Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Pidato Politik Jokowi Tanda Sudah Resmi Log In PSI

    Pidato Politik Jokowi Tanda Sudah Resmi Log In PSI

    Jakarta –

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan bekerja keras untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Lalu apakah PSI akan menjadi partai besar di bawah kerja keras Jokowi?

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno membaca makna pidato Jokowi dalam Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengatakan akan all out untuk PSI. Pada Kongres ini, Kaesang Pangarep kembali terpilih jadi Ketum PSI periode 2025-2030.

    “Pidato politik Jokowi menegaskan 2 hal sekaligus. Pertama, Jokowi sudah ‘resmi’ log in PSI. Ketika Jokowi bilang dukung penuh dan akan kerja keras untuk PSI menjadi sinyal bahwa Jokowi akan all out membesarkan PSI. Tinggal kita lihat bagaimana PSI ke depan,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (19/7/2025).

    “Jadi, sudah tak relevan lagi debatkan apakah Jokowi ketua dewan pembina PSI atau tidak. Karena secara politik, Jokowi akan total perjuangkan PSI,” imbuhnya.

    Adi menilai, PSI juga kan menjadi ajang pembuktian kesaktian Jokowi usai tak lagi menjabat sebagai presiden. Adi juga menyinggung pengalaman Jokowi yang selalu ‘menang’ dalam kontestasi politik.

    “Kedua, ketika Jokowi akan kerja keras ke PSI itu menjadi pertaruhan sekaligus pembuktian kesaktian setelah Jokowi tak lagi jadi presiden dan tak lagi di PDIP. Itu artinya, pengalaman politik Jokowi yang tak pernah kalah sejak nyalon di Solo, pilkada Jakarta, dan presiden dua periode akan dimaksimalkan untuk besarkan PSI,” jelas dia.

    “Tinggal tunggu bagaimana progres PSI di kemudian hari setelah Jokowi berkomitmen akan total kerja untuk PSI. Yang jelas Jokowi punya pengalaman sejak di Solo hingga presiden 2 periode. Bekal yang bisa dikapitalisasi membesarkan PSI. Waktu dan kerja keras politik yang akan jawab semuanya,” jelas dia.

    Lalu seperti apakah dampak kerja keras yang akan dilakukan Jokowi untuk PSI? Adi menyebut ada dua faktor yang akan menentukan.

    Jokowi Akan Kerja Keras untuk PSI

    Jokowi menyatakan dukungan penuh terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi berkomitmen akan bekerja keras untuk PSI.

    Hal itu diungkap Jokowi saat memberikan sambutan di Kongres PSI di Graha Saba Buana, Solo. Awalnya, Jokowi berbicara mengenai logo baru dari PSI, yakni gajah dengan kepala berwarna merah. Jokowi menyebut gajah mempunyai filosofi sebagai lambang ilmu pengetahuan dan kebijakan.

    “Logo gajah, logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Artinya, PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting gajah itu kuat dan besar,” kata Jokowi dilansir detikJateng, Sabtu (19/7).

    Untuk itu, Jokowi menyatakan akan mendukung penuh PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Pernyataan itu disambut meriah oleh kader PSI yang hadir dengan meneriakkan nama Jokowi.

    “Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI,” tutur Jokowi.

    (lir/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bupati ajak generasi muda berpolitik bangun Kepulauan Seribu

    Bupati ajak generasi muda berpolitik bangun Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan mengajak generasi muda untuk mulai aktif berpolitik dengan etika dan bertanggung jawab sehingga proses demokrasi berjalan dengan aman dan lancar.

    “Pemilu 2024, baik Pilpres maupun Pilkada, telah berjalan dengan lancar berkat dukungan semua pihak dan peran aktif masyarakat Kepulauan Seribu,” katanya dalam edukasi politik yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepulauan Seribu, di Pulau Pramuka di Jakarta, Jumat.

    Ia pun mengajak generasi muda untuk mulai aktif berpolitik demi kemajuan daerah dan bersama-sama membangun daerah tersebut.

    Menurut Fadjar, keahlian berpolitik merupakan alat untuk membantu masyarakat, khususnya di Kepulauan Seribu.

    Dia juga mengapresiasi aparat keamanan, penyelenggara pemilu, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah menjaga situasi tetap kondusif selama tahapan pemilu berlangsung.

    “Alhamdulillah hingga terpilihnya Presiden dan Gubernur, kondisi wilayah tetap aman, nyaman, dan terkendali,” katanya.

    Dalam pelatihan tersebut, Bupati Fadjar juga meminta para narasumber menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami dan aplikatif.

    “Harapannya, meskipun sedikit, ada ilmu yang bisa diserap dan diimplementasikan di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Pelatihan yang digelar Suku Badan Kesbangpol itu diikuti oleh 100 peserta, yang terdiri dari Ketua DPC partai politik se-Kabupaten Kepulauan Seribu, tokoh masyarakat Pulau Seribu, Ketua PPI Kabupaten Kepulauan Seribu, serta perwakilan dari Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

    Sementara itu, Kepala Suku Badan Kesbangpol Kepulauan Seribu, Achmad Yani Rivai Yusuf menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki peran penting dalam memperkuat kesadaran politik masyarakat.

    Ia mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan pembekalan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, terkait dengan peningkatan etika dan budaya politik dalam berdemokrasi.

    Ia pun berharap kegiatan ini bisa membentuk warga yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga bijak dan beretika dalam menyikapi dinamika demokrasi.

    “Targetnya agar masyarakat dapat membangun budaya politik yang sehat, tanpa hoaks,” kata Achmad.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tokoh Oposisi Turki Imamoglu Kembali Divonis Penjara

    Tokoh Oposisi Turki Imamoglu Kembali Divonis Penjara

    Jakarta –

    Pengadilan Istanbul pada Rabu (16/7) menjatuhkan hukuman penjara terhadap Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Putusan tersebut dilaporkan pertama kali oleh media pemerintah TRT, dan dipahami sebagai isyarat meningkatnya gelombang penindakan terhadap oposisi Turki.

    Imamoglu telah ditahan sejak Maret lalu, sambil menghadapi dakwaan lain dalam kasus dugaan korupsi. Dia kini dijatuhi hukuman penjara satu tahun delapan bulan usai dinilai bersalah menghina dan mengancam kepala kejaksaan Istanbul.

    Putusan tersebut masih harus dikukuhkan oleh dua pengadilan banding.

    Vonis tersebut merupakan putusan kedua, di mana Imamoglu divonis bersalah karena menghina pejabat publik. Pada 2022 lalu, dia dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara karena mengkritik pejabat dewan pemilu yang membatalkan hasil Pilkada Istanbul 2019. Saat itu, dia secara mengejutkan mengalahkan kandidat dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa.

    Tokoh partai sekuler CHP itu telah mengajukan banding atas putusan tersebut, namun hingga kini pengadilan belum memberi keputusan.

    Imamoglu bantah semua dakwaan

    “Saya telah berjuang melawan penyalahgunaan sistem peradilan dan penggunaannya sebagai alat politik. Ini sungguh merupakan penghinaan terhadap bangsa kita,” kata Imamoglu, dikutip oleh stasiun Halk TV dan media Turki lainnya.

    Vonis dari tahun 2022 itu, jika dikukuhkan, bisa menghalangi pencalonan Imamoglu dalam pemilu kepresidenan mendatang. Universitas Istanbul pada Maret lalu juga secara sepihak membatalkan ijazah universitas Imamoglu, syarat wajib untuk maju sebagai calon presiden.

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersikeras menyebut penyelidikan itu sebagai upaya membongkar jaringan korupsi yang dia ibaratkan seperti “gurita yang menjulur ke berbagai wilayah di dalam dan luar negeri.”

    Pembungkaman oposisi?

    Belum pernah sejak rangkaian kudeta militer pada dekade 1960an, 1970an, dan 1980an, seorang pejabat terpilih dipecat tanpa pembuktian di hadapan publik. Oleh kuasa hukum oposisi, bukti-bukti yang diajukan kejaksaan disebut sebagai rekayasa.

    “Penyelidikan ini lebih digunakan sebagai alat penggerusan politik ketimbang penyidikan objektif terhadap kejadian konkret,” ujar Ertugrul Gunay, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata di kabinet Erdogan antara 2007 hingga 2013.

    Gunay mundur dari Partai AKP setelah pemerintah memenjarakan ribuan warga karena ikut serta dalam unjuk rasa oposisi di Gezi Park tahun 2013. Tapi jika dulu pemerintah membidik warga biasa, kali ini target yang disasar merupakan petinggi CHP yang sedang unggul di berbagai jajak pendapat.

    Hal ini, menurutnya, mencerminkan “kekhawatiran dan kepanikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa, terutama menyangkut pemilu mendatang,” kata Gunay kepada Reuters.

    CHP membantah tuduhan korupsi dan menyebutnya sebagai upaya politisasi hukum oleh pemerintah untuk menyingkirkan ancaman elektoral terhadap Erdogan. Tuduhan ini berulang kali dibantah pemerintah Turki.

    CHP dalam bidikan Erdogan

    Sidang hari Rabu digelar di kompleks pengadilan-penjara di Distrik Silivri, Istanbul — tempat yang kerap digunakan untuk persidangan berprofil tinggi dan sensitif secara politik — dan menjadi lokasi tempat Imamoglu kini ditahan.

    Direktorat Komunikasi Turki merilis daftar mantan wali kota dari AKP yang pernah divonis dalam penyelidikan serupa, untuk menyangkal klaim bahwa hanya CHP yang menjadi target. Disebutkan, sebagian besar mantan wali kota tersebut diselidiki setelah mereka tidak lagi menjabat, dan tidak ditahan selama proses hukum berlangsung.

    Namun, tinjauan Reuters terhadap dokumen penyelidikan terbaru menunjukkan, tidak ada tindakan hukum yang dilakukan di 14 dari 39 distrik di Istanbul yang dikuasai oleh AKP.

    Mehmet Pehlivan, pengacara Imamoglu yang juga ditahan bulan lalu atas tuduhan keterlibatan dalam organisasi kriminal — yang juga dia bantah — mengatakan dari balik penjara, penyelidikan ini merupakan upaya pertama dalam mengkriminalisasi hak untuk membela dan menjalankan profesi hukum.

    Dia menegaskan, kliennya tidak dihadapkan pada “satu pun bukti konkret.”

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Respons Kaesang Soal Rumor Jokowi Bakal jadi Dewan Pembina PSI

    Respons Kaesang Soal Rumor Jokowi Bakal jadi Dewan Pembina PSI

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep buka suara terkait dengan isu Joko Widodo (Jokowi) yang disebut bakal menjadi Dewan Pembina PSI.

    Kaesang mengatakan akan mengikuti keputusan partai. Saat ditanya apakah dirinya merestui, Kaesang pun menjawab diplomatis.

    “Biar berjalan dulu, Kongres kan belum selesai, biar Kongres berjalan dulu,” jawabnya dikutip dari Solopos, Kamis (17/7/2025).

    Kaesang mengatakan bahwa keputusan Jokowi akan menjadi Dewan Pembina atau tidak, bukan kewenangannya. 

    “Itu bukan kewenangan saya. Harus tanya ke dewan pendiri partai,” ujar Kaesang.

    Terkait dengan kesiapannya menghadapi kongres PSI di Solo, Kaesang menyatakan sangat siap dan optimis menang.

    Sebagaimana diketahui Kongres PSI akan digelar di Kota Solo pada 19–20 Juli 2025. Kongres ini akan menjadi forum tertinggi untuk menetapkan Ketua Umum PSI baru. Penentuan ketua umum dilakukan melalui sistem e-vote yang dapat diakses seluruh kader PSI. Hasil polling sementara Kaesang unggul dalam pemilihan melalui mekanisme e-vote yang tengah berlangsung. 

    Kaesang bersaing dengan dua calon lainnya, Ronald Aristone Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang. “Pasti menang. Wong akhirnya menang,” kata Kaesang saat kampanye di Karanganyar pada Rabu (16/7/2025) malam.

    Kaesang mengaku kecewa perolehan suara di Jawa Tengah masih kalah dengan DKI dan Jawa Barat. Kaesang berharap suara di Jawa Tengah bisa meningkat dan solid memenangkannya. Saat ini, persiapan Kongres PSI yang akan berlangsung pada 19-20 Juli di Kota Solo sudah berjalan on the track. 

    Menjelang Pemilu Raya PSI, Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep roadshow ke Karanganyar untuk menggalang dukungan pada Rabu (16/7/2025) malam. Setelah sebelumnya adik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka roadshow safari politiknya ke sejumlah daerah di Jawa Tengah.

    Dalam kunjungannya di Karanganyar, Kaesang bertemu langsung dengan ratusan kader PSI dari wilayah Soloraya. Acara dibalut santai di Wedangan Mbah Onggo Bejen, Karanganyar.

    Kedatangan Kaesang didampingi Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo dan jajaran petinggi DPP PSI. Dalam pertemuan itu, Kaesang mengajak kader agar solid memberikan dukungan melalui mekanisme e-voting yang tengah berlangsung.

    “Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Ini kan ada yang dari Karanganyar, Solo, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, terima kasih sudah bulat mendukung saya untuk menjadi ketua umum lagi periode 2025-2030,” kata Kaesang. 

    Kaesang mengaku sedikit kecewa dengan perolehan suaranya di beberapa daerah yang belum bulat memberikan suara untuknya. Dengan nada bercanda, Kaesang bahkan menyindir sempat adanya trouble dalam sistem e-voting yang diduga sengaja disabotase calon lain. 

    “Waktu masih ada dua hari lagi sebelum penutupan. Saya berharap Jawa Tengah ini, kan, orangnya lebih banyak, kader PSI-nya lebih banyak. Saya berharap untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu raya untuk pemilihan ketua umum memberikan dukungannya,” katanya. 

    Kaesang mengucapkan rasa terima kasih untuk seluruh kader PSI yang sudah memberi rekomendasi untuk bisa maju lagi menjadi ketua umum periode 2025-2030. Dalam kesempatan itu, Kaesang juga menargetkan di Pemilu 2029 nanti, PSI Kota Solo dapat menambah kursi legislatif lebih banyak lagi. Dia juga berharap daerah lain di Soloraya dapat pecah telur seperti Kota Solo.

    “Jadi kita bisa ikut berpartisipasi nanti di pilkada, entah itu nanti wakil bupati atau malah bupatinya,” harapnya.

    Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Probowo menyampaikan bahwa Jawa Tengah siap solid memberikan dukungan suara ke Kaesang Pangarep.

    “Dari sejak pagi tadi Mas Kaesang sudah roadshow ke daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan malam ini ditutup di Karanganyar,” katanya.

    Dia memohon doa kepada seluruh kader agar Kongres PSI 19-20 Juli di Kota Solo berjalan aman dan lancar.

  • Pengurus Apkasi 2025-2030 Resmi Dikukuhkan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi Jadi Ketua Umum – Page 3

    Pengurus Apkasi 2025-2030 Resmi Dikukuhkan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi Jadi Ketua Umum – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) resmi dikukuhkan pada Kamis (17/7/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, terpilih untuk memimpin Apkasi periode 2025-2030 sebagai ketua umum (ketum).

    Bursah terpilih setelah Apkasi melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) keenam tahun 2025 yang digelar pada 30 Mei 2025 di Minahasa Utara.

    Selain ketua umum, salah satu keputusannya yang lain adalah menetapkan sekretaris jenderal (sekjen) Apkasi masa bhakti 2025-2030. Hasilnya, Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda terpilih sebagai sekjen.

    Pengukuhan Dewan Pengurus Apkasi 2025-2030 ini dihadiri langsung oleh sejumlah menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Di antaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memimpin langsung pengucapan janji pengukuhan dewan pengurus Apkasi 2025-2030.

    Hadir pula Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

    Ketua Umum Apkasi 2025-2040, Bursah Zarnubi, mengatakan pengukuhan dewan pengurus Apkasi yang baru menjadi momentum penting menjadi wadah mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dia berharap, melalui Apkasi hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bakal semakin harmonis.

    “Kita dengan pemerintah pusat yang kadang-kadang harmonis, bersalaman-bersalaman, tapi kadang-kadang ada ketegangan, terutama di dalam perbedaan kepentingan melihat undang-undang maupun praktik-praktik kita bernegara,” kata Bursah.

    Selain itu, Bursah menyampaikan Apkasi juga merupakan institusi yang strategis. Apkasi, kata dia lahir sebagai instrumen mengintensifkan dan mengefektifkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999.

    “Karena itu kehadiran Apkasi bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang tidak penting, tapi memang direncanakan oleh pemerintah pada waktu itu untuk mengawal pelaksanaan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Bursah.

    Apkasi Tuntut Pemerintah Serius Pertahankan Pilkada Langsung

  • Rano tegaskan akan berantas oknum lakukan pungli pada perekrutan PPSU

    Rano tegaskan akan berantas oknum lakukan pungli pada perekrutan PPSU

    Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur, melakukan seleksi wawancara terhadap ratusan orang calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Aula Kantor Kelurahan Cipayung, Rabu (9/7/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Rano tegaskan akan berantas oknum lakukan pungli pada perekrutan PPSU
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 15:06 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membenarkan bahwa masih ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) perekrutan calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

    Rano menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberantas para oknum yang masih nekat melakukan hal tersebut.

    “Ya nggak bisa ditutupi ada. Dan kita sudah ngomong, itu (pungli) harus diberantas,” kata Rano saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Rano mengatakan, hal itu sebenarnya sudah pernah dibahas saat dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melakukan kampanye Pilkada DKI Jakarta.

    Saat perekrutan PPSU, Pramono juga sempat menegaskan bahwa tidak boleh ada pungli dalam proses tersebut. Dia pun berjanji proses rekrutmen PPSU akan berjalan secara transparan.

    “Dari awal, mungkin dari kampanye kita, kita sudah wanti-wanti itu. Bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta. Bayangin. Itu kita nggak bisa terima gitu. Jadi langsung ditindak saja,” kata Rano.

    Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis juga sempat menyinggung hal tersebut.

    “Pak Wagub, saya kemarin reses ada informasi. Pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli,” kata Ali.

    Ali mendengar kasus tersebut terjadi di Cipinang Muara, Jakarta Timur, ketika melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

    Ali mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah termasuk perbuatan zalim ​​​​​karena melakukan praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin.

    “Sudah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli. Tolong Pak Wagub, beserta jajaran pemprov. Melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Komisi II: Putusan MK dorong susun RUU Pemilu sesuai RPJPN 2025-2045

    Komisi II: Putusan MK dorong susun RUU Pemilu sesuai RPJPN 2025-2045

    Biarlah semua perdebatan itu kita tumpahkan kita ramu di penyusunan itu, termasuk nanti di pembahasan. Itu sesuai mekanisme, dan itu elegan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah, menjadi dorongan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berupa kodifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, agar segera disusun.

    “Kita menyesuaikan dengan kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Nomor 59 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Pemilu itu adalah kodifikasi,” kata Zulfikar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Jadi, katanya, DPR RI sendiri sedianya memang telah menggagas perubahan Undang-Undang Pemilu, perubahan Undang-Undang Pilkada, dan perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang disebut akan menjadi paket RUU Politik (kodifikasi), maka adanya putusan MK Nomor 135 itu menjadi momentum untuk segera menyusun UU Pemilu yang memang sudah diinisiasi untuk berubah.

    Dia lantas melanjutkan, “Biarlah semua perdebatan itu kita tumpahkan kita ramu di penyusunan itu, termasuk nanti di pembahasan. Itu sesuai mekanisme, dan itu elegan.”

    Dia pun mengaku tidak tahu menahu soal adanya pertemuan kembali fraksi-fraksi partai politik di parlemen dalam menyikapi putusan MK tersebut.

    Adapun, lanjut dia, pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri dan komisi terkait serta perwakilan masyarakat sipil melangsungkan rapat terakhir kali guna menyikapi putusan MK tersebut pada Senin (30/6).

    “Pertemuan pimpinan Komisi II, Komisi III, Baleg (Badan Legislasi), Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, sudah (itu) terakhir,” tutur dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan bahwa penyusunan RUU Pemilu yang menyangkut banyak elemen politik ke depannya diwacanakan akan berupa kodifikasi.

    “Apalagi di dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu ke depan, yang kami ingin Undang-Undang Pemilu itu nanti adalah kodifikasi karena menyangkut dari berbagai elemen politik kita yang harus satu sistem, satu hal yang holistik, enggak terpotong-potong,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Prabowo hadiri Bastille Day hingga ODGJ dapat bansos

    Politik kemarin, Prabowo hadiri Bastille Day hingga ODGJ dapat bansos

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, untuk menghadiri parade militer hari nasional Prancis (Bastille Day), hingga masyarakat dalam kategori difabel, lanjut usia atau lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden Prabowo tiba di Paris untuk hadiri parade Bastille Day

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, Minggu (13/7) malam waktu setempat, untuk menghadiri parade militer hari nasional Prancis (Bastille Day) sebagai tamu kehormatan dan memenuhi undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Dari Brussels, Belgia, Presiden tiba di Bandar Udara Orly, Paris sekitar pukul 18:35 waktu setempat, dan kedatangan Presiden Prabowo disambut secara resmi tepat di apron bandara oleh Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone.

    Di apron bandara tak jauh dari ujung anak tangga pesawat, pasukan jajar kehormatan dari militer Prancis juga menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menhan minta TNI berikan penampilan terbaik saat Bastille Day 2025

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Satgas Patriot II menampilkan penampilan terbaik dalam perayaan Bastille Day di Prancis demi menjaga nama baik Indonesia.

    “Seluruh anggota kontingen menjaga nama baik Indonesia dan menunjukkan disiplin serta semangat juang yang menjadi ciri khas prajurit Indonesia,” kata Sjafrie dalam siaran pers resmi Kementerian Pertahan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

    Menurut Sjafrie, kesempatan yang diberikan Pemerintah Prancis kepada Indonesia untuk tampil di acara Bastille Day merupakan sebuah penghargaan bagi Indonesia, terkhusus TNI.

    Baca selengkapnya di sini.

    DPR terus buka masukan revisi KUHAP sebelum disahkan di paripurna

    Komisi III DPR RI memastikan untuk terus membuka masukan untuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga sebelum disahkan di tingkat Rapat Paripurna DPR RI.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan biasanya jika pembahasan revisi di tingkat panitia kerja (Panja) selesai, maka tidak ada lagi perubahan hingga rapat paripurna.

    Namun, dia memastikan bahwa Komisi III DPR akan terus mengevaluasi pasal-pasal yang ada.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi II DPR: Dua daerah gelar pilkada ulang pada 27 Agustus

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan ada dua daerah yang diharuskan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 27 Agustus mendatang, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Bangka.

    “Sehingga akan digelar pilkada ulang, yakni Kabupaten Bangka tanggal 27 Agustus dan Kota Pangkal Pinang tanggal 27 Agustus,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menko PM sebut difabel, lansia, ODGJ akan dapat bansos abadi

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyebut masyarakat dalam kategori difabel, lanjut usia atau lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi.

    “Ya, ada term (istilah) periode. Sampai hari, ini kita berkesimpulan untuk difabel, manusia lanjut usia—manula, sama ODGJ itu abadi, bansos terus,” ucap Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7) malam.

    Selain dari tiga kategori kelompok masyarakat rentan itu, pemberian bansos akan dibatasi. “Untuk sementara maksimal lima tahun,” tuturnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU gandeng LSM perkuat pengawasan dan pendidikan seputar pemilu

    KPU gandeng LSM perkuat pengawasan dan pendidikan seputar pemilu

    “Alhamdulillah pada sore hari ini KPU baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan teman-teman dari LSM yaitu dari JPPR, kemudian dari SPD, dari APD, dari PDB yang semuanya adalah LSM yang selama ini memang dengan atau tanpa MoU sudah melakukan k

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) pegiat pemilu dalam rangka memperkuat pendidikan pemilu terhadap masyarakat, serta penguatan pengawasan dan kontrol terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

    Empat LSM tersebut yakni Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perisai Demokrasi Bangsa (PDB), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), dan Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).

    “Alhamdulillah pada sore hari ini KPU baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan teman-teman dari LSM yaitu dari JPPR, kemudian dari SPD, dari APD, dari PDB yang semuanya adalah LSM yang selama ini memang dengan atau tanpa MoU sudah melakukan kerja-kerja kepemilihan. Apakah sifatnya melakukan pendidikan pemilih maupun juga melakukan kontrol, kritik terhadap penyelenggara pemilih terlangsung KPU, Bawasu, dan semuanya,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

    Afifuddin juga menyampaikan penandatanganan MoU tersebut juga dalam rangka mengawal tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah/

    Ia mengatakan sudah ada ratusan lembaga yang menandatangani MoU dengan KPU terkait berbagai aspek seputar pemilu. Meski demikian KPU tetap terbuka dengan semua pihak yang ingin menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu di Tanah Air.

    “Pada intinya, teman-teman ini adalah mitra kami semua, dan kami memang sangat terbuka dengan siapapun untuk melakukan kerja-kerja bersama, yang pada pokoknya ingin meningkatkan kualitas pemilih kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut Afifuddin mengatakan meski tahapan pemungutan suara pemilu telah usai, masih banyak tugas seputar pemilu yang harus dikerjakan antara lain soal pendidikan pemilu dan pembahasan soal UU Pemilu.

    “Meski pemilihannya sudah selesai tetapi kan pendidikan pemilih dan juga katakanlah tahapan-tahapan post-election, revisi undang-undang dan sebagainya kan butuh pengawalan dan lain-lain. pasti teman-teman juga akan fokus di isu tersebut,” tutur Afifuddin.

    Afifuddin berharap MoU dengan berbagai LSM tersebut akan melahirkan berbagai program untuk penguatan jajaran penyelenggara pemilu dan merumuskan bagaimana menganalisis partisipasi pemilu dan pilkada.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR minta persiapan PSU dimatangkan

    Komisi II DPR minta persiapan PSU dimatangkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtera Banong meminta penyelenggara pemilu untuk mematangkan persiapan sehingga tidak ada pemungutan suara ulang (PSU) di atas pemungutan suara ulang.

    Hal tersebut disampaikan Bahtera dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    “Agar betul-betul persiapan dan kesiapannya dalam rangka PSU maupun Pilkada ulang dipersiapkan secara matang,” kata Bahtra di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan persiapan dan pengawasan pelaksanaan PSU tersebut harus patuh terhadap aturan dan prosedur yang ada sehingga tidak berujung dengan gugatan yang kembali akan menunda rampungnya tahapan pemilu tersebut.

    “Paling penting adalah agar tidak terjadi lagi gugat-menggugat di Mahkamah Konstitusi nanti karena itu akan merepotkan Kemendagri dalam hal berkaitan dengan penganggaran,” ujarnya.

    Bahtera juga mengingatkan bahwa apabila PSU kembali terulang maka pemerintah harus kembali mengeluarkan anggaran untuk pemungutan suara ulang, hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan spirit efisiensi yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Di satu sisi kita sedang melakukan penghematan, tapi di sisi lain dengan adanya Pilkada berulang kali, itu juga bisa merepotkan dalam hal bagaimana kita bisa mewujudkan efisiensi yang sedang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Rapat kerja antara pihak penyelenggara pemilu dan DPR RI tersebut membahas sejumlah hal antara lain persiapan pemungutan suara ulang untuk pemilihan ulang Wali Kota Pangkal Pinang, pemilihan ulang Bupati Bangka, kemudian PSU di Kabupaten Boven Digul dan Kabupaten Barito Utara, serta evaluasi pemilihan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.