Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • 5 Video Skandal Milik Hasto dan Bahaya Intrik Kekuasaan ala "Game of Thrones" Nasional

    5 Video Skandal Milik Hasto dan Bahaya Intrik Kekuasaan ala "Game of Thrones" Nasional

    Video Skandal Milik Hasto dan Bahaya Intrik Kekuasaan ala “Game of Thrones”
    Belajar ilmu Politik sejak tahun 2003 di UIN Jakarta. Menjadi jurnalis dan peneliti sejak tahun 2013.
    PERNYATAAN
    juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, bahwa Hasto Kristiyanto memiliki informasi dan video skandal petinggi negara dengan daya ledak tinggi, patut menjadi perhatian kita semua.
    Dalam pernyataan tersebut, Guntur menyebut bahwa informasi dan video milik Hasto berisi tindakan para petinggi negara dalam menyalahgunakan kekuasaan, melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.
    Seperti diberitakan
    Kompas.com
    , Jumat (27/12/2024), Guntur menegaskan bahwa informasi dan video itu akan diungkap ke publik.
    “Bukan serangan balik, tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” kata Guntur.
    Pernyataan Guntur yang dilontarkan di saat Hasto baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jelas merupakan alat tawar-menawar dan senjata politik dalam permainan kekuasaan.
    Taktik ini menyerupai intrik politik dalam serial
    Game of Thrones,
    di mana setiap langkah politik dipenuhi oleh pengkhianatan, manipulasi, dan permainan kekuasaan.
    Dalam
    Game of Thrones
    , kekuasaan tidak hanya diperoleh melalui perang dan taktik militer, tetapi juga penguasaan informasi, manipulasi aliansi, dan penggunaan kelemahan lawan sebagai senjata.
    Hal ini menciptakan dinamika politik yang selalu dipenuhi oleh ketegangan, di mana hukum takluk di bawah permainan kekuasaan.
    Sebagai petinggi partai politik yang berkuasa selama 10 tahun terakhir, Hasto tentu tahu persis bahwa penegakan hukum di Indonesia bergantung pada selera kekuasaan.
    Karena itu, ketika ia ditetapkan sebagai tersangka, narasi utama yang dimainkan adalah adanya kriminalisasi terhadap dirinya.
    Dalam konteks ini, penegakan hukum bisa digambarkan dalam adagium Romawi, “Quod principi placuit legis habet vigorem”—”Apa yang menyenangkan sang pangeran (raja) memiliki kekuatan hukum”.
    Hukum bukan lagi alat untuk melayani keadilan, tetapi menjadi senjata untuk menyenangkan atau melindungi kepentingan penguasa.
    Dampaknya, institusi hukum tidak punya independensi. Ia bertransformasi menjadi legitimator yang membuat keputusan untuk “menyenangkan” penguasa.
    Ini terlihat, misalnya, dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024 dan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah tafsir syarat usia calon kepala daerah yang memberi jalan bagi Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada 2024.
    Hal ini menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditentukan oleh siapa yang memegang kendali atas kekuasaan.
    Dalam
    Game of Thrones
    , informasi rahasia punya kekuatan besar dalam memengaruhi kekuasaan.
    Penggunaan informasi sebagai senjata politik, misalnya, sangat lekat dalam karakter Petyr Baelish (Littlefinger) atau Varys.
    Mereka tidak memegang kekuasaan formal, tetapi penguasaan atas rahasia para penguasa menjadikan mereka pemain penting dalam politik Westeros.
    Hasto Kristiyanto, dengan informasi dan video skandal yang disebut-sebut dimilikinya, tampaknya berniat memainkan peran serupa.
    Dengan memegang kunci informasi, ia bisa melakukan tawar menawar atas kasus hukum yang sedang menjeratnya.
    Intrik politik ini semakin memperlihatkan bahwa di balik layar kekuasaan, ada permainan yang tidak terlihat oleh publik.
    Informasi menjadi alat utama dalam permainan ini, baik untuk melindungi diri maupun untuk menjatuhkan lawan.
    Sama seperti dalam
    Game of Thrones
    , di mana rahasia dan skandal menjadi alasan utama pengkhianatan atau pembentukan aliansi, informasi rahasia kini tampak menjadi mata uang politik yang sangat berharga.
    Permainan ini, pada gilirannya akan membuat Indonesia mengalami transisi dari negara hukum (
    rechtstaat
    ) ke negara kekuasaan (
    machtstaat
    ).
    Dalam negara kekuasaan, hukum kehilangan esensinya sebagai penjaga keadilan, berubah menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan.
    Ini adalah fenomena yang berbahaya karena tidak hanya menghancurkan kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan politik jangka panjang.
    Dalam konteks ini, serial
    Game of Thrones
    juga memberikan pelajaran penting. Ketika kekuasaan hanya diperebutkan tanpa aturan jelas dan kepercayaan dihancurkan, yang tersisa adalah kekacauan.
    Negara tanpa fondasi hukum yang kuat berisiko runtuh ke dalam konflik internal berkepanjangan, seperti yang digambarkan dalam perpecahan di Westeros.
    Jika Indonesia ingin keluar dari siklus intrik politik ini, diperlukan upaya kolektif untuk menata ulang visi hukum dan kekuasaan.
    Hukum harus dikembalikan pada fungsinya sebagai penjaga keadilan, bukan alat tawar-menawar politik.
    Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah politik.
    Sebagaimana dalam
    Game of Thrones
    , kekuasaan tanpa legitimasi hanya akan berujung pada kehancuran.
    Indonesia membutuhkan visi politik yang berfokus pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan elite.
    Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa intrik politik tidak lagi menjadi panggung utama, melainkan kebijakan yang berpihak pada rakyat menjadi prioritas.
    Game of Thrones
    mengajarkan bahwa kekuasaan adalah permainan yang berbahaya jika dimainkan tanpa prinsip.
    Di Indonesia, kita melihat bayangan Westeros dalam dinamika politik yang penuh dengan intrik dan manipulasi.
    Namun, kita masih memiliki pilihan untuk keluar dari siklus ini. Hasto dan video-videonya hanyalah salah satu episode dalam serial panjang politik Indonesia.
    Bagaimana akhir dari cerita ini bergantung pada kita semua: apakah kita akan membiarkan intrik terus berkuasa, atau kita akan menata ulang fondasi hukum dan politik demi masa depan yang lebih baik.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Siapkan Langkah Hukum Bela Hasto, Tempuh Praperadilan?

    PDIP Siapkan Langkah Hukum Bela Hasto, Tempuh Praperadilan?

    loading…

    Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy (tengah) kepada SINDOnews, Minggu (29/12/2024). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menyiapkan sejumlah langkah hukum usai Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekjen PDIP itu ditetapkan tersangka kasus suap bersama Harun Masiku.

    “Ada beberapa langkah hukum yang kita akan ambil,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy kepada SINDOnews, Minggu (29/12/2024).

    Kendati demikian, Ronny tak menyebut langkah hukum apa saja yang akan ditempuh, termasuk ketika disinggung apakah bakal menempuh jalur praperadilan untuk menggungat penetapan status tersangka Hasto Kristiyanto. Ronny menegaskan PDIP melihat proses penetapan tersangka ini terlalu terburu-buru dan prematur.

    “Karena saya menduga belum ada bukti yang kuat dalam menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto sebagai tersangka,” ujarnya.

    “Penetapan TSK hanya asumsi, dasarnya apa? Kesimpulan seperti itu meragukan kalau mendengar paparan dalam konpers KPK kemarin,” tutur Ronny melanjutkan.

    Sebelumnya, Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli mengungkapkan, Hasto sudah memproduksi puluhan video. Rekaman itu disebut bakal membongkar dugaan keterlibatan pejabat negara dalam skandal korupsi.

    “Di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi negara di kasus korupsi,” ujar Guntur dalam program Interupsi bertajuk ‘Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka’ yang tayang di iNews, Kamis (26/12/2024).

    Dia menyatakan, video itu akan menggemparkan publik jika dirilis. Menurutnya, peta pemberantasan korupsi dan opini publik pun akan berubah.

    “Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan, dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada,” katanya.

    (abd)

  • Pengurus KAUJE 2024-2029, 4 Kepala Daerah Masuk Kepengurusan

    Pengurus KAUJE 2024-2029, 4 Kepala Daerah Masuk Kepengurusan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak empat kepala daerah terpilih di Jatim masuk dalam kepengurusan Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) periode 2024-2029.

    Mereka adalah Bupati Lumajang terpilih Indah Amperawati, Bupati Madiun terpilih Hari Wuryanto, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo, dan Bupati Situbondo terpilih Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat KAUJE, Muhammad Sarmuji melantik jajaran pengurus pusat KAUJE periode 2024-2029 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Minggu (29/12/2024). Hadir dalam acara itu Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim terpilih Emil Elestianto Dardak.

    Selain kepala daerah terpilih yang masuk kepengurusan, ada juga Anggota DPR RI Purnamasidi, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Justiavandana, dan mantan pimpinan KPK Nurul Gufron.

    “KAUJE dan Unej harus kita kibarkan setinggi-tingginya. Unej masuk peringkat kedua universitas paling inovatif di Indonesia. Tidak ada satupun yang mau maju sebagai Ketum KAUJE, akhirnya saya mendapat mandat ini kembali,” kata Sarmuji dalam sambutannya.

    Sarmuji memberi pesan kepada pengurus KAUJE atau Alumni Unej untuk terus berkiprah dan memberikan kontribusi positif kepada negara.

    “Makin hari alumni Unej semakin banyak yang berkiprah di seluruh Indonesia terutama di Jawa Timur, alumni Unej sangat mewarnai baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun di lembaga-lembaga yang lain. Di tingkat nasional, yang baru dipilih kemarin adalah Kepala LAN, lalu ada Ketua PPATK, lalu ada Hakim Agung, dan kemarin sempat ada pimpinan KPK,” tutur Sarmuji usai melantik 167 pengurus pusat KAUJE.

    Sarmuji mengungkapkan, ke depan alumni Unej akan terus berkontribusi dalam mengatasi berbagai masalah di Indonesia. Termasuk mengatasi masalah stunting.

    “Alumni kita ada yang memproduksi beras fortifikasi yang bisa mengatasi stunting. Demikian juga dalam kajian akademik kita ingin Unej dan KAUJE bisa berkontribusi menyelesaikan persoalan mendasar bagi negara. Sebut saja penataan sistem politik dan pemerintahan, bagaimana sistem pemilu sekarang apakah sudah memenuhi keinginan masyarakat atau sudah bisa menjadi instrumen dalam mencapai kesejahteraan rakyat,” ujar Sarmuji yang juga Sekjen DPP Golkar ini.

    “Apakah sistem Pilkada kita ini perlu direview atau tidak, tentu kita ingin melibatkan kajian menyeluruh alumni Unej dan KAUJE sendiri. Di sektor ekonomi, target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, bagaimana kita bisa berkontribusi agar target pemerintah bisa terpenuhi,” tambahnya.

    Ketua DPD Golkar Jatim ini juga menambahkan, Alumni Unej sangat siap untuk terlibat aktif dalam membantu pemerintahan, termasuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Karena tanpa ada dorongan semua pihak, angka 8 persen sangat sulit dicapai. Tapi kalau kita bisa bertemu average faktornya sebut saja proses hilirisasi masif, disertai dukungan pendanaan memadai dan beberapa sektor lain seperti pariwisata, bukan tidak mungkin angka 8 persen bisa tercapai dalam 5 tahun ke depan,” jelasnya.

    Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono dalam sambutannya berharap agar KAUJE bisa berkolaborasi aktif membangun Jatim.

    “Saya ucapkan selamat kepada pengurus pusat KAUJE, kami harap sinergitas dan kolaborasi antara KAUJE dan Pemprov bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi warga Jawa Timur,” pungkas Adhy. (tok/but)

  • Warsubi Diwarisi 82 Ruas Jalan Rusak di Jombang

    Warsubi Diwarisi 82 Ruas Jalan Rusak di Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Warsubi, Cabup pemenang Pilkada Jombang 2024 mengatakan infrastruktur di Jombang masih banyak jalan yang rusak. Tercatat, masih ada 82 ruas jalan yang harus dibangun.

    “Kemarin, saya disodori oleh Sekdakab dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Jombang. Ada kurang lebih 82 ruas jalan yang harus dibangun. Karena kondisinya rusak. Dananya menghabiskan kurang lebih Rp200 miliar. Kalau tidak turun ke lapangan, bisa-bisa jalan yang sudah baik diaspal kembali,” ujar Warsubi.

    Pernyataan itu disampaikan Warsubi dalam acara ngopi bareng Koprs Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jombang di salah satu kedai kopi, Minggu (29/12/2024). Warsubi meminta kerja sama KAHMI dalam memantau kerja-kerja Pemerintah Kabupaten Jombang selama 5 tahun mendatang.

    Untuk itulah, pihaknya menekankan akan turun langsung memantau jalannya pembenahan infrastruktur jalan di seluruh Kabupaten Jombang. Warsubi mengajak Dinas PUPR untuk meninjau langsung.

    Warsubi mengungkapkan, pihaknya sempat melakukan pengecekan secara acak. Ada tiga ruas jalan yang tengah dibangun, padahal kondisinya masih bagus. Inilah yang membuat pembangunan menjadi tidak merata dan tidak berkeadilan.

    “Dalam waktu dekat, saya akan mengajak PUPR untuk turun ke kecamatan-kecamatan meninjau jalanan di Jombang. Mana yang kondisinya rusak parah, itu yang didahulukan. Ini penting. Target saya 5 tahun ke depan jalanan Jombang sudah bagus semua,” tambah Warsubi.

    Warsubi mengaku telah menyaksikan sendiri saat masa kampanye kemarin. Ia melewati sebuah ruas jalan yang kondisinya masih bagus, lalu saat melihat pengajuan pembenahan infrastruktur, jalan yang masih bagus ini diajukan kembali untuk dibenahi dengan nilai yang tidak sedikit. Yakni mencapai Rp2 miliar.

    “Saya tidak mau ada pembangunan yang tidak berkeadilan. Itu akan membuat Jombang hancur pelan-pelan. Ketika saya menjadi kepala desa, sekecil apapun kegiatan dan proyeknya, saya pasti turun ke lapangan,” ujarnya.

    “Demikian juga dengan Jombang. Hanya 21 kecamatan, 302 desa dan 4 kelurahan. Saya sanggup turun ke lapangan dan memantau semuanya. Karena kemarin saat kampanye, saya dan Gus Salman turun ke 302 desa, 4 kelurahan langsung,” tambahnya.

    Menurut Warsubi, penting untuk melihat sejauh mana proses pembangunan di Kabupaten Jombang berjalan. Karena itu butuh pengawasan.

    Jalan poros kabupaten yang menjadi tanggung jawab Pemkab harus diawasi dan segera dibenahi. Sementara jalanan di kampung, menjadi tanggung jawab lurah/kepala desa. Ini sudah ada regulasinya.

    “Sebenarnya kalau dana desa betul-betul dimanfaatkan untuk desa, maka pembangunan desa akan berjalan baik. Harus ada keseimbangan antara pemerintah desa dan Kabupaten,” ungkapnya.

    Karena itu, selain persoalan infrastruktur ia juga berharap ada pendampingan dari KAHMI dan juga seluruh masyarakat Jombang dalam program Kabupaten Jombang yang lain. Seperti revolusi putih yang menekankan pada kesehatan calon ibu dan anak-anak.

    “Perlu adanya perhatian dari kita semua. Membangun Jombang ini tidak bisa sendirian. Semua masyarakat harus dilibatkan. Semua elemen juga harus terlibat aktif secara inklusif sehingga apa saja yang akan dicetuskan menjadi kebijakan yang baik dan membawa manfaat bagi kita semua,” pungkasnya.

    Penasihat KAHMI Jombang, Medan Amrullah menyatakan bahwa KAHMI siap bersinergi bersama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jombang. “KAHMI memiliki pandangan bahwa dalam 5 tahun ke depan, kami akan mendukung pemerintahan Warsubi-Salman untuk meningkatkan pembangunan di seluruh Kabupaten Jombang,” ujarnya. [suf]

  • Husniah Talenrang Pastikan Program Unggulan Berjalan di Pemerintahannya

    Husniah Talenrang Pastikan Program Unggulan Berjalan di Pemerintahannya

    Liputan: Uchenk Husain

    FAJAR.CO.ID, GOWA – Bupati terpilih Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Hj. Sitti. Husniah Talenrang memastikan program unggulan yang digagasnya saat perhelatan pilkada 2024, akan berjalan saat dirinya resmi memimpin Gowa 2025-2030.

    Saat kampanye pilkada lalu, pasangan Hati Damai meluncurkan 9 Program unggulan yang jadi jualan Paslon Hati Damai. Program tersebut di antaranya, menggratiskan seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP.

    Menyiapkan mobil Ambulans gratis bagi pasien gawat darurat, pembangunan jalan 350 Km, serta jaminan ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida bagi petani.

    Hal ini disampaikan Hj. Sitti. Husniah Talenrang, saat menghadiri acara syukuran tim pendukung dan relawan yang dihadiri ratusan warga Kelurahan Benteng, Kecamatan Barombong. Minggu 29 Desember 2024.

    Dalam sambutannya, Ketua Perempuan Amanat Nasiona (PUAN) Sulsel itu, mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gowa atas kepercayaan yang diberikan.

    Ia berjanji untuk bekerja keras mewujudkan visi-misi yang telah dijanjikan selama kampanye, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

    “Syukuran ini adalah bentuk terima kasih kami atas dukungan yang luar biasa dari seluruh tim dan relawan, serta masyarakat Gowa. Kepercayaan ini akan kami jaga dan kami tuntaskan dengan bekerja sepenuh hati untuk Gowa yang lebih maju dan melanjutkan pembangunan berkelanjutan,” ujar Husniah Talenrang saat menyampaikan sambutannya.

    Suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan pun terlihat jelas, dengan berbagai kegiatan hiburan yang melibatkan warga setempat. (*)

  • Sosok Rieke Diah Pitaloka, Dilaporkan ke MKD Gegara Provokasi Tolak Kenaikan PPN, Pelapor Terkuak

    Sosok Rieke Diah Pitaloka, Dilaporkan ke MKD Gegara Provokasi Tolak Kenaikan PPN, Pelapor Terkuak

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Rieke Diah Pitaloka jadi sorotan usai dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik.

    Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini dianggap telah memprovokasi masyarakat soal kenaikan PPN.

    Laporan ini sudah dilayangkan oleh pengadu pada 20 Desember 2024.

    Hal ini dibenarkan oleh Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Politikus PAN itu pun mengonfirmasi surat pemanggilan Rieke oleh MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya.

    “Laporan ada, laporan ada. Benar, surat saya saya tanda tangan kok. Enggak mungkin ada surat kalau enggak ada laporan, benar ada laporan,” ujar Dek Gam saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).

    Dalam surat pemanggilan Rieke yang diterima Kompas.com dan dikonfirmasi Dek Gam, pihak pelapor bernama Alfadjri Aditia Prayoga.

    Di dalam surat itu tertulis bahwa Alfadjri melaporkan Rieke atas pernyataan dalam konten di media sosial yang dianggap memprovokasi warga menolak kebijakan PPN 12 persen.

    Meski begitu, Dek Gam belum mau berkomentar lebih jauh soal pelaporan Rieke.

    Dia hanya menegaskan bahwa MKD kemungkinan bakal menunda pemanggilan Rieke yang seharusnya dilakukan Senin (30/12/2024).

    “Iya surat pemanggilan itu, iya surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan. Tapi kan kita masih libur (sidang) nih, masih reses. Jadi anggota-anggota masih di dapil. Jadi kita tunda dulu lah,” kata Dek Gam.

    Kompas.com mencoba meminta tanggapan Rieke soal pelaporannya ke MKD karena mengkritik kebijakan PPN 12 persen.

    Namun, hingga berita ini diterbitkan, Rieke belum memberikan tanggapan.

    Sebelumnya, Rieke Diah Pitaloka memang getol menolak PPN 12 persen.

    Hal itu bukan tanpa sebab.

    Menurutnya, kenaikan pajak ini dapat memberikan dampak signifikan pada masyarakat.

    Ia memperingatkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga krisis ekonomi sebagai konsekuensi kenaikan ini.

    “Pertimbangan ekonomi dan moneter, antara lain angka PHK meningkat, deflasi selama kurang lebih lima bulan berturut-turut, harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Rieke saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (21/12/2024).

    Rieke meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk menunda rencana kenaikan PPN tersebut. Ia juga menyarankan pemerintah untuk menerapkan self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan guna memastikan efektivitas sistem tersebut.

    Selain itu, Rieke menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai dasar untuk merumuskan strategi pelunasan utang negara.

     
    “Saya dukung Presiden Prabowo tunda atau bahkan batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2(a) UU 7/2021,” tegasnya.

    Rieke menjelaskan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan harus dipahami secara utuh.

    Berdasarkan pasal tersebut, tarif PPN ditetapkan sebesar 11 persen mulai 1 April 2022 dan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

    Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 7 ayat (3) memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen, dengan berkonsultasi bersama DPR RI.

    “Baca juga penjelasan Pasal 7 ayat (3),” tutur Rieke.

    Sosok Rieke Diah Pitaloka

    Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari atau yang lebih akrab dipanggil Rieke Diah Pitaloka lahir di Garut pada 8 Januari 1974.

    Rieke Diah Pitaloka merupakan anak dari pasangan suami istri Edy Prayitno dan Tati Djulianti.

    Rieke Diah Pitaloka menikah dengan seorang dosen filsafat Universitas Indonesia, Donny Gahral Adian pada Sabtu 23 Juli 2005 di Garut, Jawa Barat.

    Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai tiga orang anak, Sagara Kawani Adiansyah pada tahun 2009 dan dua anak laki-laki kembar, Misesa Adiansyah dan Jalumanon Badrika pada 2012. 

    Namun rumah tangga Rieke Diah Pitaloka dan Donny Gahral Adian hanya bertahan sembilan tahun.

    Pada 2015, keduanya resmi bercerai karena adanya orang ketiga yang mencuri hati Donny Gahral Adian.

    Sebelum bercerai, Donny sempat menawarkan pada Rieke Diah Pitaloka untuk tetap menjaga status pernikahan mereka demi karier masing-masing.

    Namun Rieke Diah Putaloka menolak dan memilih tetap bercerai. 

    Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, sedang memimpin sidang kasus Pelindo II dengan agenda mendengarkan keterangan konsultan keuangan Pelindo II, Deutsche Bank, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015). TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)

    Rieke Diah Pitaloka menghabiskan masa kanak-kanak sampai remajanya di Garut, tanah kelahirannya.

    Rieke Diah Pitaloka mengawali pendidikannya di SD Yos Sudarso, Garut sejak 1981 sampai 1987.

    Lulus dari SD Yos Sudarso, Rieke Diah Pitaloka kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Garut dan lulus pada 1990.

    Rieke Diah Pitaloka kemudian melanjutkan ke SMU Negeri 1 Garut hingga lulus pada 1993.

    Lulus dari SMU, Rieke Diah Pitaloka kemudian pindah ke Depok untuk menempuh pendidikan S1 di Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia.

    Semasa kuliah S1 ini, Rieke Diah Pitaloka hidup dalam kondisi serba terbatas.

    Rieke Diah Pitaloka pernah kehabisan uang sampai kesulitan makan dan nunggak uang kos.

    Rieke Diah Pitaloka berhasil menggondol gelar sarjananya pada 2000 sebelum melanjutkan ke Program Pascasarjana Filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI.

    Rieke berhasil meraih gelar magister filsafatnya pada tahun 2004.

    Selain menempuh pendidikan formal, Rieke Diah Pitaloka juga pernah menempuh pendidikan nonformal.

    Pada tahun 2000, Rieke Diah Pitaloka pernah mengikuti kursus filsafat di Extention Course Programme Driyakara School of Philosophy, Jakarta dan Kursus Bahasa Inggris di The Brutush Institute Jakarta.

    BAHAS PALINDO II – Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka tiba di Gedung KPK untuk bertemu pimpinan KPK membahas temuan kasus Pelindo II, Jalan Rasunasaid, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/3). Pimpinanan dan anggota Pansus Pelindo II DPR RI ini juga menyerahkan dokumen pembahasan dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane di PT Pelindo II. Warta Kota/henry lopulalan (Warta Kota/henry lopulalan)

    Riwayat Karier Dunia Hiburan

    Rieke Diah Pitaloka bisa dibilang perempuan yang multitalenta.

    Sebelum dikenal sebagai seorang politikus dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka aktif di dunia hiburan sebagai pemain teater, bintang sinetron, bintang iklan, sampai aktivis.

    Sebelum dikenal sebagai seorang politisi, wajah Rieke Diah Pitaloka sudah sering bersliweran di layar televisi.

    Rieke Diah Pitaloka sudah membintangi berbagai sinetron dan FTV.

    Sinetron yang paling melambungkan namanya adalah Bajaj Bajuri, sebuah sinetron komedi yang tayang di Trans TV sejak 2002 sampai 2007.

    Karena perannya dalam Bajaj Bajuri, Rieke Diah Pitaloka juga berhasil menyabet penghargaan dari Forum Film Bandung sebagai Aktris Wanita Terpuji.

    Dalam sinetron tersebut, Rieke Diah Pitaloka yang berperan sebagai Oneng, berduet dengan Mat Solar.

    Mat Solar berperan sebagai Bajuri yang tidak lain adalah suami Oneng.

    Adapun beberapa sinetron maupun FTV lain yang pernah dibintangi Rieke Diah Pitaloka diantaranya, Srikandi, Badut pasti Berlalu, Untukmu Segalanya, Tirani Kehidupan, 30 Meter, Putri Maharani, Perawan-perawan, Perkawinan, Prahara Prabu Siliwangi, Goresan Cinta Berbingkai Duka, Bola Kampung, Salon Oneng, serta Maha Kasih.

    Tidak hanya menjadi bintang sinetron, Rieke Diah Pitaloka juga sempat menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi.

    Beberapa acara yang dibawakan oleh Rieke Diah Pitaloka diantaranya Good Morning dan Reportase Malam yang tayang di Trans TV, serta Book Review yang tayang di Metro TV.

    Beberapa acara lain yang pernah dibawakan Rieke Diah Pitaloka diantaranya Informasi Kelautan Ikan, ikan, ikan yang tayang di Indoesiar, Raja Sawer di ANTV, Liga Italia, Selebriti Up Date, Pasar Rakyat, serta Warung Sehat yang tayang di TPI.

    Rieke Diah Pitaloka juga aktif menulis.

    Selain menulis untuk berbagai media massa, Rieke Diah Pitaloka juga sudah menerbitkan beberapa buku.

    Buku-buku karya Rieke Diah Pitaloka diantaranya ‘Renungan Kloset: Dari Cengkeh sampai Ultrecht’, ‘Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat’, ‘Ups! Kumpulan Puisi’, ‘Banalitas Kekerasan: Telaah Pemikiran Hannah Arendt Tentang Kekerasan Negara’, serta ‘Sumpah Saripah’.

    Rieke Diah Pitaloka sudah mulai merambah dunia perfilman pada 2006 ketika membuat debutnya dalam film ‘Berbagi Suami’ yang disutradari Nia Dinata.

    Rieke juga membintangi film ‘Perempuan Punya Cerita’ yang diadopsi dari film ‘Lotus Requim’, sebuah film antologi karya empat sutradara perempuan.

    Pada 2008, Rieke Diah Pitaloka juga berperan dalam film ‘Laskar Pelangi’.

    Setahun berikutnya, Rieke Diah Pitaloka kembali bermain dalam film ‘Sang Pemimpi’.

    Rieke Diah Pitaloka kemudian merambah ke dunia politik.

    Rieke Diah Pitaloka bahkan pernah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar.

    Namun pada 2008, Rieke Diah Pitaloka memutuskan untuk pindah ke PDI Perjuangan karena adanya konflik internal yang tajam di dalam PKB. 

    Rieke Diah Pitaloka kemudian maju sebagai Calon Anggota Legislatif periode 2009 – 2014 dapil Jawa Barat II.

    Rieke Diah Pitaloka lolos ke senayan dan menjadi anggota Komisi IX yang membawahi bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

    Rieke Diah Pitaloka juga termasuk anggota Panitia Khusus Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

    Rieke Diah Pitaloka mengkritisi pemerintah yang tak kunjung mengesahkan RUU BPJS menjadi UU. 

    Pada 2013, Rieke Diah Pitaloka maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2013 didampingi Teten Masduki sebagai wakilnya.

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki bergantian pidato dihadapan kader PDIP pada acara Rakerdasus DPD PDIP Jabar di Bandung Convention Centre (BCC), Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (9/11/2012). Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini akan didaftarkan sebagai peserta Pilgub Jabar 2013 oleh DPD PDIP Jabar ke KPU Jabar pada Sabtu (10/11/2012), pukul 10.10 WIB. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

    Rieke Diah Pitaloka yang diusung PDI Perjuangan bersaing dengan empat pasangan calon lainnya, yaitu Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar, Dede Yusuf Maxan Efendi – Lex Laksamana Zainal Lan, Irianto MS Syaifudin – Tatang Farhanul Haki, serta Dikdik Maulana Arif Mansur – Cecep Nana Suryana Toyib.

    Sayangnya Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki hanya manjadi peringkat kedua.

    Mereka kalah dari pasangan Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar yang meraih suara 6.515.313 suara, sedangkan Rieke dan Teten hanya meraih suara 5.714.997 suara. 

    Dalam pemilihan legislatif 2014, Rieke Diah Pitaloka kembali maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan.

    Rieke Diah Pitaloka maju untuk Dapil Jawa Barat VII.

    Untuk kedua kalinya, Rieke Diah Pitaloka berhasil meraih kursi di senayan dengan perolehan suara 255.044 suara. 

    Rieke Diah Pitaloka duduk di komisi VI DPR RI yang membawahi urusan industri, investasi, serta persaingan usaha. 

    Pada pemilu 2019, Rieke Diah Pitaloka kembali maju sebagai caleg DPR RI untuk Dapil VII.

    Meraih suara sebanyak 168.729 suara, untuk ketiga kalinya Rieke Diah Pitaloka berhasil lolos ke senayan. 

    Pada 2006, Rieke Diah Pitaloka juga mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang sastra dan sosial kemasyarakatan yang dinamai Yayasan Pitaloka.

    Rieke Diah Pitaloka mengetuai sendiri yayasan tersebut sampai saat ini. 

    Rieke Diah Pitaloka juga membangun sebuah portal yang berisi berita tentang sosial, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, agenda kerja DPR Komisi IX dan Badan Legislatif, informasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan serta pengaduan BPJS, perburuhan dan TKI.

    Portal tersebut dinamai Rumah Diah Pitaloka dan dapat diakses di www.rumahdiahpitaloka.org. 

    Karena berbagai kegiatannya, Rieke Diah Pitaloka juga telah meraih berbagai penghargaan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita seleb lainnya.

  • Keseruan Lomba Gantangan Burung di Kendal, Harga Burung Pemenang Bisa Naik hingga 150 juta

    Keseruan Lomba Gantangan Burung di Kendal, Harga Burung Pemenang Bisa Naik hingga 150 juta

    TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Perlombaan burung atau lebih populer sebagai gantangan burung menjadi salah satu hiburan menuju akhir tahun 2024 di Kabupaten Kendal.

    Acara yang berlangsung di halaman Stadion Kebondalem Kendal itu, cukup memikat para peserta maupun penonton dari daerah.

    Ada yang dari Batang, Yogyakarta, Solo, Pemalang, Tegal, dan daerah lain di Jawa Tengah.

    Kicauan indah burung milik peserta membuat suasana sekitar stadion riuh.

    Ketua panitia, Asep mengatakan terdapat sekitar 1.500 peserta yang datang membawa burung gantangan terbaiknya.

    Tercatat ada berbagai jenis burung yang diikutkan dalam perlombaan kali ini, di antaranya Murai Batu, Kacer, Cucak Ijo, Kenari dan Cendet.

    “Ini merupakan lomba yang diadakan oleh Kodim 0715/Kendal, kami mengucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya acara ini,” katanya, Minggu (29/12/2024).

    Dia menjelaskan, perlombaan ini bisa menjadi ajang pemilik untuk menjual burung peliharaannya dengan harga fantastis. 

    Menurut Asep, harga burung yang diikutkan dalam lomba gantangan bisa mencapai Rp 150 juta per ekor.

    “Iya kalau menang bisa tembus segitu, awalnya mungkin harganya hanya 1,5 juta saja. Tetapi kalau menang bisa dihargai sampai 150 juta,” terangnya.

    Diterangkan lebih lanjut, penentuan pemenang dipilih berdasarkan hasil keputusan dewan juri dengan berbagai kriteria dan penilaian selama perlombaan berlangsung.

    “Untuk penilaian sepenuhnya dilakukan dewan juri sesuai dengan irama lagu saat berkicau, gaya dan durasi berkicau,” papar Asep.

    Dandim Kendal, Letkol Inf Ely Purwadi mengatakan lomba gantangan burung digelar sebagai wadah untuk mempersatukan kembali visi misi mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kendal.

    “Kemarin kita kan habis Pilkada ya, tentunya masyarakat ada yang berbeda pilihan. Nah hari ini kita pererat kembali sebagai satu kesatuan untuk membangun Kendal,” tuturnya.

    Ia berpesan agar masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai simbol bangsa yang kuat.

    “Perbedaan pilihan di Pilkada harus kita lupakan, mari kita kembali fokus dan berbenah,” sambungnya.

    Bupati Kendal, Dico M Ganinduto meminta lomba gantangan burung digelar rutin sebagai sarana pendukung perekonomian warga.

    Menurut Dico, lomba gantangan burung di Kendal cukup digemari dan banyak diminati masyarakat.

    “Lomba seperti ini bisa berdampak pada perekonomian UMKM warga, apalagi di Kendal ini kan banyak pecinta burung. Jadi bisalah kalau event ini digelar rutin,” bebernya. (ags)

  • Soal Video Hasto Berisi Skandal Korupsi Pejabat, Mensesneg: Emangnya Ada?

    Soal Video Hasto Berisi Skandal Korupsi Pejabat, Mensesneg: Emangnya Ada?

    loading…

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mempersilakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan ke public dugaan kasus korupsi elite negara jika memang memiliki bukti. FOTO/DOK.SETNEG

    JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi menanggapi informasi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membuat puluhan video terkait kasus korupsi pejabat negara. Mensesneg mempersilakan Hasto mengungkapkan ke publik jika benar ada buktinya.

    Awalnya Prasetyo Hadi mempertanyakan keberadaan video-video yang dimaksud.

    “Ah ya emangnya ada? Kalau ada ya sampaikan saja,” kata Prasetyo di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

    “Kan semua landasannya hukum ya. Fakta hukum lah,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli mengungkapkan, Hasto sudah memproduksi puluhan video. Rekaman itu disebut bakal membongkar dugaan keterlibatan pejabat negara dalam skandal korupsi.

    “Di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi negara di kasus korupsi,” ujar Guntur dalam program Interupsi bertajuk ‘Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka’ yang tayang di iNews, Kamis (26/12/2024).

    Dia menyatakan, video itu akan menggemparkan publik jika dirilis. Menurutnya, peta pemberantasan korupsi dan opini publik pun akan berubah.

    “Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan, dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada,” katanya.

    (abd)

  • Drama Jet Pribadi hingga Sebutan Mulyono di Akhir Kuasa Jokowi

    Drama Jet Pribadi hingga Sebutan Mulyono di Akhir Kuasa Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Akhir masa jabatannya diwarnai sejumlah drama politik, mulai dari gagalnya revisi UU Pilkada hingga pisah jalan dengan PDIP.

    Di akhir masa jabatan Jokowi, ada isu untuk menyukseskan keikutsertaan anak bontotnya, Kaesang Pangarep, ke Pilkada Serentak 2024. Kala itu, Kaesang terganjal syarat usia minimal.

    Padahal, nama Kaesang sudah muncul di berbagai survei. Dia memuncaki survei Pilgub Jateng dan muncul sebagai opsi di Pilgub DKI Jakarta.

    Pada 21 Agustus 2024, DPR menggelar revisi Undang-Undang Pilkada. Rapat itu digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024.

    Revisi dilakukan super cepat. Hasil revisi diketok hanya dalam hitungan jam. Beberapa poin revisi pun bertolak belakang dengan putusan MK.

    Salah satu poin revisi dikaitkan dengan pencalonan Kaesang. Revisi UU Pilkada menetapkan batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan batas usia calon wali kota/bupati adalah 25 tahun ketika resmi dilantik.

    Manuver DPR itu membuat masyarakat murka. Gerakan “Peringatan Darurat” meledak di internet. Mahasiswa dan para aktivis turun ke jalan. Sejumlah selebritas juga ikut mendemo DPR.

    Karena desakan kuat, DPR membatalkan revisi tersebut.

    “Bahwa pada hari ini 22 Agustus Kamis pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan 30 menit maka tadi sudah diketok bahwa revisi UU Pilkada tidak dapat dilaksanakan artinya pada hari ini RUU Pilkada batal dilaksanakan,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8).

    Kaesang tak lagi punya peluang maju. Koalisi Indonesia Maju (KIM) mencalonkan Ridwan Kamil-Suswono di Jakarta dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Jateng.

    Kemunculan Mulyono

    Gerakan Peringatan Darurat diyakini sejumlah pihak sebagai bentuk muaknya publik terhadap politik Jokowi. Revisi kilat UU Pilkada disandingkan dengan perubahan aturan pencalonan Pilpres 2024 yang memuluskan jalan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden.

    Mulai dari momen Peringatan Darurat, warganet mulai mengulik berbagai hal tentang keluarga Jokowi. Salah satu hal yang dilakukan adalah memanggil Jokowi dengan nama kecilnya, Mulyono.

    Panggilan Mulyono menjadi bulan-bulanan warganet di setiap pembahasan yang berkaitan dengan Jokowi. Julukan itu juga dipakai massa aksi Peringatan Darurat untuk mengolok-olok Jokowi.

    PDIP dan beberapa politisi yang berseberangan dengan Jokowi pun menggunakan julukan Mulyono. Misalnya, cagub Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang membalas sindiran soal jalan rusak. Dia mengatakan jalan yang dimaksud sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat.

    “Masalah infrastruktur. Infrastruktur yang disebut oleh Bobby itu di perbatasan-perbatasan, itu jalan nasional. Itu jalan jalannya Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono,” kata Edy usai pengundian nomor urut pasangan cagub-cawagub di Hotel Mercure Medan, Selasa (24/9).

    Setelah ramai penggunaan julukan Mulyono, Kaesang dan Bobby ikut menggunakannya. Namun, mereka memakainya untuk gimik, bukan mengolok-olok Jokowi.

    Kaesang memakai rompi bertulis Mulyono. Sementara itu, Bobby memperkenalkan diri sebagai keluarga Mulyono selama kampanye di Sumut.

    “Saya hadir di sini bersama istri saya ibu Kahiyang Ayu Boru Siregar. Sini, Ayo sini. Ini Boru Siregar. Ini yang namanya ibu Kahiyang Ayu Siregar. Inilah anaknya–yang kalau sekarang orang bilangnya–kami anak dan menantu Mulyono, orang bilang sekarang,” kata Bobby di Tapanuli Selatan, Sabtu (28/9).

    Tindak-tanduk keluarga Jokowi juga menjadi sorotan publik. Misalnya, gaya hidup mewah yang dipertontonkan Erina Gudono, menantu Jokowi.

    Erina memperlihatkan sedang makan kue brioche seharga US$25 di California bersama Kaesang. Dia juga mengunggah foto perjalanan ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi Gulfstream G650.

    Salah satu momen mengejutkan adalah saat pelantikan Prabowo-Gibran di Kompleks Parlemen. Saat itu, kamera menyorot sejumlah tokoh, anggota dewan dan para hadirin menyambut dengan tepuk tangan.

    Giliran kamera menyorot Kaesang, Bobby Nasution, dan Kahiyang Ayu. Respons anggota dewan dan hadirin justru sorakan “huuu”. Anak dan mantu Jokowi itu hanya tersenyum ke kamera.

    Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai “Mulyono” adalah bentuk kemarahan masyarakat Indonesia. Dia berkata masyarakat Indonesia punya budaya memberi sanksi sosial dengan julukan aneh kepada orang-orang yang dianggap bersalah.

    “Tidak keliru kalau dikatakan orang, rakyat di Indonesia akhirnya tidak menyebut Jokowi, tapi Mulyono itu karena kemuakan rakyat kepada beliau. Umum di Indonesia ketika kita sudah tidak suka terhadap seseorang, makan akan muncul julukan-julukan terhadap orang tersebut,” ujar Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

    Hubungan Jokowi dengan PDIP kandas setelah 20 tahun. Semua bermula dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

    PDIP sudah mengumumkan pengusungan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk pilpres. Pengumuman itu pun dihadiri oleh Jokowi.

    Beberapa waktu kemudian, Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden. Pasangan itu pun menang dengan perolehan suara 58 persen.

    Tak berhenti di situ, partai-partai pendukung Jokowi juga membentuk blok kekuatan politik bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Mereka menggandeng semua partai di berbagai daerah, kecuali PDIP.

    Koalisi raksasa itu menggempur PDIP di basis-basis massa pada Pilkada Serentak 2024. PDIP hanya menang di DKI Jakarta. Provinsi-provinsi lainnya di Jawa dikuasai oleh KIM Plus.

    PDIP mengambil langkah tegas. Mereka menerbitkan surat pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution. SK Nomor 1649 untuk Jokowi, SK Nomor 1650 untuk Gibran, dan SK Nomor 1651 untuk Bobby.

    Tiga surat pemecatan itu ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.

    “Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” bunyi keterangan pemecatan Jokowi di surat tersebut.

    Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai kekesalan PDIP terhadap Jokowi “sudah sampai ubun-ubun”. Menurutnya, pemecatan terhadap Jokowi pun dilakukan dengan rasa balas dendam.

    Dalam surat pemecatan, PDIP menulis dua “dosa” Jokowi. Pertama, melanggar AD ART, kode etik dan disiplin partai dengan melawan secara terang-terangan keputusan partai yang mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

    Kedua, menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengintervensi Mahkamah Konstisusi (MK). PDIP menganggap tindakan Jokowi sebagai pelanggaran berat.

    “Dua dosa yang dikemukakan oleh PDIP itu menurut saya mencoreng citra dan reputasi Jokowi,” ujarnya.

    “Ini pandai PDIP dengan memberikan dua dosa tadi itu kan akan memberi stigma yang negatif terhadap Jokowi seumur hidupnya bahwa Jokowi cacat secara politis, baik sebagai kader maupun sebagai presiden,” lanjut Jamiluddin.

    [Gambas:Infografis CNN]

    Menolak pensiun

    Selepas jabatan presiden, Jokowi dan Iriana kembali ke kampung halaman mereka di Solo. Mereka sempat tak muncul di publik beberapa hari.

    Meski demikian, itu bukan tanda Jokowi pamit dari kancah politik nasional. Dia kembali bermanuver menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Jokowi mulai menerima sejumlah politisi di rumahnya, termasuk cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil. Dia juga pernah menerima kunjungan cagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen.

    Ayah Gibran itu juga terbang ke Jakarta pada Senin (18/11). Dia berkumpul dengan para relawan dan menyatakan dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub DKI Jakarta 2024.

    Jokowi juga ikut di sejumlah kegiatan kampanye Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen di Jateng.

    Dia berkata memang memberi dukungan terhadap sejumlah calon kepala daerah. Menurut Jokowi, ia hanya mendukung, tetapi kemenangan tetap ditentukan oleh rakyat.

    “Seingat saya yang kita berikan endorse 84 seingat saya,” kata Jokowi di Solo, Selasa (3/12).

    “Kalau ada yang menang itu bukan karena endorse. Karena calonnya, bukan saya. Dan karena penerimaan rakyat, penerimaan masyarakat itu baik saya sekali lagi saya bisa ngapain, wong sudah pensiun,” ucap Jokowi.

  • Kelompok Disabilitas di Jombang Sampaikan Keluh Kesah kepada Warsubi

    Kelompok Disabilitas di Jombang Sampaikan Keluh Kesah kepada Warsubi

    Jombang (beritajatim.com) – Warsubi, pemenang Pilkada Jombang 2024, bertemu dengan penyandang disabilitas di aula Balai Desa Banjaragung Kecamatan Bareng, Minggu (29/12/2024). Kehadiran Warsubi dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN).

    Para penyandang disabilitas menyampaikan keluh kesahnya kepada Warsubi. Mereka senang sekali karena bisa bertemu dengan Bupati Jombang terpilih.

    “Senang sekali Bapak Bupati terpilih bisa datang menemui kita secara langsung. Memberikan wawasan sekaligus peluang khususnya bagi teman-teman yang seperti saya (penyandang disabilitas). Disabilitas bukan hambatan untuk berkarya,” kata Fauzi Hasan Mustofa, Ketua Yayasan Disabilitas Bina Mandiri.

    Penyandang disabilitas itu, lanjut dia, sama dengan orang lain pada umumnya. Yang membedakan hanya pada kemampuannya. Disabilitas itu tidak butuh dikasihani, akan tetapi butuh diberi perhatian dan kesempatan untuk menjadi hebat meskipun tidak utuh.

    Untuk usaha yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas, kata Fauzi, saat ini baru berupa produksi kopi Wonosalam yang dikerjakan dari awal hingga proses packaging.

    “Kami sangat senang Bapak Bupati bisa memberikan harapan kepada kami. Semoga Bapak Bupati dan keluarga diberikan kesehatan, kekuatan. Dilancarkan aktivitasnya hingga nanti hari pelantikan,” tambahnya.

    Dalam acara tersebut, tak hanya menyapa kaum disabilitas, Warsubi juga menemui dan menyalami mereka satu per satu mengakrabkan diri.

    Di tempat yang sama, Warsubi menekankan pentingnya tercipta kesempatan untuk berkarya secara setara bagi penyandang disabilitas. “Kita harus bisa memberikan kesempatan dan peluang yang sama untuk siapa pun dan kesetaraan dalam berkarya,” katanya.

    Menurutnya, Jombang ke depan harus mulai berbenah. Ini sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan akses baik akses kesehatan, pendidikan maupun pekerjaan.

    Warsubi saat hadir di aula Balai Desa banjaragung Kecamatan Bareng

    Kelompok rentan dan penyandang disabilitas di Jombang, kata dia, sebenarnya sudah memiliki keberdayaannya sendiri. Warsubi menekankan untuk pemberian pelatihan wirausaha sehingga kelompok disabilitas memiliki ruang dan kesempatan yang sama.

    “Ini selaras dengan program kerja Warsubi-Salman. Dimana perintisan UMKM di dusun-dusun juga bisa diisi oleh kelompok disabilitas. Bentuknya tentu saja menyesuaikan dengan karakteristik disabilitasnya dan keahlian,” ungkapnya.

    Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, lanjut dia, mengenai penempatan penyandang disabilitas pada dunia kerja sudah cukup mendukung kondisi mereka. Jika dapat diakomodir dengan perintisan UMKM di setiap dusun, semestinya tenaga kerja disabilitas dapat terserap dengan baik.

    Ia menambahkan, secara global, keberpihakan pada perluasan kesempatan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan hingga politik di era saat ini terus didorong. Sehingga Jombang sebagai Kabupaten yang inklusif juga jangan sampai tertinggal.

    “Saya bahagia bisa datang kemari. Bertemu dengan teman-teman disabilitas. Saya terenyuh dengan semangat mereka untuk tetap terlibat aktif dalam beragam aktivitas positif. Ini memberikan inspirasi bagi kita semua,” ungkap Warsubi. [suf]