Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Gaji Lumayan, Ini Tahapan Rekrutmen PPK Pilkada Ponorogo 2024

    Gaji Lumayan, Ini Tahapan Rekrutmen PPK Pilkada Ponorogo 2024

    Ponorogo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo, mulai hari ini Selasa (23/4/2024) resmi membuka pengumuman dan pendaftaran untuk rekrutmen calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). Rekrutmen PPK itu, diperuntukkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024.

    Gaji atau honor yang diterima anggota PPK pun nantinya lumayan. Untuk ketua PPK per bulannya akan menerima gaji sebanyak Rp2,5 juta. Sementara untuk anggotanya, sebanyak Rp2,2 juta. Jumlah nominal gaji itu, sama dengan gaji PPK untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Calon Legislatif pada bulan Februari 2024 lalu.

    “Gajinya untuk jabatan ketua PPK sebesar Rp2,5 juta per bulan, sementara untuk para anggota PPK sebesar Rp2,2 juta,” ungkap salah satu komisioner KPU Ponorogo, Ahmad Fauzi Huda, Selasa (23/04/2024).

    Dari informasi yang dihimpun website resmi KPU Ponorogo, tahapan rekrutmen PPK ini dimulai mulai hari ini. KPU Ponorogo mengumumkan terkait dengan seleksi calon PPK tersebut. Pengumuman pendaftaran ini, dimulai dari tanggal 23 hingga 27 April 2024. Dalam periode pengumuman pendaftaran itu, masyarakat juga bisa langsung melakukan pendaftaran, di mana untuk tahap penerimaan pendaftaran ini, dibatasi mulai tanggal 23 hingga 29 April 2024.

    “Hari ini sudah mulai pengumuman pendaftaran untuk seleksi calon PPK,” kata Fauzi.

    Untuk Kabupaten Ponorogo, kebutuhan PPK sebanyak 105 orang. Yakni sebanyak 5 orang PPK dari setiap 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Proses seleksi PPK di setipa kecamatan ini, bersifat terbuka untuk semua, baik pendatang baru maupun petahana. Bahkan, bagi petahana yang telah menjadi panitia Ad hoc sebanyak 2 kali atau lebih, tetap diberikan kesempatan untuk mendaftar.

    “Di setiap kecamatan nantinya ada 5 PPK. Sehingga jika di Kabupaten Ponorogo ada 21 kecamatan, berarti kebutuhan PPK di Ponorogo untuk Pilkada sebanyak 105 orang,” pungkas Fauzi. (End

    Berikut tahapan pembentukan PPK untuk Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Ponorogo :

    1. 23-27 April 2024 : Pengumuman Pendaftaran
    2. 23-29 April 2024 : Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK
    3. 30 April hingga 2 Mei 2024 : Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK
    4. 24 April hingga 3 Mei 2024 : Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK
    5. 4-5 Mei 2024 : Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK
    6. 6-8 Mei 2024 : Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK
    7. 9-10 Mei 2024 : Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK
    8. 4-10 Mei 2024 : Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK
    9. 11-13 Mei 2024 : Wawancara Calon Anggota PPK
    10. 14-15 Mei 2024 : Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK
    11. 15 Mei 2024 : Penetapan Calon Anggota PPK
    12. 16 Mei 2024 : Pelantikan Calon Anggota PPK

  • Hari Ini Dibuka, Rekrutmen Calon PPK Pilkada 2024 di Pamekasan

    Hari Ini Dibuka, Rekrutmen Calon PPK Pilkada 2024 di Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, membuka rekrutmen pembentukan badan ad hoc calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    Badan adhoc PPK tersebut kembali dilakukan untuk menghadapi proses pemilihan kepala daerah, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan.

    “Pendaftaran PPK ini dilakukan selama 7 hari kedepan, terhitung mulai hari ini hingga 29 April 2024 mendatang,” kata Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Pamekasan, Fathor Rachman, Selasa (23/4/2024).

    Bahkan pendaftaran tersebut juga dijadwalkan diperpanjang selama 3 (tiga) hari, mulai dari 30 April hingga 2 Mei 2024. “Perpanjangan ini nanti kita lakukan jika total pendaftar belum memenuhi kuota yang sudah ditentukan,” ungkapnya.

    “Selanjutnya diteruskan dengan tahapan seleksi administrasi calon anggota PPK, juga seleksi tes tulis berbasis CAT, termasuk respon dan tanggapan dari masyarakat hingga penetapan calon sebagai anggota PPK untuk Pilkada Serentak 2024 mendatang,” imbuhnya.

    Lebih lanjut dijelaskan, proses rekrutmen tersebut tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 lalu. Termasuk dari unsur persyaratan yang sudah ditetapkan.

    “Untuk persyaratan tetap sama dengan sebelumnya, yakni persyaratan pada pelaksanaan Pemilu kemarin. Termasuk juga dengan gaji, juga tidak ada perubahan,” pungkasnya.

    Sementara untuk proses rekrutmen calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), dijadwalkan mulai dilakukan pada 2-6 Mei 2024. Termasuk perpanjangan pendaftaran pada 9-11 Mei 2024 mendatang. [pin/aje]

  • Deretan Nama Cabup Blitar Ramai Dibicarakan, Siapa Saja?

    Deretan Nama Cabup Blitar Ramai Dibicarakan, Siapa Saja?

    Blitar (beritajatim.com) – Deretan nama yang akan menjadi Calon Bupati (Cabup) Blitar telah muncul dan ramai dibicarakan. Diketahui, gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar tinggal beberapa bulan lagi terselenggara.

    Berikut sejumlah nama yang ramai dibicarakan dan berpeluang maju sebagai Calon Bupati Blitar pada Pilkada 2024 mendatang.

    1. Rini Syarifah

    Bupati Blitar tersebut jauh-jauh hari telah menyatakan niatnya untuk melanjutkan kepemimpinannya. Mak Rini sapaan akrabnya menyatakan bakal maju kembali sebagai Calon Bupati Blitar di Pilkada 2024.

    Nama Mak Rini pun semakin banyak diperbincangkan warga menjelang Pilkada 2024. Tentu sebagai calon petahana Mak Rini masih cukup kuat untuk memenangkan kembali Pilbup Blitar 2024 mendatang.

    Rini Syarifah yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Kabupaten Blitar juga telah aktif berkomunikasi dengan partai politik lain. Pada Pilkada 2024 mendatang, Mak Rini ingin merangkul semua partai politik yang ada di Kabupaten Blitar.

    Langkah Mak Rini semakin mudah karena PKB bisa mengusung sendiri Calon Bupati Blitar lantaran telah mengantongi 11 kursi DPRD.

    2. Rijanto

    Nama selanjutnya yang juga masih ramai diperbincangkan adalah Rijanto. Mantan Bupati Blitar tersebut masih memiliki karisma dan berpeluang maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, tentu Rijanto masih sangat dirindukan warga. Sosoknya yang ramah dan karismatik tentu membuat Rijanto menjadi sosok yang dipertimbangkan untuk menantang petahana Rini Syarifah.

    Meski berpeluang untuk maju kembali, namun Rijanto mengaku belum berencana maju sebagai Cabup Blitar. Pasalnya meski masih memiliki suara, namun Rijanto mengaku masih kekurangan amunisi terkait material.

    3. Hengky Kurniawan

    Nama selanjutnya adalah Hengky Kurniawan. Selebritas sekaligus politisi PDIP tersebut juga berpeluang untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Popularitas Hengky Kurniawan tentu menjadi modal utama untuk meraup suara warga Kabupaten Blitar. Jika benar maju tentu Hengky Kurniawan bukan lawan sepele bagi petahana Rini Syarifah dan calon yang lain.

    4. Ferdian Reza Alvisa

    Ketua DPC Gerindra Kabupaten Blitar tersebut juga berpeluang untuk maju sebagai Calon Bupati. Alvis sapaan akrabnya memiliki loyalis serta suara yang cukup kuat di Kabupaten Blitar.

    Meksi demikian belum ada kepastian apakah Alvis bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar. Namun nampaknya peluang itu tetap ada, karena Gerindra menyatakan bakal mengusung Calon Bupati atau Gubernur dari internal.

    5. Rahmat Santoso

    Mantan Wakil Bupati Blitar yang sempat mundur tersebut kini mulai menebar signal bakal maju kembali sebagai Calon Bupati. Meski meninggalkan luka bagi sebagian warga Kabupaten Blitar namun nampaknya Rahmat Santoso bakal balik ke Blitar.

    Makde Rahmat sapaan akrabnya bakal menjadi pesaing bagi Rini Syarifah. Kini patut ditunggu apakah Rahmat Santoso benar maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Itulah beberapa nama yang ramai dibicarakan bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar di Pilkada 2024. Patut dinantikan juga siapa yang bakal keluar sebagai Bupati Blitar terpilih. [owi/beq]

  • Gus Makki Maju, Panaskan Kandidat Calon Bupati Banyuwangi

    Gus Makki Maju, Panaskan Kandidat Calon Bupati Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Konstelasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banyuwangi makin menarik. Semakin banyak kandidat calon bupati yang mulai bermunculan.

    Tak hanya datang dari para tokoh politik, tapi juga dari sosok tokoh agama. Terbaru, Ali Makki Zaini atau Gus Makki muncul di permukaan untuk menjadi bagian dari perjalanan pemilihan Bupati Banyuwangi.

    Sosok pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Hidayah, Dusun Rayut, Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono itu memang bukan orang asing. Di Banyuwangi banyak yang mengenal dirinya sebagai tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama yang disegani.

    Terutama di kalangan Nahdliyin, lantaran dirinya merupakan Ketua PCNU Banyuwangi pada periode lalu. Sebelum, tampuk kepemimpinan NU Banyuwangi berpindah ke pengurusan karetaker yang saat ini berjalan.

    Gus Makki begitu akrab warga menyebutnya, menjadi sosok ke sekian kali yang bakal maju ke Pilkada Banyuwangi. Secara terang dan gamblang bahkan dirinya pribadi mendeklarasikan maju menjadi calon Bupati Banyuwangi.

    “Dalem pamit, Bissmillah, dalem maju dalam Pilkada Banyuwangi,” artinya “Saya pamit, Bissmillah saya maju di Pilkada Banyuwangi,” ungkap Gus Makki dalam sebuah acara halal bihalal.

    Pernyataan itu menjadi tambah meyakinkan jika sosok Gus Makki bakal menjadi pesaing kuat kandidat lainnya. Sekaligus menjawab, kemana Gus Makki usai jabatannya terkatung-katung dan habis di PCNU Banyuwangi.

    “Keranten kathah ingkang tanglet dateng dalem, nggeh dalu niki dalem menyampaikan, mboten badhe kampanye keranten dramane tasek dowo niki, cuma dalu niki dalam kesempatan niki, dalem pamit dateng panjenengan khususipun alumni Pondok Pesantren Ploso, Kediri, dalem pamit, Bismillah dalem maju dalam Pilkada Banyuwangi,”

    “Karena banyak yang tanya kepada saya, ya malam ini saya sampaikan, bukan untuk kampanye karena dramanya masih panjang ini. Cuma malam ini dalam kesempatan ini, saya pamit kepada kalian, khususnya pada alumni Pondok Pesantren Ploso, Kediri. Saya pamit, Bismillah saya maju di Pilkada Banyuwangi,” ucap Gus Makki yang disambut tepuk tangan para undangan yang datang.

    Meski demikian, Ali Makki Zaini sadar perlu perjuangan dan perjalanan panjang untuk menempuhnya. Meskipun kesempatan itu terbuka lebar, hingga kepastian tersebut terjawab November mendatang saat pelaksanaan Pilkada berlangsung.

    “Tapi niki mantun kulo umumaken dalu niki, terus benjeng langsung pelantikan, nggeh mboten. Niki dramane tasek lami,”

    “Tapi ini setelah saya umumkan malam ini, bukan berarti besok langsung pelantikan, ya tidak. Ini dramanya masih lama,” pungkas Gus Makki. [rin/aje]

  • Rekrutmen PPK dan PPS Pilkada Serentak 2024 Mojokerto Dibuka

    Rekrutmen PPK dan PPS Pilkada Serentak 2024 Mojokerto Dibuka

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota membuka pendaftaran badan ad hoc penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Yakni seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

    Seleksi akan dilakukan secara bertahap. Untuk pendaftaran PPK dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 mendarang akan dimulai pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 April 2024 sedangkan. Sementara untuk PPS akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 mendatang.

    Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro mengimbau bagi warga Kota Mojokerto yang memenuhi persyaratan sebagai PPK dan PPS untuk aktif dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 mendatang. “Salah satu kesuksesan penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaannya. Namun tidak bisa kalau hanya KPU, perlu adanya dukungan PPK dan PPS,” ungkapnya, Selasa (23/4/2024).

    Sosok yang akrab disapa Mas Pj ini juga menyampaikan bahwa, Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tanggal 14 Februari 2024 lalu sukses dilaksanakan di Kota Mojokerto karena sinergi semua pihak. Mas Pj berharap, Pilkada di Kota Mojokerto yang akan dijadwalkan pada November 2024 dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

    “Pelaksanaan Pilpres dan Pileg Februari lalu karena sinergi penyelenggara pemilu sangat baik, semoga pada Pilkada nanti sinerginya juga menjadi semakin baik,” harapnya.

    Sementara itu, Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto, M Awaludin Zahroni menyampaikan, jika seleksi PPK maupun PPS untuk Pilkada serentak 2024 mendatang dilaksanakan dengan sistem seleksi terbuka.

    “Semua yang akan mendaftar harus membuat akun melalui https://siakba.kpu.go.id/, namun bagi yang mencantumkan sudah pernah menjadi PPK dan PPS pada Pemilu sebelumnya akan menjadi nilai tambah. Untuk Pilkada serentak 2024 mendatang, KPU Kota Mojokerto membutuhkan 15 anggota PPK dan 54 anggota PPS,” jelasnya.

    Menurutnya, untuk persyaratan sama seperti Pemilu sebelumnya. Yakni Warga Negara Indonesia (WNI), minimal berusia 17 tahun, tidak menjadi anggota partai politik, berdomisili di wilayah kerja PPK/PPS serta sehat jasmani dan rohani. [tin]

  • KPU Kota Blitar Buka Rekrutmen PPK dan PPS, Catat Tanggal dan Syaratnya

    KPU Kota Blitar Buka Rekrutmen PPK dan PPS, Catat Tanggal dan Syaratnya

    Blitar (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar bakal membuka rekrutmen Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Rekrutmen ini akan mulai dilakukan besok, Selasa (23/04/24).

    Proses rekrutmen PPK dan PPS ini akan berakhir pada Senin (29/04/24) mendatang. KPU Kota Blitar pun mempersilahkan warga yang tertarik untuk berpartisipasi menjadi panitia penyelenggara Pilkada untuk mendaftar.

    “Adapun jadwal pembentukan PPK dan PPS, Pengambilan dan pengumpulan berkas akan dilaksanakan pada 23 april 2024. Dan juga berakhir 29 april,” kata Rangga Bisma Aditya, Senin (23/04/24).

    Adapun jumlah kebutuhan PPK Kota Blitar mencapai 15 orang. Dimana setiap kecamatan dibutuhkan 5 orang.

    Sementara untuk PPS, Kota Blitar membutuhkan 63 orang. Rinciannya tiap kelurahan butuh 3 anggota PPS sementara jumlah kelurahan di Kota Blitar ada 21 kelurahan.

    “PPK dibutuhkan 15 orang. 5 nanti ditempatkan di masing masing kecamatan. Sementara PPS tingkat kebutuhannya 3 orang di masing masing kelurahan. total 63. Total 78 badan ad hoc akan dibentuk untuk Pilgub dan Pilwali 2024,” terangnya.

    Adapun persyaratan calon anggota PPK dan PPS Berikut adalah rincian persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota PPK dan PPS :

    1. Warga Negara Indonesia.

    2. Usia minimal 17 tahun

    3. Setia kepada nilai-nilai Pancasila dan hukum negara

    4. Integritas, kejujuran, dan keadilan

    5. Tidak menjadi anggota partai politik

    6. Berdomisili di wilayah kerja PPK/PPS

    7. Sehat jasmani dan rohani

    8. Berpendidikan minimal sekolah menengah atas/sederajat

    9. Tidak memiliki catatan pidana

    10. Kemampuan menggunakan teknologi informasi.

    Selain itu, calon harus melengkapi dokumen seperti surat pendaftaran, fotokopi KTP, ijazah terakhir, surat pernyataan, surat keterangan dari partai politik, surat keterangan kesehatan, daftar riwayat hidup, dan pas foto. (owi/ian)

  • Gelar Rakornas, PDIP Mulai Panaskan Mesin Pemenangan untuk Pilkada Serentak 2024

    Gelar Rakornas, PDIP Mulai Panaskan Mesin Pemenangan untuk Pilkada Serentak 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas). Acara tersebut digelar guna mempersiapkan pilkada serentak yang akan dilaksanakan November 2024.

    “Ini merupakan rapat koordinasi nasional dalam rangka mempersiapkan pilkada serentak yang akan dilaksanakan November 2024,” ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

    Hadir juga Ketua DPP PDIP, yakni Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Ribka Tjibtaning, dan Yasonna Laoly. Kemudian Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bambang Pacul Wuryanto, Kepala Mahkamah Kehormatan Partai Komarudin Watubun, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, dan Wabendum Rudianto Tjen juga hadir dalam rapat tersebut.

    “Dalam rakornas ini juga berkumpul seluruh ketua, sekretaris, dan bendahara Partai dan juga seluruh caleg yang mendapatkan suara terbanyak di setiap dapil,” kata Hasto.

    Menurutnya, DPP PDIP melakukan pemetaan awal dalam upaya menyiapkan mesin PDIP untuk Pilkada 2024. “Seluruh kader Partai tadi telah dipimpin DPP Partai membahas setiap pemetaan politik di setiap provinsi dan mereka siap mencalonkan agar kader terbaik dari Partai,” kata Hasto. [kun]

  • Ketua PKB Jember Tantang Wartawan Ikut Pilkada

    Ketua PKB Jember Tantang Wartawan Ikut Pilkada

    Jember (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Ayub Junaidi menantang wartawan untuk terjun menjadi calon bupati dan wakil bupati, dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Saya ingin dari teman-teman wartawan onok sing wani (ada yang berani, red). Mosok gak onok sing wani mulai biyen (masa tidak ada yang berani dari dulu, red),” kata Ayub, saat konferensi pers penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di kantor DPC PKB Jember, Senin (22/4/2024).

    “Masa beraninya wartawan hanya memberitakan, tidak ada yang berani. Ayo wis bismillah. Wis wayahe. Jember sudah pernah dipimpin birokrat. Pengusaha sudah pernah memimpin. Pengusaha dan pensiunan sudah pernah. Rekan-rekan wartawan masa tidak berani. Coba wartawan kompak semua, menang,” kata Ayub.

    PKB membuka ruang bagi siapa saja untuk mendaftarkan diri menjadi bakal cabup dan cawabup di Jember, 20 April – 20 Mei 2024, Tidak ada syarat khusus untuk mendaftarkan diri. PKB menyesuaikan dengan syarat undang-undang. “Yang jelas wajib warga negara Indonesia yang hak-hak politiknya masih diakui undang-undang. Yang terpenting calon tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang,” kata Ayub.

    PKB bahkan tidak akan membatasi pelamar yang pernah teridentifikasi menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia. “Dalam kacamata politik dan hukum, yang namanya eks itu tidak ada. Ketika sebuah organisasi sudah bubar, ya sudah berarti kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PKB tidak membatasi siapapun untuk mendaftar asal memenuhi syarat peraturan perundang-undangan,” kata Ayub.

    “Perkara siapa yang akan direkomendasi, itu bukan ranah kami sebagai DPC. Itu ranah DPP,” kata Ayub.

    Semua bakal calon yang lolos persyaratan administratif akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Dewan Pimpinan Pusat PKB. “Setelah itu baru DPP menerbitkan surat rekomendasi pertama untuk calon bergerak melalui konstituen PKB dan itu akan jadi penilaian DPP,” kata Ayub. [wir]

  • Ingat! Semua Bakal Cabup-Cawabup PKB Jember Harus Siap Dislepet

    Ingat! Semua Bakal Cabup-Cawabup PKB Jember Harus Siap Dislepet

    Jember (beritajatim.com) – Semua bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang mendaftarkan diri di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus siap membeberkan gagasan, sebagaimana konsep ‘Slepet Cak Imin’ yang ditunjukkan Muhaimin Iskandar dan ‘Desak Anies’ yang ditunjukkan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden.

    “Tim Desk Pilkada sudah memberikan konsep. Insyallah calon yang sudah mendaftar secara administratif di Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember akan diberi ruang, waktu, dan difasilitasi di tujuh titik daerah pemilihan untuk menyampaikan visi dan misi di hadapan masyarakat,” kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, Senin (22/4/2024).

    Acara ini semacam kampanye internal di hadapan konstituen PKB di setiap daerah pemilihan. “Siapapun dipersilakan hadir. (Gagasan para bakal calon) dikupas. Kami tidak ingin seperti membeli kucing dalam karung. Jadi sejak awal masyarakat Jember sudah tahu, kira-kira siapa yang pantas dan akan didukung dalam pemilihan kepala daerah Jember,” kata Ayub.

    “Nanti di setiap daerah pemilihan, ada seratus, dua ratus orang yang hadir. Di situ nanti (gagasan para kandidat) dikupas. Pemimpin harus begitu. Kalau pemimpin tidak memberikan visi dan misi, terus apa yang mau dijual kepada masyarakat? Tidak mungkin pemimpin jadi (terpilih), visi dan misinya tidak jelas,” kata Ayub.

    Ayub bahkan menantang wartawan untuk mengupas tuntas gagasan, visi, dan misi para kandidat yang mendaftarkan diri di PKB. “Apa yang akan dijual ke masyarakat? Birokrasinya bagaimana? Pembangunannya bagaimana? Terserah. Kalau dulu ‘Desak Anies’, sekarang desak siapa (bakal calon bupati dan wakil bupati),” katanya.

    “Kami ingin mulai membiasakan pemilu betul-betul adu visi. Bukan gede-gedean sound. Tapi bagaimana isi otak seorang calon pemimpin diuji oleh para calon pemilihnya. Memang ruh (Slepet Cak Imin) sudah mulai masuk, dan mulai merevolusi pemikiran kader-kader PKB ke depan,” kata Ayub.

    PKB mulai membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada 20 April – 20 Mei 2024. Tidak ada syarat khusus untuk mendaftarkan diri. PKB menyesuaikan dengan syarat undang-undang. “Yang jelas wajib warga negara Indonesia yang hak-hak politiknya masih diakui undang-undang. Yang terpenting calon tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang,” kata Ayub.

    Semua bakal calon yang lolos persyaratan administratif akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Dewan Pimpinan Pusat PKB. “Setelah itu baru DPP menerbitkan surat rekomendasi pertama untuk calon bergerak melalui konstituen PKB dan itu akan jadi penilaian DPP,” kata Ayub. [wir]

  • Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah mengaku telah menerima usulan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep, Madura, nama-nama calon Ketua DPRD Sumenep.

    “Ada tiga nama yang sudah diusulkan, yakni H. Zainal, Nia Kurnia, dan Hosnan,” kata Said Abdullah, Senin (22/04/2024).

    Pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sumenep meraup suara terbanyak dan mampu mengantarkan 11 calegnya duduk di kursi DPRD Sumenep. Dengan demikian, partai berlambang moncong putih ini pun berhak mendudukkan caleg terbaiknya di kursi Ketua DPRD.

    Tiga nama caleg terpilih yang diusulkan menjadi Ketua DPRD adalah H. Zainal yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep, kemudian Nia Kurnia yang juga istri Bupati Sumenep Ach. Fauzi Wongsojudo, dan Hosnan, yang juga Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Sumenep.

    “Ya kalau saya disuruh memilih, saya pilih H. Zainal. Kemampuannya mumpuni. Sudah berpengalaman karena caleg ‘incombent’, juga pengurus partai,” ungkapnya.

    Said Abdullah yang juga Ketua Banggar DPR RI ini menjelaskan, apabila H. Zainal nanti benar dipilih sebagai Ketua DPRD Sumenep, maka itu juga sebagai bentuk apresiasi partai terhadap dedikasi dan loyalitas terhadap PDI Perjuangan.

    “H. Zainal bendahara DPC PDIP Sumenep sebagai Ketua DPRD, kemudian Abrari sekretaris DPC PDIP Sumenep sebagai caleg terpilih DPRD Jatim,” ujarnya.

    Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo masih menjabat sebagai Bupati Sumenep, dan akan kembali dicalonkan sebagai Bupati Sumenep dalam Pilkada 2024. (tem/ian)