Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Ribuan personel gabungan amankan PSU Pilkada Tasikmalaya-Jabar

    Ribuan personel gabungan amankan PSU Pilkada Tasikmalaya-Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ribuan personel gabungan amankan PSU Pilkada Tasikmalaya-Jabar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 April 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 3.000-an personel gabungan Polri, TNI, dan instansi lain siap melakukan pengamanan selama pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada 19 April 2025.

    “Ada 3.000-an personel gabungan TNI Polri yang bertugas pengamanan PSU,” kata Kepala Biro Operasi Polda Jawa Barat Kombes Pol Laode Aries El Fathar setelah gelar pasukan pengamanan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya di Sarana Olah Raga Kaliki Mangunreja, Tasikmalaya, Rabu.

    Ia menuturkan Polda Jawa Barat, khususnya jajarannya Polres Tasikmalaya, dipastikan seluruh personel dan perlengkapannya sudah siap untuk menggelar operasi menjaga keamanan agar PSU Pilkada Tasikmalaya berjalan lancar.

    Seluruh personel gabungan itu, kata dia, diturunkan menyebar untuk siap siaga di lokasi pemungutan sebanyak 2.847 tempat pemungutan suara.

    Ia menyampaikan, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PSU pilkada untuk terus bersinergi menjaga pelaksanaan pilkada agar berjalan aman dan lancar.

    “Pasukan gabungan TNI, Polda Jabar, Polres Tasikmalaya dalam rangka PSU Kabupaten Tasikmalaya, kami pastikan, kami siap amankan PSU,” katanya.

    Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imran Tamami mengatakan, pihaknya sudah melakukan tahapan untuk persiapan pelaksanaan PSU Pilkada Tasikmalaya, termasuk terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar pelaksanaannya berjalan aman, dan lancar.

    Ia mengatakan, seperti pendistribusian logistik, terutama surat suara dipastikan mendapatkan pengawalan dan pengamanan selama proses pendistribusian maupun saat di gudang penyimpanan logistik.

    Saat ini, kata dia, logistik PSU Pilkada Tasikmalaya sudah sampai di masing-masing panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang selanjutnya akan didistribusikan ke tiap TPS sehari sebelum pemungutan.

    “Sudah sampai di PPK surat suara, tinggal besok akan disalurkan ke PPS,” katanya.

    Pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya diikuti tiga pasangan calon dengan nomor urutnya sama seperti pelaksanaan Pilkada 2024 sebelumnya.

    Nomor urut 1 yakni pasangan Iwan Saputra-Dede Muksit Aly, nomor urut 2 pasangan Cecep Nurul Yakin (petahana Wakil Bupati Tasikmalaya)-Asep Sopari Al-Ayubi, dan nomor urut 3 pasangan Ai Diantani (pengganti calon Bupati Ade Sugianto)-Iip Miftahul Paoz.

    Pelaksanaan PSU itu digelar berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan calon Bupati Tasikmalaya pada pilkada sebelumnya Ade Sugianto terbukti telah menjabat sebagai bupati selama lebih dari dua periode sehingga tidak boleh ikut sebagai peserta pilkada.

    Sumber : Antara

  • Relawan Dukung Upaya Jokowi Tempuh Jalur Hukum Soal Penyebar Isu Ijazah Palsu – Halaman all

    Relawan Dukung Upaya Jokowi Tempuh Jalur Hukum Soal Penyebar Isu Ijazah Palsu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah pihak menyangsikan keaslian ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. 

    Mereka bahkan mendatangi kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

    Menurut Ketua Umum Relawan Jokowi atau ReJO Darmizal, mempertanyakan pihak yang mendatangi UGM.

    Jokowi, kata Darmizal, sebagai warga negara, mempunyai hak untuk menempuh jalur hukum, termasuk melaporkan balik orang-orang yang diduga mencemarkan nama baiknya.

    “Kami sangat mendukung langkah pak Jokowi melakukan upaya hukum termasuk melaporkan orang-orang yang memfitnahnya,” kata Darmizal kepada wartawan Rabu (16/4/2025).

    “Saya mempercayai penjelasan Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang telah menegaskan jika ijazah Jokowi adalah asli,” kata dia.

    Dia menambahkan, ijazah Jokowi sudah diverifikasi okeh KPU Surakarta pada Pilkada Solo tahun 2005, Pilgub DKI pada tahun 2012 dan pada Pilpres 2014 bahkan tahun 2019. 

    “Mereka (kelompok yang mempersoalkan ijazah Jokowi) tinggal berangkat ke KPU pada ketiga tempat tersebut untuk mendapatkan klarifikasi dan kepastian atas apa yang mereka tuduhkan. Mereka yang mendalilkan maka mereka pula yang harus membuktikannya,” jelasnya.

    Alumni UGM Yogyakarta itu mengungkapkan, kelakuan kelompok tersebut terlihat jauh dari tata krama kepatutan bahkan sudah sampai pada perilaku pembunuhan karakter yang merugikan Jokowi dan banyak pihak. 

    “Kami relawan Jokowi termasuk yang merasa dirugikan atas perilaku mereka. Oleh karenanya, kami akan berada pada garda terdepan untuk membela pak Jokowi. Kami akan menjaga marwah dan martabat atau harga diri pak Jokowi. Saya kira, beliau adalah Presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia sampai saat ini yang harus dijaga marwah dan harga dirinya,” kata Darmizal.

    Untuk itu, Darmizal mengapresiasi dan mendukung langkah Jokowi yang mempertimbangkan untuk melakukan perlawanan hukum terhadap kelompok itu.

    Dikatakan Darmizal, apa yang dituduhkan kelompok yang meragukan keaslian ijazah Jokowi merupakan bentuk fitnah.

    “Ini saya lihat sudah mengarah pada fitnah dan kampanye hitam yang sangat merugikan,” ucapnya.

    Penjelasan kuasa hukum

    Terpisah, Tim Kuasa Hukum Joko Widodo atau Jokowi memastikan tidak akan menunjukkan ijazah presiden ketujuh itu kepada publik, kecuali atas permintaan dari lembaga hukum yang berwenang, seperti pengadilan.

    Anggota Tim Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, tuntutan agar Jokowi menunjukkan ijazahnya adalah hal yang tidak berdasar secara hukum.

    “Nah, itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan,” kata Yakup dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Yakup menegaskan, pihaknya hanya akan menunjukkan dokumen tersebut apabila diminta secara resmi oleh pengadilan atau lembaga hukum lainnya.

    “Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya,” ujarnya.

    Menurutnya, isu serupa sebenarnya sudah pernah dibawa ke ranah hukum sebanyak tiga kali. Dua gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan satu lainnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Semuanya, dimenangkan oleh Jokowi.

    “Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu,” tegas Yakup.

    Hal senada juga diungkapkan Anggota Tim Kuasa Hukum lainnya, Andra Reinhard Pasaribu. Dia menegaskan, pihaknya akan bersikap kooperatif apabila memang ada perintah hukum yang mengharuskan penunjukan dokumen tersebut.

    “Jadi untuk ke depannya, silakan tempuh jalur hukum. Asal ada putusan pengadilan ataupun hukum yang memerintahkan kami untuk menunjukan, kami akan tunjukkan,” tegasnya.

  • Kinerja Pemerintah Terganggu, 124 Jabatan Struktural di Pemkab Ciamis Masih Kosong

    Kinerja Pemerintah Terganggu, 124 Jabatan Struktural di Pemkab Ciamis Masih Kosong

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Ciamis masih menghadapi tantangan dalam mengisi 124 jabatan struktural yang masih kosong dari total 728 posisi yang tersedia. Kekosongan tersebut mencakup jabatan dari level Eselon IIA hingga IVB, yang berdampak pada optimalisasi layanan publik dan efektivitas pemerintahan daerah.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ciamis, Ai Rusli Suargi, mengonfirmasi bahwa mayoritas lowongan berada di Eselon IVB, dengan 67 posisi belum terisi. Ia menegaskan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019. “Proses ini wajib memenuhi prinsip meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya pada Rabu (16/4/2025).

    Pemerintah daerah sedang berupaya menutup kekosongan secara bertahap melalui dua mekanisme seleksi terbuka dan rotasi atau mutasi antar-JPT Pratama yang disertai uji kompetensi. Selain itu, untuk jabatan administrator dan pengawas, pengisian dilakukan berdasarkan evaluasi Tim Penilai Kinerja Kabupaten, khususnya di daerah yang belum menerapkan sistem manajemen talenta.

    Ai Rusli juga menyebut bahwa pascapelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pengangkatan pejabat struktural wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses ini harus melalui Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat, dilengkapi persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Seluruh tahapan harus sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku,” tegasnya. (CEP)

     

  • Bahlil Titip Pesan ke Appi Jelang Musda Golkar Sulsel: Silakan Bertempur!

    Bahlil Titip Pesan ke Appi Jelang Musda Golkar Sulsel: Silakan Bertempur!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dinamika jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin memanas.

    Sejumlah kader potensial mulai intens membangun komunikasi politik.

    Salah satunya Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin.

    Menariknya, Munafri baru saja bertemu langsung dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (15/4/2025) sore.

    Munafri alias Appi membenarkan pertemuan itu.

    Wali Kota Makassar itu menyebutkan, selain dalam rangka silaturahmi di momen Idulfitri, obrolan politik terutama sesama kader Golkar.

    Terlebih, Bahlil memuji kader-kader beringin rindang yang berhasil jadi kepala daerah.

    Termasuk, Munafri Arifuddin yang berhasil mengakhiri puasa kemenangan 16 tahun partai beringin rindang di Kota Daeng.

    Golkar terakhir kali menang Pilwali Makassar pada pilkada 2008 silam.

    Partai Golkar terakhir kali meraih kemenangan di Pilwali Makassar pada Pilkada 2008 silam.

    Namun dalam tiga gelaran Pilwalkot Makassar berikutnya, partai berlambang pohon beringin itu selalu gagal merebut kemenangan.

    Dalam pertemuan tersebut, Bahlil turut memberikan restu dan dorongan kepada kader-kader berprestasi untuk maju dan bertarung di Musda Golkar Sulsel.

    “Ketum (Bahlil) menyampaikan bahwa semua daerah akan melaksanakan Musda. Siapapun yang maju, silakan bertempur,” ungkap Appi kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

    Menurut Appi, Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap kader untuk berkompetisi sehat, termasuk dalam perebutan kursi Ketua DPD I Sulsel.

  • Merasa Janggal, Pihak Korban Pelecehan Eks Rektor Universitas Pancasila Datangi Propam Polri – Halaman all

    Merasa Janggal, Pihak Korban Pelecehan Eks Rektor Universitas Pancasila Datangi Propam Polri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan Rektor Universitas Pancasila (UP), Edie Toet Hendratno, memasuki babak baru yang penuh ketegangan. Pihak korban, melalui dua pengacaranya, Amanda Manthovani dan Yansen Ohoirat, mendatangi kantor Divisi Propam Polri di Jakarta pada Rabu (16/4/2025).

    Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap jalannya penyidikan kasus ini di Polda Metro Jaya yang dirasa janggal dan penuh pelanggaran prosedur.

    Kasus yang telah berjalan lebih dari satu tahun ini, tanpa perkembangan yang signifikan, semakin mencuatkan kejanggalan.

    Pihak korban merasa penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, dan lebih parahnya, belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan.

    Oleh karena itu, mereka meminta pihak Divisi Propam Polri untuk memberikan asistensi dan pengawasan penanganan kasus ini agar tidak terjadi penyelewengan.

    “Kami minta Propam Polri melakukan pengawasan terhadap laporan kami di Polda Metro Jaya, karena tingkatannya kan lebih tinggi,“ kata Yansen kepada wartawan.

    Permintaan asistensi ini setelah pihak korban menemukan kejanggalan dan pelanggaran syarat formil oleh penyidik Polda Metro Jaya.

    Salah satunya, soal waktu pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 25 Juli 2024 kepada korban, padahal SPDP itu terbit sejak 14 Juni 2024.

    Hal ini dinilai tidak berkesesuian dengan Pasal 14 ayat (1) Perkap 6/2019 yang mengatur bahwa SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.

    “Ini sudah tidak sesuai dengan kode etik hukum acaranya. Artinya, di sini kita menemui ada syarat-syarat formil yang sudah dilanggar oleh penyidik Polda,” ungkapnya.

    Selain itu, setelah mengadu ke Kompolnas dan Bidang Propam Polda Metro Jaya pada 9 April 2025 lalu, pihaknya melakukan penelusuran berkas di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

    “Kami melakukan penelusuran berkas perkara dan baru kami ketahui, ternyata dalam perkara tersebut terdapat dua SPDP,” tuturnya.

    Selain itu, Yansen juga mempertanyakan sikap penyidik yang dinilai tidak komunikatif. Pasalnya, penyidik ternyata melakukan pemeriksaan saksi dari pihak korban tanpa sepengetahuan dan tanpa pendampingan pengacara.

    “Penyidik lebih suka berkomunikasi dengan klien kami, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan penyidik, dia enggan menjawab, penyidik menyampaikan dokumen pun langsung ke rumah atau apartemen klien kami sehingga membuat kami khawatir dan waswas,” ucap Amanda.

    Dalam kasus ini, Edie dilaporkan RZ ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 12 Januari 2024.

    Selain itu, laporan juga datang dari korban lainnya berinisial DF yang diterima di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 29 Januari 2024. Namun, kini laporan tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

    Edie Toet sendiri sejauh ini sudah diperiksa sebanyak dua kali sebagai saksi yakni pada Kamis (29/2/2024) dan Selasa (5/4/2024) yang lalu.

    Klaim Kasusnya Dipolitisasi

    Konferensi pers rektor nonaktif Universitas Pancasila, Edie Toet Hendratno, bersama tim kuasa hukumnya menyusul kasus dugaan pelecehan seksual, Kamis (29/2/2024) (Tribunnews/Fahmi Ramadhan)

    Rektor non aktif Universitas Pancasila, Edie Toet Hendratno sempat mengklaim bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan kepada dirinya merupakan bentuk politisasi.

    Adapun hal itu diungkapkan Edie melalui kuasa hukumnya, Faizal Hafied usai menjalani proses pemeriksaan kasus dugaan pelecehan seksual atas korban RF di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024).

    Faizal menjelaskan klaim politisasi yang ia maksud lantaran pelaporan itu beririsan dengan adanya pemilihan rektor baru di kampus tersebut.

    “Ini pasti ada politisasi jelang pemilihan rektor sebagaimana sering terjadi di Pilkada dan Pilpres,” kata Faizal kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024).

    Selain itu, ia pun mengatakan bahwa laporan polisi (LP) yang dilayangkan terhadap kliennya itu tidak akan terjadi jika tak ada proses pemilihan rektor.

    Bahkan menurutnya, kasus yang saat ini terjadi dinilainya sebagai bentuk pembunuhan karakter kliennya.

    “Sekaligus kami mengklarifikasi bahwa semua yang beredar ini adalah berita yang tidak tepat, dan merupakan pembunuhan karakter untuk klien kami,” pungkasnya.
     

  • Bahlil Titip Pesan ke Appi Jelang Musda Golkar Sulsel: Silakan Bertempur!

    Temui Bahlil, Appi Siap Bertarung di Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menunjukkan keseriusannya untuk maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

    Sebagai bagian dari langkah konsolidasi politik, Appi telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Jakarta.

    “Alhamdulillah, saya berkesempatan silaturahmi dengan ketum Golkar, pak Bahlil. Ini pasca lebaran idul fitri. Banyak hal kami diskusikan,” kata Munafri, saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

    Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Appi siap bertarung memperebutkan posisi Ketua DPD I Golkar Sulsel, yang digelar pertengahan tahun 2025 ini.

    Ketua IKA FH Unhas itu menegaskan bahwa pertemuan dengan Ketua umum Golkar tak hanya sebatas silaturahmi, melainkan ada pembicaraan lebih spesifik. Apalagi sebagai kader Golkar di Daerah, meminta arahan dan restu untuk kepentingan membesarkan Partai Golkar di Sulsel.

    “Jadi, tak hanya silaturahmi saja. Ada pembicaraan membesarkan Golkar di Sulsel. Pak Bahlil Ketua umum, saya sebagai kader Golkar sowan minta arahan,” jelas Appi.

    Upaya Wali Kota Makassar ini, menunjukkan bentuk kesungguhan dan komitmennya dalam membesarkan partai berlambang pohon beringin di Sulawesi Selatan.

    Apalagi, rekam jejaknya sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar serta keterlibatannya dalam berbagai agenda politik, baik Pileg maupun Pilkada 2024 lalu telah membuktikan kapasitas dan loyalitasnya di tubuh partai.

    Pada kesempatan ini, mantan Bos PSM itu mengakui bahwa pertemuan dengan Ketua Golkar adalah bagian dari langkah awal untuk hajatan Golkar Sulsel kedepan. Komitmenya tetap membesarkan partai berlambang beringin rindang di Sulsel.

  • Gubernur ingatkan Pemkab Bengkulu Selatan netral selama PSU

    Gubernur ingatkan Pemkab Bengkulu Selatan netral selama PSU

    Bengkulu (ANTARA) – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan agar tetap selalu menjaga integritas dengan bersikap netral selama pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah setempat.

    “Pemerintah Kabupaten tentu tidak boleh melakukan intervensi dan harus bersikap netral, tidak memihak salah satu calon,” kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Rabu.

    Gubernur Helmi mengatakan pelaksanaan PSU di Kabupaten Bengkulu Selatan segera diselenggarakan, ada tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan berkontestasi.

    “Berdasarkan putusan MK maka pilkada di Bengkulu Selatan diulang kembali, tanpa mengikutsertakan petahana kembali,” kata Helmi.

    Helmi menyampaikan dalam pemungutan Suara Ulang nanti pemerintah kabupaten harus bersikap netral tanpa memihak salah satu calon, dan diminta agar tidak mempengaruhi ASN untuk memilih salah satu calon.

    “Saya minta pemerintah kabupaten bersikap netral tidak memihak salah satu calon atau kandidat bupati agar terpilih kepala daerah yang sesuai keinginan rakyat,” kata Helmi.

    Helmi juga mengajak agar masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan berpartisipasi menggunakan hak pilih mereka dalam pemungutan suara ulang.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pemenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Gusnan Mulyadi yang juga merupakan bupati petahana sebagai calon bupati Bengkulu Selatan serta memutuskan pemilihan suara ulang di kabupaten tersebut.

    MK menilai Gusnan Mulyadi telah menjabat sebagai bupati untuk dua periode sehingga tidak memenuhi syarat ikut berkontestasi kembali.

    Putusan MK itu setelah pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3 Rifai-Yevri Sudianto menggugat hasil Pilkada Bengkulu Selatan 2024.

    Komisi Pemilihan Umum pun menjadwalkan pemilihan suara ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut. PSU digelar pada Sabtu 19 April 2025.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur tetapkan 19 April jadi hari libur PSU Kabupaten Serang

    Gubernur tetapkan 19 April jadi hari libur PSU Kabupaten Serang

    Serang (ANTARA) – Gubernur Banten Andra Soni mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten dengan menetapkan hari libur pada 19 April untuk menyukseskan hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang.

    “Dengan adanya Kepgub ini saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Serang dapat ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang,” kata Andra, di Serang, Rabu.

    Diketahui, Kepgub tersebut bernomor 187 Tahun 2025 tentang Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagai Hari Libur. Yang telah ditandatangani pada 15 April 2025.

    Andra juga mengimbau warga Kabupaten Serang untuk datang ke lokasi TPS dan menggunakan hak pilihnya. Serta PSU ini diharapkan dapat berjalan lancar dan damai.

    “Saya minta kepada warga Kabupaten Serang untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU pada tanggal 19 April,” ujarnya.

    Serta proses demokrasi di Kabupaten Serang berjalan dengan baik. Untuk menentukan pemimpin bagi masyarakat daerah tersebut ke depannya.

    Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan untuk perusahaan agar mengizinkan karyawannya memberikan hak pilih saat PSU Pilkada 2024.

    “Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kami sudah mengeluarkan surat edaran agar perusahaan memberikan waktu kepada masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Serang untuk menyalurkan hak pilihnya,” kata.

    Adapun untuk target partisipasi pemilih pada PSU, Pihaknya berharap tidak berkurang dari partisipasi saat Pilkada 2024 yang mencapai 73,6 persen.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Andra Soni Tetapkan 19 April 2025 Jadi Hari Libur PSU Kabupaten Serang Regional 16 April 2025

    Andra Soni Tetapkan 19 April 2025 Jadi Hari Libur PSU Kabupaten Serang Regional 16 April 2025

    Andra Soni Tetapkan 19 April 2025 Jadi Hari Libur PSU Kabupaten Serang
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Banten

    Andra Soni
    menetapkan hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang pada Sabtu (19/4/2025) sebagai
    hari libur
    .
    Penetapan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 187 Tahun 2025 tentang Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Sebagai
    Hari Libur
    yang ditandatangani pada 15 April 2025.
    “Saya baru saja menandatangani Keputusan Gubernur terkait hal itu. Saya minta kepada warga Kabupaten Serang untuk menggunakan hak pilihnya,” kata Andra Soni kepada wartawan di Serang, Rabu (16/4/2025).
    Andra mengatakan, penetapan libur ini ditujukan untuk seluruh warga Kabupaten Serang yang bekerja guna meningkatkan partisipasi pemilih pada gelaran PSU.
    Untuk itu, Andra berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan sesuai harapan dan mendapatkan kepala daerah yang diinginkan warga Kabupaten Serang.
    “Saya minta semua menjalankan pesta demokrasi ini sebaik-baiknya dan insya Allah akan berjalan dengan baik,” katanya.
    Sebagai informasi, PSU Pilkada Kabupaten Serang akan diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna dan pasangan nomor urut 2 Ratu Rachamtu Zakiyah-Najib Hamas.
    PSU digelar sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polres Banjarbaru kerahkan 424 personel jaga TPS saat PSU

    Polres Banjarbaru kerahkan 424 personel jaga TPS saat PSU

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polres Banjarbaru kerahkan 424 personel jaga TPS saat PSU
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 April 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Polres Banjarbaru mengerahkan sebanyak 424 personel untuk menjaga keamanan tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru 2024 pada 19 April 2025.

    “Untuk pengamanan TPS kami dibantu kekuatan dari Polres Banjar, Polresta Banjarmasin, Polres Tanah Laut dan Polres Barito Kuala ditambah Pamatwil dan Padal 48 orang,” kata Kapolres Banjarbaru AKBP Pius Febry di Banjarbaru, Selasa.

    Selain itu, Polres Banjarbaru juga mendapatkan bantuan 125 personel dari Polda Kalimantan Selatan dengan menyiagakan 60 personel pasukan Brimob dan 60 personel Samapta serta lima personel Bid Dokkes.

    Setiap personel pun dibekali instruksi guna mampu merespons secara cepat dan tepat terhadap setiap potensi gangguan.

    “Hari ini kami telah melaksanakan tactical floor game yakni simulasi yang dilakukan untuk menguji kesiapan personel dalam menghadapi situasi tertentu,” jelas Pius.

    Dia menegaskan langkah-langkah pengamanan tersebut menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas politik agar tetap kondusif selama tahapan PSU.

    Pius menyebut secara keseluruhan Banjarbaru kondusif hingga saat ini.

    “Namun tentunya kita tidak boleh lengah, deteksi dini terhadap gangguan keamanan terus dilakukan,” katanya didampingi Kabag Ops Polres Banjarbaru Kompol Indra Agung Perdana Putra.

    Diketahui PSU di Banjarbaru menerapkan mekanisme satu pasangan calon Erna Lisa Halaby dan Wartono melawan kotak kosong.

    Sumber : Antara