Event: Pilkada Serentak

  • Anggota Polisi Tewas Terlindas Mobil di Tasikmalaya, Gugur saat Bertugas Kawal PSU Pilkada – Halaman all

    Anggota Polisi Tewas Terlindas Mobil di Tasikmalaya, Gugur saat Bertugas Kawal PSU Pilkada – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Tasikmalaya – Seorang anggota Polsek Cibalong, Polres Tasikmalaya, Aipda Anumerta Gugun Gunawan, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas saat menjalankan tugas pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya.

    Kecelakaan tersebut terjadi pada Selasa, 1 April 2025.

    Kecelakaan Lalu Lintas

    Aipda Gugun, yang menjabat sebagai Panit Intelkam Polsek Cibalong, mengalami kecelakaan di Jalan Raya Sukaraja, tepatnya di Desa Sirnajaya Sukaraja.

    Menurut Kapolres Tasikmalaya, AKBP Haris Dinzah, korban mengalami kecelakaan setelah memantau lokasi yang akan digunakan untuk tempat pemungutan suara (TPS) dan menghadiri pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

    “Almarhum kecelakaan selepas mengecek lokasi pembuatan TPS dan memantau pelantikan PPK di Kecamatan Cibalong,” ungkap AKBP Haris.

    Kecelakaan terjadi saat Aipda Gugun menyalip kendaraan lain.

    Sepeda motor yang dikendarainya oleng dan terjatuh, saat itu dari arah depan muncul angkutan umum yang dikendarai Jajang Nurjaman hingga korban terlindas.

    Kondisi jalan yang menikung dan menurun ke kiri juga berkontribusi pada kecelakaan tersebut.

    “Almarhum alami luka serius di kepalanya dan sempat dilarikan ke Puskesmas terdekat, namun nyawanya tidak tertolong,” tambah Kapolres.

    Penghormatan Terakhir

    Almarhum dikenal sebagai anggota yang berdedikasi dan konsisten dalam menjalankan tugasnya.

    Proses pemakaman Aipda Gugun dilaksanakan pada Rabu pagi, 24 April 2025, di Rancaekek, Bandung.

    Ia meninggalkan satu orang anak.

    “Mohon doanya untuk almarhum semoga husnul khotimah,” tutup AKBP Haris.

    “Kami berduka atas wafatnya Panit Intelkam Polsek Cibalong dalam pengabdian untuk bangsa dan negara,” tambahnya.

    Sopir angkutan umum yang terlibat dalam kecelakaan tersebut masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya.

    (Tribunpriangan.com/Jaenal Abidin)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Polres Banjarbaru-Kalsel diperkuat Brimob amankan PSU Pilwali

    Polres Banjarbaru-Kalsel diperkuat Brimob amankan PSU Pilwali

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polres Banjarbaru-Kalsel diperkuat Brimob amankan PSU Pilwali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 02 April 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Polres Banjarbaru diperkuat personel Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan untuk mengamankan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru pada 19 April 2025.

    “Kehadiran personel Brimob dibutuhkan mencegah berbagai kerawanan PSU,” kata Kapolres Banjarbaru AKBP Pius Febry di Banjarbaru, Rabu.

    Pius pun mengaku masih mengevaluasi pola pengamanan untuk PSU, termasuk jumlah personel yang dibutuhkan.

    Daerah rawan dan sangat rawan menjadi atensi agar potensi gangguan keamanan dapat diminimalkan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk langkah-langkah pengamanan terbaik,” jelasnya.

    Termasuk menunggu petunjuk dan arahan dari Polda Kalsel untuk mendukung pengamanan maksimal agar PSU dapat berjalan aman dan lancar.

    Jika merujuk pada Pilkada Serentak 27 November 2024, Polres Banjarbaru mengerahkan 235 personel untuk pengamanan 483 TPS.

    Polres Banjarbaru juga mendapatkan bantuan 66 personel dari Polda Kalsel, termasuk 30 personel Dalmas yang bersiaga di markas komando sewaktu-waktu dibutuhkan.

    Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), PSU Banjarbaru menerapkan mekanisme satu pasangan calon Erna Lisa Halaby dan Wartono melawan kotak kosong memperebutkan suara dari 195.819 pemilih terdiri dari 95.498 pemilih laki-laki dan 100.321 pemilih perempuan.

    Sumber : Antara

  • Anggota Polres Tasikmalaya Wafat Setelah Bertugas Menyiapkan PSU Pilkada Tasikmalaya

    Anggota Polres Tasikmalaya Wafat Setelah Bertugas Menyiapkan PSU Pilkada Tasikmalaya

    Liputan6.com, Tasikmalaya – Aipda Anumerta Gugun Gunawan Panit Intelkam Polsek Cibalong, Polres Tasikmalaya, Jawa Barat, wafat akibat terlibat kecelakaan lalu lintas, setelah sebelumnya menjalankan tugas di lapangan.

    “Almarhum wafat dalam pengabdian untuk bangsa dan negara,” kata Kapolres Tasikmalaya, AKBP Haris Dinzah, Rabu (3/4/2025) pagi.

    Menurutnya, Aipda Gugun gugur menjalankan tugas pengecekan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2025.

    “Almarhum terlibat kecelakaan selepas mengecek lokasi yang akan digunakan pembuatan TPS kemudian memantau Pelantikan PPK di Kecamatan Cibalong,” papar dia.

    Diketahui, Aipda Gugun terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Sukaraja tepatnya di Desa Sirnajaya, Sukaraja. Sepeda motor yang dikendarainya oleng dan terjatuh saat menyalip di jalanan menikung dan menurun cukup tajam.

    “Kebetulan dari arah depan muncul angkutan umum yang dikendarai Jajang Nurjaman hingga korban terlindas,” papar dia.

    Akibat musibah itu, Aipda Gugun mengalami luka serius di kepala. Sebelumnya, Aipda Gugun sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, tetapi nyawanya tidak tertolong.

    “Almarhum dikenal sebagai anggota yang berdedikasi, dia begitu konsen dalam menjakankan tugas, rajin bekerjanya,” ujar dia.

    Sementara itu, sopir angkutan masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya. Jenazah almarhum akhirnya dikebumikan di pemakaman umum daerah Rancaekek Bandung.

    “Pagi ini dimakamkan di Bandung, mohon doanya untuk almarhum semoga husnul khatimah,” kata dia.

    Hal senada disampaikan Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus. Atas nama lembaga Kepolisian Daerah Jawa Barat, ia menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpa salah satu prajurit terbaik di wilayah hukum Polres Tasikmalaya.

    “Kami atas nama Kapolda Jabar menyampaikan belasungkawa, Alhamarhum wafat dalam menunaikan tugas,” ujar dia.

  • Najwa Shihab Kemana? Ini 4 Kritiknya ke Pemerintah, Tak Ada soal UU TNI dan Danantara

    Najwa Shihab Kemana? Ini 4 Kritiknya ke Pemerintah, Tak Ada soal UU TNI dan Danantara

    PIKIRAN RAKYAT – Pertanyaan Najwa Shihab kemana sedang diungkap publik. Mereka mempertanyakan kemana perempuan yang sering mengkritik pemerintah tersebut di saat demo penolakan UU TNI ramai digelar sejak Ramadhan 2025, juga isu Danantara.

    Biasanya Najwa kerap kali muncul ke media sosial dengan kritik tajamnya ke pemerintah terkait kinerja, korupsi, dan lainnya. Publik mempertanyakan mana kritik sang aktivis di media sosial X dan bahkan di Instagram pribadinya, @najwashihab, termasuk di unggahan terbarunya, 1 April 2025.

    “Tahun ini lebih pasif,” kata akun Instagram @ymn***

    “Mata Najwa ❎ mana najwa✅,” tulis akun lainnya, @azz***

    “I hope u guys didn’t forget about what happened to her during peringatan darurat garuda biru. tsunami buzzer cuma serangan yg terlihat, di balik itu gatau terror macam apalagi yg menimpa. mbak nana punya keluarga dan banyak employee yg harus dijaga. doakan saja daripada menyudutkan terus, idealisme gak bisa dibeli kok,” kata akun @pou***

    “Ga komen buat Danantara, UU TNI , kasus korupsi yg bejibun mba nya.. sepi bngt ini mba lohh,” ujar akun @upi***

    Belum lama ini muncul foto dirinya dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat momen Lebaran 2025. Kebersamaan mereka mengundang pertanyaan publik apakah Najwa akan gabung ke kementerian pimpinan Meutya, atau entah bagaimana.

    4 kritik Najwa Shihab ke pemerintah

    Berikut 4 di antara sekian banyak kritik yang diungkap Najwa selama ini:

    Kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan

    Najwa pernah mewawancarai kursi kosong yang seharusnya diisi Menteri Kesehatan saat itu, Terawan Agus Putranto, pada 28 September 2020. Tujuan wawancara itu adalah mengungkap penanggulangan Covid-19 yang belum maksimal, Terawan dianggap menghilang, bahkan sampai di-reshuffle pada 23 Desember 2020.

    DPR kena juga

    Tak hanya Menkes Terawan, Anggota DPR juga ikut kena kritik terkait penanganan Covid-19 yang dinilai lamban. Najwa Shihab kala itu mengkritik pada 2 Mei 2020 dalam video yang diunggah di kanal YouTube.

    “Kepada tuan dan puan para anggota DPR yang terhormat. Apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama. Di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik kan. Seperti kami-kami ini sepertinya tuan dan puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah ya. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Eh, biasanya juga kosong kan ya,” katanya.

    “Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas. Ada RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa. Lalu, RUU Pemasyarakatan. Ada koruptor yang sudah ngebet pengen bebas kah? Eh, apa kabar Pak Yasonna?” ujarnya melanjutkan.

    Jokowi tak ketinggalan

    Najwa pernah menyebut Jokowi nebeng pesawat TNI Angkatan Udara saat setelah tidak lagi menjadi presiden. Padahal, sebelumnya beredar kabar ayah Wakil Presiden Gibran ini akan menaiki pesawat komersial setelah tidak menjadi pemimpin tertinggi Indonesia.

    “Nggak jadi komersil, sekarang nebeng TNI AU,” katanya dalam siaran langsung pelantikan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran pada Minggu, 20 Oktober 2024.

    Ikut suarakan Peringatan Darurat

    Demo Peringatan Darurat pada Agustus 2024 dikaitkan dengan prediksi majunya Kaesang, anak Presiden Jokowi kala itu, di Pilgub Jawa Tengah atau Pilgub Jakarta meski belum berusia 30 tahun. Najwa Shihab mengkritik DPR yang justru tidak mematuhi putusan MK yang menganulir majunya Kaesang Pangarep tersebut. DPR kala itu memilih menggunakan putusan MA padahal bukan ranahnya.

    “Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan Peringatan Darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspons DPR dengan membuat Undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Sekali lagi, 1 hari! Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil hom-pim-pa para elit. Setidaknya, memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam Pilkada,” katanya.

    “Sehingga memungkinkan Kaesang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol bisa maju dalam kontestisasi. Niatnya juga sudah tidak baik sejak awal. DPR mau menyiasati keputusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat, dan final, berlaku untuk semuanya,” ujarnya melanjutkan.

    Buku Najwa Shihab Dibakar TikToker, Ada 4 Dampak Negatif, Indonesia Emas 2045 Sulit Dicapai

    Netizen Puji Nikita Mirzani Dibanding Najwa Shihab, Imbas Komentar ‘Jokowi Nebeng’

    Najwa Shihab masuk komdigi kah??? https://t.co/QHC0RkMdIf pic.twitter.com/nQUslY4aLV— Maudy Asmara (@Mdy_Asmara1701) April 1, 2025 Profil Najwa Shihab

    Berikut profil singkatnya:

    Nama lengkap: Najwa Shihab TTL: Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 16 September 1977 Pekerjaan: pemeran, wartawan, pewara televisi Media sosial: @najwashihab (Instagram) Riwayat pendidikan Najwa Shihab TK Al-Quran Makassar Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah SMP Al-Ikhlas, Jeruk Purut, Jakarta Selatan SMAN 6 Jakarta Universitas Indonesia jurusan Hukum Melbourne Law School Aktivitas Najwa Shihab Jurnalis Mata Najwa Duta Baca Indonesia 2016-2020 Pendiri media Narasi

    Demikian penjelasan Najwa Shihab kemana disertai daftar 4 kritik di antara banyak hal yang disampaikannya kepada publik. Najwa sebelumnya kerap kali mengkritik pemerintah baik presiden, menteri, maupun DPR terkait kinerjanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PSU Palopo, Bawaslu Nyatakan Akhmad Syarifuddin Lakukan Pelanggaran Administrasi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        1 April 2025

    PSU Palopo, Bawaslu Nyatakan Akhmad Syarifuddin Lakukan Pelanggaran Administrasi Regional 1 April 2025

    PSU Palopo, Bawaslu Nyatakan Akhmad Syarifuddin Lakukan Pelanggaran Administrasi
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menyatakan calon wakil wali kota Palopo nomor urut 4
    Akhmad Syarifuddin
    melakukan pelanggaran administrasi. 
    Koordinator Divisi Hukum
    Bawaslu Kota Palopo
    ,
    Ardiansah Indra Panca Putra
    mengatakan sesuai hasil pleno Bawaslu Kota Palopo memutuskan bahwa terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan salah satu calon wakil wali kota Palopo yang dilaporkan. 
    “Sesuai hasil pleno Bawaslu Kota Palopo, bahwa pada Senin (31/3/2025) kemarin kami putuskan bahwa laporan yang dimasukkan oleh saudara Reski Adi Putra, merupakan pelanggaran administrasi yang dilakukan salah satu calon wakil wali kota Palopo yang dilaporkan,” kata Ardiansah saat dikonfirmasi di kantor Bawaslu Kota Palopo, Selasa (1/4/2025). 
    Menurut Ardiansah, pelanggaran administrasi yang dilakukan Akhmad Syarifuddin sudah tertuang dalam kajian Bawaslu Kota Palopo. 
    “Pada hari ini, Selasa (1/4/2025), hingga hari ketiga ke depan, sesuai Perbawaslu penanganan pelanggaran dan juknis penanganan pelanggaran, kami akan melakukan pemberkasan untuk dilakukan penyerahan rekomendasi ke KPU Kota Palopo,” ucapnya. 
    Lanjut Ardiansah, pasal-pasal yang diduga dilanggar terlapor atau Akhmad Syarifuddin terkait dengan pasal persyaratan calon seperti yang dilaporkan Reski Adi Putra. 
    “Pasal 7 ayat 2, huruf G undang-undang 10 tahun 2018 dan pasal 14 ayat 2 huruf f, pasal 20 ayat 2 point B PKPU nomor 8 tahun 2024 perihal pelanggaran administrasi,” ujarnya. 
    Bawaslu Kota Palopo memberi tenggat waktu kepada KPU Kota Palopo selama 7 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. 
    “KPU Kota Palopo setelah menerima rekomendasi kami berdasarkan Perbawaslu penanganan pelanggaran diberikan waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.”
    “Kalau dalam waktu tujuh hari KPU Palopo belum menindaklanjuti rekomendasi kami maka sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada kami sesuai Perbawaslu nomor 9 tahun 2024, kami akan berikan peringatan dalam artian peringatan tertulis atau peringatan lisan,” tuturnya. 
    Sementara itu, Komisioner KPU Palopo, Iswandi Ismail yang dihubungi wartawan mengaku belum mendapat surat terkait rekomendasi Bawaslu Kota Palopo. 
    Diketahui, Akhmad Syarifuddin dilaporkan atas dugaan tidak jujur mengungkapkan statusnya sebagai mantan terpidana dalam pencalonannya.
    Ia pernah menjalani proses hukum dan divonis bersalah dalam kasus dugaan ujaran kebencian pada 2018, saat dirinya turut serta dalam pemilihan Wali Kota Palopo.
    Ia dilaporkan oleh warga bernama Reski Adi Putra yang juga sudah dimintai keterangannya. 
    Pada Pilkada 2024, Akhmad Syarifuddin menjadi wakil Trisal Tahir. Pasangan yang diusung Partai Gerindra dan Demokrat ini mendapat nomor urut 4.
    Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Trisal Tahir karena menggunakan ijazah paket C palsu.
    MK memerintahkan KPU Kota Palopo melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dengan tenggat waktu 90 hari. 
    Lalu, Trisal digantikan istrinya bernama Naili dan resmi berpasangan Akhmad Syarifuddin dalam PSU Kota Palopo 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Silaturahmi Lebaran, IAS dan Nurdin Halid Bicara Politik dan Masa Depan Golkar Sulsel

    Silaturahmi Lebaran, IAS dan Nurdin Halid Bicara Politik dan Masa Depan Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin bertamu ke rumah anggota DPR RI AM Nurdin Halid di hari pertama Idulfitri 1446 Hijriah Senin (31/3/2025).

    Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Nurdin Halid, Jalan Mapala Kota Makassar. IAS datang didampingi istrinya Aliyah Mustika Ilham sekaligus Wakil Wali Kota Makassar.

    Sementara Nurdin Halid didampingi sang istri Andi Nurbani. Pertemuan berlangsung penuh kehangatan.

    Nurdin Halid adalah mentor, senior, sekaligus guru politik bagi IAS.

    “Pas IAS datang bertamu ke rumah, kita berbincang membahas masa depan Golkar dan langkah-langkah mengembalikan kejayaan Golkar ke depan,” kata Nurdin Halid.

    Sebagai senior, Nurdin Halid prihatin melihat kejayaan Golkar yang hilang di Sulsel.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Golkar kehilangan kursi Ketua DPRD Sulsel. Nasdem mematahkan dominasi Golkar pada Pemilu 2024 lalu dengan perolehan 17 kursi bandingkan 14 kursi.

    Nurdin Halid berharap IAS ambil bagian ke depan mengembalikan kejayaan beringin rindang di Sulsel.

    Di pilkada Makassar 2024, IAS ikut membantu memenanangkan kader Golkar Munafri Arifuddin.

    Setiap momen Idulfitri, IAS selalu menyempatkan bertamu ke rumah Nurdin Halid. Nurdin Halid adalah kakak sekaligus mentor politik bagi IAS.

    Keduanya bersahabat aktif sebagai pengurus Angkatan Muda Pembangunan Indonesia Sulawesi Selatan (AMPI) pada tahun 1990-an.

  • Makna Idulfitri Bagi Bupati Malang HM Sanusi: Soliditas Membangun Daerah

    Makna Idulfitri Bagi Bupati Malang HM Sanusi: Soliditas Membangun Daerah

    Malang (beritajatim.com) – Pesan singkat disampaikan Bupati Malang HM Sanusi, usai menunaikan Ibadah Shalat Idul Fitri 1446 Hijriyah di Masjid Agung Baiturahman, Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (31/3/2/2025) kemarin.

    Sanusi hadir bersama Kepala Forkopimda di Masjid terbesar yang ada di Kabupaten Malang.

    “Hari ini adalah hari kemenangan, hari yang penuh kebahagiaan bagi seluruh umat Islam setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadan,” kata Sanusi di hadapan ribuan Jamaah Sholat Ied.

    Menurut Sanusi, Hari Raya Idul Fitri bukan sekadar perayaan semata. Tetapi juga momentum bagi kita semua untuk kembali kepada fitrah, menyucikan hati, serta mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Semoga segala amal ibadah kita sepanjang Bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT, dan kita menjadi insan yang lebih bertakwa.

    Dalam sambutan, Sanusi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Politikus PDIP itu juga menyampaikan terimakasih pada penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan aman, damai, dan lancar di Kabupaten Malang. Yang mana terhitung sejak 20 Februari 2025 lalu, sebanyak 481 daerah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Malang telah memulai era kepemimpinan yang baru.

    Sanusi bilang, bahwa pembangunan Kabupaten Malang bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama.

    “Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk meningkatkan solidaritas, mempererat persaudaraan, dan memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah yang lebih maju,” tegasnya.

    Dengan kerja keras, sambung Sanusi, ia juga menyampaikan adanya sebuah inovasi dan sinergi dari semua elemen masyarakat. Sehingga, dapat menciptakan Kabupaten Malang yang lebih baik, berdaya saing, dan penuh keberkahan.

    “Saya mengajak seluruh jajaran Forkopimda, para pemangku kepentingan, stakeholders terkait, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malang untuk terus bersinergi, bekerja sama, dan mendukung penuh visi-misi pembangunan Kabupaten Malang. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita akan mewujudkan Kabupaten Malang yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” Sanusi mengakhiri. (yog/ian)

  • Pramono sudah tandatangani Pergub soal syarat PPSU di Jakarta

    Pramono sudah tandatangani Pergub soal syarat PPSU di Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sedang menyapa salah satu petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang berkunjung saat open house di Rumah Dinas Gubernur, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pramono sudah tandatangani Pergub soal syarat PPSU di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 31 Maret 2025 – 23:07 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terkait persyaratan kerja untuk menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

    “Saya sudah menandatangani bahwa untuk PPSU, pasukan oranye itu, SD saja cukup. Dan saya sudah tanda tangani Pergub-nya,” ujar Pramono saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

    Kontrak kerja petugas PPSU dan evaluasi kinerjanya akan diperpanjang, yakni setiap tiga tahun sekali.

    “Mereka akan dievaluasi bukan lagi setiap tahun, tetapi saya inginnya tiga tahun sekali. Kalau memang dia masih rajin, kemudian bekerja keras, pasti akan kita perpanjang,” kata dia.

    Bahkan, lanjut Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mengkaji kemungkinan untuk memperpanjang batas usia kerja petugas PPSU karena banyak petugas PPSU yang masih memiliki fisik prima di usia 55-58 tahun, sehingga perlu dipertimbangkan agar mereka tetap bisa bekerja.

    “Saya akan mempertimbangkan untuk itu, karena sekarang orang di usia 55-58 tahun itu fisiknya masih bagus untuk bekerja. Apalagi, dia (petugas) ini kan mempunyai tanggung jawab di keluarganya,” ujar Pramono.

    Saat kampanye Pilkada Jakarta 2024, Pramono sempat berjanji bakal menghapus syarat minimal pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk pendaftaran petugas PPSU.

    Bahkan, dia juga sempat berjanji akan mengubah aturan kontrak petugas PPSU menjadi tiga atau lima tahun.

    Selain itu, dia juga berjanji menambahkan PPSU dalam program ‘Jakarta Funding’ yang ingin digagasnya. Pramono ingin PPSU masuk ke dalam kategori dana abadi agar jaminan masa tua para petugas juga bisa terbayar.

    Sumber : Antara

  • Pramono Tepati Janji Kampanye, Petugas PPSU Cukup Lulusan SD

    Pramono Tepati Janji Kampanye, Petugas PPSU Cukup Lulusan SD

    Pramono Tepati Janji Kampanye, Petugas PPSU Cukup Lulusan SD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Gubernur Jakarta
    ,
    Pramono Anung
    menepati janjinya semasa kampanye, yakni mempermudah syarat menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (
    PPSU
    ) dan mengubah kontrak kerjanya.
    Menurut Pramono, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah ditandatanganinya, syarat menjadi petugas PPSU atau
    pasukan oranye
    cukup lulusan Sekolah Dasar (SD).
    “Saya sudah menandatangani bahwa untuk PPSU, pasukan oranye itu, SD saja cukup. Dan saya sudah tanda tangani Pergub-nya,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Rumah Dinas, Taman Suropati, Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025).
    Selain itu, Pramono mengatakan, kontrak kerja petugas PPSU diperpanjang yakni akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali.
    “Mereka akan dievaluasi bukan lagi setiap tahun, tetapi saya pengennya tiga tahun sekali. Kalau memang dia masih rajin, kemudian bekerja keras, pasti akan kita perpanjang,” ujarnya.
    Bahkan, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyebut,

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sedang mengkaji kemungkinan perpanjangan batas usia kerja PPSU.
    Menurut Pramono, banyak petugas PPSU yang masih memiliki fisik prima di usia 55-58 tahun, sehingga perlu dipertimbangkan agar mereka tetap bisa bekerja.
    “Saya akan mempertimbangkan untuk itu, karena sekarang orang di usia 55-58 tahun itu fisiknya masih bagus untuk bekerja, apalagi dia ini kan mempunyai tanggung jawab di keluarganya,” katanya.
    “Intinya kita memberikan secara prinsip apa yang menjadi haknya karena setelah pensiun, mereka rata-rata gamang dan belum ada jaminan apapun,” ujar Pramono lagi.
    Diketahui, saat masih menjadi calon gubernur (cagub), Pramono berjanji bakal menghapus syarat minimal pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk pendaftaran petugas PPSU.
    “Syaratnya enggak perlu lagi SLTA. SD saja cukup,” kata Pramono saat berkampanye di halaman Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Cengkareng, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat pada 5 Oktober 2024.
    Dalam kesempatan berbeda, Pramono juga sempat berjanji akan mengubah aturan kontrak petugas PPSU menjadi tiga atau lima tahun.
    “Menurut saya, enggak perlu setiap tahun. Karena yang namanya kerja itu bisa tiga tahun atau lima tahun menjadi lebih efektif,” kata Pramono saat bertemu dengan sejumlah petugas PPSU di Kedoya, Jakarta Barat pada 1 November 2024.
    Selain itu, dia juga berjanji menambahkan PPSU dalam program ‘Jakarta Funding’ yang ingin digagasnya.
    Dari situ, Pramono ingin PPSU masuk ke dalam kategori dana abadi, agar jaminan masa tua para petugas juga bisa terbayar.
    “Nah itu bisa dipikirkan kemudian program ‘Jakarta Funding’ yang saya gagas bisa ada dana abadi untuk hal seperti ini,” ujarnya.
    Hal senada juga disampaikan pasangannya, Rano Karno. Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta ini mengatakan, nantinya PPSU tidak perlu mendaftar menggunakan ijazah.
    “Kita ada program PPSU tidak perlu kerja dengan ijazah. Tidak perlu ijazah SMP, ijazah SD saja sudah bisa kerja,” ujar Rano Karno di atas panggung debat perdana Pilkada Jakarta di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 6 Oktober 2024.
    Selain itu, Rano Karno juga akan mengupayakan peningkatan kemampuan masyarakat Jakarta melalui program balai rakyat yang diadakannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Salat Id Perdana di Periode Kedua, Wali Kota Tegal Ajak Warga Wujudkan Kota Maju

    Salat Id Perdana di Periode Kedua, Wali Kota Tegal Ajak Warga Wujudkan Kota Maju

    TRIBUNJATENG.COM, TEGAL – Masjid Agung dan Alun-alun Kota Tegal tampak dipenuhi ribuan warga yang mengikuti Idulfitri 1446 Hijriah, Senin (31/3/2025).

    Jamaah laki-laki melaksanakan salat Id di dalam dan halaman masjid, sedangkan jamaah perempuan di Alun-alun.

    Pada kesempatan itu, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono bersama wakilnya Tazkiyyatul Muthmainnah turut melaksanakan salat Id bersama warga.

    Bertugas sebagai imam salat Id Al Ustadz H Iman Ahmad Baehaqi dan khotib Dr H Saepudin MA yang merupakan Rektor Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal.

    Selesai salat Id, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan perayaan Idulfitri tahun ini merupakan yang pertama kali di periode keduanya menjabat.

    Ada nuansa baru dengan visi dan misi yang juga baru.

    “Saya di sela-sela sambutan sudah mengajak seluruh masyarakat Kota Tegal untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota Tegal dalam membangun Kota Tegal agar lebih maju dan lebih baik lagi, agar Kota Tegal ini menjadi Kota Idaman sesuai harapan kita bersama,” ujarnya.

    Dedy Yon mengatakan, ia bersama wakilnya Tazkiyyatul Muthmainnah secara pribadi juga menyampaikan Minal Aidzin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin.

    “Kami berdua secara pribadi mengucapkan Minal Aidzin Walfaizin, mohon maaf lahir dan batin, apabila kami di masa Pilkada kemarin memiliki kesalahan, tentunya kami manusia biasa, barangkali ada kesalahan atau kekhilafan,” ungkapnya.