Event: Pilkada Serentak

Membengkokkan aturan MK saja boleh, masak usul saja tidak boleh

GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus menanggapi adanya usulan terkait pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI yang diusulkan dalam salah satu poin pada pernyataan sikapnya. Menurut Deddy usulan tersebut merupakan hal yang wajar dalam ekosistem demokrasi.

Menurut Deddy, jika membengkokan aturan di Mahkamah Konstitusi saja dapat dilakukan, maka jika hanya bersuara seharusnya boleh-boleh saja, sebab ia mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah suatu tindakan atau gerakan inkonstitusional yang melanggar hukum.

“Menurut saya di dalam ekosistem demokrasi, suara-suara seperti itu wajar dan biasa saja. Jika membengkokkan aturan di MK saja boleh, masak hanya bersuara saja tidak boleh? Yang tidak boleh itu kan tindakan dan atau gerakan inkonstitusional yang melanggar hukum,” kata Deddy Sitorus, Minggu (27/4/2025).

Deddy mengatakan bahwa sisi positif yang dapat dilihat dari tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI adalah adanya keinginan perbaikan dan koreksi terhadap pemerintah dalam poin-poin tuntutan tersebut.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengakui bahwa ada penyimpangan kebijakan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, yang mana kontestasi politik 5 tahunan tersebut terjadi pada periode kedua Jokowi.

“Sebaiknya tuntutan para purnawirawan itu dilihat sisi positifnya, yaitu keinginan adanya perbaikan atau koreksi. Sebab harus diakui bahwa memang banyak terjadi penyimpangan kebijakan di periode kedua pemerintahan Jokowi dan dalam pelaksanaan pemilu-pilkada 2024,” jelasnya.

“Hari-hari ini kita disuguhkan tontotan banyaknya persoalan kebangsaan dari sisi ekonomi, politik, hukum, sosiologis hingga pengelolaan pemerintahan,” tandasnya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan pernyataan sikap yang berisi delapan poin tuntutan yang telah ditandatangani oleh 103 purnawirawan berpangkat jendral, 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsekal serta 91 purnawirawan kolonel.

Penyataan sikap tersebut diketahui melalaui unggahan video pada kanal youtube Refly Harun dengan judul: Live! Ngeri! Ratusan Jendral Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!

Melansir dari unggahan video tersebut, poin pertama pada tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah, kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

Kedua, Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Ketiga, menghentikan Program Strategis Nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

Keempat, menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asal nya.

Kelima, pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

Keenam, melakukan re-shuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo

Ketujuh, mengembalikan polri pada fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Terakhir atau Poin kedelapan, mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Yang bertanda tangan pada delapan poin dalam pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut adalah, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan serta yang mengetahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

28/04/2025 15:43
Muncul Usulan Pemberhentian Wapres Gibran, PDIP Anggap Wajar

Jakarta –

PDIP menanggapi munculnya pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan TNI yang salah satunya mengusulkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming diganti. PDIP menilai aspirasi tersebut wajar.

“Menurut saya di dalam ekosistem demokrasi, suara-suara seperti itu wajar dan biasa saja. Jika membengkokkan aturan di MK saja boleh, masak hanya bersuara saja tidak boleh? Yang tidak boleh itu kan tindakan dan atau gerakan inkonstitusional yang melanggar hukum,” kata Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

Deddy menganggap tuntutan tersebut menyiratkan keinginan perbaikan. Sebab, menurut dia, terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lalu.

“Sebaiknya tuntutan para purnawirawan itu dilihat sisi positifnya, yaitu keinginan adanya perbaikan atau koreksi. Sebab harus diakui bahwa memang banyak terjadi penyimpangan kebijakan di periode kedua pemerintahan Jokowi dan dalam pelaksanaan pemilu-pilkada 2024,” ujar Deddy.

“Hari-hari ini kita disuguhkan tontotan banyaknya persoalan kebangsaan dari sisi ekonomi, politik, hukum, sosiologis hingga pengelolaan pemerintahan,” lanjut dia.

Untuk diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Berikut daftar lengkap delapan tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

1.⁠ ⁠Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
2.⁠ ⁠Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai (ASTA CITA), kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
3.⁠ ⁠Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang dan kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4.⁠ ⁠Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya
5.⁠ ⁠Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3
6.⁠ ⁠Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
7.⁠ ⁠Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
8.⁠ ⁠Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

(fca/idh)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

28/04/2025 07:34
Sahrin Hamid: Gerakan Rakyat Bakal Jadi Mitra Kritis Kawal Kebijakan Publik di Jakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menegaskan posisi pihaknya dalam konstelasi politik nasional sebagai kekuatan critical support yang aktif mengawal kebijakan publik.

Hal itu disampaikan Sahrin saat menghadiri sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Daerah (MUSDA) I DPD Gerakan Rakyat Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).

“Kami adalah mitra kritis yang akan mendukung program pro rakyat dan menolak kebijakan yang bertentangan dengan demokrasi dan keadilan sosial,” kata Sahrin.

Ia mengatakan, acara yang dihadiri ratusan kader ini menjadi momentum evaluasi dan penguatan gerakan di tingkat akar rumput.

Selain itu, Sahrin juga menyampaikan perkembangan terbaru konsolidasi organisasinya.

“Alhamdulillah, saat ini Gerakan Rakyat telah memiliki 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh provinsi Indonesia dan 409 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kota/kabupaten. Ini bukti bahwa gerakan kita semakin matang dan diterima rakyat,” kata Sahrin.

Secara khusus, Sahrin mengarahkan seluruh kader Gerakan Rakyat untuk mendukung program-program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno yang sejalan dengan visi mereka.

“Pilkada kemarin kita telah berjuang dan menangkan bersama pasangan Pramono-Doel.

Sekarang, saatnya tugas kita mendukung dan memastikan janji-janji pro-rakyat Pak Pramono Doel terwujud dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tuturnya.

Sahrin juga meminta kader DPD Jakarta Timur memperkuat struktur hingga level RT/RW:

“Bangun jaringan hingga ke tingkat RT/RW! Jadilah jembatan antara rakyat dan pemerintah.

Setiap keluhan warga harus sampai ke meja pengambil kebijakan. Hanya dengan begitu, rakyat akan percaya bahwa bersama Gerakan Rakyat suara mereka didengar,” paparnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

27/04/2025 19:29
Khofifah Sebut Polisi Tangkap 3 Pembuat Hoaks Gubernur Jual Motor Rp 500.000 Surabaya 27 April 2025

Khofifah Sebut Polisi Tangkap 3 Pembuat Hoaks Gubernur Jual Motor Rp 500.000
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Gubernur Jatim
Khofifah Indar Parawansa
menyebut polisi sudah menangkap tiga orang pembuat dan penyebar
berita hoaks
tentang dirinya yang menggunakan
artificial intelligence
(AI).
Menurutnya, tiga orang tersebut saat ini sudah ada di
Polda Jatim
, dan besok jam 2 akan dirilis resmi oleh Polda Jatim.
“Tiga orang pembuat hoaks tentang Khofifah sudah ditangkap. Besok jam 2 akan dirilis di Polda Jatim,” kata Khofifah, Minggu (27/4/2025).
Menurutnya, ketiga orang tersebut bukanlah orang Jawa Timur, tetapi dari luar Jawa Timur.
“Video hoaks tentang Khofifah memang banyak sejak musim kampanye Pilkada. Bahkan sampai saat ini mungkin masih berproduksi,” jelasnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi tergantung pada siapa yang memanfaatkan.
Bisa dimanfaatkan secara positif, bisa juga dimanfaatkan untuk perbuatan negatif.
Pekan lalu, sebuah video yang memberikan informasi bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menawarkan motor seharga Rp 500.000 viral di media sosial.
Dalam video berdurasi kurang dari satu menit tersebut, tampak wajah Khofifah seperti digerakkan dengan teknologi AI berbicara menawarkan motor seharga Rp 500.000.
Video juga dilengkapi gambar motor yang dijual tertata berjejer.
“
Assalamualaikum pemberitahuan bagi seluruh warga Jawa Timur, saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru silakan untuk pesan motor murahnya harganya cuma Rp 500.000. Ini amanah dari saya, pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Pengiriman bisa hari ini, surat-surat lengkap, bisa atas nama sendiri, hanya untuk warga Jawa Timur ya
,” ujar Khofifah dalam video yang beredar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin mengaku sudah melakukan penelusuran dan analisis.
“Video beredar pertama melalui TikTok dan kami pastikan hoaks. Video diedit sedemikian rupa dengan teknologi AI,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/04/2025 19:19
Perjalanan Cak Lontong: Dari Pelawak ke Komisaris Ancol – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Cak Lontong, yang memiliki nama asli Lies Hartono, baru saja diangkat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol.

Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung baru-baru ini.

Cak Lontong lahir di Magetan, Jawa Timur, pada 7 Oktober 1970, yang kini berusia 54 tahun.

Selain dikenal sebagai komedian, ia juga merupakan seorang presenter yang aktif.

Cak Lontong adalah lulusan Jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Sebagai pelawak, ia terkenal dengan jargon “salam lemper” yang sering digunakan untuk membuka setiap penampilannya.

Karier komedinya dimulai dengan bergabung dalam grup lawak Ludruk Cap Toegoe di Surabaya.

Cak Lontong kerap diundang berbagai acara resmi oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), termasuk tasyakuran pernikahan putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Namun, dalam Pilpres 2024, ia beralih mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Kejutan kemudian terjadi saat Pilkada Jakarta 2024 ketika Cak Lontong terpilih sebagai ketua tim pemenangan untuk pasangan Pramono Anung dan Rano Karno.

Bukan tanpa alasan, Pramono saat itu mengaku sengaja memilih Cak Lontong mengomandani tim pemenangannya agar kampanye Pilkada Jakarta 2024 berjalan dengan riang gembira, tetapi serius.

“Kami memilih Cak Lontong untuk memimpin tim ini agar kampanye berlangsung dengan riang gembira tapi tetap serius,” jelas Pramono.

Pramono dan Rano memang memiliki kedekatan khusus dengan Cak Lontong, yang dianggap tidak hanya lucu, tetapi juga cerdas.

Kepemimpinan Cak Lontong dalam tim pemenangan membuahkan hasil yang manis.

Pasangan Pramono-Rano berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2024, mengalahkan rival mereka.

Baru-baru ini, Cak Lontong ditunjuk sebagai komisaris di Ancol, bersama dengan eks Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

Dalam keterangan pers, Humas Ancol Taman Impian, Daniel Windriatmoko, menyatakan bahwa RUPST menyetujui pergantian anggota Dewan Komisaris untuk memperkuat pengawasan dan strategi bisnis ke depan.

Selain Cak Lontong dan Sutiyoso, eks Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, juga diangkat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

Kini, dengan posisi barunya, diharapkan Cak Lontong dapat membawa inovasi dan strategi baru untuk perkembangan Ancol ke depannya.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

27/04/2025 13:09
Sosok Cak Lontong, Komedian Kini Jadi Komisaris Ancol, Dulu Ketua Timses Pramono-Rano – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Komedian Cak Lontong diangkat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol.

Pengangkatan Cak Lontong diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPTS) yang diselenggarakan baru-baru ini.

Mengutip dari TribunJakarta.com, Cak Lontong sudah aktif menjabat komisaris Ancol Taman Impian dan diharapkan dapat memperkuat bisnis PT Pembangunan Jaya Ancol ke depannya.

Sosok Cak Lontong

SOSOK CAK LONTONG – Ketua Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, Lies Hartono alias Cak Lontong saat konferensi pers di Posko Pemenangan Pram-Doel di Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta, Minggu (8/12/2024). (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

Cak Lontong yang memiliki nama asli Lies Hartono lahir di Magetan, Jawa Timur pada 7 Oktober 1970.

Sehingga saat ini, Cak Lontong berusia 54 tahun.

Selain sebagai komedian, Cak Lontong juga dikenal sebagai seorang presenter.

Cak Lontong diketahui lulusan Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Sebagai seorang komedian, ia juga dikenal dengan jargon ‘salam lemper’ sebagai kata pembuka sebelum melawak.

Ia kerap melontarkan lawakan lucu dengan menggunakan bahasa baku terstruktur.

Kariernya sebagai pelawak dimulai saat bergabung dengan grup lawak Ludruk Cap Toegoe di Surabaya.

Lambat laun kariernya mulai naik dan beberapa waktu yang lalu sempat dijuluki sebagai ‘Pelawak Istana’.

Pasalnya, ia kerap diundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah acara.

Termasuk saat tasyakuran pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dengan Erina Gudono, di Puro Mangkunegaran pada Desember 2022 lalu.

Cak Lontong juga menjadi artis yang terang-terangan mendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Namun pada Pilpres 2024, Cak Lontong berpihak pada Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan mengampanyekan pasangan tersebut, meski akhirnya kalah.

Kejutan lantas terjadi di Pilkada Jakarta 2024. Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim pemenangan atau timses pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

Bukan tanpa alasan, Pramono saat itu mengaku sengaja memilih Cak Lontong mengomandani tim pemenangannya agar kampanye Pilkada Jakarta 2024 berjalan dengan riang gembira, tetapi serius.

“Ketua tim pemenangan yang pasti di luar dugaan semua yaitu Cak Lontong, karena kami ingin menyampaikan, tim ini adalah (kampanye) yang bergembira ria, tapi serius,” ucap Pramono di Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (5/9/2024).

Dikutip dari WartaKotalive.com, Pramono menegaskan keputusan itu tak dibuatnya secara tiba-tiba.

Selama ini, ia dan Rano Karno sama-sama telah lama memiliki kedekatan dengan Cak Lontong.

Pramono menilai, Cak Lontong bukan hanya dikenal sebagai sosok seniman yang lucu, tetapi juga cerdas.

Ditambah, Cak Lontong sebenarnya sudah lama terlibat dalam politik praktis.

“Cak Lontong ini seniman, kadang-kadang komedian lucunya setengah mati, sangat cerdas, jadi Cak Lontong terlibat di dalam politik praktis itu lama,” kata Pramono.

Kerja keras Cak Lontong sebagai ketua timses Pramono-Rano pun akhirnya membuahkan hasil.

Pasangan ini terpilih sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 dan menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta.

Pramono-Rano mengalahkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Terkini, Cak Lontong ditunjuk sebagai komisaris Ancol bersama eks Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

“RUPS menyetujui pergantian anggota Dewan Komisaris untuk memperkuat pengawasan dan strategi bisnis ke depan,” ucap Humas Ancol Taman Impian, Daniel Windriatmoko dalam keterangan persnya, Sabtu (26/4/2025).

Selain Cak Lontong dan Sutiyoso, Ancol mengangkat eks Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen.

Sementara di jajaran direksi, nama-namanya adalah Direktur Utama Winarto, serta tiga Direktur lainnya yakni Cahyo Satriyo Prakoso, Daniel Nainggolan, dan Eddy Prastiyo.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Hasil RUPST: Cak Lontong dan Sutiyoso Jadi Komisaris Ancol Taman Impian dan WartaKotalive.com dengan judul Alasan Cak Lontong Dipilih Jadi Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano Karno di Pilkada Jakarta

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Milani Resti) (TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino) (WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)

27/04/2025 10:35
5 Status Bandara Ahmad Yani Semarang Kembali Jadi Bandara Internasional Regional

Status Bandara Ahmad Yani Semarang Kembali Jadi Bandara Internasional
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Status
Bandara Jenderal Ahmad Yani
kembali menjadi internasional mulai 25 April 2025.
Keputusan penetapan status bandara di Kota Semarang itu menjadi bandara internasional telah tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2025.
“Alhamdulillah, sesuai Keputusan Menhub statusnya sudah internasional. Ini berkat kerja keras semua stakeholder,” kata Gubernur Jawa Tengah,
Ahmad Luthfi
, dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/4/2025).
Sejak masa kampanye Pilkada 2024, Ahmad Luthfi telah memprioritaskan peningkatan status Bandara A. Yani tersebut.
Ia mengetahui bahwa setahun lalu, status Bandara Jenderal Ahmad Yani sebagai bandara internasional dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024.
Setelah ia memimpin Jateng, Pemprov Jateng tiga kali melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan untuk memohon dukungan penetapan Bandara Jenderal A. Yani sebagai bandara internasional.
Surat terakhir tertanggal 8 April 2025 dan akhirnya mendapat persetujuan.
Selain dengan Kementerian, Luthfi juga melakukan komunikasi dengan instansi terkait lainnya, salah satunya Airnav Cabang Semarang.
Menurutnya,
status internasional
ini sangat strategis bagi Jawa Tengah.
Kembalinya status sebagai bandara internasional dapat memberi kemudahan akses kepada investor yang berinvestasi di Jateng, serta meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional.
Dengan status internasional tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia – Bandara Jenderal A. Yani Semarang sudah berkomunikasi dengan Maskapai Air Asia untuk mempersiapkan pembukaan rute internasional.
Maskapai Air Asia sudah merespons positif. Berdasarkan kajian PT Angkasa Pura Indonesia, rute untuk Maskapai Air Asia adalah Singapura dan Malaysia.
PT Angkasa Pura Indonesia – Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang juga akan memberikan penawaran rute internasional kepada Maskapai Scoot dan Malindo.
Di sisi lain, infrastruktur maupun personel CIQ (Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina) sudah siap beroperasi.
Alasannya, per November 2024, Bandara Jenderal Ahmad Yani sudah melayani penerbangan kargo internasional.
Persiapan operasi layanan rute internasional sekitar tiga bulan.
Ahmad Luthfi berharap keberadaan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani menjadi daya ungkit perekonomian Jateng.
“Tingkatkan daya ungkit perekonomian dan tentu mampu menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah,” tandas Luthfi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/04/2025 05:45
Gubernur NTB bantah penundaan mutasi pejabat karena alasan politis

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Sabtu (26/4/2025). ANTARA/Nur Imansyah.

Gubernur NTB bantah penundaan mutasi pejabat karena alasan politis
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 26 April 2025 – 22:47 WIB

Elshinta.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal membantah bahwa penundaan mutasi pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi yang sedianya dilaksanakan pada Jumat (25/4) karena ada alasan politis.

“Intinya begini tidak ada alasan politis dan sebagainya di balik penundaan itu. Ini semata-mata masalah administratif dan itu adalah keputusan saya gubernur. Jadi sepenuhnya penundaan itu alasan administratif aja,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Sabtu.

Ia menjelaskan penundaan mutasi itu murni untuk menghindari konsekuensi hukum di kemudian hari. Oleh karenanya, dirinya tidak ingin memaksakan sesuatu yang nantinya menimbulkan masalah.

“Sebelum kita melantik saya cek satu persatu semua persyaratan, ternyata ada satu yang belum selesai akhirnya kita tunda. Karena kan dampaknya besar kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan prosedur nanti ada yang enggak bisa naik pangkatnya, itu yang kita hindari,” terang Miq Iqbal sapaan akrabnya.

Miq Iqbal mengatakan sebagai gubernur dirinya tidak ingin gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Belajar dari pengalaman-pengalaman pemerintahan sebelumnya, di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) selalu mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena mutasi.

“Kita banyak dapat teguran dari KASN sebelumnya dalam tata cara mutasi, demosi dan sebagainya. Nah kita nggak mau memperbaiki kesalahan dengan membuat kesalahan baru,” tegasnya.

Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan aturan, dirinya berkomitmen bahwa pengelolaan SDM ini harus benar-benar tunduk dan sesuai dengan aturan yang berlaku di tingkat nasional.

“Jadi komitmen saya dari awal itu tidak boleh ada prosedur yang salah,” ucapnya.

Disinggung terkait surat mutasi yang sudah tersebar dan diterima oleh pejabat yang di mutasi. Miq Iqbal membenarkan adanya surat tersebut. Namun, dirinya mengatakan bahwa sebenarnya surat tersebut belum beredar dan dirinya menduga bahwa surat yang beredar tidak resmi.

“Surat undangan belum beredar secara resmi, kalau yang tidak resmi mungkin tapi yang surat undangan resmi belum beredar karena itu kita tahan jangan keluarkan dulu sebelum ada kepastian. Nah begitu sore harinya kita langsung sampaikan bahwa kita tunda meskipun malam harinya itu persyaratan yang kita tunggu itu sudah keluar. Jadi nggak ada undangan palsu,” ucapnya.

Miq Iqbal memastikan mutasi atau rotasi pejabat tinggi pratama ini kemungkinan akan dilakukan pekan depan setelah seluruh persyaratan administrasi sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Jadi saya tegas sekali lagi teman-teman bahwa penundaan itu tidak ada kaitannya dengan ada orang menghambat tidak ada kaitannya dengan intervensi enggak ada kaitannya, semua sulit solid. Itu rotasi bukan mutasi juga ya. Jadi ini hanya perputaran tempat supaya orang yang tepat di tempat yang tepat,” katanya.

Sebelumnya tersiar kabar ada mutasi pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada Jumat siang. Hal ini dibenarkan Plt Kepala BKD NTB Yusron Hadi.

“Benar untuk hari ini pertama kali pak gubernur akan melakukan mutasi, setelah mendapatkan izin dari Mendagri,” kata Yusron Hadi.

Yusron menegaskan, mutasi kali ini hanya bersifat rotasi atau pergeseran jabatan, tidak ada pengangkatan pejabat baru atau non-job.

Di mana, kata Yusron, hampir setengah dari yang mengikuti job fit mendapatkan undangan untuk mengikuti mutasi hari ini.

“Jumlah eselon II secara keseluruhan 53 orang, namun 13 di antaranya masih kosong lantaran beberapa hal. Seperti sudah pensiun, mundur karena mengikuti pilkada dan alih fungsi,” katanya.

Sumber : Antara

27/04/2025 00:39
Hasil PSU Kabupaten Serang, Istri Mendes Kalahkan Anak Ratu Atut

Atas perolehan rapat pleno rekapitulasi PSU Kabupaten Serang, Andika Hazrumy mengucapkan selamat kepada Ratu Zakiyah – Najib Hamas. Mantan Wagub Banten 2017-2022 itu berharap pembangunan bisa terus berlanjut dan mensejahterakan masyarakat.

Dirinya berharap amanah yang diberikan masyarakat Kabupaten Serang bisa dijalankan dengan baik oleh Ratu Zakiyah dan Najib Hamas.

“Kami pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang nomor urut satu, Andika Hazrumy-Nanang Supriyatna mengucapkan selamat bekerja kepada Ibu Ratu Rachmatuzakiyah dan Bapak Najib Hamas,” ujar Andika Hazrumy, dalam keterangan resminya, Jumat, (25/04/2025).

Dengan jiwa kesatria, Andika meminta seluruh pendukungnya, tim pemenangan dan partai koalisi untuk bersama-sama membangun Kabupaten Serang untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Dirinya pun siap membantu pembangunan Kabupaten Serang dengan kemampuan yang dimilikinya. Andika juga mengajak seluruh pendukung, tim pemenangan dan partai koalisi membangun daerah yang telah dipimpin bibinya, Ratu Tatu Chasanah, dalam 10 tahun terakhir.

“Hilangkan perbedaan dan perselisihan yang ada dalam dinamika Pilkada Kabupaten Serang. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Serang yang lebih baik,” jelasnya.

27/04/2025 00:30
Upaya Ahmad Luthfi yang Berhasil Kembalikan Status Bandara Ahmad Yani Jadi Bandara Internasional – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Upaya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mengembalikan status Bandara Jendral Ahmad Yani menjadi internasional membuahkan hasil. Per 25 April 2025, Bandara di Kota Semarang itu kembali berstatus menjadi bandara internasional.

Penetapan kembalinya status ini, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 26 tahun 2025. Hal ini sekaligus sebagai kado yang indah di hari ke-64 Ahmad Luthfi dan pasanganya Taj Yasin Maimoen memimpin Jateng.

“Alhamdulillah, sesuai Keputusan Menhub statusnya sudah internasional. Ini berkat kerja keras semua stakeholder,” ungkap Ahmad Luthfi dalam keterangan persnya, Sabtu (26/04/2025).

Sejak masa kampanye Pilkada 2024, Ahmad Luthfi sudah menjadikan peningkatan status Bandara A Yani tersebut menjadi prioritas. Ia mengetahui jika setahun lalu, status Bandara Jendral Ahmad Yani sebagai Bandara Internasional dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor KM 31 tahun 2024. Maka begitu terpilih, ia bersama Gus Yasin langsung tancap gas.

Upaya yang dilakukan telah berulang kali. Pemprov Jateng telah tiga kali melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan untuk memohon dukungan penetapan Bandara Jendral A Yani sebagai bandara internasional.

Surat terakhir tertanggal 8 April 2025 dan akhirnya mendapat persetujuan. Tak hanya berkomunikasi dengan Kementerian, Ahmad LUthfi juga melakukan komunikasi pada instansi terkait lainya, salah satunya Airnav Cabang Semarang.

Status internasional ini begitu strategis bagi Jawa Tengah. Dengan kembalinya status sebagai bandara internasional, maka memberi kemudahan akses kepada investor yang berinvestasi di Jateng, dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

Dengan status internasional tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia-Bandara Jendral A Yani Semarang sudah komunikasi dengan Maskapai Air Asia untuk mempersiapkan pembukaan rute internasional. Maskapai Air Asia sudah memberikan respon positif. Berdasarkan kajian PT Angkasa Pura Indonesia, rute untuk Maskapai Air Asia adalah Singapura dan Malaysia.

PT Angkasa Pura Indonesia-Bandara Jendral Ahmad Yani Semarang juga akan memberikan penawaran rute internasional kepada Maskapai Scoot dan Malindo.

Di sisi lain, infrastruktur maupun personil CIQ (Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina) sudah siap beroperasi. Alasanya, per November 2024, Bandara Jendral Ahmad Yani sudah melayani penerbangan kargo internasional. Persiapan operasi layanan rute internasional sekitar tiga bulan.

Ahmad Luthfi berharap keberadaan Bandara Internasional Jendral Ahmad Yani menjadi daya ungkit perekonomian Jateng.

“Tingkatkan daya ungkit perekonomian dan tentu mampu menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah,” tutupnya.

26/04/2025 20:13