Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Pelabuhan Terpadu Maluku berikan efisiensi distribusi pangan

    Pelabuhan Terpadu Maluku berikan efisiensi distribusi pangan

    Seminar pembangunan nasional tentang Pelabuhan Terpadu Maluku di Unpatti (ANTARA/HO-Unpatti)

    Wagub: Pelabuhan Terpadu Maluku berikan efisiensi distribusi pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 29 Mei 2025 – 08:16 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mengemukakan bahwa Maluku Integrated Port atau Pelabuhan Terpadu Maluku memberikan efisiensi dalam pendistribusian pangan di daerah itu.

    “Sebagai daerah kepulauan yang rentan dengan kenaikan harga bahan pokok, solusi yang didapatkan adalah kemudahan distribusi dari Maluku Integrated Port ini, ke kabupaten/kota yang lain,” katanya di Ambon, Rabu.

    Hal itu dikatakannya dalam seminar pembangunan daerah bersama anak muda Maluku, dengan tema  “Reinventing ekonomi Maluku dalam Maluku Integrated Port”.

    Menurutnya, dengan adanya pelabuhan terpadu ini, dalam pendistribusian pangan tidak lagi menggunakan transportasi seperti kapal roro, agar tidak diperlukan fasilitas crane, yang otomatis akan mengefiensikan kebutuhan biaya.

    Dalam perjalanannya, Wagub Vanath menjelaskan bahwa pembangunan pelabuhan terpadu itu telah dikomunikasikan jauh hari sebelum dirinya dan Gubernur Maluku dilantik oleh Presiden RI.

    “Jadi menyangkut dengan Maluku Integrated Port dilakukan komunikasinya bukan setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, melainkan dari setelah pilkada selesai sekitar bulan Desember 2024 atau Januari 2025, saya sudah mendampingi gubernur menemui Kepala Bappenas,” jelas Wagub.

    Perubahan nama Ambon New Port menjadi Maluku Integrated Port, dilakukan gubernur dan dirinya agar pelabuhan ini bisa diterima dan merasa dimiliki oleh 11 kabupaten/kota di Maluku, serta lokasinya juga dipindahkan dari Pulau Ambon ke Pulau Seram yang direncanakan akan dibangun di Waisarisa. Tujuannya agar ada persebaran penduduk dan menciptakan pusat pertumbuhan baru.

    “Saya ingin mengatakan Maluku Integrated Port sudah dihitung oleh Bank Dunia, bahwa jika dieksekusi, akan mengalami penurunan harga transportasi sekitar 30 persen,”terangnya.

    Dirinya menyampaikan kepada mahasiswa ekonomi selaku peserta seminar, agar bisa mempelajari lebih banyak terkait rantai pasok.

    Pada kesempatan itu juga Wagub berharap agar iklim investasi di Maluku menjadi sehat, sehingga investasi bisa masuk dan lapangan kerja bisa terbuka.

    “Saya dan gubernur akan berjuang untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat, dan dibantu dengan OPD (organisasi perangkat daerah) untuk meyakinkan investor agar berinvestasi di sini, yang nantinya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, kami minta kalian bantu sebagai masyarakat Maluku yang terdidik untuk menciptakan rasa aman,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • Bima Arya: Puluhan kepala daerah terpilih retret di IPDN

    Bima Arya: Puluhan kepala daerah terpilih retret di IPDN

    Padang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ​​​​​​mengatakan bahwa sekitar 50 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan mengikuti retret gelombang kedua pada bulan Juni 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

    “Insyaallah retret gelombang kedua ini akan diikuti kepala daerah yang kemarin tidak mengikuti retret di Magelang maupun yang sudah melewati pemungutan suara ulang dan telah dilantik Kemendagri,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Kota Padang, Kamis.

    Eks Wali Kota Bogor tersebut mengatakan bahwa retret gelombang dua di IPDN Jatinangor tersebut akan diikuti oleh bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota yang sudah dilantik Kemendagri.

    Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Mursalim mengatakan bahwa Gubernur Mahyeldi akan melantik pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Welly Suhery dan Parulian pada hari Jumat (29/5).

    “Jumat (30/5) besok Gubernur akan melantik Welly Suhery dan Parulian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman di Auditorium Gubernur pukul 09.00 WIB,” kata Mursalim.

    Pelantikan tersebut merujuk kepada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri bernomor: 100.2.1.3/3160/OTDA tertanggal 27 Mei 2025.

    Bersamaan dengan SK pengangkatan tersebut Mahyeldi juga menerima SK pengesahan pemberhentian Bupati Pasaman yang lama dari Mendagri tertanggal 27 Mei 2025 bernomor: 100.2.1.3-2321.

    “Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Biro Pemerintahan sudah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pasaman mengenai pelantikan besok,” ujarnya.

    Pasangan Welly Suhery dan Parulian terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, setelah memenangi pemungutan suara ulang pada tanggal 19 April 2025.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasil Survei Sebut 69,7% Masyarakat Yakin Ijazahnya Asli, Jokowi: Artinya Punya Logika Sehat

    Hasil Survei Sebut 69,7% Masyarakat Yakin Ijazahnya Asli, Jokowi: Artinya Punya Logika Sehat

    GELORA.CO –  Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak percaya bahwa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo memalsukan ijazahnya.

    Prof. Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia menjelaskan bahwa survei dilakukan secara sistematik pada tanggal 17-20 Mei 2025 melalui metode survei telepon nasional.

    Dengan teknik double sampling yang memanfaatkan database jutaan responden yang telah dikumpulkan melalui survei tatap muka sebelumnya.

     

    Hasil survei menunjukkan bahwa 75,9% responden mengetahui kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, sementara 24,1% mengaku tidak mengetahui kasus tersebut.

    “Isu ijazah Jokowi ini membetot perhatian publik yang cukup luas, bahkan mengalahkan sebagian besar kasus-kasus korupsi yang sedang disidik oleh aparat hukum. Ada 75% warga yang mengaku tahu kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi dan ini sangat luar biasa besar, tidak ada kasus sebesar ini,” ungkap Prof. Burhanuddin.

    Yang lebih signifikan lagi, dari responden yang mengetahui kasus ini, sebanyak 69,7% tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya, sementara hanya 18,7% yang percaya akan tuduhan tersebut.

    Ketika ditanyakan kepada seluruh responden (baik yang tahu maupun tidak tahu kasus ini), angka ketidakpercayaan mencapai 66,9%.

    Prof. Burhanuddin menegaskan bahwa komposisi demografis menunjukkan pola yang merata di semua kelompok masyarakat,

     

    “Misalnya kelompok laki-laki yang tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazah itu 63%, perempuan 70,3%. Generasi berdasarkan Gen Z, milenial, Gen X dan seterusnya itu mayoritas juga tidak percaya.”

    Menariknya, berdasarkan akses informasi media sosial, pengguna Twitter/X menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap tuduhan pemalsuan ijazah.

    Sementara pengguna platform lain seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook mayoritas tidak percaya akan tuduhan tersebut.

    Menanggapi hasil survei tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan komentar singkat yang menyatakan, “Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat artinya itu karena logikanya memang enggak masuk akal.”

    Jokowi juga menegaskan bahwa meskipun ada yang pro dan kontra, “semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi semuanya akan dibuka di sidang pengadilan.”

    Prof. Burhanuddin mengapresiasi logika masyarakat yang menilai isu ini tidak masuk akal, mengingat banyaknya verifikasi yang telah dilakukan berbagai lembaga.

     

    “Ada banyak warga yang rasional yang bukan fansnya Pak Jokowi yang menganggap bahwa isu ini terlalu dibuat-buat.

    Ada banyak teman Pak Jokowi yang masih hidup yang bisa kita tanya, ada institusi UGM yang bisa kita klarifikasi, ada institusi seperti KPU karena Pak Jokowi maju dalam proses kontestasi elektoral dua kali di tingkat Pilkada Kota Surakarta, di tingkat Pilgub 2012, kemudian di Pilpres 2014 dan 2019, dan masing-masing KPU melakukan verifikasi,” jelasnya.

    Namun, Prof. Burhanuddin juga menganalisis mengapa masih ada 18,7-19% masyarakat yang percaya akan tuduhan tersebut.

    Analisisnya menunjukkan adanya faktor partisan politik yang kuat, terutama dari basis pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

    “Pendukung Mas Anis paling banyak yang percaya, meskipun mayoritas pendukung Mas Anis tidak percaya Pak Jokowi memalsukan (51% tidak percaya).

    Tapi ada 40% pendukung beliau di 2024 yang lalu yang percaya bahwa ada proses pemalsuan ijazah Pak Jokowi.

    40,2% basis pendukung Mas Anis ini jauh lebih besar ketimbang basis pendukung Mas Ganjar atau Pak Prabowo yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu,” ungkapnya.

    Ia juga mencatat adanya kekecewaan dari sebagian basis PDI Perjuangan terhadap sikap Jokowi di Pemilu 2024.

    Terutama terkait putusan nomor 90 yang memungkinkan Gibran Rakabuming maju sebagai calon wakil presiden.

     Prof. Burhanuddin menganalogikan kasus ini dengan kontroversi akta kelahiran Barack Obama yang dipertanyakan Donald Trump.

    Di mana meskipun Obama telah menunjukkan akta kelahirannya, sebagian pendukung partai Republik tetap ragu akan keasliannya.

    Prof. Burhanuddin Muhtadi menyerukan agar publik dan media beralih fokus pada isu-isu yang lebih substansial ketimbang perdebatan ijazah yang dinilainya tidak produktif.

    “Sebaiknya kita lebih fokus pada isu-isu yang jauh lebih penting, jauh lebih substantif. Misalnya berkaitan dengan pelemahan ekonomi, berkaitan dengan isu fungsi TNI, isu pelemahan atau regresi demokrasi itu jauh lebih krusial ketimbang isu ijazah,” tegasnya.

    Menurutnya, survei opini publik yang dilakukan mengkonfirmasi bahwa isu ijazah pada dasarnya dianggap tidak terlalu krusial oleh warga.

    Ia juga menekankan bahwa secara implikasi politik, isu ini sudah tidak relevan lagi mengingat Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden.

    “Buat apa kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang secara implikasi politiknya juga sudah tidak ada karena beliau sudah tidak lagi menjadi pejabat publik sebagai presiden,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prof. Burhanuddin menyoroti isu-isu yang seharusnya mendapat perhatian lebih besar dari publik.

    Seperti ketidakpastian geopolitik global, economic uncertainty, tekanan terhadap rupiah yang mengalami penurunan sekitar 10% meskipun belakangan sedikit menguat, serta isu PHK yang semakin mengkhawatirkan.

    “Isu global economic uncertainty, rupiah kita mengalami tekanan meskipun belakangan agak menguat tetapi overall agak turun 10% dibanding sebelumnya, kemudian isu PHK saya kira itu isu yang jauh lebih penting yang menurut saya membutuhkan perhatian publik lebih keras dalam rangka membantu pemerintah agar masalah-masalah kebangsaan yang lebih substantif ini bisa segera teratasi,” pungkasnya.

    Hasil survei ini memberikan gambaran bahwa meskipun isu ijazah Jokowi mendapat perhatian luas dari publik.

    Mayoritas masyarakat Indonesia tetap menunjukkan sikap rasional dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dinilai tidak memiliki dasar logis yang kuat.

    Sekaligus menjadi indikator bahwa masyarakat Indonesia memiliki kematangan politik dalam menyikapi berbagai isu kontroversial.***

  • KPU tetapkan Cecep-Asep sebagai Bupati-Wabup Tasikmalaya terpilih

    KPU tetapkan Cecep-Asep sebagai Bupati-Wabup Tasikmalaya terpilih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU tetapkan Cecep-Asep sebagai Bupati-Wabup Tasikmalaya terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 15:46 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar rapat pleno terbuka dan menetapkan secara resmi Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al-Ayubi sebagai pasangan Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih periode 2025-2030, hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.

    “Tiga hari setelah putusan MK, KPU wajib menetapkan calon terpilih, dan hari ini kami resmi menetapkan pasangan Cecep-Asep sebagai pemenang,” kata Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati-Wakil Bupati Terpilih di Singaparna, Tasikmalaya, Rabu.

    Ia menuturkan, KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan bupati-wakil bupati terpilih usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan hasil PSU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tasikmalaya di Jakarta, Senin (26/5).

    KPU Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, selanjutnya menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan menggelar rapat pleno penetapan Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih Cecep-Asep masa jabatan 2025-2030 dengan meraih suara terbanyak 52,45 persen atau 465.150 suara.

    “Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 26 Mei 2025, yang menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilkada, kami menindaklanjutinya sesuai amanat PKPU Nomor 18 Tahun 2024,” katanya.

    Ia menyampaikan seluruh proses penetapan bupati-wakil bupati terpilih berjalan lancar yang selanjutnya hasil rapat pleno diserahkan ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

    Tahapan berikutnya, kata dia, DPRD Tasikmalaya akan melakukan persiapan pelantikan terhadap Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih.

    “Seluruh proses penetapan berjalan lancar dan sesuai tahapan, selanjutnya, KPU akan menyerahkan berkas hasil penetapan ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya,” katanya.

    Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat yang hadir dalam rapat pleno tersebut menyampaikan, hasil PSU tersebut merupakan hasil demokrasi dan kerja keras semua pihak sehingga bisa melewati tahapan sesuai aturan yang berlaku.

    Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, diselenggarakan dua kali sehingga cukup menyita waktu dan energi semua pihak penyelenggara, terutama masyarakat yang harus memberikan hak suaranya lagi dalam pemilihan bupati-wakil bupati.

    “Ini menjadi catatan sejarah bagi demokrasi di Jawa Barat, ke depan KPU harus makin berhati-hati dan cermat dalam setiap tahapan penyelenggaraan,” katanya.

    Bupati Tasikmalaya terpilih Cecep Nurul Yakin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sehingga pilkada bisa berjalan lancar dan sukses.

    “Ini adalah amanah, sekarang saatnya kita bersatu, meninggalkan perbedaan politik, dan bersama-sama membangun Tasikmalaya menuju masa depan yang lebih maju,” kata Cecep yang merupakan petahana Wakil Bupati Tasikmalaya.

    Sumber : Antara

  • Verifikasi faktual jaga keaslian cagub dan wagub OAP

    Verifikasi faktual jaga keaslian cagub dan wagub OAP

    Jayapura (ANTARA) – Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dibentuk sesuai UU Otonomi Khusus tahun 2021 merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua (OAP). Lembaga itu punya wewenang tertentu untuk melindungi hak dengan dasar penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, serta pemantapan kerukunan hidup beragama.

    Salah satu tugas dan fungsi MRP untuk berperan dalam pemerintahan daerah dan masyarakat Papua, salah satunya, adalah melakukan verifikasi faktual terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur agar keaslian terkait OAP terwujud.

    Dalam UU nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 20 ayat 1, disebut bahwa MRP mempunyai tugas dan wewenang di antaranya memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah.

    Karena itulah maka MRP melalui desk pilkada melakukan verifikasi faktual terhadap para calon gubernur dan wakil gubernur untuk memastikan keabsahannya sebagai OAP.

    Sepertinya hal untuk kepentingan Pilkada 2024, misalnya, hal itu sudah dilaksanakan dengan mendatangi kampung para calon gubernur dan wakil gubernur untuk bertemu sanak keluarga dari garis keturunan bapak.

    Sedangkan untuk kepentingan Pemungutan Suara Ulang (PSU), MRP kembali melakukan verifikasi ulang khusus untuk Constan Karma, yang ditetapkan sebagai pengganti Yeremias Bisai; satu peserta Pilkada Papua yang dianulir.

    “Tim sudah turun dan bertemu dengan keluarga serta tetua adat dari para calon gubernur dan wakil gubernur termasuk calon wagub Constan Karma yang menggantikan Yeremias Bisai sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Pebruari lalu, ” kata Ketua Desk Pilkada MRP Izak Hikoyabi.

    Saat melakukan verifikasi faktual ada beberapa hal yang dilakukan, seperti bertemu dengan ayah dan kakek calon atau keluarga kandung yang ada di kampung mereka masing-masing.

    Selain itu selama melakukan verifikasi juga dilakukan beberapa hal seperti pengecekan apakah yang bersangkutan masih bisa berbahasa daerah, memiliki hak ulayat baik yang didapat secara turun-temurun atau personal di kampungnya serta masih mengetahui tentang adat-istiadat yang berlaku.

    Hasil verifikasi faktual itulah yang diserahkan kepada KPU sebagai penyelenggara sehingga keabsahan calon baik gubernur maupun wakil gubernur sebagai OAP tidak dapat diganggu gugat oleh para pihak.

    Menurut Izak Hikoyabi, dari keempat calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti PSU, kampung calon gubernur Mathius Fakhirilah yang terjauh karena berada di kampung Gimikia, Distrik Bade, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan.

    Untuk kampung itu, tim verifikator harus menempuh perjalanan selama 16 jam pulang-pergi menyusuri Sungai Digoel. Perjalanan lewat sungai itu selalu disuguhi dengan pemandangan pinggiran sungai yang dihuni buaya.

    “Dari keempat pasangan calon memang yang tersulit adalah mencapai kampung Gimikia karena tim harus menyusuri Sungai Digoel yang harus ditempuh selama delapan jam,” kata Izak.

    Dari Jayapura, tim MRP ke Merauke terlebih dulu menggunakan pesawat. Kemudian mereka ke Asiki melalui jalan darat dan dilanjutkan menyusuri Sungai Digoel selama delapan jam.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi Larang Atraksi Ular di Jabar, Kenapa?

    Dedi Mulyadi Larang Atraksi Ular di Jabar, Kenapa?

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan melarang penggunaan ular dalam berbagai bentuk pertunjukan di Jawa Barat. Larangan tersebut akan diberlakukan menyusul banyaknya kasus pawang yang tewas dipatuk ular.

    Sebelumnya, seorang pawang ular yang dikenal sebagai Abah Kobra meninggal dunia usai dipatuk ular peliharannya sendiri. Peristiwa tragis itu terjadi pada Agustus 2023 silam.

    ”Peristiwa pawang dipatuk ularnya sendiri dalam kegiatan atraksi bukan yang pertama,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71, dikutip pada Sabtu, 24 Mei 2025.

    Menurut Dedi, ular kerap digunakan dalam atraksi pertunjukan. Namun, atraksi yang menggunakan ular itu pun sudah terlalu banyak memakan korban jiwa.

    “Sudah terlalu banyak orang yang meninggal ketika atraksi pawang ular, baik atraksi ular dalam bentuk pertunjukan maupun tarian,” tandasnya.

    Maka demi keselamatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mengeluarkan larangan penggunaan ular dalam berbagai bentuk pertunjukan.

    “Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam waktu yang tidak terlalu lama akan mengeluarkan larangan menggunakan ular sebagai hewan untuk kepentingan-kepentingan pertunjukan karena sangat berbahaya,” tutur dia.

    Selain dinilai berbahaya, larangan tersebut diklaim Dedi juga untuk mencegah agar eksploitasi terharap ular dihentikan.

    “Semoga peristiwa ini adalah peristiwa yang terakhir, dan kita tidak mengeksploitasi ular untuk kepentingan-kepentingan pertunjukan,” ucapnya.

    Di sisi lain, Dedi mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban. “Abah Kobra, seorang pawang ular asal Sumedang meninggal dunia karena dipatuk ular, dan kita sampaikan duka yag mendalam,” ujarnya.

    Penulis: Arby Salim

     

    Simulasi Demo Rusuh usai Pilkada 2024 di Pemalang

  • Gugatan PSU Pilkada Banjarbaru Ditolak MK Regional 27 Mei 2025

    Gugatan PSU Pilkada Banjarbaru Ditolak MK Regional 27 Mei 2025

    Gugatan PSU Pilkada Banjarbaru Ditolak MK
    Tim Redaksi
    BANJARBARU, KOMPAS.com
    – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU)
    Pilkada Banjarbaru
    yang diajukan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI).
    Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim MK Suhartoyo dalam sidang putusan yang digelar pada Senin (26/5/2026).
    Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa eksepsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan selaku termohon dikabulkan, karena pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam perkara tersebut.
    “Mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait dengan kedudukan hukum pemohon,” kata Suhartoyo saat membacakan amar putusan.
    Setelah itu, MK juga menyatakan permohonan LPRI tidak dapat diterima karena tidak cukup bukti untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dituduhkan.
    “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” tegas Suhartoyo.
    LPRI mengajukan gugatan ke MK pada Rabu (7/5/2025), dengan dalih terjadi kecurangan dalam pelaksanaan PSU Pilkada Banjarbaru.
    Mereka menuding telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), termasuk dugaan politik uang dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). 
    Kecurangan itu dianggap menguntungkan
     
    Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, Erna Lisa Halaby-Wartono, yang berhadapan dengan kotak kosong.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gara-gara Budi Arie, Hambalang-Teuku Umar-Solo Bisa Merenggang

    Gara-gara Budi Arie, Hambalang-Teuku Umar-Solo Bisa Merenggang

    GELORA.CO – Pengamat politik sekaligus Direktur  Eksekutif Triaspols, Agung Baskoro tak kunjung jelasnya status eks Menkominfo Budi Arie di kasus pengamanan situs judi online (judol), bisa meretakan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Selain itu, tuduhan Budi Arie ke PDIP sebagai dalang framing atas dirinya di kasus judol juga memberikan tontonan buruk bagi masyarakat. Agung bilang, sudah cukup publik menyaksikan drama saling tuduh di antara para pejabat.

    “Karena ini bukan preseden positif bagi Presiden Prabowo yang sedang memberantas judol. Apabila dibiarkan terlalu berlarut, ini bisa memberikan dampak negatif bagi relasi positif antara Hambalang dan Teuku Umar, juga antara Hambalang dengan Solo,” jelas Agung.

    Keributan antara Budi Arie dan PDIP, menurutnya, membuat Prabowo dalam posisi terhimpit. Agung juga meyakini, Budi Arie tidak akan mendapat perlindungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai Jokowi lebih memilih tak diikutsertakan dalam konflik tersebut karena ingin memastikan kepentingan utama mereka aman.

    Budi Arie ‘Diseruduk’ Banteng

    Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mendesak Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie untuk bersikap jantan dengan tidak mengkambinghitamkan partainya di kasus praktik pengamanan situs judi online (judol).

    Dia menegaskan, terseretnya Budi Arie karena disebut dalam dakwaan persidangan adalah urusan pribadi yang harus diselesaikan sendiri, bukan malah bak seperti ‘orang hanyut cari tempat bergantung’.

    “Ya selesaikan urusan dia sendiri dari pada tuduh-tuduh PDIP, karena itu kan masalahnya ada di Kejaksaan yang menyampaikan itu kan, proses-proses resmi di Kejaksaan yang menyebut nama nama dia,” kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

    Mengenai gerakan sejumlah kader yang mempolisikan Budi Arie, Komar ogah komentar karena itu bukan sikap partai. Dia bilang, masih banyak urusan yang lebih penting untuk PDIP urus. “Kita urus hal yang lebih besar-besar lah. Banyak hal yang lebih penting dari itu,” ujarnya.

    Diketahui, saat masih menjabat masih menjabat sebagai Menkominfo Budi disebut meminta jatah 50 persen dari hasil praktik pengamanan situs judol. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan terhadap sejumlah eks pegawai Kemenkominfo yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

    Kemudian beredar rekaman suara diduga Budi Arie, memperdengarkan percakapan Budi Arie saat diwawancarai media. Rekaman ini diunggah akun @Ary_PrasKe2, kemudian di repost oleh kader PDIP Guntur Romli, baru-baru ini.

    “Itu fitnah, framing. Itu si Tony (nama panggilan terdakwa Zulkarnaen Apriliantony) ditekan oleh PDI Perjuangan,” kata Budi Arie dengan nada tinggi.

    Saat ditanya mengapa PDIP yang dituding? Apakah karena PDIP dendam dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Budi menjawab dengan kesal “Nanti dijelaskan. Saya itu yakin, tenang. Cuma jengkel saja. Sudah saya jelaskan, tapi judulnya masih gini aja.”

    Dia meminta media jangan mau memainkan tabuhan genderang PDIP. Budi juga mempersiapkan bukti-bukti kuat bahwa ada keterlibatan PDIP dalam pemberitaan yang menyudutkannya beberapa waktu belakangan ini.

    “Nanti bukti-bukti kita siapkan. Yang pasti ini PDIP.” cetusnya lagi seraya menambahkan dirinya tengah memetakan mana media kawan dan lawan. “Jangan ikut-ikutan orkestrasi mereka. Jangan dong. Jangan ikut-ikutan. Ini ujungnya PDIP semua,” katanya.

    Pernyataan ini memantik reaksi keras. Sejumlah kader banteng moncong putih pun melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri. “Kami ini sebagai kader PDIP perjuangan merasa tersakiti atas pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie yang menuduh bahwa katanya PDIP perjuangan yang main ini semua,” kata perwakilan kader PDIP, Wiradarma di Bareskrim Polri, Selasa (27/5/2025).

    Budi Arie dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sesuai Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pembuatan laporan itu, kader PDIP juga turut membawa beberapa barang bukti.

    “Jadi bukti-bukti yang bisa kami sampaikan ada video rekaman utuh pembicaraan Budi Arie dengan salah satu media juga, dari situ kami buat laporan,” ucapnya.

    Wira mengatakan, pembuatan laporan ini tentunya juga didukung oleh DPP, meski laporan tersebut tidak mengatasnamakan DPP. “Mereka (DPP PDIP) mendukung langkah yang kami lakukan,” tutur dia.

    Dugaan Keterlibatan PDIP

    Soal keterlibatan kader-kader PDIP sebelumnya pernah disinggung  Koordinator Paguyuban Masyarakat Anti Berita Fitnah dan Hoaks Teuku Afriadi, pada November 2024. “Faktanya jika Zulkarnaen Apriliantony alias Tony Tomang memang masuk dalam struktur komposisi dan personalia Tim Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah dari PDIP,” kata Teuku, aktivis muda pendiri Komisariat GMNI UMSU kepada wartawan, di Jakarta, dikutip Rabu (13/11/2024).

    Dalam dokumen yang diterima Teuku, nama Zulkarnaen Apriliantony alias Tony Tomang memang tercantum dalam struktur Tim Kampanye Pilkada PDIP. Selain itu, terdakwa lainnya Alwin Jabarti Kiemas disebut-sebut sebagai keponakan mendiang Taufik Kiemas, suami dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Saya merujuk pada SK Adapun dirinya merujuk pada dokumen tertulis Surat Keputusan Nomor: 942/KPTS/DPP/V/2024 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Pemiluhan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024,” ucap dia

    Surat ini diterbitkan pada 18 Mei 2024 dan ditandatangani juga oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam lampiran memang tertulis nama Zulkarnaen Apriliantony sebagai salah satu anggota dalam SK DPP PDIP tersebut. “Saya sudah baca isi SK DPP PDIP,” ujarnya

    Terkait tudingan PDIP sebagai dalang framing jahat, sudah pernah dikonfirmasi langsung ke Budi Arie. Tapi pertanyaan awak media tak digubrisnya. Sikap itu ditunjukkan Budi Arie usai dirinya melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).

    Saat dicegat awak media, Budi awalnya menolak berbicara di luar konteks pertemuan dengan KPK. Namun saat pertanyaan mengenai namanya yang tercantum dalam surat dakwaan perkara judol kembali mencuat, ia akhirnya memberi komentar singkat. “Gusti Allah mboten sare, Tuhan tidak tidur,” ucap Budi Arie dengan tenang, lalu beranjak pergi meninggalkan lokasi.

    Namun ketika didesak soal pernyataan yang menyebut dirinya dijadikan target framing oleh PDIP seperti yang dikutip dari beberapa media ia memilih diam. Gestur yang ditunjukkan hanya berupa ekspresi wajah datar dan isyarat tangan yang menolak untuk menjawab lebih lanjut. 

  • 1 “Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan" Nasional

    1 “Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan" Nasional

    “Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan”
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bicara mengenai sosok calon Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) dari eksternal, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut,
    Anies Baswedan
    patut dipertimbangkan.
    Sebab, dia mengatakan, sebagian besar pemilih PPP dan
    Anies
    saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, saling menginginkan satu sama lain.
    “Nama-nama seperti Amran Sulaiman, Dudung Abdurrahman, Gus Ipul, Agus Suparmanto mengemuka. Tapi bila PPP ingin melenting sempurna, tak ada salahnya kembali mempertimbangkan Anies Baswedan,” kata Agung kepada
    Kompas.com
    , Selasa (27/5/2025).
    Menurut Agung, belajar dari Pemilu 2024, PPP harus mengevaluasi diri dengan mendengarkan akar rumput yang ternyata lebih condong ke Anies Baswedan.
    “PPP harus mulai lebih mengutamakan suara-suara
    grassroot
    di internal walaupun masukan-masukan eksternal juga penting, bila memang ingin lebih baik,” ujarnya.
    “Pembelajaran di Pilpres 2024 kemarin mahal. PPP mengabaikan suara
    grasroot
    dan terlalu dini memutuskan langkah politiknya. Akhirnya, salah memilih figur dan koalisi,” kata Agung lagi.
    Apalagi, dia mengatakan, PPP memiliki target untuk lolos parliamentary threshold dan kembali menjadi partai Parlemen pada Pemilu 2029.
    Lebih lanjut, Agung menyinggung soal titik tengah. Sebab, dalam pandangannya, Anies juga merupakan politikus.
    “Anies juga politisi. Mesti ada titik tengah,” ujarnya.
    Diketahui, PPP sempat memberi sinyal bakal mendukung Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Meskipun akhirnya, PPP memberikan dukungan pada pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
    Sementara itu, Anies hingga saat ini tidak tergabung dalam partai politik. Meskipun, dia pernah maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2025.
    Nama Anies Baswedan muncul dalam bursa calon
    Ketum PPP
    setelah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy (Rommy) mengaku bahwa dia pernah membujuk Anies untuk memimpin PPP pada akhir Desember 2024.
    “Mas Anies Baswedan pun saya pernah bujuk untuk bersedia masuk dan memimpin PPP pada akhir Desember 2024 lalu,” ujar Rommy lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Dia mengatakan, hal itu dilakukan karena ingin PPP kembali memenuhi ambang batas parlemen dan lolos ke DPR pada Pemilu 2029.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan. Effort untuk ke situ maha berat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” kata Rommy.
    “Karenanya dibutuhkan extra ordinary power dan extraordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” ujarnya lagi.
    Sementara itu, Muktamar PPP rencananya digelar sekitar bulan Agustus-September 2025.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gugatan Ditolak MK! Thariq-Nurjana Segera Ditetapkan Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara

    Gugatan Ditolak MK! Thariq-Nurjana Segera Ditetapkan Bupati-Wakil Bupati Gorontalo Utara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 Gorontalo Utara.

    Keputusan tersebut dibacakan melalui sidang putusan dismisal untuk perkara hasil PSU dan rekapitulasi ulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gorontalo Utara di Jakarta, Senin.

    Sidang tersebut merupakan perkara PSU yang diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Roni Imran dan Ramdhan Mapiliey, dengan nomor perkara 320/PHPU.BUP-XXIII/2025.

    Sidang tersebut merupakan lanjutan dari sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan sebelumnya.

    “Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo selaku Ketua Hakim Konstitusi merangkap anggota yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum.

    Ketua KPU Gorontalo Utara Sofyan Jakfar mengatakan segera menindaklanjuti hasil putusan MK tersebut.

    “Saat ini kami sementara menunggu surat dari KPU RI, karena salinan putusan akan diserahkan ke KPU, pemohon dan termohon. Kemudian KPU, baru akan menindaklanjuti putusan tersebut dalam 3×24 jam,” kata Sofyan.

    Selanjutnya, pihaknya pun segera mengadakan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf.

    “Rencananya, rapat pleno tersebut akan digelar pada Rabu malam (lusa) di kantor KPU,” katanya.

    Pihaknya berencana mengadakan rapat pleno pada Rabu malam (28/5) sebab masih harus merampungkan persiapan pelaksanaan rapat pleno yang akan digelar terbuka untuk umum tersebut.