Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Anggota DPR dukung pilkada lewat DPRD karena pilkada sebabkan korupsi

    Anggota DPR dukung pilkada lewat DPRD karena pilkada sebabkan korupsi

    Data KPK sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 mencatat ada 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota yang telah ditindak KPK karena kasus korupsi. ICW mencatat sepanjang tahun 2010-2018 ada 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi ole

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mendukung usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD karena pesta demokrasi secara langsung di daerah menyebabkan banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi akibat biaya pilkada langsung yang mahal.

    “Data KPK sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 mencatat ada 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota yang telah ditindak KPK karena kasus korupsi. ICW mencatat sepanjang tahun 2010-2018 ada 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum,” kata Indrajaya di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan praktik politik uang dalam Pilkada juga perlu menjadi pertimbangan dalam usulan tersebut. Selama ini, politik uang di Pilkada tidak terbendung dan menggunakan modus yang semakin liar, hingga terungkap di sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

    Di sisi lain, menurut dia, pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada juga kerap terjadi, terutama karena adanya petahana yang memicu penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi birokrasi. ASN yang seharusnya netral, bisa terpengaruh untuk mendukung atau memihak petahana, baik secara sukarela maupun karena tekanan.

    Selama ini, kata dia, pemerintah harus mengeluarkan anggaran sangat besar untuk pelaksanaan pilkada, contohnya anggaran Pilkada serentak nasional tahun 2024 yang mencapai Rp41 triliun. Untuk itu, Pilkada 2024 sangat tepat dijadikan evaluasi akhir untuk efisiensi penganggaran Pilkada.

    “Karena Pilkada 2024 adalah Pilkada puncak serentak nasional yang dirancang dalam 5 gelombang sejak Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018, dan Pilkada Tahun 2020,” kata dia.

    Dia menilai pilkada melalui DPRD juga bisa menghentikan kegaduhan hukum, sebab sejak Pilkada serentak gelombang pertama 2015, UU Pilkada mengalami empat kali perubahan, yaitu, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 6 Tahun 2020.

    “UU Pilkada menjadi UU paling banyak disengketakan di MK. MK mencatat ada 35 kali pengujian UU Pilkada sepanjang 2024,” kata dia.

    Banyaknya pengujian terhadap UU Pilkada, menurut dia, mengesankan bahwa pengundangannya tidak melalui kajian mendalam, adanya adanya akrobatik hukum, hingga sarat kepentingan. Akhirnya, kata dia, DPR dijadikan sebagai tumbal.

    “Untuk meninggikan derajat demokrasi, alasan kegaduhan hukum menjadi cara jitu mengembalikan Pilkada oleh DPRD,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rombongan Gubernur Kalteng pantau PSU di Barito Utara lewat helikopter

    Rombongan Gubernur Kalteng pantau PSU di Barito Utara lewat helikopter

    “Kami tadi bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, KPU, lengkap kami. Kami juga mengimbau tadi di udara supaya masyarakat berbondong-bondong ke TPS,”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran beserta rombongan memantau pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 melalui udara menggunakan dua helikopter pada Rabu.

    Agustiar melakukan pemantauan menggunakan helikopter bersama dengan Kapolda Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Polisi Iwan Kurniawan, dan Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Jamalulael.

    Adapun rombongan pemantau lain yakni Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja berada dalam satu helikopter dengan Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Staf Khusus Bidang Pertahanan Kemenko Polkam Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, hingga anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain.

    Agustiar Sabran mengaku saat dari atas helikopter mengimbau masyarakat setempat menggunakan hak pilihnya dan pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Barito Utara.

    “Kami tadi bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, KPU, lengkap kami. Kami juga mengimbau tadi di udara supaya masyarakat berbondong-bondong ke TPS,” kata Agustiar di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Rabu.

    Dia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanpa pengaruh dari pihak lain, termasuk menjaga ketertiban dan keamanan selama jalannya PSU Pilkada Barito Utara 2024.

    “Gunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Jangan ada paksaan ini dan sebagainya-sebagainya. Kami sudah mengimbau kan jaga ketertiban dan keamanan,” ucapnya.

    Terpisah, Rahmat Bagja mengaku pengalamannya memantau jalannya PSU di Barito Utara menggunakan helikopter itu cukup menegangkan.

    Menurut dia, pemantauan menggunakan udara tersebut menandai jalannya PSU di Barito Utara yang digelar untuk kedua kalinya itu mendapatkan atensi dari pemerintah dan stakeholders terkait.

    “Semoga (pesan) tersampaikan. Masyarakat tahu, ‘Oh ini hari ini hari penting. Ada dua helikopter memantau dari atas’,” ucapnya.

    Dia pun berharap imbauan dari atas helikopter agar masyarakat menggunakan hak pilihnya mampu mendorong masyarakat untuk pergi ke TPS.

    “Kami harapkan masyarakat jam 9.00 itu ya bisa melakukan mencoblosan di TPS masih di sini,” kata dia.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, rombongan para pejabat itu melakukan pemantauan dari udara dengan terbang menaiki helikopter dari Stadion Swakarya, Muara Teweh, dan kembali melandas di tempat yang sama sekitar pukul 10.20 WIB.

    Rombongan kemudian melanjutkan pemantauan ke sejumlah TPS dengan iring-iringan mobil ke TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.

    Rombongan lantas mengakhiri perjalanan dengan menyambangi rumah jabatan Bupati Barito Utara untuk melakukan sesi konferensi daring dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara.

    Total ada 270 TPS dengan jumlah warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara yang digelar untuk kedua kalinya pada Rabu hari ini.

    PSU Pilkada Barito Utara yang merupakan tindak lanjut putusan MK, diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan calon nomor urut 1 Shalahuddin-Felix S Tingan dan pasangan calon nomor urut 2 Jimmy Carter-Inriaty Karawaheni.

    Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada PSU Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti sama-sama melakukan politik uang.

    Pasangan calon yang didiskualifikasi adalah pasangan nomor urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan pasangan nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.

    Selain di Barito Utara, PSU pada 6 Agustus 2025 juga digelar di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel; sedangkan untuk pilkada ulang digelar di Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang pada 27 Agustus 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU RI: warga Biak Numfor antusias salurkan hak pilih dengan lancar

    KPU RI: warga Biak Numfor antusias salurkan hak pilih dengan lancar

    Biak (ANTARA) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyebut antusias warga Kabupaten Biak Numfor memberikan hak pilihnya dengan lancar pada pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua, yang berlangsung, Rabu 6 Agustus 2025.

    “Hasil pemantauan lapangan di berbagai TPS Kabupaten Biak Numfor kami melihat langsung warga mendatangi TPS memberikan hak suaranya,” ujar Komisioner KPU RI Idham Holik meninjau PSU di TPS 3 Kelurahan Brambaken, Rabu.

    Idham menilai kunjungan KPU RI bersama Bawaslu RI dan Kementerian Koordinator Polkam untuk memastikan masyarakat Biak Numfor turut mendukung pelaksanaan PSU 6 Agustus.

    Ia berharap pelaksanaan PSU di 345 tempat pemungutan suara dapat berlangsung dengan aman, lancar dan demokrasi.

    Hingga pukul 10.10 WIT, lanjut dia, warga Biak Numfor masih mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilihnya secara demokrasi.

    Data jumlah pemilih tetap Pilkada 27 November 2024 di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 100.874 pemilih terdiri dari laki-laki 49.705 pemilih dan perempuan 51.169 pemilih tersebar di 345 TPS

    PSU Pilkada Papua berlangsung 6 Agustus 2025 dengan kandidat pasangan No urut 1 Benhur Tomi Mano dan wakil gubernur Costan Karma.

    Sedangkan pasangan nomor urut 2 calon Gubernur Mathius D Fakhiri dan calon Wagub Aryoko Alberto Rumaropen.

    Hingga, Rabu (6/8) pukul 10.45 WIT aktivitas warga di Kabupaten Biak Numfor masih mendatangi TPS memberikan hak pilihnya.

    Sementara berbagai aktivitas warga berjalan normal dimana semua kegiatan masyarakat berlangsung lancar dan kondusif.

    Pewarta: Muhsidin
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU RI pastikan pelaksanaan PSU Papua berjalan aman

    KPU RI pastikan pelaksanaan PSU Papua berjalan aman

    “Kami mendatangi beberapa TPS di Kota Jayapura guna memastikan kelancaran. Insya Allah semua proses yang telah disiapkan secara maksimal ini dapat berjalan lancar hingga pukul 13.00 WIT,”

    Jayapura (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Suara Ulang (Pilkada) di sejumlah wilayah di Papua, khususnya Kota Jayapura, berlangsung aman dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin di Jayapura, Rabu, mengatakan bahwa seluruh tahapan PSU telah disiapkan secara maksimal dan diharapkan dapat berjalan lancar hingga proses pemungutan suara selesai.

    “Kami mendatangi beberapa TPS di Kota Jayapura guna memastikan kelancaran. Insya Allah semua proses yang telah disiapkan secara maksimal ini dapat berjalan lancar hingga pukul 13.00 WIT,” katanya.

    Menurut Afifudin, pihaknya memberikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, Penjabat Gubernur Papua, serta aparat TNI-Polri yang turut memastikan pelaksanaan PSU berjalan dengan aman.

    “Dari sisi kenegaraan, ini adalah tanggung jawab bersama apalagi di dukungan dari seluruh elemen sangat luar biasa,” ujarnya.

    Dia menjelaskan dalam kunjungannya sekitar pukul 10.00 WIT, pihaknya mengakui bahwa tingkat partisipasi pemilih di sejumlah TPS masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Meski demikian, ia optimistis partisipasi akan meningkat seiring masih tersedianya waktu hingga siang hari.

    “Kami minta teman-teman KPU untuk terus mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya hingga pukul 13.00 WIT. Proses PSU tetap berjalan sesuai aturan dan regulasi,” katanya lagi.

    Dia menambahkan pihaknya juga menegaskan bahwa surat undangan memilih bukan merupakan satu-satunya syarat ke TPS oleh sebab itu kepada masyarakat di Papua yang memiliki KTP elektronik dan terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tetap diperbolehkan memberikan suara.

    “Surat undangan itu hanya pemberitahuan. Jika warga memiliki KTP dan terdaftar di TPS, silakan datang. Masih ada waktu untuk mengecek melalui DPT online dan menyalurkan hak pilihnya,” ujarnya lagi.

    Dia menjelaskan pihaknya sangat berharap PSU di Papua dapat menghasilkan pemimpin pilihan rakyat dan memperkuat demokrasi di Tanah Papua dengan proses yang damai, tertib, dan transparan.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua Cagub Papua salurkan hak pilih PSU di Jayapura

    Dua Cagub Papua salurkan hak pilih PSU di Jayapura

    ANTARA – Dua Calon Gubernur Provinsi Papua yakni Benhur Tobi Mano dan Mathius D Fakhiri menyalurkan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, pada Rabu (6/8). Kedua Calon Gubernur tersebut optimistis menang dalam PSU dan berharap masyarakat bersatu menjaga perdamaian juga ketertiban. (Laksa Mahendra/Rayyan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rombongan Bawaslu-Gubernur Kalteng pantau langsung PSU Barito Utara

    Rombongan Bawaslu-Gubernur Kalteng pantau langsung PSU Barito Utara

    Jakarta (ANTARA) – Rombongan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja beserta Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memantau langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, Rabu.

    Rombongan itu termasuk pula Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Kapolda Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Polisi Iwan Kurniawan, Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Jamalulael, Staf Khusus Bidang Pertahanan Kemenko Polkam Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, hingga anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain.

    Pewarta ANTARA melaporkan, rombongan para pejabat itu pada mulanya melakukan pemantauan dari udara dengan terbang menaiki helikopter dari Stadion Swakarya, Muara Teweh, dan kembali melandas di tempat yang sama sekitar pukul 10.20 WIB.

    Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara, sekitar pukul 10.37 WIB.

    Lalu, rombongan melanjutkan pemantauan ke TPS 07 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara, sekitar pukul 11.00 WIB.

    Adapun TPS terakhir yang dikunjungi rombongan ialah TPS 06 Kelurahan Jinggah, Kecamatan Teweh Baru, sekitar pukul 11.20 WIB.

    Rombongan kemudian mengakhiri perjalanan dengan menyambangi rumah jabatan Bupati Barito Utara untuk melakukan sesi konferensi daring dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara.

    Total ada 270 TPS dengan jumlah warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara yang digelar untuk kedua kalinya pada Rabu hari ini.

    PSU Pilkada Barito Utara yang merupakan tindak lanjut putusan MK, diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan calon nomor urut 1 Shalahuddin-Felix S Tingan dan pasangan calon nomor urut 2 Jimmy Carter-Inriaty Karawaheni.

    Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada PSU Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti sama-sama melakukan politik uang.

    Pasangan calon yang didiskualifikasi adalah pasangan nomor urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan pasangan nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.

    Selain di Barito Utara, PSU pada 6 Agustus 2025 juga digelar di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel; sedangkan untuk pilkada ulang digelar di Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang pada 27 Agustus 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Bupati Biak salurkan hak pilih PSU Papua di TPS 3 Brambaken

    Wakil Bupati Biak salurkan hak pilih PSU Papua di TPS 3 Brambaken

    “Puji Tuhan saya sudah memberikan hak suara PSU di TPS 3 Brambaken,”

    Biak (ANTARA) – Wakil Bupati Biak Numfor, Papua Jimmy CR Kapissa bersama isteri menyalurkan hak pilih pada pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah Papua di TPS 3 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa, Rabu.

    “Puji Tuhan saya sudah memberikan hak suara PSU di TPS 3 Brambaken,” ujar Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy CR Kapissa,Rabu.

    Jimmy mengakui, antusias warga Biak Numfor menyalurkan hak suaranya dengan langsung,bebas, rahasia dan demokrasi.

    Dia optimistis partisipasi pemilih untuk masyarakat Kabupaten Biak Numfor diharapkan sama dengan Pilkada 27 Novel 2025 sekitar 65 persen.

    “Hasil pemantauan kami di lapangan berbagai TPS Kabupaten Biak Numfor melihat langsung warga mendatangi TPS memberikan hak suaranya,” katanya.

    Salah satu warga Biak Indra, mengakui sudah menyalurkan hak suaranya untuk PSU 6 Agustus.

    “Secara demokrasi saya sudah menyalurkan hak suara di TPS 3,” katanya.

    Hingga pukul 11.00 WIT, lanjut dia, warga Biak Numfor masih mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilihnya secara demokrasi.

    Data jumlah pemilih tetap Pilkada 27 November 2024 di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 100.874 pemilih terdiri laki-laki 49.705 dan perempuan 51.169 pemilih tersebar di 345 TPS

    PSU Pilkada Papua berlangsung 6 Agustus 2025 dengan kandidat pasangan No urut 1 Benhur Tomi Mano dan wakil gubernur Costan Karma.

    Sedangkan pasangan nomor urut 2 calon Gubernur Mathius D Fakhiri dan calon Wagub Aryoko Alberto Rumaropen.

    Hingga, Rabu (6/8) pukul 10.45 WIT aktivitas warga di Kabupaten Biak Numfor masih mendatangi TPS memberikan hak pilihnya.

    Sementara berbagai aktivitas warga berjalan normal dimana semua kegiatan masyarakat berlangsung lancar dan kondusif.

    Pewarta: Muhsidin
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1 Profil Sudewo, Bupati Pati yang Tantang 50.000 Warga Demo Kenaikan PBB 250 Persen Regional

    1 Profil Sudewo, Bupati Pati yang Tantang 50.000 Warga Demo Kenaikan PBB 250 Persen Regional

    Profil Sudewo, Bupati Pati yang Tantang 50.000 Warga Demo Kenaikan PBB 250 Persen
    Penulis
    PATI, KOMPAS.com
    – Bupati Pati, Sudewo, tengah jadi perbincangan setelah pernyataannya menantang aksi unjuk rasa warga viral di media sosial.
    Dalam video yang beredar di media sosial, Sudewo menyatakan tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
    “Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo, dikutip Rabu (6/8/2025).
    Pernyataan ini menyulut reaksi keras dari masyarakat.
    Ribuan warga dikabarkan akan turun ke jalan dalam demonstrasi akbar pada 13 Agustus 2025, menolak kenaikan pajak yang dianggap memberatkan.
    Sudewo lahir di Pati, 11 Oktober 1968, dan merupakan politikus senior di Jawa Tengah.
    Ia menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1993, lalu melanjutkan studi magister di bidang Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
    Karier profesionalnya diawali sebagai karyawan di PT Jaya Construction (1993–1994), lalu menjadi pegawai proyek Departemen Pekerjaan Umum di Bali.
    Ia diangkat sebagai PNS tahun 1997 dan sempat bertugas di Dinas PU Kabupaten Karanganyar sebelum memutuskan untuk berwiraswasta.
    Sudewo pertama kali masuk dunia politik melalui Partai Demokrat, dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009–2013.
    Setelah sempat vakum, ia kembali ke Senayan pada Pemilu 2019 lewat Partai Gerindra.
    Di partai besutan Prabowo Subianto itu, ia menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra hingga sekarang.
    Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo bersama pasangannya Risma Ardhi Chandra memenangkan kontestasi dan resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati.
    Sebelumnya, ia pernah mencalonkan diri di Pilkada Karanganyar 2002, namun belum berhasil.
    Selain aktif di parlemen dan pemerintahan, Sudewo juga punya rekam jejak organisasi yang panjang, di antaranya:
    Di awal kepemimpinannya sebagai Bupati Pati, Sudewo mengumumkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
    Kenaikan PBB ini diumumkan Sudewo dalam rapat bersama para camat dan anggota PASOPATI di Kantor Bupati Pati pada Minggu (18/5/2025),
    “Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo, dikutip dari situs resmi Humas Pati, Selasa (5/8/2025).
     
    Menurut Sudewo, tarif PBB di Kabupaten Pati selama ini tidak pernah disesuaikan sejak 14 tahun terakhir.
    Akibatnya, penerimaan daerah dari sektor pajak tergolong rendah, bahkan tertinggal dari kabupaten-kabupaten tetangga.
    “PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 Miliar, di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara,” kata Sudewo.
     
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua digelar hari ini

    Pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua digelar hari ini

    Rabu, 6 Agustus 2025 09:22 WIB

    Warga menunjukkan jarinya yang telah dicelupkan tinta usai menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua di TPS 013 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (6/8/2025). Pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua itu berlangsung di 2.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 9 Kabupaten dan Kota. ANTARA FOTO/Sakti Karuru/bar

    Warga melihat daftar pemilih tetap saat pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua di TPS 013 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (6/8/2025). Pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua itu berlangsung di 2.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 9 Kabupaten dan Kota. ANTARA FOTO/Sakti Karuru/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bawaslu siagakan 3.331 petugas pengawas selama proses PSU di Papua

    Bawaslu siagakan 3.331 petugas pengawas selama proses PSU di Papua

    Jayapura (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyiagakan 3.331 petugas pengawas selama proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, sebagai upaya memastikan proses tersebut berjalan jujur, adil, dan transparan.

    Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin di Jayapura, Selasa, mengatakan tugas para pengawas tersebut mulai dari distribusi logistik hingga proses pemungutan suara.

    “Dengan menyiagakan 3.331 petugas maka kami siap mengawal PSU dengan maksimal,” katanya.

    Menurut Hardin, pada petugas tersebut telah dibekali pemahaman tentang potensi pelanggaran dan cara penanganan sehingga pihaknya yakin bahwa proses PSU di Provinsi Papua ini akan berjalan lancar pada Rabu (6/8).

    “Kami mengajak masyarakat Papua untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak dan tidak tergoda oleh tawaran uang atau materi dari pihak manapun,” ujarnya.

    Dia menjelaskan untuk itu pihaknya mengingatkan agar masyarakat dapat memilih sesuai hati nurani dan jangan membiarkan suara itu kosong karena demokrasi yang sehat lahir dari partisipasi yang jujur dan berdaulat.

    “Menurut kami politik uang masih menjadi salah satu kerawanan tertinggi dalam pelaksanaan pilkada oleh sebab itu Bawaslu mengingatkan kepada seluruh peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua untuk tidak melakukan kegiatan tersebut,” katanya lagi.

    Dia menambahkan untuk itu pihaknya meminta para kandidat dan tim sukses untuk menjaga integritas dan tidak mencederai proses demokrasi dengan praktik transaksional.

    “Kami mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan politik uang. Masa tenang adalah waktu bagi masyarakat untuk merenung dan menentukan pilihan secara bebas, bukan dipengaruhi oleh iming-iming materi,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.