Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Dasco Desak Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Bakal Disidang Gerindra?

    Dasco Desak Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Bakal Disidang Gerindra?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menginginkan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS diberhentikan sementara dari jabatannya.

    Hal itu usai Mirwan dikabarkan pergi ibadah umrah ketika wilayah yang dipimpinnya terdampak bencana hidrometeorologi. Dasco mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan Mirwan.

    Bahkan, Dasco menegaskan agar kepemimpinan Aceh Selatan diganti dengan penunjukan penjabat sementara atau Plt. 

    “Kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt,” kata Dasco kepada jurnalis, dikutip Selasa (9/12/2025).

    Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menyampaikan digantikannya Mirwan dengan Plt agar penanganan bencana berlangsung efektif. Mirwan, katanya, masuk sebagai kader Partai Gerindra saat mengikuti Pilkada.

    Terkait pencopotan jabatan Mirwan, Dasco menjelaskan hal itu sesuai mekanisme yang ada dengan menyerahkan kepada DPRD. Begitupun pemberian sanksi dari partai melalui Mahkamah Partai.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburrokhman membuka peluang untuk menggelar sidang terhadap Mirwan MS.

    Pelaksanaan sidang juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono yang telah memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Tapi kita akan cek lagi apakah perlu disidang ulang, tapi sanksinya sudah sangat keras,” katanya.

    Respons juga diberikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia menilai setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara fokus menangani masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi. 

    Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.

    “Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati,” pungkas Puan.

    Polemik bermula setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa Mirwan tidak memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan perjalanan umrah.

    Padahal, pada saat yang bersamaan, Aceh Selatan sedang menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga.

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Pandangan Elite Golkar, PDIP, dan Gerindra

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Pandangan Elite Golkar, PDIP, dan Gerindra

    Fajar.co.id, Jakarta — Usulan kepala daerah dipilih DPRD kini mengemuka dan jadi perbincangan elite politik.

    Seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat (5/12/2025). Dia mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD.

    “Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.

    Terkait wacana itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih DPRD dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek-aspek konstitusional.

    “PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).

    Menurut Hasto, PDIP mengkaji sistem pemilihan kepala daerah, apakah dipilih oleh rakyat secara langsung atau lewat DPRD untuk memastikan sistem pemilihan bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan.

    Lebih lanjut Hasto berkata terlepas dari sistem pemilihannya, ia memandang bahwa yang terpenting adalah para kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta berbagai bentuk kesenjangan dan ketidakadilan.

  • PDIP Kaji Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    PDIP Kaji Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – PDIP menyatakan akan mengkaji secara menyeluruh usulan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, proses kajian akan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan ketentuan dalam konstitusi.

    “PDIP terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Hasto mengatakan partainya perlu mengkaji secara mendalam apakah pemilihan kepala daerah sebaiknya tetap dilakukan secara langsung atau dipilih oleh DPRD. Menurut dia, sistem pemilihan harus mampu memperkuat demokrasi sekaligus meningkatkan legitimasi kepemimpinan di daerah.

    “Namun, yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” ujarnya.

    Ia menilai, apa pun sistem yang dipilih, tujuan utamanya tetap sama, yakni menghasilkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan penting bagi pembangunan daerah.

    “Namun, sikap dari PDIP nanti akan kami bahas di dalam rapat kerja nasional yang akan kami selenggarakan pada awal tahun depan,” ucap Hasto.

    Dalam kajian tersebut, PDIP juga akan menilai kesesuaian dengan konstitusi serta harapan masyarakat terkait sistem pemilihan yang paling ideal.

    “Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu,” katanya.

    Hasto menambahkan, pemilihan langsung sebelumnya dipilih karena jabatan lima tahunan tersebut membutuhkan legitimasi kuat dari rakyat. Namun, ia memahami munculnya usulan pemilihan melalui DPRD, terutama setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengajukan wacana tersebut dan mendapat pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” kata Hasto.

    Ia menegaskan, alasan tersebut akan turut menjadi bagian dari kajian partai.

    “Ini suatu alasan yang kami tangkap. Tentu saja ini semua, kami akan melakukan kajian di dalam rapat kerja nasional yang akan datang,” tuturnya.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

    “Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tetapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota supaya tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.

    Usulan itu disambut Presiden Prabowo yang menilai demokrasi harus didesain sedemikian rupa agar biaya politik menjadi lebih rendah.

    “Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, mengapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ucap Prabowo.

  • Bahlil soal Target di Pileg 2029: Bisa Terwujud Kalau Prabowo Senyum Bersama Golkar Nasional 5 Desember 2025

    Bahlil soal Target di Pileg 2029: Bisa Terwujud Kalau Prabowo Senyum Bersama Golkar Nasional 5 Desember 2025

    Bahlil soal Target di Pileg 2029: Bisa Terwujud Kalau Prabowo Senyum Bersama Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menargetkan agar partainya meraih lebih dari 102 kursi di DPR pada pemilihan legislatif (Pileg) 2029.
    Dengan nada bercanda, Bahlil yakin bahwa target tersebut dapar tercapai jika senyum Presiden
    Prabowo Subianto
    bersama Partai
    Golkar
    .
    “Bagi kami Partai Golkar kursi kami sekarang adalah 102, dan InsyaAllah besok targetnya harus di atas 102. Itu bisa terwujud kalau Bapak Presiden senyum bersama Golkar,” kelakar Bahlil dalam HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    Bahlil juga membanggakan keberhasilan partai berlambang pohon beringin itu dalam pemilihan kepala daerah (
    Pilkada
    ) 2024.
    “Untuk pilkada alhadulillah, target kami mencapai 60 persen, terwujud di pilkada gubernur, bupati, wali kota,” ujar Bahlil.
    Bahlil turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen Partai Golkar terhadap capaian mereka di pileg dan pilkada.
    Pada usia partai ke-61 tahun, ia menekankan bahwa Partai Golkar tidak dimiliki oleh kelompok maupun keluarga tertentu.
    Tegasnya, rakyat merupakan pemilik saham dari Partai Golkar yang asalnya dari Sekretariat Bersama Golongan Karya bentukan berbagai kelompok.
    “Dapatlah kita pastikan bahwa Partai Golkar ini tidak dilahirkan oleh satu kelompok tertentu, tapi Partai Golkar ini betul-betul dilahirkan, lahir dari kandungan rakyat Republik Indonesia,” ujar Bahlil dalam sambutannya.
    “Atas dasar hal itu, maka sudah sangatlah layak bahwa Partai Golkar ini adalah pemilik sahamnya adalah rakyat. Tidak dimiliki oleh siapapun, tidak dimiliki oleh satu kelompok tertentu, apalagi keluarga tertentu,” sambungnya menegaskan.
    Kini, Partai Golkar menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Dukungan tersebut merupakan salah satu poin dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
    “Partai Golkar harus bersama-sama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai partai koalisi yang mendukung pemerintahan. Sampai di mana selesainya? tergantung Bapak Presiden, karena ini keputusan Munas,” ujar Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kinerja Pemkot Malang di Tahun 2025 Diapresiasi Kemendagri

    Kinerja Pemkot Malang di Tahun 2025 Diapresiasi Kemendagri

    Malang(beritajatim.com) – Kinerja Pemkot Malang sepanjang tahun 2025 mendapat penilaian dan apresiasi positif dari Kemendagri Republik Indonesia. Pemkot Malang dianggap sudah berada di jalur yang tepat di tengah tantangan dan dinamika pemerintahan mulai dari efisiensi anggaran hingga penanganan isu strategis nasional.

    Menteri Tenaga Kerja, Yassierli dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memberikan penghargaan langsung kepada Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Kemendagri 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025) kemarin.

    Kemendagri sebelumnya melakukan riset berbasis data kuantitatif untuk mengukur kinerja Pemerintah daerah se Indonesia yang mencakup tujuh kategori penilaian. Mulai dari penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi serta penurunan gini ratio.

    Melalui seleksi penilaian yang kredibel, 19 Pemerintah Provinsi dan 38 Pemerintah Kab/Kota terpilih sebagai Pemerintah daerah dengan kinerja terbaik. Pemerintah Kota Malang dinobatkan sebagai Pemerintah Kota klasifikasi fiskal sedang dengan kinerja terbaik kategori penyerapan tenaga kerja serta kategori penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat atau gini ratio.

    Berbasis data BPS 2024-2025, Pemkot Malang dinilai mampu meningkatkan kesempatan kerja hingga 0,41 persen melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 1,33 persen, serta penurunan tingkat gini ratio minus 0,049 di banding nilai terendah 0,035.

    Mendagri Tito Karnavian mengatakan di era birokrasi modern seperti sekarang, Pemerintah daerah harus memiliki jiwa entrepeneur yang tinggi dan penuh inovasi. Karena tantangan yang harus dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin kompleks.

    “Program reward ini kita laksanakan, sebagai upaya untuk membentuk iklim yang kompetitif bagi pemerintah daerah, karena itu harus banyak terobosan,bisa melakukan inovasi, terobosan kreatif, sejumlah perda bisa dibuat yang bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya,” kata Tito.

    Kemendagri saat ini terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi kepala daerah dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

    “Rasionalnya, rekan-rekan kepala daerah ini kan dipilih melalui proses pilkada, pasti punya legitimasi. Maka apa yang menjadi domain kepala daerah perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang baik, pro masyarakat dan bisa menjawab serta menyelesaikan permasalahan di daerah,” kata Tito.

    Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersyukur dengan apresiasi yang diberikan Mendagri. Wahyu berharap ini menjadi stimulus positif bagi jajarannya untuk memperkuat implementasi dasa bhakti Kota Malang.

    “Tentu bersyukur dan menjadi dorongan yang positif, motivasinya tentu kembali kepada bagaimana implementasi dasa bhakti bisa dirasakan warga Kota Malang,” kata Wahyu. [luc/aje]

  • Geledah Rumah di Jalan Batoro Katong Ponorogo, KPK Bawa 2 Bendel Dokumen

    Geledah Rumah di Jalan Batoro Katong Ponorogo, KPK Bawa 2 Bendel Dokumen

    Ponorogo (beritajatim.com) – Penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ponorogo terus melebar. Setelah sejumlah lokasi digeledah, giliran rumah milik Heru Sanoko, yang berada di Jalan Batoro Katong Kelurahan Cokromenggalan, menjadi sasaran penyidik lembaga antirasuah.

    Penggeledahan itu turut disaksikan tokoh masyarakat setempat, Sudarno. Dia diminta KPK hadir sebagai saksi independen.

    Menurut Sudarno, para penyidik tidak memberikan penjelasan mendetail mengenai materi perkara. Namun dia diminta menyaksikan jalannya proses sejak awal hingga selesai.

    “Melakukan penggeledahan kaitannya dengan kasus itu, namun kita tidak terlalu mendetail. Tapi yang saya saksikan tadi dua bendel dibawa Rumah Pak Heru Sanoko,” kata Sudarno, usai penggeledahan.

    Dia menyebut penyidik KPK memeriksa seluruh ruangan yang ada di rumah tersebut. Setiap pintu dibuka, setiap sudut dicek, sementara dirinya diminta memastikan bahwa proses berlangsung sebagaimana prosedur.

    “Yang digeledah setiap ruangan. Saya hanya menyaksikan saja,” katanya.

    Sudarno menegaskan, dari apa yang dia lihat langsung, hanya ada dua bundelan dokumen yang dibawa penyidik.

    “Iya 2 bendel, berkas-berkas. Saya hanya disuruh menyaksikan saja,” ujar dia.

    Sudarno juga menyebut bahwa Heru Sanoko tidak berada di rumah saat penggeledahan berlangsung. Bahkan, menurutnya, rumah itu jarang ditempati sejak momen politik beberapa waktu lalu.

    “Pak Heru sudah lama nggak ke sini, sudah beberapa bulan. Setelah pilkada itu kira-kira jarang ke sini,” tuturnya.

    Walau tak mengetahui substansi perkara, Sudarno mengonfirmasi bahwa penggeledahan paling lama dilakukan di ruangan pribadi Heru.

    “Yang digeledah, ya semua, di ruangan Pak Heru sendiri juga digeledah,” pungkasnya. [end/beq]

  • 2 PSI Mengusik PDI-P Nasional

    2 PSI Mengusik PDI-P Nasional

    PSI Mengusik PDI-P
    Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
    AHMAD
    Ali adalah kader anyar Partai Solidaritas Indonesia. Celetukan warung kopi menyebut ia hasil “naturalisasi”, direkrut dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang langganan masuk DPR. Posisinya melenting, yakni ketua harian PSI.
    Majalah
    TEMPO p
    ernah menurunkan laporan tentang kencangnya
    PSI
    merekrut kader dari partai lain selepas kongres di Solo.
    Itu adalah langkah terobosan setelah partai ini bertekad bicara lebih banyak di panggung politik elektoral: Pemilihan Umum.
    Satu langkah yang lumrah dalam politik di negeri kita—terutama karena figur sosok begitu penting–dan juga dilakukan partai lain. Terkadang loncat pagar tak begitu dapat dibedakan dengan “kutu loncat”.
    Dalam kiprahnya di dua pemilu, langkah PSI berakhir murung: Gagal ke Senayan lantaran tak memenuhi
    parliamentary threshold
    atau ambang batas suara yang harus dipenuhi partai politik untuk masuk DPR dan absah disebut partai nasional.
    Dan yang lebih murung, kegagalan PSI itu diraih saat mereka “menjual” sosok Joko Widodo secara terang-terangan.
    Ahmad Ali
    dinilai sebagai sosok tepat untuk mengangkat PSI. Ia ditempa dari bawah. Pernah jadi anggota DPRD dari Partai Patriot. Lalu nyaman dalam pelukan Nasdem sejak 2013.
    Kepiawaiannya menggalang suara terbukti saat ia terpilih jadi anggota DPR periode 2019-2024 dari Sulawesi Tengah di pemilu 2019 (nasdemdprri.id).
    Di tangan Ali, PSI ingin naik kelas: Dari sekadar partai perkotaan yang karib dengan panggilan “sis dan bro” menjadi partai yang menjangkau wilayah perdesaan.
    Ia pun bersafari, menguatkan kepengurusan di daerah agar infrastruktur PSI lebih rapi dan luas. Pokok kata, sanggup bersaing dengan partai yang telah terlatih masuk DPR.
    Dengan posisi sebagai ketua harian, Ali lebih nyaring berbicara atas nama PSI. Sebagai politikus, Ali terbilang sosok yang artikulatif. Pilihan kata yang ia gunakan tidak berkabut, alias jelas dan terang.
    Di sebagian hal, Ali menggemparkan. Seperti usai memberi arahan dalam Rakorwil PSI se-Kepulauan Riau di Batam, 22 November lalu.
    “Sialnya Pak Jokowi ini gini, dia dihina, dimaki-maki. Tapi ketika dia melawan, dia disuruh, ‘Pak Jokowi harus jadi negarawan’. Terus ketika dia bicara politik, ‘ya sudah waktunya beristirahat’,” ujar Ali (
    Kompas.com
    , 23/11/2025).
    Masalahnya, dalam kalimat selanjutnya, ia seperti menyindir seorang perempuan yang sudah puluhan tahun menjadi ketua umum partai.
    Kalimat ini merespons kritik sebagian pihak yang menyoal pilihan Jokowi tetap berpolitik selepas tak lagi menjabat presiden.
    Namun, kali ini, diksi yang dipilih Ali menerbitkan kontroversi. Ia memilih tak menyebut nama tokoh yang digunakan sebagai pembanding buat Jokowi. Sebaliknya Ali hanya memberi “clue”–pilihan yang segera bikin “panas” partai lain: PDI Perjuangan.
    “Yang bilang mau pulang ke Solo, pensiun, jadi rakyat biasa, momong cucu itu Jokowi sendiri, tidak ada yang nyuruh-nyuruh dia,” kata Guntur (
    Kompas.com
    , 23/11/2025).
    Guntur mengingatkan, justru Jokowi yang ingin jadi rakyat biasa. Masih aktifnya Jokowi dalam medan diskusi serta politik praktis (menegaskan akan turun membantu PSI saat kongres di Solo), dalam kacamata ini, dinilai bertentangan dengan janji Jokowi—pensiun, jadi rakyat biasa dan momong cucu.
    Jokowi adalah politikus–kemudian menjadi wali kota, gubernur dan presiden–yang lahir dari rahim PDI Perjuangan. Ia dibesar partai ini dan meraih kebesaran lantaran mendapat tiket dari partai yang dinakhodai Megawati itu.
    Mega termasuk “berkorban” ketika memilih Jokowi sebagai capres di Pilpres 2014. Ia bisa saja mengondisikan partainya untuk mendaulatnya sebagai capres–terlebih lagi sebagai ketua umum, Mega punya hak prerogatif.
    Disokong PDI Perjuangan dan sekian partai dalam koalisi politik yang gendut, Jokowi memimpin Indonesia dengan pendekatan berbeda.
    “Jokowi adalah kita” yang dikampanyekan di masa pemilu mengangkat sosoknya menjadi pemberani, menerabas, meski kadang-kadang mewariskan jejak beban untuk penggantinya.
    Proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dan kereta cepat “Whoosh” adalah dua contohnya.
    Kisah manis hubungan PDI Perjuangan dengan Jokowi berakhir antiklimaks karena perhelatan Pilpres 2024. Mega dan Jokowi berbeda dalam urusan menentukan calon presiden.
    Mega memilih Ganjar Pranowo, sedangkan Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Semua tahu ujung kisah mereka: Berpisah dengan cara yang tak dapat disebut baik-baik saja.
    Puncaknya, PDI Perjuangan memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu, 14 Desember 2024.
    Ini menandai “talak” politik yang paling dramatis di masa reformasi. Dan keluarga Jokowi harus berpisah dengan partai yang membesarkannya.
    Setahun sebelumnya, 25 September 2023, anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, lebih dulu menerima lamaran PSI. Kaesang didapuk menjadi ketua umum dalam penobatan yang superkilat, cuma dua hari setelah dia bergabung dengan PSI.
    Sejak perpisahan itu, ada-ada saja “perang pernyataan” antara PSI dan PDI Perjuangan. Terakhir, dua partai ini berbeda pandangan menyangkut anugerah gelar pahlawan kepada Soeharto.
    Pernyataan Ali yang tak menyebut nama, tapi terarah pada nama tertentu, menerbitkan konflik dua partai. Konflik di sini merujuk pada “saling menyindir dan berbalas pernyataan” di ruang publik lewat media massa.
    Namun, jika yang dimaksud Ali dalam pernyataan terakhir itu adalah Megawati, secara substantif ia benar.
    Dalam orbit politik Indonesia, Megawati adalah politìkus gaek. Ia sudah malang melintang sejak akhir Orde Baru. Sebelum PDI Perjuangan lahir.
    Jika dihitung sejak PDIP, Mega memimpin partai itu sekitar 27 tahunan. Ia sosok tak tergantikan, pemersatu partai dan
    ngemong
    kader dari segala eksponen.
    Dan jika kita jujur meneropong PDIP, kisah partai ini adalah kisah di mana partai tak mampu keluar dari bimbingan tokoh kharismatik.
    Siapa pun boleh berpolitik. Tak terkecuali Mega, Jokowi atau Susilo Bambang Yudhoyono. Meski begitu, kisah tiga mantan presiden ini tidak sama. Mega terus menjadi ketua umum, SBY memilih berada di belakang Partai Demokrat, meski perannya masih sentral.
    Sedangkan Jokowi mengisi sejarah yang lain. Ia bukan ketua umum partai saat menjabat presiden. Ia cuma “petugas partai”. Selepas pensiun, Jokowi justru menunjukkan tanda-tanda bakal membantu PSI. Ini diucapkannya secara lugas di Kongres Solo.
    Pengurus PSI pun hingga kini berteka-teki dengan menyebut “Bapak J” sebagai sosok yang akan mengisi posisi strategis, yakni ketua dewan pembina. Spekulasinya, “J” itu adalah Jokowi, tapi bisa juga Jeffrie Geovanie yang selama ini identik dengan PSI.
    Jika dicermati pernyataan Ali, ia sesungguhnya tak menyinggung satu nama, tapi dua nama. Nama lain itu diungkapkannya dengan kalimat, “Ada Bapak Presiden yang sekarang sudah 20 tahun juga tidak disuruh berhenti. Apa sih takutnya (pada) Pak Jokowi ini?”
    Pernyataan ini dapat dibaca “ia sedang membicarakan SBY”. Sejak mundur dari kabinet Pemerintahan Megawati, lalu mendirikan Demokrat, SBY sudah lebih dari 20 tahun malang melintang dalam politik.
    Cuma, SBY dipuji oleh sebagian kalangan. Setelah masa baktinya sebagai presiden berakhir pada 20 Oktober 2014, ia mundur teratur dari hingar bingar politik.
    Dan satu lagi, ia menunjukkan fatsun politik yang baik dengan tak memaksa anak-anaknya terjun di medan politik elektoral saat menjabat 2004-2014. Agus Harimurti Yudhoyono ikut Pilkada Jakarta tahun 2016, dua tahunan setelah ayahnya tak lagi jadi presiden.
    Kisah mantan presiden kontras dengan mantan wakil presiden. Jusuf Kalla menjadi ketua umum Partai Golkar saat jadi wakil presiden di masa SBY.
    Setelah itu, ia tak lagi menjadi nakhoda Golkar, termasuk ketika terpilih lagi menjadi wapres di periode kedua bareng Presiden Jokowi (2014-2019).
    Selepas itu, JK tidak mengurus politik, tapi fokus pada masjid, kemanusiaan serta bisnisnya. JK tak mencengkeram Golkar, karena partai ini tak bergantung pada sosok setelah reformasi mengguncang tanah air.
    Ahmad Ali tidak intens menyenggol SBY. Sebaliknya ia berulang menyentil Mega.
    “Saya berharap dari Kepri ini akan lahir Jokowi-Jokowi muda, tanpa harus masuk, tanpa dia harus berasal dari keluarga darah biru politik, tanpa dia harus menjadi anaknya proklamator, tanpa dia harus anaknya pahlawan. Tapi dia ada anak petani pun, dia disamakan, dan Jokowi sudah membuktikan itu,” jelas Ali.
    Proklamator cuma ada dua orang, yakni Sukarno dan Mohammad Hatta. Putra-putri Bung Hatta tak terlampau bergelut dalam politik, tak pernah ada yang jadi presiden pula.
    Sementara dari trah Sukarno sudah ada sosok Mega yang pernah jadi wakil presiden (masa Abdurrahman Wahid) dan presiden menggantikan Gus Dur (2001-2004). Dengan begitu, kalimat Ali jelas sedang “mengusik” siapa.
    Entahlah komunikasi model apa yang sedang dilancarkan Ali. Pernyataannya termasuk “konfrontatif” dan meningkatkan tensi konflik dengan PDI Perjuangan.
    Apakah ini isyarat PSI sedang “memberitahu” khalayak bahwa mereka mengincar basis pemilih PDIP?
    Di Pilkada serentak 2024 lalu, nama yang disokong Jokowi menang di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.
    Di Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga menang di Jateng, basis konstituen partai banteng!
    Namun, jalan politik tidak selalu linier. Betapa pun setiap parpol memiliki misi masing-masing, hendaknya keteduhan tetap dirawat. Iya, meski demokrasi identik dengan gaduh dan percakapan bebas tentang semua hal dibolehkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TII: Pemisahan jadwal Pemilu berpeluang perkuat pengawasan

    TII: Pemisahan jadwal Pemilu berpeluang perkuat pengawasan

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga penelitian kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menilai pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 membuka peluang signifikan untuk memperkuat pengawasan pemilu.

    Namun kebijakan tersebut juga menyisakan tantangan besar, terutama terkait kepastian hukum dan kesiapan regulasi.

    “Jeda waktu antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah adalah kesempatan emas untuk memperbaiki sistem pengawasan. Selama ini beban kerjanya sangat menumpuk,” kata Research Associate The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk Dampak Pemisahan Jadwal Pemilu dengan Pilkada bagi Pengawasan Pemilu yang digelar The Indonesian Institute.

    Arfianto memaparkan empat peluang utama yang muncul dari keputusan MK ini. Pertama, pengurangan beban kerja, sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih fokus. Kedua, pengawasan mendalam, karena tidak ada lagi tahapan besar yang berjalan bersamaan.

    Ketiga, perencanaan lebih optimal dengan jeda minimal dua tahun antarpemilihan. Keempat, kesempatan untuk perbaikan strategi jangka panjang, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga pendidikan politik yang lebih efektif.

    Meski demikian, Arfianto mengingatkan adanya risiko besar yang harus diantisipasi. Ia menyoroti ketidakpastian hukum karena belum adanya revisi UU Pemilu, tumpang tindih kewenangan, serta potensi pelanggaran konstitusional apabila masa jabatan DPRD tidak lagi serempak lima tahunan.

    Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu segera melakukan revisi komprehensif terhadap regulasi pemilu sambil memperkuat transparansi dan koordinasi antar-lembaga.

    Hadir dalam diskusi ini yakni Anggota Bawaslu RI, Dr. Puadi, menegaskan bahwa Putusan MK tidak hanya mengubah jadwal pemilu, tetapi juga mengubah total desain penyelenggaraan pemilu.

    Ia menyebut Putusan MK 135/2024 sebagai jawaban atas kritik terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak Penuh yang dinilai membebani logistik, administrasi, hingga pengawasan di lapangan.

    “Desain penyelenggaraan pemilu akan berubah dan itu berdampak langsung pada tata kerja dan strategi pengawasan,” ujar Puadi.

    Menurut Puadi, pemisahan pemilu memungkinkan Bawaslu melakukan pengawasan yang lebih mendalam terhadap satu jenis pemilihan dalam satu siklus.

    Hal ini memperkuat kualitas investigasi pelanggaran dan mempermudah penegakan hukum, termasuk dalam kasus-kasus seperti politik uang.

    Ia menjelaskan bahwa Bawaslu kini tengah mengundang para ahli hukum dan mantan hakim MK untuk memperkuat norma hukum acara pengawasan pasca putusan tersebut.

    Puadi juga menilai pemisahan jadwal akan meningkatkan mitigasi risiko, efektivitas koordinasi antar-lembaga, serta pendidikan pemilih yang lebih terstruktur.

    Namun di sisi lain, ia mengungkap sederet risiko: kebutuhan anggaran yang meningkat, kerja pengawasan tanpa jeda lima tahun penuh, potensi kelelahan pengawas, hingga ancaman kekosongan norma transisional jika revisi UU Pemilu tak kunjung dilakukan.

    Pembicara lainnya, Manajer Policy Research Populi Center, Dimas Ramadhan, menyoroti lambannya proses pembahasan revisi UU Pemilu di DPR meskipun Putusan MK 135 sudah keluar sejak awal tahun. Menurutnya, hingga kini belum jelas apakah pembahasan akan dilakukan oleh Baleg atau Komisi II.

    “Progresnya lamban. Padahal revisi ini menentukan desain pemilu ke depan, termasuk bagi pengawasan,” kata Dimas.

    Dimas menggarisbawahi enam prinsip keadilan pemilu yang harus dijadikan acuan dalam merancang aturan baru, antara lain integritas proses, efisiensi administratif, aksesibilitas bagi pemilih, serta independensi penyelenggara.

    Ia juga memaparkan alasan di balik kebutuhan pemisahan pemilu, seperti tumpang tindih tahapan, beban kerja ekstrem penyelenggara, hingga tenggelamnya isu lokal dalam pemilu serentak.

    Menurutnya, dampak bagi Bawaslu bisa positif jika diikuti perencanaan matang.

    “Risiko overload bisa turun, koordinasi antar-lembaga lebih intensif, dan kualitas pengawasan meningkat,” ujarnya.

    Selain itu, Bawaslu dapat memperkuat kemampuan pengawasan tematik: isu nasional seperti pendanaan kampanye dan disinformasi dipisahkan dari kerawanan lokal seperti politik uang atau keberpihakan ASN.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebingungan Warga TPU Kebon Nanas: Dapat Surat Pengosongan Rumah, tapi Ogah Direlokasi Megapolitan 24 November 2025

    Kebingungan Warga TPU Kebon Nanas: Dapat Surat Pengosongan Rumah, tapi Ogah Direlokasi Megapolitan 24 November 2025

    Kebingungan Warga TPU Kebon Nanas: Dapat Surat Pengosongan Rumah, tapi Ogah Direlokasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga RT 015/RW 002 Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, mengaku bingung setelah menerima surat pengosongan rumah pada 19 November 2025.
    Rumah-rumah mereka itu diketahui berdiri di atas lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas.
    Sehari setelah menerima surat tersebut, warga langsung mengikuti sosialisasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur.
    “Kalau dari RT sendiri sih sudah diinfokan (soal pengosongan rumah). Tanggapan warga, mereka dengan adanya sosialisasi itu ya sudah pasti kaget ya, karena itu tiba-tiba mendadak tanggal 19 (November) dapat surat, tanggal 20-nya ada sosialisasi,” ungkap Ketua RT 015/RW 002, Sumiati, saat dikonfirmasi, Minggu (23/11/2025).
    Sebagai solusi,
    Pemkot Jakarta Timur
    menyiapkan dua Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk relokasi, yakni di Pulo Jahe dan Rawa Bebek.
    Namun sebagian besar warga menolak dengan alasan lokasi kedua rusunawa itu terlalu jauh dan harus membayar sewa bulanan yang dianggap memberatkan.
    “Warga minta sebenarnya tidak mau dipindah ke rusun yang pertama itu kan jauh dan yang kedua juga mereka nanti akan selamanya sewa, bayar tiap bulan,” jelas Sumiati.
    Ia menambahkan, warga justru menginginkan hunian dengan skema DP 0 persen agar bisa mencicil dan memiliki tempat tinggal secara permanen.
    “Menurut mereka kalau yang DP 0 persen walaupun tiap bulan bayar dengan jangka waktu misalnya 15 tahun atau 20 tahun, nanti akan menjadi milik mereka, kalau rusun awal kan mereka akan bayar terus selamanya gitu dan mereka tidak bisa memiliki,” jelasnya.
    Selain masalah biaya dan kepemilikan, warga juga memikirkan nasib anak-anak mereka yang selama ini sekolah di sekitar
    TPU Kebon Nanas
    .
    “Mereka juga pasti punya anak-anak yang sekolah SD, SMP, SMA gitu di sekitaran (TPU Kebon Nanas) tempat tinggal mereka gitu, kalau misalnya dipindah kan udah pasti anak sekolahnya ini gimana,” jelas Sumiati.
    Ia menuturkan, beberapa orangtua merasa resah jika pindah ke rusun yang jauh karena anak-anak mereka harus berangkat pukul 05.00 WIB untuk mengejar jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB.
    “Terus juga kalau misalnya jauh kan dipikir juga soal transportasi kalau anak-anak ini berangkat sementara kan mereka jauh, jadi kalau, masuk sekolahnya jam setengah tujuh paling tidak mereka jam lima harus sudah berangkat,” tuturnya.
    Warga berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendengar keluhan mereka terkait rencana relokasi.
    Sumiati menyebut sebagian besar warga di lingkungannya memilih Pramono pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
    “Iya, memilih dan mereka itu 80 persen atau 90 persen itu memilih Pak Pramono Anung. Nah, kalau dengan adanya penggusuran ini saya harapkan juga sampai ke telinga gubernur ya,”
    Di sisi lain, Ketua RW 002, Muhammad Yusuf, mengatakan warga bingung karena sebagian dari mereka mengaku memiliki bukti legalitas atas lahan yang ditempati meski berada di area makam.
    Ia menyebut beberapa warga membeli lahan tersebut dari yayasan yang dahulu mengelola TPU.
    “Di warga kami ada beberapa yang sudah terjadi transaksi jual beli yang sah pak, atas nama yayasan dan tanda tangan dari ahli waris (makam),” kata Yusuf saat dikonfirmasi, Minggu.
    Menurut dia, pada 2018 warga juga mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Beberapa bidang lahan bahkan disebut sudah memiliki Akta Jual Beli (AJB) dan sertifikat.
    “Karena sudah terdaftar di BPN. Pengurusan PTSL teregister 2018, Kasi Pemerintah (Kelurahan) saat itu pun mengiyakan kalau itu bukan lahan Pemda,” ujar Yusuf.
    Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, menegaskan bahwa langkah yang diambil Pemkot Jakarta Timur bukanlah penggusuran, melainkan pengembalian fungsi lahan pemakaman yang selama bertahun-tahun berubah menjadi kawasan hunian padat penduduk.
    “Kami tidak bilang menggusur tapi kita minta dikembalikan. Minta dikembalikan lahan (TPU) yang digunakan mereka,” kata Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, dalam keterangannya pada Jumat (21/11/2025).
    Berdasarkan pendataan, terdapat 280 kepala keluarga atau 517 jiwa yang tinggal di atas dua TPU, yakni Kebon Nanas dan Kober Rawa Bunga.
    Proses pengosongan dilakukan secara berjenjang melalui SP1, SP2, dan SP3, dengan target dua minggu.
    ”
    Deadline
    -nya untuk pengosongan ini kira tahapannya dalam waktu dua minggu. Kita kasih SP 1, SP 2, dan SP 3 terlebih dahulu,” kata Eka.
    Eka menjelaskan penertiban dilakukan karena kebutuhan lahan pemakaman di DKI Jakarta dalam kondisi kritis, terutama di Jakarta Timur.
    “Karena selama ini kan mereka (warga) menempati lahan, dan belum memahami bahwa kebutuhan lahan (makam) yang ada di Provinsi DKI itu krisis. Terutama di Jakarta Timur,” ujar Eka.
    (Penulis: Febryan Kevin Candra Kurniawan, Ruby Rachmadina)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaesang Harap PSI Menang Pemilu 2029 di Sulawesi Tengah

    Kaesang Harap PSI Menang Pemilu 2029 di Sulawesi Tengah

    Kaesang Harap PSI Menang Pemilu 2029 di Sulawesi Tengah
    Tim Redaksi
    PALU, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep berharap partai yang dipimpinnya memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2029 di Sulawesi Tengah (Sulteng)
    Harapannya, partai berlambang gajah itu dapat mengirimkan kadernya ke DPR pada periode 2029-2034.
    “2029 insya Allah nanti kita akan punya anggota dewan di Senayan dari
    Sulawesi Tengah
    . Tingkat provinsi bisa menjadi pemenang,” ujar Kaesang dalam Rakorwil
    PSI
    Se-Sulteng di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (19/11/2025).
    Jika PSI dapat memenangkan
    Pemilu 2029
    di Sulteng, ia menargetkan partainya dapat mengusung calon gubernur untuk provinsi tersebut.
    “Di mana insya Allah kita bisa memajukan gubernur kita sendiri nanti di pilkada selanjutnya,” ujar Kaesang.
    Untuk merealisasikan harapannya itu, Kaesang mengingatkan seluruh jajaran PSI untuk melengkapi kepengurusan di tingkat DPW, DPD, DPC.
    Dalam kesempatan tersebut, Kaesang pun berseloroh agar PSI dapat lebih baik dari Partai
    Nasdem
    , tempat
    Ahmad Ali
    dulu.
    Ahmad Ali yang baru saja pindah dari Partai Nasdem ke PSI, kata Kaesang, pasti memiliki target tersendiri, yakni memenangkan PSI di Sulawesi Tengah.
    “Sebelum kita menuju 2029, kita akan menghadapi yang namanya verifikasi. Jadi saya minta tolong kepada seluruh jajaran pengurus di tingkat DPW, DPD, DPC, maupun nanti kalau sudah ada DPRT-nya, saya minta tolong strukturnya dibuat sebaik mungkin. Harus lebih baik dari partainya punyanya Pak Ahmad Ali sebelumnya (Nasdem),” ujar Kaesang.
    Pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Sulawesi Tengah, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat menjadi tiga partai yang unggul dengan suara terbanyak.
    Hal itu berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang diadakan KPU RI untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada Sabtu (16/3/2024).
    Dalam rekapitulasi di Sulteng, Partai Golkar memperoleh 330.971 suara. Menyusul di bawahnya, ada Partai Nasdem yang memperoleh 256.799 suara dan Partai Demokrat dengan 254.852 suara.
    PSI sendiri pada 2024 hanya meraih 20.924 suara di Sulteng. Jumlah perolehan tersebut menempatkan mereka di peringkat 13.
    Berikut perolehan suara 19 partai politik peserta
    Pemilu 2024
    di Sulteng:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.