Event: Pilkada Serentak

  • Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan KPK Terkait Penyidikan Korupsi DJKA

    Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan KPK Terkait Penyidikan Korupsi DJKA

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi. Kali ini, KPK memeriksa Hasto dalam penyidikan dugaan korupsi di Ditjen Perekeretaapian Kementerian Perhubungan.

    “Sebagai warga negara yang punya tanggung jawab untuk ikut menegakkan hukum, maka ketika diundang (KPK) sebagai saksi saya akan hadir,” kata Hasto, Kamis (15/8/2024).

    Hasto mengaku aslinya dipanggil KPK untuk hadir pada Jumat (16/8/2024). Namun ia tak bisa hadir pada hari itu karena sudah ada jadwal kegiatan lebih penting lainnya. Makanya ia datang pada hari ini.

    Hasto juga mengaku bahwa dirinya tidak mempersiapkan dokumen-dokumen dalam pemeriksaan kali ini.

    “Siap. Ya saya nggak menyiapkan dokumen apa-apa. Dokumen keyakinan terhadap kebenaran dalam hukum. Itu yang saya bawa,” tegasnya.

    Seperti diberitakan, Hasto pernah meminta penundaan pemeriksaan yang semestinya dilakukan pada Jumat (19/7/2024). Dia beralasan baru mengetahui surat pemanggilan baru diketahuinya di hari yang sama.

    “Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto, Minggu (21/7/2024) allu.

    “Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” ujar Hasto lagi.

    Dia memastikan dirinya sama sekali tak ada kaitan dengan pekerjaan di Ditjen tersebut. Hasto juga menjelaskan mengenai pemanggilan dirinya dengan profesi “konsultan”.

    “Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” tegas Hasto.

    Hasto pun meminta agar pemanggilan dirinya dengan profesi “Konsultan” oleh KPK, tidak dispekulasikan seakan ia mendapat untung dari proyek Kemenhub.

    “Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ, sehingga ya nanti saya akan datang,” ujarnya. [hen/but]

  • Blusukan ke Kampung Kebraon, Kapolsek Karang Pilang Sosialisasi Kamtibmas

    Blusukan ke Kampung Kebraon, Kapolsek Karang Pilang Sosialisasi Kamtibmas

    Surabaya (beritajatim.com) – Blusukan ke Kampung Kebraon, Surabaya, Sabtu (10/09/2024) malam, Kapolsek Karang Pilang mensosialisasikan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Pilkada 2024.

    Kapolsek Karangpilang, Kompol Risky Fardian  mengatakan pentingnya menjaga kekompakan dan persaudaraan meski berbeda pilihan. Karena nantinya akan berpengaruh kepada situasi kamtibmas di wilayah Karang Pilang.

    “Kemarin kita sampaikan kepada warga siapapun pilihan kita, walaupun berbeda tetap saling menjaga persaudaraan,” katanya saat dihubungi Beritajatim.com, Minggu (11/08/2024).

    Selain pesan-pesan untuk menjaga situasi kamtibmas jelang Pilkada 2024, Risky juga menitipkan pesan agar warga Kebraon tidak menjadi korban sasaran curanmor. Ia meminta selain sepeda motor diberikan kunci ganda dan diparkir di tempat yang aman, jika menungkinkan agar dipasang GPS yang bisa dipantau.

    “Saat ini juga masih marak kejadian tipu gelap rental mobil, ini juga perlu saya tekankan, agar warga senantiasa berhati-hati apabila menyewakan atau meminjamkan kendaraan pribadinya,” tambahnya.

    Risky juga meminta agar masyarakat tidak gegabah dalam memberikan identitas pribadi seperti fotocopy KTP maupun Kartu Keluarga. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Utamanya terkait masalah Pinjol yang saat ini sedang disorot.

    “Jika tiba-tiba ada dana masuk ke rekening padahal tidak merasa meminjam, segera lapor kepada bank, minta surat ke Polsek untuk dilakukan pemblokiran dan menginfokan kepada bank terkait adanya dana masuk yang mencurigakan,” terangnya.

    Kepada para muda-mudi di wilayah Kebraon, ia dengan tegas meminta supaya tak ikut terlibat dalam pergaulan yang negatif seperti tawuran antar kelompok salah satunya.

    “Saat ini banyak adik-adik yang tergabung dalam perguruan silat, melakukan konvoi dengan membawa senjata tajam baik gir maupun celurit hingga terekam oleh CCTV. Diharapkan remaja-remaja di wilayah RW 1 agar tidak sampai mengikuti geng yang meresahkan masyarakat,” ucapnya.

    Sementara Ketua RW 01, Imam menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran anggota Polsek Karangpilang. Menurutnya, langkah Risky patut diapresiasi dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif.

    “Terima kasih dan apresiasi kepada Polsek Karangpilang, karena dengan kinerjanya wilayah RW 1 dalam keadaan aman dan kondusif,” ungkapnya. (ang/but)

  • Gus Halim Lengkapi Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik Lukman Edy di Polda Jatim

    Gus Halim Lengkapi Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik Lukman Edy di Polda Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Abdul Halim Iskandar, atau yang akrab disapa Gus Halim, mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur pada Jumat siang (9/8/2024). Kedatangannya bertujuan untuk melengkapi berkas laporan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy.

    “Kami membawa semua alat bukti untuk melengkapi laporan,” ujar Gus Halim saat tiba di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim.

    Gus Halim yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini tiba di lokasi sekitar pukul 14.38 WIB dengan mengenakan baju batik dan celana hitam. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa bukti-bukti yang diserahkan meliputi dokumen dalam bentuk video, berita online, serta berita cetak yang dianggap relevan dengan laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut.

    “Kami bawa semua dokumen, baik itu video, berita online, maupun cetak. Tidak ada yang tertinggal,” lanjut Gus Halim sebelum memasuki gedung untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

    Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, yang sempat ditemui di lokasi, meminta agar media bersabar. Ia meninggalkan gedung Ditreskrimsus sekitar 10 menit setelah Gus Halim masuk untuk memberikan keterangan.

    “Nanti ya, saya masih ada kegiatan,” kata Luthfie saat ditemui di area parkir gedung Ditreskrimsus Polda Jatim.

    Sebelumnya, pada Selasa (6/8/2024), Gus Halim yang juga Ketua DPW PKB Jawa Timur melaporkan Lukman Edy ke Ditreskrimsus Polda Jatim.

    Laporan tersebut terkait pernyataan Lukman Edy yang diduga menyebarkan fitnah dan berita bohong. Lukman Edy menuduh bahwa elit PKB tidak transparan dalam pengelolaan keuangan partai, termasuk dana yang tidak pernah diaudit dan dipertanggungjawabkan.

    Gus Halim menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Menurutnya, dana fraksi PKB selalu dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia juga membantah tuduhan terkait dana pilpres dan pilkada, serta menyatakan bahwa pengelolaan dana bantuan politik (banpol) DPW PKB Jatim selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun.

    “Itu adalah fitnah yang keji. DPW PKB tidak pernah mengelola dana pilpres atau pilkada, dan dana banpol selalu diaudit oleh BPK tiap tahun. Hal ini bisa dilihat di situs web BPK,” tegas Gus Halim pada Selasa (6/8/2024). (ted)

  • Polres Pasuruan Kota Amankan 32 Botol Miras, Pelaku Dipidana

    Polres Pasuruan Kota Amankan 32 Botol Miras, Pelaku Dipidana

    Pasuruan (beritajatim.com) – Puluhan botol minuman keras berhasil diamankan Satsamapta Polres Pasuruan Kota dalam kegiatan operasi kerawanan gangguan kamtibmas. Ada setidaknya 32 botol minuman keras yang diamankan oleh polisi dari berbagai merk.

    Tak hanya miras, polisi juga mengamankan pelaku yang juga mengedarkan minuman keras tersebut. Pelaku yang diamankan berinisial S yang merupakan warga Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.

    “Kami menegaskan bahwa Polres Pasuruan Kota tidak akan segan-segan untuk bertindak tegas demi melindungi kedamaian dan ketertiban di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Terutama menjelang pelaksanaan Pilkada nanti.” Kata Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Davis Busin Siswara, Jumat (9/8/2024).

    Dari operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti 14 miras botol kaca 620ml merk Bintang, 14 miras botol kaca 620ml merk Anggur Merah, 2 miras botol kaca 620ml merk Singaraja, dan 2 miras botol kaca 620ml merk Anggur Hijau. Akibatnya pelaku harus menjalankan persidangan secara tipiring.

    Selain itu, Kapolres Pasuruan Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mendukung upaya Kepolisian dalam memberantas peredaran miras ilegal. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan proaktif dalam melaporkan keberadaan dan aktivitas pelaku peredaran miras ilegal ke pihak berwajib, sehingga tindakan preemtif dan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian dapat berjalan lebih efektif.

    “Kami bersama seluruh steak holder terkait siap bekerjasama untuk menjaga keamanan dan ketertiban, mengingat hal ini menjelang pilkada 2024. Kami juga memastikan bahwa seluruh tahapan proses demokrasi harus berjalan lancar tanpa gangguan dari pihak yang tak bertanggung jawab,” imbuhnya.

    Semoga dengan kerjasama antara Kepolisian, TNI, Pemerintah, dan masyarakat, wilayah hukum Polres Pasuruan Kota dapat terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh peredaran miras ilegal dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, aman, dan nyaman bagi semua masyarakat. (ada/but)

  • Giliran PKB Jombang Laporkan Lukman Edy ke Polisi

    Giliran PKB Jombang Laporkan Lukman Edy ke Polisi

    Jombang (beritajatim.com) – Jajaran pengurus PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Jombang mendatangi Polres setempat, Rabu (7/8/2024). Kedatangan mereka untuk melaporkan Mantan Sekjen DPP PKB Muhammad Lukman Edy atas dugaan penyebaran berita bohong dan fitnah.

    Rombongan ini langsung dipimpin oleh Ketua DPC PKB Jombang Hadi Atmaji. Kehadiran mereka ditemui oleh Wakapolres Jombang Kompol Hari Kurniawan. Hadi kemundian menyampaikan maksud kedatangannya dan menyerahkan laporan tertulis setebal delapan halaman.

    “Kedatangan kami ke Polres Jombang untuk melaporkan saudara Lukman Edy yang menyerang kehormatan PKB dan nama baik pengurus PKB. Selain itu, Lukman Edy juga menyebarkan berita bohong sebagaimana diatur pasal 27A dan pasal 28, UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No 11 Tahun 2028, tentang ITE,” ujar Hadi Atmaji.

    Hadi mengungkapkan bahwa Lukman Edy dalam kesempatan di PBNU beberapa waktu lalu mengumbar pernyataan di media yang membuat PKB tersinggung. Pernyataan Lukman Edy tersebut sangat berbahaya terhadap mawah partai.

    “Lukman Edy menuding pengelolaan keuangan di PKB amburadul. Dan itu tidak benar. Makanya, hari ini kita melaporkan saudara Lukman Edy ke polisi. Pernyataan yang disampaikan Lukman Edy bisa menimbulkan fitnah. ,” ujar Hadi.

    Ketua PKB Jombang mengatakan bahwa Lukman Edy mengeluarkan pernyataan kepada wartawan di kantor PBNU. Lukman, lanjut Hadi, menyebut seluruh pengurus PKB tidak transparan dalam mengelola keuangan.

    Meliputi dana Pilpres, dana Pilkada dan dana fraksi. “Padahal kita tidak pernah mengelola dana Pilpres dan Pilkada. Kok tiba-tiba menuding seperti itu. Kalau dana fraksi itu iuran. Nah, dana tersebut digunakan operasional partai,” lanjut Hadi.

    Bagaimana dengan dana banpol (bantuan politik)? “Kalau dana banpol pertanggungjawabannya lebih jelas. Setiap tahun ada audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sesuai aturan APBD. Juga ada audit dari internal,” ujarnya.

    Disinggung soal laporan ke Polres Jombang, Hadi menjelaskan bahwa seluruh DPC PKB se-Indonesia melaporkan hal tersebut ke Polres masing-masing. “Bukan hanya DPC PKB Jombang. Tapi seluruh DPC PKB melaporkan dugaan penyebaran fitnah tersebut ke Polres masing-masing,” ujarnya.

    Wakapolres Jombang Kompol Hari Kurniawan membenarkan adanya laporan yang dilakukan oleh DPC PKB Jombang. Selanjutnya, Polres Jombang mempelajari berkas tersebut guna melakukan pendalaman.

    “Jajaran pengurus PKB Jombang datang ke Polres Jombang untuk laporan. Kita akan pelajari dulu, jangan sampai perkara dan obyek yang sama ditangani beberapa lembaga,” ujar mantan Kapolsek Asemrowo Kota Surabaya ini. [suf]

  • Polresta Sidoarjo Halau Massa yang Anarkis

    Polresta Sidoarjo Halau Massa yang Anarkis

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Polresta Sidoarjo melakukan simulasi Sispamkota (Sistem Pengamanan Kota) jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, di Parkir Timur GOR Sidoarjo, Selasa (6/8/2024).

    Hadir dalam acara tersebut, Wakapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Deny Agung Andriana, perwakilan dari jajaran TNI, Pemkab Sidoarjo, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Linmas, Sat Brimob Polda Jatim, Bakesbangpol, Bawaslu, KPU serta sejumlah elemen masyarakat.

    Aparat gabungan terkait intens siaga dalam pengamanan, mulai di gudang logistik KPU, lalu dilanjutkan tahap pengamanan tahap awal pemilihan kepala daerah, penghitungan surat suara sampai terjadi penolakan terkait hasil suara dari salah satu Paslon dan simpatisannya.

    Tampak aparat gabungan dari unsur kepolisian, TNI dan  petugas terkait lainnya, dalam simulasi digambarkan sigap melakukan pengamanan terhadap aksi protes massa yang tidak puas dengan hasil Pilkada.

    Diperagakan pula saat situasi terjadinya kerusuhan, sementara petugas Dalmas Satuan Samapta dan satuan lain dari Polresta Sidoarjo di back up TNI dan Satuan Brimob Polda Jawa Timur, mengupayakan massa yang mulai anarkis dapat dikendalikan hingga bergerak mundur, sampai pagelaran Pilkada 2024 selesai dan situasi kembali kondusif.

    Petugas menghalau aksi massa yang anarkis

    Wakapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Deny Agung Andriana mengatakan kegiatan sistem pengamanan yang dilakukan Polresta Sidoarjo ini, guna memastikan kesiapan dan pemahaman personel pengamanan dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

    “Untuk kesiapan dalam pengamanan setiap tahapan Pilkada serentak 2024 kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya proses demokrasi ini. Kepada seluruh anggota yang terlibat dalam pengamanan untuk tetap semangat, menjaga kebersamaan dan profesional dalam menjalankan tugas,” katanya.

    Denny juga juga optimis mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang aman dan kondusif. Harapannya dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berjalan sukses. Karenanya, sambung dia, melalui berbagai persiapan yang telah dilakukan, Polresta Sidoarjo beserta stake holder terkait siap mengawal dan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pilkada serentak 2024. (isa/kun)

  • Ekonomi RI Semester I Tumbuh 5,08%, Target Jokowi 5,2% Tak Bakal Happy Ending?

    Ekonomi RI Semester I Tumbuh 5,08%, Target Jokowi 5,2% Tak Bakal Happy Ending?

    Jakarta

    Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2024 tumbuh di angka 5,08%, sementara untuk kuartal II 2024 berada di angka 5,05%. Apakah ini tanda target Presiden Joko Widodo agar perekonomian Indonesia tumbuh 5,2% sulit tercapai?

    Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad, mengatakan bahwa fakta yang dipaparkan BPS menunjukkan bahwa target Jokowi bakal sulit dicapai. Sebab, idealnya jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024 dan kuartal II 2024 harus berada di atas angka 5,1%.

    Oleh sebab itu, Ahmad mengatakan bahwa paparan BPS yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi RI kini berada di bawah angka 5,1% menunjukkan bahwa situasi perekonomian saat ini tidak ideal untuk mencapai target 5,2%.

    “Menurut saya tidak ideal, harusnya bertahan karena targetnya kan 5,2%. Kalau 5,2% tapi dua kuartal sudah di bawah 5,1%. Berat untuk kuartal III 2024 dan kuartal IV-2024-nya. Biasanya, mengumpulkan poin itu di kuartal I dan kuartal II, jadi menurut saya tidak ideal karena jelas target 5,2% pemerintah Jokowi itu tidak happy ending,” kata Ahmad kepada detikcom, Senin (5/8/2024).

    Di sisi lain, Ahmad menilai sejatinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024 5,05% sejatinya ditopang oleh sejumlah hari raya. Tanpa hal tersebut, ia mengatakan perekonomian Indonesia bisa turun di bawah angka 5%.

    Ia pun mewanti-wanti pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 yang akan berjalan mulai Juli sampai September mendatang. Jika pemerintah tidak mendorong konsumsi, akan sulit bagi perekonomian Indonesia untuk bertahan di angka 5%.

    Menurutnya, ada berbagai faktor yang menyebabkan hal tersebut. Mulai dari tanda-tanda deflasi, sampai ketiadaan momentum yang mendorong masyarakat untuk berbelanja. “Tidak ada momentum lagi di kuartal III-2024 sebagai motor pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, untuk menjaga roda perekonomian Indonesia terus berputar pada kuartal III-2024, Ahmad mengatakan pemerintah harus menggenjot konsumsi konsumsi pemerintah meski kontribusinya hanya 8% terhadap perekonomian nasional. Upaya lainnya termasuk menjaga arus barang impor untuk menjaga geliat industri dalam negeri.

    Selain itu, konsumsi yang dilakukan oleh para calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. “Konsumsi pemerintah juga berkaitan dengan Pilkada, nah Pilkada ini diharapkan ada akumulasi belanja pemerintah maupun para calon kandidat untuk bisa menambah daya gebrak, terutama dari belanja pemerintah, untuk mendorong konsumsi masyarakat,” jelas dia.

    (kil/kil)

  • Candi Madu, Inovasi Polsek Dlanggu Polres Mojokerto Cooling System Jelang Pilkada 2024

    Candi Madu, Inovasi Polsek Dlanggu Polres Mojokerto Cooling System Jelang Pilkada 2024

    Mojokerto (beritajatim.com) – Polsek Dlanggu Polres Mojokerto menggelar Cangkruan Diskusi Kamtibmas Masyarakat Dlanggu (Candi Madu). Inovasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Dlanggu ini sebagai cooling system jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

    Inovasi Candi Madu digelar di salah satu rumah makan di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Inovasi Candi Madu digelar dalam rangka memantapkan dukungan Polri dalam menciptakan harkamtibmas dan penguatan penanganan konflik sosial maupun cooling system menghadapi Pilkada serentak 2024.

    Kapolsek Dlanggu, Iptu MK Umam berharap dari inovasi Candi Madu tersebut pihaknya mendapatkan saran rembug maupun masukan untuk kamtibmas di wilayah hukum Polsek Dlanggu. “Candi Madu ini cangkrukan untuk membangkitkan budaya di Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Sabtu (3/8/2024).

    Selain itu, lanjutnya, dalam kegiatan tersebut juga diskusi membahas kamtibmas untuk harkamtibmas menjelang Pilkada serentak, 27 November 2024. Menurutnya, seluruh jajaran TNI/Polri juga akan diterjunkan dalam pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

    “Candi Madu ini sebagai bentuk wujud dukungan Polri kepada masyarakat sesuai tupoksinya. Bila ada permasalahan di desa mari kita komunikasikan bersama. Seperti pesan Kapolres Mojokerto AKBP Dr. Ihram Kustarto untuk selalu mengelola konflik sosial jika terjadi di wilayah dan jangan pernah lelah berbuat baik untuk masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Camat Dlanggu Ahmad Samsul Bakri mengatakan jika kegiatan tersebut merupakan sebuah perpaduan yang luar biasa antara Forkopimca dan Polri. “Kita bisa saling tukar pikiran dan memecahkan bersama, semua komponen di masyarakat menjadi satuan yang tidak terpisahkan untuk  bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing,” tuturnya.

    Pihaknya berharap inovasi Candi Madu tersenit menjadi contoh yang baik untuk wilayah lainya agar situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Dlanggu selalu aman terkendali terutama menjelang Pilkada serentak 2024. Pihaknya berharap situasi kamtibmas di Kecamatan Dlanggu berjalan aman kondusif.

    Selain berdiskusi dengan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan dlanggu, kegiatan juga diisi dengan penanganan dan cara menanggapi berita hoax agar masyarakat juga lebih aware tentang berita hoax. Turut hadir Danramil Dlanggu diwakili Peltu Giyono, Ketua AKD Kecamatan Dlanggu H Sunyoto. [tin/kun]

  • Polisi Gandeng Kiai Jaga Kamtibmas dan Pilkada Gresik

    Polisi Gandeng Kiai Jaga Kamtibmas dan Pilkada Gresik

    Gresik (beritajatim.com)- Demi menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Gresik, aparat penegak hukum setempat menggandeng tokoh ulama, atau kiai. Cara ini dilakukan mengingat Kabupaten Gresik dalam pada bulan November 2024 juga menggelar pilkada serentak.

    Salah satu tokoh ulama yang dikunjungi terkait dengan ini adalah Ketua Pondok Pesantren Darul Ihsan, yang juga sekaligus Ketua PCNU Gresik, KH.Mulyadi.

    Pertemuan ini juga bertujuan menjalin silaturrahmi, dan komunikasi antara Polri dengan ulama membahas berbagai hal mengenai kamtibmas di wilayah Kabupaten Gresik.

    “Saya mengapresiasi kedatangan AKBP Arief Kurniawan selaku pucuk pimpinan Polres Gresik. Silaturahmi ini sangat penting untuk memperkuat kerjasama antara Polri dengan ulama,” ujar KH.Mulyadi, Selasa (30/7/2024).

    Lebih lanjut Ketua PCNU Gresik itu mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya Polres Gresik menjaga kamtibmas. Terlebih lagi, dua bulan lagi ada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. “Sebagai Ketua PCNU Gresik, saya dan warga NU berkomitmen mendukung program-program Polri dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” katanya.

    Sementara AKBP Arief Kurniawan selaku Kapolres Gresik menyatakan kedatangannya di Ponpes Dahrul Ihsan sekaligus mensosialisasikan tagline ‘Spartan’ yang memiliki akronim
    Sinergitas, Presisi, Amanah, Rukun, Tauladan, Aman, dan Nyaman.

    “Tagline itu untuk memperkuat kerjasama di seluruh unsur pemangku kebijakan. Demi mewujudkan situasi Kamtibmas di Kabupaten Gresik,” pungkas alumnus Akpol 2004 itu. [dny/kun]

  • KPK Panggil Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Kereta Api

    KPK Panggil Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Kereta Api

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam penyidikan dugaan korupsi di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, KPK juga pernah memeriksa Hasto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku.

    Terkait kasus Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hasto mengatakan, dirinya meminta penundaan pemeriksaan yang semestinya dilakukan pada Jumat (19/7/2024). Dia beralasan baru mengetahui surat pemanggilan baru diketahuinya di hari yang sama.

    “Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto.

    “Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” ujar Hasto lagi.

    Dia memastikan dirinya sama sekali tak ada kaitan dengan pekerjaan di Ditjen tersebut. Hasto juga menjelaskan mengenai pemanggilan dirinya dengan profesi “konsultan”.

    “Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” tegas Hasto.

    Hasto meminta agar pemanggilan dirinya dengan profesi “Konsultan” oleh KPK, tidak dispekulasikan seakan ia mendapat untung dari proyek Kemenhub.

    “Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ, sehingga ya nanti saya akan datang,” ujarnya. [hen/but]