Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Pakar apresiasi TNI jaga kedaulatan RI selama 2024

    Pakar apresiasi TNI jaga kedaulatan RI selama 2024

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyampaikan apresiasinya kepada Tentara Nasional Indonesia atas kiprah strategisnya selama 2024.

    “Ini tidak hanya netralitas TNI pada momentum Pemilu dan Pilkada, tapi kemampuan menghalau berbagai Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang muncul sepanjang tahun,” kita pria yang akrab dipanggil Simon dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa terdapat peran operasi militer yang itu berdampak pada peningkatan level diplomasi Indonesia.

    “Misalnya saja, operasi bantuan tenaga kesehatan dan kemanusiaan di Palestina, secara rutin TNI yang bertugas operasi di Raffah, Palestina dan Elarish, Mesir memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini meningkatkan citra positif Indonesia,” ujarnya.

    Selain itu, TNI juga mempersiapkan diri dengan membentuk organisasi pasukan perdamaian yang siap dikirim bergabung dengan tim PBB.

    “Di tengah wilayah Konflik, TNI memang sering hadir untuk berkontribusi sebagai pasukan perdamaian. 2024 ini, TNI telah mempersiapkan dengan baik dengan membentuk Brigade Komposit yang di dalamnya ada Batalyon Infanteri Mekanis, Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Dan Batalyon Bantuan Logistik,” jelas Simon.

    Simon menyebut diplomasi lain dilakukan dengan cara kunjungan ke sejumlah negara dan melakukan latihan gabungan dengan militer negara lain.

    Ia mencontohkan ada Garuda Shield (AS), Latma Orruda (Rusia) dan lainnya.

    “Ini menjadi pengalaman berharga bagi para prajurit TNI sekaligus membangun keseimbangan kerjasama militer antara Blok Barat dan Blok Timur,” tuturnya.

    Selain soal diplomasi, Simon juga mengapresiasi terhadap strategi pengawalan pembangunan yang dilakukan oleh TNI dalam pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang mana pada tahun 2024 telah terbentuk lima Batalyon di Papua.

    “Batalyon pembangunan tidak lain dan tidak bukan ditujukan untuk mengawal program pembangunan pemerintah supaya lebih efektif, terutama di daerah-daerah yang potensi konfliknya cukup tinggi,” ucap Simon.

    Dirinya pun mengapresiasi peran TNI di tengah masyarakat, baik itu dalam hal mengawal ketahanan pangan nasional, TNI manunggal air, maupun penyiapan dapur sehat di seluruh nusantara.

    Adapun TNI telah berhasil mengawal penyediaan lahan seluas 312.982 hektare dari 352.853 hektare yang ditargetkan atau 88,70 persen.

    Demikian pula dengan TNI manunggal air telah dirasakan manfaatnya oleh 384.541 keluarga yang wilayahnya kesulitan air.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Muhammadiyah Minta Kebijakan yang Bermasalah Dicabut

    Muhammadiyah Minta Kebijakan yang Bermasalah Dicabut

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap pemerintahan Prabowo Subianto dapat menghindari pelbagai kebijakan yang menimbulkan reaksi publik dalam bentuk keberatan dan penolakan.

    Ia berharap pemerintah dapat melakukan koreksi bahkan mencabut suatu kebijakan jika bermasalah di hadapan rakyat tanpa perlu merasa kalah.

    “Jika bermasalah di hadapan rakyat atau publik secara umum, maka alangkah bijaksana jika melakukan koreksi dan bila perlu mencabut kebijakan tersebut tanpa perlu merasa kalah dan menang atau malu demi kepentingan bangsa sebagai wujud sikap kenegarawanan,” kata Haedar dalam keterangannya, Selasa (31/12).

    Haedar berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berpihak bagi kepentingan dan hajat hidup rakyat. Sebab, pemerintahan yang baru telah memperoleh kepercayaan sekaligus tuntutan baru untuk menjalankan pemerintahan sesuai mandat konstitusi.

    Di sisi lain, Haedar juga mendukung upaya konsolidasi demokrasi dengan lebih memperkuat kualitas demokrasi yang substantif. Demokrasi yang sehat, lanjutnya, harus didukung kuat oleh seluruh institusi pemerintahan negara.

    Haedar juga berharap seluruh warga negara memiliki kesadaran politik yang cerdas, kritis, serta memiliki kebudayaan politik partisipan.

    “Keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan kualitas demokrasi yang substantif diukur jika mampu menghilangkan pengekangan terhadap kebebasan berbicara dan berserikat yang dijamin konstitusi, praktik politik uang, politik transaksional, penyalahgunaan hukum untuk meraih jabatan dalam kekuasaan, kriminalisasi politik, serta segala bentuk praktik politik yang merusak prinsip dan etika demokrasi,” kata dia.

    Selain itu, Haedar turut menyoroti para kepala daerah baru hasil dari Pilkada 2024. Pasca terpilih, Haedar meminta para kepala daerah berkomitmen memimpin daerahnya dengan moralitas dan pertanggungjawaban tinggi sejalan konstitusi.

    Ia juga meminta para kepala daerah tidak korupsi dan gratifikasi dalam bentuk apapun baik tersembunyi apalagi terbuka. Ia juga meminta para kepala daerah yang baru tak melakukan politik balas jasa kepada para bohir politik.

    “Tidak mempertukarkan dan memberikan konsesi-konsesi lahan yang berada dalam kewenangan kepala daerah kepada siapapun yang menyebabkan lahan dan sumber daya alam tergadaikan dan tidak dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata dia.

    (rzr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Golkar tawarkan konsep ala “konvensi” untuk pilkada lewat DPRD

    Golkar tawarkan konsep ala “konvensi” untuk pilkada lewat DPRD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya menawarkan konsep pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan metode seperti menggelar konvensi.

    “Jadi semacam ada proses ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh,” kata Bahlil dalam pidato refleksi kinerja Partai Golkar 2024 di kantor DPP Partai Golkar, Selasa.

    Proses pemilihan ala konvensi itu, lanjut Bahlil, dapat dimulai dengan partai yang melalukan survei ke masyarakat untuk mencari tokoh-tokoh yang layak menjadi kepala daerah.

    Setelah survei, tokoh-tokoh pilihan masyarakat berdasarkan survei tersebut lalu disodorkan ke pihak DPRD untuk dipilih secara langsung.

    Dengan demikian, DPRD dapat berperan sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam memilih kepala daerah.

    Bahlil melanjutkan Golkar akan menjadi partai pertama yang siap untuk mengkaji dan berperan dalam pemberlakuan sistem tersebut jika akhirnya disetujui oleh legislatif dan eksekutif.

    “Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya. Kalau partai yang lain belum tentu kan, kira-kira begitu,” jelas Bahlil.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyetujui rencana yang mengemuka terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dilakukan dan diwakili melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

    Menurut dia, belajar dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.

    “Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dahulu saya mengatakan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD ‘kan,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Meski menyetujui usulan pilkada lebih baik dilangsungkan di DPRD, dia mengatakan bahwa usulan tersebut memerlukan kajian, termasuk di bawah kementeriannya.

    Mendagri masih menantikan kajian-kajian lain dari berbagai pihak seperti dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun dari kalangan akademikus.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kasus DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih Sudewo: Aneh kalau Belum Tersangka

    Kasus DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih Sudewo: Aneh kalau Belum Tersangka

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jateng Corruption Watch (JCW) menyoroti kasus dugaan korupsi serta suap pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

    Terlebih, kasus tersebut turut menyeret nama calon Bupati Pati terpilih, Sudewo.

    Politikus Gerindra tersebut beberapa kali telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

    Koordinator Jateng Coorruption Watch, Kahar Muamalsyah, mengatakan kasus ini sudah menjadi perhatian organisasi antirasuah tersebut, jauh sebelum Sudewo mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, dan pada akhirnya keluar sebagai Bupati Pati terpilih.

    “Saat itu, saat masih penjaringan calon kepala daerah, kami sudah menyoroti sejumlah nama yang diduga bermasalah, karena terindikasi terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya Sudewo,” kata kahar dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

    Dituturkan Kahar, memang secara hukum belum ada putusan atau ketatapan hukum yang menyebut Sudewo, mantan Anggota Komisi V DPR RI, terlibat dalam korupsi pengadaan barang-jasa di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun, indikasinya sudah jelas dan kuat.

    Terlebih, sambung dia, penyidik KPK pernah menyita uang tunai bernilai sekitar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo, dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, menurut dia, aneh kalau hingga saat ini Sudewo belum ditetapkan sebagai tersangka.

    “Uang yang disita itu kan sebagai barang bukti adanya keterlibatan yang bersangkutan,” ucapnya.

    Menurut Kahar, bilamana memang Sudewo dinilai tak bersalah dalam kasus ini, KPK sudah seyogyanya KPK menjelaskan kepada publik, peran yang bersangkutan dalam kasus ini seperti apa.

    “Kami berharap, penegakan hukum dilakukan secara benar, tanpa tebang pilih. Penegakan hukum dilakukan dengan asas equality before the law, semua sama di depan hukum,” tegasnya.

    Sebelumnya dilansir Tribunnews.com, Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) mendesak KPK agar tak tebang pilih dalam penuntasan kasus suap dan korupsi pengadaan barang-jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2020–2022.

    Germas PP menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024), kemarin.

    Perwkilan Germas PP menyampaikan, KPK dinilai telah cukup memiliki bukti keterlibatan Sudewo, politikus Gerindra mantan anggota Komisi V DPR yang kini menjadi Bupati Pati terpilih tersebut.

    Penyitaan uang senilai Rp3 miliar dari kediaman Sudewo sudah menjadi bukti keterlibatan yang bersangkutan, dalam pusaran kasus suap dan korupsi ini.

    “KPK jangan tebang pilih, penerima suap yang lain sudah jadi tersangka dan diseret ke persidangan,” katanya.

    Penyitaan uang itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang, beberapa waktu lalu.

    Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/11/2023) silam. Sudewo membantah telah menerima suap terkait proyek pengadaan barang-jasa di DJKA.

    Menurut dia, uang disita penyidik KPK sebagian merupakan gajinya sebagai anggota DPR RI dan sebagian lainnya dari merupakan hasil dari usaha pribadinya.

    Terpisah, Presiden Prabowo Subianto cum Ketua Umum Gerindra menegaskan tak akan melindungi kadernya bilamana ada yang melakukan korupsi.

    Hal itu disampaikan saat Prabowo menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

    “Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra melindungi kau tidak,” ujar Prabowo, dikutip Tribunnews.com. (*)

  • Kasus Suap DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih: Aneh, Kalau Belum Tersangka

    Kasus Suap DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih: Aneh, Kalau Belum Tersangka

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jateng Corruption Watch (JCW) menyoroti kasus dugaan korupsi serta suap pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

     

    Terlebih, kasus tersebut turut menyeret nama calon Bupati Pati terpilih, Sudewo. Politikus Gerindra tersebut beberapa kali telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

     

    Koordinator Jateng Coorruption Watch, Kahar Muamalsyah, mengatakan kasus ini sudah menjadi perhatian organisasi antirasuah tersebut, jauh sebelum Sudewo mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, dan pada akhirnya keluar sebagai Bupati Pati terpilih.

     

    “Saat itu, saat masih penjaringan calon kepala daerah, kami sudah menyoroti sejumlah nama yang diduga bermasalah, karena terindikasi terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya Sudewo,” kata kahar dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

     

    Dituturkan Kahar, memang secara hukum belum ada putusan atau ketatapan hukum yang menyebut Sudewo, mantan Anggota Komisi V DPR RI, terlibat dalam korupsi pengadaan barang-jasa di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun, indikasinya sudah jelas dan kuat.

     

    Terlebih, sambung dia, penyidik KPK pernah menyita uang tunai bernilai sekitar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo, dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, menurut dia, aneh kalau hingga saat ini Sudewo belum ditetapkan sebagai tersangka.

     

    “Uang yang disita itu kan sebagai barang bukti adanya keterlibatan yang bersangkutan,” ucapnya.

     

    Menurut Kahar, bilamana memang Sudewo dinilai tak bersalah dalam kasus ini, KPK sudah seyogyanya KPK menjelaskan kepada publik, peran yang bersangkutan dalam kasus ini seperti apa.

     

    “Kami berharap, penegakan hukum dilakukan secara benar, tanpa tebang pilih. Penegakan hukum dilakukan dengan asas equality before the law, semua sama di depan hukum,” tegasnya.

     

    Sebelumnya dilansir Tribunnews.com, Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) mendesak KPK agar tak tebang pilih dalam penuntasan kasus suap dan korupsi pengadaan barang-jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2020–2022.

     

    Germas PP menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024), kemarin.

     

    Perwkilan Germas PP menyampaikan, KPK dinilai telah cukup memiliki bukti keterlibatan Sudewo, politikus Gerindra mantan anggota Komisi V DPR yang kini menjadi Bupati Pati terpilih tersebut.

     

    Penyitaan uang senilai Rp3 miliar dari kediaman Sudewo sudah menjadi bukti keterlibatan yang bersangkutan, dalam pusaran kasus suap dan korupsi ini.

     

    “KPK jangan tebang pilih, penerima suap yang lain sudah jadi tersangka dan diseret ke persidangan,” katanya.

     

    Penyitaan uang itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang, beberapa waktu lalu.

     

    Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/11/2023) silam. Sudewo membantah telah menerima suap terkait proyek pengadaan barang-jasa di DJKA.

     

    Menurut dia, uang disita penyidik KPK sebagian merupakan gajinya sebagai anggota DPR RI dan sebagian lainnya dari merupakan hasil dari usaha pribadinya.

     

    Terpisah, Presiden Prabowo Subianto cum Ketua Umum Gerindra menegaskan tak akan melindungi kadernya bilamana ada yang melakukan korupsi.

     

    Hal itu disampaikan saat Prabowo menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

     

    “Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra melindungi kau tidak,” ujar Prabowo, dikutip Tribunnews.com. (*)

  • Jumlah Investor Pasar Modal Capai 14,81 Juta Individu pada Akhir 2024

    Jumlah Investor Pasar Modal Capai 14,81 Juta Individu pada Akhir 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, jumlah investor pasar modal atau single investor identification (SID) bertambah sebanyak 2,6 juta investor baru menjadi 14,81 juta SID hingga 24 Desember 2024.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi pada acara penutupan perdagangan BEI 2024, yang digelar di main hall BEI, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).

    “SID bertambah sebesar 2,6 juta investor baru. Tentunya ini melebihi dari yang kita targetkan 2 juta per tahun. Syukur Alhamdulillah, kita mencapai 2,6 juta SID. Hingga saat ini, jumlah totalnya mencapai 14,81 juta SID,” ungkap Inarno.

    Inarno menyampaikan, mayoritas investor individu baru ini didominasi oleh generasi muda berusia di bawah 40 tahun. Jumlahnya mencapai 79% dari total keseluruhan investor individu yang ada saat ini.

    “Menariknya, mayoritas SID individu didominasi oleh generasi muda di bawah usia 40 tahun yang mencapai lebih dari 79%, hampir 80% dari seluruh SID yang ada,” kata Inarno.

    Menurutnya, perkembangan jumlah investor pasar modal dengan usia muda ini menjadi keberhasilan upaya inklusi keuangan. Hal ini juga menunjukkan potensi yang besar generasi muda dalam mendorong pertumbuhan pasar modal di masa mendatang.

    Inarno menuturkan, capaian ini sejalan dengan perjalanan pasar modal Indonesia selama satu tahun terakhir, yang telah menunjukkan resiliensi yang luar biasa di tengah beragam tantangan global dan domestik yang terus bergerak dinamis.

    Pada sisi domestik, Indonesia telah melewati momentum krusial tahun politik dengan terlaksananya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mulai dari pilpres, pileg hingga pilkada serentak yang membawa dinamika tersendiri bagi stabilitas ekonomi dan pasar modal Indonesia.

    “Namun, berkat kerja keras, sinergi, dan juga kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di industri pasar modal, kita berhasil menghadapi berbagai tantangan tersebut dengan penuh optimisme. Bahkan tidak hanya bertahan, tetapi juga terus mencatatkan berbagai capaian positif sepanjang 2024,” pungkasnya ketika menyebut jumlah investor pasar modal Indonesia yang bertambah.

  • DKPP masih temukan ketidaknetralan pada perkara yang diperiksa di 2024

    DKPP masih temukan ketidaknetralan pada perkara yang diperiksa di 2024

    Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka evalauasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta, Senin (30/12/2024). (ANTARA/HO-DKPP)

    DKPP masih temukan ketidaknetralan pada perkara yang diperiksa di 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 31 Desember 2024 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pihaknya masih melihat adanya ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu dalam perkara-perkara yang diperiksa selama tahun 2024.

    Hal ini diungkapkannya dalam kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta, Senin.

    “Yang paling memprihatinkan adalah keberpihakan penyelenggara Pemilu ketika berlangsung pemungutan dan penghitungan suara ini menempati angka tertinggi. Jadi pengaduan terbesar adalah keberpihakan, ini catatan,” kata Heddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data DKPP per 29 Desember 2024, terdapat 38 aduan yang diterima DKPP terkait keberpihakan penyelenggara Pemilu selama 2024.

    Aduan tentang keberpihakan penyelenggara pemilu ini menempati peringkat teratas dalam kategori aduan nontahapan pemilu maupun pilkada.

    “Artinya netralitas, jujur, adil yang menjadi tagline kita itu masih disoal oleh publik,” ujarnya.

    Selain itu, per 29 Desember 2024, DKPP telah menerima 693 aduan sepanjang tahun ini. Dari seluruh aduan tersebut, 267 aduan berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 berjumlah 142 aduan tentang tahapan Pilkada 2024, dan 284 aduan masuk dalam kategori nontahapan pemilu maupun pilkada.

    Kepada ribuan jajaran KPU dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang hadir, Heddy menyebut pemilu dan pilkada sebagai sebuah ritual pemberian mandat dari rakyat kepada calon-calon pemimpin atau orang yang dianggap dapat mewakili rakyat.

    Selayaknya ritual, pemilu dan pilkada harus dihormati oleh semua pihak. Namun, ironisnya ritual ini disebutnya justru dikhianati oleh penyelenggara pemilu yang tidak netral dan independen.

    “Dosa besar jika ada pengkhianatan terhadap ritual, ini tidak boleh terjadi. Tetapi pergeseran suara ini mewarnai (pelaksanaan pemilu dan pilkada), ini harus kita sadari,” ucap Heddy.

    Kendati demikian, dia juga mengapresiasi kinerja seluruh jajaran KPU di penjuru negeri karena telah berhasil menyelenggarakan pemilu dan pilkada pada tahun ini.

    Menurutnya, tidak ada satu pun negara yang dapat menyelenggarakan dua pemilihan umum pada tahun yang sama.

    “Saya sendiri sangat takjub dengan kerja teman-teman semua, di mana KPU bisa menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada sekaligus. Ini tidak terjadi di mana pun, bahkan di Amerika pun tidak seperti ini. Mungkin kalau Bandung Bondowoso masih hidup juga tidak akan bisa melakukan ini. KPU kita luar biasa,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Lanjutkan Kasus Besar yang Mandek

    Lanjutkan Kasus Besar yang Mandek

    loading…

    KPK diminta melanjutkan penanganan kasus besar daripada menunggu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merilis video dugaan skandal korupsi pejabat negara. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penanganan kasus besar daripada menunggu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merilis video dugaan skandal korupsi pejabat negara. Pernyataan itu merespons KPK yang meminta Hasto melaporkan kepada pihak berwajib terkait dugaan praktik rasuah dengan bukti yang dia miliki.

    “Lanjutkan saja kasus-kasus besar yang lama mandek di KPK,” kata Guntur, Senin (30/12/2024). KPK harus menindaklanjuti segala informasi dugaan korupsi yang pernah disampaikan ekonom Faisal Basri terkait ekspor bijih nikel

    “Yang pernah disampaikan almarhum Faisal Basri yakni dugaan ekspor ilegal bijih nikel yang merugikan negara ratusan triliun, ada 2 nama Bobby dan Airlangga,” ujar Guntur.

    Tak hanya itu, dia juga meminta KPK menindaklanjuti informasi dugaan korupsi yang pernah disampaikan Ubedilah Badrun. “Laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan korupsi anak-anak Jokowi, itu lanjutkan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto berharap Hasto dapat melaporkan kepada pihak berwajib terkait dugaan praktik rasuah dengan bukti yang dia miliki.

    “KPK berharap siapa pun yang memiliki informasi tentang tindakan korupsi yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan kepada APH yang berwenang menangani perkara korupsi,” ujarnya, Minggu (29/12/2024).

    Laporan Hasto diperlukan sebagai bukti untuk mengungkap secara terang benderang. Menurut dia, Hasto bisa melaporkan kepada tiga Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang yakni KPK, Kejaksaan, maupun Polri.

    Sekadar informasi, Hasto telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Puluhan video itu akan menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi di Tanah Air.

    Hal itu disampaikan Guntur dalam program Interupsi bertajuk”Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang disiarkan iNews, Kamis, 26 Desember 2024. Guntur memastikan Hasto masih berada di Indonesia dan tak bepergian ke luar negeri.

    “Ya tentu saja masih di Indonesia, nggak ke mana-mana. Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif,” katanya.

    (jon)

  • Komisi II DPR Godok RUU ASN, Bakal Rotasi ASN Pemda Seperti Anggota TNI-Polri

    Komisi II DPR Godok RUU ASN, Bakal Rotasi ASN Pemda Seperti Anggota TNI-Polri

    JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan membuat rotasi ASN dari Pemerintah Daerah (Pemda) bisa seperti anggota TNI, Polri, Kejaksaan.

    Menurut dia, RUU tersebut bakal menjadi fokus untuk dibahas Komisi II DPR RI pada tahun 2025 karena menjadi Prolegnas Prioritas. Dia ingin agar sistem meritokrasi ASN terbangun merata secara nasional.

    “Mungkin kami mulai dari eselon II ke atas, itu semua akan jadi ASN pusat, agar kepala dinas, sekretaris daerah, dan seterusnya itu bisa dirotasi dengan cukup baik secara nasional,” kata Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 Desember, disitat Antara.

    Menurut dia, nantinya undang-undang itu bakal memungkinkan ASN untuk berpindah ke daerah lain. Jangan sampai, kata dia, ada seorang ASN yang sejak diangkat hingga pensiun hanya bertugas di kabupaten tertentu saja, padahal keahliannya sangat baik.

    “Polisi, tentara, jaksa, itu bisa rotasi nasional, maka ASN juga kita harapkan punya kemampuan itu,” tuturnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa ASN yang sudah mendapatkan beasiswa untuk menempuh studi di luar negeri, kemampuannya berpotensi menurun karena kembali ke kampung halamannya. Maka orang-orang tersebut perlu dirotasi secara nasional.

    “Dia sudah S2 dan S3 dapat beasiswa ke luar negeri, ketika pulang ke kampung lagi kapasitas kemudian menjadi menurun,” kata dia.

    Maka dari itu, nantinya Komisi II DPR RI akan membahas mekanisme rotasi nasional bagi ASN itu ketika membahas RUU ASN. Selain itu, RUU ASN tersebut menurutnya akan membenahi masalah netralitas ASN terkait pemilu atau pilkada.

    “Maka dari itu residu pilkada yang membuat ASN kita tidak netral, itu kita coba benahi di UU ASN,” tandasnya.

  • Kemendagri Belum Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Baru 2025

    Kemendagri Belum Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Baru 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa pemerintah masih berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan pelantikan kepala daerah baru hasil Pilkada Serentak 2024. 

    Bima menyebut konsultasi saat ini masih dilakukan dengan DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Presiden. Apalagi, saat ini sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 masih bergulir di MK. 

    Menurut Bima, pemerintah baru akan membahas soal jadwal pasti rencana pelantikan kepala daerah baru pada 2025 yang akan jatuh pada esok lusa. 

    “Nanti kita awal tahun kelihatannya akan fokus kepada pembahasan tentang jadwal yang pasti. Sekarang ini masih dikonsultasikan dulu,” ungkap Bima kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

    Mantan Wali Kota Bogor itu mengungkapkan pemerintah menginginkan pelantikan untuk ratusan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara serentak. Namun, beberapa peserta Pilkada Serentak 2024 masih mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. 

    Pemerintah, terang Bima, akan menunggu proses di MK rampung kendati terdapat beberapa daerah yang tidak mengajukan PHPU. Misalnya, Pilkada Jakarta. 

    “Jadi jadwalnya ini masih dipastikan lagi, dikonsultasikan lagi di antara pimpinan, terutama Bapak Presiden dan MK,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, KPU menggelar Pilkada Serentak 2024 di 545 daerah secara keseluruhan. Secara terperinci, Pilkada diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. 

    Dilansir dari situs resmi MK, terdapat total 313 permohonan PHPU yang masuk. Secara terperinci, total PHPU itu terbagi menjadi 23 sengketa pilkada gubernur, 241 untuk bupati dan 49 wali kota.