Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Arahan Terkait Netralitas ASN

    Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Arahan Terkait Netralitas ASN

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan arahan dalam Sosialisasi Pendidikan Politik Menjaga Netralitas ASN. Kegiatan ini dilaksanakan di Lotus Garden, Rabu (8/5). Menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha. Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Plt Bakesbangpol Tanto Wijohari, dan tamu undangan lainnya.

    “Seluruh tahapan Pemilu 2024 sudah usai dan kini kita sudah semakin dekat dengan rangkaian Pilkada. Beberapa waktu lalu KPU se-Provinsi Jatim sudah melaksanakan rakor persiapan Pilkada di Kota Kediri. Persiapan serupa juga berlaku di jajaran ASN terutama terkait netralitas,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan pada gelaran Pemilu kemarin, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menghimpun 417 kasus pelanggaran netralitas ASN. Kasus tersebut didominasi keberpihakan ASN di media sosial. Menurut KASN potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 bisa melonjak 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan pada Pilkada 2020. Hal ini dikarenakan ASN memiliki posisi strategis dan dianggap mampu menggerakkan bahkan memobilisasi potensi sosial politik.

    “Berkaca dari kondisi tersebut pada Pilkada nanti kita perlu mengencangkan sabuk pengaman. Sesuai asas netralitas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023. Bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.

    Zanariah menambahkan selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama antara MenpanRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu. Terkait pembinaan dan pangawasan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada 2024.

    Artinya segenap ASN wajib bebas konflik kepentingan, intervensi, bebas pengaruh, adil, obyektif, dan tidak memihak dalam dimensi pelaksanaan Pemilu, penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan kebijakan, serta manajemen ASN. Maka dari itu, pentingnya netralitas ASN agar birokrasi menjadi independen dari kepentingan politik.

    “Sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan ASN pasti menjadi sorotan. Baik ketika menggunakan atribut atau tidak status ASN telah melekat dan mengikat. Jadi kami minta seluruh ASN di Lingkungan Pemkot Kediri tidak berpihak pada paslon peserta Pilkada dan tetap bijak bermedia sosial,” imbuhnya.

    Pj Wali Kota Kediri mengingatkan agar ASN juga berhati-hati dalam menggunakan tugas jabatan dan menolak politik uang. Perlu diingat bahwa tidak hanya Bawaslu yang mengawasi, masyarakat pun bisa menjadi CCTV. Dengan adanya laporan dan jika terbukti ASN akan dikenai sanksi mulai dari sanksi moral, disipilin sedang, disiplin berat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

    “Terima kaish kepada Bawaslu terus mengingatkan kami akan netralitas ASN semoga komitmen baik ini terus terjaga. Mari kita jaga kepercayaan publik dengan tetap memberi pelayanan secara profesional dan berakhlak,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Ini Kriteria Figur Idaman Nasdem di Pilkada Pamekasan

    Ini Kriteria Figur Idaman Nasdem di Pilkada Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Nasdem Pamekasan, membeberkan beberapa kriteria penting bagi setiap bakal calon untuk mendapatkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Pamekasan.

    Terlebih rekomendasi tersebut nantinya juga akan diprioritaskan bagi sosok maupun figur yang dinilai tepat, serta memenuhi kriteria sesuai dengan yang apa yang sudah disepakati partai.

    Bahkan beberapa kriteria tersebut, juga dituangkan dalam petunjuk teknis internal Nasdem, khususnya menyongsong pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

    “Hal itu meliputi beberapa poin penting, meliputi aspek popularitas, elektabilitas, disukai masyarakat, diterima masyarakat, dan khususnya dapat melakukan mobilisasi dukungan logistik,” kata Sekretaris DPD Nasdem Pamekasan, Hamidi, Rabu (8/5/2024).

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan jika saat ini sudah terdapat 5 (lima) figur familiar yang sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati untuk Pilkada Pamekasan.

    Jumlah tersebut berdasar hasil proses pendaftaran yang dilakukan Kantor DPD Nasdem Pamekasan, Jl Stadion Nomor 26 Pamekasan, terhitung mulai Rabu hingga Selasa (1-7/5/2024) kemarin.

    “Total pendaftar pada tahap penjaringan bacalon ini terdapat sebanyak 5 orang, masing-masing Abd Arif, Abd Bari, Fattah Jasin, HM Sajali, dan KH Kholilurrahman,” ungkap politisi muda yang tercatat sebagai Ketua Penjaringan Bacalon Pilkada DPD Nasdem Pamekasan.

    Berdasar tahapan penjaringan bacalon pilkada Nasdem Pamekasan, pasca proses pendaftaran dilanjutkan tahapan pleno internal yang dijadwalkan digelar dalam tiga hari kedepan, terhitung mulai hari ini hingga 10 Mei 2024 lusa.

    Pada pleno tersebut, akan dilakukan berbagai jenis pengecekan, mulai dari kelengkapan administrasi hingga pengecekan profil bacalon yang nantinya diteruskan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Jawa Timur.

    Dilanjutkan dengan penyampaian berkas bacalon sekaligus pleno di tingkat DPW Nasdem Jatim, pada 11-13 Mei 2024. Serta penyerahan berkas bacalon ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem pada 15 Mei 2024.

    Selain itu, para bacalon juga dijadwalkan menjalani psikotes dan wawancara pada 15-17 Mei 2024. Disusul pemeriksaan berkas oleh DPP pada 18-19 Mei, serta penetapan pada 20 Mei hingga Juni 2024 mendatang. [pin/ian]

  • Pemkot Kediri dan Diskominfo Jatim Gelar Kelas Prebunking

    Pemkot Kediri dan Diskominfo Jatim Gelar Kelas Prebunking

    Kediri (beritajatim.com) – Penyebaran hoaks dan informasi yang salah menjadi tantangan besar dalam era digital saat ini. Menanggapi hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menggelar kelas Prebunking yang bertempat di Ruang Kilisuci Balaikota Kediri, Rabu (8/5/2024).

    Mengangkat tema Metode prebunking untuk penginderaan hoaks, kegiatan ini diisi narasumber dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Surabaya dan mengundang peserta dari kelompok informasi masyarakat (KIM) di kelurahan dan kecamatan se-Kota Kediri.

    Terselenggaranya kegiatan ini menjadi salah satu strategi pencegahan dalam mengurangi efek penyebaran informasi yang salah. Dengan memberikan informasi akurat, kelas prebunking merupakan salah satu metode efektif untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran masyarakat terhadap informasi yang diterima sehingga menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Provinsi Jawa Timur, Putut Dermawan.

    “Cepatnya dunia informasi digital tidak dibarengi dengan literasi digital dari penggunanya sehingga masyarakat begitu mudah mendapatkan informasi hoaks. Maka kegiatan kita hari ini adalah memberikan literasi digital kepada kaum muda terutama teman kelompok informasi masyarakat (KIM) yang ada di Kota Kediri,” terangnya.

    Kegiatan ini dijelaskan Putut akan menyasar seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk Kota Kediri, Putut menilai KIM di Kota Kediri sangat aktif dan dinamis.

    “Kami memilih KIM karena dikelola oleh teman- teman yang notabennya adalah pegiat medsos, netizen serta anak-anak muda. Melalui kegiatan ini teman-teman dari KIM diharapkan menjadi garda terdepan dan bisa menjadi relawan di ruang digital di Kota Kediri,” jelasnya.

    Sementara itu dalam menyebarkan informasi, KIM Kota Kediri diharapkan bisa menyebarkan informasi yang positif dan akurat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengklarifikasi dan menyaring informasi yang diterima sebelum disebar luaskan. Untuk mengecek kebenaran informasi, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur juga memperkenalkan aplikasi https://klinikhoaks.jatimprov.go.id/.

    Melalui aplikasi yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur tersebut masyarakat bisa mengecek informasi yang dibagi dalam 4 kategori. Diantaranya kategori informasi hoaks, disinformasi, ujaran kebencian dan fakta.

    “Aplikasi ini juga bisa dikembangkan atau direplikasi oleh teman- teman di 38 kota/kabupaten karena ini niatan kita bersama untuk memerangi informasi hoaks dan bersama sama membuat ruang digital yang sehat,” ajaknya.

    Adanya kegiatan ini mendapat respon positif dan dukungan penuh dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Apip Permana. Menurut Apip kegiatan ini sebagai bentuk kampanye kepada masyarakat dalam memerangi hoaks, terlebih menjelang Pilkada yang akan diselenggarakan serentak di 37 provinsi di Indonesia.

    “Seperti yang kita tahu generasi muda sangat aktif dalam dunia digital. Sehingga perlu adanya sebuah pengenalan dan pemahaman literasi sekaligus menyisipkan edukasi mengenai pencegahan hoaks bagi masyarakat,” tuturnya.

    Banyak efek yang terjadi akibat adanya berita hoaks yang salah satunya dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Adanya kegiatan ini sekaligus sebagai wujud upaya untuk mengawal ruang digital yang sehat baik menjelang hingga selesai Pilkada. Untuk itu, Apip mengimbau seluruh peserta agar turut berkontribusi di ruang digital dengan menciptakan konten-konten positif sebagai upaya memerangi berita hoaks.

    “Penyebaran berita hoaks sering terjadi di media sosial dan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Maka dari itu yang mampu kita lakukan adalah menekan kemunculannya agar tidak berkembang masif dan menimbulkan gejolak sosial,” tandasnya.

    Lebih lanjut Apip mengatakan, ada beberapa kiat agar tidak terpengaruh terhadap hoaks, antara lain adalah, tidak terpengaruh dengan judul provokatif, cermati alamat situs, baca keseluruhan isi berita, berpikir kritis serta melakukan check dan recheck.

    Ditemui saat mengikuti kegiatan, Adi Sasongko salah satu peserta dari KIM Pakunden mengaku sangat antusias dan menganggap kegiatan tersebut sangat bermanfaat.

    “Dalam era digitalisasi perlu masyarakat ketahui dan mengerti bagaimana berita harus kita verifikasi kebenarannya sehingga tidak menjadi berita yang nantinya bisa berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat,” ujarnya.

    Dirinya menambahkan, KIM di lingkungannya juga aktif menginformasikan kepada mayarakat untuk tidak mudah menyebarkan berita sebelum diketahui kebenarannya.

    “Untuk menanggapi adanya berita hoaks, trik kita adalah membuat konten terkait berita hoaks dengan mencari sumber berita asli tentang kebenarannya dan menghimbau masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan berita hoaks ke grup atau media lainnya,” jelasnya.

    Sasongko berharap melalui kegiatan ini ia dan teman-teman KIM lainnya semakin paham dan memiliki pengetahuan untuk menangkal berita hoaks. [nm/kun]

  • Petahana Wali Kota Mojokerto, Ning Ita Bersaing Ketat dengan Menantu Kyai Asep Rebut Rekom PAN

    Petahana Wali Kota Mojokerto, Ning Ita Bersaing Ketat dengan Menantu Kyai Asep Rebut Rekom PAN

    Mojokerto (beritajatim.com) – Setelah mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mojokerto 2024 ke Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-Perjuangan), mantan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mendaftar ke Partai Amanat Nasional (PAN).

    Ning Ita (sapaan akrab, red) dipastikan akan bersaing dengan menantu Pengasuh Pondok Pesantren Amantul Ummah, Kyai Asep Saifuddin Chalim yakni Afif Zamroni. Menyusul Gus Afif (sapaan akrab, red) masuk dalam daftar Bakal Calon Wali Kota Mojokerto dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Mojokerto.

    Didampingi sang suami, Supriyadi Karimah Syaiful, petahana datang ke Kantor DPD PAN Kota Mojokerto di Jalan KH Mas Masyur Kecamatan Magersari, sekira pukul 16.00 WIB. Ning Ita dan rombongan diterima langsung Ketua PAN Kota Mojokerto, Mulyadi. Sekitar satu jam, pertemuan dilakukan di Kantor PAN Kota Mojokerto.

    “Hari ini saya datang ke DPD PAN Kota Mojokerto untuk mendaftar sebagai Bacalon Wali Kota melalui PAN. Alhamdulillah berkas sudah diterima oleh Ketua DPD PAN Pak Mulyadi dan seluruh jajaran pengurus dan keluarga besar PAN,” ungkapnya kepada awak media, Rabu (8/5/2024).

    PAN merupakan partai politik (parpol) ketiga yang didatangi untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Wali Kota Mojokerto. Sementara untuk Partai Golkar, lanjutnya, ia tidak perlu mendaftar karena sudah ada surat tugas sehingga sudah menjadi calon pasti dari partai berlambang pohon beringin tersebut.

    “Jadi tidak perlu mendaftar seperti di partai yang lain. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, semakin banyak bersinergi dengan teman-teman parpol saya berharap kedepannya kalau ditakdirkan bisa melanjutkan kepemimpinan di Kota Mojokerto ini bisa mempercepat capaian target-target berbagai bidang pembangunan,” harapnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai PAN Kota Mojokerto, Mulyadi menyebut Ning Ita sebagai Bakal Calon Wali Kota Mojokerto pertama yang mendaftar ke DPD PAN Kota Mojokerto. “Hari ini, Ning Ita yang datang pertama ke sini. Gus Afif adalah kader PAN, beliau tidak mendaftar tetapi sama DPP diminta untuk dimasukkan ke dalam list,” ujarnya.

    Gus Afif masuk dalam list nama-nama yang akan dibawa DPD PAN Kota Mojokerto ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. Pihaknya menegaskan, nama kakak ipar Wabup Mojokerto Gus Barra ini otomatis masuk list Bakal Calon Wali Kota Mojokerto dari PAN lantaran posisinya sebagai kader PAN.

    “Saya kira hampir semuanya sama cuma Ning Ita ini ada kelebihan 5 tahun memimpin Kota Mojokerto dan on the track tidak ada catatan hubungan buruk dengan PAN, malah dengan Fraksi PAN selama 5 tahun ini selalu bersinergi dalam program pembangunan Kota Mojokerto. Kami laporkan kesana untuk dilanjutkan lagi sehingga kansnya lebih besar,” jelasnya.

    Meski bersaing ketat dengan kader PAN, Mul (sapaan akrab, red) menyebut peluang Ning ita untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PAN masih terbuka lebar. Mengingat selama lima tahun memimpin Kota Mojokerto, Ning Ita on the track dan tidak pernah gesekan dengan PAN.

    “Intinya kita serius menyambut siapa saja calon yang mendaftar ke PAN. Kita akan sampaikan ke DPW, DPW nantinya yang akan membawa ke DPP. Namun untuk rekom kita tegak lurus dengan keputusan DPP,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Mantan Legislator PDIP Mimpikan Duet Seperti Djalal-Kusen Pimpin Jember

    Mantan Legislator PDIP Mimpikan Duet Seperti Djalal-Kusen Pimpin Jember

    Jember (beritajatim.com) – Agus Hadi Santoso, mantan legislator DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari PDI Perjuangan menginginkan daerah ini dipimpin duet bupati dan wakil bupati seperti duet MZA Djalal dan Kusen Andalas.

    “Jember ini membutuhkan bupati atau wakil bupati dari unsur partai atau politisi. Jadi tidak didominasi birokrasi, pengusaha, atau politisi semua. Ini untuk menjaga keseimbangan hubungan legislatif dan eksekutif,” kata Agus, Rabu (8/5/2024).

    Menurut Agus, jika tidak ada unsur politisi dalam duet pemimpin daerah Jember, hubungan eksekutif dan legislatif berpotensi canggung. Ia mencontohkan kepemimpinan Faida dan Abdul Muqiet Arief pada 2016-2021. Hubungan antara pemerintah kabupaten dengan DPRD Jember diwarnai cekcok.

    “Jadi silakan, kader-kader partai dimunculkan siapa yang akan dipasangkan dengan calon bupati atau wakil bupati dari unsur di luar partai,” kata Agus.

    Agus melihat sejumlah politisi potensial sudah muncul dalam pilkada Jember tahun ini, seperti Muhammad Fawait dari Gerindra, Agus Sofyan dan Hadi Supaat dari PDI Perjuangan, Dedy Dwi Setiawan dari Partai Nasdem, dan Karimullah Dahrujiadi dari Golkar.

    “Terserah monggo. Mereka harus bergandengan calon di luar politisi, apakah itu Bu Faida, Pak Nanang Handono, atau Pak Hendy Siswanto dan lainnya. Silakan kalau ada calon lain muncul. Tapi yang jelas yang ideal adalah calon politisi dan non politisi,” kata Agus.

    Agus mencontohkan duet Bupati Muhammad Zainal Abidin dan Wakil Bupati Kusen Andalas pada periode 2005-2010 dan 2010-2015. Djalal adalah mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur. Semenrara Kusen saat itu adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Jember. “Kenapa mereka bisa memimpin dua periode? Karena terjalin hubungan yang harmonis,” kata Agus.

    Dengan adanya kader partai menjadi calon bupati atau wakil bupati, lanjut Agus, partai tak hanya jadi kendaraan politik. “Semua partai akhirnya berharga,” katanya. [wir]

  • Budayawan Jombang Datangi PDIP, Daftar Jadi Cabup 2024

    Budayawan Jombang Datangi PDIP, Daftar Jadi Cabup 2024

    Jombang (beritajatim.com) – Budayawan Jombang, Isma Hakim Rahmat, mendatangi Sekretariat DPC PDIP di Jalan Pulo Lor hari ini, Rabu (8/5/2024). Pegiat Wayang Topeng Jati Duwur Kecamatan Kesamben ini hendak mendaftarkan diri menjadi Calon Bupati Jombang 2024.

    Budayawan yang lebih akrab disapa Mas Hakim ini tiba di Sekretariat PDIP Jombang sekitar pukul 10.00 WIB. Dia diantar saudara dan dua penari topeng yang merupakan binaannya.

    Tiba di lokasi, Mas Hakim langsung memasuki kantor PDIP. Di sana, dia disambut sejumlah pengurus dan tim penjaringan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

    Mas Hakim mengungkapkan alasannya mendaftar jadi peserta Pilkada Jombang 2024 lewat PDIP. Menurut dia, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini memiliki mesin partai yang kuat.

    Sedangkan motivasinya mendaftar jadi cabup adalah niat memperjuangkan nasib kesenian Wayang Topeng Jati Duwur yang asli Jombang. Selain karena dorongan dari masyarakat di tanah kelahirannya.

    “Jadi seni Wayang Topeng Jati Duwur itu asli Jombang. Jombang adalah wilayah di mana 70 persennya bekas Kotaraja (pusat pemerintahan) Majapahit. Topeng jadi sarana media dakwah warisan leluhur ini saatnya dilestarikan menuju Indonesia mercusuar dunia,” ujarnya.

    “Dan kami berharap Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikenal konsen terhadap warisan budaya leluhur itu merekomendasinya menjadi Calon Bupati Jombang dari PDI Perjuangan,” ujarnya.

    Mas Hakim menyampaikan terima kasih kepada seluruh fungsionaris DPC PDIP Jombang yang terbuka dalam penjaringan Bacalon Kepala Daerah 2024 ini. Dia berpesan, pemimpin di Kabupaten Jombang adalah mereka yang memiliki jiwa ksatria, mampu mengawinkan antara nilai cipta karsa dan seni budaya tradisi leluhur dengan nilai religiusitas.

    “Leluhur kita semua begitu. Maka harus diteruskan warisannya,” tegas Mas Hakim, yang juga pengurus Pagar Nusa ini.

    Lebih lanjut, Mas Hakim mengungkapkan maksud dari keberadaan dua penari topeng saat dia mendaftar cabup. Dia ingin mendobrak cara pandang birokrasi Kabupaten Jombang yang selama ini terkesan abai terhadap seni budaya sendiri.

    “Kita sudah punya catatan oknum – oknum di birokrasi Pemkab Jombang yang cara pandang dan pikirnya keliru memahami uri-uri budaya. Pemimpinnya oke, kenapa birokrasinya tidak bisa menerjemahkan dengan baik. Termasuk DPRD, Jombang sudah saatnya merubah orientasi,” ujarnya.

    Dalam waktu dekat, terang Mas Hakim, Topeng Jati Duwur punya gawe festival budaya selama 10 hari pada 5-14 Juli 2024. Sedangkan perjuangan mencalonkan diri menjadi Bupati Jombang ini, kata dia, sebagai ikhtiar menjadikan festival di desanya menjadi wadah menyatukan seni tari Jombangan dan menjadi Agenda Wisata Daerah Pemkab Jombang.

    “Wisatawan dari domestik dan mancanegara itu, melihat seni dan wisata budaya itu masuk jadwal pasti atau agenda rutin daerah atau tidaknya. Jika tidak maka jangan harap wisatawan datang ke daerah kita,” pungkasnya. [suf/beq]

  • Lima Bacabup Pamekasan 2024 Berebut Rekomendasi NasDem

    Lima Bacabup Pamekasan 2024 Berebut Rekomendasi NasDem

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem Pamekasan, menerima sebanyak lima figur berbeda yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati maupun bakal calon bupati untuk Pilkada Pamekasan 2024.

    Hal tersebut berdasar hasil proses pendaftaran yang dilakukan DPD NasDem Pamekasan, yang berlangsung dalam sepekan terakhir, terhitung mulai Rabu hingga Selasa (1-7/5/2024) kemarin.

    Proses pendaftaran tersebut dipusatkan di Kantor DPD Nasdem Pamekasan, Jalan Stadion Nomor 26 Pamekasan. Para pendaftar sebagian besar di antaranya merupakan figur familiar, khususnya di Pamekasan.

    “Total pendaftar pada tahap penjaringan bacalon ini terdapat sebanyak 5 orang, masing-masing Abd Arif, Abd Bari, Fattah Jasin, HM Sajali, dan KH Kholilurrahman,” kata Sekretaris NasDem Pamekasan, Hamidi, Rabu (8/5/2024).

    Pasca proses pendaftaran, pihaknya segera melakukan tahapan pleno internal yang dijadwalkan digelar dalam tiga hari kedepan. “Pleno ini rencananya kita laksanakan mulai hari ini hingga 10 Mei 2024 lusa,” sambung pria yang tercatat sebagai Ketua penjaringan bacalon Pilkada Pamekasan.

    “Pada tahapan pleno ini, kita akan melakukan berbagai jenis pengecekan, mulai dari kelengkapan administrasi hingga pengecekan profil bacalon yang nantinya kita sampaikan kepada DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) NasDem Jatim,” imbuhnya.

    Penyampaian berkas bacalon sekaligus pleno di tingkat DPW NasDem Jatim, dijadwalkan digelar pada 11-13 Mei 2024 mendatang. “Selanjutnya penyerahan berkas bacalon ke DPP NasDem dijadikan dilakukan pada 15 Mei 2024,” jelasnya.

    “Para bacalon juga dijadwalkan akan menjalani psikotes dan wawancara pada 15-17 Mei 2024. Disusul pemeriksaan berkas oleh DPP pada 18-19 Mei, dan penetapan pada 20 Mei hingga Juni 2024 mendatang,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan jika rekomendasi tersebut nantinya akan memprioritaskan bagi sosok yang dinilai tepat dan memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.

    “Hal itu meliputi poin popularitas, elektabilitas, disukai masyarakat, diterima masyarakat, dan khususnya dapat melakukan mobilisasi dukungan logistik,” pungkasnya. [pin/beq]

  • Maju Pilkada 2024, Bupati Malang HM Sanusi Mantap Posisi di Jalur PDIP

    Maju Pilkada 2024, Bupati Malang HM Sanusi Mantap Posisi di Jalur PDIP

    Malang (beritajatim.com) – Bupati Malang HM Sanusi memastikan kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang Nopember 2024 mendatang.

    Hal itu setelah calon petahana Sanusi, menyerahkan berkas pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024 ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

    Dikawal seni Bantengan dan Hadroh, kedatangan Sanusi, Rabu (8/5/2024) sore diterima langsung Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto dan Seketaris Darmadi S.Sos.

    Sanusi kemudian menyerahkan berkas persyaratan pada Tim 5 DPC PDIP Kabupaten Malang dan dianggap memenuhi syarat.

    “Hari ini saya menyerahkan syarat pendaftaran Calon Bupati Malang tahun 2024 ke kantor DPC PDIP. Secara pribadi saya menyampaikan terimakasih pada seluruh PAC PDI Perjuangan se Kabupaten Malang yang kompak untuk mengantarkan formulir pendaftaran,” kata Sanusi disambut aplaus ratusan kader PDIP.

    Sanusi juga mengucapkan terimakasih pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. “Semoga PDI Perjuangan tetap menjadi kendaraan kedepan dan Kabupaten Malang tetap dipimpin PDI Perjuangan,” ucap Sanusi.

    Bupati Malang HM Sanusi memastikan kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang

    Ditempat sama, Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang yang juga menjabat Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menegaskan apabila politik hari ini sangat dinamis.

    “Politik itu dinamis, maka koalisi menjadi suatu kewajiban. Tetapi menentukan pasangan calon adalah kewenangan dari DPP,” tegas Didik menjawab pertanyaan wartawan perihal upaya koalisi dengan parpol lainnya.

    Didik mengaku, target mengusung Sanusi untuk mewujudkan kemenangan. “Siapa pembanding hari ini, hal itu masih sangat dini. Kalaupun itu sudah ada, masih jadi konsumsi di internal kami,” pungkasnya.

    Sanusi adalah kader PDIP yang sempat menjabat Ketua Bamusi PDIP Kabupaten Malang. Ia diusung partai berlambang kepala banteng tahun 2020 lalu hingga terpilih sebagai Bupati Malang bersama Didik Gatot Subroto. Mengalahkan PKB yang mengusung cucu pendiri NU ketika itu Lathifah Shohib dan Mantan Sekda Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono. (yog/ted)

  • Eri Cahyadi dan Armuji Daftar Bacakada Surabaya ke Demokrat?

    Eri Cahyadi dan Armuji Daftar Bacakada Surabaya ke Demokrat?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji, mendaftar bacakada ke Partai Demokrat. Langkah ini dijalankan pasangan cakada petahana ini setelah sebelumnya mendaftar ke PDIP dan PKB. 

    Eri-Armuji itu datang langsung ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Surabaya di Jalan Tenggilis Utara VI, Rabu (8/5/2024). Usai mengembalikan berkas pendaftaran ke Demokrat, Eri bersama Armuji melakukan silaturahmi ke semua partai.

    Kepada Demokrat, Eri dan Armuji menyampaikan visi-misi membangun Kota Surabaya dengan guyub rukun dengan pemerintahan dan partai yang ada di Kota Pahlawan.

    “Kami menjadi satu saudara (bersama Demokrat) menjadi satu kekuatan katena tujuan kita hanyalah satu bagaimana memberikan kebahagian umat kota Surabaya,” kata Eri usai mengembalikan formulir di DPC Demokrat Surabaya.

    Eri mengungkapkan, pemerintahan dan bersama partai Demokrat juga luar biasa membangun Kota Surabaya dengan rasa persaudaraan dan kekeluargaan.

    “Semoga kebersamaan ini bisa semakin membawa kebahagiaan buat rakyar Surabaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Surabaya,” ujarnya.

    Nantinya, lanjut Eri, setelah ke Demokrat. dia akan mendaftar ke partai lain yakni ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

    “Ke Partai Demokrat, yang ketiga setelah PKB dan PDIP. Ketika kami menyerahkan kembali, nanti insya Allah di minggu besok kami juga akan ke PPP, minggu depannya lagi PAN dan Nasdem,” terangnya.

    Ditempat yang sama, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Lucy Kurniasari menambahkan pihaknya telah resmi menerima formulir pendaftaran dari Eri Cahyadi-Armuji.

    “Ini yang kita tunggu tunggu cak Eri dan Armuji sudah mengembalikan formulir yang kita berikan di tanggal 4 Mei 2024, kemudian dikembalikan tanggal 8 Mei 2024,” kata Lucy.

    Lucy menegaskan bahwa DPC Demokrat Surabaya akan menutup penjaringan bacakada untuk Pilkada serentak 2024. Ia menyebut hanya Eri-Armuji yang mendaftar di partainya tersebut.

    “Nanti kami akan laporkan ke DPP melalui DPD Jatim  dan setelah ini kami tutup di penjaringan dan yang mendaftar hanya cak Eri dan cak Armuji. Keduanya daftar sendiri tetapi masih berpasangan,” jelasnya.

    Lebih lanjut Lucy mengungkapkan bahwa alasannya pihaknya hanya memilih Eri-Armuji karena prestasinya membangun Kota Surabaya selama kepimpinanannya selama ini. Ia memastikan, Demokrat akan mendukung keduanya.

    “Prestasi tadi kan luar biasa. Sudah aku sebut tiga halaman tadi. Tak sebut siji (saya sebut salah satu), survei juga tertinggi, nggak ada yang lawan. Demokrat pasti akan all out,” tegasnya.

    Ia menambahkan setelah inim tim penjaringan bacakada Demokrat Surabaya akan mengajukan ke DPD Jatim. Kemudian direkomedasikan ke DPP Demokrat, lalu akan diumumkan di Juni 2024 nanti.

    “Tim penjaringan harus melaporkan dan diajukna ke DPD, lalu akhir Mei 2024 ke DPD Jatim. Lalu ke DPP mengeluarkan rekomendasi di bulan Juni 2024,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Cakada Independen Sumenep 2024 Bisa Konsultasi ke KPU

    Cakada Independen Sumenep 2024 Bisa Konsultasi ke KPU

     

    Sumenep (beritajatim.com) – Calon kepala daerah (cakada) Sumenep jalur independen bisa berkonsultasi ke KPU terkait tahapan Pilkada 2024. KPU Sumenep telah menyediakan layanan untuk konsultasi tersebut.

    “Ada ‘help desk’ di KPU bagi yang akan berkonsultasi tentang jalur perseorangan di Pilkada 2024,” kata Komisioner KPU Sumenep, Deki Prasetia Utama, Rabu (8/5/2024).

    KPU telah membuka pendaftaran untuk calon perseorangan sejak 5 Mei 2024. Bakal pasangan calon perseorangan tersebut harus menyerahkan dokumen syarat dukungan itu pada 8-12 Mei 2024 di Kantor KPU Sumenep.

    “Untuk hari terakhir penyerahan persyaratan dukungan itu, kami menunggu hingga jam 23.59 WIB. Kalau hari lainnya hanya sampai jam 4 sore,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, sesuai aturan, untuk maju sebagai calon perseorangan di Pilkada Sumenep harus mengantongi minimal 65.786 dukungan yang tersebar di 14 kecamatan dari 27 kecamatan di Sumenep.

    “Dukungan tersebut berupa surat pernyataan dari warga Sumenep yang dilengkapi dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Sebaran dukungan itu harus 14 kecamatan minimal,” terang Deki.

    Ia mengungkapkan, hingga saat ini, belum ada satupun yang mendaftarkan diri untuk maju dalam Pilkada 2024 melalui jalur perseorangan. “Yang sebatas konsultasi pun masih belum ada hingga saat ini,” ucapnya. [tem/beq]