Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Menkeu:APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman

    Menkeu:APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman

    APBN 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester pertama di DPR dan di Kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman sehingga menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025.

    Mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa dirinya diminta untuk menyampaikan kabar baik tersebut dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025.

    “APBN, Alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester pertama di DPR dan di Kabinet,” kata Sri Mulyani di Gedung BEI Jakarta, Kamis.

    Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa penerimaan negara sempat mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa pada semester I 2024. Namun pada semester II 2024, kondisi tersebut sudah mulai pulih.

    Pada akhir tahun 2024, imbuh Sri Mulyani, penerimaan negara tercatat masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Meski pertumbuhannya tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah.

    “Tumbuh dari tahun lalu. Meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi,” ujar dia.

    Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar antara lain belanja untuk pemilu, pilkada, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga tambahan bantuan-bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk dan pompa air.

    “Sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, belanja tumbuh tinggi. Di kementerian/lembaga bahkan tumbuhnya double digit. Dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6 persen,” ujar Sri Mulyani.

    Ia enggan merinci lebih lanjut capaian-capaian lainnya. Namun rincian lebih lanjut, kata dia, akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diadakan Kamis siang.

    “Namun saya sampaikan, defisit APBN 2024 mendekati Undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani.

    Sebelumnya, pada Selasa (31/12), Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pelaksanaan dan realisasi APBN Tahun 2024 berjalan baik karena dikelola dengan bijak dan penuh hati-hati di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian dan penuh tekanan terhadap perekonomian dunia.

    “Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, bijak, hati-hati dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola,” kata Presiden Prabowo Subianto usai mengikuti rapat Tutup Kas APBN Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (31/12).

    Presiden menjelaskan bahwa pengelolaan kas dari APBN Tahun 2024 resmi ditutup mulai Rabu, 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB.

    Dalam rapat tersebut, Presiden pun menerima laporan terkait penerimaan negara dari perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Kepala Negara menyimpulkan bahwa di tengah tekanan terhadap perekonomian dunia yang mempengaruhi harga-harga komoditas, termasuk pada minyak dan gas bumi, keuangan negara masih dikelola secara bijak.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anies dan Ahok Akur di 2025, Adi Prayitno: Seakan Tak Pernah Terjadi Apapun di Pilkada Jakarta 2017

    Anies dan Ahok Akur di 2025, Adi Prayitno: Seakan Tak Pernah Terjadi Apapun di Pilkada Jakarta 2017

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menunjukkan keakrabannya. Hal itu menuai sorotan.

    Pengamat Politik, Adi Prayitno mengatakan, hal tersebut menunjukkan. Bahwa berpolitik tak perlu rusuh.

    “Nah, kan. Berpolitik ga perlu rusuh-rusuh amat. Apalagi pake ayat segala,” kata Adi dikutip dari unggahannya di X, Kamis (2/1/2025).

    Ketimbang saling ngotot. Ia menyebut berpolitik mestinya santai saja.

    “Bawa santai-santai aja urusan politik,” ujarnya.

    Hal tersebut, dinilainya terbukti dari Ahok dan Anies. Ia juga mengungkit rivalitas Anies dan Ahok di Pilkada 2017.

    “Buktinya 2 sosok ini akur di 2025, seakan tak pernah terjadi apapun di pilkada Jakarta 2017 lalu,” ucapnya.

    Diketahui keduanya berkumpul di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12). Para mantan Gubernur DKI Jakarta hadir dalam acara JakASA.

    Mulai dari Sutiyoso, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, hingga Anies Baswedan.

    Mereka hadir tampak akrab. Anies Baswedan dan Ahok duduk bersebelahan. saat sesi acara dimulai. Ahok dan Anies terlihat berbincang akrab saat duduk berbincang.

    Kemudian, saat sesi konferensi pers, keduanya saling melempar candaan saat ditanya mengenai topik apa saja yang dibicarakan. Mulanya Anies menunding bahwa seakan media yang membuat hubungannya dengan Ahok tak mesra.

    “Kan kalian yang bikin gak mesra,” kata Anies.
    (Arya/Fajar)

  • Ombudsman saran Kemendagri susun juknis cegah malaadministrasi e-KTP

    Ombudsman saran Kemendagri susun juknis cegah malaadministrasi e-KTP

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI menyarankan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun petunjuk teknis (juknis) perjanjian kinerja dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan guna mencegah dan meminimalisir terjadinya malaadministrasi pada proses perekaman dan pencetakan KTP elektronik (e-KTP).

    Anggota Ombudsman Jemsly Hutabarat mengatakan terdapat potensi malaadministrasi dalam perjanjian kinerja sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 100.4.6-635 Dukcapil Tahun 2024 dengan target kinerja hanya berdasarkan data penduduk yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    “Dengan demikian belum menyasar kepada masyarakat yang belum memiliki NIK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa seluruh masyarakat wajib memiliki e-KTP,” ucap Jemsly seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Akibatnya, sambung dia, target capaian kinerja penyelesaian perekaman dan pencetakan e-KTP belum secara jelas membedakan antara capaian pencetakan e-KTP pertama kali dengan pencetakan e-KTP karena perubahan data atau penggantian e-KTP dan belum optimalnya sebagian pelayanan administrasi kependudukan di desa terkait dengan penyelesaian masyarakat yang belum memiliki NIK.

    Untuk itu, dirinya mengatakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri perlu menyusun juknis sebagai pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2021, dengan menambah target kinerja secara khusus kepada masyarakat yang belum memiliki NIK.

    Selain itu, lanjut dia, diperlukan pula penyeragaman penghitungan capaian pencetakan e-KTP dan memperjelas pelaksanaan pemenuhan capaian kinerja di tingkat desa terhadap penugasan kepada kepala desa dalam penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan, khususnya terkait penyelesaian masyarakat yang belum memiliki NIK.

    Ombudsman juga menyarankan agar Dirjen Dukcapil Kemendagri menyusun arahan agar Kepala Disdukcapil di daerah melakukan upaya percepatan percetakan e-KTP-el di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil maupun desa, melakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan bagi petugas operator.

    Kemudian, melaksanakan sosialisasi terkait kewajiban dan kemanfaatan KTP secara berkala kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Digital (Diskomdigi) serta BAKTI Komdigi guna pelaksanaan jemput bola pada daerah yang terbatas akses internet.

    Di sisi lain, sambung Jemsly, Ombudsman juga menemukan adanya keterbatasan akses lokasi dan sarana prasarana perekaman dan pencetakan e-KTP di mana pelayanan pencetakan e-KTP sebagian besar hanya dapat dilakukan di Kantor Disdukcapil.

    Padahal berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabubaten/Kota atau tempat pelayanan e-KTP di kecamatan memiliki kewenangan untuk menerbitkan e-KTP.

    Namun, dia mengatakan terdapat temuan beberapa alat rekam dan cetak e-KTP yang rusak dan usia alat yang sudah lama mengakibatkan penurunan pemanfaatan penggunaan sehingga saat melakukan perekaman dan pencetakan harus dibatasi jumlah penggunanya.

    Sementara dalam pelayanan jemput bola, Ombudsman menemukan berbagai keterbatasan seperti keterbatasan akses karena kondisi geografis, keterbatasan anggaran jemput bola, jaringan internet yang mempengaruhi proses pengiriman dan penyimpanan data penduduk di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk pengurusan KTP.

    Maka dari itu, Ombudsman pun menyarankan agar Dirjen Dukcapil Kemendagri menyusun arahan kepada kepala daerah untuk membuat mekanisme pengambilan blanko e-KTP dengan melibatkan badan penghubung masing-masing dan mendukung pelaksanaan kegiatan Disdukcapil dengan mengalokasikan anggaran kegiatan.

    Kendati demikian, Jemsly menyampaikan terdapat praktik baik yang telah dilakukan Ditjen Dukcapil dan Disdukcapil di daerah yang harus diapresiasi, yaitu penuntasan perekaman dan pencetakan e-KTP dalam rangka Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dengan melaksanakan program jemput bola ke masyarakat kategori rentan serta membuat terobosan dengan kebijakan perekaman dan pencetakan e-KTP bisa dilakukan di kecamatan dan sebagian desa.

    Lalu, apresiasi juga diberikan lantaran Ditjen Dukcapil dan Disdukcapil di daerah telah menambah jam layanan di luar jam kerja, menyiapkan layanan sesuai dengan kondisi masyarakat, serta membuka layanan di hari libur dan pada hari pencoblosan.

    Berbagai temuan Ombudsman berasal dari kajian sistemik mewujudkan inklusivitas dalam pelayanan KTP dalam rangka upaya pencegahan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya terkait dengan pelayanan penerbitan dan pencetakan KTP elektronik pada kelompok masyarakat di daerah tertinggal, masyarakat adat, dan anak asuh yang sudah wajib KTP di panti asuhan.

    Hasil kajian tersebut disampaikan secara langsung oleh Anggota Ombudsman Jemsly Hutabarat di di Jakarta, Selasa (31/12/2024), kepada Kemendagri yang diwakili Direktur Pendaftaran Dukcapil Akhmad Sudirman Tavipiyono.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ahok dan Anies Baswedan Bersua, Ada Apa di Balik Pertemuan Ini?

    Ahok dan Anies Baswedan Bersua, Ada Apa di Balik Pertemuan Ini?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali menjadi sorotan usai mengisyaratkan adanya kejutan yang melibatkan Anies Baswedan dalam waktu dekat. Meski tetap bungkam terkait detailnya, Ahok tidak menutup kemungkinan akan kembali bertemu dengan Anies.

    Dalam wawancara dengan wartawan pada Rabu (1/1/2025), Ahok menghindari pembicaraan tentang politik. Ketika ditanya soal kejutan yang dimaksud, ia dengan tegas mengatakan, “Nggak bicara politik.” Namun, Ahok mengungkapkan peluang untuk bertemu lagi dengan Anies setelah kehadirannya bersama di acara Bentang Harapan JakASA yang berlangsung pada malam tahun baru.

    “Nanti lihat aja,” ujarnya singkat ketika ditanya kapan pertemuan itu akan terjadi.

    Momen kebersamaan Ahok dan Anies di acara Bentang Harapan JakASA di Balai Kota Jakarta menjadi perhatian. Dalam acara tersebut, keduanya tampak akrab, bahkan berbincang-bincang secara pribadi. Ketika wartawan menanyakan isi percakapan mereka, Anies dengan nada bercanda mengatakan, “Pak Ahok ditanyain bisikin apa? Saya bilang bisikannya…” sambil menepuk pundak Ahok.

    Ahok pun memberikan respons yang sama misteriusnya. “Bulan depan, tunggu aja,” ucapnya sembari mendekat ke arah Anies.

    Anies kemudian menimpali dengan gaya santai, “Tunggu, tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita.”

    Interaksi hangat ini menjadi menarik karena keduanya pernah menjadi rival dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Keakraban mereka di acara publik ini memunculkan spekulasi di kalangan masyarakat tentang kemungkinan kolaborasi atau isu besar yang melibatkan keduanya.

  • Reaksi PDIP Kala Ahok dan Anies Akrab Siapkan Kejutan

    Reaksi PDIP Kala Ahok dan Anies Akrab Siapkan Kejutan

    Jakarta –

    PDIP mengaku belum mengetahui kejutan yang dimaksud Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan. Namun, PDIP menyambut positif hubungan akrab keduanya.

    “Jujur. Sama-sama belum tahu nih. Yang pasti kita sambut positif ya keakraban keduanya,” kata Juru bicara PDIP Chico Hakim kepada wartawan, Rabu (1/3/2024).

    Chico berharap agar kedua mantan Gubernur Jakarta itu terus aktif memberikan saran dan masukan kepada Pramono Anung dan Rano Karno saat memimpin Jakarta mendatang. Dengan begitu, cita-cita mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global bisa tercapai.

    “Apalagi khusus untuk Jakarta, semoga kedua mantan gubernur ini terus memberi masukan untuk pembangunan Jakarta ke depan, dan aktif membantu mas Pram dan Bang Doel secara informal untuk wujudkan kota global yang sejahtera dan berkeadilan,” ucapnya.

    Soal kejutan itu disampaikan Ahok dan Anies setelah mengikuti acara perayaan tahun baru di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024). Keduanya terlihat akrab dan sempat berbisik-bisik saat acara berlangsung.

    Keduanya juga sempat tertawa dan tersenyum bersama. Usai acara, keduanya ditanya soal apa yang dibahas saat bisik-bisik.

    Ahok lalu merespons Anies. Ahok mengaku tak mau membocorkan apa yang dibisikkannya kepada saingannya di Pilkada Jakarta 2017 itu.

    “Bulan depan, tunggu aja,” ucap Ahok sambil mendekat ke arah Anies.

    Anies juga menjawab soal hubungannya dengan Ahok. Dia mengatakan hubungannya dengan Ahok baik-baik saja meski pernah berbeda kubu di Pilkada 2017 dan Pemilu 2024.

    “Kan kalian yang bikin nggak mesra,” ujar Anies sambil tersenyum.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga sempat menimpali. Dia mengatakan ada kejutan yang akan dibuat.

    “Ada kejutan di tahun depan. Pasti ada kejutan,” ujar Djarot.

    (taa/imk)

  • Sosok Syahruna, Operator Mesin Uang Palsu UIN Makassar, Bisa Cetak Rp 50 Triliun Hanya dalam 3 Hari – Halaman all

    Sosok Syahruna, Operator Mesin Uang Palsu UIN Makassar, Bisa Cetak Rp 50 Triliun Hanya dalam 3 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut sosok Syahruna, salah satu tersangka dalam kasus pabrik uang palsu di UIN Alauddin Makassar.

    Syahruna memiliki peran sentral dalam kasus uang palsu ini.

    Ia merupakan operator mesin cetak yang memproduksi uang palsu.

    Syahruna sendiri kelahiran 1973, asal Ujung Pandang Baru, Makassar.

    Pria yang kini berusia 52 tahun tersebut menceritakan keahliannya dalam memproduksi uang palsu.

    Awalnya Syahruna belajar dari otak kasus ini bernama Annar Salahuddin Sampetoding (ASS).

    Keahlian tersebut lalu didalami secara otodidak oleh Syahruna.

    “Diajarin sama bos ASS. Terus disuruh belajar sendiri,” katanya, dikutip dari kanal tvOneNews, Rabu (1/1/2025).

    Syahruna mengaku menyesal ditangkap polisi sebelum mahir betul mengoperasikan mesin pencetak uang palsu.

    Padahal menurutnya, ia bisa memproduksi uang palsu hingga Rp 50 triliun dalam waktu 3 hari.

    “Sayangnya saya belum sempat mahir untuk mempergunakan alat itu.”

    “Andaikan itu bisa berjalan (tidak terbongkar, red). Kemungkinan 2-3 hari bahan uang palsu 40 dus bisa habis (jadi uang palsu sebanyak Rp 50 triliun),” jelasnya.

    Syahruna turut membongkar tahapan produksi uang palsu.

    Ada 19 tahapan yang harus dilewati agar uang palsu siap untuk diedarkan. Satu saja tahapan tidak lolos, maka uang palsu akan cacat dan terpaksa dibuang.

    “Ada 19 tahapan, kalau ada salah satu tahapan rusak, maka gagal dan dibuang.”

    “Dari 19 tahapan itu harus lulus semua,” urai Syahruna.

    Syahruna lantas menguraikan secara garis besar tahapan produksi uang palsu.

    Semua dimulai dari tahapan mencetak benang pengaman dan tanda air.

    Pembuatan kedua item itu menggunakan mesin sablon.

    “Setelah itu cetak UV-nya dan magnetik agar lolos dari mesin (cek uang palsu),” tambahnya.

    Syahruna menceritakan, di awal pembuatan uang palsu, ia dan kawan-kawan tidak memproduksi banyak.

    Awalnya hanya ada satu rim atau 500 lembar uang palsu.

    “Sedikit dulu karena itu butuh proses,” katanya.

    Syahruna mengaku dari 200 lembar komplotannya mampu memproduksi uang palsu sebanyak Rp 100 juta.

    Sedangkan bahan-bahan sebelumnya sudah disimpan digudang.

    Lokasinya berada di lantai dua gedung perpustakaan.

    Syahruna menjelaskan, semua bahan berasal dari China.

    “Pesan di China semua,” tambahnya. 

    Penampakan mesin cetak uang palsu yang disita dari Gedung Perpustakaan Kampus II UIN Alauddin Makassar. (Tribun Toraja)

    Syahruna dalam kasus ini berperan sebagai operator mesin pecetak uang.

    Ia dibantu tersangka lain bernama Ibrahim.

    “Ibrahim dia koordinator tempat dan situasi,” ujar Syahruna.

    Syahruna juga mengaku pabrik uang palsu berada di perpustakaan UIN Makassar.

    Tepatnya berada di lantai bawah dekat sudut kamar mandi yang sengaja disekat untuk menaruh mesin pencetak uang palsu.

    “Dikasih peredam agar nggak kedengeran. Jendela semua ditutup,” timpalnya.

    Syahruna menguraikan, produksi uang palsu dimulai dari jam 11.00 menjelang siang hingga 17.00 sore.

    Seminggu sebelum terbongkar, pabrik semakin menggenjot produksinya.

    Bahkan, Syahruna harus lembur hingga pagi.

    Para pencetak uang palsu ini diperintahkan agar bekerja sesuai jam kantor.

    Mereka takut ketahuan karena ada sekuriti yang patroli secara rutin.

    Ditambah, saat produksi mesin mengeluarkan suara sehingga bisa menimbulkan kecurigaan.

    Belakangan terungkap, mesin pencetak uang palsu di UIN Makassar berasal dari China.

    Mesin dibeli dengan harga Rp 600 juta.

    Syahruna menyebut, mesin memiliki tingkat presisi yang tinggi dibandingkan mesin cetak pada umumnya.

    Syahruna bisa mengoperasikan mesin pencetak uang palsu secara otodidak.

    Ia diminta belajar sendiri oleh bosnya, Annar Sampetoding Dalang alias ASS.

    Syahruna menyebut tidak ada rencana pabrik ini memproduksi uang asing.

    Hanya saja, dirinya sempat mendapatkan orderan uang palsu untuk Pilkada 2024.

    “Ada pesanan katanya berapa miliar untuk Pilkada. Saya tidak menanggapi begitu serius,” akunya.

    Di akhir pengakuannya, Syahruna bersedia bergabung karena dijanjikan mendapatkan bagian uang palsu.

    Setiap 10 lembar uang yang diproduksi, dirinya mendapatkan 1 bagian.

    “Dijanjikan juga dibelikan tanah dan rumah oleh (tersangka) Ibrahim,” tandasnya.

    (Tribunnews.com/Endra)

  • 2 Jokowi Tak Ikut Perkumpulan Mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota, Isyarat Politik atau Kebetulan? Megapolitan

    2 Jokowi Tak Ikut Perkumpulan Mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota, Isyarat Politik atau Kebetulan? Megapolitan

    Jokowi Tak Ikut Perkumpulan Mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota, Isyarat Politik atau Kebetulan?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah mantan gubernur Jakarta dari berbagai periode, yakni Sutiyoso (Bang Yos), Fauzi Bowo (Foke), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan berkumpul bersama di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, menjelang perayaan malam tahun baru 2025, pada Selasa (31/12/2024) sore.
    Namun, sosok Presiden ke-7 RI yang juga pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta periode 2012-2014, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), tidak terlihat hadir dalam perkumpulan tersebut.
    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno juga turut menyoroti ketidakhadiran Jokowi dalam acara perayaan malam tahun baru yang digelar di Balai Kota Jakarta itu.
    Menurut Adi, ketidakhadiran Jokowi menjadi sebuah pertanda penting mengenai hubungan politiknya dengan Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    “Ketidakhadiran Jokowi ini menjadi penegas bahwa Jokowi sangat berbeda dengan Anies, Ahok, dan PDIP. Itu artinya hubungan Jokowi dengan mereka sudah tak ada lagi,” ujar Adi kepada
    Kompas.com,
    Rabu (1/1/2025).
    Adi menilai bahwa ketidakhadiran tersebut mencerminkan bahwa tidak ada lagi kemistri atau kecocokan antara Jokowi dengan Anies maupun Ahok, yang menjadi pemenang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
    “Jokowi tak lagi merasa perlu hadir dalam forum yang sebenarnya dihadiri oleh pemenang Jakarta yang mengalahkan jagoannya, Ridwan Kamil dan Suswono,” tambahnya.
    Bagi Adi, momen ini semakin memperjelas bahwa hubungan politik Jokowi dengan Anies, Ahok, serta partai politik terkait tidak lagi harmonis, bahkan terkesan telah berakhir.
    Hal ini juga menjadi sebuah sinyal bahwa Jokowi mungkin mulai mengalihkan perhatian politiknya jauh dari peran-peran yang pernah dikaitkan dengan Anies dan Ahok.
    Dalam konteks ini, ketidakhadiran Presiden Jokowi di acara yang digelar di Balai Kota Jakarta tersebut semakin menguatkan gambaran bahwa hubungan politik pasca-pilkada 2017 kini memasuki babak yang baru.
    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Jokowi tidak ikut berkumpul dengan para mantan gubernur Jakarta karena memilih merayakan tahun baru bersama keluarga di Solo, Jawa Tengah.
    “Semua gubernur dan wakil gubernur yang insya Allah sehat diundang. Kebetulan Bapak Jokowi merayakan tahun baru bersama keluarga di Solo, jadi beliau titip salam untuk para gubernur dan wakil gubernur lainnya,” ujar Teguh kepada wartawan, Selasa.
    Adapun Jokowi terlihat menghabiskan malam pergantian tahun dengan mengunjungi Pasar Malam atau Night Market Ngarsopuro, Kota Solo.
    Pantuan
    Kompas.com,
    Jokowi tiba pada Selasa malam sekitar pukul 23.30 WIB dan langsung menyusuri Jalan Diponegoro.
    Mengenakan jaket warna biru dongker, Jokowi menyapa warga dan pedagang. Di tengah jalan-jalan malam, Jokowi terlihat menikmati pertunjukan musik kawasan Ngarsopuro.
    Sekitar 10 menit, ia menikmati cover lagu Pelangi dari Band Bumerang. Selama menikmati suasana malam di Ngarsopuro, Jokowi nampak meladeni ajakan swafoto para warga. Dan dilanjutkan, menyusuri pasar malam di tengah Kota Bengawan itu.
    Sesampainya di Perempatan Ngarsopuro – Gatot Subroto, Jokowi bersama ribuan masyarakat menikmati pesta kembang api sekitar 10 menitan.
    Para mantan gubernur Jakarta berkumpul di bekas tempat kerja mereka karena diundang oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta.
    Mereka datang untuk mengikuti acara Bentang Harapan JakAsa, salah satu bagian dari rangkaian kegiatan yang digagas Pemprov Jakarta untuk menyambut Tahun Baru 2025.
    Salah satu program utama dari acara itu adalah pemasangan kain putih sepanjang 500 meter yang terbentang di Balai Kota dan Monumen Nasional (Monas).
    Kain putih tersebut akan diisi dengan pesan-pesan harapan dari masyarakat Jakarta sebagai simbol optimisme menyongsong tahun baru.
    Dalam acara ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno turut hadir. Selain itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria juga ikut hadir.
    (Penulis: Ruby Rachmadina, Fristin Intan Sulistyowati | Editor: Ardito Ramadhan, Andi Hartik, Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Lamongan Konsultasi ke KPU RI Soal Sengketa Pilkada yang Diajukan Kubu Paslon 01

    KPU Lamongan Konsultasi ke KPU RI Soal Sengketa Pilkada yang Diajukan Kubu Paslon 01

    Lamongan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi atas gugatan Pilkada yang diajukan kubu Paslon nomor urut 01, Abdul Ghofur-Firosya Shalati ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Komisioner KPU Lamongan Divisi Hukum dan Pengawasan, Erfansyah Syahrir, mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan konsultasi ke KPU RI terkait langkah yang akan diambil untuk menghadapi gugatan tersebut.

    “Kita dari KPU Lamongan kemarin berlima (komisioner), bersama sekretaris (KPU Lamongan) dan kasubag, melakukan konsultasi dengan KPU RI tanggal 27 Desember,” kaya Erfansyah, Rabu (1/1/2025).

    Dari konsiltasi itu, kata Erfansyah, pihaknha mendapatkan arahan dari KPU RI untuk menyiapkan semua jawaban dan semua alat bukti yang diperlukan. “Dan sambil menunggu register nanti dari MK, kita menyusun jawaban atas gugatan yang sudah muncul, dari perbaikan oleh pihak pemohon,” tuturnya.

    Untuk diketahui, pihak Paslon nomor urut 01 Ghofur-Firosya yang diwakili oleh Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengajukan gugatan terkait adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang terjadi selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Pemohon menilai bahwa perolehan suara Paslon nomor urut 02 Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara (Yes-Dirham) yang unggul signifikan sebanyak 80.196 suara, diraih dengan kecurangan yang tidak hanya bersifat insidental, namun terstruktur dan dilakukan secara sistematis dan masif.

    Saat ini gugatan hasil Pilkada Lamongan tersebut sedang dalam proses pendaftaran di Mahkamah Konstitusi. Erfansyah berharal sengketa tersebut dapat segera diselesaikan demi menjaga kepastian hukum serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum tersebut.

    “Dan tentu saja kami berharap ya keputusannya dismissal, tidak diteruskan atau gugatan dibatalkan. Itu saja. Itu harapan dari kami. Karena kami yakin keputusan kami dalam menjalankan tahapan kemarin adalah sudah benar semua, sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucapnya. (fak/kun)

  • 8 Di Tengah Kehangatan Anies dan Ahok, Djarot: Membangun Jakarta Tak Boleh Sepotong-sepotong Megapolitan

    8 Di Tengah Kehangatan Anies dan Ahok, Djarot: Membangun Jakarta Tak Boleh Sepotong-sepotong Megapolitan

    Di Tengah Kehangatan Anies dan Ahok, Djarot: Membangun Jakarta Tak Boleh Sepotong-sepotong
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Gubernur DKI Jakarta,
    Djarot Saiful Hidayat
    , turut hadir dalam acara perayaan tahun baru yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa sore (31/12/2024).
    Djarot hadir di tengah-tengah hangatnya pertemuan antara mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Anies Baswedan. Ketiganya tampak begitu cair dan menyita perhatian publik.
    Di tengah kehangatan itu, Djarot menyinggung pentingnya kesinambungan dalam membangun Jakarta. Ia menyoroti bahwa pembangunan Jakarta tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah atau terpecah antar pemerintahan.
    “Ini menandakan bahwa untuk membangun Jakarta tidak boleh sepotong-sepotong. Tidak boleh ada pemisahan, pembelahan antara pemerintahan sebelumnya, sekarang, dan yang akan datang,” ujar Djarot, Selasa (31/12/2024).
    Ia juga menekankan visi Jakarta sebagai kota global yang nyaman, manusiawi, bebas kemiskinan, banjir, dan kemacetan. Menurut dia, semua itu hanya dapat diwujudkan jika pemerintahan ke depan mampu menjaga prinsip transparansi dan bebas dari korupsi.
    “Harapan itu bisa kita wujudkan kalau pemerintahan ke depan benar-benar mampu membangun pemerintahan yang bersih dan yang bebas dari korupsi,” tegasnya.
    Djarot menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 setelah sebelumnya menjadi Wakil Gubernur mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
    Bukan hanya Anies, Ahok, dan Djarot, mantan gubernur Jakarta lain, yakni Fauzi Bowo dan Sutiyoso alias Bang Yos, juga hadir dalam acara ini. Bahkan, gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Karno juga ikut memeriahkan acara ini. Mereka sempat berfoto bersama dalam momen yang sama.
    Momen kebersamaan Ahok dan Anies semakin terlihat saat keduanya berfoto bersama Pramono, Rano, Djarot, serta Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi.
    Saat foto bersama, Rano memanggil Ahok yang tengah berdiri agak jauh di belakang. Ahok pun bergegas bergabung untuk foto bersama. Di momen itu, Anies tampak memperhatikan gerak-gerik Ahok dan tersenyum kecil saat melihat Ahok bergabung.
    Tidak hanya berfoto bersama, Ahok dan Anies juga duduk bersebelahan saat acara bertajuk “Bentang Harapan JakASA” dimulai. Keduanya terlihat asyik berbincang sekitar lima menit sebelum acara dimulai.
    Usai acara, Ahok dan Anies kompak melayani awak media yang bertanya soal momen kebersamaan mereka. Saat ditanya tentang isi percakapan, Ahok memberikan jawaban singkat.
    “Ngobrol sama semua lah,” kata Anies.
    Ketika ditanya soal bisikan antara keduanya, Ahok menimpali dengan jawaban penuh teka-teki.
    “Bulan depan, tunggu aja,” sembari merangkul Anies.
    Tawa keduanya pun pecah, mencairkan suasana Balai Kota yang menjadi saksi persaingan sengit mereka di Pilkada DKI Jakarta 2017.
    Tawa keduanya pun pecah seolah menghangatkan suasana di Balai Kota saat itu tempat yang menjadi saksi di mana keduanya pernah bersaing ketat di Pilkada DKI Jakarta 2017.
    Saat digali lebih dalam oleh wartawan, keduanya seolah saling menutupi. Anies dan Ahok juga nampaknya ingin melakukan sesuatu yang membuat banyak masyarakat terkejut.
    “Tunggu, tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu, ya, harus tunggu dong kita,” ucap Anies sambil tersenyum.
    “Ada kejutan di tahun depan ya, Pak Anies? Pasti ada kejutan,” ucap Djarot menimpali.
    Ahok juga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut.
    “Kejutan apa? Oh iya, nanti kita lihat aja. Biasalah, nanti kita kan cari waktu ngobrol-ngobrol sama beliau,” ucap Ahok.

    (Penulis: Larissa Huda, Shinta Dwi Ayu | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 13 Drone Canggih MQ-9 Reaper Dihancurkan Houthi, Kerugian AS Setara 2 Kali Anggaran KPU RI – Halaman all

    13 Drone Canggih MQ-9 Reaper Dihancurkan Houthi, Kerugian AS Setara 2 Kali Anggaran KPU RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok Houthi di Yaman kembali menembak jatuh drone atau pesawat nirawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat (AS).

    Drone yang dijatuhkan hari Sabtu, (28/12/2024, itu merupakan drone Reaper ketiga belas yang dihancurkan Houthi sejak perang di Jalur Gaza meletus.

    Juru bicara Houthi menyebut drone itu ditembak saat menjalankan misi di Provinsi Bayda yang terletak di antara Kota Sanaa dan Aden.

    Dia mengklaim drone itu dijatuhkan dengan rudal darat ke udara (surface to air missile) buatan dalam negeri.

    Dikutip dari laman Bulgarian Military, Houthi merilis video yang memperlihatkan serangan rudal terhadap Reaper.

    Rudal itu ditembakkan dari sistem rudal era Soviet yang dikenal sebagai 2K12 Kub. Kub dikembangkan saat Perang Dingin, tetapi masih efektif digunakan di tangan yang tepat.

    Serangan itu menunjukkan kemampuan teknologi era Soviet dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perang modern.

    Drone canggih MQ-9 Reaper milik pasukan Amerika Serikat dibidik sistem pertahanan udara Houthi Yaman. Ini menjadi drone ke-13 yang ditembak jatuh. Houthi juga menyerang Bandara Ben Gurion, Tel Aviv Israel dan pembangkit listrik di Yerusalem, Israel. (DSA)

    Jatuhnya Reaper itu terjadi hanya sepekan setelah Angkatan Laut AS kehilangan jet tempur F/A-18 Super Hornet di kawasan Laut Merah.

    Kementerian Pertahanan AS mengklaim jet itu dijatuhkan oleh tembakan kawan sendiri, tetapi Houthi mengaku berada di balik peristiwa itu.

    AS sudah lama mengandalkan Reaper dalam misi pengintaian dan serangan terhadap Houthi. Akan tetapi, kemampuan Houthi menghancurkan Reaper itu telah menunjukkan bahwa ancaman terhadap AS meningkat.

    Berharga selangit

    Reaper adalah drone yang sangat mahal karena bernilai $32 juta atau sekitar setengah triliun rupiah. 

    Sudah ada tiga belas Reaper yang dihancurkan Houthi. Oleh karena itu, kerugian AS mencapai Rp416 juta atau sekitar Rp6,7 triliun.

    Jumlah ini bahkan lebih besar daripada dua kali anggaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2024 yang mencapai Rp3 triliun.

    “Dua hari lalu, Pak Presiden memberikan DIPA rencana anggaran kita untuk tahun depan yang besarnya Rp 3 triliun,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Afifuddin dalam rapat koordinasi persiapan sengketa Pilkada 2024 di Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis malam, (12/12/2024).

    Reaper rawan dijatuhkan oleh musuh-musuh AS. Drone ini bahkan kerap korban Houthi.

    Reaper mampu terbang hingga ketinggian 15.240 meter dan terbang di udara selama 24 jam. Drone ini adalah aset yang sangat penting bagi militer AS dan operasi Intelijen.

    Berikut sejumlah drone MQ-9 Reaper yang telah dijatuhkan Houthi.

    – Pada tanggal 4 Agustus, Houthi meledakkan satu Reaper di atas langit Kota Saada di Yaman barat laut.

    Kelompok itu menggunakan sistem pertahanan 2K12 Kub Soviet yang telah dimodernisasi untuk menembak Reapers. Kub digunakan untuk meluncurkan rudal penangkis berjenis Fater-1 buatan Houthi.

    – Pada tanggal 29 Mei, Houthi menghancurkan Reaper yang barangkali dimiliki CIA. Houthi mengunggah video rekaman para pejuangnya berada di atas drone yang dijatuhkan dari langit Marib.

    – Pada tanggal 24 Mei, Houthi menembak jatuh Reaper di atas Sanaa, ibu kota Yaman.

    – Pada tanggal 17 Mei, satu lagi Reaper dijatuhkan Joithi di Marib.

    – Pada tanggal 27 Mei, Houthi menembak jatuh MQ-9 di Provinsi Sadaa di Yaman barat laut.

    – Pada tanggal 19 Februari, satu Reaper dihancurkan di Kota Al-Hudaydah di Yaman barat.

    – Pada tanggal 8 November 2023, Houthi menjatuhkan Reaper di atas Laut Merah.

    Reputasi AS bisa hancur

    Pakar politik dari Universitas Mardin Artuklu, Dr. Mehmet Rakipoglu, mengatakan banyaknya drone AS yang dijatuhkan Houthi bisa memperburuk reputasi militer AS.

    “Jatuhnya drone lain bisa berdampak negatif terhadap reputasi militer-industri AS di panggung internasional,” katanya kepada Sputnik.

     “Kepercayaan terhadap efektivitas teknologi pertahanan dan kekuatan militer AS bisa berkurang. Ini bisa menyebabkan klien potensial dalam bidang militer dan ekspor teknologi AS menjadi khawatir akan kegagalan produk Amerika di lapangan.”

    Di samping itu, keberhasilan serangan Houthi terhadap drone AS bisa mengancam keberlanjutan operasi AS di kawasan Timur Tengah.

    (Tribunnews/Febri)