Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Golkar Tetap Serius untuk Kaji Wacana Pilkada Dilakukan Lewat DPRD

    Golkar Tetap Serius untuk Kaji Wacana Pilkada Dilakukan Lewat DPRD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar mengaku serius mengkaji wacana untuk mengubah sistem pemilu baik pileg maupun pilkada melalui DPRD.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai demokrasi bukan tujuan utama dalam berbangsa dan bernegara. Menurut dia, demokrasi hanya instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

    “Karena itu ke depan partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun. Baik pileg maupun Pikada,” kata Bahlil dalam jumpa pers refleksi akhir tahun Golkar di kantor pusat partai, Jakarta, Selasa (31/12).

    Menurut dia, kecuali pilpres, sistem pemilihan Legislatif maupun kepala daerah bukan aturan mutlak. Berbeda dengan pilpres yang telah diatur dalam UUD 45, sistem pileg maupun pilkada bisa diubah asal tetap memerhatikan asas demokrasi masyarakat.

    Oleh karena itu, kata Bahlil, Golkar tak akan menutup kemungkinan jika sistem pilkada ke depan mesti diubah menjadi pemilihan tidak langsung. Dia menyebut pihaknya akan melibatkan unsur di luar partai untuk mengkaji wacana tersebut.

    “Kalau itu baik untuk rakyat kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada, tidak mesti harus pemilihan langsung. Mungkin juga katakanlah, kalau itu dimungkinkan lewat DPR [DPRD],” katanya.

    “Sebelum masuk di pemilihan DPRD, penting dulu untuk dilakukan survei. Figur-figur. Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu,” imbuh Bahlil.

    Wacana pilkada lewat DPRD sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12).

    Ia menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mencontohkan sejumlah negara yang sudah melakukan hal itu.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (thr/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • 7 Ahok dan Anies Bertemu di Balai Kota, Menteri Agama: Menyatukan yang Pernah Berserakan Megapolitan

    7 Ahok dan Anies Bertemu di Balai Kota, Menteri Agama: Menyatukan yang Pernah Berserakan Megapolitan

    Ahok dan Anies Bertemu di Balai Kota, Menteri Agama: Menyatukan yang Pernah Berserakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggelar acara bertajuk Bentang Harapan JakAsa di Balai Kota, Selasa (31/12/2024).
    Acara ini menjadi momen bersejarah karena menghadirkan para mantan gubernur Jakarta lintas periode.
    Hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Jakarta 1997-2007 Sutiyoso, Gubernur Jakarta 2007-2012 Fauzi Bowo (Foke), Gubernur Jakarta 2014-2017
    Basuki Tjahaja Purnama
    alias Ahok, dan Gubernur Jakarta 2017-2022
    Anies Baswedan
    .
    Wakil Gubernur Jakarta 2014-2017 Djarot Saiful Hidayat serta Wakil Gubernur Jakarta 2020-2022 Ahmad Riza Patria juga turut hadir.
    Tak ketinggalan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, ikut memeriahkan suasana.
    Ahok dan Anies, yang pernah menjadi rival sengit pada Pilkada Jakarta 2017, tampak bertemu dalam suasana hangat.
    Momen ini menjadi simbol rekonsiliasi dan persatuan setelah perbedaan tajam di masa lalu.
    Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, yang turut hadir, memuji inisiatif acara ini sebagai langkah penting untuk menyatukan elemen-elemen yang sebelumnya terpecah.
    “Kita terima kasih kepada Pak PJ Gubernur, menjadikan Jakarta ini seperti Indonesia kecil, menghimpun yang berserakan, menyatukan yang berbeda, dan bahkan mensolidkan yang pernah berserakan. Ini luar biasa,” kata Nazarudin.
    Ia menambahkan, acara ini mencerminkan miniatur Indonesia yang penuh keberagaman dan menjadi simbol optimisme menuju masa depan.
    “Ini adalah awal sebuah tahun yang akan kita arungi nanti dengan penuh optimisme. Konfigurasi Indonesia hadir di tempat ini, dari ujung ke ujung menjadi satu di halaman DKI Jakarta,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukti Polri Kerja sesuai Koridor

    Bukti Polri Kerja sesuai Koridor

    loading…

    Anggota polisi mengawal distribusi logistik Pilkada 2024 ke Dusun Makmur, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (26/11/2024). Foto/SINDOnews/Maman Sukirman

    JAKARTA – Polri dinilai sudah bekerja sesuai koridor dalam menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya dalam mengawal Pilkada 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang berkembang di Pilkada 2024, diyakini untuk kepentingan politik.

    “Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, soal keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pilkada kemarin, saya kira tidak ada masalah yang sangat serius yang muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam keterangan, Selasa (31/12/2024).

    Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang datang terkait peran polri yang di luar tupoksi merupakan hal-hal yang selalu menjadi evaluasi internal. “Mungkin saja dugaan banyak kalangan soal kerja Polri yang tidak sesuai dengan tupoksi hanya ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya Pilkada mestinya sudah membuktikan kerja Polri yang tepat,” tuturnya.

    Terlepas dari kritik yang datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri dalam hal menjaga keamanan sudah baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang terjadi saya kira bisa katakan baik-baik saja, kemudian tidak ada yang berlanjut sampai sekarang ya. Masalah keamanan sudah beres sampai penetapan calon yang sudah selesai dilakukan oleh KPU,” ujarnya.

    Dari seluruh catatan tersebut, Lucius memiliki harapan agar Polri di tahun 2025 mendatang, semakin professional dan semakin dicintai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik.

    “Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR dan Pemerintah yang bertanggungjawab atas regulasi pilkada. Bagaimana posisi Polri yang tepat sangat tergantung pada aturan yang dihasilkan,” tandasnya.

    (poe)

  • Angka Kriminalitas Menurun, Penyelesaian Perkara di Kota Mojokerto Meningkat

    Angka Kriminalitas Menurun, Penyelesaian Perkara di Kota Mojokerto Meningkat

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sepanjang tahun 2024, angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota menunjukkan penurunan signifikan yakni sebesar 19,7 persen. Dari 396 kasus yang tercatat pada tahun 2023 lalu, jumlah kasus turun menjadi 318 kasus di tahun 2024.

    Angka penyelesaian perkara juga mengalami peningkatan, dari 232 kasus menjadi 313 kasus. Sementara ada kenaikan 20,6 persen dalam penyelesaian kasus dibanding tahun 2023 lalu. Yakni sebanyak 232 kasus di tahun 2023 naik menjadi 313 kasus di tahun 2024.

    Hal tersebut disampaikan Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S Marunduri didampingi Pejabat Utama (PJU) saat memaparkan capaian dan evaluasi kinerja Polres Mojokerto Kota sepanjang tahun 2024 di ruang Hayam Wuruk Mapolres Mojokerto Kota, Selasa (31/12/2024).

    “Ada 3 jenis perkara yang paling banyak laporannya. Penipuan ada sebanyak 67 laporan, pencurian dengan pemberatan ada sebanyak 35 dan pencurian biasa ada sebanyak 30. Kasus yang paling dominan yakni pencurian rumah kosong dan kendaraan bermotor. Terutama di kawasan padat penduduk,” ungkapnya.

    Menurutnya semua berjalan lancar tanpa kejadian menonjol. Penurunan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Mojokerto tersebut menunjukkan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang telah dilakukan jajaran Polres Mojokerto Kota.

    “Kami telah melewati tahun 2024 dengan baik, mulai dari pengamanan Pemilihan Presiden di bulan Februari, Operasi Ketupat hingga pelaksanaan Pilkada Serentak. Saat ini, kami fokus pada pengamanan akhir tahun menyambut 2025,” tegasnya. [tin/kun]

  • Tunggu Tanggal Main Bulan Depan

    Tunggu Tanggal Main Bulan Depan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merahasiakan isi obrolannya dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat bertemu dalam rangkaian acara tahun baru di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

    “Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan, tanggal main,” kata Ahok.

    Pada kesempatan yang sama, Anies juga irit bicara ketika ditanya obrolan dengan Ahok.

    “Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita,” kata Anies.

    Ahok dan Anies sempat bertarung di Pilgub Jakarta 2016. Saat itu, Ahok yang merupakan petahana kalah dari Anies.

    Hari ini, Pemprov DKI Jakarta menggelar acara Bentang Harapan JakASA di Balai Kota Jakarta. Sejumlah mantan gubernur dan wakil hadir di antaranya Anies,Ahok, Fauzi Bowo, Sutiyoso, Djarot Saiful Hidayat hingga Ahmad Riza Patria.

    Hadir juga gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno. Terlihat ada juga kontestan Pilgub Jakarta 2024 Suswono dan Kun Wardana.

    Mereka yang hadir ini lalu menuliskan harapannya untuk Jakarta di kain putih yang disiapkan.

    Ahok tolak wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD

    Pada kesempatan itu Ahok selaku Ketua DPP PDIP mengutarakan penolakannya terhadap wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kan dari dulu saya tolak,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

    Ahok mengatakan kepala daerah dipilih DPRD sudah pernah diterapkan di masa orde baru. Menurutnya, saat itu rakyat hanya jadi penonton.

    Ahok menyebut sistem itu juga bakal membuat adanya kesepakatan antara ketua umum partai dan DPRD,

    “Cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok,” katanya.

    Sebelumnya, wacana tersebut dilempar Prabowo saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, pada Kamis (12/12).

    Ia menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mengambil contoh sejumlah negara tetangga yang dinilai telah berhasil mempraktikan hal tersebut.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (yoa/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jokowi dan Ridwan Kamil Absen Kick Off Menyongsong 5 Abad Jakarta di Balai Kota

    Jokowi dan Ridwan Kamil Absen Kick Off Menyongsong 5 Abad Jakarta di Balai Kota

    loading…

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil tidak menghadiri Kick Off Menyongsong 5 Abad Jakarta di Balai Kota, Selasa (31/12/2024). FOTO/REFI SANDI

    JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) dan Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil tidak menghadiri Kick Off Menyongsong 5 Abad Jakarta di Balai Kota, Selasa (31/12/2024). Kick off dibalut dalam acara Bentang Harapan ‘JakAsa’ sekaligus menyambut Tahun Baru 2025.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan, seluruh Gubernur, Wakil Gubernur, dan kontestan Pilkada Jakarta 2024 diundang dalam acara tersebut. Tokoh yang tidak hadir sedang berada di luar kota, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta periode 2022-2024, Heru Budi Hartono.

    “Semua kita undang, kebetulan Pak Jokowi merayakan Tahun Baru bersama keluarga di Solo dan menitipkan salam kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian kita dapat kabar dari Pak Pj Gubernur Heru Budi beliau saat ini sedang di Yogyakarta, sehingga menitipkan salam untuk seluruh Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Teguh usai acara.

    “(Ridwan Kamil) Beliau sedang di luar kota. Tapi, diundang, semuanya diundang,” tambahnya.

    Hadir dalam acara Bentang Harapan JakAsa Gubernur Jakarta periode 1997-2007, Sutiyoso; Gubernur Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo alias Foke; Gubernur Jakarta periode 2014-2016, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok; Plt. Gubernur Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dan Soni Sumarsono; Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan hingga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno.

    (abd)

  • Pakar Intelijen Sebut Polri Presisi Menjaga Keamanan Nasional 2024 Kian Efektif

    Pakar Intelijen Sebut Polri Presisi Menjaga Keamanan Nasional 2024 Kian Efektif

    loading…

    Polri dinilai berhasil menangani tantangan terkait keamanan, ketertiban dan penegakan hukum selama 2024 dipenuhi dengan tantangan. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Polri dinilai berhasil menangani tantangan terkait keamanan, ketertiban dan penegakan hukum selama
    2024 dipenuhi dengan tantangan. Diketahui, 2024 merupakan tahun Pemilu dan Pilkada, yang rawan potensi gangguan meningkat.

    Selain itu, tahun ini berbagai kasus banyak menjadi perhatian masyarakat dan dapat tertangani dengan baik.
    “Kita lihat misalnya ada judi online yang banyak merugikan masyarakat dapat diberantas. Ini menunjukkan bahwa Polri mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Pakar intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro, Selasa (31/12/2024).

    Kolaborasi dan sinergi Polri dengan TNI juga dilakukan sepanjang 2024. Salah satunya operasi bersama ini telah berhasil membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB di Papua. “Narkoba dan korupsi yang selama ini mengganggu kehidupan masyarakat tak luput dari fokus utama target kerja Polri,” ujar pria yang akrab dipanggil Simon ini.

    Sementara itu, salah satu program Polri Presisi , yaitu penguatan pengawasan pelanggaran oleh anggota Polri mengalami penurunan signifikan. Baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran etik.

    “Strategi Polri Presisi yang salah satunya menyasar pengawasan internal Polri memang terbukti cukup efektif dan tepat sasaran untuk menekan berbagai pelanggaran disiplin dan etik. Karena hal ini yang banyak menjadi masukan dari masyarakat,” jelasnya.

    Tercatat, sepanjang 2024, pelanggaran disiplin anggota Reserse mengalami penurunan dari 351 menjadi 159 (46%). Sementara pelanggaran etik angkanya menurun dari 461 menjadi 196 (42%). Penertiban anggota reserse bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam penyidikan dan penindakan terhadap kasus kriminalitas.

    Mengenai peristiwa atau berbagai kasus pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, Simon berpendapat perlu adanya komunikasi dan penyampaian informasi yang lebih komprehensif mengenai situasi yang berkembang sehingga tidak salah diterima oleh masyarakat.

    Polri sudah seharusnya memproses dan menangani secara lebih proporsional dan akuntabel supaya tidak terjadi demoralisasi dan demotivasi di lingkungan Polri. “Ada sejumlah hal yang harus diseimbangkan secara bersamaan, yaitu kepercayaan publik, pengawasan internal, dan penguatan mental dari Anggota Polri itu sendiri,” tandasnya.

    Dalam pandangan Simon, Polri ke depan perlu mengevaluasi regulasi, sistem pengawasan, dan rekrutmen. “Misalnya saja, perlu pengaturan lebih rigid terkait izin penggunaan senjata api, penggunaan peluru tajam dan sebagainya,” jelasnya.

    “Saya yakin dengan pembinaan yang terus menerus, keteladanan kepemimpinan dari level Perwira Pertama (Pama), Perwira Menengah (Pamen) hingga top manager di kepolisian dapat memberikan motivasi kepada seluruh Anggota Polri untuk lebih profesional dan tegak lurus terhadap peraturan perundangan yang berlaku,” tuturnya.

    (poe)

  • Mesra di Balai Kota Jakarta, Apa Isi Bisikan Ahok ke Anies? Misterius, Tunggu Tanggal Mainnya!

    Mesra di Balai Kota Jakarta, Apa Isi Bisikan Ahok ke Anies? Misterius, Tunggu Tanggal Mainnya!

    GELORA.CO –  Ahok dan Anies tampil mesra kala menghadiri acara Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun asyik melakukan bisikan.

    Isinya apa? Saat memberi jawaban, keduanya penuh teka-teki saat ditanya wartawan tentang isi perbincangan mereka berdua di sela acara “Bentang Harapan JakAsa” di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024). 

    Saat pertama ditanya, Ahok memilih menyerahkan jawaban kepada Anies. “Ngobrol sama semua lah,” kata Anies ketika diminta penjelasan terkait perbincangannya dengan Ahok. 

    Namun, momen menarik terjadi ketika wartawan menanyakan isi bisikan Ahok kepada Anies. 

    Anies pun memanggil Ahok kembali ke dekat mikrofon. 

    “Pak Ahok ditanyain, bisikin apa?” ujar Anies. 

    “Bulan depan, tunggu aja,” balas Ahok sembari merangkul Anies. 

    Tawa keduanya pecah setelah jawaban tersebut, menciptakan suasana santai di Balai Kota, gedung yang pernah menjadi simbol rivalitas mereka dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. 

    Saat wartawan mencoba menggali lebih dalam, Anies dan Ahok kompak menutup-nutupi maksud dari pernyataan tersebut. 

    “Tunggu, tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita,” ujar Anies sambil tersenyum. 

    Ahok juga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. 

    “Kejutan apa? Oh iya, nanti kita lihat aja. Biasalah, nanti kan kita cari waktu ngobrol-ngobrol sama beliau,” katanya. 

    Meski tetap misterius, Anies dan Ahok memberi isyarat bahwa akan ada hal menarik yang terjadi pada bulan depan, tanpa menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud. 

  • Syahruna Bongkar Proses Produksi Uang Palsu di UIN Makassar, Lewati 19 Tahapan, Kalau Gagal Dibuang – Halaman all

    Syahruna Bongkar Proses Produksi Uang Palsu di UIN Makassar, Lewati 19 Tahapan, Kalau Gagal Dibuang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Syahruna, seorang tersangka kasus pabrik uang palsu di UIN Makassar membongkar tahapan produksi uang palsu.

    Syahruna menceritakan, ada 19 tahapan yang harus dilewati agar uang palsu siap untuk diedarkan.

    Satu saja tahapan tidak lolos, maka uang palsu akan cacat dan terpaksa dibuang.

    “Ada 19 tahapan, kalau ada salah satu tahapan rusak, maka gagal dan dibuang.”

    “Dari 19 tahapan itu harus lulus semua,” urai Syahruna, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Selasa (31/12/2024).

    Syahruna lantas menguraikan secara garis besar tahapan produksi uang palsu.

    Semua dimulai dari tahapan mencetak benang pengaman dan tanda air.

    Pembuatan kedua item itu menggunakan mesin sablon.

    “Setelah itu cetak UV-nya dan magnetik agar lolos dari mesin (cek uang palsu),” tambahnya.

    Syahruna menceritakan, di awal pembuatan uang palsu, ia dan kawan-kawan tidak memproduksi banyak.

    Awalnya hanya ada satu rim atau 500 lembar uang palsu.

    “Sedikit dulu karena itu butuh proses,” katanya.

    Syahruna mengaku dari 200 lembar komplotannya mampu memproduksi uang palsu sebanyak Rp 100 juta.

    Sedangkan bahan-bahan sebelumnya sudah disimpan digudang.

    Lokasinya berada di lantai dua gedung perpustakaan.

    Syahruna menjelaskan, semua bahan berasal dari China.

    “Pesan di China semua,” tambahnya. 

    Syahruna dalam kasus ini berperan sebagai operator mesin pecetak uang.

    Ia dibantu tersangka lain bernama Ibrahim.

    “Ibrahim dia koordinator tempat dan situasi,” ujar Syahruna.

    Syahruna juga mengaku pabrik uang palsu berada di perpustakaan UIN Makassar.

    Tepatnya berada di lantai bawah dekat sudut kamar mandi yang sengaja disekat untuk menaruh mesin pencetak uang palsu.

    “Dikasih peredam agar nggak kedengeran. Jendela semua ditutup,” timpalnya.

    Syahruna menguraikan, produksi uang palsu dimulai dari jam 11.00 menjelang siang hingga 17.00 sore.

    Seminggu sebelum terbongkar, pabrik semakin menggenjot produksinya.

    Bahkan, Syahruna harus lembur hingga pagi.

    Para pencetak uang palsu ini diperintahkan agar bekerja sesuai jam kantor.

    Mereka takut ketahuan karena ada sekuriti yang patroli secara rutin.

    Ditambah, saat produksi mesin mengeluarkan suara sehingga bisa menimbulkan kecurigaan.

    Penampakan mesin cetak uang palsu yang disita dari Gedung Perpustakaan Kampus II UIN Alauddin Makassar. (Tribun Toraja)

    Belakangan terungkap, mesin pencetak uang palsu di UIN Makassar berasal dari China.

    Mesin dibeli dengan harga Rp 600 juta.

    Syahruna menyebut, mesin memiliki tingkat presisi yang tinggi dibandingkan mesin cetak pada umumnya.

    “Tingkat presisi lebih tinggi, lebih akurat. Cuma sayangnya saya belum sempat mahir untuk mempergunakan,” sesalnya.

    Syahruna bisa mengoperasikan mesin pencetak uang palsu secara otodidak.

    Ia diminta belajar sendiri oleh bosnya, Annar Sampetoding Dalang alias ASS.

    Syahruna menyebut tidak ada rencana pabrik ini memproduksi uang asing.

    Hanya saja, dirinya sempat mendapatkan orderan uang palsu untuk Pilkada 2024.

    “Ada pesanan katanya berapa miliar untuk Pilkada. Saya tidak menanggapi begitu serius,” akunya.

    Di akhir pengakuannya, Syahruna bersedia bergabung karena dijanjikan mendapatkan bagian uang palsu.

    Setiap 10 lembar uang yang diproduksi, dirinya mendapatkan 1 bagian.

    “Dijanjikan juga dibelikan tanah dan rumah oleh (tersangka) Ibrahim,” tandasnya.

    (Tribunnews.com/Endra)

  • Negara Harus Hadir dan Memudahkan Rakyat

    Negara Harus Hadir dan Memudahkan Rakyat

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen bangsa untuk semakin bersinergi membangun negara memasuki tahun 2025, terutama setelah menghadapi dinamika Pemilu 2024. Puan juga meminta negara hadir dan mempermudah urusan rakyat.

    “Tahun 2024, Indonesia menjalani rangkaian Pemilu yang panjang. Dimulai sejak Pileg dan Pilpres pada awal tahun ini, dan berakhir dengan Pilkada. Setelah semua rangkaian Pemilu selesai, hendaknya ke depan energi politik nasional diarahkan untuk membangun bangsa dan negara,” ujar Puan dalam keterangannya, Selasa, 31 Desember.

    Puan berharap, semua elemen bangsa saling bergandengan tangan di tahun 2025 yang akan dimulai esok hari. Apalagi, kata dia, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembangunan nasional, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal.

    Untuk itu, Puan menilai diperlukan kebijakan-kebijakan komprehensif yang dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Menurutnya, ini menjadi tugas bersama para pemangku kepentingan demi memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat.

    “Diperlukan kebijakan fiskal, moneter, sektor riil dan kebijakan pembangunan nasional, yang dapat mengkonsolidasikan agenda nasional dalam membangun kekuatan nasional di bidang pangan, sumber daya manusia, pembangunan daerah, industri nasional, komoditi ekspor, dan lain sebagainya,” kata Ketua DPP PDIP itu.

    Mantan Menko PMK itu juga mendorong agar kualitas kinerja Aparatur Negara, Birokrasi, iklim usaha, dan kepastian hukum dapat terus diperkuat. Menurut Puan hal ini penting diupayakan di tengah banyaknya dinamika ke depan.

    “Negara harus sungguh-sungguh menghadirkan dan memberi jalan bagi rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, yang membantu, yang memudahkan, dan yang mensejahterakan,” ungkapnya.

    Sebagai pimpinan DPR RI, Puan memastikan, parlemen akan terus menjadi mitra Pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional untuk membangun bangsa dan negara. “DPR berkomitmen untuk terus bekerja demi mewujudkan harapan rakyat,” tegas cucu Bung Karno ini.

    Puan juga mengingatkan aparat untuk meningkatkan kewaspadaan dan siaga penuh dalam menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di malam pergantian tahun hingga momen liburan akhir tahun selesai karena akan banyak aktivitas dan mobilitas masyarakat.

    “Aparat keamanan, baik dari Polri, TNI, maupun pihak terkait lainnya, harus memastikan keamanan masyarakat selama momen perayaan tahun baru,” kata Puan.