Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • KPU Kabupaten Pasuruan Pastikan Kuota PPS Terpenuhi

    KPU Kabupaten Pasuruan Pastikan Kuota PPS Terpenuhi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah melakukan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten Pasuruan langsung bergerak untuk melakukan wawancara kepada para Panitia Pemungutan Suara (PPS).

    Diketahui untuk PPS sendiri membutuhkan setidaknya 1.095 orang yang akan ditempatkan di masing-masing Desa/Kelurahan.

    Sebelumnya, ada sekitar 10 kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang anggota PPS tak memenuhi target yang ditentukan. Diketahui target di masing-masing PPS dibutuhkan sebanyak tiga orang.

    “Saat ini untuk kuota PPS sudah terpenuhi semuanya. Dan saat ini kami sedang melakukan tes wawancara kepada kandidat PPS yang akan kami pilih,” jelas Suyatmin, Komisioner KPU Bidang Organisasi.

    Suyatmin juga menjelaskan bahwa setiap PPS yang melebihi kuota nantinya akan dipilih lagi tiga orang untuk di jadikan PAW. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya PPS yang mengundurkan diri atau bahkan terdapat situasi yang tidak memungkinkan.

    “Jadi nanti totalnya ada enam PPS yang akan dipilih. Tiga orang yang ditetapkan dan tiga orang lainnya disiapkan untuk pengganti atau PAW,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Faizin mengatakan bahwa dirinya berpesan untuk para PPK maupun PPS harus menjalankan tugasnya dengan benar. Hal ini disampaikannya untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang akan timbul saat pemilihan nanti.

    Sehingga dirinya berpesan agar menjaga marwah KPU khususnya Kabupaten Pasuruan untuk terus bersikap netral selama pilkada nantinya berlangsung. (ada/ted)

  • Rakernas V di Jakarta, PDIP Tentukan Sikap Politik

    Rakernas V di Jakarta, PDIP Tentukan Sikap Politik

    Jakarta (beritajatim.com) – Ribuan orang kader PDI Perjuangan (PDIP) sudah memadati area Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, pada 24-26 Mei 2024. Kehadiran ini menandai ajang rakernas V akan segera dimulai, yang akan membahas tiga persoalan pokok.

    Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Steering Commitee (SC) Rakernas, Djarot Saiful Hidayat, saat jumpa pers di arena Rakernas V PDIP, Jumat (24/5/2024).

    Saat jumpa pers, Djarot didampingi Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Ketua Organizing Commitee Rakernas Masinton Pasaribu, serta politisi PDIP lainnya seperti Adian Napitupulu, Deddy Yevri Sitorus, Selly Gelantina Andriani, dan Aryo Seno Bagaskoro.

    “Isi Rakernas V PDIP akan membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan 3 persoalan pokok,” ungkap Djarot.

    Diuraikan Djarot, tiga persoalan pokok tersebut yaitu; pertama, soal sikap politik PDIP baik internal maupun eksternal. Kedua, merumuskan program-program kerakyatan. Ketiga, membahas tentang strategi pemenangan Pilkada 2024.

    Djarot menambahkan, pembahasan tiga hal pokok itu nantinya akan dibagi ke dalam kelompok. Pada tiap-tiap kelompok ini nantinya akan ada sub kelompok untuk membahas isu secara komprehensif.

    Khusus untuk strategi pemenangan Pilkada 2024, akan dibagi ke dalam 3 sub kelompok. Sub kelompok pertama akan diikuti oleh pengurus DPC dan DPD yang perolehan suaranya lebih dari 20 persen.

    “Artinya, kelompok 1 itu diikuti oleh ketua, sekretaris, bendahara partai, yang bisa mengajukan calon sendiri. Tetapi kita akan tetap bekerja sama dengan parpol lain,” kata Djarot.

    Kemudian, sub kelompok 2 ini adalah DPC dan DPD partai yang memperoleh kursi antara 10 sampai 20 persen. Adapun, bagi DPC dan DPD yang dibawah 10 persen akan masuk ke dalam sub kelompok 3.

    “Kemudian, sebelum memasuki sidang-sidang komisi, rapat kerja nasional V akan mendengarkan pandangan umum dari semua DPD. Pandangan umum ini terkait situasi kondisi konsolidasi dan evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 serta arah kebijakan dan usulan-usulan program DPD DPD seluruh Indonesia,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

    Sebab, lanjut Djarot, PDIP adalah partai yang kukuh melaksanakan ideologi Pancasila yang bersumber dari pemikian dan ajaran Bung Karno, dengan tetap menggunakan sistem demokrasi terpimpin lewat mendengarkan seluruh pandangan dari DPD-DPD partai.

    “Dari situlah keputusan akan digodok dalam komisi-komisi dan sub komisi. Di hari terakhir nanti akan dibacakan rekomendasi internal maupun eksternal partai. Semua keputusan Rakernas diambil berdasarkan asas musyawarah mufakat,” pungkasnya.

    Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

    Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai, Anggota DPR RI, badan dan sayap partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP, serta calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent hadir langsung dalam pembukaan Rakernas V Partai. [tok/aje]

  • Oposisi atau Koalisi, Rakernas V PDIP Dengarkan Pandangan Umum DPD

    Oposisi atau Koalisi, Rakernas V PDIP Dengarkan Pandangan Umum DPD

    Jakarta (beritajatim.com) – DPP PDIP menggelar Rakernas V yang dimulai sejak Jumat (24/5/2024) hari ini hingga Minggu (26/5/2024). Rakernas ini berlokasi Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

    Adapun Rakernas V PDIP ini mengambil tema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang dengan sub tema ‘Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya’.

    Juru bicara partai, Seno Bagaskoro kepada beritajatim.com di arena Rakernas mengatakan, bahwa dalam Rakernas V akan membahas tiga hal. Yakni, pertama, adalah sikap politik partai menyikapi situasi pascapilpres.

    “Itu nanti merupakan hak prerogatif Bu Ketua Umum. Nanti di Rakernas, setiap DPD provinsi akan mengusulkan pandangan umumnya kepada ketua umum partai. Secara instrumen dibahas di Rakernas, secara historis dibahas di Kongres. Oposisi atau koalisi, masing-masing DPD akan memberikan pandangan umum. Partai mendengarkan suara masyarakat dan pengurusnya,” tuturnya.

    Kedua, di dalam Rakernas juga akan dibahas strategi pemenangan pilkada. Partai akan melakukan pendekatan yang berbeda. Seperti mendekati anak muda, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat.

    “Pada rakernas ini, ada 100 lebih undangan dari tokoh nasional, mulai budayawan, sejarahwan dan akademisi,” ujarnya.

    Ketiga, Rakernas juga akan menegaskan program-program kerakyatan, mulai masalah kemandirian pangan, kedaulatan pangan, perubahan iklim, dan. pemenuhan hak asasi. [tok/aje]

  • Bawaslu Blitar Coret Panwascam Terpilih Eks Napi Narkoba

    Bawaslu Blitar Coret Panwascam Terpilih Eks Napi Narkoba

    Blitar (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar akhirnya mencoret Panwascam Terpilih Kecamatan Wonotirto, EAYP, lantaran terbukti merupakan eks narapidana (sebelumnya tertulis eks tersangka/TSK) kasus narkoba. Pencoretan ini dilakukan usai Bawaslu Kabupaten Blitar melakukan rapat pleno pada Kamis (23/5/2024) petang.

    Kasus ini mencuat saat Bawaslu Kabupaten Blitar resmi memilih EAYP yang notabene eks napi narkoba sebagai Panwascam terpilih. Keputusan itu pun langsung ramai diperbincangkan di masyarakat.

    Kondisi itu pun mendesak Bawaslu Kabupaten Blitar menggelar rapat pleno mendadak. Hasilnya EAYP resmi dicoret dan digantikan oleh Luluk Mela Adila.

    Adapun dasar pergantian Panwascam ini adalah rekam jejak calon anggota Panwascam Wonotirto EAYP yang dinilai tidak memenuhi syarat integritas dan kredibilitas.

    “Dalam upaya menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Blitar memastikan bahwa proses pergantian dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” Kata Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Nur Ida Fitria.

    Ida mengatakan pihaknya hingga waktu tanggapan dan masukan masyarakat berakhir pada 17 Mei 2024 tidak menerima aduan terkait yang bersangkutan. Namun diakuinya, ada pihak yang menyerahkan Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN Sby atas kasus narkotika yang menjerat EAYP.

    “Dalam Putusan tersebut, yang bersangkutan diancam dg UU No. 35 Tahun 2009 pasal 112 ayat 1 dengan tuntutan pidana 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Hal ini kami kaji dan konsultasikan ke Pimpinan kami, karena yang bersangkutan menjalani vonis hukuman kurang dari lima tahun. Sementara menurut yang bersangkutan ketika diklarifikasi memahami syarat administrasinya tidak pernah dihukum pidana 5 tahun penjara,” jelasnya.

    Ida menjelaskan pihaknya berhati-hati dan melakukan konsultasi serta klarifikasi ke beberapa pihak untuk mendapatkan keputusan yang tepat.

    “Dari hasil konsultasi terkait tuntutan tersebut, bisa disama artikan dengan pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sehingga EAYP gugur sebagai calon terpilih Panwascam Wonotirto,” ungkap ibu dua anak ini.

    Bawaslu Kabupaten Blitar telah mengumumkan pergantian calon terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 Nomor 135/KP.01.00/JI-03/05/2024.

    Ditanya soal apakah Bawaslu Kabupaten Blitar kecolongan, Ida menampiknya. Sebab dalam rekrutmen badan adhoc Bawaslu (Panwascam, PKD, Pengawas TPS, red) tidak dipersyaratkan melampirkan SKCK dan surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan.

    Pada Pemilu dan Pilkada sebelum tahun 2020 memang Panwascam dipersyaratkan melampirkan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri, setelah itu persyarat ini ditiadakan.

    “Sehingga kami perlu tanggapan masyarakat dan masukan rekan rekan media terkait rekam jejak para calon,” tandas Ida.

    Hasil penelusuran beritajatim.com di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, EAYP telah diputus bersalah atas kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,054 gram. Atas hal tersebut, EAYP dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp800 juta, jika tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

    Putusan itu dibacakan Majelis Hakim PN Surabaya yang dipimpin I Gusti Ngurah Pharta Bhargawa dengan dua anggota yaitu Achmad Virza Rudiansyah dan Slamet Suripto pada Selasa (10/3/2020).

    Majelis Hakim PN Surabaya juga memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani EAYP dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan. Sehingga jika merujuk putusan tersebut, EAYP bebas dari hukuman pada Oktober 2023. [owi/beq]

  • Datangi PKB, Kades di Mojokerto Daftar Bacawabup

    Datangi PKB, Kades di Mojokerto Daftar Bacawabup

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Sunyoto mendatangi kantor DPC PKB. Dia hendak mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) untuk Pilkada Mojokerto 2024.

    Dikawal sejumlah Kades perwakilan se-Kabupaten Mojokerto dan relawan yang mengatasnamakan Sedulur Nyoto, Sunyoto mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Mojokerto. Mereka long march dari Terminal Kertajaya ke Kantor DPC PKB Kabupaten Mojokerto.

    Suami dari anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Eka Septya Juniarti diiringi gema sholawat dan berbagai tulisan banner berisi dukungan. Diantaranya, ‘Nek Gak Lurah Gak’, ‘Lurahe siap mengabdi untuk Mojokerto hebat’, ‘Wes WayaE kepala desa seng mewakili’ serta ‘Dari desa Mojokerto hebat’.

    Bakal Calon Wakil Bupati, Sunyoto mengatakan, ia ingin turut serta mewarnai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto. “Selama ini, kami melayani masyarakat desa sehingga sekarang mencalonkan diri sebagai pelayan masyarakat Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Kamis (23/5/2024).

    Masih kata Nyoto, visi-misi akan dimusyarakan bersama Bakal Calon Bupati pasangannya. Menyusul, ia mendaftar ke PKB sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Mojokerto. Menurutnya, dukungan dari Kades di Kabupaten Mojokerto dan relawan tersebut gagasan dari Sedulur Nyoto.

    “Karena saya pikir bahwa satu-satunya partai yang memiliki golden ticket dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto adalah PKB. Kami tidak ada rencana daftar ke partai lain, kami menyerahkan ke Sedulur Nyoto tapi kemarin sudah diskusi, kami hanya mendaftarkan ke PKB,” katanya.

    Ia memantabkan diri mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Bupati dari PKB karena PKB merupakan partai pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), 14 Februari 2024 lalu. Sehingga partai dengan lambang bola dunia tersebut memiliki golden ticket dalam Pilbup Mojokerto 2024.

    “Kami punya niatan yang tulus untuk berikrar untuk mengabdi di Kabupaten Mojokerto. Jika saat ini melayani masyarakat di lingkup desa, kami ke depan ingin melayani masyarakat di skup yang lebih luas untuk menjadikan Mojokerto hebat,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua DPC Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh mengatakan, Sunyoto menjadi salah satu dari sejumlah tokoh yang mendaftar Calon Wakil Kepala Daerah melalui PKB. “Secara online pendaftaran sudah kita terima dan saat ini penyerahan formulirnya secara offline, setelah kita periksa persyaratannya juga lengkap dan kita terima,” jelasnya.

    Menurutnya, semua calon punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan peluang mendapatkan rekomendasi partai. Hanya saja kepastian atau rekomendasi menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Ada 11 nama yang sudah mendaftar di DPC PKB Kabupaten Mojokerto

    ”Sembilan cawabup, dua cabup (petahana). Prinsipnya semua pendaftar memiliki peluang yang sama. Nanti semuanya akan diuji oleh DPP untuk menentukan siapa sosok yang dipilih. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, tinggal kita kolaborasi dengan calon Bupati yang kita usung. Mudah-mudahan bisa satu paket,” tegasnya.

    Hingga saat ini, ada dua Kades di Kabupaten Mojokerto mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Mojokerto dari PKB. Sebelumnya, Kades Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Agus Siswahyudi. Ia juga mendaftar ke DPC Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-Perjuangan) Kabupaten Mojokerto sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Mojokerto. [tin/beq]

  • Buwas Kukuhkan Arum Sabil Ketua Kwarda Pramuka Jatim

    Buwas Kukuhkan Arum Sabil Ketua Kwarda Pramuka Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Budi Waseso (Buwas) secara resmi mengukuhkan Pengurus Majelis Pembimbing Daerah, Pengurus Kwarda Pramuka Jatim, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Jatim masa bhakti 2020-2025, di Gedung Negara Grahadi, Rabu (22/5/2024).

    Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Pramuka Jatim masa bhakti 2024-2025.

    Kemudian, M Arum Sabil resmi dikukuhkan sebagai Ketua Kwarda Pramuka Jatim masa bhakti 2020-2025. Dan Helmy Perdana Putra dikukuhkan sebagai Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Jawa Timur Masa Bakti 2020-2025.

    Pengukuhan ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu lantaran sudah tertunda selama empat tahun lamanya. Dan diyakini akan menjadi tonggak meningkatkan semangat untuk semakin memajukan Pramuka di Jatim.

    Dalam sambutannya, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Budi Waseso mengungkapkan apresiasinya atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap gerakan Pramuka. Bahkan hal ini menunjukkan keseriusan Jatim dalam mengembangkan Pramuka pada para generasi muda.

    “Saya sangat mengapresiasi karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembinaan Pramuka di Jawa Timur. Ini luar biasa dan butuh keseriusan untuk mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin Indonesia ke depan,” katanya.

    Sebab ditegaskannya bahwa mencapai Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah. Dan harus dilakukan lewat banyak upaya yang secara sinergis oleh seluruh pihak. Dan selama ini Pramuka Jatim telah membuktikan keseriusannya dengan aktif mengembangkan program-program pramuka.

    “Kita harus memanfaatkan bonus demografi yang ancamannya besar sekali. Gerakan Pramuka memiliki peran sangat penting untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan juga karakter serta jati diri diri kuat sebagai bangsa. Kekuatan inilah yang membedakan kemajuan Indonesia dengan negara lain di dunia,” tegasnya.

    Dengan pelantikan ini, Kwarnas Pramuka berharap program yang sudah berjalan di Jawa Timur bisa dilanjutkan untuk mendukung terbentuknya generasi emas yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia ditahun 2045.

    “Selama ini Jawa Timur cukup bagus dengan program-program yang menunjang terciptanya generasi emas. Di mana PemprovJatim menganggarkan khusus untuk Pramuka ini bentuk keseriusan,” ucap Buwas.

    Pria yang akrab disapa Buwas ini mengatakan gerakan Pramuka menjadi persiapan generasi muda untuk memimpin Indonesia yang memiliki karakter.

    “Peran pramuka sendiri cukup bagus untuk mengubah krakter yang berintegritas tinggi sehingga membawa Indonesia emas,” katanya.

    Pramuka dinilai memiliki keterlibatan yang bagus dalam semua kegiatan di masyarakat sosial termasuk kegiatan seperti Pilkada serentak.

    “Itu semua mewujudkan keamanan dan ketertipan bersama aparat keamanan lainnya,” ucap Mantan Kepala BNN Republik Indonesia (RI).

    Sementara itu, Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Pramuka Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan kontribusi pramuka dan wadah yang mendukung pembangunan di Jawa Timur. Selain itu wadah pramuka ini bisa mencetak generasi yang handal dan kuat yang bisa bersaing dimasa depan .

    “Tentu Pemprov Jatim sangan mendukung seluruh program dan gerakan kepramukan Jawa Timur berjalan dengan baik dengan prestasi yang cukup bagus,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono.

    Adhy menjelaskan dukungan Pemprov Jatim kepada Pramuka dengan adanya legalitas, peraturan dan dukungan anggaran.

    “Keanggotaan Kwarda Pramuka Jatim menjadi anggota paling banyak sebesar 3,3 juta. Saat ini banyak kegiatan yang dilakukan Pramuka cukup terasa di masyarakat. Kita tahu setiap ada kegiatan atau bencana kita selalu melihat sosok anggota Pramuka yang ada di lokasi bencana,” bebernya.

    Dengan pelantikan ini, Adhy berharap prestasi Kwarda Pramuka Jawa Timur akan semakin bagus. Terlebih di seluruh kegiatan yang ada di tingkat Nasional.

    Di sisi lain, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jatim Arum Sabil menjelaskan dengan dilantik pengurus Kwarda Pramuka Jatim pihaknya berkomtimen untuk terus melanjutkan program yang sudah berjalan.

    “Kita berterima kasih atas pengukuhan ini. Dan ini akan meningkatkan semangat kita bersama untuk lebih tancap gas membawa Pramuka di Jawa Timur lebih baik lagi,” imbuhnya.

    Dengan dilantik ini, Arum Sabil mengaku tantangan kedepan yang akan dihadapi Pramuka di Indonesia masalah pangan dan energi.

    “Tantangan ini yang harus segera teratasi untuk bisa mengatasi masalah tersebut,” bebernya.

    Keluarga besar Kwarda Pramuka Jatim yang di dalamnya termasuk 38 Kwarcab, 666 Kwarran, 65.900 Gugus Depan dan 3.341.272 anggota Pramuka Se Jawa Timur selama ini terus bersinergi, bekerja sama, kolaborasi, dan saling menguatkan untuk menjalankan pendidikan kepramukaan di Jawa Timur.

    “Kami terus berkoordinasi, berkonsultasi, dan berkolaborasi dengan Penjabat Gubernur Jatim selaku Kamabida sehingga program-program Kwarda bisa selaras dan mendukung program Pemprov Jatim. Salah satunya mewujudkan generasi emas 2045,” pungkasnya.

    Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini juga diserahkan penghargaan Lencana Darma Bakti, untuk Ketua Mabida Jatim Adhy Karyono, juga kepada Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur Arum Sabil, Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro, serta Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kota Probolinggo Nurkholis. [tok/beq]

  • Jelang Pilkada 2024, Polres Jombang Sita Uang Palsu Rp1 Miliar Lebih

    Jelang Pilkada 2024, Polres Jombang Sita Uang Palsu Rp1 Miliar Lebih

    Jombang (beritajatim.com) – Polres Jombang menyita uang palsu (upal) Rp 1 miliar lebih dari empat tersangka. Meski pengungkapan tersebut mendekati Pilkada 2024, namun polisi memastikan bahwa upal itu tidak ada kaitannya dengan moment lima tahunan tersebut.

    “Uang palsu yang kita sita dari empat tersangka mencapai Rp1 miliar lebih. Pengungkapan awal kita lakukan pada 9 Mei 2024. Kemudian kita kembangkan. Upal tersebut terdiri pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu,” kata Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Sukaca, Rabu (22/5/2024).

    Sukaca menjelaskan, kasus tersebut berawal ketika seorang pedagang daging sapi mendapatkan pembayaran dari IR dengan nominal Rp5,5 juta. Nah, saat diterima, pedagang baru menyadari didalamnya dioplos dengan upal Rp1,8 juta.

    Mengetahui itu, korban melaporkan ke Polres Jombang. Atas dasar laporan korbn, korps berseragam coklat melakukan penyelidikan. Walhasil, IR diamankan. Petugas juga melakukan penggeledahan di rumah IR. “Dari rumah IR kita sita upal sebesar Rp16,5 juta,” kata Sukaca.

    Petugas Kembali melakukan pengembangan. Karena dari hasil pemeriksaan ada dua teman IR yang terlibat, masing-masing SK dan S. Dengan cara dipancing, keduanya pun muncul. SK dan S ditangkap di alun-alun Mojoagung Jombang.

    Dari rumah keduanya, polisi Kembali menemukan upal sebesar Rp33,7 juta. Kepada petugas, tiga tersangka mengaku bahwa upal tersebut didapatkan dari seorang inisial B asal Jawa Tengah. Tak ingin kehilangan buruannya, polisi melakukan koordinasi dengan Polres di Jateng.

    Polisi berhasil menangkap B dan melakukan penggeledahan di rumahnya. “Hasilnya, kami menyita upal satu miliar serratus empat puluh juta rupiah. Empat tersangka sudah kita tahan. Kita terus melakukan pengembangan,” kata Sukaca.

    Sukaca juga menandaskan bahwa tiga tersangka dari Jombang ini mendapatkan upal sebesar Rp70 juta. Dari jumlah itu, upal Rp50,2 juta sudah diedarkan. “Sedangkan sisanya Rp19,8 juta masih beredar di masyarakat,” lanjutnya.

    Oleh sebab itu, lanjutnya, bagi masyarakat yang menemukan transaksi jual beli terindikasi upal diharap segera melapor ke Polres Jombang. Sehingga pengembangan lebih cepat bisa dilakukan.

    Selain menangkap empat tersangka dan upal Rp1 miliar lebih, pihaknya juga menyita dua unit Hp, lampu sinar ultraviolet, serta tas warna hitam. “Empat tersangka kami jerat pasal 36 ayat 2 dan 3 UU RI Nomor 7/2011 tentang mata uang. Ancamannya maksimal 15 tahun penjara dan denda maskimal Rp50 miliar,” pungkasnya. [suf]

  • Daftar Bupati, Lathifah Shohib Lanjutkan Malang Bangkit Jilid 2

    Daftar Bupati, Lathifah Shohib Lanjutkan Malang Bangkit Jilid 2

    Malang (beritajatim.com)– Lathifah Shohib resmi menyerahkan berkas pendaftaran dirinya sebagai Calon Bupati Malang 2024 di Kantor DPC PKB Kabupaten Malang, Senin (20/5/2024) siang ini.

    Tiba di Kantor DPC PKB pukul 10.00 wib, kedatangan Cucu Pendiri Nahdlatul Ulama KH.Bisri Syansuri di dampingi Arzeti Bilbina, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB.

    “Saya pilih daftar Calon Bupati Malang hari ini 20 Mei 2024 karena bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke 116. Semangat Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan inilah yang kami jadikan untuk bangkit menyemangati kita untuk membangun Kabupaten Malang kedepan,” tegas Lathifah Shohib pada awak media.

    “Mudah mudahan Allah ridho, dan memilih saya untuk memimpin Kabupaten Malang lima tahun kedepan,” sambung Lathifah.

    Menurut Lathifah yang juga Mantan Anggota DPR RI Fraksi PKB sebelum mengundurkan diri dan maju dalam Pilbup Malang 2020 lalu itu meminta dukungan rekan rekan media membantu pencalonan dirinya dalam Pilihan Bupati Malang 2024 pada bulan 27 November mendatang.

    “Ditahun 2020 lalu saya itu sudah duduk di kursi DPR RI periode kedua baru setahun, sudah ditugasi partai untuk maju sebagai Calon Bupati Malang. Karena hasil survey dan elektabilitas saya oleh partai dianggap bisa bertanding. Akhirnya ya Bismillah demi membangun Kabupaten Malang dengan tagline Malang Bangkit, dan sekarang dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional tagline Malang Bangkit Jilid dua kita lakukan lagi,” ucapnya.

    “Mudah mudahan semua bangkit lah, pendidikan bangkit, kesehatan bangkit dan ekonomi bangkit di Kabupaten Malang dibawah kepemimpinan kami,” tambah Lathifah.

    Lathifah menegaskan, pendamping dirinya sejauh ini menjadi wewenang DPP PKB. “Kami masih menunggu wewenang partai, sejauh ini partai sudah melakukan penjajakan ditingkat pusat, kami menunggu pasangan yang akan dipilih partai, tentunya berdasarkan pertimbangan dan kajian kajian,” tuturnya.

    Pendamping dirinya dalam Pilbup Malang 2024, tambah Latifah, masih ada waktu di bulan Juni dan Juli. Segala kemungkinan masih bisa terjadi melalui sejumlah pertimbangan partai ketika harus berkoalisi.

    Ditanya soal sosok Dewa Kresna, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem yang juga Mantan Putra Bupati Malang Rendra Kresna, terkait pendamping Lathifah dalam Pilbup Malang 2024 mendatang, Lathifah mengaku sosok Dewa adalah politisi muda yang sangat baik.

    “Saya dengan Mas Dewa itu pernah satu komisi di komisi X DPR RI tahun 2010 sampai tahun 2019. Mas Dewa ini figur anak muda yang lebih menghargai orang yang lebih tua, kebetulan kami juga satu dapil, satu komisi. Kami bekerjasama baik untuk membangun komisi X yang bermitra dengan komisi X waktu itu bersama 4 orang yang dari Dapil Malang Raya juga, ada Pak Ridwan Hisyam, mas Moreno dan mas Dewa,” pungkas Lathifah.

    Berkas pendaftaran Lathifah pun diterima langsung Ketua Desk Pilkada Kabupaten Malang DPC PKB, Mashuri Mahali. Kata Mashuri, Bu Nyai Lathifah mendaftar Calon Bupati ke Desk Pilkada PKB Kabupaten Malang.

    “Desk Pilkada membuka pendaftaran gelombang kedua mulai 19 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2025 pukul 15.00 wib,” pungkas Mashuri. [yog/aje]

  • Tim SAR Masif Pasang Baliho Ali Ruchi, Sinyal Dapat Rekom?

    Tim SAR Masif Pasang Baliho Ali Ruchi, Sinyal Dapat Rekom?

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Tim Sahabat Ali Ruchi (SAR) mulai masif memasang baliho dan spanduk di sejumlah titik di Banyuwangi. Baliho dan spanduk berukuran besar bergambar Ali Ruchi itu terpampang di tempat strategis di hampir semua wilayah.

    “Sebelumnya kami mohon maaf apabila pemasangan baliho Ali Ruchi sekiranya terdapat beberapa hal yang kurang berkenan,” ungkap Sunjoyo Hadi relawan Tim SAR (Sahabat Ali Ruchi), Senin (20/5/2024).

    Pemasangan itu seolah makin menambah geliat suasana hangat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banyuwangi 2024. Sekaligus, mengirim sinyal adanya rekom yang turun bagi pria kelahiran Kecamatan Genteng tersebut.

    Sejak beberapa saat lalu, nama Ali Ruchi santer maju di Pemilihan Bupati Banyuwangi mendatang. Bahkan, secara resmi pihaknya telah mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik.

    Di antaranya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banyuwangi dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Meskipun hingga kini belum ada informasi dua partai tersebut memberikan rekom untuk Ali Ruchi maju dalam kontestasi politik di Pilbup Banyuwangi.

    “Kami berharap doa, restu dan dukungan semua pihak kepada Ali Ruchi,” ujarnya.

    Sunjoyo menyebut, pihaknya selalu positif thinking dalam menjalani segala upaya ke depan. Terutama niat dan kerja keras untuk Pilkada Banyuwangi.

    “Kami juga berharap agar segala ikhtiar dan usaha yang dilakukan Tim SAR untuk Ali Ruchi dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Kabupaten Banyuwangi,” pungkas Sunjoyo yang pernah menjabat Sekretaris Askab PSSI Banyuwangi ini. [rin/aje]

  • 7 Partai Non Parlemen Deklarasikan Petahana Wali Kota Mojokerto Jadi Bacawali

    7 Partai Non Parlemen Deklarasikan Petahana Wali Kota Mojokerto Jadi Bacawali

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak tujuh partai politik (parpol) non parlemen mencalonkan petahana Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari sebagai Bakal Calon Wali Kota Mojokerto. Tujuh parpol non parlemen tersebut mendeklarasikan Ning Ita (sapaan akrab, red) menjadi Bakal Calon Wali Kota Mojokerto 2024-2029, Minggu (19/5/2024).

    Tujuh partai non parlemen tersebut yakni Partai Hanura, Perindo, Partai Umat, Partai Buruh, Partai Gelora, Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Deklarasi digelar di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Mojokerto Jalan Taman Siswa, Kelurahan Purwotengah, Kecamatan Kranggan.

    Parpol non parlemen ini berjanji memasok suara dukungannya untuk memenangkan Ning Ita di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 27 November 2024 mendatang. Tujuh parpol non parlemen di Kota Mojokerto ini siap mendukung dan memenangkan Ning Ita sebagai Wali Kota Mojokerto 2024-2029.

    Ketua DPD Perindo Kota Mojokerto, Muhtadi mengatakan, awalnya jika DPD Perindo Kota Mojokerto berkomunikasi dengan seluruh Ketua partai non parlemen dan berinisiatif untuk bisa melihat potensi-potensi calon yang sudah muncul di Kota Mojokerto. Salah satunya petahana Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.

    “Dari hasil komunikasi tersebut menilai bahwa keberhasilan Ning Ita selama 5 tahun itu bisa dirasakan dan tentu banyak kesamaan visi misi. Ning Ita merupakan Wali Kota Mojokerto petahana yang sukses membangun Kota Mojokerto baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun insfratruktur, selama 5 tahun memimpin Kota Mojokerto,” ungkapnya.

    Dari dasar tersebut, lanjut Mudtadi, tujuh parpol non parlemen di Kota Mojokerto mendeklarasikan petahana Wali Kota Mojokerto untuk maju Pilkada Mojokerto 2024 untuk kali kedua. Tujuannya tidak lain yakni agar bisa meneruskan program pembangunan di kota Mojokerto yang belum terwujud. Dari tujuh partai non parlemen tersebut jika di presentase ada sekitar 4.700 suara.

    “Atau setara dengan dua kursi DPRD Kota Mojokerto. Dengan suara tersebut, kami akan mengawal perjalanan Ning ita baik mulai proses pendaftaran, pergerakan turun di masyarakat sampai menjadi Wali Kota kembali,” katanya.

    Sementara itu, Bakal Calon Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengungkapkan rasa syukurnya karena ia menilai hal tersebut merupakan sebuah anugerah dalam perjalanan kontestasi politik untuk Pilkada 2024 di Kota Mojokerto. Ia mengaku sedang berkomunikasi dengan secara intens dengan seluruh parpol yang ada di parlemen dan juga parpol non parlemen.

    “Dimana saat ini kami sedang berkomunikasi secara intens dengan seluruh partai-partai politik yang ada di parlemen, kami berterima kasih kepada parpol non parlemen yang telah memberikan keikhlasan dan kesukarelaan untuk mendukung saya untuk maju lagi di Pilkada kota Mojokerto 2024 ini,” ujarnya.

    Ia memaknai ini menjadi sebuah gerakan perjuangan bersama membangun Kota Mojokerto agar kemajuan dan kesejahteraannya dapat tercapai. Karena lanjutnya, semakin banyak yang ikut berkontribusi maka tentu capaian atas indikator-indikator yang ditetapkan di dalam program-program besar yang akan diusung akan lebih cepat terwujud

    “Semakin banyak yang ikut berkontribusi maka tentu capaian atas indikator-indikator dalam program cepat terwujud,” pungkasnya. [tin/aje]