Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Partai Demokrat Usulkan Ach Fauzi Jadi Cabup Sumenep, Dapat Restu DPP?

    Partai Demokrat Usulkan Ach Fauzi Jadi Cabup Sumenep, Dapat Restu DPP?

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memberikan sinyal dukungan pada Ach Fauzi Wongsojudo, Bupati Sumenep petahana.

    “Kalau untuk Sumenep, Partai Demokrat mengerucut pada Mas Fauzi untuk calon bupati di Pilkada serentak 2024” katanya.

    Emil E. Dardak berada di Sumenep pada Senin (15/07/2024) guna menghadiri ‘Talkshow Transformasi Kepemimpinan menuju Indonesia Emas’ yang digagas IPNU Sumenep.

    Acara tersebut merupakan rangkaian pelantikan pengurus IPNU Sumenep. Dalam acara yang digelar di aula Universitas Bahhauddin Mudhary (Uniba) Madura, Emil E. Dardak mengisi materi bersama sang celurit emas, D. Zawawi Imron.

    “Untuk Pilkada Sumenep, saya bicara sebagai Ketua Partai. Sekali lagi, Demokrat mengajukan nama Ach. Fauzi. Nanti DPP akan mempertimbangkan, karena persoalan rekomendasi itu merupakan kewenangan DPP,” ujarnya.

    Sementara untuk Pilgub, Emil masih mengaku mantap berpasangan dengan Khofifah. Apalagi beberapa partai telah merekomendasikan pasangannya Khofifah – Emil di Pilkada Jawa Timur.

    “Sedangkan untuk komunikasi dengan partai lain termasuk PKB dan PDIP, kami tetap terbuka. Tidak ada istilah mengunci,” tandasnya. (tem/ian)

  • Ini Sasaran Operasi Patuh Semeru 2024 di Gresik

    Ini Sasaran Operasi Patuh Semeru 2024 di Gresik

    Gresik (beritajatim.com)– Pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2024 resmi dimulai per hari ini hingga 14 hari kedepan. Sasaran operasi ini tidak tidak menggunakan helm, melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, serta pengendara roda empat tidak menggunakan safety belt.

    Operasi Patuh Semeru 2024 juga menyasar pada mengemudi sambil menggunakan ponsel, melawan arus, menerobos lampu merah, dan penggunaan knalpot brong tidak sesuai spesifikasi.

    Kasatlantas Polres Greskk AKP Derie Fradesca mengatakan, dalam operasi ini pihaknya akan melaksanakan penindakan kepada pelanggaran lalu lintas secara tegas dan humanis.

    “Meski kecelakaan di wilayah Kabupaten Gresik secara umum turun, diharapkan masyarakat tetap berhati-hati dijalan dan mentaati aturan lalu lintas,” katanya.

    Selain penindakan lanjut dia, Operasi Patuh Semeru 2024 juga mengedepankan edukasi dan sosialisasi. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan Safe Our Student (SOS) di sekolah untuk menekan pelanggaran dan laka lantas di lokasi pendidikan.

    Hal yang sama melakukan pendekatan kepada pengurus parpol dan tim sukses untuk mensosialisasikan keselamatan dan keamanan berlalu lintas pada tahapan pilkada serentak 2024,

    “Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keselamatan dan ketertiban berlalu lintas sangatlah penting utamanya saat berkendara di jalan raya,” paparnya.

    Sementara Wakapolres Gresik Kompol Danu Anindhita Kuncoro Putro menuturkan, data Ditlantas Polda Jatim menunjukkan penurunan angka laka lantas di triwulan I dan II 2024 dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Namun, tingginya angka laka lantas 13.704 kejadian, dan pelanggaran lalu lintas. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat berlalu lintas masih rendah.

    “Operasi ini bertujuan untuk menekan angka laka lantas dan pelanggaran lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas,” tuturnya.

    Salah satu fokus utama operasi ini adalah penerapan tilang elektronik (e-tilang) melalui ETLE dan InCar. Pada periode Januari-Juni 2024. Dimana, Ditlantas Polda Jatim telah menindak 862.151 pelanggar. Hal ini menunjukkan masih tingginya pelanggaran bagi pengguna jalan. [dny/beq]

  • Dugaan Korupsi Dana Hibah, MAKI Jatim Desak Fawaid Mundur Pilkada Jember

    Dugaan Korupsi Dana Hibah, MAKI Jatim Desak Fawaid Mundur Pilkada Jember

    Surabaya (beritajatim.com) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur (Jatim) menunjukkan kepedulian tinggi terhadap perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi dana hibah di Provinsi Jawa Timur yang melibatkan sejumlah pejabat DPRD Jatim. Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, dalam konferensi pers pada Senin (15/7), mengungkapkan pengamatan terkait pencekalan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap empat anggota DPRD Jatim yang diduga terlibat dalam kasus suap pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.

    Heru Satriyo, yang juga dikenal dengan nama Heru MAKI, menyatakan bahwa KPK telah menetapkan pencekalan terhadap empat anggota DPRD Jatim, yakni Kusnadi (Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024), Anik Maslachah (Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024), Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024), dan Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024). Heru menegaskan, pencekalan ini merupakan langkah penting untuk mendalami keterlibatan mereka dalam kasus dugaan suap yang juga melibatkan mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak.

    Heru Satriyo Mendesak Pemeriksaan Terhadap Gus Fawait

    Dalam kesempatan tersebut, Heru juga menyoroti kemungkinan keterlibatan Gus Fawait dalam kasus ini. Menurut Heru, Gus Fawait seharusnya diperiksa oleh KPK karena ada indikasi bahwa dia juga mungkin terlibat dalam skandal korupsi dana hibah Jatim.

    “Gus Fawait sebaiknya lebih fokus pada proses hukum yang sedang berlangsung dan mempertimbangkan untuk mundur dari pencalonan Bupati Jember,” ujar Heru.

    MAKI Jatim menganggap bahwa semua anggota DPRD Jatim berpotensi terlibat dalam kasus ini, mengingat dana hibah Jatim yang dinikmati oleh banyak pihak. Heru juga menekankan agar Sekda Pemprov Jatim dan Bappeda Jatim turut diperiksa untuk memastikan tidak ada pihak yang luput dari pengawasan KPK.

    Penetapan Tersangka dan Penggeledahan KPK

    Koordinator Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Jember, Muhammad Kustiono, menambahkan bahwa KPK telah menetapkan Kusnadi sebagai tersangka dan melakukan pencekalan terhadapnya. Kustiono juga mencatat bahwa satu tahun yang lalu, Gus Fawait bersama Kusnadi telah diperiksa oleh KPK dalam kasus yang sama.

    Selain itu, KPK juga melakukan penggeledahan rumah Mahfud, Bakal Calon Bupati Bangkalan yang juga merupakan anggota DPRD Jatim periode 2019-2024, pada Selasa (9/7). Setelah penggeledahan tersebut, Mahfud mundur dari pencalonan bupati serta dari keanggotaan DPRD Jatim yang baru terpilih dalam Pileg 2024.

    21 Tersangka Terlibat dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

    KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa dari 21 tersangka, empat orang adalah penerima suap dan 17 orang lainnya merupakan pemberi suap. Tessa menjelaskan bahwa penyidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkap identitas lengkap tersangka dan perbuatan melawan hukum mereka.

    Kepedulian Publik Terhadap Kasus Korupsi di Jatim

    Kepedulian MAKI Jatim terhadap kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah pemerintah. Kasus ini tidak hanya melibatkan pejabat legislatif, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting dalam pengawasan dana publik. MAKI Jatim mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini dan mendukung upaya KPK dalam menegakkan hukum.

  • Pj Wali Kota Kediri Ikuti Jalan Sehat dan Senam Bersama

    Pj Wali Kota Kediri Ikuti Jalan Sehat dan Senam Bersama

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah bersama Forkopimda Kota Kediri mengikuti jalan sehat dan senam HUT Bhayangkara ke-78. Jalan sehat ini mengambil start di Mako Polres Kediri Kota dan finish di Lapangan Brimob Kota Kediri.

    “Pagi ini kita jalan sehat dan senam bersama Forkopimda dan jajaran Polres Kediri Kota. Senang sekali pagi-pagi kita sudah bergerak agar tubuh kita selalu sehat,” ujarnya.

    Zanariah memberikan apresiasi kepada Polres Kediri Kota karena Hari Bhayangkara diperingati dengan meriah. Banyak rangkaian kegiatan mulai dari olahraga hingga sosial. Ada pula lomba-lomba yang diikuti jajaran Polres Kediri Kota dan Forkopimda. Dimana dari lomba-lomba tersebut menambah kekompakan di Polres Kediri Kota.

    “Saya apresiasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Lomba-lomba yang diselenggarakan juga bagus untuk menambah kekompakkan. Sebab dalam bekerja membangun Kota Kediri ini kita harus kompak,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri Ikuti Jalan Sehat dan Senam Bersama HUT Bhayangkara ke-78

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah berharap sinergi yang terjalin antara Pemerintah Kota Kediri dan Polres Kediri Kota terus terjalin dengan baik. Khususnya dalam membangun Kota Kediri lebih baik lagi.

    Apalagi di tahun ini akan diselenggarakan Pilkada. “Semoga Pemkot Kediri dan Polres Kediri Kota terus bersinergi menjaga Kota Kediri. Khusunya agar Kota Kediri terus kondusif, aman, dan nyaman,” harapnya.

    Pj Wali Kota Kediri Ikuti Jalan Sehat dan Senam Bersama HUT Bhayangkara ke-78

    Dalam kegiatan ini, Pj Wali Kota Kediri juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba HUT Bhayangkara ke-78. Turut hadir, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Aris Setiawan, Danbrig 16 Wira Yudha Letkol Inf Taufik Ismail, Kepala Kejaksaan Negeri Andi Mirnawaty.

    Ketua Pengadilan Negeri Maulia Martwenty, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Ketua PCNU Kota Kediri KH.Abu Bakar Abdul Jalil, Kepala OJK Ismirani Saputri, perwakilan KPwBI, Ketua Bhayangkari Kediri Kota Ratih Bramastyo, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Polres Pamekasan Petakan 3 Titik Potensi Rawan Pilkada 2024

    Polres Pamekasan Petakan 3 Titik Potensi Rawan Pilkada 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Polres Pamekasan memetakan 3 (tiga) titik rawan pada pelaksanaan pesta demokrasi, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan 2024 mendatang.

    Pemetaan potensi titik rawan tersebut mengacu pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu, titik rawan tersebut tersebar di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tiga kecamatan berbeda di Pamekasan.

    “Mengacu pada pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, ada beberapa kecamatan yang dipetakan sebagai TPS rawan, yakni di kecamatan Batumarmar, Palengaan, dan Proppo,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, Senin (1/7/2024).

    Bahkan potensi titik rawan pada pelaksanaan Pilkada Pamekasan 2024, juga sudah dilaporkan ke Polda Jawa Timur. “Sebagai informasi awal untuk menyiapkan pola pengamanan, kita sudah laporkan hasil pemetaan titik rawan ke Polda Jatim,” ungkapnya.

    “Maka dari itu, kita akan menerapkan beberapa langkah antisipatif untuk mencegah atau mengurangi resiko rawan, di antaranya dengan menerapkan penebalan pasukan pengamanan di beberapa TPS yang masuk katagori rawan,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga berencana untuk melakukan strategi pengamanan berlapis. “Penebalan pasukan ini nantinya kita melibatkan personel gabungan, baik dari anggota Polri maupun dari instansi terkait lainnya,” jelasnya.

    “Namun tidak kalah penting, kami tetap mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama komitmen untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada aman, damai dan kondusif,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Soal Usung Anies & Sohibul Iman, PKS: Kami Pemenang Pileg Jakarta, Wajar Calonkan Kader Sendiri

    Soal Usung Anies & Sohibul Iman, PKS: Kami Pemenang Pileg Jakarta, Wajar Calonkan Kader Sendiri

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS resmi mengumumkan Anies Baswedan berpasangan dengan kader mereka, Shohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. 

    Perihal pengumuman ini, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Dedi Supriadi mengatakan keputusan itu selaras dengan PKS yang merupakan partai pemenang Pileg 2024 di daerah pemilihan Jakarta. Sehingga jadi wajar jika PKS mengusung kader internalnya sendiri dalam pencalonan Pilkada Jakarta.

    “PKS menang di Jakarta, dan tentunya sudah saatnya juga kita menghadirkan kader, membuktikan bahwa kader kita mampu untuk memimpin Jakarta,” kata Dedi saat ditemui di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

    Menurutnya, pengusungan kader internal menjadi bakal cawagub Jakarta berpasangan dengan Anies selaku petahana, dapat membangun semangat dari kader – kader dan simpatisan PKS di Jakarta. 

    Pencalonan Shohibul Iman dinilai akan semakin menguatkan kerja-kerja internal partai dan kian memupuk semangat untuk pemenangan pada November mendatang.

    “Ini kan sebenarnya semangat internal, kita mohon teman-teman juga bisa menghormati ini bahwa kader PKS itu biasa-biasa bekerja dengan semangat yang kuat, dan ada semangat kuat ketika ada kader internal,” katanya.

    Ia menambahkan, PKS akan mengutamakan rayu PKB dan NasDem untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Shohibul Iman (AMAN) dalam Pilkada Jakarta 2024.

    Diketahui PKB, PKS, dan NasDem pada Pilpres 2024 tergabung dalam Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

    Karena itu, PKS akan melakukan penjajakan dengan mitra koalisi di Pilpres 2024 untuk mengusung Anies-Iman di Pilkada Jakarta 2024.

    “Dengan koalisi Pilpres sih utamanya,” katanya.

    Wakil Ketua Bidang Humas DPP PKS ini mengatakan partainya akan terus mengkomunikasikan pasangan Anies-Iman kepada parpol yang memang bisa mendukung keputusan PKS tersebut.

    Komunikasi itu akan terus diupayakan secepat mungkin.

    “Kita akan komunikasi lagi dengan partai-partai yang benar-benar bisa mendukung pasangan yang diinisiasi ini. Dan komunikasi itu masih tetap kita upayakan secepat mungkin, agar tidak ada terkesan kita memaksakan kehendak,” ucapnya.

  • Pengacara: Hasto Berhadapan dengan Hukum saat Kritik Pemerintah

    Pengacara: Hasto Berhadapan dengan Hukum saat Kritik Pemerintah

    Jakarta (beritajatim.com) – Ronny Talapessy, pengacara dan kuasa hukum Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, pemanggilan kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa dipisahkan dari kritik yang selalu diarahkan ke pemerintah dan politik.

    Ronny membawa dokumen grafik yang menunjukkan adanya tindakan hukum terhadap Hasto ketika mendekati kontestasi politik.Terbaru, lanjut Ronny, ketika Hasto menyampaikan kritik atas hasil Pilpres 2024 yang penuh dengan indikasi kecurangan.

    “Isu ini selalu dinaikkan kalau kami lihat bulan ini, kemudian September ini ketika ada di Museum Fatahilah, Oktober ketika ada putusan MK, kemudian ada pendaftan Saudara Gibran,” kata Ronny saat mendampingi pemeriksaan Hasto di Kantor KPK, Senin (10/6/2014).

    Ronny memaparkan, pada November, Hasto juga menjadi objek panggilan aparat hukum ketika mengkritisi adanya dugaan kriminalisasi terhadap seniman Butet Kartaredjasa, jurnalis Aiman Witjaksono, dan beberapa aktivis.

    “Kemudian Desember ketika masa kampanye, Januari ketika kami menyampaikan adanya abuse of power dugaan mobilisasi aparat, LSM. Kemudian di Maret dan April ini, sangat tinggi, isu ini mulai naik, dinaikkan. Ini untuk kami sampaikan kepada publik karena panggilan kepada lembaga penegak hukum ini berturut-turut,” kata Ronny.

    Ronny juga menjelaskan pekan kemarin Hasto baru memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Di hari yang sama pada sore harinya, Hasto tiba-tiba diumumkan untuk dipanggil penyidik KPK.

    “Ini yang menjadi pertanyaan buat kami, karena apa? Sekarang masuk tahun politik juga, akan masuk Pilkada. Jadi, kami menduga ketika masuk tahun politik isu ini akan dinaikkan terus maka di sini kami hadir untuk mendukung KPK. Jadi kalau penyidik mau sampaikan apa yang mau ditanyakan kami akan sampaikan,” kata Ronny.

    Seperti diketahui, Hasto pada Selasa pekan lalu dipanggil Polda Metro Jaya berdasarkan pernyataan alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu dalam sebuah wawancara di televisi. Dalam wawancara itu, Hasto mengulas sejumlah isu, salah satunya mengenai indikasi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

    Hasto mengatakan polisi tidak memiliki kewenangan mencampuri hal itu karena apa yang disampaikannya merupakan produk jurnalistik. Saat ini, Hasto dipanggil KPK terkait kasus Harun Masiku. [hen/beq]

  • Kapolda Jatim Kumpulkan Kapolresta dan Kapolres di Gresik

    Kapolda Jatim Kumpulkan Kapolresta dan Kapolres di Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengumpulkan Kapolresta dan Kapolres di salah satu hotel berbintang di Gresik. Orang nomor satu di jajaran Kepolisian Jawa Timur itu menggelar analisa dan evaluasi (Anev) situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, atau sitkamtibmas Operasi Mantab Praja Semeru 2024.

    Dihadapan perwira menengah, jenderal polisi bintang dua itu diberi kesempatan menyampaikan hasil analisa selama bulan Maret hingga Mei 2024.

    Dalam sambutannya Irjen Pol Imam Sugianto mengapresiasi pejabat utama (PJU) Polda Jatim, dan Kapolres yang telah bekerja dengan baik. Sehingga, situasi kamtibmas di Jatim kondusif. “Saya mengucapkan terima kasih kepada para Kasatker dan Kasatwil jajaran serta seluruh personel Polda Jatim atas pelaksanaan tugas kamtibmas secara optimal pada bulan Maret sampai Mei 2022,” ujarnya, Selasa (4/6/2024).

    Mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menambahkan, secara umum bulan Januari hingga Mei 2024 kondusifitas di Jawa Timur kondusifitas terjaga baik.

    “Sejumlah kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Polda Jatim dan Polres yang ada di jajarannya sudah maksimal. Hasilnya pelaksanaan penetapan hasil pemilu bisa berjalan aman dan kondusif,” imbuhnya.

    Hasil itu semua lanjut dia, dapat dijadikan motivasi Polda Jawa Timur untuk terus berupaya menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja Polri. “Ini terus kita gelorakan dalam pelaksanaan tugas tugas yang lain sehingga kita bisa memelihara kepercayaan publik,” ungkap Imam Sugianto.

    Beberapa bulan kedepan kata dia, ada tugas pokok terkait Operasi Mantab Praja 2024. Yakni pengamanan Pilkada tahun 2024 di Jawa Timur.

    Dirinya mengingatkan, menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 diprediksi akan berdampak pada perubahan situasi kamtibmas yang cepat dan dinamis dan tidak terduga. “Ada potensi kerawanan pilkada tahun 2024 di sejumlah daerah. Polda Jatim mencatat terdapat enam kabupaten/ kota yang masuk sangat rawan.

    “Saya minta Dirintelkam beserta jajaran dan unsur forkopimda yang ada di provinsi kabupaten atau kota konsolidasikan buat update pemetaan kerawanan terbaru sehingga bisa antisipasi kejadian kejadian kedepan,” papar Irjen Pol Imam Sugianto tidak merinci daerah mana saja masuk rawan,” katanya.

    Sementara Kapolres Gresik AKBP Adhitya Panji Anom mengapresiasi kegiatan anev dan evaluasi berjajan lancar dan Polres Gresik mendapatkan juara tiga kategori pertama pos Pelayanan terpadu dalam rangka operasi ketupat Semeru 2024. “Atas raihan itu semoga dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik,” pungkasnya. [dny/kun]

  • Pilkada 2024: Kapolres Sumenep Ingatkan Warga Pulau Sepudi Tak Ladeni ‘Black Campaign’

    Pilkada 2024: Kapolres Sumenep Ingatkan Warga Pulau Sepudi Tak Ladeni ‘Black Campaign’

    Sumenep (beritajatim.com) – Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso mengingatkan warga Pulau Sepudi untuk menolak ajakan ‘black campaign’ atau kampanye hitam menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) setempat 2024.

    “Bulan November kita akan menghadapi Pilkada serentak. Saya mohon partisipasi dan kerja samanya, untuk bersinergi dan berkoordinasi yang baik. Jaga kerukunan meski berbeda pilihan. Jangan mau dengan ajakan ‘black campaign’. Juga jangan mudah terprovokasi berita hoax,” kata Kapolres.

    Pada Jumat (31/05/2024), Kapolres dan jajarannya melakukan kunjungan kerja ke wilayah Pulau Sepudi. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres menyempatkan diri bertemu dengan Forkopimca setempat, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama.

    Saat tiba di Kecamatan Gayam, Pulau Sepudi, Kapolres mendapat pengalungan sorban dari tokoh agama setempat, KH. Akhmad Ali Murtadho. Pemberian sorban tersebut sebagai tanda rasa bangga dan sambutan hangat terhadap kehadiran Kapolres.

    Kunjungan ke Pulau Sepudi tersebut merupakan rangkaian kunjungan Kapolres ke wilayah kepulauan, setelah sebelumnya mengunjungi Pulau Raas dan berdialog bersama masyarakat Raas.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang ikut membantu terciptanya situasi aman dan kondusif saat Pemilu dan Idul Fitri. Semoga di momen berikutnya yakni Idul Adha dan Pilkada, situasi pun tetap kondusif,” ujarnya.

    Selain itu, Kapolres juga ‘mewanti-wanti’ agar keributan saat final turnamen sepak bola ‘Sapudi Cup’ 2024 beberapa waktu lalu di Pulau Sepudi tidak terulang lagi. “Kalau terpaksa, maka nanti pertandingan akan diselenggarakan tanpa penonton demi menghindari terjadinya keributan,” ungkapnya.

    Kapolres meminta agar masyarakat bisa meningkatkan keamanan dan ketertiban minimal di lingkungan keluarganya. “Jadilah polisi diri sendiri. Artinya, jaga diri dan keluarga. Jaga keamanan di lingkup rumah tangga,” tukasnya.

    Kapolres melakukan kunjungan kerja ke wilayah kepulauan didampingi Wakapolres Kompol Trie Sis Biantoro, Kabag Ren Kompol Khoirul Anwar, Kabag SDM Kompol Jaiman, Kasat Reskrim AKP Irwan Nugraha, Kasat Narkoba AKP Anwar Subagyo, Kasat Intelkam AKP Joko Setiono, Kasat Lantas AKP Alimuddin Nasution, Kasat Polairud AKP Sahrawi, dan Kasi Propam AKP Muhajirin. (tem/kun)

  • Ini Pesan Bupati Mojokerto pada 912 Anggota PPS Pemilu 2024

    Ini Pesan Bupati Mojokerto pada 912 Anggota PPS Pemilu 2024

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meminta kepada anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar dapat menegakkan integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 27 November 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan 912 anggota PPS Pemilu tahun 2024 di Stadion Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

    “Saya minta tolong kinerja yang profesional dan jangan lupa integritasnya. Kinerja anda nanti akan sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto,” pinta orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, pada Minggu (26/5/2024).

    Menjunjung tinggi integritas dan bekerja secara profesional juga dinilai sangat penting oleh Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini karena dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Menurutnya, ia juga bertanggung jawab dalam menjaga kondusifitas, ketertiban, dan keamanan di wilayahnya, Kabupaten Mojokerto..

    “Maka kinerja anda tidak hanya anda mempertanggungjawabkan kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat kabupaten Mojokerto, masyarakat Jawa Timur dan yang paling penting adalah anda semuanya harus mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Saya mengucapkan selamat bertugas, selamat atas kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat kabupaten Mojokerto dan Allah SWT kepada anda semuanya dan jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Bukhori Muslim menjelaskan, bahwa bekerja secara profesional dan menegakkan integritas merupakan landasan utama menjadi anggota PPS, karena sebagai penyelenggara pemilu, hasil pekerjaannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara konstitusional.

    “Sebanyam 912 anggota PPS yang baru saja dilantik agar bisa cepat beradaptasi dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Apa yang kita lakukan ini benar-benar dengan kepastian hukum, soalnya apa yang kita lakukan selama kita menjabat sebagai anggota PPS ada konsekuensi hukumnya, sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

    Diketahui, dalam prosesi pelantikan anggota PPS untuk pelaksanaan Pilkada 2024, terdapat pula penandatanganan pakta integritas dan pengucapan sumpah oleh 912 anggota PPS yang disaksikan langsung oleh perwakilan Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Kepala Perangkat Daerah, dan jajaran Forkopimca Mojosari. [tin/but]