Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Ketua Bawaslu Kecelakaan Tunggal Usai Awasi PSU Pilkada Gorontalo Utara

    Ketua Bawaslu Kecelakaan Tunggal Usai Awasi PSU Pilkada Gorontalo Utara

    Liputan6.com, Gorontalo – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, mengalami kecelakaan tunggal saat dalam perjalanan dinas di wilayah Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Sabtu (19/4/2025).

    Peristiwa tersebut terjadi usai Idris menyelesaikan tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara.

    Ia bersama sopirnya diketahui sedang menuju Bandara Djalaluddin Gorontalo untuk menjemput Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Totok Hariyono.

    Dalam perjalanan menuju bandara, mobil dinas berpelat nomor DM 1088 P yang ditumpangi Idris dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal.

    Dugaan awal menyebutkan kendaraan hilang kendali saat melintasi jembatan dan menabrak pembatas hingga menyebabkan kerusakan parah pada bodi mobil, termasuk bagian depan yang ringsek dan roda depan terlepas.

    Meski kendaraan mengalami kerusakan cukup serius, baik Idris maupun sopirnya dilaporkan selamat dan hanya mengalami luka ringan.

    Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan pertama dan membawa keduanya ke Kantor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Anggrek untuk mendapatkan perawatan awal.

    Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Lismawy Ibrahim, saat dikonfirmasi, membenarkan kejadian tersebut.

    “Pak Ketua baru saja menyelesaikan pengawasan di Tolinggula dan dalam perjalanan menjemput Pak Totok di bandara. Kecelakaan terjadi di perbatasan masuk Kecamatan Anggrek,” ujar Lismawy.

    Ia menegaskan bahwa kondisi Ketua Bawaslu saat ini stabil dan dalam pemantauan tim medis. “Alhamdulillah, beliau dalam keadaan baik. Namun tetap akan menjalani observasi lanjutan untuk memastikan tidak ada cedera internal,” ujarnya.

    Pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa kegiatan pengawasan Pilkada tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

     

    Kantor KPUD Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Utara mengalami kebakaran hebat. Akibat kebakaran ini dilaporkan sebagian besar ruangan serta dokumen di dalam kantor KPUD ludes terbakar.

  • Ketua Bawaslu: Dugaan Politik Uang di PSU Kabupaten Serang, 12 Orang Diperiksa – Page 3

    Ketua Bawaslu: Dugaan Politik Uang di PSU Kabupaten Serang, 12 Orang Diperiksa – Page 3

    Sebelumnya, Tim Gakkumdu menangkap lima orang terkait dugaan politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serang, Jumat (18/4).

    Mereka diciduk di berbagai tempat di Kabupaten Serang, salah satunya di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikeusal, dengan inisial ND dan MH.

    “Tim Gakkumdu telah mengamankan dua orang pelaku sedang membawa uang sebesar Rp9,5 juta yang diduga akan disebarkan kepada para pemilih sesuai dengan data nominatif dengan nilai nominal masing-masing calon penerima Rp50 ribu,” kata Koordinator Penyidik Gakkumdu Banten, Kompol Endang Sugiharto, dalam keterangan resminya.

    Saat dimintai keterangan oleh penyidik, kedua terduga pelaku itu mengaku mendapatkan uang untuk ‘serangan fajar’ dari anggota DPRD Kabupaten Serang.

     

  • Wakapolda memantau secara menyeluruh PSU Kabupaten Serang

    Wakapolda memantau secara menyeluruh PSU Kabupaten Serang

    Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki bersama Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah meninjau pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Serang, Sabtu (19/4/2025). ANTARA/HO-Polda Banten.

    Wakapolda memantau secara menyeluruh PSU Kabupaten Serang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 19 April 2025 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki bersama Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah memantau secara menyeluruh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang 2024.

    Hengki dalam keterangannya di Serang, Sabtu mengatakan, pemantauan dilakukan secara menyeluruh hingga ke wilayah kepulauan untuk memastikan seluruh tahapan PSU berjalan dengan aman dan tertib.

    “Kami melakukan pemantauan secara menyeluruh, termasuk hingga wilayah kepulauan seperti Pulau Tunda dan Pulau Panjang,” ujar Hengki.

    Dalam kegiatan tersebut turut didampingi oleh Kasiops Korem 064/Maulana Yusuf Kolonel Inf Harry Prabowo dan Ketua Bawaslu Banten Ali Faisal.

    Hengki menambahkan bahwa situasi secara umum berlangsung kondusif.

    “Situasi masih berjalan aman dan terkendali. Kami berharap seluruh masyarakat dapat melaksanakan hak pilihnya dengan baik serta bersama-sama menjaga suasana yang damai dan kondusif,” tambahnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengakui bahwa partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam PSU kali ini tidak semeriah pelaksanaan Pilkada serentak sebelumnya.

    Namun demikian, ia tetap optimistis pelaksanaan berjalan lancar.

    “Meski kami melihat partisipasi dan antusiasme masyarakat tidak semeriah pilkada serentak sebelumnya, namun secara umum berjalan lancar. Insyaallah partisipasi tetap berjalan dengan baik dan target keikutsertaan masyarakat dapat tercapai,” kata Dimyati.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu RI awasi ketat delapan daerah PSU

    Bawaslu RI awasi ketat delapan daerah PSU

    …Delapan daerah, ada satu yang tadi saya sebutkan, Serang, itu masih dalam proses. Kemudian juga di Pasaman ini berkaitan dengan masalah kampanye yang masih dalam penelusuran

    Pasaman (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di delapan daerah yang berlangsung hari ini, Sabtu (19/4).

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut sejumlah daerah seperti Serang dan Pasaman menjadi sorotan utama karena terindikasi memiliki potensi pelanggaran.

    “Delapan daerah, ada satu yang tadi saya sebutkan, Serang, itu masih dalam proses. Kemudian juga di Pasaman ini berkaitan dengan masalah kampanye yang masih dalam penelusuran,” kata Bagja saat ditemui awak media di Kantor Bawaslu Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu.

    Beberapa daerah lain yang juga menjadi sorotan Bawaslu antara lain Banjarbaru, Tasikmalaya, dan Parigi Moutong.

    Dia menilai masing-masing daerah tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dalam pelaksanaan PSU, mulai dari pelanggaran administrasi hingga keberatan warga terhadap waktu pelaksanaan pemilu.

    Bagja menambahkan PSU di daerah Parigi Moutong dilakukan lebih awal lantaran permintaan masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilih pada hari Sabtu dengan alasan keyakinan.

    “Karena ada teman-teman yang berkeyakinan terhadap hari Sabtu tidak digunakan. Akhirnya pindah ke hari Rabu,” jelasnya.

    Meski sebagian besar proses PSU berjalan lancar, Bagja tidak menutup kemungkinan hasilnya dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi apabila ditemukan pelanggaran serius seperti pemilih ganda atau pemilih tidak terdaftar yang tetap mencoblos.

    “Semoga tidak. Tapi kemungkinan itu ada, apalagi kalau terbukti ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar Bagja.

    Dia mengemukakan ada laporan atau tidak kembali ke masing-masing pasangan calon yang bertarung dalam Pemilu.

    “Iya, dan digunakan juga hasil seperti itu, kalau ada laporan, temuan. Itu yang pasti akan digunakan,” pungkas dia.

    Adapun PSU digelar sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

    Sebanyak tujuh kabupaten kota PSU Pilkada 2024. Yakni, Kota Banjarbaru dengan 403 TPS, Kabupaten Serang (2.355 TPS), Kabupaten Pasaman (605 TPS), Kabupaten Empat Lawang (531 TPS), Kabupaten Tasikmalaya (2.847 TPS), Kabupaten Kutai Kartanegara (1.447 TPS), Kabupaten Gorontalo Utara (245 TPS), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (330 TSP).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jangan ada PSU lagi karena menghamburkan uang

    Jangan ada PSU lagi karena menghamburkan uang

    Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto bersama istrinya menunjukkan surat suara saat memberikan hak suaranya pada pemungutan suara ulang Pilkada Tasikmalaya di TPS 7 Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (19/4/2025). ANTARA/Feri Purnama.

    Bupati Tasikmalaya: Jangan ada PSU lagi karena menghamburkan uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 19 April 2025 – 22:25 WIB

    Elshinta.com – Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menyatakan jangan ada lagi penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) lagi karena akan menghamburkan uang untuk menunjang terlaksananya PSU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

    “Janganlah, itu menghambur-hamburkan duit itu,” kata Ade Sugianto usai memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Sukahaji, Desa Singasari, Kecamatan Sipangarna, Tasikmalaya, Sabtu.

    Ia menuturkan pelaksanaan PSU Pilkada Tasikmalaya digelar berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), keputusan itu merupakan upaya untuk memberikan pemimpin yang lebih baik di Kabupaten Tasikmalaya.

    PSU Pilkada Tasikmalaya itu, kata dia, merupakan upaya calon pemimpin berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, bukan menjadi ajang permusuhan.

    “Bahwa ini hanyalah kontestasi, bukan permusuhan,” kata Ade Sugianto.

    Ade sebelumnya maju menjadi calon bupati pada Pilkada 2024, namun oleh MK didiskualifikasi karena sudah lebih dari dua periode yang akhirnya KPU Tasikmalaya harus menggelar PSU.

    Selanjutnya Ade digantikan istrinya Ai Diantani untuk bersaing sebagai calon bupati memperebutkan suara masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di PSU Pikada Tasikmalaya.

    “Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya saya dan keluarga sebagai warga negara yang patuh terhadap negara dengan aturan, dan alhamdulillah bisa berlangsung dengan baik,” katanya.

    Ia berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar, penuh penghormatan, dan terutama masyarakat Kabupaten Tasikmalaya bersedia meluangkan waktunya untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya kembali.

    “Itu yang paling utama, partisipasi publik menjadi ukuran keberhasilan suatu pemilihan,” katanya.

    Ade menyampaikan, selama ini sebagai manusia hanya bisa berusaha, dan berdoa, sepenuhnya diserahkan kepada Allah SWT agar ke depan Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan pemimpin yang baik untuk membawa masyarakat lebih maju, berkembang, dan sejahtera.

    Ia berharap hasil PSU Pilkada Tasikmalaya berjalan lancar, masyarakatnya menerima, dan bersama-sama menjaga Kabupaten Tasikmalaya aman, dan nyaman.

    “Pada akhirnya mudah-mudahan kita aman lah, kita nyaman, kita damai satu sama lain, saling menghargai, menghormati, yang jelas penyelenggaraan pemilu kali ini mudah-mudahan dapat kita jaga bersama-sama,” katanya.

    PSU Tasikmalaya diikuti tiga pasangan calon yakni nomor urut 1 pasangan Iwan Saputra-Dede Muksit Aly, nomor urut 2 pasangan Cecep Nurul Yakin (petahana Wakil Bupati Tasikmalaya)-Asep Sopari Al-Ayubi, dan nomor urut 3 pasangan Ai Diantani (pengganti calon Bupati Ade Sugianto)-Iip Miftahul Paoz.

    PSU Pilkada Tasikmalaya memiliki daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.418.928 jiwa tersebar di 2.847 TPS, di 351 desa, 39 kecamatan.

    KPU Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan PSU sebagai tindak lanjut dari keputusan MK tentang Pilkada Tasikmalaya didiskualifikasi dan harus diulang.

    MK memutuskan calon Bupati Tasikmalaya pada pilkada sebelumnya Ade Sugianto terbukti telah menjabat sebagai bupati selama lebih dari dua periode, sehingga tidak boleh ikut sebagai peserta pilkada, sehingga pelaksanaannya diulang.

    Sumber : Antara

  • PSU Bengkulu Selatan berlangsung tertib, partisipasi capai 85 persen

    PSU Bengkulu Selatan berlangsung tertib, partisipasi capai 85 persen

    …Kami ingin pemimpin yang sah dan taat hukum. PSU ini menunjukkan bahwa suara rakyat tetap dihargai

    Bengkulu (ANTARA) – Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, menunjukkan antusiasme tinggi hingga 85 persen dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang digelar serentak di seluruh wilayah pada Sabtu.

    PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pelaksanaan Pilkada sebelumnya cacat hukum karena adanya pelanggaran dalam pencalonan kembali Gusnan Mulyadi, yang telah menjabat sebagai bupati selama dua periode.

    “Antusiasme masyarakat cukup tinggi. Sejak pagi warga sudah datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Kami pastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur KPU,” kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Kecamatan Pino Raya, Desa Selali, Iswadi, Sabtu.

    Adapun putusan MK itu dikeluarkan setelah menerima gugatan dari sejumlah pihak yang menilai pencalonan Gusnan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

    Meski sempat ditetapkan sebagai pemenang, statusnya dibatalkan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperintahkan untuk menggelar PSU. Iswadi, mengatakan proses pemungutan suara berlangsung aman dan tertib.

    Berdasarkan data KPU hingga pukul 14.00 WIB, tingkat partisipasi pemilih tercatat telah mencapai lebih dari 85 persen dari total jumlah pemilih terdaftar. Pihak kepolisian dan TNI turut dikerahkan untuk menjaga keamanan selama proses pemungutan suara berlangsung.

    KPU Bengkulu Selatan dijadwalkan akan mengumumkan hasil resmi PSU dalam beberapa hari mendatang. Warga pun berharap proses ini menghasilkan pemimpin yang sah, adil, dan mampu membawa kemajuan bagi daerah.

    Salah seorang warga, Neta (45), mengaku lega bisa kembali menggunakan hak pilihnya. Ia menilai PSU merupakan langkah tepat untuk menjamin proses demokrasi yang bersih dan sesuai hukum.

    “Kami ingin pemimpin yang sah dan taat hukum. PSU ini menunjukkan bahwa suara rakyat tetap dihargai,” ujarnya.

    Pewarta: Tiara Desri Meisena
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bawaslu dalami dugaan politik uang PSU Kabupaten Serang

    Bawaslu dalami dugaan politik uang PSU Kabupaten Serang

    Serang (ANTARA) – Bawaslu mendalami dugaan politik uang pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang karena terkonfirmasi terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 12 orang di sejumlah kecamatan.

    Anggota Bawaslu RI, Puadi, di Serang, Sabtu, mengatakan saat ini sedang mendalami apakah hasil OTT tersebut bisa langsung ditindaklanjuti sebagai temuan resmi, atau tetap menunggu laporan masyarakat sebagai pelapor.

    “Karena barang bukti sudah kami amankan, termasuk uang, handphone, dan data-data yang berkaitan, maka prosesnya tinggal menunggu klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut,” katanya.

    Ia menyebutkan, sejak Jumat (18/4) malam hingga hari ini telah menerima laporan terkait operasi tangkap tangan (OTT) dugaan politik uang.

    “Ada 12 orang yang terjaring OTT di sejumlah kecamatan. Kami terus berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, dan stakeholder lainnya. Saat ini proses pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan masih berjalan,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, Bawaslu juga menjalin koordinasi lintas lembaga bersama KPU, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya, guna memastikan pelaksanaan PSU berjalan sesuai aturan yang berlaku.

    Pihaknya juga menegaskan, langkah pencegahan dan penindakan terus dilakukan secara paralel, sembari membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melapor bila menemukan pelanggaran di lapangan.

    “Hari ini jajaran kami juga langsung turun ke TPS-TPS yang semalam terjadi OTT, untuk memastikan tidak ada lagi praktik serupa dan proses pengawasan bisa berjalan maksimal. Sebab, dalam pilkada, baik pemberi maupun penerima politik uang sama-sama melanggar,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa Bawaslu akan memastikan kejelasan status hukum dari hasil OTT tersebut, apakah akan diproses melalui jalur laporan masyarakat atau sebagai temuan resmi.

    “Semua akan terang setelah proses klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk dari tim pasangan calon mana dugaan pelanggaran ini berasal,” katanya.

    Lebih jauh Fuadi menuturkan, barang bukti berupa uang, telepon genggam, dan data yang diamankan akan menjadi dasar untuk menindaklanjuti dugaan pidana pemilihan.

    “Nantinya, proses ini akan berjalan melalui mekanisme hukum acara yang berlaku dalam regulasi pemilihan, dan tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang,” ujarnya.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bawaslu RI periksa 12 orang terkait dugaan politik uang di Serang

    Bawaslu RI periksa 12 orang terkait dugaan politik uang di Serang

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat memberikan keterangan kepada awak media di TPS 001 Ganggo Mudiak, Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu (19/4/2025). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    Bawaslu RI periksa 12 orang terkait dugaan politik uang di Serang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 19 April 2025 – 16:01 WIB

    Elshinta.com – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan sebanyak 12 orang telah diperiksa terkait dugaan praktik politik uang menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Serang, Banten.

    “Tadi malam ada dugaan politik uang di Kabupaten Serang. Ada sekitar 12 orang yang kita periksa, sekarang masih berlanjut,” kata Bagja saat ditemui awak media di TPS 001 Ganggo Mudiak, Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu.

    Dari penelusuran awal, Bawaslu mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp18.275.000 yang diduga akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih.

    “Ada di Ciruas, Cikeusal, dan beberapa desa di Kabupaten Serang,” ujarnya.

    Saat ini, pihaknya masih mendalami status 12 orang yang diperiksa, termasuk kemungkinan keterkaitan mereka dengan tim kampanye peserta pemilu.

    “Belum tahu, apakah mereka bagian dari tim kampanye atau bukan. Tapi kami berharap tidak. Ini masih dalam proses,” jelas Bagja.

    Temuan di Serang menjadi perhatian serius Bawaslu, terutama karena PSU di wilayah lain, seperti Pasaman, berlangsung lebih tertib tanpa temuan serupa.

    Sebelumnya, Tim Gakkumdu menangkap lima orang terkait dugaan politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serang, Jumat (18/4).

    Mereka diciduk di berbagai tempat di Kabupaten Serang, salah satunya di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikeusal, dengan inisial ND dan MH.

    “Tim Gakkumdu telah mengamankan dua orang pelaku sedang membawa uang sebesar Rp9,5 juta yang diduga akan disebarkan kepada para pemilih sesuai dengan data nominatif dengan nilai nominal masing-masing calon penerima Rp50 ribu, hal ini dilakukan untuk kepentingan pemenangan Paslon 01 dalam PSU Kabupaten Serang,” kata Koordinator Penyidik Gakkumdu Banten, Kompol Endang Sugiharto, dalam keterangan resminya.

    Saat dimintai keterangan oleh penyidik, kedua terduga pelaku itu mengaku mendapatkan uang untuk ‘serangan fajar’ dari anggota DPRD Kabupaten Serang.

    “Mereka mengaku mendapatkan uang tersebut dari seseorang bernama Alex, di mana Alex mendapatkan uang dari Andri. Dan diketahui Alex dan Andri merupakan anak kandung dari AZ anggota DPRD Kabupaten Serang,” ujar Endang.

    Pelaku lainnya berinisial AS, JK dan PPN ditangkap di Perumahan Taman Ciruas Permai (TCP). Tik Gakkumdu menyita uang tunai sebesar Rp2,7 juta yang akan disebar sebagai serangan fajar.

    Sejumlah barang bukti disita oleh Tim Gakkumdu, yakni Kartu Keluarga (KK), uang tunai hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Sumber : Antara

  • PSU Bengkulu Selatan, Rifai-Yevri Klaim Menang 52 Persen Versi Hitung Internal Regional 19 April 2025

    PSU Bengkulu Selatan, Rifai-Yevri Klaim Menang 52 Persen Versi Hitung Internal Regional 19 April 2025

    PSU Bengkulu Selatan, Rifai-Yevri Klaim Menang 52 Persen Versi Hitung Internal
    Tim Redaksi
     
    BENGKULU, KOMPAS.com –
    Pasangan
    Rifai Tajudin
    -Yevri Sudianto mengklaim unggul dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten
    Bengkulu Selatan
    , versi C1 yang dikumpulkan para saksi internal, Sabtu (19/4/2025).
    Hal ini dikemukakan Rifai Tajudin dalam konfrensi persnya di Bengkulu Selatan. Rifai mengungkapkan hasil pengumpulan C1 yang didapat dari 100 persen Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikumpulkan para saksi internal pihaknya unggul.
    “Hasil penghitungan internal didapat dari C1 saksi internal kami unggul 52 persen, posisi kedua 45 persen pasangan nomor urut dua, dan 2 persen diperoleh nomor urut 1. Ini versi itung internal kami,” kata Rifai Tajudin.
    Berdasarkan hitungan internal tim
    Rifai-Yevri
    , nomor urut 1 pasangan Elva Hartati-Makrizal memperoleh suara sebanyak 2.189 atau 2 persen.
    Pasangan nomor urut 2 Suryatati-Ii Mersyah peroleh suara 41.325 atau 42 persen dan pasangan nomor urut 3 Rifai Tajudin-Yevri Sudianto mengumpulkan suara 47.725 atau 52 persen.
    Atas perolehan ini Rifai-Yevri mengatakan ucapan terimakasih pada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Ia juga menegaskan kemenangan terbesar menurutnya yakni mampu mengemban amanah rakyat dengan menyelesaikan tuhas dengan baik.
    “Kemenangan sebenarnya adalah keberhasilan kita menjalankan tugas dengan baik untuk membantu rakyat,’ demikian Rifai.
    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi dalam Pilkada Bengkulu Selatan karena dianggap telah menjabat selama dua periode.
    Putusan ini dibacakan oleh Hakim MK, Suhartoyo, pada Senin, 24 Februari 2025, dalam sidang sengketa perselisihan hasil Pilkada nomor perkara 68/PHPU.BUP-XXIII/2025.
    Selain mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi, MK juga memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Gusnan.
    PSU Bengkulu Selatan
    diikuti pasangan Elva Hartati-Makrizal Nedi, Suryatati-Ii Sumirat dan pasangan Rifai Tajudin-Yevri Sudianto.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Unggul Lawan Kotak Kosong, Lisa-Wartono Deklarasi Kemenangan di PSU Banjarbaru Regional 19 April 2025

    Unggul Lawan Kotak Kosong, Lisa-Wartono Deklarasi Kemenangan di PSU Banjarbaru Regional 19 April 2025

    Unggul Lawan Kotak Kosong, Lisa-Wartono Deklarasi Kemenangan di PSU Banjarbaru
    Tim Redaksi
    BANJARBARU, KOMPAS.com –
    Pasangan Calon (paslon) nomor urut 1, Erna Lisa Halaby-Wartono untuk sementara unggul atas
    kotak kosong
    pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
    Banjarbaru
    yang digelar, Sabtu (19/4/2025).
    Berdasarkan hasil hitung cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Pukul 18:02 Wita,
    Lisa-Wartono
    untuk sementara meraih 50,8 persen suara berbanding 45,1 persen suara kotak kosong dengan jumlah suara yang masuk telah mencapai 97,98 persen.
    Melihat hasil hitung cepat tersebut, tim pemenangan langsung mendeklarasikan kemenangan sebab raihan suara Lisa-Wartono tak mungkin lagi terkejar.
    Usai mendeklarasikan kemenangan, Lisa mengatakan, hasil hitung cepat KPU tak berbeda jauh dengan hasil real count yang dilakukan tim pemenangannnya.
    Untuk itu, Lisa mengucap syukur atas kemenangan yang diraihnya pada PSU Pilkada Banjarbaru.
    “Terima kasih kepada seluruh tim relawan. Alhamdulillah kita telah melaksanakan PSU, dan alhamdulillah hasil real count Paslon Lisa Wartono unggul, sekarang tinggal menunggu putusan resmi,” ujar Lisa kepada wartawan, Sabtu malam.
    Setelah mengklaim kemenangan, Lisa mengingatkan janjinya untuk segera mewujudkan kesejahteraan Kota Banjarbaru.
    “Semoga menjadi harapan kita bersama untuk harapan baru Banjarbaru emas ke depan. Komitmen kami bersama mewujudkan kesejahteraan Banjarbaru,” kata Lisa.
    Sementara itu, Panglima Dozer, Rully Rozano yang juga selaku tim pemenangan sudah meyakini kemenangan paslon Lisa-Wartono walau hasil hitung cepat belum sepenuhnya rampung.
    Menurutnya, kemenangan yang diraih Lisa-Wartono tak mudah sebab lawan yang dihadapi adalah kotak kosong.
    “Semua tidak mudah. Lawan bersembunyi di belakang kotak kosong. Kalau lawan tidak sembunyi tidak mungkin melawan seperti ini. Alhamdulillah ibu Lisa dan bapak Wartono menang,” ujar Rully.
    PSU Pilkada Banjarbaru hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yakni paslon Erna Lisa Halaby-Wartono yang melawan kotak kosong.
    PSU Pilkada Banjarbaru digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan Lisa-Wartono pada Pilkada 2024 lalu setelah KPU Banjarbaru dianggap melakukan sejumlah kecurangan.
    Buntutnya, 4 Komisioner KPU Banjarbaru dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
    Termasuk yang dipecat adalah Ketua KPU Banjarbaru, Dahtiar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.