Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Sosok Zulkifli, Ungkap Kejanggalan Berkas Jokowi di Pilgub DKI 2012: Saya Ngeri Ini Dikloning

    Sosok Zulkifli, Ungkap Kejanggalan Berkas Jokowi di Pilgub DKI 2012: Saya Ngeri Ini Dikloning

    GELORA.CO – Muncul sosok pria bernama Zulkifli mengungkapkan kejanggalan berkas Jokowi saat maju di Pilkada DKI Jakarta pada 2012 silam.

    Zulkifli mengatakan, salah satu timses Jokowi kala itu bernama Deni Iskandar sempat heran saat mengurus dokumen .

    Ia heran lantaran menemukan kejanggalan soal perbedaan foto yang ada di berkas dengan orang aslinya.

    Hal ini kembali diingat Zulkifli usai politisi PDIP Beathor menuding ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka.

    Hadir ungkap kejanggalan berkas Jokowi di Pilgub DKI Jakarta, siapa sosok Zulkifli sebenarnya?

    Zulkifli mengaku sebagai teman dan juga kakak kelas dari Deni Iskandar.

    Ungkap Kejanggalan Berkas Jokowi di Pilgub DKI Jakarta

    Sebelumnya, Beathor Suryadi mengatakan pada tahun 2012 silam, ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka saat hendak jadi calon Gubernur DKI Jakarta.

    Beathor bahkan menyebutkan sejumlah nama orang yang dia klaim mengetahui hal itu dengan sebutan tim Jakarta dan tim Solo.

    Dalam tayangan wawancara di kanal Youtube inews tv, Beathor blak-blakan menyebutkan nama-nama orang yang tahu soal ijazah palsu Jokowi.

    “Siapa saja yang terlibat?” tanya jurnalis, dilansir TribunewsBogor.com dari tayangan inews tv pada Kamis (19/6/2025).

    “Kan ada Dani Iskandar, dari pihak DKI, aktivis yang ada di partai. Saya juga sudah cek kepada pak Prasetyo Egi Marsudi ketua DPRD bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Solo. Maka setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke pak Pras.”

    “Jadi Pak Pras dan kawan-kawan ada dari Gerindra M Syarif, dibawalah ke KPU DKI. Ketemu lah di situ dengan pak Juri Ardianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu,” ungkap Beathor Suryadi.

    Ketika sosok Beathor mencuat di media, dr Zulkifli pun teringat dengan Deni Iskandar yang disebut Beathor.

    “Ketika tulisannya Beathor itu muncul, saya jadi inget peristiwa itu,” kata dr Zulkifli dikutip dari Youtube BANG EDY CHANNEL, Jumat (20/6/2025).

    “Dia kan tahunya dari berkas itu, ketika ketemu, ‘kok beda ya orangnya ya’,” cerita Zulkifli.

    Karena itu adalah ingatannya dari 2012 silam, Zulkifli pun memastikan kembali dengan mengkonfirmasi ulang ke orangnya langsung.

    “Saya kejar sampai Surabaya, saya temui di Surabaya karena dia tinggalnya di Surabaya, kemarin saya ke Surabaya hanya untuk mengkonfirmasi,” ujarnya.

    “Eh kamu waktu itu ngomong ini ini, gimana sih kamu coba ulang ceritanya. Bahwa ‘ini kok lain berkas yang saya urus dengan orangnya’. Itu kan berkas-berkasnya pakai kacamata, berkumis, ‘lho kok orangnya ini begini ?’,” ucap Zulkifli sambil menirukan ucapan Deni Iskandar.

    Saat diskusi dengan temannya di Surabaya itu, Zulkifli menduga ini semacam operasi besar.

    “Berarti ini orang yang disamarkan sebagai Joko Widodo atau difigurkan sebagai Joko Widodo,” katanya.

    “Artinya kesimpulan kami berdua saat di Surabaya, ini operasi besar ini, operasi besar untuk menguasai Indonesia diciptakanlah sosok yang untuk menguasai,” ungkap Zulkifli.

    Tak puas sampai di sana, Zulkifli mengaku mengkonfirmasi kembali ke teman-teman akrabnya yang lain.

    “Saya konfirmasi dengan beberapa temen akrab lah, tokoh-tokoh intelejen yang duduk di posisi penting. Mereka cerita, oh biasa itu penyamaran itu biasa,” cerita Zulkifli.

    “Penyamaran di dunia intelejen itu biasa, katanya. Kalau dulu pakai operasi plastik, katanya gitu. Kalau sekarang malah dikloning, katanya. Saya makin ngeri ini kalau dikloning,” ungkapnya. 

  • Ridwan Kamil Berpeluang Diusut Kejari Bandung, Terlibat Korupsi BUMD PT MUJ?

    Ridwan Kamil Berpeluang Diusut Kejari Bandung, Terlibat Korupsi BUMD PT MUJ?

    PIKIRAN RAKYAT – Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpotensi terseret dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar, PT Migas Utama Jabar (MUJ). Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung membuka kemungkinan memeriksa Ridwan Kamil terkait kasus tersebut.

    “Tadi disampaikan tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Semua akan berkembang. Sementara belum (diperiksa), namun hawa-hawanya (ada ke arah itu) lah ya,” ujar Kepala Kejari Bandung Irfan Wibowo, di Bandung, Jumat, 20 Juni 2025.

    Meski demikian, Irfan menegaskan penyidikan tetap akan didasarkan pada bukti-bukti yang terkumpul.

    Saat ini, Kejari Bandung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp86,2 miliar.

    “Kita ngomongnya pakai alat bukti lah ya. Hari ini tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian mereka akan diperiksa lagi sebagai tersangka, di situ bisa kebuka nanti peran-perannya sejauh mana dan pihak-pihak lain yang terlibat,” ujar Irfan.

    Ia juga menyebut bahwa perkara ini cukup kompleks, dengan pola dugaan korupsi yang melibatkan banyak pihak dan alur keuangan yang rumit.

    “(Seperti) Sumber uangnya memang dari Pertamina Hulu Energi,” katanya.

    Kasus ini mencuat setelah Kejari Kota Bandung menetapkan tiga tersangka pada Jumat, 20 Juni 2025, yakni Begin Troys (BT), Nugroho Widyantoro (NW), dan Ruli Adi Prasetia (RAP).

    Ketiganya diduga terlibat dalam skema korupsi pengadaan barang dan jasa oleh PT Energi Negeri Mandiri (ENM), anak usaha dari PT MUJ, pada 2022–2023. Proyek tersebut melibatkan kerja sama dengan perusahaan swasta PT Serba Dinamik Indonesia (SDI).

    Kerugian negara terjadi karena proyek subkontrak yang dijalankan ENM dengan SDI dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pemberi kerja dari anak perusahaan Pertamina, yang seharusnya menjadi pemilik proyek.

    Sebagai informasi, dana yang dikelola MUJ berasal dari Participating Interest (PI) sebesar 10 persen yang diberikan oleh anak perusahaan Pertamina kepada daerah terdampak eksplorasi kilang minyak di wilayah Pantura Jawa.

    Total dana yang dikucurkan sejak 2017 mencapai Rp800 miliar, sebagian di antaranya dialirkan ke PT ENM.

    Seiring dengan penyidikan, Kejari Bandung juga melakukan penggeledahan di rumah Dirut MUJ Begin Troys, yang diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Manajemen Paslon Tim Kampanye Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Penggeledahan dilakukan pada 14 April 2025 malam di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sertifikat rumah dan tanah, serta total 42 item dokumen.

    Sementara di kantor PT ENM di Jalan Jakarta, Kota Bandung, diamankan 56 item dokumen tambahan, termasuk pecahan mata uang asing dan beberapa kartu ATM dari Bank Mandiri dan BCA. ***

  • Kuasa Hukum Jokowi Anggap Tudingan Ijazah Dicetak di Pasar Pramuka Omong Kosong

    Kuasa Hukum Jokowi Anggap Tudingan Ijazah Dicetak di Pasar Pramuka Omong Kosong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara angkat suara terkait tudingan ijazah kliennya dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta Timur.

    “Jadi kami melihat ini hanya informasi yang berkembang dan tak bisa dipertanggung jawabkan,” kata Beathor dikutip dari YouTube Official iNews, Sabtu (21/6/2025).

    Ia mengatakan tudingan itu bersifat bebas. Namun menurutnya, cerita yang beredar tak ada nilai pembuktian.

    “Kami sebagai kuasa hukum menilai hal itu hanya informasi yang bersifat bebas. Sehingga bentuknya tidak memiliki nilai pembuktian,” ujarnya.

    “Apalagi kalau kita ikuti itu, seolah cerita dan cerita,” tambahnya.

    Apalagi, kata dia, disebutkan pemalsuan ijazah dilakukan saat Jokowi mencalonkan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Sementara itu, Jokowi sebelumnya pernah ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Solo.

    “Jika kita ikuti ceritanya, seolah itu di 2012 saat Jokowi mencalonkan Gubernur DKI Jakarta. Pernyataan mendasarnya adalah, apa yang digunakan di Pilkada Solo sebelumnya,” jelasnya.

    Di sisi lain, ia mengungkapkan, Jokowi mengikuti Pilkada hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) diusung partai besar. Yakni PDIP.

    “Berikutnya kami menyangsikan partai sebesar PDIP mengusung gubernur dan presiden dua kali menggunakan ijazah yang seola-olah dipalsukan. Apalagi cerita tersebut kan seolah-lah ada tokoh-tokoh PDIP yang mengetahui,” terangnya.

    Ia menyamakannya degan isu nama Jokowi yang disebut ada di kapal tambang di Raja Ampat.

    “Ini tidak lebih dari cerita kemarin, soal kapal yang di Raja Ampat, dan ternyata setelah ditelusuri  kan tidak ada kaitannya,” paparnya.

  • Menkominfo Akan Sosialisasikan Pilkada 2024 Anti-Hoaks

    Menkominfo Akan Sosialisasikan Pilkada 2024 Anti-Hoaks

    Menkominfo Akan Sosialisasikan Pilkada 2024 Anti-Hoaks

  • Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar Megapolitan 21 Juni 2025

    Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar Megapolitan 21 Juni 2025

    Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Irwansyah (51) sempat kecewa terhadap Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    lantaran warung kopinya yang berdiri di atas bantaran saluran irigasi Kampung Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dibongkar pada Rabu (18/6/2025).
    Saking kecewanya, Irwansyah bahkan berjanji tidak akan lagi mencoblos Dedi seandainya mantan Bupati Purwakarta itu kembali maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat 2029.
    Namun, kekecewaan tersebut perlahan sirna usai Dedi menemui Irwansyah pada Jumat (20/6/2025).
    Bahkan, Irwansyah kini meminta Dedi untuk membongkar semua
    bangunan liar
    yang masih berdiri di atas bantaran saluran irigasi Kampung Gabus.
    Kekecewaan Irwansyah terhadap Dedi berawal dari langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi yang membongkar 50 bangunan liar di Jalan Kong Isah pada Rabu kemarin.
    Pembongkaran bangunan liar tersebut dilakukan atas perintah Dedi Mulyadi melalui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
    Dari puluhan bangunan liar yang dibongkar, salah satunya adalah warung kopi milik Irwansyah. Irwansyah pun merasa dikhianati.
    “Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp 1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” ungkap Irwansyah, Rabu.
    Menurut dia, mayoritas pemilik bangunan liar di Kampung Gabus merupakan pemilih Dedi pada Pilkada Jawa Barat 2024.
    “Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ihklasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” kata Irwansyah.
    Irwansyah juga menyayangkan sikap Dedi yang tidak menyampaikan pemberitahuan rencana pembongkaran ketika berkunjung ke Kampung Gabus beberapa waktu lalu.
    Surat pemberitahuan pembongkaran justru baru diterima menjelang jadwal pelaksanaan pembongkaran.
    “Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” kata Irwansyah.
    Setelah tempat usahanya dibongkar, Irwansyah belum tahu akan kembali berdagang di lokasi mana.
    “Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin,” imbuh dia.
    Irwansyah juga mengaku bahwa warung kopinya dibangun di atas tanah warisan kakeknya yang tak lain Bupati Swatantra Tingkat II Bekasi periode 1958-1960, Nausan.
    Klaim garis keturunan dan kepemilikan tanah warisan itu menjadi dasar keyakinan Irwansyah untuk mendirikan bangunan di atas lahan yang kini dikelola oleh Perum Jasa Tirta (PJT), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola sumber daya air.
    “Ini tanah warisan engkong saya, Kong Haji Nausan, Bupati (ketiga) Bekasi. Itu ada makamnya di situ. Makanya saya berani bangun warung di sini, buat usaha,” ucap Irwansyah.
    Mendengar adanya kekecewaan dari warganya, Dedi langsung menemui Irwansyah dan sejumlah pemilik bangunan liar.
    Dedi menuturkan bahwa tidak ada persoalan antara dirinya dan Irwansyah.
    Sebaliknya, dalam pertemuan itu justru Irwansyah memintanya untuk membongkar semua bangunan liar yang masih berdiri di atas bantaran saluran irigasi Jalan Kong Isah.
    “Aman, sudah ketemu sama saya. Dia sekarang malah nyuruh saya bongkar semua,” kata Dedi Mulyadi di lokasi, Jumat.
    Selain itu, Dedi Mulyadi juga berjanji akan merenovasi makam kakek Irwansyah yang berjarak sekitar 20 meter dari lokasi warung yang dibongkar.
    “Saya akan merenovasi makam dari leluhurnya, saya akan merenovasi, tadi sudah sepakat, dan dia mau jualan lagi,” imbuh dia.
    Dedi juga mengatakan akan memberikan kompensasi bagi pemilik bangunan liar yang dibongkar.
    Untuk itu, ia meminta data lengkap mengenai jumlah pemilik bangunan liar.
    “Saya kan juga manusia, saya ngerti betul perasaan masyarakat, saya minta berapa sih yang digusur di sini, didata untuk segera ya kami berikan sesuatu yang membuat mereka bahagia,” ujar Dedi.
    Dedi menyatakan tetap memberikan kompensasi kendati para pemilik menyadari kesalahannya mendirikan bangunan liar di atas tanah negara.
    Bantuan ini diberikan setidaknya agar para pemilik bangunan bisa membuka usahanya kembali.
    “Minimal untuk modal mereka usaha berikutnya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tudingan Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka Tidak Bisa Dilacak

    Tudingan Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka Tidak Bisa Dilacak

    GELORA.CO -Nama Pasar Pramuka mendadak ramai dibicarakan warganet buntut pernyataan politikus senior PDIP Beathor Suryadi soal “sejarah” ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Beathor mengatakan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka yang berlokasi di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, menjelang Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012.

    Peneliti media dan politik Buni Yani mengatakan, tudingan ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka sulit ditelusuri lebih lanjut.

    “Jurusan Teknologi Kayu, Universitas Pasar Pramuka tidak bisa dilacak. Sudah kebakaran,” kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Sabtu 21 Juni 2025.

    Sebelumnya, Beathor mengatakan, pencetakan ulang ijazah Jokowi direncanakan dalam sebuah pertemuan antara tim Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta. 

    Dari pihak Solo, ada tiga orang, David, Anggit, dan Widodo. Sementara, kader PDIP DKI Jakarta, di antaranya Denny Iskandar, Indra, dan Yulianto.

    “Yang benar-benar tahu asal-usul ijazah itu hanya Denny dan Widodo,” kata Beathor.

    Dalam wawancara tersebut, Beathor menyebut sejumlah nama yang pernah melihat ijazah Jokowi, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 Prasetyo Edi Marsudi, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro, dan mantan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Syarif.

    “Tidak semua orang bisa mengenali keaslian dokumen, apalagi jika tidak ada niat untuk menyelidikinya,” kata Beathor.

    Pasar Pramuka sendiri ludes terbakar pada 2 Desember 2024. Kebakaran menghanguskan 50 kios di kawasan tersebut.

    Api diduga berasal dari korsleting dan cepat meluas karena banyaknya material mudah terbakar. Api dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi

  • Wamendagri minta KPUD cermati syarat pendaftaran peserta pilkada

    Wamendagri minta KPUD cermati syarat pendaftaran peserta pilkada

    Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ribka Haluk saat menerima cindra mata kerajinan pewter dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Pemprov Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Jumat. (ANTARA/Aprionis)

    Wamendagri minta KPUD cermati syarat pendaftaran peserta pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 21 Juni 2025 – 00:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ribka Haluk meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus mencermati syarat pendaftaran yang diajukan calon wali kota dan bupati peserta Pilkada Ulang 2025, guna mencegah sengketa pemilihan kepala daerah ulang di negeri ini.

    “KPUD harus betul-betul mencermati syarat pendaftaran yang disampaikan calon kepala daerah ini,” kata Ribka Haluk saat memimpin Rakor Persiapan Pilkada Ulang di Pangkalpinang, Jumat (20/6).

    Ia mengatakan pada pilkada ulang tahun ini KPUD harus lebih cermat, teliti dan mengkoordinasikan syarat-syarat pencalonan yang diberikan calon wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati dalam mengikuti Pilkada Ulang 2025.

    Minsalnya syarat ijazah yang diberikan para calon kepala daerah ini, KPUD harus melakukan mengecekan atau berkoordinasi dengan perguruan tinggi, sma, smp dan sd, guna memastikan bahwa para calon betul alumni di sekolah tersebut.

    “Ini harus menjadi perhatian bersama, agar pilkada ulang ini berjalan dengan baik dan sesuai aturan berlaku,” katanya.

    Ia menyatakan pilkada ulang ini harus tuntas tahun ini, karena jika tidak berhasil maka konsekuensinya daerah tersebut akan dipimpin penjabat kepala daerah dan akan kembali digelar 2026 dan ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar.

    “Ini tidak main-main. Oleh karena itu, seluruh proses penyelenggaraan pilkada ulang ini betul-betul harus diperhatikan agar pemilihan kepala daerah ini tuntas di tahun ini,” katanya.

    Ia berharap seluruh KPUD, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan instansi terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan pilkada ulang ini.

    “Kita tidak ingin ada sengketa pilkada ulang ini di Mahkamah Konstitusi. Meskipun ada, tentunya ini haknya para peserta pilkada dan kita menghormatinya,” katanya. 

    Sumber : Antara

  • Wamendagri minta Pj kepala daerah awasi netralitas ASN

    Wamendagri minta Pj kepala daerah awasi netralitas ASN

    Pangkalpinang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ribka Haluk menegaskan seluruh penjabat (pj) kepala daerah agar mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), guna menyukseskan pilkada ulang di daerah itu.

    “Penjabat gubernur, bupati dan wali kota harus menjaga netralitas ASN,” kata Ribka Haluk saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Ulang di Pangkalpinang, Jumat.

    Ia mengapresiasi Penjabat Wali Kota Pangkalpinang dalam menjaga netralitas ASN di Pemkot Pangkalpinang menjelang pilkada ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang pada 27 Agustus 2025.

    “Dalam momen pilkada ulang ini, seluruh penjabat kepala daerah harus menjaga netralitas ASN, agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini berjalan dengan baik dan sesuai aturan berlaku,” katanya.

    Penjabat Wali Kota Pangkalpinang M Unu Ibnudin mengatakan dalam tahun ini, ASN di lingkungan Pemkot Pangkalpinang telah mendeklarasikan netralitas pada pemilihan ulang.

    “ASN tidak boleh ada istilah dukung-mendukung calon tertentu, apalagi memengaruhi orang lain,” katanya.

    Ia menyatakan deklarasi netralitas ASN ini, berisikan komitmen untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan pemilu ulang tahun ini.

    Selain itu, ASN menjaga netralitas dengan menghindari konflik kepentingan, praktik-praktik intimidasi, ancaman kepada ASN, masyarakat, dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

    “Kami berharap ASN menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, serta menolak praktik uang dan segala pemberian dalam bentuk apa pun,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar Megapolitan 21 Juni 2025

    4 Dedi Mulyadi Temui Warga yang Kesal Warung Dibongkar: Sekarang Nyuruh Bongkar Semua Megapolitan

    Dedi Mulyadi Temui Warga yang Kesal Warung Dibongkar: Sekarang Nyuruh Bongkar Semua
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    langsung menemui
    Irwansyah
    (51), warga Kampung Gabus, Tambun Utara, Kabupaten
    Bekasi
    , pada Jumat (20/6/2025) sore.
    Irwansyah merupakan pria yang sempat berujar enggan memilih Dedi Mulyadi kembali pada pemilihan kepala daerah (pilkada) karena kesal warungnya dibongkar pada Rabu (18/6/2025).
    Dedi menemui Irwansyah dengan didampingi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di salah satu klaster yang berada di samping lokasi bekas warung milik Irwansyah yang digusur.
    Dalam pertemuan ini, Dedi Mulyadi dan Irwansyah tampak berbincang sembari berjalan di dalam klaster.
    Di tengah perbincangan itu, Dedi Mulyadi dan Irwansyah berulang kali melepaskan tawa.
    Dedi Mulyadi juga sesekali merangkul pundak Irwansyah saat keduanya berjalan.
    Usai pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi mengaku bahwa dirinya tidak ada persoalan dengan Irwansyah.
    Sebaliknya, dalam pertemuan itu justru Irwansyah memintanya untuk membongkar seluruh bangunan liar yang masih berdiri di bantaran saluran irigasi Jalan Kong Isah.
    “Aman, sudah ketemu sama saya. Dia sekarang malah nyuruh saya bongkar semua,” kata Dedi Mulyadi di lokasi, Jumat.
    Selain itu, Dedi Mulyadi juga berjanji akan merenovasi makam kakek Irwansyah, Nausan yang merupakan Bupati Swantatra Bekasi periode 1958-1960.
    Makam Nausan
    berjarak sekitar 20 meter dari lokasi bekas warung Irwansyah yang dibongkar Dedi Mulyadi.
    “Saya akan merenovasi makam dari leluhurnya, saya akan merenovasi, tadi sudah sepakat, dan dia mau jualan lagi,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Irwansyah kecewa terhadap Dedi Mulyadi ketika warungnya dibongkar Satpol PP Kabupaten Bekasi pada Rabu kemarin.
    Atas pembongkaran tersebut, Irwansyah berharap Dedi Mulyadi memimpin Jawa Barat cukup satu periode.
    “Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp 1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” ungkap Irwansyah.
    Irwansyah mengeklaim, pemilik bangunan liar yang dibongkar di Kampung Gabus mayoritas pemilih Dedi Mulyadi.
    Ia tak menyangka setelah Dedi Mulyadi menjabat gubernur justru tempat usahanya dibongkar oleh sosok pilihannya sendiri.
    “Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ikhlasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” kata Irwansyah.
    Di sisi lain, Irwansyah juga menyayangkan Dedi Mulyadi yang tak langsung menyampaikan pemberitahuan akan dilakukan pembongkaran ketika berkunjung ke Kampung Gabus beberapa waktu.
    Surat pemberitahuan pembongkaran justru diterima berdekatan dengan hari pelaksanaan pembongkaran, atau tak lama setelah Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus.
    “Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” ungkap Irwansyah.
    Setelah tempat usahanya dibongkar, Irwansyah belum tahu akan kembali berdagang di lokasi mana.
    “Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin,” imbuh dia.
    Selain itu, Irwansyah juga mengaku sebagai cucu Nausan. Ia mengaku warung kopi miliknya dibangun di atas tanah warisan keluarganya.
    Namun, warung tersebut termasuk dalam deretan bangunan liar yang dibongkar oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi.
    “Ini tanah warisan engkong saya, Kong Haji Nausan Bupati (ketiga) Bekasi. Itu ada makamnya di situ. Makanya saya berani bangun warung di sini, buat usaha,” ucap Irwansyah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri kawal penyelenggaraan Pilkada Ulang di Babel

    Wamendagri kawal penyelenggaraan Pilkada Ulang di Babel

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Jumat (20/6). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka mengawal penyelenggaraan Pilkada Ulang di dua wilayah Babel yakni Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
    (Chandrika Purnama Dewi/Chairul Fajri/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.