Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Bentrok Antarmassa Pendukung Paslon di Puncak Jaya Kembali Pecah, Puluhan Orang Terluka Regional 4 April 2025

    Bentrok Antarmassa Pendukung Paslon di Puncak Jaya Kembali Pecah, Puluhan Orang Terluka Regional 4 April 2025

    Bentrok Antarmassa Pendukung Paslon di Puncak Jaya Kembali Pecah, Puluhan Orang Terluka
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Aksi saling serang diduga antara massa pendukung pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya nomor urut 1, Yuni Wonda dan Mus Kogoya, serta paslon nomor urut 2, Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga, kembali terjadi di Puncak Jaya, Papua Tengah, Rabu (2/4/2025).
    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ignasius Benny Ady Prabowo, saat dikonfirmasi, membenarkan telah terjadi lagi bentrok antara kedua massa pendukung di Kabupaten Puncak Jaya.
    “Aksi saling serang antara massa pendukung ini pecah di seputaran Usir Belakang sampai dengan Kali belakang Kampung Usir, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya,” kata Benny, dalam keterangan di Jayapura yang diterima Kompas.com, Jumat (4/3/2025).
    Menurut Benny, peristiwa saling serang ini menyebabkan puluhan warga mengalami
    luka-luka
    , baik pendukung paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2.
    “Ada puluhan orang dari kedua massa pendukung yang mengalami luka-luka dan kini sedang menjalani perawatan,” ungkap dia.
    Sementara itu, Kapolres Puncak Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara mengatakan, telah menerjunkan personel kepolisian guna membubarkan massa pendukung yang saling serang.
    “Aksi saling serang antara massa pendukung ini telah dibubarkan oleh personel kepolisian dari Polres Puncak Jaya dan BKO Brimob,” ujar dia.
    Aksi saling serang antara kedua kelompok massa pendukung ini menambah deretan konflik Pilkada yang belum usai di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri Ribka: PSU Pilkada 2024 Harus Berjalan Lancar – Page 3

    Wamendagri Ribka: PSU Pilkada 2024 Harus Berjalan Lancar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pelaksanaan PSU sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan.

    “Seluruh pihak terkait diminta agar memastikan tidak ada kendala yang menghambat jalannya proses tersebut,” ujar Ribka saat memimpin rapat kesiapan pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU pilkada secara virtual, Kamis (3/4), sebagaimana dikutip dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (4/4/2025).

     

    Rapat ini diikuti oleh Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah (pemda), penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan yang terlibat dalam proses PSU.

    Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan dan persiapan yang telah dilakukan oleh daerah peserta PSU yang akan digelar pada 5 dan 9 April 2025.

    Rapat ini juga menjadi forum koordinasi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Ribka pun mengapresiasi seluruh pihak yang tetap menjalankan tugas negara, termasuk dalam mempersiapkan PSU, meskipun masih berada dalam suasana Hari Raya Idul Fitri.

    “Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun masih dalam situasi Lebaran, kita masih bisa melaksanakan tugas negara yang penting dalam rangka pelaksanaan PSU untuk lima kabupaten dan satu kota yang ada di Indonesia,” kata dia, dilansir dari Antara.

    Ribka meminta pelaksanaan PSU harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proses pemilihan di masa mendatang karena hal ini berkaitan dengan stabilitas demokrasi dan pemerintahan di daerah, yang diharapkan semakin baik dan berkualitas.

    “Penegasan dari kami adalah bahwa PSU harus berjalan lancar, tanpa adanya temuan-temuan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sangat diharapkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi, karena masyarakat harus segera dilayani oleh pemimpin yang dipilih,” tegas Ribka.

  • Kemendagri tegaskan komitmen dukung kelancaran PSU pilkada

    Kemendagri tegaskan komitmen dukung kelancaran PSU pilkada

    Wamendagri Ribka Haluk saat memimpin rapat kesiapan pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU secara virtual dari Jakarta, Kamis (3/4/2025). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri

    Kemendagri tegaskan komitmen dukung kelancaran PSU pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 04 April 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikan ​​​​​Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat memimpin rapat kesiapan pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU pilkada secara virtual, Kamis (3/4), sebagaimana dikutip dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dalam pertemuan itu, Ribka didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar.

    Ribka menekankan pelaksanaan PSU sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan.

    “Seluruh pihak terkait diminta agar memastikan tidak ada kendala yang menghambat jalannya proses tersebut,” ujarnya.

    Rapat ini diikuti oleh Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah (pemda), penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan yang terlibat dalam proses PSU. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan dan persiapan yang telah dilakukan oleh daerah peserta PSU yang akan digelar pada 5 dan 9 April 2025.

    Rapat ini juga menjadi forum koordinasi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dia pun mengapresiasi seluruh pihak yang tetap menjalankan tugas negara, termasuk dalam mempersiapkan PSU, meskipun masih berada dalam suasana Hari Raya Idul Fitri.

    “Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun masih dalam situasi Lebaran, kita masih bisa melaksanakan tugas negara yang penting dalam rangka pelaksanaan PSU untuk lima kabupaten dan satu kota yang ada di Indonesia,” kata dia.

    Ribka meminta pelaksanaan PSU harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proses pemilihan di masa mendatang karena hal ini berkaitan dengan stabilitas demokrasi dan pemerintahan di daerah, yang diharapkan semakin baik dan berkualitas.

    “Penegasan dari kami adalah bahwa PSU harus berjalan lancar, tanpa adanya temuan-temuan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sangat diharapkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi, karena masyarakat harus segera dilayani oleh pemimpin yang dipilih,” tegas Ribka.

    Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari Polri dan TNI, untuk menciptakan suasana yang kondusif selama PSU berlangsung.

    Kemendagri mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam PSU dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak, sehingga diharapkan hasil pilkada benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat untuk melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi daerah masing-masing.

    Terdapat lima kabupaten dan satu kota yang akan melaksanakan PSU Pilkada pada 5 April 2025, yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Bungo, serta Kota Sabang. Sementara itu, PSU di Kabupaten Kepulauan Talaud dijadwalkan ulang ke 9 April 2025 karena 5 April 2025 bertepatan dengan hari Sabtu, hari peribadatan umat Kristen Advent yang mayoritas mendiami wilayah sekitar TPS setempat.

    Sumber : Antara

  • Prabowo-Megawati Tak Kunjung Bertemu, Konflik PDIP vs Jokowi Jadi Penghalang? Ini Kata Pengamat – Halaman all

    Prabowo-Megawati Tak Kunjung Bertemu, Konflik PDIP vs Jokowi Jadi Penghalang? Ini Kata Pengamat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menduga faktor Joko Widodo (Jokowi) menjadi penghalang pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tak kunjung terlaksana. 

    Burhanuddin kembali mengungkit masalah keluarga besar Jokowi dengan PDIP yang dinilai belum rampung hingga kini. 

    Hal itu diungkapkan Burhanuddin dalam tayangan Kompas Petang, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (4/4/2025). 

    Menurut Burhanuddin, pengaruh Jokowi dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 sangat kuat. 

    Sehingga, Burhanuddin menilai hal tersebut berpengaruh dalam terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati.

    “Ada banyak momentum dan variabel lain yang harus dihitung. Pak Prabowo di 2024 bisa sukses memenangkan Pilpres dengan perolehan yang sangat besar karena variabel Pak Jokowi, dengan Mas Gibran yang berada di samping Pak Prabowo sebagai cawapres,” ujar Burhanuddin.

    “Sementara kita tahu urusan PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi belum tuntas.”

    Kendati demikian, Burhanuddin menilai belum terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati lebih disebabkan karena masalah politik. 

    Ia pun menyinggung Kongres PDIP yang bakal digelar pasca-lebaran 2025.

    Burhanuddin mengatakan, kini PDIP terkesan lebih aktif untuk mewujudkan pertemuan Prabowo-Megawati demi melancarkan Kongres partai banteng tersebut.

    “Jadi itu yang saya kira membuat PDIP berpikir panjang untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Ini bukan masalah personal tapi bersifat politik,” bebernya.

    “Sekarang kalau PDIP terlihat lebih aktif untuk membidani lahirnya pertemuan dengan Pak Prabowo, lagi-lagi konteks Kongres PDIP bulan ini tidak bisa diabaikan.”

    Kendati demikian, Burhanuddin belum dapat menyimpulkan apakah nanti pertemuan Prabowo-Megawati akan berujung dengan bergabungnya PDIP ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Tapi apakah akan berujung koalisi PDIP dengan Pak Prabowo, itu lain soal. Jangka pendek PDIP ingin memastikan urusan internal berlangsung sesuai dengan rencana,” tandasnya. 

    Pertemuan Prabowo-Megawati Tinggal Tunggu Waktu 

    Dalam kesempatan itu, Politisi PDIP Seno Bagaskoro menyebut pertemuan Prabowo-Megawati hanya menunggu waktu yang tepat. 

    Seno menegaskan bahwa selama ini hubungan Megawati dan Prabowo masih terjalin baik. 

    Apalagi, putra Prabowo, Ragowo Hediprasetyo atau Didit Prabowo sempat mengunjungi kediaman Megawati saat momen Lebaran. 

    “Kalau bicara pertemuan, itu hanya masalah teknis. Tinggal menunggu waktu yang tepat dan kecocokan jadwal antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, maka pertemuan akan terjadi.” 

    “Sebenarnya kalau melihat konteks pertemuan Mas Didit dengan Bu Mega, itu terjadi dalam suasana Lebaran yang penuh dengan tradisi silaturahmi.”

    Seno mengatakan kedatangan Didit ke kediaman Megawati mencerminkan hubungan baik antar dua keluarga. 

    Bahkan, Megawati sempat meminta agar sajian yang disajikan kepada Didit ditambah hingga lima kali sebagai simbol lima sila dalam Pancasila.

    Hal ini menunjukkan bahwa suasana pertemuan Didit dengan Megawati saat itu terasa akrab dan hangat, serta penuh nuansa kekeluargaan.

    “Artinya suasananya betul-betul akrab dan hangat, tidak ada pembahasan politik di sana, tetapi penuh dengan nuansa kekeluargaan,” imbuhnya.

    Untuk itu Seno pun berharap agar pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini bisa segera terlaksana.

    “Kita semua berharap ini bisa segera terjadi. Sejak Pilpres hingga Pilkada, wacana pertemuan ini sudah sering kali diharapkan banyak pihak.”

    (Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Faryyanida Putwiliani)

     

  • Polisi kawal ketat distribusi logistik PSU Pilkada 2024 di Banggai

    Polisi kawal ketat distribusi logistik PSU Pilkada 2024 di Banggai

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polisi kawal ketat distribusi logistik PSU Pilkada 2024 di Banggai
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 April 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian Resor (Polres) Banggai, Sulawesi Tengah, mengawal ketat distribusi logistik pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 dari Gudang KPU Kabupaten Banggai ke Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simpang Raya dan PPK Toili.

    Kapolres Banggai AKBP Putu Hendra Binangkari di Banggai, Kamis, mengatakan bahwa distribusi logistik ini adalah langkah awal dalam memastikan kelancaran pelaksanaan PSU di dua kecamatan di daerah ini.

    “Semua logistik telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Banggai untuk mendukung kelancaran proses pemungutan suara ulang,” ucapnya.

    Pergeseran logistik pilkada dari gudang KPU kabupaten ke Kantor PPK Toili dan Simpang Raya, kata dia, mendapatkan pengawalan ketat.

    AKBP Putu Hendra Binangkari menyebutkan pengangkutan 63 kotak suara untuk PPK Toili dengan menggunakan KR6 Mitsubisi Canter DB-8402-LH, sedangkan 26 kotak suara PPK Simpang Raya dengan menggunakan KR6 Mitsubisi Canter L-8966-UH.

    Logistik PSU pilkada dijemput langsung oleh masing-masing kapolsek jajaran Polres Banggai dan anggota yang masuk dalam pengamanan PPK.

    Kapolres juga menekankan akan pentingnya menjaga koordinasi dan memahami hubungan tata kerja selama pengamanan berlangsung.

    Untuk itu, pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar PSU di Kabupaten Banggai dapat berjalan lancar dan aman.

    Sementara itu, Polres Banggai mengerahkan 178 personel untuk pengamanan tempat pemungutan suara (TPS).

    Setelah penetapan hari-H pemungutan suara pada tanggal 5 April 2024, lanjut dia, kepolisian akan terus mengawal dengan ketat setiap pergeseran logistik kotak suara dari TPS ke panitia pemungutan suara (PPS), PPK, hingga gudang logistik KPU setempat.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri Pastikan Dukung Kelancaran Pemungutan Suara Ulang Pilkada

    Kemendagri Pastikan Dukung Kelancaran Pemungutan Suara Ulang Pilkada

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bakal mendukung penuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada. Hal tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU Pilkada secara virtual, hari ini.

    “Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan dan persiapan yang telah dilakukan oleh daerah peserta PSU yang akan digelar pada tanggal 5 dan 9 April 2025 mendatang. Rapat ini juga menjadi forum koordinasi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Ribka dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Ribka menekankan pelaksanaan PSU sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Karena itu, seluruh pihak terkait diminta agar memastikan tidak ada kendala yang menghambat jalannya proses tersebut.

    Dia pun mengapresiasi seluruh pihak yang tetap menjalankan tugas negara termasuk dalam mempersiapkan PSU, meskipun masih berada dalam suasana hari raya Idul Fitri.

    “Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun masih dalam situasi hari raya Idul Fitri, kita masih bisa melaksanakan tugas negara yang penting dalam rangka pelaksanaan PSU untuk lima kabupaten dan satu kota yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Selanjutnya, Ribka meminta pelaksanaan PSU harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proses pemilihan di masa mendatang. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan stabilitas demokrasi dan pemerintahan di daerah, yang diharapkan semakin baik dan berkualitas.

    Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari Polri dan TNI, untuk menciptakan suasana yang kondusif selama PSU berlangsung.

    “Tak hanya itu, Kemendagri juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam PSU dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Dengan demikian, diharapkan hasil Pilkada benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat untuk melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi daerah masing-masing,” tutupnya.

    Sementara itu, PSU di Kabupaten Kepulauan Talaud dijadwalkan ulang ke 9 April 2025 karena 5 April 2025 bertepatan dengan hari Sabtu, hari peribadatan umat Kristen Advent yang mayoritas mendiami wilayah sekitar TPS setempat.

    Turut hadir dalam rapat virtual tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar.

    Rapat ini diikuti oleh Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah (Pemda), penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan yang terlibat dalam proses PSU.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemda Diingatkan tak Angkat Honorer Baru, Pernah Sentil Titipan Timses

    Pemda Diingatkan tak Angkat Honorer Baru, Pernah Sentil Titipan Timses

    Pemda Diingatkan tak Angkat Honorer Baru, Pernah Sentil Titipan Timses
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan
    pemerintah
    daerah untuk tidak melakukan
    pengangkatan
    tenaga
    honorer
    baru atau
    non-ASN
    (aparatur sipil negara).
    Ia meminta pemerintah daerah untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga honorer.
    “Kami ingatkan semuanya supaya ikut kebijakan pusat. Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat,” ujar Bima Arya di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
    Kemenpan RB
    ) terus berkoordinasi untuk mensosialisasikan arahan ini.
    Bima menyebut pemerintah pusat sedang berupaya menyamakan waktu dari pengangkatan ini.
    “Kemendagri terus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB untuk menyamakan timelinenya. Tenggat waktunya. Supaya disosialisasi dengan baik,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
    Dalam laman resmi Kemenpan RB yang dilansir pada 24 Januari 2025, tercatat sebanyak 2.355.092 tenaga non-ASN atau honorer berdasarkan pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2022.
    Jumlah tersebut terus berkurang, karena banyak di antaranya diterima dalam proses pengadaan ASN pada 2021, 2022, dan 2023. Sehingga tersisa 1,7 juta non-ASN atau honorer pada 2024.
    Sementara itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR bersama BKN pada Rabu (5/3/2025), terdapat 1.075.259 non-ASN atau honorer berdasarkan data per 28 Februari 2025.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun beberapa kali menyinggung jumlah tenaga honorer yang terus bertambah setiap tahunnya.
    Bahkan, ia menyentil tenaga honorer yang masuk melalui jalur titipan dan ditempatkan di bagian administrasi pemerintah daerah. Tenaga honorer titipan tersebut biasanya berasal dari tim sukses kepala daerah yang memenangi kontestasi Pilkada.
    “Mereka begitu menang yang didukung, dijadikan tenaga honorer. Jam 8 datang, jam 10 sudah pulang, kan repot,” ujar Tito, Jumat (27/9/2024).
    Lanjutnya, dari tahun ke tahun jumlah tenaga honorer malah makin bertambah. Banyak dari mereka yang di kemudian hari menuntut pengangkatan menjadi ASN.
    “Nanti kalau ganti kepala daerah, terpilih lagi, yang tim sukses yang lama honorer masih tetap ada, diberhentiin mereka marah, demo, yang tim sukses pejabat yang baru, kepala daerah baru, nambah lagi,” kata Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retret Gelombang 2 Diikuti 25 Kepala Daerah, Konsepnya Lebih Sederhana

    Retret Gelombang 2 Diikuti 25 Kepala Daerah, Konsepnya Lebih Sederhana

    Solo, Beritasatu.com – Retret kepala daerah gelombang kedua tidak akan serupa dengan gelombang pertama. Pelaksanaan retret akan dibuat lebih sederhana dari sebelumnya. 

    “Ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret secara total. Sebagian akan mengikuti gelombang kedua,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto seusai bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Nomor 1, Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025).

    Menurutnya, peserta retret gelombang dua tersebut termasuk kepala kepala daerah yang di Bali yang absen pada retret di Magelang sebelumnya, serta kepala daerah yang sempat bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

    “Jadi ada 25 kepala daerah lah yang mungkin akan ikut gelombang kedua,” ujar mantan wali kota Bogor itu.

    “Tempatnya juga belum bisa dipastikan. Bisa di Magelang atau di tempat-tempat lain, dengan konsep lebih minimalis. Kira-kira 25 sampai 30 kepala daerah,” terangnya.

    Bima Arya mengatakan konsep retret kepala daerah gelombang kedua akan disederhanakan menyesuaikan dengan anggaran.

    Kemendagri akan menggelar retret kepala daerah tiga gelombang. Retret terakhir nanti digelar setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 selesai.

  • Retret Kepala Daerah Gelombang 2 Segera Digelar, Lokasinya di Mana?

    Retret Kepala Daerah Gelombang 2 Segera Digelar, Lokasinya di Mana?

    Solo, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyiapkan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua yang akan segera digelar dalam waktu dekat. Tetapi tempatnya belum dipastikan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengatakan ada 49 kepala daerah yang belum mengikuti retret sejak gelombang pertama.

    “Sebagian dari ini akan mengikuti gelombang kedua, yaitu yang teman-teman di Bali enggak sempat ikut, kemudian ada yang gugatannya ditolak di Mahkamah Konstitusi,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4/2025).

    Ia mengatakan ada sekitar 25 kepala daerah yang akan mengikuti retret gelombang kedua.

    “Anggaran sudah disiapkan semua, kami kan sudah hitung. Jadi anggaran retret ini memang untuk seluruh kepala daerah, tinggal nanti konsepnya lebih disederhanakan saja,” katanya dikutip dari Antara.

    Terkait hal itu, Kemendagri sedang menggodok mekanisme pelaksanan retret kepala derah gelombang kedua, tetapi lokasi acara belum diputuskan.

    “Tempatnya belum bisa dipastikan, bisa di Magelang, bisa di tempat lain dengan konsep yang lebih minimalis, kira-kira 25-30 kepala daerah,” katanya.

    Sementara itu retret kepala daerah gelombang terakhir akan dilakukan setelah pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2025 selesai seluruhnya. “Akan kami alokasikan untuk gelombang terakhir, ketiga. Jadi semuanya ada tiga,” kata Bima.

  • Anggota Polisi Tewas Terlindas Mobil di Tasikmalaya, Gugur saat Bertugas Kawal PSU Pilkada – Halaman all

    Anggota Polisi Tewas Terlindas Mobil di Tasikmalaya, Gugur saat Bertugas Kawal PSU Pilkada – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Tasikmalaya – Seorang anggota Polsek Cibalong, Polres Tasikmalaya, Aipda Anumerta Gugun Gunawan, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas saat menjalankan tugas pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya.

    Kecelakaan tersebut terjadi pada Selasa, 1 April 2025.

    Kecelakaan Lalu Lintas

    Aipda Gugun, yang menjabat sebagai Panit Intelkam Polsek Cibalong, mengalami kecelakaan di Jalan Raya Sukaraja, tepatnya di Desa Sirnajaya Sukaraja.

    Menurut Kapolres Tasikmalaya, AKBP Haris Dinzah, korban mengalami kecelakaan setelah memantau lokasi yang akan digunakan untuk tempat pemungutan suara (TPS) dan menghadiri pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

    “Almarhum kecelakaan selepas mengecek lokasi pembuatan TPS dan memantau pelantikan PPK di Kecamatan Cibalong,” ungkap AKBP Haris.

    Kecelakaan terjadi saat Aipda Gugun menyalip kendaraan lain.

    Sepeda motor yang dikendarainya oleng dan terjatuh, saat itu dari arah depan muncul angkutan umum yang dikendarai Jajang Nurjaman hingga korban terlindas.

    Kondisi jalan yang menikung dan menurun ke kiri juga berkontribusi pada kecelakaan tersebut.

    “Almarhum alami luka serius di kepalanya dan sempat dilarikan ke Puskesmas terdekat, namun nyawanya tidak tertolong,” tambah Kapolres.

    Penghormatan Terakhir

    Almarhum dikenal sebagai anggota yang berdedikasi dan konsisten dalam menjalankan tugasnya.

    Proses pemakaman Aipda Gugun dilaksanakan pada Rabu pagi, 24 April 2025, di Rancaekek, Bandung.

    Ia meninggalkan satu orang anak.

    “Mohon doanya untuk almarhum semoga husnul khotimah,” tutup AKBP Haris.

    “Kami berduka atas wafatnya Panit Intelkam Polsek Cibalong dalam pengabdian untuk bangsa dan negara,” tambahnya.

    Sopir angkutan umum yang terlibat dalam kecelakaan tersebut masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya.

    (Tribunpriangan.com/Jaenal Abidin)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).