Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • 8 daerah siap selenggarakan PSU pada 19 April 2025 

    8 daerah siap selenggarakan PSU pada 19 April 2025 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU RI: 8 daerah siap selenggarakan PSU pada 19 April 2025 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 April 2025 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz memastikan 8 daerah siap menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki jangka waktu 60 hari, yakni pada 19 April 2025.

    Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu).

    “Kami hanya bisa memastikan satu hal, tindak lanjut setelah putusan MK sudah kami laksanakan secara cermat. Namun, jika kemudian muncul permohonan baru, itu adalah hak politik peserta pemilu,” kata August dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan bahwa KPU tidak akan berspekulasi soal kemungkinan PSU kembali dilakukan. Ia menyatakan proses hukum di MK akan dijalani sesuai koridor.

    Saat ini, terdapat tujuh kabupaten/kota yang diketahui telah mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2024.

    Menurutnya, dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk ketegangan atau penolakan pasca pelaksanaan PSU, tidak serta-merta membatalkan proses hukum yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

    August menilai setiap permohonan yang diajukan oleh peserta pemilu akan melalui mekanisme formal sesuai ketentuan MK.

    “Apakah dinamika sosial itu secara otomatis membatalkan perkara yang sedang diajukan ke MK? Tentu tidak. Proses hukum tetap berjalan pada jalurnya,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa MK memiliki prosedur sendiri dalam menangani permohonan, termasuk kemungkinan dilanjutkan ke persidangan atau dihentikan melalui mekanisme dismissal.

    KPU akan mengikuti seluruh prosedur tersebut secara prinsipil dan memastikan kesiapan seluruh jajaran dalam menyiapkan dokumen maupun jawaban atas gugatan yang diajukan.

    Sumber : Antara

  • Mardiono Dorong Bangka Belitung Wujudkan Ketahanan Pangan yang Mandiri

    Mardiono Dorong Bangka Belitung Wujudkan Ketahanan Pangan yang Mandiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menegaskan pentingnya pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Kondisi terkini, Babel masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.

    Pernyataan ini disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Mardiono seusai menghadiri pelantikan gubernur dan wakil gubernur Bangka Belitung serta Papua Pegunungan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Ia menyoroti Bangka Belitung memiliki potensi besar dalam produksi pangan lokal. Namun belum tergarap maksimal.

    Mardiono menambahkan, pemerintah pusat akan terus mendorong kepala daerah baru untuk memperkuat sektor pangan lokal demi mewujudkan visi ketahanan pangan dengan swasembada yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.

    “Ketahanan pangan adalah kunci kesejahteraan rakyat. Jika produksi lokal meningkat, masyarakat bisa mengakses pangan dengan harga yang lebih terjangkau dan tidak tergantung pada distribusi luar atau impor,” tegasnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Hellyana, serta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Ones Pahabol, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sengketa Pilkada 2024.

    Pemerintah berharap, kepemimpinan baru ini bisa mempercepat program ketahanan pangan di wilayah masing-masing, terutama di daerah-daerah yang kaya potensi, tetapi minim pemanfaatan optimal.

  • KPU DKI Jelaskan Mengapa Sisa Anggaran Pilkada Jakarta Capai Ratusan Miliar

    KPU DKI Jelaskan Mengapa Sisa Anggaran Pilkada Jakarta Capai Ratusan Miliar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, SENEN – Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata menjelaskan mengapa begitu besar sisa anggaran hibah untuk pelaksanakan Pilkada Jakarta 2024.

    Diketahui, total sisa dana hibah yang dikembalikan KPU DKI Jakarta kepada Pemprov DKI sebesar Rp 448 miliar atau tepatnya di angka Rp 448.155.462.588.

    Adapun dana hibah yang digelontorkan Pemprov DKI untuk gelaran Pilkada Jakarta 2024 lalu sebesar Rp 975 miliar.

    Wahyu mengatakan, faktor utamanya karena Pilkada Jakarta 2025 hanya digelar satu putaran seiring kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno di angka 50,07 persen.

    “Pengembalian ini faktor terbesarnya di Pilkada Jakarta tidak ada putaran kedua. Jadi dana untuk putaran kedua kami kembalikan 100 persen dan ada sisa dari putaran pertama,” kata Wahyu saat serah terima acara pengembalian sisa dana hibah kepada Kesbangpol DKI di kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Dana hibah yang diterima KPU DKI Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024 yakni Rp 656.170.587.415 untuk putaran pertama Rp 319.806.721.135 anggaran untuk putaran kedua.

    Wahyu menyebut bahwa pengembalian dana hibah ini sebagai bentuk tanggung jawab pihaknya terjadap Pemprov dan masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.

    “Kegiatan ini bentuk akuntabilitas kita kepada publik bahwa kita sudah menerima dan mengembalikan.

    Mudah-mudahan publik juga bisa menerima, kami sudah maksimal melakukan pertanggungjawaban keuangan kepada Pemprov dan masyarakat,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Wahyu membeberkan program kerja yang akan dilakukan KPU DKI Jakarta setelah berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada.

    Diantaranya melakukan pengelolaan data pemilih berkelanjutan sebagai data untuk digunakan di pemilu selanjutnya.  

    “Dan KPU juga selain melakukan pemllu, kami bertanggung jawab terhadap demokrasi maka kamu akan berkolaborasi dengan Kesbangpol untuk program-program yang lebih kepada pendidikan politik dan pendidikan pemilih,” paparnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Tito Sebut 2 Penjabat Gubernur Bakal Dilantik Prabowo Setelah Pulang dari Luar Negeri

    Tito Sebut 2 Penjabat Gubernur Bakal Dilantik Prabowo Setelah Pulang dari Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan Pejabat Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan akan segera dilakukan setelah pejabat terpilih kembali dari luar negeri.

    Keduanya sebelumnya sempat digugat, tetapi gugatan tersebut ditolak karena proses pengangkatan telah melalui mekanisme resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi masing-masing.

    “Bangka Belitung dan Papua Pegunungan ya, yang dulu sempat digugat dan kemudian ditolak gugatannya karena diproses. Sudah diajukan oleh KPUD kemudian DPRD provinsi masing-masing, Babel dan Papua Pegunungan, dan hari ini disiapkan untuk pelantikan setelah beliau kembali dari luar negeri,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/4/2025).

    Terkait pelantikan kepala daerah lainnya, Tito menegaskan bahwa pelantikan bupati dan wali kota tetap dilakukan oleh gubernur masing-masing. Dia menambahkan bahwa pelantikan serentak hanya dilakukan sekali, yakni pada 20 Februari 2025 silam.

     “Enggak, bupati wali kota oleh gubernur masing-masing. Jadi pelantikan serentak hanya sekali ya, yang tanggal 20 Februari,” jelasnya.

    Retreat Gelombang Kedua dan PSU Papua 

    Menanggapi persiapan retreat gelombang kedua bagi kepala daerah, Tito mengatakan pihaknya telah menyusun skenario pelaksanaan dan akan menyesuaikannya dengan kehadiran dua penjabat gubernur yang baru tersebut.

    “Nanti ini akan ditambah yang dua ini, jadi sudah kita buat skenario, nanti kita tambah yang dua ini. Nanti kita sampaikan,” ucapnya.

    Namun, Tito belum merinci lokasi pelaksanaan retreat dan menyebut masih ada beberapa skenario yang sedang dipertimbangkan.

    “Nanti akan ada beberapa skenario,” katanya.

    Sementara itu, terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada, Tito menyebut satu provinsi masih belum menyelesaikan prosesnya, yakni Papua. PSU di tingkat gubernur dijadwalkan pada 6 Agustus 2025, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ya ini ada yang belum selesai satu ya, yaitu di Papua yaitu provinsi Papua tinggal satu saja untuk tingkat gubernur yang tanggal 6 Agustus sesuai putusan MK, tanggal 6 Agustus untuk dilaksanakan pemilihan suara ulang,” imbuhnya.

    Lebih lanjut  menambahkan setelah proses PSU tersebut, akan dilihat apakah masih ada potensi gugatan lebih lanjut yang muncul.

    “Kemudian setelah itu kita tahu apakah nanti ada gugatan lain atau tidak,” pungkas Tito.

  • Prabowo Lantik Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan

    Prabowo Lantik Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pasangan gubernur dari Bangka Belitung dan Papua Pegunungan periode 2025-2030 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4/2025) sore.

    Para kepala daerah yang dilantik adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani-Hellyana, serta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo-Ones Pahabol.

    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Gubernur-Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2025-2030, serta Keppres No 39-P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur dan Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    Prosesi pelantikan meliputi pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda pangkat, penandatanganan berita acara, serta pengucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan undangan lainnya.

    “Bersediakah saudara-saudara, mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing?” ucap Presiden.

    “Bersedia,” jawab para kepala daerah terkait.

    Kedua pasangan gubernur-wakil gubernur tersebut dilantik setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik terlebih dahulu sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Turut hadir dalam pelantikan pasangan gubernur dari Bangka Belitung dan Papua Pegunungan ini, yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan para jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

  • Yasonna Laoly Pastikan Kader PDIP Solid Jelang Kongres ke VI PDIP, Arus Bawah Masih Inginkan Megawati Soekarnoputri

    Yasonna Laoly Pastikan Kader PDIP Solid Jelang Kongres ke VI PDIP, Arus Bawah Masih Inginkan Megawati Soekarnoputri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kongres ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejauh ini belum ditetapkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Meski belum ada jadwal yang ditetapkan, namun dapat dipastikan Megawati kembali akan ditunjuk sebagai Ketua Umum. Suara kader arus bawah masih menginginkan presiden kelima tersebut memimpin partai.

    Terkait agenda kongres PDIP tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan, Yasonna Laoly menyebut pelaksanaan Kongres ke-VI partai berlambang Banteng moncong putih menunggu perintah ketum parpol Megawati Soekarnoputri.

    “Ya, tergantung ketua umum saja. Kami tunggu saja perintah ketua umum seperti apa nanti,” kata Yasonna menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4).

    Eks Menkumham itu menyebut PDIP lebih dahulu menguatkan internal sebelum melaksanakan Kongres ke-VI pada 2025 ini. “Kami, kan, hanya masih konsolidasi saja,” kata Yasonna.

    Awak media kemudian bertanya soal kemungkinan Kongres ke-VI PDIP belum terlaksana akibat perbedaan pandangan di internal soal jadwal. “Enggak ada. Kami solid, lah. Mana ada beda-beda sikap,” kata Yasonna menjawab pertanyaan.

    Yasonna menuturkan melaksanakan Kongres ke-VI bagi sebuah partai tidak mudah. Sebab, PDIP baru mengikuti kontestasi politik pada 2024. “Kan, baru pemilu, baru pilkada. Kan, bikin kongres enggak gampang, untuk anggota-anggota itu datang ke lokasi yang ditentukan, perlu biaya,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut suara arus bawah partainya akan meminta Megawati Soekarnoputri menjadi ketum parpol berlambang Banteng moncong putih dalam Kongres ke-VI.

  • Internal PDIP Solid Jelang Kongres, Yasonna: Mana Ada Beda-beda Sikap

    Internal PDIP Solid Jelang Kongres, Yasonna: Mana Ada Beda-beda Sikap

    loading…

    Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua DPP PDIP Yassona H Laoly menegaskan bahwa internal partainya sangat solid. Tidak ada perbedaan sikap jelang pelaksanaan Kongres ke-6 PDIP yang akan digelar tahun 2025.

    Isu soliditas partai berlambang moncong banteng ini mencuat menyusul belum adanya kejelasan waktu pelaksanaan Kongres ke-6 PDIP. Sedianya, Kongres PDIP direncanakan digelar pada April ini.

    “Enggak ada, kita solid lah. Mana ada beda-beda sikap,” tegas Yassona kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Dia kembali menjelaskan bahwa belum ditentukannya waktu pelaksanaan Kongres PDIP lantaran internal partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini masih terus melakukan konsolidasi dan persiapan yang matang agar forum tertinggi di partainya itu bisa berjalan dengan lancar.

    “Hanya soal persiapannya. Ini kan baru pemilu, baru pilkada. Kan bikin kongres enggak gampang, untuk anggota-anggota itu datang ke lokasi yang ditentukan perlu biaya,” ujarnya.

    Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini menegaskan bahwa tidak ada kader yang mengetahui kapan waktu pasti pelaksanaan kongres tersebut.

    “Ya, kita belum tahu ya, tergantung ketua umum aja. Kita tunggu aja perintah ketua umum seperti apa nanti,” ujarnya.

    (zik)

  • PDIP Solid Jelang Kongres 2025, Yasonna Tegas Bantah Isu Perpecahan

    PDIP Solid Jelang Kongres 2025, Yasonna Tegas Bantah Isu Perpecahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-Undangan, Yasonna Hamonangan Laoly, menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih tetap dalam kondisi solid menjelang pelaksanaan Kongres Ke-6 yang dijadwalkan berlangsung pada April 2025.

    Yasonna juga membantah isu yang menyebutkan adanya perbedaan pandangan di internal partai terkait kongres tersebut.

    “Enggak ada (perbedaan sikap). Kami solid, mana ada beda-beda sikap,” ujar Yasonna saat berada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Ia menyampaikan bahwa PDIP saat ini terus melakukan persiapan untuk pelaksanaan kongres mendatang.

    Yasonna juga menyoroti bahwa menggelar kongres tidaklah mudah karena membutuhkan biaya besar, terutama untuk menghadirkan kader dari seluruh wilayah Indonesia.

    “Hanya soal persiapannya. Kan baru pemilu, baru pilkada, menggelar kongres enggak gampang, untuk anggota-anggota itu datang ke lokasi yang ditentukan, perlu biaya,” katanya.

    Sebagai anggota DPR RI, ia menyatakan bahwa pelaksanaan Kongres Ke-6 PDIP masih menunggu arahan dari Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Ya kita belum tahu ya (kapan kongres dilaksanakan), tergantung ketua umum saja. Kita tunggu saja perintah ketua umum seperti apa nanti,” tutur Yasonna.

    Menurutnya, tidak ada hambatan berarti terkait pelaksanaan kongres yang rencananya akan digelar pada April 2025. Saat ini, PDIP tengah fokus melakukan konsolidasi internal.

    Sesuai agenda lima tahunan, Kongres PDIP semestinya diselenggarakan pada 2024, menyusul kongres terakhir yang digelar pada tahun 2019. Namun karena padatnya agenda nasional, terutama Pemilu 2024, pelaksanaan Kongres Ke-6 ditunda hingga April 2025.

  • Prabowo akan lantik Gubernur-Wagub terpilih Papua Pegunungan dan Babel

    Prabowo akan lantik Gubernur-Wagub terpilih Papua Pegunungan dan Babel

    MK menolak perkara sengketa hasil pilkada untuk Kepulauan Bangka Belitung serta tidak dapat menerima perkara sengketa hasil pilkada untuk Papua Pegunungan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto akan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Papua Pegunungan Jhon Tabo – Ones Pahabol serta Gubernur dan Wagub Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terpilih Hidayat Arsani – Hellyana.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur untuk masa jabatan 2025–2030 tersebut direncanakan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis siang.

    “Pelantikan akan dilangsungkan pada pukul 14.00 WIB di Istana Negara, Jakarta,” kata Yusuf dalam pernyataan tertulis, Kamis.

    Diketahui, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Papua Pegunungan dan Bangka Belitung mengalami sengketa dan harus diselesaikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mengintip Persiapan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Serang

    Mengintip Persiapan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Serang

    Kekurangan kertas suara yang sebelumnya berjumlah sekitar 6 ribu lembar, kini sudah dipenuhi secara bertahap oleh KPU Kabupaten Serang. Proses pengiriman dan pelipatan dilakukan secara bertahap.

    Penyelenggara pemilu menargetkan kekurangan kertas suara bisa dipenuhi paling lambat Kamis, 17 April 2025, untuk kemudian disortir, dilipat kemudian didistribusikan ke TPS yang masih kekurangan.

    “Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi dan sisanya sedang di jalan. Mudah-mudahan nanti datang langsung disortir, lipat, kemudian disetting ke kecamatan yang kurang,” ujar Ketua KPU Kabupaten Serang, M Nasehudin, di lokasi yang sama, Rabu, (16/04/2025).

    KPU Kabupaten Serang menargetkan seluruh logistik sudah berada di TPS pada Jumat malam, 18 April 2025, agar PSU pada Sabtu, 19 April 2025 bisa berjalan lancar.

    “Pokoknya H-1 semuanya sudah sampai ke TPS, hari Jumat,” jelasnya.

    Sebelumnya diberitakan bahwa MK memutuskan Pilkada Kabupaten Serang harus diulang. Andika Hazrumy-Nanang Supriatna dan Ratu Zakiyah-Najib Hamas akan kembali memperebutkan 1.225.871 suara masyarakat berdasarkan DPT.

    Pada Pilkada 27 November 2024 lalu, Andika Hazrumy-Nanang Supriatna mendapatkan 254.494 suara. Kemudian Ratu Zakiyah-Najib Hamas memperoleh 598.654 suara.

    Andika Hazrumy merupakan mantan Wagub Banten 2017-2022, anak dari Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten, dan keponakan Ratu Tatu Chasanah, Bupati Serang dua periode.

    Sedangkan, Ratu Zakiyah, istri dari Menteri Desa (Mendes), Yandri Susanto. MK memutuskan PSU karena keterlibatan Yandri sebagai pejabat negara.