Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Pemilu dan Pilkada 2024 Berjalan Kondusif, Fahira Idris Apresiasi Polri

    Pemilu dan Pilkada 2024 Berjalan Kondusif, Fahira Idris Apresiasi Polri

    loading…

    Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas peran besar Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas peran besar Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Terutama di tengah dinamika politik yang sangat tinggi sepanjang tahun 2023 hingga akhir 2024.

    Berkat dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran Polri, gelaran pesta demokrasi di Indonesia yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia berlangsung dengan relatif aman dan kondusif. Capaian ini tentu menjadi wujud nyata dari profesionalisme Polri dalam mengemban amanah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

    ”Selain itu, saya juga mengapresiasi Polri yang senantiasa bersikap prediktif dan responsif dalam menghadapi berbagai isu maupun kejadian yang menjadi perhatian masyarakat. Langkah-langkah yang diambil Polri untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat telah menunjukkan Polri benar-benar hadir untuk melayani,” kata Fahira Idris di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Menurut Senator Jakarta ini, langkah-langkah strategis dan komprehensif yang dilakukan Polri dalam memitigasi berbagai potensi kerawanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, patut diapresiasi. Pendekatan yang prediktif dan responsif terhadap berbagai dinamika situasi, ditambah dengan penguatan koordinasi bersama instansi terkait, membuktikan bahwa Polri tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat serta berkomitmen memastikan gelaran demokrasi berlangsung damai dan aman.

    Dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, baik dari segi keamanan, sosial, maupun teknologi, lanjut Fahira Idris, Polri diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan solusi yang inovatif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat untuk menjaga integritas dan profesionalisme, Polri tidak hanya akan menjadi pengawal keamanan, tetapi juga pilar penting dalam mendukung pembangunan bangsa.

    Ketua Umum Bang Japar ini juga berharap, sinergi yang telah terjalin erat antara Polri dan masyarakat dapat terus ditingkatkan. Ini karena, hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara keduanya, adalah kunci untuk menjaga kondusifitas, kedamaian, dan keamanan bangsa.

    “Semoga di tahun 2025 mendatang dan seterusnya, Polri semakin profesional, semakin dicintai masyarakat, dan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih Presisi. Semoga sinergi antara Polri dan masyarakat terus terjalin erat untuk menjaga kondusifitas dan keamanan bangsa ini,” tandasnya.

    (poe)

  • Sambut Tahun Baru, Puan Harap Seluruh Elemen Sinergi Bangun Bangsa

    Sambut Tahun Baru, Puan Harap Seluruh Elemen Sinergi Bangun Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Menyambut Tahun Baru 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk semakin bersinergi membangun bangsa. Terutama setelah rangkaian Pemilu di tahun 2024 yang cukup panjang dengan berbagai dinamika di dalamnya.

    “Tahun 2024, Indonesia menjalani rangkaian Pemilu yang panjang. Dimulai sejak Pileg dan Pilpres pada awal tahun ini, dan berakhir dengan Pilkada,” ujar Puan Maharani, Selasa (31/12/2024).

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu berharap, semua elemen bangsa saling bergandengan tangan di tahun 2025. Apalagi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembangunan nasional, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal.

    “Setelah semua rangkaian Pemilu selesai, hendaknya ke depan energi politik nasional diarahkan untuk membangun bangsa dan negara,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Untuk itu, Puan menilai diperlukan kebijakan-kebijakan komprehensif yang dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Tentunya ini menjadi tugas bersama para pemangku kepentingan demi memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat.

    “Diperlukan kebijakan fiskal, moneter, sektor riil dan kebijakan pembangunan nasional, yang dapat mengkonsolidasikan agenda nasional dalam membangun kekuatan nasional di bidang pangan, sumber daya manusia, pembangunan daerah, industri nasional, komoditi ekspor, dan lain sebagainya,” kata Puan. [hen/beq]

  • Apresiasi Kinerja Polri, Direktur PPI Sebut Tahun Politik Berlangsung Kondusif

    Apresiasi Kinerja Polri, Direktur PPI Sebut Tahun Politik Berlangsung Kondusif

    loading…

    Polisi mengawal kotak suara melalui medan pegunungan menuju TPS 02 Dusun Cindakko, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (13/2/2024). Foto/SINDOnews/Muchtamir Zaide

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengapresiasi kinerja Polri selama 2024. Polri dinilai mampu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di tengah tahun politik .

    “Apresiasi terhadap Polri. Di mana secara umum mampu memitigasi situasi kamtibmas serta dinamika politik yang sangat tinggi khususnya mulai tahun 2023 s/d akhir 2024 pada tahun politik di Indonesia baik pada pilpres, pileg maupun pilkada menjadi relatif aman,” kata Adi dalam keterangannya, Senin (30/12/2024).

    Baca Juga

    Staf pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu juga memuji tindakan Polri yang responsif terhadap aduan masyarakat. “Apresiasi terhadap Polri yang senantiasa prediktif dan responsif dalam menyikapi hal-hal maupun kejadian yang menjadi atensi masyarakat,” tuturnya.

    Adi berharap Polri dapat mempertahankan kinerja tersebut agar tetap dipercaya masyarakat. “Harapan kepada Polri semoga di tahun 2025 mendatang, Polri semakin professional dan semakin dicintai masyarakat serta dapat mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik,” tandasnya.

    (poe)

  • Ketua DPR ingatkan aparat pastikan keamanan selama perayaan tahun baru

    Ketua DPR ingatkan aparat pastikan keamanan selama perayaan tahun baru

    Negara harus sungguh-sungguh menghadirkan dan memberi jalan bagi rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, yang membantu, yang memudahkan, dan yang menyejahterakan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan aparat keamanan untuk senantiasa memastikan keamanan di seluruh wilayah Indonesia pada malam pergantian tahun baru karena masyarakat banyak melakukan mobilitas.

    “Aparat keamanan, baik dari Polri, TNI, maupun pihak terkait lainnya, harus memastikan keamanan masyarakat selama momen perayaan tahun baru,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut kehadiran aparat secara proaktif sangat penting untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal, pengendalian kerumunan, hingga menjaga keselamatan masyarakat dari potensi ancaman lainnya.

    “Termasuk, kecelakaan lalu lintas dan penyalahgunaan kembang api,” ucapnya.

    Dia juga mengimbau masyarakat tetap memperhatikan ketertiban, sikap saling menghormati, dan terus menjaga nilai-nilai kebangsaan sebab tahun baru merupakan momentum penuh suka cita, termasuk mewaspadai terjadinya cuaca ekstrem.

    Dalam suasana penuh syukur dan harapan, dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa guna menyongsong tahun baru 2025.

    “Mari jadikan tahun baru sebagai awal yang positif bagi kita semua. Dengan semangat kebersamaan, mari kita menyongsong Indonesia yang lebih baik lagi,“ ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Dalam semangat tahun baru ini, saya juga mengajak masyarakat untuk berbagi berkat dengan sesama, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung. Ini sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang harmonis”.

    Puan berharap seluruh elemen bangsa saling bergandengan tangan dan bersinergi di tahun 2025 setelah rangkaian pemilu yang cukup panjang dilangsungkan pada 2024.

    “Dimulai sejak pileg dan pilpres pada awal tahun ini, dan berakhir dengan pilkada. Setelah semua rangkaian pemilu selesai, hendaknya ke depan energi politik nasional diarahkan untuk membangun bangsa dan negara,” katanya.

    Terlebih, lanjut dia, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan komprehensif oleh para pemangku kepentingan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Diperlukan kebijakan fiskal, moneter, sektor riil dan kebijakan pembangunan nasional, yang dapat mengkonsolidasikan agenda nasional dalam membangun kekuatan nasional di bidang pangan, sumber daya manusia, pembangunan daerah, industri nasional, komoditi ekspor, dan lain sebagainya,” tuturnya.

    Untuk itu, dia mendorong pula agar kualitas kinerja aparatur negara, birokrasi, iklim usaha, dan kepastian hukum terus diperkuat.

    “Negara harus sungguh-sungguh menghadirkan dan memberi jalan bagi rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, yang membantu, yang memudahkan, dan yang menyejahterakan,” ujarnya.

    Dia pun memastikan komitmen DPR RI untuk terus bekerja mewujudkan harapan rakyat, serta menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional membangun bangsa dan negara.

    Tak lupa, Ketua DPR RI dua periode itu pun mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada seluruh rakyat Indonesia.

    “Semoga tahun yang baru membawa berbagai keberkahan dan harapan untuk kemajuan bangsa,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Bahlil Sarankan Gelar Konvensi

    Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Bahlil Sarankan Gelar Konvensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) tengah mengkaji wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD, bukan masyarakat langsung. Salah satunya melalui jalur konvensi. 

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) memang sudah diputuskan dalam UUD 1945 bahwa harus dipilih langsung oleh rakyat. Namun, untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dapat dipertimbangkan dengan jalur lain. 

    “Namun, kalau Pileg maupun Pilkada, rasanya masih dimungkinkan untuk kita mencari formulasi-formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaedah-kaedah hak-hak demokrasi rakyat,” terang Bahlil dalam pidatonya di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024). 

    Sebab demikian, Bahlil mengatakan Golkar akan mempertimbangkan untuk memeriksa keterlibatan rakyat dalam proses pilkada, yang dikatakan tak mesti harus dipilih dengan sistem pemilihan langsung. 

    “Mungkin juga, katakanlah kalau itu dimungkinkan lewat DPR, tetapi dengan satu formulasi yang tepat. Harus disempurnakan. Jadi saya pikir ini silahkan didiskusikan,” ujarnya.  

    Salah satu bentuk untuk mencari formulasi yang tepat menurutnya dapat dilakukan dengan mengadakan survei terlebih dahulu kepada para figur-figur. Adapun, Bahlil juga mengaku berpengalaman dengan konvensi

    “Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya,” pungkasnya. 

  • Bahlil Sebut Jangan Ada Saling Tuding saat Terjerat Kasus Hukum, Sindir PDIP? – Page 3

    Bahlil Sebut Jangan Ada Saling Tuding saat Terjerat Kasus Hukum, Sindir PDIP? – Page 3

    Bahlil menegaskan pernyataan disampaikan hanya menjadi otokritik bagi internal Golkar. Sebab saat Pilkada yang lalu, calon kepala daerah Golkar dari Bengkulu yang dijerat kasus hukum padahal berpotensi memang. Namun yang dilakukan Golkar adalah tidak menyalahkan siapa pun. 

    “Tapi kami hanya melakukan otokritik ke dalam. Kami enggak menyalahkan bahwa ini yang salah partai A, partai B, atau mantan Presiden A, atau mantan Presiden B, atau ketum partai A, ketum partai B. Nggak ada itu kita salah-salahkan atau merasa dikerjain? Nggak juga. Jadi maksud saya berpikirnya itu yang objektif- objektif saja lah,” ajak Bahlil.

    “Golkar menghargai, proses-proses yang ada, proses hukum yang ada,” dia menandasi.

     

  • Bahlil lakukan evaluasi setelah kalah pilkada di beberapa daerah

    Bahlil lakukan evaluasi setelah kalah pilkada di beberapa daerah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kinerja partai setelah kekalahan beberapa kader yang diusung dalam Pilkada 2024.

    “Yang kalah, kita jangan kecil hati juga, ini bagian daripada proses. Tapi cukup menjadi catatan ke depan, Insyaallah Golkar akan membuat strategi yang lebih baik,” kata Bahlil dalam kegiatan refleksi kinerja Partai Golkar yang digelar di kantor DPP Partai Golkar, Selasa.

    Bahlil mengakui pihaknya memang kalah di beberapa daerah yang strategis seperti Jakarta, Maluku Utara dan Banten.

    Namun demikian, dia menilai Golkar justru menang di daerah-daerah yang diperkirakan akan kalah.

    Karenanya, Bahlil melihat fenomena menang kalah merupakan hal yang biasa dan Golkar sebagai salah satu partai tertua dinilai cukup dewasa menerima dinamika tersebut.

    “Karena kita harus maju terus untuk ke depan. Tidak boleh mundur,” jelas Golkar.

    Sebelumnya, beberapa kader yang diusung Golkar dalam pilkada menelan kekalahan. Beberapa diantaranya yakni pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang kalah dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta.

    Pram-Doel dinyatakan mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara, sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara. Di posisi ketiga paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

    Selain itu Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang semula dijagokan dalam pilkada Banten justru menelan kekalahan dari pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

    Andra Soni-Dimyati Natakusumah unggul dengan memperoleh 3.102.501 suara, berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi, oleh Komisi Pemilihan Umum Banten pada Sabtu

    Pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi, pasangan Andra Soni-Dimyati memperoleh suara terbanyak mencapai 3.102.501 suara atau sebesar 55,8 persen pemilih.

    Sementara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 01 Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi mendapatkan suara sebanyak 2.449.183 suara, atau 44,12 persen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar apresiasi TNI jaga kedaulatan RI selama 2024

    Pakar apresiasi TNI jaga kedaulatan RI selama 2024

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyampaikan apresiasinya kepada Tentara Nasional Indonesia atas kiprah strategisnya selama 2024.

    “Ini tidak hanya netralitas TNI pada momentum Pemilu dan Pilkada, tapi kemampuan menghalau berbagai Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang muncul sepanjang tahun,” kita pria yang akrab dipanggil Simon dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa terdapat peran operasi militer yang itu berdampak pada peningkatan level diplomasi Indonesia.

    “Misalnya saja, operasi bantuan tenaga kesehatan dan kemanusiaan di Palestina, secara rutin TNI yang bertugas operasi di Raffah, Palestina dan Elarish, Mesir memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini meningkatkan citra positif Indonesia,” ujarnya.

    Selain itu, TNI juga mempersiapkan diri dengan membentuk organisasi pasukan perdamaian yang siap dikirim bergabung dengan tim PBB.

    “Di tengah wilayah Konflik, TNI memang sering hadir untuk berkontribusi sebagai pasukan perdamaian. 2024 ini, TNI telah mempersiapkan dengan baik dengan membentuk Brigade Komposit yang di dalamnya ada Batalyon Infanteri Mekanis, Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Dan Batalyon Bantuan Logistik,” jelas Simon.

    Simon menyebut diplomasi lain dilakukan dengan cara kunjungan ke sejumlah negara dan melakukan latihan gabungan dengan militer negara lain.

    Ia mencontohkan ada Garuda Shield (AS), Latma Orruda (Rusia) dan lainnya.

    “Ini menjadi pengalaman berharga bagi para prajurit TNI sekaligus membangun keseimbangan kerjasama militer antara Blok Barat dan Blok Timur,” tuturnya.

    Selain soal diplomasi, Simon juga mengapresiasi terhadap strategi pengawalan pembangunan yang dilakukan oleh TNI dalam pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang mana pada tahun 2024 telah terbentuk lima Batalyon di Papua.

    “Batalyon pembangunan tidak lain dan tidak bukan ditujukan untuk mengawal program pembangunan pemerintah supaya lebih efektif, terutama di daerah-daerah yang potensi konfliknya cukup tinggi,” ucap Simon.

    Dirinya pun mengapresiasi peran TNI di tengah masyarakat, baik itu dalam hal mengawal ketahanan pangan nasional, TNI manunggal air, maupun penyiapan dapur sehat di seluruh nusantara.

    Adapun TNI telah berhasil mengawal penyediaan lahan seluas 312.982 hektare dari 352.853 hektare yang ditargetkan atau 88,70 persen.

    Demikian pula dengan TNI manunggal air telah dirasakan manfaatnya oleh 384.541 keluarga yang wilayahnya kesulitan air.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Muhammadiyah Minta Kebijakan yang Bermasalah Dicabut

    Muhammadiyah Minta Kebijakan yang Bermasalah Dicabut

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap pemerintahan Prabowo Subianto dapat menghindari pelbagai kebijakan yang menimbulkan reaksi publik dalam bentuk keberatan dan penolakan.

    Ia berharap pemerintah dapat melakukan koreksi bahkan mencabut suatu kebijakan jika bermasalah di hadapan rakyat tanpa perlu merasa kalah.

    “Jika bermasalah di hadapan rakyat atau publik secara umum, maka alangkah bijaksana jika melakukan koreksi dan bila perlu mencabut kebijakan tersebut tanpa perlu merasa kalah dan menang atau malu demi kepentingan bangsa sebagai wujud sikap kenegarawanan,” kata Haedar dalam keterangannya, Selasa (31/12).

    Haedar berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berpihak bagi kepentingan dan hajat hidup rakyat. Sebab, pemerintahan yang baru telah memperoleh kepercayaan sekaligus tuntutan baru untuk menjalankan pemerintahan sesuai mandat konstitusi.

    Di sisi lain, Haedar juga mendukung upaya konsolidasi demokrasi dengan lebih memperkuat kualitas demokrasi yang substantif. Demokrasi yang sehat, lanjutnya, harus didukung kuat oleh seluruh institusi pemerintahan negara.

    Haedar juga berharap seluruh warga negara memiliki kesadaran politik yang cerdas, kritis, serta memiliki kebudayaan politik partisipan.

    “Keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan kualitas demokrasi yang substantif diukur jika mampu menghilangkan pengekangan terhadap kebebasan berbicara dan berserikat yang dijamin konstitusi, praktik politik uang, politik transaksional, penyalahgunaan hukum untuk meraih jabatan dalam kekuasaan, kriminalisasi politik, serta segala bentuk praktik politik yang merusak prinsip dan etika demokrasi,” kata dia.

    Selain itu, Haedar turut menyoroti para kepala daerah baru hasil dari Pilkada 2024. Pasca terpilih, Haedar meminta para kepala daerah berkomitmen memimpin daerahnya dengan moralitas dan pertanggungjawaban tinggi sejalan konstitusi.

    Ia juga meminta para kepala daerah tidak korupsi dan gratifikasi dalam bentuk apapun baik tersembunyi apalagi terbuka. Ia juga meminta para kepala daerah yang baru tak melakukan politik balas jasa kepada para bohir politik.

    “Tidak mempertukarkan dan memberikan konsesi-konsesi lahan yang berada dalam kewenangan kepala daerah kepada siapapun yang menyebabkan lahan dan sumber daya alam tergadaikan dan tidak dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata dia.

    (rzr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Golkar tawarkan konsep ala “konvensi” untuk pilkada lewat DPRD

    Golkar tawarkan konsep ala “konvensi” untuk pilkada lewat DPRD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya menawarkan konsep pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan metode seperti menggelar konvensi.

    “Jadi semacam ada proses ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh,” kata Bahlil dalam pidato refleksi kinerja Partai Golkar 2024 di kantor DPP Partai Golkar, Selasa.

    Proses pemilihan ala konvensi itu, lanjut Bahlil, dapat dimulai dengan partai yang melalukan survei ke masyarakat untuk mencari tokoh-tokoh yang layak menjadi kepala daerah.

    Setelah survei, tokoh-tokoh pilihan masyarakat berdasarkan survei tersebut lalu disodorkan ke pihak DPRD untuk dipilih secara langsung.

    Dengan demikian, DPRD dapat berperan sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam memilih kepala daerah.

    Bahlil melanjutkan Golkar akan menjadi partai pertama yang siap untuk mengkaji dan berperan dalam pemberlakuan sistem tersebut jika akhirnya disetujui oleh legislatif dan eksekutif.

    “Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya. Kalau partai yang lain belum tentu kan, kira-kira begitu,” jelas Bahlil.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyetujui rencana yang mengemuka terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dilakukan dan diwakili melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

    Menurut dia, belajar dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.

    “Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dahulu saya mengatakan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD ‘kan,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Meski menyetujui usulan pilkada lebih baik dilangsungkan di DPRD, dia mengatakan bahwa usulan tersebut memerlukan kajian, termasuk di bawah kementeriannya.

    Mendagri masih menantikan kajian-kajian lain dari berbagai pihak seperti dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun dari kalangan akademikus.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024