Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • PDIP Jatim Copot Dua Ketua DPC, Bagaimana Nasib Kota Blitar?

    PDIP Jatim Copot Dua Ketua DPC, Bagaimana Nasib Kota Blitar?

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur (Jatim) mengumumkan pencopotan beberapa ketua DPC pada Jumat (2/5/2025). Nama yang mendapatkan sanksi tersebut adalah Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat.

    Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono dalam konferensi pers mengatakan pembebastugasan ini merupakan tindak lanjut dari surat DPP PDIP untuk mengevaluasi kinerja DPC se-Jatim.

    “Ada surat DPP per tanggal 30 April 2025. Sehingga ini menjadi tindak lanjut kita hari ini. DPP memberikan evaluasi kinerja DPC seluruh Jatim, termasuk Surabaya dan sebagainya. DPC Kota Surabaya dapat perhatian DPP, ada kinerja yang kurang bagus. Ada pelurusan dan ada sanksi. Tidak menggembirakan terkait konsolidasi partai. Evaluasi utama KSB, ketua, sekretaris dan bendahara,” tutur Kanang.

    PDIP Jatim pun telah menunjuk pelaksana tugas Ketua DPC PDIP Kota Surabaya dan Kabupaten Bondowoso. Disebutkan pula dalam konferensi pers tersebut DPD PDIP Jawa Timur masih akan terus melakukan evaluasi kinerja pengurus DPC.

    Lantas bagaimana nasib DPC PDIP Kota Blitar. Terkait hal itu, Syahrul Alim selaku Ketua DPC PDIP Kota Blitar pun menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut ke pengurus DPD PDIP Jawa Timur.

    “Kita terima apapun hasilnya nanti,” ucap Syahrul.

    Syahrul mengaku hingga kini belum mendapatkan informasi apapun soal kemungkinan adanya dan tidaknya pembebastugasan Ketua atau pengurus DPC PDIP Kota Blitar dari DPD PDIP Jawa Timur.

    “Kok belum mendapatkan info ya hingga saat ini,” kata Syahrul menjawab pertanyaan soal kemungkinan pergantian atau evaluasi kinerja Ketua DPC PDIP Kota Blitar.

    Kini patut ditunggu apakah PDIP Kota Blitar akan mengalami nasib yang sama dengan Surabaya dan Bondowoso atau justru sebaliknya. Pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, PDIP Kota Blitar memang mengalami penurunan dari segi hasil.

    Kursi DPRD Kota Blitar yang diperoleh oleh PDIP pada Pileg 2024 kemarin pun turun dari 10 menjadi 8. Yang lebih menyakitkan calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP juga kalah dalam Pilkada 2024 kemarin.

    Mungkinkan hasil minor itu bakal menjadi bahan evaluasi DPD PDIP Jatim. Atau Komposisi DPC PDIP Kota Blitar akan tetap sama dan aman untuk menyiapkan pertempuran di Pemilu 2030 mendatang, tentu yang bisa menjawab hanyalah DPD PDIP Jatim. [owi/beq]

  • Kendalikan Inflasi Daerah, Kemendagri dan Gubernur Bakal Rapat Tiap Minggu

    Kendalikan Inflasi Daerah, Kemendagri dan Gubernur Bakal Rapat Tiap Minggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah setiap minggu untuk rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah.

    Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri, Ribka Haluk mengatakan bahwa rapat pengendalian inflasi itu merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan (Binwas) ke kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 lalu.

    Tidak hanya itu, menurutnya, Kemendagri juga akan bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjadi fasilitator percepatan eksekusi program pemerintah pusat di daerah. Dia berharap dengan adanya rapat setiap minggu bisa menjaga stabilitas perekonomian di tingkat daerah maupun nasional.

    “Misalnya terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem. Beberapa waktu lalu Menteri Sosial sudah langsung hadir di Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan sosialisasi kepada para gubernur,” tuturnya di Jakarta, Rabu (30/4)

    Dia membeberkan bentuk pelaksanaan Binwas lainnya adalah digelarnya Retret Kepala Daerah Tahun 2025 di Magelang beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, tujuan pelaksanaan retret itu adalah untuk meningkatkan pemahaman teknis dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memperkuat hubungan pemerintah daerah (Pemda) dengan pemerintah pusat. 

    Selain itu, kegiatan retret juga bertujuan membangun hubungan emosional antar kepala daerah dan mendukung kelancaran implementasi kerja di tingkat daerah.

    “Sehingga mampu membangun chemistry dalam menyelaraskan pelaksanaan program pemerintahan pusat dan daerah,” katanya.

    Ribka memastikan bahwa Kemendagri telah berkomitmen mendorong para Pemda agar mendukung berbagai program pemerintah pusat. 

    Program-program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta program strategis lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami berharap berbagai upaya yang telah dilakukan Kemendagri dapat terus didukung oleh DPR RI dan Pemda, sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.

  • Gelar aksi, massa minta Bawaslu tindak pelaku rekayasa penangkapan cawabup Bengkulu Selatan

    Gelar aksi, massa minta Bawaslu tindak pelaku rekayasa penangkapan cawabup Bengkulu Selatan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    PSU Pilkada Bengkulu Selatan

    Gelar aksi, massa minta Bawaslu tindak pelaku rekayasa penangkapan cawabup Bengkulu Selatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 18:14 WIB

    Elshinta.com – Dugaan rekayasa penangkapan terhadap calon wakil bupati (cawabup) nomor urut 2 Bengkulu Selatan Ii Sumirat dibawa dan diadukan ke Bawaslu RI. Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan mendatangi kantor Bawaslu RI di Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4). 

    Mereka meminta kepada Bawaslu pusat untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang telah menodai pelaksanaan demokrasi di daerah.

    “Modus baru kejahatan pilkada ini harus diusut dan ditindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk yang berulang di kemudian hari. Bawaslu RI sebagai instansi yang bertugas mengawasi serta mencegah dan menindak pelanggaran pemilu atau pun pilkada mesti memberikan perhatian khusus,” kata koordinator aksi Ananda Faris.

    Dia mengatakan, operasi penangkapan secara tidak sah terhadap seorang calon dengan maksud memanipulasi fakta-fakta dan menyebar informasi menyesatkan ke pemilih, adalah modus kejahatan baru dalam sejarah Pilkada. Tindakan tersebut bukan saja masuk pelanggaran tindak pidana Pilkada. Bukan semata intimidasi dan persekusi, bukan pula seperti fitnah pada umumnya. 

    “Peristiwa di malam kelam itu adalah kejahatan besar dan luar biasa karena merupakan gabungan semua jenis pelanggaran dimaksud, direncanakan secara sistematis, terorganisir, dan masif untuk merusak reputasi, menggerus simpati pemilih, dan menurunkan partisipasi pemilih Suryatati-Ii Sumirat,” jelasnya.

    Faris menyampaikan, dalam peristiwa yang terjadi pada malam pemungutan suara ulang itu, Jumat 18 April 2025, cawabup Ii Sumirat tidak hanya mengalami penghadangan dan penggeledahan di tiga lokasi berbeda oleh segerombolan orang. 

    Hampir bersamaan waktunya, muncul narasi fitnah disertai gambar dan video yang disebarluaskan ke media sosial Facebook dan WhattApp bahwa Cawabup 02 telah ditangkap polisi. Informasi tersebut bahkan terus dihembuskan secara masif di sekitar lokasi TPS.

    Akibatnya, lanjut Faris, banyak masyarakat pemilih terutama pendukung paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat yang terpengaruh, mulai dari tidak jadi datang ke TPS alias memilih golput hingga pindah pilihan ke paslon lain. 

    “Di samping secara nyata merugikan paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat, peristiwa tersebut telah merusak sendi-sendi pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas luber dan jurdil) sebagaimana amanat konstitusi dan UU pemilu atau Pilkada,” tegasnya.

    Dilaporkan ke Bawaslu RI
    Sebelumnya, kasus rekayasa penangkapan Ii Sumirat telah dilaporkan ke Polres dan Bawaslu Bengkulu Selatan. Namun karena kasus itu merupakan modus baru kejahatan Pilkada serta menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal, pihak paslon Suryatati-Ii Sumirat juga mengadukannya ke Bawaslu RI.

    “Modus kejahatan seperti ini dapat berulang di setiap momen pilkada dan bisa menimpa siapa saja yang ingin menjadi pejabat publik,” kata kuasa hukum Zetriansyah.

    Menurutnya, dampak rekayasa penangkapan cawabup Ii Sumirat semakin sempurna karena direncanakan dengan matang, dilakukan secara terorganisir serta dijalankan di waktu atau timing yang tepat.

    “Itu terjadi sembilan jam sebelum waktu pencoblosan, di mana kemudian video dan narasi fitnah disebar masif ke pemilih melalui media sosial Facebook dan WA, juga dari mulut ke mulut di lokasi-lokasi TPS,” ujarnya.

    Dalam rentang waktu tersebut, lanjutnya, tidak ada waktu yang cukup bagi kubu paslon Suryatati-Ii Sumirat untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya.

    “Jangankan pemilih, tim paslon 02 saja banyak yang percaya, karena Ii Sumirat sendiri belum bisa dihubungi sampai pagi, mau konfirmasi ke siapa,” ungkapnya.

    Pihaknya meyakini kejahatan besar dan luar biasa tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara paslon Suryatati-Ii Sumirat. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Hasan Nasbi Partai Apa? Orang Dekat Jokowi yang Mundur dari Kabinet Prabowo

    Hasan Nasbi Partai Apa? Orang Dekat Jokowi yang Mundur dari Kabinet Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Info Hasan Nasbi partai apa bisa diketahui lewat artikel ini. Belum lama ini, Kepala PCO alias Kantor Komunikasi Kepresidenan mundur dari jabatannya berdasarkan kabar yang viral pada Selasa, 29 April 2025.

    “Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan,” ujarnya dalam tayangan video @totalpolitikcom.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi mulai menjabat jabatan tersebut mulai 19 Agustus 2024 di era Presiden Jokowi sampai April 2025. Ia memegang jabatan itu sampai Prabowo naik takhta pada 20 Oktober 2024 lalu.

    Hasan Nasbi partai apa?

    Ternyata Hasan tidak berasal dari partai manapun. Ia memiliki latar belakang sebagai wartawan salah satu media massa nasional, lalu sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia sampai 2008. Ia juga mendirikan lembaga survei Cyrus Network.

    Pria 45 tahun itu pernah memiliki kedekatan dengan Jokowi usai menjadi Koordinator Tim Relawan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012. Kala itu, pasangan itu menang pada Pilkada tersebut.

    Hasan Nasbi mundur gegara blunder kepala babi dimasak?

    Hasan mengaku tidak secara jelas menyatakan mundur gegara blunder ‘kepala babi dimasak saja’ berkaitan dengan kasus teror terhadap jurnalis media massa nasional. Sebelumnya, pernyataannya itu dianggap blunder karena meremehkan intimidasi terhadap wartawan.

    “Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast. Bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi,” ujarnya.

    Hasan Nasbi tidak menjelaskan secara jelas apa alasan dirinya mundur dari kabinet Prabowo. Menurutnya, keputusan ini diambil dalam suasana yang kondusif.

    “Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang,” ucapnya.

    “Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan,” tuturnya.

    Harta kekayaan Hasan Nasbi

    Hasan Nasbi lapor harta kekayaan pada 9 Desember 2024 sebagai Kepala PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan utang Rp575 jutaan, ia memiliki total harta Rp41 miliar. Berikut rinciannya:

    Bangunan Seluas 73.82 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp1.250.000.000 Bangunan Seluas 51 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp950.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp1.333.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp2.667.000.000 Tanah Seluas 83 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI, Rp30.000.000 Tanah Seluas 1122 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI, Rp200.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/248.55 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp2.442.750.000 Tanah Seluas 1082 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI, Rp650.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/297 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp4.445.037.329

    Total tanah dan bangunan: Rp13.967.787.329

    Daftar kendaraan milik Hasan Nasbi MOBIL, BMW X5 Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.200.000.000 MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp270.000.000 MOBIL, TOYOTA HIACE Tahun 2018, HASIL SENDIRI, Rp420.000.000 MOBIL, MINI COOPER S HATCH A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp899.000.000 MOBIL, MERCEDES-BENZ G 63 AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI, Rp6.713.382.499 MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI, Rp13.000.000

    Total kendaraan: Rp9.515.382.499

    Daftar harta lainnya milik Hasan Nasbi KAS DAN SETARA KAS: Rp17.694.186.518 HARTA LAINNYA: Rp735.000.000 UTANG: Rp575.740.089

    Total harta kekayaan: Rp41.336.616.257

    Demikian kabar Hasan Nasbi partai apa, Kepala PCO yang mundur dari kabinet Prabowo. Informasi ini dilengkapi harta kekayaan pria 45 tahun yang pernah dekat dengan Jokowi tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tim Hukum Hasto Sambangi Dewas, Bawa Bukti Penyidik KPK Rossa Kelabui Kusnadi Sebelum Sita Barang

    Tim Hukum Hasto Sambangi Dewas, Bawa Bukti Penyidik KPK Rossa Kelabui Kusnadi Sebelum Sita Barang

    PIKIRAN RAKYAT – Tim Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Kusnadi, Johannes Tobing menghadiri undangan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa, 29 April 2025. Tidak sendirian, ia datang bersama tim kuasa hukum Army Mulyanto dan Wiradarma Harefa serta Jubir PDIP Guntur Romli.

    Johannes menyampaikan, ia diundang hadir oleh Dewas KPK sebagai tindak lanjut dari laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Kasatgas KPK Rossa Purbo Bekti. Dalam kesempatan ini, Johannes membawa barang bukti di antaranya kronologi saat Rossa diduga mengelabui Kusnadi, staf Hasto, sebelum melakukan penggeledahan secara tidak sah.

    Johannes menuturkan, Kusnadi saat itu sedang duduk di belakang saat tim hukum Hasto menggelar konferensi pers. Tanpa curiga, ia mengikuti ajakan Rossa masuk ke gedung KPK. Namun sesampainya di lantai atas, Rossa melakukan penggeledahan disertai penyitaan sejumlah barang pribadi dan partai.

    “Yang paling betul-betul melanggar hukum yang dilakukan Saudara Rossa adalah karena dibuatkan berita acara pemeriksaan tanpa ada surat resmi panggilan dari KPK, ini pelanggaran hukum,” kata Johannes di kantor Dewas, Jakarta Selatan, Selasa, 29 April 2025.

    Johannes menuturkan, penggeledahan itu dilakukan pada Juni 2024, namun laporan dugaan pelanggaran etik baru direspons Dewas KPK hampir setahun kemudian.

    “Kami tetap berpikiran positif mudah-mudahan hari ini kami akan menyampaikan seluruh keberatan-keberatan kami, apa-apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik KPK,“ ucapnya.

    Di hadapan Dewas, Johannes juga bakal menyampaikan keberatan atas penyitaan sejumlah barang yang dinilai tidak relevan dengan perkara Harun Masiku, termasuk buku berisi arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait Pilpres dan Pilkada 2024 serta ponsel operasional sekretariat partai.

    “Di persidangan sudah kami mohonkan agar barang-barang milik partai ini supaya segera dikembalikan karena tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku,” ujarnya.

    Sempat Serahkan Bukti Baru

    Kuasa Hukum Kusnadi, Ronny Talapessy sempat melaporkan Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK pada Kamis, 20 Juni 2024. Ia melaporkan Rossa terkait dugaan kesalahan administrasi dalam penyitaan ponsel Kusnadi dan Hasto serta buku catatan PDIP.

    “Melaporkan kepada Dewas untuk kami lampirkan sebagai bukti tambahan bagaimana oknum penyidik KPK ini tidak profesional,” kata Ronny di kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juni 2024.

    Ronny menduga penyidik KPK memalsukan surat tanda terima barang bukti dalam proses penyitaan barang milik Hasto dan Kusnadi. Sebab, kata dia, ada dua berita acara penyitaan yang diterbitkan oleh KPK, yakni surat berita acara tertanggal 23 April 2024 dan 10 Juni 2024.

    Di surat tanda terima barang bukti tertanggal 23 April 2024, lanjut Ronny, Kusnadi membubuhkan paraf atau tanda tangan. Sedangkan pada lembar pertama surat tertanggal 10 Juni 2024, tidak ada paraf dari kliennya.

    “Menduga telah terjadi pemalsuan surat, Karena apa? Surat yang sah adalah surat tanggal 23 April, Kusnadi Ikut memparaf. Tetapi (Kusnadi) diberikan surat tanggal 10 Apri. Dugaan ini direkayasa kembali,” tutur Ronny.

    “Sehingga yang lembar pertama ini saudara kusnadi tidak memparaf, Tetapi di lembar yang kedua saudara kusnadi tanda tangan,” ucapnya menambahkan.

    Atas dugaan pemalsuan surat itu, Ronny menyebut ponsel Hasto dan Kusnadi yang disita Rossa tidak dapat dijadikan bukti dalam penyidikan perkara suap kasusn Harun Masiku. Sebab, kata dia, penyitaan dilakukan dengan cara tidak sah bahkan bernuansa politis yang mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Hasto.

    “Kasus ini penuh dengan nuansa politis. Ada dugaan kriminalisasi terhadap sekjen PDI Perjuangan. Karena proses-proses yang kami sudah ikuti ini adalah proses yang sudah salah di mata hukum,” ucap Ronny.

    Ronny berharap Dewas KPK menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan surat. Menurutnya, dalam perkara itu ada dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan Rossa ketika menyita ponsel milik Kusnadi dan Hasto.

    “Ini merupakan pelanggaran kode etik berat dan kami memohon kepada Dewas untuk memproses ini dengan cepat. Karena perolehan barang-barang pribadi dan buku DPP PDI Perjuangan ini tidak melalui proses hukum yang benar, maka ini adalah cacat hukum,” ujar Ronny.

    Respons KPK

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan, pihaknya tidak melakukan kesalahan administrasi saat menyita ponsel Hasto dan Kusnadi. Menurutnya, penyidik membuat berita acara penyitaan yang diteken penyidik dan pihak saksi.

    “Senin, 10 Juni 2024. Penyidik membuat administrasi lengkap baik BA (Berita Acara) sita dan tanda terima dan sudah ditanda tangani oleh Penyidik maupun saksi. Jadi tidak ada kesalahan administrasi dalam proses penyitaan dimaksud,” kata Tessa dalam keterangannya, Kamis, 20 Juni 2024.

    Usai kegiatan Penyitaan, kata Tessa, Kusnadi justru membawa surat tanda terima yang masih berbentuk koreksian atau belum hasil final. Sedangkan, tanda terima final yang sudah ditandatangani Kusnadi dan Penyidik tidak dibawa.

    “Pada saat Penyidik mau memberikan tanda terima yang final, saksi (Kusnadi) sudah terlanjur keluar dan mendampingi doorstop HK (Hasto Kristiyanto) dengan jurnalis. Sehingga niat itu diurungkan dan akan dilakukan pada jadwal pemeriksaan yang bersangkitan sebagai saksi,” tutur Tessa.

    Tessa memastikan, setiap kegiatan penyitaan dilaporkan ke Dewas sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Penyidik. “Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 selain dilakukan pemeriksaan (Kusnadi) sebagai saksi, juga diserahkan tanda terima final, yang salah dibawa oleh saksi Kusnadi. Dan yang bersangkutan telah menerima tanda terima dimaksud,” ucap Tessa.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • “Saatnya Duduk di Kursi Penonton” Ucap Hasan Nasbi Usai Mundur Dari Kepala Komunikasi Kepresidenan

    “Saatnya Duduk di Kursi Penonton” Ucap Hasan Nasbi Usai Mundur Dari Kepala Komunikasi Kepresidenan

    TRIBUNJATENG.COM – “Saatnya duduk di kursi penonton,” begitulah penggalan kutipan Hasan Nasbi setelah mundur dari jabatan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).  

    Ia menyebut sudah memikirkan matang-matang sebelum membuat keputusan mundur dari jabatan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).  

    Kini dia ingin berada di luar pemerintahan dan memberikan kesempatan kepada figur baru.  

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

    Hasan sudah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip pernyataannya tersebut.

    Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.

    Dia menekankan, ini bukan keputusan emosional yang dibuat tiba-tiba.

    “Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ucapnya.

    Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan.

    Profil Hasan Nasbi

    Hasan Nasbi merupakan sosok pengamat dan konsultan politik asal Bukittinggi, Sumatera Barat.

    Pria kelahiran 11 Oktober 1979 itu mengenyam pendidikan di SMA 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah ke Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI).

    Ia juga sempat menjadi wartawan pada 2005-2006.

    Pada 2006-2008, Hasan Nasbi bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.

    Hingga akhirnya, ia mendirikan lembaga survei Cyrus Network.

    Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2012.

    Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi-Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

    Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen.

    Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

    Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. (*)

  • 1 Hasan Nasbi Mundur, Ini Perjalanannya dari Tim Jokowi ke Prabowo Nasional

    1 Hasan Nasbi Mundur, Ini Perjalanannya dari Tim Jokowi ke Prabowo Nasional

    Hasan Nasbi Mundur, Ini Perjalanannya dari Tim Jokowi ke Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO)
    Hasan Nasbi
    mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan.
    Dilansir dari berbagai sumber, Hasan Nasbi merupakan sosok pengamat dan konsultan politik asal Bukittinggi, Sumatera Barat.
    Pria kelahiran 11 Oktober 1979 itu mengenyam pendidikan di SMA 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah ke Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI). Ia juga sempat menjadi wartawan pada 2005-2006.
    Pada 2006-2008, Hasan Nasbi bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Hingga akhirnya, ia mendirikan lembaga survei Cyrus Network.
    Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2012.
    Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi-Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
    Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen.
    Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
    Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dan menjadi bagian Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi.
    Lalu pada Minggu (20/10/2024), Prabowo yang terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029 menunjuk Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Kepala PCO Nasional

    8 Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Kepala PCO Nasional

    Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Kepala PCO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (
    PCO
    )
    Hasan Nasbi
    mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengaku sudah mengajukan
    pengunduran diri
    sejak 21 April 2025.
    Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    ”
    Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet
    ,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip pada Selasa (29/4/2025).
    Hasan juga sudah mengizinkan
    Kompas.com
    untuk mengutip pernyataannya tersebut.
    Hasan mengungkapkan bahwa 21 April adalah hari terakhirnya beraktivitas sebagai Kepala PCO.
    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan.”
    Dia menjelaskan bahwa keputusan ini bukan dilakukan secara tiba-tiba.
    Hasan mengaku sudah memikirkan hal ini secara matang.
    “Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ucapnya.
    Hasan Nasbi merupakan sosok pengamat dan konsultan politik asal Bukittinggi, Sumatera Barat.
    Pria kelahiran 11 Oktober 1979 itu mengenyam pendidikan di SMA 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah ke Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI).
    Ia juga sempat menjadi wartawan pada 2005-2006.
    Pada 2006-2008, Hasan Nasbi bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Hingga akhirnya, ia mendirikan lembaga survei Cyrus Network.
     
    Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2012.
    Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi-Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
    Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen.
    Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
    Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gugatan PSU Pilkada di MK

    Gugatan PSU Pilkada di MK

    Selasa, 29 April 2025 13:00 WIB

    Sebanyak 12 dari 19 daerah yang telah menggelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

  • Suryatati-Ii Sumirat resmi gugat hasil PSU Pilkada Bengkulu Selatan ke MK

    Suryatati-Ii Sumirat resmi gugat hasil PSU Pilkada Bengkulu Selatan ke MK

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Suryatati-Ii Sumirat resmi gugat hasil PSU Pilkada Bengkulu Selatan ke MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 07:57 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 02, Suryatati dan Ii Sumirat Mersyah resmi mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bengkulu Selatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 28 April 2025. 

    Tim Kuasa Hukun Paslon 02 Zetriansyah mengatakan, hasil PSU Pilkada Bengkulu Selatan ditemukan banyak kecurangan dan sudah termasuk kejahatan Pilkada.

    “Kami temukan ada dugaan rekayasa penangkapan calon wakil bupati Bengkulu Selatan no urut 02 secara tidak sah dan jadi alat untuk menyebarkan berita bohong bahwa wakil 02 ditangkap aparat,” kata Zetrianayah dalam keterangannya.

    Zetrianayah mengatakan, kabar penangkapan itu kemudian disebarkan secara massif untuk mempengaruhi memilih agar tidak mencoblos Suryatati dan Ii Sumirat Mersyah pada Sabtu 19 April 2025.

    Zetriansyah menyatakan adanya kejahatan besar baru dalam Pilkada Bengkulu Selatan. 

    Tindakan rekayasa penangkapan terhadap paslon, kata Zetriansyah, adalah delik baru dalam sejarah Pilkada langsung di Indonesia. Karenanya kasus ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

    “Untuk itu penting bagi Mahkamah untuk membuat putusan yang seadil-adilnya terhadap delik baru ini, agar tidak menjadi contoh bagi pihak lain,” pungkas Zetriansyah.

    Berdasarkan pleno rekapitulasi perolehan suara pada PSU Pilkada Bengkulu Selatan yang digelar KPU Bengkulu Selatan pada Kamis 24 April 2025, pasangan nomor 3 Rifai Tajudin-Yevri Sudianto menang di PSU Pilkada Bengkulu Selatan.

    Rifai-Yevri memperoleh 47.963 suara disusul paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat sebanyak 41.429 suara dan paslon nomor 1 Elva Hartati-Makrizal Nedi sebanyak 2.207 suara.

    Sumber : Elshinta.Com