Event: Pilkada Serentak

  • PAN Usulkan Ketua Golkar dan PPP Berpasangan dalam Pilkada Jember

    PAN Usulkan Ketua Golkar dan PPP Berpasangan dalam Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Ada gagasan untuk menjodohkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Jember Karimullah Dahrujiadi dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember Madini Farouq dalam pemilihan kepala daerah setempat tahun ini.

    Gagasan ini dilontarkan Abdus Salam, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat pertemuan ketiga tokoh tersebut, di kediaman Madini, Kamis (18/4/2024) malam kemarin.

    Salam membenarkan adanya gagasan itu. “Kalau melihat dari komposisi, Haji Karim dan Gus Mamak (sapaan akrab Madini, red) ini kan senior kami yang sudah ideal untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati. Kami yang punya satu kursi di DPRD Jember siap mendukung dan mendorong beliau berdua, kalau memang nantinya terjadi kesepakatan koalisi,” katanya, Sabtu (20/4/2024).

    Selain faktor senioritas, Salam menilai, Karimullah dan Madini sama-sama berpengalaman di dunia politik dan pemerintahan. “Beliau berdua politisi kawakan dan banyak mengenyam asam-garam dunia politik. Paling tidak niat beliau berdua ingin membangun Jember dan berperan serta sebagai eksekutif, wajib kita dukung,” katanya.

    Selain menyinggung kemungkinan memunculkan pasangan Karimullah-Madini, tiga partai itu sepakat membentuk Koalisi Jember Bersatu. Koalisi ini berangkat dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sempat terbentuk di level nasional.

    “Persahabatan kami bertiga dirajut pada saat KIB. Saya dengan Gus Mamak juga dekat, karena setiap musim haji kami selalu bersama di Mekkah. Kedekatan kami dengan Haji Karim juga sudah lama, pada saat pencalonan saya menjadi bupati dalam pemilihan kepala daerah Jember tahun 2020,” kata Salam.

    Jika PAN, PPP, Golkar benar-benar berkoalisi, maka dengan total 12 kursi di DPRD Jember, tahun ini mereka bisa mendaftarkan calon bupati dan wakil bupati ke Komisi Pemilihan Umum. Syarat bagi partai atau gabungan partai mendaftarkan kandidat bupati dan wakil bupati adalah memiliki minimal 10 kursi di DPRD Jember.

    Namun Salam mengingatkan, gagasan itu harus dimatangkan di tingkat dewan pimpinan pusat (DPP) masing-masing partai. “Sehingga ketika kita sepakat memutuskan siapa yang diusung, tidak jadi pepesan kosong di bawah,” katanya.

    “Siapapun calonnya, kami bertiga sepakat untuk mendukung, sesuai kriteria yang diinginkan koalisi ini. Tidak menutup kemungkinan, koalisi akan kami rajut dengan partai-partai lain. Kemarin Gus Mamak (Madini) sudah berkomunikasi dengan Nasdem dan PKS, atau pun nanti bisa dengan PKB, PDI Perjuangan, dan Gerindra,” kata Salam.

    Pertemuan di rumah Madini, Kamis malam itu, merupakan awal untuk menyamakan persepsi terhadap situasi politik di Jember. “Kami bertukar pikiran sambil membahas masa depan Jember, bagaimana kami bisa berperan dalam politik pilkada tahun ini,” kata Salam.

    Salam mengatakan, koalisi tersebut akan bisa berbuat lebih positif jika ditindaklanjuti dengan komunikasi yang lebih intensif ke dewan pimpinan pusat partai masing-masing. “Sehingga keinginan di bawah dan di pusat benar-benar terjalin, sehingga tidak kayak dagelan,” katanya.

    “Rata-rata dalam pertemuan politik di bawah, para ketua partai membuat agenda, lalu tidak dilanjutkan ke atas. Pada saat ada rekomendasi, tahu-tahu kami tidak dilibatkan saat memgambil keputusan rekomendasi,” jelas pengusaha perumahan ini. [wir]

  • Kabar Pecah Kongsi Maidi-Inda, Begini Jawaban Wakil Wali Kota Madiun

    Kabar Pecah Kongsi Maidi-Inda, Begini Jawaban Wakil Wali Kota Madiun

    Madiun (beritajatim.com) – Isu pecah kongsi Maidi-Inda (Mada) ramai dibicarakan warga Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri kemungkinan tak lagi maju berpasangan dalam Pilkada 2024. Soal isu pecah kongsi, Maidi menjawab kalau itu masih rahasia.

    Inda Raya pun angkat bicara. Sampai kini memang belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait pasangan Mada. Namun, secara personal maupun kerja, hubungan antara dirinya dengan Walikota Madiun Maidi baik-baik saja.

    Terkait Pilkada Kota Madiun 2024, Inda Raya menyerahkan pada masyarakat.

    “Semua tergantung masyarakat karena pemimpin itu kan dipilih ya. Tidak bisa menentukan sendiri untuk menjadi pemimpin, iya kalo yang dipimpin mau, kalo gak mau kan gak akan milih,” kata Inda Raya, Sabtu (18/4/2024).

    Selama ini, sebagai Wakil Wali Kota, Inda mengakui jarang tampak bersama dengan Walikota Madiun Maidi dalam beberapa acara resm. Namun, bukan berarti ada keretakan hubungan kerja maupun personal. Inda mengaku memang tidak ada undangan untuk datang ke beberapa acara tersebut.

    “Soal jarang tampak bersama Pak Wali di beberapa acara Pemkot, itu ya masa gak ada undangan trus saya datang? Akan sangat etis jika diundang, ya pasti datang,” jelas Inda Raya.

    “Saya mengharap masyarakat tidak mengira saya gak mau datang. Jadi saya malah seneng kalo ada yang nanya langsung kenapa jarang sekali kelihatan di acara Pemkot? Saya sekalian ceritakan,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Maidi-Inda menjadi Walikota dan Wakil Wali Kota Madiun periode 2019-2024. Saat itu, keduanya didukung lima partai, yakni PDI-P, Demokrat, PAN, PKB dan PPP dalam Pilkada Madiun 2018. [fiq/ian]

  • Diusung PKB di Pilbup Jombang, Warsubi: Cawabupnya Digodok Para Kiai

    Diusung PKB di Pilbup Jombang, Warsubi: Cawabupnya Digodok Para Kiai

    Jombang (beritajatim.com) – PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Jombang mengusung Kades Mojokrapak Kecamatan Tembelang, Warsubi, dalam Pilbup (Pemilihan Bupati) November mendatang. Namun untuk calon wakil bupati (cawabup) menyerahkan sepenuhnya kepada Warsubi dan para kiai.

    Kades Warsubi merespon positif tugas tersebut. Dirinya siap maju dalam Pilkada dengan tujuan membanguan Kabupaten Jombang lebih baik. Dirinya juga yakin bahwa selain PKB, dukungan dari Parpol (partai politik) lainnya terus mengalir.

    “Partai Demokrat dan Partai Golkar juga mendukung. Namun untuk siapa calon wakil bupati (cawabup)-nya, akan digodok terlebih dulu oleh para kiai,” ujar Warsubi saat mendapingi pengurus DPC PKB Jombang sowan ke pengasuh Ponpes Denanyar Jombang KH Abdusalam Sohib atau Gus Salam, Jumat (19/4/2024) sore.

    Warsubi mengatakan, sebagai Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Jombang, dirinya selama ini non-partai. Makanya ketika mendapat dukungan dari Partai Gerindra dan PKB, Warsubi sangat bersyukur.

    Warsubi juga mengatakan, dengan bergabungnya PKB, berarti sudah ada tiga parpol sudah mendukung dirinya. Masing-masing adalah Gerindra, Partai Golkar dan Demokrat. “Insyaallah kami sudah melakukan pertemuan dengan partai-partai itu,” jelasnya.

    Dalam sowan tersebut, sejumlah pentolan PKB nampak hadir. Di antaranya, Wakil Ketua Dewan Syuro DPC PKB Jombang Mas’ud Zuremi, Ketua DPC PKB Jombang Hadi Atmaji, serta Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar.

    Wakil Ketua Dewan Syuro DPC PKB Jombang Mas’ud Zuremi mengungkapkan bahwa pihaknya bukan tanpa alasan mengusung Warsubi dalam Pilbup mendatang. Menurutnya, Warsubi sudah menjabat Kepala Desa Mojokrapak selama tiga periode.

    Selain itu, kades sejaligus pengusaha pemotongan ayam ini juga menjabat sebagai Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Jombang. “Beliu juga pernah menjadi PNS (pegawai negeri sipil). Artinya, sudah paham seluk beluk pemerintahan,” ujar Masud yang juga Ketua DPRD Jombang ini. [suf]

  • PKB dan Gerindra Sepakat Usung Kades Warsubi di Pilbup Jombang

    PKB dan Gerindra Sepakat Usung Kades Warsubi di Pilbup Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Jombang menggelar pertemuan dengan Partai Gerindra di Graha Gus Dur atau kantor DPC PKB Jl Laksda Adi Sucipto, Jumat (19/4/2024).

    Hasilnya, kedua parpol (partai politik) tersebut sepakat mengusung Kades (Kepala Desa) Mojokrapak Kecamatan Tembelang, H Warsubi, untuk maju dalam Pilkada Jombang yang digelar pada November 2024.

    Kepastian itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Syuro DPC PKB Jombang Mas’ud Zuremi. Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan oleh jajaran DPC PKB Jombang ke pengasuh Ponpes (Pondok Pesantren) Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang KH Abdussalam Sohib atau Gus Salam.

    “Kami dari PKB dan Gerindra sepakat mengusung Pak Warsubi dalam Pilkada Jombang mendatang. Hasil kesepakatan itu kami sampaikan ke Gus Salam. Untuk wakil bupatinya, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Warsubi. Namun, wakil tersebut mendapatkan izin dan kesepakatan dari kiai di Jombang. Itu yang kita sepakati bersama,” ujar Masud yang didampaingi Ketua DPC PKB Jombang Hadi Atmaji.

    Apa alasan mengusung Warsubi, mengingat PKB adalah pemenang Pileg 2024 di Jombang? Mas’ud menjelaskan, sebagai orang Jombang dirinya sangat paham. Yakni, Warsubi sudah menjabat Kepala Desa Mojokrapak selama tiga periode.

    Selain itu, kades yang juga pengusaha pemotongan ayam ini juga menjabat sebagai Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Jombang. “Beliu juga pernah menjadi PNS (pegawai negeri sipil). Artinya, sudah paham seluk beluk pemerintahan,” ujar Masud yang juga Ketua DPRD Jombang ini.

    Koalisi dua parpol ini lebih dari cukup untuk mengusung calon dalam Pilkada Jombang 2024. Karena PKB mendapatkan 12 kursi, sedangkan Partai Gerindra 8 kursi. Namun demikian, lanjut Mas’ud, pihaknya sangat terbuka ketika ada tambahan parpol yang bergabung.

    “Soal bakal calon wakil bupati, kembali saya tegas bahwa kita serahkan ke Pak Warsubi dan para kiai. Koalisi PKB dan Gerindra ini sudah 20 kursi. Tapi kita tetap terbuka jika ada parpol lain yang bergabung,” pungkas Mas’ud.

    Warsubi juga ikut serta saat rombongan pengurus PKB sowan ke Gus Salam di Ponpes Denanyar. Dirinya tak henti berucap syukur atas dukungan itu. “Alhamdulillah, PKB dan Gerindra mengusung saya. Karena saya ini bukan orang partai. Insyaallah ada parpol lain yang juga mendukung,” ujar Warsubi. [suf]

  • Gus Hans Ditunjuk DPP Partai Golkar Maju Pilkada Jombang

    Gus Hans Ditunjuk DPP Partai Golkar Maju Pilkada Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Gus Hans atau Zahrul Azhar Asumta ditunjuk oleh DPP Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jombang yang digelar November 2024. Bahkan, pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul’Ulum Jombang ini sudah diundang ke DPP untuk mendapat pengarah soal itu.

    Dalam pertemuan itu, selain Gus Hans, bakal calon kepala daerah se-Indonesia yang akan diusung Partai Golkar juga dihadirkan. Termasuk menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.

    “Benar, saya ditugasi oleh DPP (Golkar) untuk maju Pilkada Jombang. Pada 6 April kemarin diundang ke Jakarta untuk mendapat arahan dari Pak Airlangga Hartarta. Termasuk Mas Bobby juga hadir dalam forum itu,” ujar Gus Hans ketika dikonfirmasi, Jumat (19/4/2024).

    Gus Hans mengungjapkan bahwa dirinya adalah satu-satunya bakal calon yang diundang oleh DPP Partai Golkar. Tentu saja, Ketua Umum Jaga Nusantara (Jaringan Gawagis Nusantara) ini kaget. Karena selama ini dirinya tidak pernah berpikir untuk maju Pilkada.

    Meski demikian. pihaknya menilai Golkar adalah partai yang realistis. Artinya, partai berlambang pohon beringin ini sudah mengukur dan melakukan survei untuk menentukan calon yang bakal diusung.

    Oleh sebab itu, sebagai kader Golkar, Gus Hans menyikapi tugas itu secara bijaksana. Di antaranya akan komunikasi dengan dua pihak, yaitu DPD dan DPP Partai Golkar. Sedangkan untuk komunikasi lintas partai Gus Hans belum melakukannya.

    Pasalnya, dalam Pemilu legislatif kemarin, Golkar Jombang hanya mengoleksi lima kursi. Sehingga untuk mengusung calon dan Pilkada harus membangun koalisi. “Koalisi Pilpres kemarin sangat realistis untuk ditindaklanjuti di daerah,” ujarnya.

    Gus Hans sendiri sepertinya merespon tugas yang diberikan oleh DPP Partai Golkar. Karena dalam seminggu terakhir ini, baliho tokoh muda ini mulai muncul di sejumlah titik. Di antaranya, baliho dengan tema ucapan selama Hari Raya Idulfitri 1445 H yang berdiri di Jl Sukarno-Hatta Jombang.

    Meski begitu, Gus Hans mengaku belum melakukan komunikasi dengan partai partai lain. Ia mengaku butuh penyesuaian diri karena keputusan tersebut juga baru diketahuinya belum lama ini. “Kalau memasang baliho sudah,” ujarnya.

    Lantas apa arahan dari DPP Partai Golkar saat Gus Hans menghadiri undangan di Jakarta? “Normatif saja. Kami diminta bekerja untuk masyarakat,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini. [suf]

  • Dirindukan Warga Blitar, Ini Jawaban Rijanto Soal Potensinya Maju Calon Bupati

    Dirindukan Warga Blitar, Ini Jawaban Rijanto Soal Potensinya Maju Calon Bupati

    Blitar (beritajatim.com) – Jelang Pilkada 2024, perbicangan tentang siapa calon Bupati Blitar terus bergulir. Selain nama petahana, Rini Syarifah nama yang juga masih banyak diperbincangkan adalah sosok Mantan Bupati Blitar, Rijanto.

    Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar tersebut hingga saat masih banyak diperbincangkan oleh masyarakat Bumi Penataran. Sosoknya yang karismatik dan ramah membuat Rijanto dirindukan oleh sejumlah masyarakat.

    Seiring belum adanya tokoh politik yang menonjol di kubu PDIP, tentu nama Rijanto masih berpeluang untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar di Pilkada mendatang. Para simpatisan di Kabupaten Blitar pun banyak menginginkan Bupati Blitar periode 2016-2021 itu maju kembali.

    Namun bagaimana tanggapan Rijanto soal dorongan dari masyarakat yang menginginkan dirinya untuk maju kembali. Politikus kawakan PDIP itu, mengaku untuk saat ini dirinya masih segan untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar di Pilkada 2024 mendatang. “Sampean ki kabeh ki lak gak duwe peluru rudal patriot opo ya mungkin,” jawab Rijanto sembari bercanda, Jumat (19/04/24).

    Dengan nada bercanda, Rijanto menyebut bahwa dirinya saat ini belum memiliki logistik yang cukup untuk maju kembali. Sehingga kemungkinan besar, Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu tidak akan maju di Pilkada mendatang. “Tapi semua itu tergantung mekanisme yang harus kita lalui dan utamanya mas antok adalah logistik,” tegasnya

    Rijanto sendiri sebetulnya menyadari bahwa suaranya di masyarakat Kabupaten Blitar masih cukup bagus. Rijanto sendiri juga memiliki simpatisan yang loyal.

    Meski demikian Mantan Bupati Blitar itu menegaskan bahwa dari sisi logistik dirinya belum mencukupi. Sehingga kemungkinan besar dirinya tidak akan maju di Pilkada 2024 mendatang. “Kalau ada yang mendukung tapi kalau logistiknya tidak mendukung kan yo sama saja,” pungkasnya. (owi/kun)

  • KPU Umumkan Pencalonan Perorangan Pilkada Bojonegoro 2024

    KPU Umumkan Pencalonan Perorangan Pilkada Bojonegoro 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro umumkan persyaratan bagi calon perorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bojonegoro 2024. Meski secara teknis tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bojonegoro, pada November 2024 mendatang belum dimulai.

    “Bagi bakal calon yang melalui jalur perorangan untuk dapat melengkapi dan menyerahkan persyaratan dukungan,” ujar Komisioner Bidang Teknis Penyelenggaraan KPU Bojonegoro, Fatma Lestari, Jumat (19/4/2024).

    Beberapa persyaratan bagi bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan maju melalui jalur perorangan diantaranya, harus memenuhi syarat dukungan minimal sebanyak 67.200 dukungan atau 6,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bojonegoro.

    Jumlah dukungan tersebut, harus tersebar di 15 kecamatan (lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro). Kemudian, menyerahkan model B-1 KWK perseorangan, model pernyataan identitas pendukung KWK, dan file Excel data dukung.

    Selanjutnya bagi calon bupati dan wakil bupati perorangan harus melampirkan fotocopy KTP atau surat perekaman KTP-el dari Dinas Dukcapil pada surat pernyataan dukungan. Beberapa pemenuhan persyaratan tersebut dalam jangka waktu mulai Minggu 5 Mei 2024 hingga Senin 19 Agustus 2024.

    Menurut Fatma, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon bupati dan wakil bupati perorangan itu sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro nomor 1434 tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro tahun 2024. [lus/kun]

  • PDIP Kediri Belum Pastikan Duet Mas Dhito-Mbak Dewi Jilid II

    PDIP Kediri Belum Pastikan Duet Mas Dhito-Mbak Dewi Jilid II

    Kediri (beritajatim.com) – PDI Perjuangan (PDIP) belum bisa memastikan duet Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) dan Dewi Maria Ulfa (Mbak Dewi) jilid II dalam Pilkada Kediri 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri Murdi Hantoro.

    “Untuk PDI Perjuangan yang jelas cabupnya atau AG 1. Masalah untuk wakilnya, itu nanti kita serahkan kepada Mas Bup. Siapa yang kira-kira akan mendampingi,” ujar Murdi Hantoro kepada beritajatim.com.

    Sebelumnya, PDIP Kabupaten Kediri telah membuka penjaringan bakal calon Bupati Kediri periode 2024-2029. Tetapi, satu-satunya partai yang bisa mengusung calonnya sendiri ini memastikan akan mendukung kembali Mas Dhito sebagai bakal calon petahana.

    Menurut Murdi Hantoro, PDIP hanya akan memberikan dukungannya untuk AG 1. Sedangkan wakilnya diserahkan kepada Mas Dhito. Tetapi, anggota DPRD Kabupaten Kediri kawakan ini memberikan masukan kepada Mas Dhito dalam memilih sosok pendamping yang ideal.

    “Yang mendampingi harus yang bisa bekerjasama. Kewenangan ini saya berikan kepada Mas Bup, kira-kira siapa yang diajak kerjasama. Si A dan si B kita tidak tahu. Terserah beliaunya, cocoknya dengan siapa,” tegas Murdi Hantoro.

    Meskipun PDIP bisa mencalonkan sendiri, namun Murdi Hantoro mengaku, partainya tidak menutup diri. PDIP terbuka untuk seluruh partai politik yang akan bekerjasama kembali di Pilbup Kediri November 2024 nanti.

    “Yang pertama, kita bisa mencalonkan sendiri. Tetapi kita tidak menutup diri. Tetap membuka diri. Kita tetap lobi dengan partai lain,” papar dia.

    Perlu untuk diketahui, pasangan calon tunggal Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Maria Ulfa memenangkan Pilkada Kediri 2020. Dari total suara sah 771.799, pasangan Mas Dhito dan Mbak Dewi memperoleh 590.644 suara, sementara kolom kosong dapat 181.155 suara.

    Pasangan Mas Dhito dan Mbak Dewi diusung oleh semua partai politik di Kediri. Mulai dari PDIP, PKB, partai NasDem, PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS dan PPP. Pasangan tersebut melawan kotak kosong karena semua parpol pemilik 50 kursi di DPRD Kabupaten Kediri sudah mengusungnya, dan tidak ada calon dari jalur perseorangan. [nm/beq]

  • Pilkada 2024, PDIP Ponorogo Ikuti Prinsip Orang Jawa

    Pilkada 2024, PDIP Ponorogo Ikuti Prinsip Orang Jawa

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Ponorogo akan digelar lagi tahun 2024 ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ponorogo besar kemungkinan akan kembali mengusung Bupati Sugiri Sancoko. Selain memang kader PDIP, kepemimpinan Sugiri selama ini, dinilai berprestasi membawa Kabupaten Ponorogo lebih baik. Namun, meskipun begitu, untuk Pilkada 2024 ini, PDIP Ponorogo ikut prinsip orang Jawa.

    “Kita tetap akan lalui proses alurnya, supaya nanti yang akan diusung, semua melu handarbeni (ikut memiliki). Prinsip orang Jawa,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Ponorogo, Bambang Juwono, Jumat (19/04/2024).

    Jika nanti akan mengusung kembali Bupati Sugiri Sancoko untuk Pilkada 2024, Bambang ingin semua elemen partai ikut berjuang bersama-sama untuk memenangkan lagi. Oleh karena itu, dirinya akan mengikuti proses alurnya. Yakni dengan berkomunikasi dengan internal partai hingga masyarakat ditingkat akar rumput.

    “Proses harus lalui dari bawah, serap aspirasi dan jalin komunikasi dengan kader PDIP di tingkat PAC, hingga ranting,” katanya.

    Sehingga pengusungan bakal calon bupati (bacabup) dari PDIP Ponorogo dengan legitimasi yang tinggi. Selain itu, juga mendengarkan suara masyarakat seperti apa. Sebab, apapun itu PDIP berjuang bersama rakyat.

    “Kalau sudah begitu, semua ikut memperjuangkan. Jadi pengusulan bacabup ini, tidak ujug-ujug dari ketua partai yang mengusulkan,” katanya.

    Selain menyerap aspirasi dan komunikasi di tingkat akar rumput partai di internal, Bambang Juwono juga menyebutkan pihaknya juga menjalin komunikasi dengan partai politik (parpol) lain. Sebab, semua partai di Ponorogo tidak bisa mengusung sendiri, harus berkoalisi dengan parpol lain.

    “Kita juga menjalin komunikasi dengan beberapa partai, tentang pemimpin ke depan seperti apa. Kalau ada titik kesepahaman dan sesuai dengan visi dan misi, ya tinggal pilih orangnya dan mufakat. Siapa nanti ya harus diusung dan diperjuangkan bersama-sama,” pungkas Bambang. [end/aje]

  • Pulang Umrah, Ketua PPP Jember Bahas Pilkada dengan Golkar dan PAN Sambil Mengudap Martabak

    Pulang Umrah, Ketua PPP Jember Bahas Pilkada dengan Golkar dan PAN Sambil Mengudap Martabak

    Jember (beritajatim.com) – Sepulang dari umrah di Mekah, Arab Saudi, Madini Farouq, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, bertemu dan membahas pemilihan kepala daerah dengan Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional.

    Madini bertemu dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Jember Abdus Salam di kediamannya, Jalan Melati, Kamis (18/4/2024) malam.

    “Agenda semalam adalah silaturahim Idulfitri. Kebetulan saya juga baru pulang dari umrah. Kami reuni Koalisi Indonesia Bersatu. Dulu kami pernah bersama-sama dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yang insyaallah akan menjadi cikal-bakal Koalisi Jember Bersatu,” kata Madini, Jumat (19/4/2024).

    Mereka membicarakan kondisi dan situasi Jember hari ini dan harapan pada masa mendatang. “Kami ngobrol gayeng dengan makan martabak dan terang bulan. Ada ungkapan: ini sudah pas konsumsinya. Mudah-mudahan setelah pertemuan itu jadi terang-benderang bagaimana gambaran Jember ke depan,” kata Madini.

    Koalisi PAN, PPP, dan Golkar memiliki 12 kursi gabungan. Jumlah ini sudah melampaui syarat minimal kursi parlemen untuk mengusung calon kepala daerah Jember sendiri. “Apalagi kalau ditambah Koalisi Kebersamaan yang kemarin terbentuk,” kata Madini.

    Koalisi Kebersamaan terdiri atas PPP, Partai Keadilan Sejahtera, dan Nasional Demokrat. “Koalisi Kebersamaan bersama Koalisi Jember Bersatu menjadi kuat untuk bersama-sama membangun Jember yang lebih baik ke depan. Mungkin nanti juga ditambah Koalisi Perubahan yang terdiri atas PKS, Nasdem, dan PKB,” kata Madini.

    “Kata kuncinya adalah bersama. Bersama kita bisa, bersatu kita teguh. Dengan bersama dan bersatu, insyaallah kita akan menang,” kata Madini. [wir]