Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Gubernur Kalteng serukan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan

    Gubernur Kalteng serukan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan

    Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kalimantan Tengah dengan baik, sehingga betul-betul menjadi provinsi bermartabat, serta menjaga pembangunan yang selama ini sudah dibangun dengan baik,

    Palangka Raya (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyerukan pembangunan berkelanjutan dalam semangat menyongsong Tahun 2025, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat maupun kemajuan daerah.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kalimantan Tengah dengan baik, sehingga betul-betul menjadi provinsi bermartabat, serta menjaga pembangunan yang selama ini sudah dibangun dengan baik,” kata Sugianto di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu.

    Adapun tahapan Pilkada 2024 baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota telah selesai, sehingga diharapkan para pemimpin terpilih selanjutnya dapat terus melanjutkan pembangunan secara maksimal.

    Lebih lanjut Sugianto menuturkan, berbagai program dan kegiatan pembangunan strategis terlaksana di Kalimantan Tengah, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), dan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yakni mercusuarnya ada di Kalimantan Tengah.

    “Maka kegiatan ini harus kita jaga dan dukung bersama, dan kita doakan penguatan ketahanan pangan yang ada di lima provinsi ini berhasil dan Indonesia betul-betul menjadi negara maju, serta bermartabat,” katanya.

    Kemudian Sugianto juga mengharapkan semua lini pembangunan mendukung gubernur terpilih dalam mendongkrak pendapatan daerah yang sekarang berada di kisaran Rp10 triliun, sehingga ke depan bisa menjadi Rp13 triliun.

    “Sangat diperlukan sinergi dan kebersamaan dengan Pemprov Kalteng,” ujarnya.

    Sementara itu, di sisi lain, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menambahkan pemerintah provinsi siap untuk terus melanjutkan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, serta menyelaraskan arah kebijakan Presiden RI yang telah disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    “Musrenbangnas ini sangat strategis, karena merupakan musrenbang pertama di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming,” jelasnya.

    Edy menuturkan, misi Astacita merupakan langkah-langkah dan haluan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam mewujudkan visi besar negara “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

    “Nawaitu dan semangat pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu selaras, yakni mewujudkan cita-cita besar bangsa, kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

    Adapun saat malam pergantian tahun 2024 ke 2025, Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajaran merayakannya bersama ribuan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah provinsi berpusat di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya.

    Rangkaian kegiatan tersebut dimeriahkan penampilan berbagai sanggar seni dan budaya, serta puncaknya semakin semarak dengan penampilan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peran Andi Ibrahim dalam Kasus Uang Palsu di UIN Alauddin, Tergiur Iming-iming Annar Salahuddin – Halaman all

    Peran Andi Ibrahim dalam Kasus Uang Palsu di UIN Alauddin, Tergiur Iming-iming Annar Salahuddin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Andi Ibrahim, mantan Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, kini berstatus tersangka dalam kasus pencetakan uang palsu.

    Ia diduga terlibat dalam produksi uang palsu yang dilakukan atas permintaan Annar Salahuddin Sampetoding.

    Menurut Kapolres Gowa, AKBP Rheonald Simanjuntak, Andi Ibrahim memasukkan mesin pencetak uang palsu yang didatangkan dari China ke dalam perpustakaan kampus tanpa sepengetahuan Rektor UIN Alauddin.

    “Annar Salahuddin mengiming-imingi Andi Ibrahim dengan keuntungan besar jika pencetakan uang palsu berjalan lancar,” ucapnya.

    Keduanya, bersama 16 orang lainnya, telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Annar Salahuddin, yang berperan signifikan sebagai penggagas dan investor, juga telah ditangkap.

    “Uang palsu ini sudah dicetak sejak tahun 2022 dan hampir sempurna menyerupai uang asli,” tambah Kapolda Sulsel, Irjen Yudhiawan Wibisono.

    Produksi uang palsu awalnya dilakukan di rumah Annar Salahuddin di Makassar.

    Namun, karena lokasi tidak memadai, mesin pencetak kemudian dipindahkan ke UIN Alauddin.

    Mesin pencetak tersebut disembunyikan di ruang bekas toilet, dan proses pencetakan diawasi langsung oleh Andi Ibrahim.

    Meskipun Annar Salahuddin mengalami penurunan kesehatan setelah ditangkap, penyidikan tetap berjalan.

    Andi Ibrahim diduga berniat menggunakan uang palsu tersebut untuk mendanai Pilkada 2024.

    Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan menyatakan bahwa Andi Ibrahim pernah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Makassar, namun gagal karena tidak mendapatkan dukungan dari partai.

    “Mereka juga mengajukan proposal kerja sama kepada salah satu kontestan Pilkada Kabupaten Barru, tetapi tidak menemukan kesepakatan,” ungkapnya.

    Dalam konferensi pers di Mapolres Gowa, Yudhiawan menunjukkan proposal pendanaan Pilkada yang diajukan oleh Andi Ibrahim, menegaskan bahwa rencana tersebut batal terlaksana.

    Pengakuan Operator Mesin

    Syahruna, seorang wiraswasta asal Ujung Pandang Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar.

    Syahruna diperintah Annar Salahuddin Sampetoding membujuk Eks Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Andi Ibrahim agar mesin pencetak uang masuk ke kampus.

    Kasus ini terbongkar usai polisi menemukan mesin pencetak uang di perpustakaan UIN Alauddin dan menetapkan 18 tersangka.

    Pembuatan uang palsu di UIN Alauddin dilakukan sejak 2022 dan sebelumnya dibuat di rumah Annar Salahuddin Sampetoding di Makassar.

    Syahruna menjelaskan 19 tahapan pembuatan uang palsu sebelum diedarkan ke masyarakat.

    “Ada 19 tahapan, kalau ada salah satu tahapan rusak, maka gagal dan dibuang.”

    “Dari 19 tahapan itu harus lulus semua,” ucapnya, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Selasa (31/12/2024).

    Pria yang belajar mencetak uang palsu secara otodidak ini mengatakan ada dua tahapan penting yang harus dilakukan yakni pembuatan benang pengaman dan tanda air.

    “Setelah itu cetak UV-nya dan magnetik agar lolos dari mesin (cek uang palsu),” terangnya.

    Produksi uang palsu dilakukan secara bertahap dari satu rim atau 500 lembar kemudian bertambah.

    Ia menambahkan seluruh bahan produksi didatangkan dari China termasuk mesin pencetak uang palsu seharga Rp600 juta.

    Syahruna sebagai operator mesin pencetak uang palsu, sedangkan Andi Ibrahim selaku koordinator.

    Mesin tersebut berada di dekat kamar mandi perpustakaan UIN Alauddin.

    “Dikasih peredam agar nggak kedengeran. Jendela semua ditutup,” lanjutnya.

    Proses produksi dilakukan sejak pukul 11.00 WITA hingga 17.00 WITA.

    Menurut Syahruna, Andi Ibrahim meminta para tersangka bekerja sesuai jam yang telah ditentukan karena ada satpam yang rutin berkeliling kampus.

    Syahruna mengaku terjerumus dalam kasus ini karena permintaan bosnya sendiri, Annar Salahuddin Sampetoding.

    Ia tergiur iming-iming yang ditawarkan Annar sehingga membantu mencarikan mesin pencetak uang hingga mempelajarinya secara otodidak.

    “Dijanjikan juga dibelikan tanah dan rumah,” tukasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunTimur.com dengan judul Ini Janji Annar Sampetoding ke Andi Ibrahim hingga Sang Doktor Nekat Bikin Pabrik Uang Palsu di UIN

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunTimur.com/Sayyid Zulfandi/Muslimin Emba) (Kompas.com/Reza Rifaldi)

  • Sambut Tahun Baru, Pj Gubernur Jatim Gelar Sholawatan di Masjid Al Akbar

    Sambut Tahun Baru, Pj Gubernur Jatim Gelar Sholawatan di Masjid Al Akbar

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang Tahun Baru 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menggelar dzikir, sholawat, dan doa bersama di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Selasa (31/12/2024) malam. Acara ini menjadi momen refleksi dan syukur atas berbagai pencapaian Jawa Timur sepanjang tahun 2024.

    Dalam sambutannya, Adhy menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Jawa Timur dalam menjaga keamanan dan stabilitas selama dua proses demokrasi besar, yaitu pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg), serta pilkada serentak. “Berkat rahmat Allah SWT, Jawa Timur mampu menjadi provinsi yang aman, damai, dan sejahtera. Semua ini tak lepas dari kolaborasi dan persatuan masyarakat,” ujarnya.

    Adhy juga menguraikan sejumlah pencapaian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024. Dari sisi ekonomi, perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 4,91 persen pada triwulan III 2024 (yoy), dengan pertumbuhan sebesar 1,72 persen secara kuartalan (q-to-q). Realisasi investasi triwulan III 2024 mencatat peningkatan 2,0 persen secara yoy, atau 39,69 persen secara kumulatif Januari-September 2024.

    Angka kemiskinan juga menunjukkan perbaikan signifikan. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan Jawa Timur berhasil mencapai 9,79 persen, menembus satu digit, dengan angka kemiskinan ekstrem turun ke level 0,66 persen. Di sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2024 meningkat menjadi 75,35, masuk dalam kategori tinggi.

    “Alhamdulillah, ini adalah hasil dari kerja keras bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan,” tutur Adhy. Ia juga menegaskan bahwa capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan pembangunan.

    Acara dzikir, sholawat, dan doa bersama ini menjadi simbol harapan untuk mengawali tahun 2025 dengan semangat spiritual. Adhy mengingatkan pentingnya introspeksi diri dan mengevaluasi kekurangan di tahun sebelumnya agar menjadi pijakan untuk melangkah lebih baik.

    “Mari kita memanfaatkan momentum pergantian tahun ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan begitu, kita dapat menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dengan lebih baik,” ungkapnya. Adhy juga mengajak masyarakat meningkatkan kualitas ibadah, sejalan dengan bertepatan masuknya Bulan Rajab 1446 Hijriyah.

    Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh Plh. Sekdaprov Jatim, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim, Dirut Bank Jatim, pimpinan BUMD Jatim, perwakilan Forkopimda, Ketua PWNU Jatim, dan Imam Besar Masjid Nasional Al Akbar Surabaya.

    Mengakhiri sambutannya, Adhy menyampaikan harapannya agar Jawa Timur terus menjadi provinsi yang aman, damai, dan sejahtera. Ia juga mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh masyarakat Jawa Timur.

    “Selamat Tahun Baru 2025, semoga di tahun depan kita semua diberi kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan,” pungkasnya.

  • Politik, masyarakat antusias sambut Prabowo, Jokowi tanggapi OCCRP

    Politik, masyarakat antusias sambut Prabowo, Jokowi tanggapi OCCRP

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Selasa (31/12) yang menjadi sorotan, mulai dari masyarakat antusias menyambut Presiden RI Prabowo Subianto di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin hingga mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. Prabowo disambut antusias masyarakat di sepanjang Sudirman-Thamrin

    Presiden RI Prabowo Subianto disambut oleh antusias masyarakat yang berkumpul di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, usai menghadiri Rapat Tutup Buku Tahunan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa malam.

    Sebagaimana dikutip dari keterangan yang diterima, Selasa, di sekitar Hotel Kempinski, Thamrin, kumpulan masyarakat yang sedang menikmati momen malam jelang pergantian Tahun Baru 2025, mengerubungi mobil yang dinaiki oleh Prabowo saat melintasi kawasan tersebut setelah dari Gedung Kementerian Keuangan.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Jokowi tanggapi soal sebutan pimpinan terkorup

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal sebutan pimpinan terkorup yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. DKPP masih temukan ketidaknetralan pada perkara yang diperiksa di 2024

    Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pihaknya masih melihat adanya ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu dalam perkara-perkara yang diperiksa selama tahun 2024.

    Hal ini diungkapkannya dalam kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta, Senin.

    “Yang paling memprihatinkan adalah keberpihakan penyelenggara Pemilu ketika berlangsung pemungutan dan penghitungan suara ini menempati angka tertinggi. Jadi pengaduan terbesar adalah keberpihakan, ini catatan,” kata Heddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Misbakhun: Prabowo pro rakyat karena PPN 12 persen hanya barang mewah

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto pro rakyat karena memutuskan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah, mulai 1 Januari 2025.

    Menurut dia, Prabowo membuktikan janjinya untuk pro rakyat karena kebutuhan pokok selain barang dan jasa mewah, tetap bebas dari PPN. Dia mengatakan kebijakan itu diambil agar tidak membebani rakyat.

    “Penerapan PPN 12 persen hanya pada barang dan jasa mewah menjadi bukti kongkret dan komitmen yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo bahwa presiden berpihak pada rakyat kecil,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. DPR ingatkan jangan ada “main-main” dalam kebijakan harga gabah-jagung

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta kepada seluruh pihak agar jangan ada yang “main-main” terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan jagung yang diproduksi petani.

    “Jangan sampai ada kasus HPP gabah dan jagung sudah naik, tapi pembelian oleh Bulog masih di bawah HPP. Komisi IV juga akan mengecek langsung apakah pembelian gabah dan jagung sudah sesuai HPP,” kata Yohan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mudah-mudahan Kita Semua Penuh Berkah

    Mudah-mudahan Kita Semua Penuh Berkah

    loading…

    Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menyampaikan harapan menyongsong Tahun Baru 2025. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menyampaikan harapan menyongsong Tahun Baru 2025. Pramono berharap di tahun ini penuh dengan keberkahan hingga lebih sejahtera.

    “Selamat menyambut tahun baru 2025, Mudah-mudahan kita semua penuh berkah, damai, sukses, bahagia dan lebih sejahtera,” ucap Pramono dalam laman Instagram @pramonoanungw dikutip, Rabu (1/1/2025).

    “Selamat tahun baru,” tambahnya.

    Seperti diketahui, paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil – Suswono (RIDO) tak mengajukan gugatan hasil suara Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Rabu, 11 Desember 2024 pukul 00.00 WIB. Dengan demikian, pasangan Pramono Anung-Rano-Rano Karno menang satu putaran di Pilkada Jakarta.

    Bedasarkan penulusuran melalui lama resmi MK, hingga kamis pukul 00.10 WIB, tak ada permohonan yang diajukan dari pasang RIDO ataupun dari pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Padahal Rabu, 11 Desember 2024 pukul 23.59 WIB merupakan batas akhir peserta pilkada Jakarta mengajukan gugat ke MK.

    Berdasarkan pengumuman penetapan hasil suara pilkada yang dikeluarkan KPU DKI Jakarta, Pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak 2.183.239 suara sah. Posisi kedua ditempati pasangan Ridwan Kamil – Suswono dengan capaian suara sah 1.718.160. Terakhir pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara.

    (cip)

  • Jatuh Sakit, Begini Kondisi Terbaru Annar Salahuddin Tersangka Utama Uang Palsu UIN Makassar di RS – Halaman all

    Jatuh Sakit, Begini Kondisi Terbaru Annar Salahuddin Tersangka Utama Uang Palsu UIN Makassar di RS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut kondisi terbaru dari tersangka utama produksi uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Annar Salahuddin Sampetoding (ASS) yang dikabarkan jatuh sakit hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

    Diduga berperan sebagai pencetus ide produksi uang palsu UIN Makassar, Annar akhirnya ditetapkan tersangka oleh Polres Gowa, Sulawesi Selatan, dalam kasus yang meresahkan masyarakat Indonesia beberapa pekan terakhir itu.

    Hingga Selasa (31/12/2024), Annar masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara, Makassar. 

    Annar dijaga ketat jelang pergantian tahun baru 2024 ke 2025.

    Pengusaha tersebut dilarikan ke rumah sakit setelah mengeluh lemas usai ditetapkan sebagai tersangka kasus uang palsu di Kampus UIN Alauddin, Makassar, Sabtu (28/12/2024) malam.

    Annar sebelumnya menjalani pemeriksaan secara maraton di ruang Reskrim Polres Gowa.

    Setelah mangkir hingga dipanggil oleh penyidik melalui surat panggilan sebanyak dua kali, akhirnya Annar datang bersama pengacaranya, Kamis (26/12) malam. 

    Setelah itu, ia tidak pernah lagi keluar dari Mapolres Gowa, hingga penyidik resmi menetapkan Annar Salahuddin sebagai tersangka kasus produksi uang palsu di UIN Alauddin Makassar. 

    Usai ditetapkan sebagai tersangka, Annar terlihat lemas dan mengeluh sakit di bagian dada.

    Annar Salahuddin Sakit Apa?

    Pengacara menjelaskan bahwa Annar memang memiliki riwayat sakit jantung dan prostat. 

    Karena alasan sakit, penyidik kemudian membawanya ke RS Bhayangkara. Awalnya, Annar Salahuddin dirawat di ICU RS Bhayangkara. 

    Namun, karena kondisinya tak kunjung membaik, ia selanjutnya dibawa ke ruang rawat inap. 

    Meski demikian, Annar tetap mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. 

    Kamarnya di ruang perawatan Love Bird, mendapat pengawasan selama 24 jam. 

    “Dia dikawal penuh oleh anggota, sudah pasti juga keluarganya yang datang untuk membantu merawat yang bersangkutan,” kata Kapolres Gowa, AKBP Reonald TS Simanjuntak kepada wartawan, Minggu (29/12).

    Reonald memastikan Annar Salahuddin mendapat perawatan intensif. Sebanyak 4 personel disiagakan di rumah sakit untuk melakukan penjagaan.

    “Anggota 24 jam kalau dibantarkan statusnya tetap dalam pengawasan kita,” ujar Reonald.

    “Satu malam empat anggota kita siagakan di sini dan dua keluarga yang merawat bersangkutan. Kalau personel mengamankan, kalau masalah dan merawatnya itu dari keluarganya,” ungkapnya.

    Reonald tidak khawatir proses penyidikan akan terganggu.

    Dia berdalih penyidik sudah merampungkan pemeriksaan dan mengumpulkan alat bukti sehingga Annar Salahuddin ditetapkan sebagai tersangka.

    Sosok Annar Salahuddin

    Annar Salahuddin Sampetoding (Istimewa)

    Nama Annar mencuat dalam kasus peredaran uang palsu yang diproduksi dari dalam lingkungan Kampus UIN Alauddin Makassar.

    Pengusaha sekaligus politisi itu disebut-sebut memiliki peran sangat penting di sindikat produsen uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar.

    Hal itu diungkapkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan Wibisono saat konferensi pers di Mapolres Gowa, Kamis (19/12/2024) siang.

    Menurut Yudhiawan, sebelum mesin pencetak uang palsu di Kampus UIN Alauddin Makassar ditemukan, polisi lebih dahulu mendatangi rumah di Jl Sunu 3, Kota Makassar.

    Diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Annar.

    “Kalau kita lihat dari TKP buat cetak uang palsu, jadi di rumah saudara ASS Jl Sunu, Kota Makassar. Kemudian juga ada di Jl Yasin Limpo (UINAM), Gowa,” kata Irjen Pol Yudhiawan.

    Lebih lanjut dijelaskan Yudhi, mulanya produksi uang palsu tersebut berlangsung di rumah Annar di Jl Sunu 3, Kota Makassar.

    Namun, karena jumlah uang yang akan dicetak membutuhkan mesin dengan kapasitas lebih besar, akhirnya dipindahkan ke UIN Alauddin Makassar.

    “Awalnya ditemukan di Jl Sunu Makassar, karena sudah mulai membutuhkan jumlah yang lebih besar, maka mereka membutuhkan alat yang lebih besar. Jadi, tadinya menggunakan alat kecil,” sebutnya.

    Alat yang ditemukan dalam Perpustakaan UINAM itu, kata Yudhi, dibeli seharga Rp 600 juta.

    Mesin cetak uang palsu yang diperkirakan berbobot dua ton itu, didatangkan langsung dari China lewat Surabaya.

    “Alat besar itu senilai Rp600 juta dibeli di Surabaya namun dipesan dari China, alat itu dimasukkan oleh salah satu tersangka inisial AI ke dalam salah satu kampus di Gowa,” sebutnya.

    Saat ini, Polres Gowa telah menahan 19 orang tersangka kasus sindikat uang palsu di kampus UIN Alauddin, termasuk Annar.

    Menurut Yudhiawan, tidak ada perbedaan perlakuan dalam penahanan Annar. Semuanya dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan pengawasan medis.

    Polda Sulsel memastikan proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan sesuai prosedur berlaku tanpa diskriminasi. 

    Dalam kasus ini, tersangka ASS dijerat dengan pasal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

    “Dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,” tandasnya.

    Lebih lanjut Yudhi memaparkan, dalam kasus ini, ada tiga sosok yang mempunyai peran sentral. Salah satunya, ASS.

    “Jadi mereka di belakang 17 orang ini, perannya berbeda, tapi peran sentralnya ada pada saudara AI, kemudian juga saudara S, ada juga saudara ASS, ada juga yang DPO,” tegas Yudhi.

    Ia pun berjanji akan segera menangkap tiga DPO yang belum terciduk tersebut.

    “DPO ini akan kita tangkap juga dan akan tuntas nanti kita periksa,” ujarnya.

    “Tersangka utama (ASS) sudah kita tahan meskipun dalam kondisi sakit. Namun, penahanan ini tetap dilakukan sesuai prosedur tanpa perlakuan khusus,” ucap Kapolda Sulsel, Senin (30/12/2024)

    Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Komes Dedi Supriyadi mengatakan, Annar merupakan orang yang memberi ide, memberikan modal, membeli mesin, serta memberi perintah pembuatan uang palsu.

    Namun Dedi mengaku belum bisa membeberkan lebih jauh terkait peran Annar. Pasalnya, beberapa hal masuk dalam materi dan rahasia penyidikan.

    “Kalau saya jelaskan lebih lanjut masuk materi penyidikan dan itu rahasia kami untuk di persidangan,” katanya.

    Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta masyarakat tidak panik dengan beredarnya uang palsu dari kasus sindikat UIN Alauddin Makassar.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Kondisi Terkini Annar Bos Besar Uang Palsu di UIN Alauddin, Dijaga Ktat Peolisi Jelang Tahun Baru dan Andi Ibrahim Sempat Mau Maju Pilkada Barru dan Kampanye Pakai Uang Palsu, Tapi Tak Dilirik Partai

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (Tribun-Timur.com/Ansar/Muslimin Emba)

  • Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Jakarta: Nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis “Person of the Year in Organized Crime and Corruption” yang diadakan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Namun, OCCRP dalam ajang ini tidak memberikan alasan spesifik mengapa Jokowi menjadi finalis, karena penghargaan ini berdasarkan jajak suara dari jaringan global mereka.

    Namun, OCCRP telah beberapa kali mengkritik pemerintahan Jokowi, ini kritikan-kritikan mereka.
     
    Kritik terhadap UU MD3 (2018)
    Laporan OCCRP menyebut bahwa UU MD3 memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR, yang dapat menghambat kebebasan pers dan demokrasi.

    “Sifat subjektif dari kata-kata tersebut memungkinkan jurnalis dengan mudah terjebak saat menjalankan tugasnya, dan undang-undang ini dapat menjadi alat lain untuk menekan…pers.” ujar Abdul Manan dari Aliansi Jurnalis Independen

    Andreas Harsono dari Human Rights Watch menambahkan, “Parlemen Indonesia adalah salah satu institusi negara yang paling tidak dipercaya. Tidak membantu bahwa mereka meloloskan undang-undang yang represif seperti ini.”
     
    Penggembosan KPK (2019)
    Revisi UU KPK yang meloloskan pengawasan KPK oleh badan pengawas dianggap sebagai upaya melemahkan independensi lembaga tersebut. Transparency International menyebut langkah ini dapat “mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dihormati.”

    Demonstrasi besar-besaran yang menentang revisi ini menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Ketua Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menegaskan,

    “Upaya untuk melemahkan independensi KPK memiliki potensi serius untuk merusak upaya anti-korupsi yang terpuji dalam beberapa tahun terakhir.”

    “Indonesia telah berada di sepertiga terbawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International selama beberapa tahun.

    Pemerintah seharusnya membuat upaya yang lebih besar untuk mengatasi korupsi dan tidak melakukan apa pun yang mungkin melemahkannya.”
     
    Kontroversi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2021)
    Laporan Greenpeace mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan di Papua, yang seharusnya dilindungi oleh moratorium hutan.

    “Kami mengidentifikasi adanya hubungan dengan elit politik dalam proses pemberian izin,” ujar Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.

    Izin-izin tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat. Greenpeace juga melaporkan bahwa lebih dari 685.000 hektar hutan Papua telah diberikan kepada perusahaan, meskipun banyak di antaranya seharusnya dilindungi.

    “Papua adalah garis pertahanan terakhir Indonesia,” kata Rompas, memperingatkan bahwa kelalaian ini berpotensi memusnahkan salah satu kawasan biodiversitas terbesar di dunia.
     
    Kritikan Diluar OCCRP
    Diluar OCCRP, media-media asing telah beberapa kali menyoroti Jokowi terutama menjelang akhir pemerintahannya pada tahun 2024 yang mungkin berkontribusi dalam pengambilan keputusan para jajak voter.

    South China Morning Post pada bulan September melirik Jokowi atas kasus percobaan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada oleh DPR

    Dikarenakan keputusan MK menutup pintu pencalonan Kaesang Pengarep karena umurnya yang tidak cukup dan membuka pintu untuk partai oposisi PDIP untuk mengusung calon di DKI Jakarta, banyak yang menduga bahwa upaya DPR  merupakan sebuah manuver politik

    Akhirnya demo besar terjadi pada bulan Juli, menuntut DPR mengikuti keputusan MK dan menurunkan popularitas Jokowi.

    Hal ini dan juga kemenangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumi Raka, dimana pencalonannya sebagai Wakil Presiden terbuka karena keputusan MK membuat banyak orang berspekulasi bahwa Jokowi tengah mencoba untuk menciptakan dinasti.

    “Hal ini dikarenakan upayanya untuk ikut campur dalam proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pandangan banyak orang tentang moralitas serta legalitas politik,” ujar Ian Wilson, ahli Sosiologu di Universitas Murdoch.

    Adapun dugaan Jokowi untuk mempertahankan kekuatan bahkan setelah dia lengser. Seperti halnya kursi Wapres yang dimenangkan Gibran, kritik melihat upaya reshuffle kabinet di akhir pemerintahan hanya untuk menaruh orang-orang yang setia terhadap Jokowi.

    Seperti Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua partai Golkar menjadi Menteri ESDM pada bulan Juli yang sebelumnya merupakan donor kampanye Jokowi pada pilpres 2019.

    “Reshuffle ini tidak ada sangkut pautnya terhadap kebijakan atau pemerintahan, hal ini hanya untuk memberikan kursi posis-posisi penting kepada orang-orang yang setia terhadap Jokowi,” ujar Ian.

    Demikian hal kurang lebih penjelasannya. Belum ada kejelasan dari OCCRP tentang nominasi Jokowi, sampai ada pernyataan resmi, keputusan mengapa Jokowi ada di daftar ini hanya berupa spekulasi belaka.

    Baca Juga:
    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 2024 Versi OCCRP, ‘Dikalahkan’ Bashar al-Assad

    Jakarta: Nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis “Person of the Year in Organized Crime and Corruption” yang diadakan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
     
    Namun, OCCRP dalam ajang ini tidak memberikan alasan spesifik mengapa Jokowi menjadi finalis, karena penghargaan ini berdasarkan jajak suara dari jaringan global mereka.
     
    Namun, OCCRP telah beberapa kali mengkritik pemerintahan Jokowi, ini kritikan-kritikan mereka.
     
    Kritik terhadap UU MD3 (2018)
    Laporan OCCRP menyebut bahwa UU MD3 memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR, yang dapat menghambat kebebasan pers dan demokrasi.
    “Sifat subjektif dari kata-kata tersebut memungkinkan jurnalis dengan mudah terjebak saat menjalankan tugasnya, dan undang-undang ini dapat menjadi alat lain untuk menekan…pers.” ujar Abdul Manan dari Aliansi Jurnalis Independen
     
    Andreas Harsono dari Human Rights Watch menambahkan, “Parlemen Indonesia adalah salah satu institusi negara yang paling tidak dipercaya. Tidak membantu bahwa mereka meloloskan undang-undang yang represif seperti ini.”
     
    Penggembosan KPK (2019)
    Revisi UU KPK yang meloloskan pengawasan KPK oleh badan pengawas dianggap sebagai upaya melemahkan independensi lembaga tersebut. Transparency International menyebut langkah ini dapat “mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dihormati.”
     
    Demonstrasi besar-besaran yang menentang revisi ini menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Ketua Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menegaskan,
     
    “Upaya untuk melemahkan independensi KPK memiliki potensi serius untuk merusak upaya anti-korupsi yang terpuji dalam beberapa tahun terakhir.”
     
    “Indonesia telah berada di sepertiga terbawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International selama beberapa tahun.
     
    Pemerintah seharusnya membuat upaya yang lebih besar untuk mengatasi korupsi dan tidak melakukan apa pun yang mungkin melemahkannya.”
     
    Kontroversi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2021)
    Laporan Greenpeace mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan di Papua, yang seharusnya dilindungi oleh moratorium hutan.
     
    “Kami mengidentifikasi adanya hubungan dengan elit politik dalam proses pemberian izin,” ujar Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.
     
    Izin-izin tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat. Greenpeace juga melaporkan bahwa lebih dari 685.000 hektar hutan Papua telah diberikan kepada perusahaan, meskipun banyak di antaranya seharusnya dilindungi.
     
    “Papua adalah garis pertahanan terakhir Indonesia,” kata Rompas, memperingatkan bahwa kelalaian ini berpotensi memusnahkan salah satu kawasan biodiversitas terbesar di dunia.
     
    Kritikan Diluar OCCRP
    Diluar OCCRP, media-media asing telah beberapa kali menyoroti Jokowi terutama menjelang akhir pemerintahannya pada tahun 2024 yang mungkin berkontribusi dalam pengambilan keputusan para jajak voter.
     
    South China Morning Post pada bulan September melirik Jokowi atas kasus percobaan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada oleh DPR
     
    Dikarenakan keputusan MK menutup pintu pencalonan Kaesang Pengarep karena umurnya yang tidak cukup dan membuka pintu untuk partai oposisi PDIP untuk mengusung calon di DKI Jakarta, banyak yang menduga bahwa upaya DPR  merupakan sebuah manuver politik
     
    Akhirnya demo besar terjadi pada bulan Juli, menuntut DPR mengikuti keputusan MK dan menurunkan popularitas Jokowi.
     
    Hal ini dan juga kemenangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumi Raka, dimana pencalonannya sebagai Wakil Presiden terbuka karena keputusan MK membuat banyak orang berspekulasi bahwa Jokowi tengah mencoba untuk menciptakan dinasti.
     
    “Hal ini dikarenakan upayanya untuk ikut campur dalam proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pandangan banyak orang tentang moralitas serta legalitas politik,” ujar Ian Wilson, ahli Sosiologu di Universitas Murdoch.
     
    Adapun dugaan Jokowi untuk mempertahankan kekuatan bahkan setelah dia lengser. Seperti halnya kursi Wapres yang dimenangkan Gibran, kritik melihat upaya reshuffle kabinet di akhir pemerintahan hanya untuk menaruh orang-orang yang setia terhadap Jokowi.
     
    Seperti Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua partai Golkar menjadi Menteri ESDM pada bulan Juli yang sebelumnya merupakan donor kampanye Jokowi pada pilpres 2019.
     
    “Reshuffle ini tidak ada sangkut pautnya terhadap kebijakan atau pemerintahan, hal ini hanya untuk memberikan kursi posis-posisi penting kepada orang-orang yang setia terhadap Jokowi,” ujar Ian.
     
    Demikian hal kurang lebih penjelasannya. Belum ada kejelasan dari OCCRP tentang nominasi Jokowi, sampai ada pernyataan resmi, keputusan mengapa Jokowi ada di daftar ini hanya berupa spekulasi belaka.
     
    Baca Juga:
    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 2024 Versi OCCRP, ‘Dikalahkan’ Bashar al-Assad
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Ahok: Rakyat Cuma jadi Penonton, Kayak Zaman Orde Baru

    Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Ahok: Rakyat Cuma jadi Penonton, Kayak Zaman Orde Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

    Ahok menilai bahwa sistem pilkada yang ditunjuk oleh DPRD sama seperti zaman orde baru. Dengan demikian, maka masyarakat dinilai hanya akan menjadi penonton saja. 

    “Iya dong [menolak]. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli. Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai,” terangnya ketika ditemui di  Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

    Menurutnya, sistem tersebut juga memicu adanya penggunaan uang diantara para oknum sehingga dapat mengatur siapa sosok yang akan memenangkan Pilkada. 

    “Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur Atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan,” jelas Ahok. 

    Terlebih, politisi PDIP tersebut juga menekankan bahwa sistem tersebut sudah dirasakan sebelumnya. 

    “Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya,” ucapnya. 

    Diberitakan sebelumnya, ide sistem tersebut diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya di acara HUT ke-60 Golkar. 

    Dia menyoroti mekanisme pemilihan kepala daerah alias Pilkada secara langsung yang menurutnya tidak efisien dan cenderung berbiaya tinggi. Padahal uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat. 

    Adapun Prabowo kemudian mencontohkan mekanisme pemilihan di negara-negara seperti Malaysia dan India yang menerapkan sistem bahwa pemilihan pemimpin daerah melalui lembaga legislatif.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya. 

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

  • Bujuk Rayu Annar Salahuddin ke Andi Ibrahim agar Uang Palsu Diproduksi di UIN Alauddin Makassar – Halaman all

    Bujuk Rayu Annar Salahuddin ke Andi Ibrahim agar Uang Palsu Diproduksi di UIN Alauddin Makassar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eks Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Ibrahim, bukan tersangka utama dalam kasus pencetakan uang palsu.

    Andi Ibrahim memasukkan mesin pencetak uang palsu ke dalam perpustakaan kampus atas permintaan Annar Salahuddin Sampetoding.

    Mesin pencetak uang yang didatangkan dari China tersebut dimasukkan ke dalam ruangan tanpa sepengetahuan Rektor UIN Alauddin Makassar.

    Kapolres Gowa, AKBP Rheonald Simanjuntak, mengatakan Annar Salahuddin mengiming-imingi Andi Ibrahim dengan keuntungan besar jika pencetakan uang palsu berjalan lancar.

    Kini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 16 orang lainnya.

    “Stasusnya (Annar Salahuddin Sampetoding) sudah tersangka,” ucapnya, Sabtu (28/12/2024).

    Peran Annar Salahuddin sangat singnifikan dalam kasus ini, yakni pemberi ide, investor pembelian mesin cetak, hingga pemberi perintah pembuatan uang palsu.

    Kapolda Sulsel, Irjen Yudhiawan Wibisono, menjelaskan Annar Sampetodin dan Andi Ibrahim sudah dua tahun bekerja sama mencetak uang palsu.

    “Kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, uang itu sudah dicetak sejak 2022 sekarang sudah mau 2025,” terangnya.

    Menurutnya, uang palsu tersebut mirip uang asli buatan Bank Indonesia.

    “Memang hampir sempurna kemarin waktu press rilis pakai sinar ultraviolet itu ada tanda air, kalau masyarakat awam mungkin mengira wah ini uang beneran, padahal itu uang palsu,” imbuhnya.

    Awalnya, produksi uang palsu dilakukan di rumah Annar Salahuddin yang terletak di Makassar.

    Lantaran lokasi tidak memadai, mesin pencetak uang kemudian dimasukkan ke perpustakaan UIN Alauddin, Makassar.

    “Jadi ini mesin dimasukkan ke kampus, alasannya ini kalau ada mahasiswa mau meminjam buku bisa fotokopi, bisa dicetak agar tidak curiga,” lanjutnya.

    Annar Salahuddin mengalami syok saat ditangkap dan kondisi kesehatannya menurun.

    “Tersangka utama sudah kita tahan, sekarang sakit kita pun bantarkan masih ditangani Polres Gowa. Uang palsu ini dicetak sejak tahun 2022 sampai 2024,” tandasnya, Senin (30/12/2024).

    Sementara itu, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan sakit yang dialami Annar Salahudin tidak menghalangi proses penyidikan.

    “Proses hukum tetap berjalan. Ada sedikit penundaan, tapi tidak menghambat penyidikan,” tegasnya, Sabtu.

    Annar berulang kali mangkir dari panggilan polisi dan baru memenuhi panggilan pada Kamis (26/12/2024). 

    Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 12 jam, Annar Salahudin ditetapkan sebagai tersangka dan langusung ditahan.

    Reonald memastikan seluruh barang bukti aman meski tersangka utama sakit.

    “Kami yakin bukti sudah cukup. Dia juga memberikan keterangan secara kooperatif,” sambungnya.

    Hendak Dipakai untuk Pilkada

    Mesin pencetak uang palsu dapat masuk UINAM karena peran Dr Andi Ibrahim yang kini berstatus tersangka.

    Pria yang menjabat sebagai Kepala UPT Perpustakaan UINAM hendak menggunakan uang palsu untuk dana Pilkada 2024.

    Irjen Pol Yudhiawan Wibisono menyatakan Andi Ibrahim hendak maju sebagai calon Wali Kota Makassar, namun tak ada partai yang meliriknya.

    “Salah satu pelaku ini pernah mencalonkan diri sebagai calon wali kota, namun gagal karena tidak mendapatkan partai,” bebernya, Kamis (19/12/2024), dikutip dari TribunTimur.com.

    Para tersangka juga mengajukan proposal kerja sama kepada salah satu kontestan Pilkada Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, tapi tak menemukan kesepakatan.

    “Bahkan, baru-baru ini mereka mengajukan proposal pada Pilkada Kabupaten Barru ya, mungkin uang palsunya hendak digunakan dalam money politics tapi batal,” tuturnya.

    Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Gowa, Irjen Pol Yudhiawan menunjukkan proposal yang diajukan Andi Ibrahim.

    “Jadi tersangka (Andi Ibrahim) mengajukan proposal pendanaan Pilkada di Barru tapi Alhamdulillah tidak jadi,” tuturnya.

    Selama ini keberadaan mesin pencetak uang palsu di perpustakaan UINAM tak diketahui mahasiswa karena berada di ruang bekas toilet.

    Proses percetakan uang diawasi Andi Ibrahim selaku Kepala UPT Perpustakaan UINAM.

    “Di ruang bekas toilet, para pelaku memproduksi uang palsu,” tandasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunTimur.com dengan judul Ini Janji Annar Sampetoding ke Andi Ibrahim hingga Sang Doktor Nekat Bikin Pabrik Uang Palsu di UIN

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunTimur.com/Sayyid Zulfandi/Muslimin Emba) (Kompas.com/Reza Rifaldi)

  • Hangatnya Pertemuan Anies dan Ahok, Bisik-bisik dan Lempar Kode Megapolitan 1 Januari 2025

    Hangatnya Pertemuan Anies dan Ahok, Bisik-bisik dan Lempar Kode Megapolitan 1 Januari 2025

    Hangatnya Pertemuan Anies dan Ahok, Bisik-bisik dan Lempar Kode
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pertemuan antara mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Anies Baswedan nampak begitu cair dan menyita perhatian publik.
    Momen itu terjadi saat Ahok dan Anies sama-sama menghadiri acara perayaan tahun baru yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa sore, (31/12/2024).
    Bukan hanya Anies dan Ahok, mantan gubernur Jakarta lain, yakni Fauzi Bowo, Sutiyoso, dan Djarot Syaiful juga hadir dalam acara ini.
    Bahkan, gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Karno juga ikut memeriahkan acara ini.
    Momen kebersamaan Ahok dan Anies semakin terlihat saat keduanya berfoto bersama Pramono dan Rano, serta Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi.
    Saat momen foto bersama itu, Rano memanggil Ahok yang tengah berdiri agak jauh ke belakang.
    Kemudian, Ahok pun bergegas bergabung untuk foto bersama.
    Saat itu, Ahok memilih berdiri di barisan belakang tepat di depan Pramono dan Sutiyoso.
    Di momen itu, Anies nampak memperhatikan gerak-gerik Ahok.
    Bahkan, ia pun melemparkan senyuman kecil saat melihat Ahok ikut berfoto bersama.
    Bukan hanya berfoto bersama, Ahok dan Anies juga duduk bersebelahan saat acara bertajuk “Bentang Harapan JakASA” akan dimulai.
    Ahok dan Anies terlihat asik berbincang sekitar lima menit sebelum acara dimulai.
    Di momen itu, Ahok nampak lebih banyak bicara. Sementara Anies terlihat mendengarkan.
    Perbincangan Anies dan Ahok nampak begitu seru. Padahal, di samping Ahok ada Djarot yang merupakan mantan wakil gubernurnya.
    Namun, Ahok tetap lebih fokus berbincang dengan Anies saat itu.
    Usai acara, keduanya kompak melayani awak media yang ingin
    doorstop.
    Dalam sesi wawancara itu, awak media bertanya isi percakapan Ahok dan Anies di sela-sela acara.
    Saat mendapat pertanyaan itu, Ahok lebih memilih menyerahkan ke Anies untuk menjawab.
    “Ngobrol sama semua lah,” jawab Anies.
    Kemudian, Anies kembali melempar ke Ahok saat mendapat pertanyaan dari awak media soal momen keduanya saling berbisik.
    “Pak Ahok ditanyain, bisikin apa?” tanya Anies.
    “Bulan depan, tunggu aja,” balas Ahok sembari merangkul Anies.
    Tawa keduanya pun pecah seolah menghangatkan suasana di Balai Kota saat itu tempat yang menjadi saksi di mana keduanya pernah bersaing ketat di Pilkada DKI Jakarta 2017.
    Saat digali lebih dalam oleh wartawan, keduanya seolah saling menutupi.
    Anies dan Ahok juga nampaknya ingin melakukan sesuatu yang membuat banyak masyarakat terkejut.
    “Tunggu, tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu, ya, harus tunggu dong kita,” ucap Anies sambil tersenyum.
    Ahok juga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut.
    “Kejutan apa? Oh iya, nanti kita lihat aja. Biasalah, nanti kita kan cari waktu ngobrol-ngobrol sama beliau,” ucap Ahok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.