar 100 persen pada tahun anggaran 2023. “Salah satu item yang harus diprioritaskan oleh partai politik adalah penganggaran pada aspek pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai. Jadi tidak hanya kepada calon legislatif, tapi juga kepada internal dan masyarakat sehingga partisipasi politik meningkat,” kata Sigit.

    Usai acara, Bupati Hendy Siswanto mengatakan, peningkatan partisipasi tersebut istimewa. “Artinya warga Jember semakin teredukasi. Ini pesta demokrasi. Naik tapi aman. Ini kan keren. Kalau naik tapi tidak aman kan tidak bagus,” katanya.

    Tinggal dua agenda pemilu lagi yang akan dihadapi pemilih di Jember, yakni pemilihan bupati dan pemilihan gubernur yang akan digelar serentak. “Pilkada lebih sensitif tapi lebih mudah (penanganannya), karena orang dalam sendiri, tidak ada orang luar (Jember). Pesertanya pun tidak banyak. Tidak mungkin yang ikut pilkada puluhan orang. Paling banyak tiga atau empat pasangan calon kepala daerah dan wakilnya,” kata Hendy. [wir]

  • Buka Bersama dengan Bupati Jember, Ini Respons Partai Koalisi

    Buka Bersama dengan Bupati Jember, Ini Respons Partai Koalisi

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menggelar acara buka puasa bersama pimpinan 18 partai politik di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024). Koalisi partai pendukung tak mau berspekulasi acara tersebut merupakan bagian dari pendekatan politik sebelum pemilihan kepala daerah.

    “Kami tidak mengira-ngira seperti itu, karena pada Ramadan ini, keutamaan-keutamaan ibadah, baik yang diwajibkan maupun sunnah, di antaranya silaturahim adalah ibadah yang sangat penting. Ini bagian dari bersyukur, Jember kondusif,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jember Sudiyanto.

    Sudiyanto justru bersyukur bupati menggelar acara buka puasa bersama itu. “Alhamdulillah, persoalan politik adalah persoalan politik. Tapi tali silaturahim harus tetap terjaga, karena memang kunci sukses pembangunan masyarakat di Jember di antaranya kualitas silaturahim di antara pemimpin,” katanya.

    PKS berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat. “Perbedaan pilihan menjadikan masyarakat lebih dewasa. Komitmen menjaga Pilkada 2024 agar kondusif adalah bagian dari komitmen PKS,” kata Sudiyanto.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur melihat buka puasa bersama ini sebagai bagian dari melanjutkan tradisi tahunan. “Memang situasi Jember dalam pemilu kondusif, tidak ada persoalan apapun. Kalau ada riak-riak sedikit wajar. Pak Bupati sudah menyampaikan istilahnya tutup buku, buka lembaran baru pilkada ke depan,” katanya.

    “Kami sebagai partai politik pengusung pada Pilkada 2020 akan mengawal masa pemerintahan bupati sampai selesai tahun ini. Kapan hari partai pengusung sudah bertemu. Kami berkumpul belum ada statement, tapi komitmen kami mengawal bupati 2020 – 2024. Persoalan ke depan itu tergantung masing-masing partai,” kata Marsuki.

    Soal pertemuan Koalisi Kebersamaan yang terdiri atas PPP, Nasdem, dan PKS beberapa hari sebelum acara buka puasa bersama di pendapa, Marsuki menilainya sebagai sesuatu hal biasa. “Kita kan sampai saat ini belum (melangkah jauh). Pak Bupati sendiri belum melangkah. Ini mungkin baru awal bertemu dalam acara buka bersama. Mungkin setelah hari raya baru akan ada komunikasi,” katanya.

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember Try Sandi Apriana memandang acara buka puasa bersama di pendapa setelah pemilu presiden dan legislatif selesai sangat penting. “Ini momen lima tahun sekali. Partai-partai politik bertarung ya hanya lima tahun sekali. Pak Bupati bagus sekali mengundang semua partai politik, meski ada yang belum bisa hadir karena kepentingan masing-masing,” katanya.

    Menurut Sandi, buka puasa bersama di pendapa adalah rekonsiliasi. “Pemilu 2024 hanya kompetisi. Tak perlu ada yang sakit hati. Kalau misalkan ada persoalan ya selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada kerusuhan yang membuat ekonomi menurun,” katanya. [wir]

  • Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengajak pimpinan 18 partai politik untuk berbuka puasa bersama di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024). Dari lima partai koalisi pendukung, hanya ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya yang absen.

    Dalam acara buka puasa bersama yang juga dihadiri Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu, petinggi empat partai koalisi pendukung pemerintah daerah saat ini kompak berbuka dan berfoto bareng dalam satu meja.

    Selain Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Sudiyanto, ada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Marsuki Abdul Ghafur, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Try Sandi Apriana, dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Abu Yazid Merdeka.

    Hendy menyebut acara tersebut bukan bagian dari pendekatan kepada partai jelang pemilihan kepala daerah. Ia hanya ingin berterima kasih kepada partai-partai peserta pemilu dalam acara buka bersama tersebut. “Saya kemarin penanggungjawab keamanan politik di Jember. Kemarin yang saya takutkan kan dampak (negatif terhadap) ekonomi. Ternyata tidak. Pemilu aman.” katanya.

    Hendy menilai partai politik berhasil ikut menciptakan kondusivitas Jember yang istimewa. “Dampak teman-teman peserta pemilu kemarin istimewa dan bagus. Ekonomi kita selama pemilu tidak terganggu, malah bagus dan meningkat,” katanya.

    Soal ada petinggi partai yang tidak hadir, Hendy tak mempersoalkan. Ia mendengar ada sejumlah partai yang menggelar acara buka bersama bersamaan dengan acara di pendapa.

    Hendy hanya berharap situasi kondusif ini terjaga saat pemilihan kepala daerah pada November mendatang. “Harapan saya di pilkada lebih bagus lagi. Kita tetap berangkulan. Namanya pemimpin, semua bagus. Siapapun pemenangnya kita hormati dan kita tetap berangkulan seperti yang dilakukan pada pemilu presiden dan legislatif kemarin,” katanya.

    Dimintai konfirmasi soal ketidakhadirannya, Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim menyatakan sedang di Surabaya. “Saya mewakili DPRD Jember untuk acara Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Timur,” katanya.

    Sekretaris DPC Gerindra Jember Hanan Kukuh Ratmono juga mengatakan tengah ada acara buka puasa bersama. Ia minta maaf tidak bisa hadir dalam acara di pendapa.

    Sementara itu, Sudiyanto bersyukur bupati menggelar acara buka puasa bersama. “Alhamdulillah, persoalan politik adalah persoalan politik. Tapi tali silaturahim harus tetap terjaga, karena memang kunci sukses pembangunan masyarakat di Jember di antaranya kualitas silaturahim di antara pemimpin,” katanya.

    Sudiyanto tak mau berspekulasi soal buka bersama sebagai momentum pendekatan kepada partai politik untuk pilkada. “Kami tidak mengira-ngira seperti itu, karena pada Ramadan ini, keutamaan-keutamaan ibadah, baik yang diwajibkan maupun sunnah, di antaranya silaturahim adalah ibadah yang sangat penting. Ini bagian dari bersyukur, Jember kondusif,” katanya.

    PKS berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat. “Perbedaan pilihan menjadikan masyarakat lebih dewasa. Komitmen menjaga Pilkada 2024 agar kondusif adalah bagian dari komitmen PKS,” kata Sudiyanto.

    Marsuki Abdul Ghafur melihat buka puasa bersama ini sebagai bagian dari melanjutkan tradisi tahunan. “Memang situasi Jember dalam pemilu kondusif, tidak ada persoalan apapun. Kalau ada riak-riak sedikit wajar. Pak Bupati sudah menyampaikan istilahnya tutup buku, buka lembaran baru pilkada ke depan,” katanya.

    “Kami sebagai partai politik pengusung pada Pilkada 2020 akan mengawal masa pemerintahan bupati sampai selesai tahun ini. Kapan hari partai pengusung sudah bertemu. Kami berkumpul belum ada statement, tapi komitmen kami mengawal bupati 2020 – 2024. Persoalan ke depan itu tergantung masing-masing partai,” kata Marsuki.

    Soal pertemuan Koalisi Kebersamaan yang terdiri atas PPP, Nasdem, dan PKS beberapa hari sebelum acara buka puasa bersama di pendapa, Marsuki menilainya sebagai sesuatu hal biasa. “Kita kan sampai saat ini belum (melangkah jauh). Pak Bupati sendiri belum melangkah. Ini mungkin baru awal bertemu dalam acara buka bersama. Mungkin setelah hari raya baru akan ada komunikasi,” katanya.

    Try Sandi Apriana memandang acara buka puasa bersama di pendapa setelah pemilu presiden dan legislatif selesai sangat penting. “Ini momen lima tahun sekali. Partai-partai politik bertarung ya hanya lima tahun sekali. Pak Bupati bagus sekali mengundang semua partai politik, meski ada yang belum bisa hadir karena kepentingan masing-masing,” katanya.

    Menurut Sandi, buka puasa bersama di pendapa adalah rekonsiliasi. “Pemilu 2024 hanya kompetisi. Tak perlu ada yang sakit hati. Kalau misalkan ada persoalan ya selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada kerusuhan yang membuat ekonomi menurun,” katanya. [wir]

  • Jelang Pilkada Serentak Termasuk di Jatim, Parpol Wajib Serap Aspirasi

    Jelang Pilkada Serentak Termasuk di Jatim, Parpol Wajib Serap Aspirasi

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia termasuk di Jawa Timur (Jatim), partai politik (parpol) wajib menyerap aspirasi di tingkat akar rumput.

    Hal ini dikemukakan oleh Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun usai pelaksanaan sebuah diskusi di Kampus Fisipol UGM bersama dengan pengurus parpol DIY.

    Alfath mengatakan partai politik perlu melakukan positioning, menyerap aspirasi masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat menjelang pilkada. Di samping itu, ia mengharapkan masyarakat dari kelas menengah terdidik juga ikut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

    “Kelas menengah terdidik sebenarnya bisa berkontribusi untuk memaksimalkan peran yang sentral dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat,” tutur Alfath.

    Alfath menegaskan jelang Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, baik masyarakat maupun partai politik kembali bersiap untuk menentukan pilihannya.

    Sudah selayaknya calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik menyelaraskan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar pemimpin yang terpilih mampu menampung serta mengeksekusi aspirasi masyarakat. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan secara efektif dan merata.

    Dalam diskusi yang diadakan di Kampus Fisipol UGM Yogyakarta ini dihadirkan beberapa pengurus parpil seperti dari Gerindra, PKS, Golkar dan PSI.

    Dalam paparannya pengurus parpol ini sepakat jika setiap calon harus berpotensi linear dengan karakteristik masyarakat yang dituju. Sebab menurutnya pilkada merupakan aspek penting bagi partai politik karena nantinya kepala daerah-lah yang akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat.

    Tak kalah penting calon harus memiliki visi, misi, dan cara pandang yang sama dengan parpol pendukung. Kriteria lain calon harus mampu berpikir rasional, kuat dan berani melakukan perubahan yang positif sekaligus memperjuangkan demokrasi.

    Adapun perwakilan dari mereka juga menyepakati bahwa anak muda berperan besar dalam kesuksesan baik Pemilu bahkan Pilkada serentak di November mendatang. [aje]

  • PDIP Minta Hasil Penetapan Capres-Cawapres Dicabut

    PDIP Minta Hasil Penetapan Capres-Cawapres Dicabut

    Jakarta (beritajatim.com) – PDI Perjuangan (PDIP) melalui Tim Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta.

    “Intinya jenis gugatanya ialah perbuatan melanggar hukum oleh aparatur negara, tergugatnya KPU,” ujar Gayus Lumbuun, Selasa (2/4/2024).

    Gayus yang juga mantan Hakim Agung mengatakan perbuatan melawan hukum KPU karena instansi yang dipimpin Hasyim Asy’ari itu meloloskan putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

    “Perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan asas dan norma-norma yang ada pada aturan tentang pemilihan umum,” kata Gayus.

    Anggota Tim PDI Erna Ratnaningsih mengatakan KPU masih memakai PKPU Nomor 19 Tahun 2023 atau aturan lama ketika menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

    “Dalam hal ini ketika KPU menerima pendaftaran, KPU masih menggunakan peraturan yang lama, PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Artinya tindakan KPU ini, melanggar ketentuan hukum, melanggar kepastian hukum, dimana dia memberlakukan peraturan yang berlaku surut,” kata Erna.

    Menurut dia, KPU menerima pendaftaran para capres-cawapres pada 27 Oktober 2023 tanpa mengubah PKPU Nomor 19.

    Adapun, persyaratan capres-cawapres berdasarkan PKPU Nomor 19 belum disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

    Erna mengatakan KPU baru menerbitkan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 per 3 November pada tahun yang sama atau lebih dari sepekan setelah menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

    “Jadi, KPU melakukan pendaftaran pada tanggal 25 dan 27 Oktober 2024. Sementara atas hasil dari putusan dari Mahkamah Konstitusi ini, KPU kemudian merubah menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2023, pada tanggal 3 November 2024. Artinya mekanisme atau proses pendaftaran dan penetapan capres dan cawapres itu, itu dilakukan melanggar hukum atau cacat hukum,” kata dia.

    “Kami dari Tim Perjuangan Proses Hukum Pemilu, dalam hal ini melihat bahwa praktik-praktik seperti ini, ini tidak bisa terjadi lagi di kemudian hari karena nanti tahun ini kita juga akan melaksanakan pilkada atau pilgub,” ujarnya.

    Setidaknya, tim PDI memohonkan empat hal diputuskan pengadilan ketika menggugat KPU ke PTUN pada Selasa ini.

    Tim PDI meminta pengadilan memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, dan seterusnya.

    “Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024,” kata Erna.

    Kemudian Tim PDI meminta PTUN memerintahkan kepada tergugat untuk tidak menerbitkan atau melakukan tindakan administrasi apa pun sampai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

    “Dalam pokok permohonan, kami meminta bahwa majelis hakim nanti akan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan batal keputusan Nomor 360, keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya,” kata Erna.

    “Memerintahkan tergugat untuk mencabut kembali keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya serta yang terakhir adalah memerintahkan tergugat untuk melakukan tindakan, mencabut dan mencoret pasangan capres Prabowo dan cawapres Gibran sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024,” kata dia. [hen/but]

  • Khofifah dan Cak Imin Maju Pilgub, Ini Sikap PKS Jatim

    Khofifah dan Cak Imin Maju Pilgub, Ini Sikap PKS Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW PKS Jatim hingga saat ini memang belum menentukan sikap politiknya terkait Pilgub Jatim pada November 2024 nanti.

    Saat ini, PKS sedang melakukan penjaringan untuk melihat respons para kader dan pengurus PKS terkait pemimpin Jatim ke depan. Mulai dari kader internal partai, sampai tokoh di luar partai.

    “PKS akan mendukung siapapun yang mempunyai komitmen untuk membangun Jawa Timur,” tegas Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan di kantornya.

    Nantinya, pengurus DPW PKS Jatim akan melakukan komunikasi dengan semua calon yang akan maju dalam pilgub. Serta membangun komunikasi dengan partai politik lain. “Tugas itu akan kami jalankan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Hingga sekarang, PKS masih belum melakukan komunikasi dengan calon dan partai manapun. Karena baru selesai pileg dan pilpres. “Kami masih fokus untuk menyiapkan jajaran pengurus di tingkat wilayah dan daerah untuk menyukseskan pilkada,” katanya.

    “Nanti, jika penjaringan yang kita lakukan sudah selesai, setelah itulah kita baru akan melakukan komunikasi dengan parpol dan calon yang ada,” tambahnya.

    Hanya saja, beberapa waktu lalu mereka sudah melakukan pertemuan sebanyak dua kali dengan Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan itu mereka sebut sebagai silaturahmi kebangsaan.

    “Selama saya menjabat sebagai ketua DPW, saya sudah dua kali bertemu dengan Ibu Khofifah di Gedung Grahadi. Saya diterima dengan baik. Kami berdiskusi tentang Jawa Timur ke depannya seperti apa,” tuturnya.

    Tetapi pria yang akrab disapa Kang Irwan ini menegaskan, untuk pilkada khususnya di tingkat provinsi (pilgub), semua keputusan ada di tangan pengurus pusat. Tugas pengurus wilayah hanya melakukan penjaringan dan komunikasi.

    “Kalau Cak Imin (Muhaimin Iskandar) juga mau maju, kami akan melakukan komunikasi dengan beliau. Kalau ada calon ketiga setelah Khofifah dan Cak Imin, juga pasti kami akan melakukan komunikasi yang sama,” tegasnya.

    Hanya saja, mantan anggota DPRD Jatim ini membeberkan, jika PKS tidak menutup kemungkinan akan mendukung dan mengusung Khofifah Indar Parawansa. “Kami tidak menutup kemungkinan itu, apalagi kami punya hubungan baik dengan Khofifah. Jadi, tentu menunggu komunikasi selanjutnya,” jelas Kang Irwan.

    Khofifah sendiri saat ini sudah mengantongi rekom dukungan dari empat partai politik. Yakni, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Jika dikonversi, dukungan empat parpol itu sama dengan 52 kursi DPRD Jatim.

    Angka itu sudah cukup untuk Khofifah maju di Pilgub Jatim sebagai syarat jumlah kursi parpol pengusung minimal 20 persen atau 24 kursi. Sementara PKS punya lima kursi di DPRD Jatim. [tok/beq]

  • Maju Cabup Blitar, Mak Rini: Semua Dirangkul, Termasuk PDIP

    Maju Cabup Blitar, Mak Rini: Semua Dirangkul, Termasuk PDIP

    Blitar (beritajatim.com) – Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini menegaskan niatnya untuk maju kembali menjadi Calon Bupati (Cabup) Blitar di Pilkada 2024.

    Bukan hanya maju kembali, Rini Syarifah juga akan merangkul semua pihak. Komunikasi politik pun kini terus dijalin Mak Rini dengan sejumlah partai politik.

    “Insya Allah kalau masih diamanatkan, komunikasi politik juga sudah,” kata Rini Syariah, Bupati Blitar, Selasa(02/04/24).

    Mendekati Pilkada 2024, Mak Rini pun mengaku terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik yang ada di Kabupaten Blitar. Posisi Mak Rini sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar tentu memudahkan langkahnya untuk menyusun strategi menuju Pilkada 2024 mendatang.

    Mak Rini pun berusaha untuk merangkul semua pihak termasuk PDIP. Bupati Blitar aktif tersebut tidak menutup kemungkinan menjalin komunikasi dengan PDIP.

    “Pokoknya kami rangkul kita ajak diskusi demi kebaikan Kabupaten Blitar,” imbuhnya.

    Mak Rini pun tidak masalah jika ada calon lain yang dimunculkan oleh PDIP. Menurutnya hal itu bukan menjadi masalah.

    “Tidak apa-apa, saya tak fokus kerja, kita rangkul semua,” tegasnya.

    Meski Pilkada kurang dari dari beberapa bulan lagi, namun sejumlah nama telah muncul dipermukaan. Salah satunya adalah Hengky Kurniawan.

    Mantan Bupati Bandung Barat yang juga merupakan kader PDIP itu diisukan maju di Pilkada Blitar 2024 mendatang. [owi/beq]

  • Garuda: Dukungan untuk Fawait – Anang Hermansyah dalam Pilkada Jember Bak Bola Salju

    Garuda: Dukungan untuk Fawait – Anang Hermansyah dalam Pilkada Jember Bak Bola Salju

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Kabupaten Jember, Jawa Timur, senang dukungan untuk pasangan Muhammad Fawait dan Anang Hermansyah berduet dalam pemilihan kepala daerah tahun ini mendapat respons dari kalangan partai politik.

    “Syukur alhamdulillah, apa yang kami mulai ternyata terus menggelinding bak bola salju. Sebelumnya kami sudah mendeklarasikan pasangan Gus Fawait – Mas Anang Hermansyah, dan ternyata ada semangat baru berupa dukungan dari Partai Gelora,” kata Ketua DPC Partai Garuda Jember Rio Christiawan, ditulis Senin (1/4/2024).

    Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Jember menjadi partai politik pertama yang mendeklarasikan dukungan untuk Fawait – Anang, di Hotel Aston, Sabtu (23/3/2024). Partai Gelora melakukan hal serupa di Kafe Sensasi, Kabupaten Jember, Minggu (31/3/2024) malam.

    Rio berjanji segera melakukan sosialisasi bersama Partai Gelora. “Kami akan melakukan langkah politik, sehingga pasangan ini benar-benar bisa maju dalam pilkada yang akan diselenggarakan pada November 2024,” katanya.

    Partai Garuda akan melakukan konsolidasi dengan pemimpin partai lainnya, terutama partai yang memiliki kursi di parlemen. “Kami juga akan bergerak ke pusat agar pimpinan kami mendekati partai lain. Jangan lupa kami anggota Koalisi Indonesia Maju. Kami yakin partai-partai besar yang punya kursi di parlemen akan terus mendukung dan ikut memenangkan Gus Fawait dan Mas Anang,” kata Rio.

    Rio berharap Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden, bisa solid dalam Pilkada Jember. “Harapan kami Koalisi Indonesia Maju seperti Partai Gerindra dan Partai Golkar mengkristal di Jember,” katanya. [wir]

  • KPU: Biaya Pilgub dan Pilkada dari APBD, Pakai Skema Sharing

    KPU: Biaya Pilgub dan Pilkada dari APBD, Pakai Skema Sharing

    Yogyakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan biaya pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pilkada berasal dari Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD).

    Namun demikian, ada skema sharing mengingat Pilgub dan Pilkada akan berlangsung secara serentak.

    Ketua KPU, Hasyim Asy’ari menerangkan, dana Pilgub dipenuhi dari APBD provinsi. Sedangkan Pilkada dari APBD Kabupaten/Kota.

    “Untuk pemilihan gubernur menggunakan APBD provinsi. Kemudian, untuk pilkada kabupaten/kota menggunakan APBD kabupaten/kota,” ujar Hasyim.

    Skema Sharing Anggaran

    Tetapi karena pelaksanaan pilgub dan pilkada nantinya serentak, maka diberlakukan mekanisme sharing anggaran. Sehingga pembiayaan pemilihan dilakukan menggunakan APBD provinsi dan kabupaten/kota.

    Ketentuan tersebut, kata Hasyim, sudah diatur dalam peraturan dalam negeri. KPU sendiri sudah melakukan persiapan terkait hal tersebut.

    Sementara saat ini, terang Hasyim, sejumlah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah melaporkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak 2024. Nota hibah pun telah ditandatangani secara keseluruhan.

    “Ini barangnya tinggal dilaksanakan saja dan itu sudah di tahun 2023 yang lalu,” kata dia.

    Pilgub di 37 Provinsi, Pilkada di 508 Kabupaten/Kota

    Tahun ini, KPU akan menggelar Pilgub Serentak di 37 dari 38 Provinsi seluruh Indonesia. Tidak termasuk dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Kalau DIY kan tidal melalui pilkada langsung,” kata dia.

    Selain itu, Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 508 dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ini lantaran enam daerah administratif di DKI Jakarta tidak menerapkan pilkada langsung.

    “Rencananya, pemungutan suara akan digelar nanti pada tanggal 27 November 2024,” kata Hasyim. [beq/suara]