Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Tim Hukum BERBAKTI Minta MK Batalkan Hasil Pilkada Pamekasan

    Tim Hukum BERBAKTI Minta MK Batalkan Hasil Pilkada Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Tim hukum pasangan Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan 2024. Permintaan ini disampaikan dalam sidang sengketa perkara 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Kuasa hukum BERBAKTI, Kholis, mengungkapkan adanya sejumlah pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan suara. Salah satu temuan utamanya adalah penggunaan hak suara oleh oknum tertentu atas nama pemilih yang telah meninggal dunia, seperti yang terjadi di TPS 4 Desa Pasanggar, Kecamatan Pagantenan.

    “Kondisi tersebut terjadi di sejumlah TPS di Pamekasan, seperti TPS 4 Desa Pasanggar, Kecamatan Pagantenan, di mana tingkat kehadiran mencapai angka 100 persen berdasarkan model C hasil bupati. Bahkan dalam DPT juga ditemukan fakta 6 orang meninggal dunia sebelum pemilihan berlangsung,” jelasnya.

    Selain itu, ditemukan pelanggaran berupa pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, seperti di TPS 4 Tebul Timur, Kecamatan Pagantenan, dan TPS 8 Desa Waru Timur, Kecamatan Waru. Kholis juga menyoroti adanya intimidasi dan pengusiran terhadap saksi pasangan BERBAKTI oleh panitia di TPS.

    “Ada pemilih yang tercantum di DPT telah meninggal dunia, tersebar di 114 TPS di 34 desa di 8 kecamatan berbeda di Pamekasan, dibiarkan oleh KPPS sebagai penyelenggara di tingkat TPS,” ungkap Gugum dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, Jumat (10/1/2025).

    Majelis hakim juga menyoroti intimidasi yang dialami saksi pasangan BERBAKTI. “Saksi-saksi ini tanda tangan tidak?” tanya Saldi Isra, yang kemudian dijawab Kholis, “Tanda tangan dan sudah menyatakan adanya intimidasi di bawah.”

    Kuasa hukum BERBAKTI juga membeberkan tiga bentuk pelanggaran yang dianggap memenuhi kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yaitu politik uang, ketidaknetralan kepala desa, dan intimidasi saksi.

    “Dugaan pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Tim Suksesnya dengan membagikan amplop berisi uang dan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2,” ungkap Kholis.

    Ia juga menyoroti keterlibatan sejumlah kepala desa yang diduga tidak netral. “Ada beberapa kepala desa yang melanggar netralitas dengan terang-terangan mendukung paslon nomor 2, bahkan dilakukan sebelum penetapan paslon,” tambahnya.

    Dalam petitumnya, tim hukum BERBAKTI meminta agar KPU Pamekasan melakukan pemungutan suara ulang di tujuh kecamatan, yakni Batumarmar, Pademawu, Pagantenan, Palengaan, Pasean, Proppo, dan Tlanakan. [pin/beq]

  • Said Abdullah Bantah Tudingan Kampanye Terselubung di Desa Rubaru Sumenep – Page 3

    Said Abdullah Bantah Tudingan Kampanye Terselubung di Desa Rubaru Sumenep – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah dengan tegas membantah tuduhan melakukan kampanye tanpa cuti dan politik uang demi memenangkan pasangan calon nomor urut 02, Achmad Fauzi Wongsojudo dan Imam Hasyim, dalam Pilkada Sumenep 2024 lalu.

    “Ada pepatah jika tak ada kayu, akar pun jadi, jika tidak ada fakta yang bisa ditemukan secara konkrit, terkadang menggunakan apapun untuk mencapai tujuan. Jika pepatah itu dipraktekkan secara salah tentu hasilnya juga tidak baik,” kata Said Abdullah dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Kamis (9/1/2025).

    Said Abdullah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI menjelaskan bahwa kehadirannya ke Kabupaten Sumenep Waktu itu dalam rangka melaksanakan kegiatan reses di Desa Rubaru dan tidak ada aktivitas membagikan alat peraga kampanye.

    “Sebagai anggota DPR saya harus menjalankan turun ke dapil setidaknya enam kali dalam setahun, di saat masa reses. Sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR tentu saja saya mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan reses. Dan seringkali pada saat kegiatan di reses saya senantiasa menggunakan seragam Partai. Selaku anggota DPR, saya juga menerima uang reses,” jelasnya.

    Said menjelaskan bahwa dalam rangkaian kegiatan reses tersebut dirinya memberikan santunan kepada anak yatim dan kelompok tani (kapoktan).

    “Saat kegiatan reses di Desa Rubaru itu tidak ada kegiatan saya membagikan alat peraga kampanye Pak Fauzi, karena memang niatnya kegiatan reses. Dan saya memberikan santunan kepada anak yatim dan para kapoktan yang ada di daerah situ dari uang reses yang saya terima,” urai Said.

    Said menilai bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya bersifat mengada-ngada dan tidak disertai bukti.

    “Jadi kalau mengait-ngaitkan kegiatan saya di Desa Rubaru, batu putih Laok, Batang-batang Daya dan Dungkek dengan money politic itu sesat pikir dan, dan menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan sengketa terhadap kemenangan Pak Fauzi tidak memiliki bukti yang kuat sebagai bukti hukum. Silahkan cek dalam foto foto kegiatan saya di Desa Rubaru, seperti yang saya kirimkan,” jelasnya.

  • Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano, PAN: Saatnya Semua Bersatu – Page 3

    Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano, PAN: Saatnya Semua Bersatu – Page 3

    Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Pramono mengatakan, nantinya usai resmi dilantik, ia bakal berkeliling Jakarta. 

    Pramono-Rano memastikan bakal mendatangi wilayah-wilayah yang sempat disambangi saat kampanye Pilkada Jakarta. Keduanya hendak menyelesaikan persoalan lahan warga  Kampung Bayam hingga Tanah Merah dalam 100 hari pertama kerja.

    “Saya dan Bang Doel sudah berbicara dari hati ke hati, 100 hari pertama kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi,” kata Pramono usai hadir di rapat pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

    Selain membereskan persoalan lahan di Kampung Bayam dan Tanah Merah, Pramono-Rano juga ingin menuntaskan permasalahan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam 100 hari pertama kerja. 

    “Membereskan persoalan-persoalan lapangan, Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta sehat, lansia, dan sebagainya,” ucap Pramono.

     

  • Jadi Bupati Kediri Terpilih, Mas Dhito Ajak Semua Pihak Bersatu

    Jadi Bupati Kediri Terpilih, Mas Dhito Ajak Semua Pihak Bersatu

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri terpilih, Hanindhito Himawan Pramana, yang akrab disapa Mas Dhito, bersama pasangannya Dewi Mariya Ulfa, mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kediri untuk bersatu dan menjaga silaturahmi demi membangun daerah. Hal ini disampaikan dalam sambutannya usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri pada Kamis (9/1/2025).

    “Saya mengimbau kepada seluruh relawan, tim 02, dan masyarakat Kediri yang kemarin mendukung kami selama kampanye untuk merangkul teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin memilih pasangan calon 01,” ujar Mas Dhito.

    Mas Dhito juga menekankan pentingnya menjalin komunikasi dengan pasangan calon lain, Deny Widyanarko dan Mudawamah, yang tidak hadir dalam rapat pleno terbuka KPU. Menurutnya, program-program kerja yang diajukan oleh pasangan tersebut juga bertujuan untuk kemajuan Kabupaten Kediri.

    “Pasti Pak Deny dan Bu Mudawamah juga punya niat yang sama, meski mungkin ada perbedaan dalam penafsiran program,” ungkapnya.

    Penetapan bupati dan wakil bupati terpilih berjalan lancar tanpa ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Mas Dhito mengapresiasi semua pihak atas penerimaan hasil Pilkada 2024 yang telah ditetapkan KPU.

    “Kami berkompetisi dalam Pilkada, tapi tujuan akhirnya adalah untuk bersanding dan bersama-sama membangun Kediri. Salam hormat saya kepada Pak Deny dan Bu Mudawamah,” tambahnya.

    Dalam sidang pleno terbuka yang digelar di Balai Pertemuan Bhagawanta Bhari, KPU Kabupaten Kediri menetapkan pasangan Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa sebagai bupati dan wakil bupati Kediri terpilih periode 2025-2030. Berdasarkan hasil putusan KPU Nomor 09 Tahun 2025, pasangan nomor urut 02 ini memperoleh 489.900 suara atau 56,53 persen dari total suara sah pada Pilkada 2024.

    Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, menyampaikan bahwa hasil penetapan ini akan segera disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kediri untuk ditindaklanjuti. “Kami akan segera bersurat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kediri untuk mempersiapkan rapat paripurna,” tuturnya.

    Hasil penetapan ini menunjukkan semangat demokrasi yang solid di Kabupaten Kediri, di mana seluruh pihak diharapkan bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik. [nm/beq]

  • Terpopuler, Prabowo tiba di Malaysia hingga sembilan polisi dipecat

    Terpopuler, Prabowo tiba di Malaysia hingga sembilan polisi dipecat

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler yang menarik untuk disimak mulai dari Prabowo tiba di Malaysia hingga sembilan polisi anggota Polres Jakbar dipecat.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya :

    Prabowo tiba di Malaysia siap bahas penguatan bilateral dua negara

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di Bunga Raya Complex, Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (9/1) sekitar pukul 10.00 waktu setempat dalam rangka melakukan kunjungan pribadi dan santap siang bersama Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim. Selengkapnya di sini.

    KPK periksa Ahok sebagai saksi korupsi LNG Pertamina

    Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2019 – 2024 Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai saksi penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di PT Pertamina tahun 2011–2014. Selengkapnya di sini.

    Pramono umumkan 14 orang yang masuk tim transisi peralihan

    Calon gubernur terpilih pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung mengumumkan nama 14 orang yang masuk ke dalam tim transisi untuk mempersiapkan proses peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik. Selengkapnya di sini.

    Pramono bentuk tim transisi untuk siapkan peralihan sebelum dilantik

    Calon gubernur terpilih pada Pilkada DKJ Pramono Anung akan membentuk tim transisi untuk mempersiapkan proses peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selengkapnya di sini.

    Sembilan anggota Polres Jakbar dipecat, berikut daftar nama dan pelanggarannya

    Polres Metro Jakarta Barat telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada sembilan anggotanya pada Selasa (7/1). Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Indriani
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAN minta Pramono-Rano libatkan seluruh warga Jakarta

    PAN minta Pramono-Rano libatkan seluruh warga Jakarta

    “PAN menitipkan agar Jakarta diurus secara profesional,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, untuk melibatkan seluruh warga Jakarta, bukan hanya kelompok pendukungnya saja.

    Menurut dia, Jakarta adalah milik bersama bukan hanya milik pendukung Pramono-Rano saja. Bahkan, kata dia, seluruh warga negara Indonesia selalu merasa memiliki Jakarta.

    “PAN menitipkan agar Jakarta diurus secara profesional,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia pun mengucapkan selamat atas penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh KPU. Pasangan itu diyakini akan mampu memimpin Jakarta lebih baik dengan pembangunan kota dan pemberdayaan masyarakat yang semakin baik.

    “Saatnya semua bersatu. Pilkada telah selesai. KPU telah menetapkan pemenang. Orientasi sekarang adalah bekerja untuk masyarakat,” kata dia.

    Dari pengalaman Pramono dan Rano sebagai politisi, dia yakin mereka akan mampu memenuhi janji dan keinginan masyarakat. Dia menilai pasangan itu tidak hanya terlatih sebagai legislator, tetapi juga sudah berpengalaman sebagai eksekutif karena dari sisi ilmu dan penguasaan lapangan, sudah tidak diragukan lagi.

    Namun dia berharap pasangan itu dapat menjalin komunikasi yang baik ke semua partai politik, ormas, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Tanpa dukungan semua pihak, menurut dia, mereka akan sulit untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik.

    “Kami tentu saja akan menggunakan hak konstitusional kami untuk memberikan masukan, saran, dan kritikan. Tujuannya adalah untuk kebaikan, bukan menjatuhkan,” kata dia.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    “Seusia undang-undang menyatakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis (9/1).

    Menurut dia, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Surabaya Gelar Cap Jempol Darah untuk Megawati di HUT ke-52

    PDIP Surabaya Gelar Cap Jempol Darah untuk Megawati di HUT ke-52

    Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh pengurus hingga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Surabaya bersiap membubuhkan cap jempol dari darah sebagai bukti ikrar setia kepada Megawati Soekarnoputri. Acara ini akan digelar pada peringatan HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2024).

    E Purwadi, Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Bidang Organisasi, mengungkapkan bahwa cap jempol darah tersebut akan dibubuhkan pada media banner spanduk saat upacara berlangsung.

    Dia menjelaskan bahwa momen ini diciptakan sebagai wujud ikrar setia dan dukungan kader banteng kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjelang Kongres PDIP yang dijadwalkan pada bulan April mendatang.

    “Kita akan melakukan upacara peringatan HUT ke-52 PDIP pukul 06.30 WIB. Saat upacara akan ada prosesi pembubuhan cap jempol oleh pengurus partai dan kader PDIP dari darah,” terang Purwadi.

    Purwadi menambahkan bahwa pembubuhan cap jempol darah ini sarat makna, yaitu sebagai simbol bahwa PDIP siap melawan siapa saja yang mengganggu Kongres PDIP pada April 2025 nanti.

    “Cap jempol dari darah ini nyata sebagai simbol perlawanan,” tegas dia.

    Selain itu, Purwadi juga mengaitkan aksi tersebut dengan sejarah peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) yang terjadi pada tahun 1996.

    “Ini yang kedua, artinya kami harus melakukan ini. Karena ada indikasi-indikasi munculnya intervensi di tingkat nasional, ‘parcok-parcok’ yang terlibat dalam proses pilkada dan juga banyak hal lainnya. Artinya, narasi-narasi orde baru itu kuat untuk bangkit kembali dan mengganggu demokrasi hari ini,” jelas dia.

    Namun demikian, Purwadi menegaskan bahwa aksi ini murni inisiatif DPC PDIP Surabaya dan bukan instruksi dari DPP PDIP. Dia juga menyebutkan bahwa aksi ini akan diikuti oleh DPC-DPC PDIP di sejumlah daerah lain.

    “Ini inisiatif DPC, enggak ada instruksi dari pusat. Sama halnya seperti gerakan ‘Kudatuli’, tidak ada instruksi. Dan selalu pergerakan itu mulainya dari Surabaya,” ucap Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Bidang Organisasi itu. [ram/beq]

  • KPU Jelaskan Alasan Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur DKJ, Bukan DKI Jakarta – Halaman all

    KPU Jelaskan Alasan Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur DKJ, Bukan DKI Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan alasan pihaknya menetapkan Pramono Anung-Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terpilih, bukan lagi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

    Wahyu mengatakan yang digunakan kini adalah nomenklatur DKJ.

    “Berdasarkan UU 151/2024, nomenklatur gubernurnya menjadi gubernur DKJ, termasuk DPRD dan KPU Daerah Khusus Jakarta,” kata Wahyu di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

    Adapun dalam hasil revisi terakhir UU tersebut, nomenklatur berubah pada sejumlah lembaga dari semula DKI menjadi DKJ, termasuk di dalamnya gubernur dan wakil gubernur. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 70A.

    Dalam pasal tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 akan dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    UU tersebut juga telah diteken Presiden Prabowo Subianto pada awal Desember 2024 lalu.

    Sebelumnya, KPU DKJ menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025-2030. 

    Penetapan ini diumumkan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Hotel Pullman Central Park Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Ketua KPU DKJ, Wahyu Dinata, menyatakan bahwa pasangan Pramono-Rano berhasil meraih suara terbanyak dengan 50,07 persen, mengungguli dua pasangan calon lainnya. 

    “Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50 persen dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Pramono Anung Wibowo, calon wakil gubernur Rano Karno atau Si Doel,” kata Wahyu.

    Penetapan ini disaksikan langsung oleh pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Sementara Ridwan Kamil hanya diwakili oleh Suswono.

    Dalam Pilkada Jakarta ini, Pramono-Rano berhasil mengalahkan dua pasangan calon lainnya.

    Di mana, pasangan Ridwan Kamil-Suswono hanya memperoleh 39,40 persen suara dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya 10,53 persen suara.

     

  • KPU Tuban Tetapkan Paslon Bupati & Wakil Bupati Terpilih Lindra-Joko

    KPU Tuban Tetapkan Paslon Bupati & Wakil Bupati Terpilih Lindra-Joko

    Tuban (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban tetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang terpilih yakni Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono, Kamis (09/01/2025).

    Ketua KPU Tuban, Zakiyatul Munawaroh mengatakan, hari ini penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih pada pemilihan serentak tahun 2024 yakni Paslon 02 Aditya Halindra Faridzky – Joko Sarwono.

    “Kami KPU Tuban juga sudah memberikan berita acara (BA) penatapan calon terpilih pada Pilkada serentak 2024, yang diterima calon terpilih 02 yang diwakili LO paslon,” ujar Zakiyatul Munawaroh.

    Wanita yang akrab disapa Zakiya ini juga menjelaskan, nantinya setelah ini akan ada pelantikan yang akan dilaksanakan pada bulan februari mendatang.

    Sementara itu, Paslon 02 Wakil Bupati Tuban terpilih Joko Sarwono menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Tuban atas dukungan yang telah diberikan.

    “Hari ini mas Lindra belum bisa hadir karena ada kegiatan di Surabaya, sehingga beliau berpesan untuk mengucapkan terimakasih kepada masyarakat untuk mempercayakan mas Lindra dan saya dalam memimpin Kabupaten Tuban,” terang Joko Sarwono.

    Oleh karenanya Mas Lindra dan Joko berjanji akan komitmen dalam memimpin Kabupaten Tuban dengan visi misi “Mbangun Deso Noto Kutho”. “Tentu amanah kepercayaan yang telah diberikan kepada masyarakat kepada kami akan terus kami jaga,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, dalam pemilihan serentak 27 November 2024 kemarin, Paslon 02, Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono berhasil unggul dengan perolehan 528.942 suara atau 83,9 persen. Sementara itu, Paslon 01, H. Riyadi dan Gus Wafi, hanya memperoleh 101.562 suara atau 16,1 persen. [ayu/ted]

  • Agustian dan Edy Pratowo siap di lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng

    Agustian dan Edy Pratowo siap di lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Ari dwi Prasetyo

    Willy Yoseph dan Habib Ismail cabut laporan di MK

    Agustian dan Edy Pratowo siap di lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – Pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Willy Midel Yoseph dan Habib Ismail bin Yahya mencabut gugatan sengketa Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK), Kamis (9/1/2025).

    Dalam persidangan, Willy hadir secara daring langsung dalam aplikasi zoom, tersambung di persidangan. Willy yang mencabut langsung perkara nomor 269/PHPU.Gub-XXII/2025 PHPU Pilkada Kalimantan Tengah 2024.

    Persidangan tersebut diketuai Arief Hidayat sebagai Hakim Panel III, dengan hakim anggota Ridwan Mansyur dan Enny Nurbaningsih. Sedangkan Kuasa Hukum Willy Yoseph/Habib Ismail yang hadir adalah Rahmadi G Lentam.

    “Di zoom hadir?” tanya Ketua Majelis Hakim Panel III, Arief Hidayat mengkonfirmasi kehadiran Willy. 

    “Siap hadir Pak Hakim Yang Mulia,” jawab Willy.

    “Betul permohonan perkara 269 dicabut?” tanya Hakim Arief  Hidayat mengkonfirmasi. 

    “Betul Pak Hakim,” jawab Politikus Partai Nasdem itu.

    Selanjutnya, Hakim Arief Hidayat bertanya kepada Willy, soal  tandatangan surat pencabutan yang ditandatangani oleh Willy Midel dan Habib Ismail yang disampaikan ke MK.

    “Ini betul yang memberi surat pencabutan kedua orang tanda tangan semua?” tanya Hakim Arief Hidayat.

    “Betul,” jawab Willy.

    “Karena ini sudah ada surat asli pencabutan yang ditandatangai kedua principal, pencabutan ini sah dilakukan, tidak perlu disampaikan permohonannya,” tegas Hakim Arief Hidayat, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

    Pasangan Willy Yoseph/Habib Ismail mendapat perolehan suara sebanyak 279.426, dalam rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng untuk Pilgub 2024. 

    Sementara itu, pemenang Pilgub 2024 adalah pasangan Agustiar Sabran/Edy Pratowo yang mendapat suara 484.754 suara. Dengan begitu, pasangan Agustiar/Edy Pratowo hanya tinggal menunggu untuk dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Periode 2024-2009, pada awal Februari 2025 mendatang.

    Sumber : Radio Elshinta