Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Megawati Cerita Tunjuk Pramono Maju di Pilkada Jakarta: Mukanya Merah, Hampir Nangis

    Megawati Cerita Tunjuk Pramono Maju di Pilkada Jakarta: Mukanya Merah, Hampir Nangis

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bercerita Pramono Anung hampir menangis saat ditunjuk untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta. 

    Megawati bahkan sempat memperagakan momen penunjukan tersebut di tengah pidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di  Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    “Saya hanya bilang gini. “Pramono Anung”, dia duduk disini. “Saya Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya minta kamu untuk calon DKI”. Gitu. Tanya sama dia kalau bohong,” tutur Megawati. 

    Menurut Mega, muka Pramono langsung memerah. Mantan Sekretaris Kabinet tersebut sempat menolak arahan dari Megawati. Sedangkan Megawati sendiri menepis penolakan tersebut. 

    “Saya enggak mau, ini perintah ketua umum. Gitu. Udah gitu [Pramono] kayak mau nangis. Aku bilang “keluar-keluar. Sana telpon istrimu”,” ujarnya. 

    Setelah menelfon istrinya, kata Mega, Pramono kembali lagi pada Megawati. Pasalnya, Istri Pramono Anung, Endang Nugrahani (Hani), meminta agar Pramono menuruti perintah Ketua Umum. 

    “Hani Bilang, “Loh kalau itu perintah ibu, kamu mesti nurut”. Hore, Jadi dia, jadi dia,” tutur Mega sambil tersenyum. 

    Adapun Megawati kemudian bercerita alasan dibalik pemasangan Pramono dengan Rano Karno (Si Doel). “Udah gitu sama si Rano, si Doel itu. Aku pikir, siasat apa nih yang enggak dilihat tuh, yang sama suka ganggu-ganggu gue. Oh iya, saya kan kenal sama banyak orang Betawi. Si Doel aja udah, gua jadiin,” pungkasnya.

  • Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Siap Berubah jadi Perseroda

    Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Siap Berubah jadi Perseroda

    JABAR EKSPRES – Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mengaku siap jika didorong untuk bertransformasi dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

    Hal itu disampaikan Direktur Umum Perumda Tirta Pakuan, Rivelino Rizky. Menurutnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas mengelola air bersih ini, harus siap melakukan gebrakan.

    Kendati demikian, terkait perubahan status dari Perumda ke Perseroda tersebut harus melalui kajian mendalam terlebih dahulu.

    “Seperti yang disampaikan oleh Pak Pj Wali Kota, perubahan ini memerlukan kajian. Namun, dari sisi kami, baik menjadi perseroda atau tetap perumda, kami siap,” kata Rivelino kepada Jabar Ekspres dikutip Jumat (10/1).

    “Yang penting, kami tetap memberikan manfaat dan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Bogor,” imbuh dia.

    BACA JUGA: Sebut Pilkada Kota Bogor Tuntas Berkualitas, Hery Antasari Tekankan Sinergi ke Depan

    Rivelino menyebut, jika perubahan ini terjadi, proses pelayanan kepada masyarakat kemungkinan akan menjadi lebih cepat.

    “Tentunya dari PDAM jadi perumda, kan kita memberikan pelayanan juga. Dan perseroda juga tetap memberikan pelayanan, hanya mungkin prosesnya akan lebih cepat,” tutur dia.

    Ia menjelaskan bahwa keuntungan menjadi Perseroda adalah kemudahan dalam menjalin kerja sama dengan pihak eksternal.

    “Kalau bicara soal alternatif pembiayaan, tentu menjadi lebih fleksibel dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain,” terangnya.

    Terkait tarif air, Rivelino menegaskan bahwa tidak ada rencana kenaikan tarif dari Perumda Tirta Pakuan dalam waktu dekat.

    BACA JUGA: Sempat Kabur, Suami Bacok Istri di Bogor Berhasil Dibekuk Polisi

    “Tarif terakhir naik dua tahun lalu, jadi untuk saat ini, belum ada rencana kenaikan. Namun, kita harus melihat ke depan, karena biaya produksi terus meningkat,” ujarnya.

    Rivelino menambahkan, bahwa peningkatan biaya produksi, seperti pengolahan air, menjadi tantangan yang harus dihadapi. Meski demikian, pihaknya tetap mengedepankan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

    “Dalam waktu dekat, mungkin belum ada kenaikan tarif. Tetapi kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat,” tukas dia. (YUD)

  • Cerita Megawati Usung Pramono-Doel di Pilkada Jakarta: Gue Tunjukin Silatnya

    Cerita Megawati Usung Pramono-Doel di Pilkada Jakarta: Gue Tunjukin Silatnya

    loading…

    Pramono Anung-Rano Karno ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jakarta. Foto/SINDOnews/Arif Julianto

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menceritakan pilihannya mengusung Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) di Pilkada Jakarta. Megawati girang karena jagoannya itu menang.

    Awalnya, Megawati dengan bangga menyatakan PDIP tetap menjadi nomor 1 di perpolitikan Indonesia. “PDI Perjuangan itu sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Horeee…,” kata Megawati disambut tepuk tangan dan senyum pengurus PDIP yang hadir di acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Megawati lantas menceritakan keputusannya mencalonkan Pram-Doel di Pilkada Jakarta. “Coba, siapa nyangka, padahal waktu itu nangis, mau marah. Waduh, Jakarta nih, ya. Gile nih Jakarta. Terus aku mikir, gue tunjukin silatnya saya,” kata Megawati.

    Ibunda dari Puan Maharani itu lantas menyinggung pilkada di beberapa daerah seperti Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

    “Aku cuma mikir, kalau nanti saya bener-benar main silat banget, terus kalau ada apa-apa, piye?” kata Megawati.

    Presiden ke-5 RI itu mengatakan, meski ada di beberapa provinsi yang calonnya kalah, tetapi di tingkat bawah yakni kabupaten/kota, jagoan PDIP menang. “Itulah yang membuat kita masih number one,” ujarnya.

    Ibunda dari Prananda Prabowo ini lantas kembali bicara soal Pilkada Jakarta. Menurutnya, Pramono Anung tadinya nangis-nangis tidak mau diusung. “Kayak ini Pak Pram iku tadinya nangis-nangis. Saya keren lho kalau memerintahkan, keren saya,” kata Megawati.

    Megawati kemudian menceritakan apa yang dikatakannya kepada Pramono Anung yang kala itu duduk di depannya. “Saya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya minta kamu untuk Calon DKI,” kata Megawati.

  • Jadi Wali Kota & Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto-Wawan tak mau warga antri buang sampah

    Jadi Wali Kota & Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto-Wawan tak mau warga antri buang sampah

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com

    Jadi Wali Kota & Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto-Wawan tak mau warga antri buang sampah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 21:43 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta resmi menetapkan pasangan calon (paslon) Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan sebagai Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilaksanakan dalam rapat pleno Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta  tahun 2024 yang digelar KPU Kota Yogyakarta di The Malioboro hotel, Kamis (9/1).

    Pasangan Hasto-Wawan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kota Yogyakarta ini berjanji untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan di kota Yogyakarta utamanya masalah sampah. Masalah sampah selama ini menjadi momok menakutkan bagi warga Yogyakarta. Hampir setiap waktu warga kota Yogyakarta dibuat pusing untuk membuang sampahnya.

    “Saya tidak mau melihat orang antri untuk buang sampah di depo. Mau saya warga dijemput saja di rumah masing-masing.  Kecuali ada kesepakatan sendiri bersama RT atau RW ke titik yang disepakati, tapi tidak di depo sampah,” ujar Hasto Wardoyo usai rapat pleno penetapan.

    Kader PDIP tersebut menyatakan bahwa selama ini banyak sepi-sepi yang tempatnya tidak strategis dan tidak etis bahkan mengganggu pandangan. Ia menyebut seperti depo sampah di kawasan Heritage Pakualaman yang harusnya bersih dari sampah. Bahkan kondisinya hampir menutup jalan. Hal seperti ini yang harus diselesaikan agar depo sampah tidak mengganggu pemandangan.  

    “Konsep kami adalah warga jangan setiap hari direpotkan dengan memikirkan bagaiman membuang sampah. Setiap malam setiap pagi, warga memikirkan kemana akan membuang sampah. Kasihan warga waktunya habis untuk memikirkan sampah,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Kamis (9/1).

    Hasto Wardoyo ingin sampah-sampah warga diambil oleh petugas untuk dibawa ke depo sampah. Sehingga waktu tidak tersita hanya untuk memikirkan cara membuang sampah.

    Pasangan Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan mengungguli dua paslon lainya yaitu Afnan Hadikusmo-Singgih Raharjo dan Heroe purwadi-Sri Widya Supena. Pasangan Hasto-Wawan dalam Pilkada 2024 meraih  87.485 suara. Sementara paslon Afnan Hadikusumo dan Singgih Raharjo memperoleh 63.876 suara.  Dan paslon Heroe Poerwadi dan Sri Widya Supena memperoleh 45.518 suara. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Legislator minta Pram-Doel cari solusi soal banjir di Jakut

    Legislator minta Pram-Doel cari solusi soal banjir di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo meminta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno mencari solusi masalah banjir dan kesehatan di kawasan pesisir utara Jakarta.

    “Banyak PR yang menunggu pasangan pemimpin Jakarta yang baru tersebut diantaranya terkait persoalan banjir dan persoalan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah,” katanya di Jakarta, Jumat.

    Tri Waluyo merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta Utara II meliputi Penjaringan, Tanjung Priok dan Penjaringan.

    Ia mengatakan, banjir masih menjadi momok menakutkan bagi warga Jakarta terutama yang tinggal di sekitar pesisir Teluk Jakarta.

    “Kami meminta kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih yang baru saja ditetapkan oleh KPU untuk serius melakukan penanganan banjir dengan percepatan pembangunan NCICD atau tanggul laut,” kata dia.

    Arsip foto – Sejumlah anak bermain di tengah banjir rob di Muara Angke, Jakarta, Jumat (13/12/2024). BPBD DKI Jakarta menyebutkan akan terjadi banjir rob di wilayah utara Jakarta pada 11 hingga 20 Desember 2024 akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan purnama dan Perigee (jarak terdekat dengan bulan ke bumi). ANTARA FOTO/Fauzan/foc/pri.

    Selain itu, Jakarta juga masih minim fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah diantaranya belum adanya rumah sakit umum daerah Penjaringan, Jakarta Utara.

    Menurut dia, jika ada warga setempat yang membutuhkan penanganan harus dirujuk ke RSUD Jakarta Utara maupun RSUD Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Kami harap ini menjadi perhatian serius karena jumlah warga yang padat dan membutuhkan keberadaan RSUD di wilayah Penjaringan,” kata dia.

    Tri Waluyo juga mengucapkan selamat kepada Pramono Anung dan Rano Karbo yang telah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil dari Pilkada DKI Jakarta.

    “Saya sebagai anggota Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta mengucapkan selamat,” kata dia.

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB Tri Waluyo (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta.

    “Sesuai undang-undang menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis (9/1).

    Menurut dia, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Untuk itu, sesuai peraturan yang ada maka pasangan Pram-Doel mulai Kamis, 9 Januari 2025, telah sah ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” kata Wahyu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Kaji Opsi Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik Lebih Dulu

    Pemerintah Kaji Opsi Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik Lebih Dulu

    Pemerintah Kaji Opsi Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Dilantik Lebih Dulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah tengah mengkaji opsi
    kepala daerah
    terpilih yang tidak bersengketa di
    Mahkamah Konstitusi
    bisa dilantik terlebih dulu.
    Opsi ini dibahas antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril
    Ihza Mahendra dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025) siang.
    “Pemerintah berkeinginan supaya mudah-mudahan
    smooth
    ya, sengketa ini jalan terus di
    MK
    , tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana, apakah dilantik lebih dulu,” kata Yusril usai bertemu Prasetyo, Jumat.
    Yusril menuturkan, opsi ini dikaji lantaran perlu ada koordinasi cepat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda).
    Di sisi lain, penanganan
    sengketa Pilkada
    di MK baru saja dimulai. Setidaknya, kata dia, ada sekitar 300 perkara yang ditangani MK, sehingga porsi antara pihak yang bersengketa lebih banyak dibanding yang tidak bersengketa.
    “Artinya memang kita saling mendiskusikan karena ini kan terkait dengan
    pelantikan kepala daerah
    , karena ini kan putusan dari Mahkamah Konstitusi kan terkaitnya dengan Presiden juga, dan Mensesneg yang tangani,” ucap Yusril.
    “Tapi kan menyangkut aspek-aspek hukum kan saya juga harus memikirkan masalah ini,” imbuhnya.
    Yusril menyatakan, pihaknya bakal mendiskusikan masalah teknis ini dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Mahkamah Konstitusi (MK).
    Diskusi bakal dilakukan secepatnya, usai ia menemui Prasetyo Hadi.
    “Kalau dibahas ya segera saja. Jadi setelah pulang dari Mensesneg ini saya akan bicara dengan Pak Mendagri, juga dengan Mahkamah Konstitusi (MK), bagaimana mengatasi masalah teknis ini supaya bisa diselesaikan dengan baik,” jelas Yusril.
    Sebagai informasi, sidang sengketa Pilkada di MK baru saja dimulai beberapa hari terakhir.
    Mahkamah telah meregister 309 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
    “Jumlahnya itu 309 perkara,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz saat dikonfirmasi, Sabtu (4/1/2024).
    Faiz menjelaskan, dari perkara yang diregister tersebut, 23 di antaranya merupakan perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
    Kemudian 49 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dan terbanyak 237 perkara adalah perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati.
    Perkara yang diregistrasi ini berbeda dengan jumlah permohonan yang diajukan sebanyak 314 permohonan. Perbedaan angka ini terjadi karena istilah permohonan berbeda dengan perkara yang telah melalui pemeriksaan berkas.
    “Maka pertanyaannya kenapa beda? Karena itulah fungsi kita melakukan pemeriksaan berkas. Sehingga ketika kita menemukan misalnya ada calon pemohon yang mengajukan permohonannya itu secara daring dan luring dua kali, maka kita tidak akan meregistrasi dua-duanya (menjadi satu),” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KHARISMA Siapkan Langkah Khusus Sambut Sidang MK Soal Sengketa Pilkada Pamekasan

    KHARISMA Siapkan Langkah Khusus Sambut Sidang MK Soal Sengketa Pilkada Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Tim hukum KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) Kabupaten, menyiapkan langkah khusus menyambut sidang kedua sengketa Pilkada Pamekasan, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

    “Dalam sidang kedua yang kemungkinan digelar 17 Januari 2024, kami akan siapkan bukti tertulis sebagai keterangan dari pihak terkait sesuai ketentuan MK. Bahkan kami juga sudah merampungkan semua rangkaian penyelidikan dan cek data tertulis,” kata Koordinator KHARISMA Lawyer, Wahyudi, Jum’at (10/1/2025).

    Bahkan bukti tersebut semuanya dicari dan dikumpulkan dari masing-masing koordinator desa dan kecamatan, serta tim kabupaten. “Hal ini kita urut dan himpun menjadi data tertulis yang kita persiapkan sebagai bukti pada persidangan selanjutnya,” ungkapnya.

    “Semua ini kami lakukan sebagai pemenuhan bukti sah secara hukum yang akan kita sampaikan sebagai pihak terkait pada sidang kedua MK, tentu disamping KPU (Komisi Pemilihan Umum) Pamekasan, sebagai pihak termohon,” sambung Wahyudi.

    Lebih lanjut dijelaskan jika saat ini tim hukum KHARISMA mulai bergerak sesuai dengan tugas pokok. “Jadi kemarin ada tim yang ikut menghadiri sidang pertama MK, sementara di Pamekasan juga ada yang menyusun bukti dan keterangan pendukung lainnya sesuai kebutuhan hukum,” jelasnya.

    “Semua bukti ini nanti kita persiapkan sebagai upaya mematahkan dalil dan dugaan pemohon yang cenderung mengada-ada, serta tidak relevan secara hukum berdasar kajian yang sudah kita lakukan,” imbuhnya.

    Tidak janua itu, bukti-bukti tersebut nantinya disiapkan untuk menghadapi gugatan dari tim hukum BERBAKTI. “Alhamdulillah semua sudah rampung dan kita tinggal mengonkritkan strategi yang akan dilakukan dalam kajian argumentasi hukum,” tegasnya.

    “Kami juga cukup optimistis menyuguhkan bukti signifikan, tentunya kami juga berharap majelis MK memutuskan hasil dari sengketa dengan adil sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan kami harap para pendukung dan simpatisan KHARISMA agar tetap menunggu hasil keputusan MK dengan terus menjaga kondusifitas daerah,” pungkasnya. [pin/kun]

  • KPU tetapkan Edo-Farida sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon

    KPU tetapkan Edo-Farida sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon

    Sumber foto: Yohanes Charles/elshinta.com

    KPU tetapkan Edo-Farida sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, menggelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Terpilih Tahun 2024 di salah satu hotel di Jalan Kartini Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (9/1).

    Hadir dalam ini, Ketua KPU Kota Cirebon,  Mardeko, Penjabat Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih, Effendi Edo- Siti Farida, Bawaslu, dan pimpinan DPRD.

    Ditemui usai rapat, Wali Kota Cirebon terpilih Effendi Edo mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi kepada KPU Kota Cirebon yang telah menyelenggarakan Pilkada secara baik, aman, dan lancar.

    “Tahapan demi tahapan telah dilakukan oleh KPU hingga pada Rapat Pleno penetapan hari ini,” kata Edo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Yohanes Charles.

    Edo mengatakan usai Pleno penetapan, pihaknya masih menunggu keputusan dari   pemerintah pusat. Sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi pasti kapan akan dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon periode 2025-2029.

    Pada Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu, Pasangan Effendi Edo – Siti Farida memperoleh 77.755 suara atau 53.32 persen. Unggil dari dua pasangan calon lainnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kombes Arya Perdana Jabat Kapolrestabes Makassar, Kapolres Depok Kini Dijabat Kombes Abdul Waras

    Kombes Arya Perdana Jabat Kapolrestabes Makassar, Kapolres Depok Kini Dijabat Kombes Abdul Waras

    loading…

    Upacara serah terima jabatan Kapolres Metro Depok dari Kombes Pol Arya Perdana kepada Kombes Pol Abdul Waras berlangsung dalam acara Kenal Pamit di The Margo Hotel, Depok, Kamis (9/1/2025). Foto: SINDOnews/M Refi Sandi

    DEPOK – Upacara serah terima jabatan Kapolres Metro Depok dari Kombes Pol Arya Perdana kepada Kombes Pol Abdul Waras berlangsung dalam acara Kenal Pamit di Grand Ballroom, The Margo Hotel, Depok, Kamis (9/1/2025). Arya dimutasi untuk menjabat Kapolrestabes Makassar.

    Arya mengungkapkan rasa syukur atas dukungan masyarakat selama masa tugasnya di Kota Depok. Dia memuji kondisi masyarakat Kota Depok yang dinilainya toleran, bersinergi, dan mampu menjaga keamanan dengan baik.

    “Warga Depok sangat humble, menerima perbedaan, dan memiliki toleransi kuat. Hal ini membuat tugas kami menjaga keamanan di kota ini menjadi lebih mudah,” ujar Arya di Depok, Jumat (10/1/2025).

    Dalam pelaksanaan Pilpres maupun Pilkada 2024 di Depok berjalan aman tanpa gejolak berkat kerja sama yang baik antara kepolisian, tokoh masyarakat, agama, ormas, dan LSM.

    Kapolres Metro Depok yang baru Kombes Pol Abdul Waras mengapresiasi atas dedikasi yang telah ditunjukkan Kombes Arya Perdana selama menjabat. Dia siap melanjutkan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Depok.

    Dia juga meminta dukungan dari masyarakat, tokoh agama, dan jajaran Polri agar dapat bersama-sama melaksanakan tugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Depok.

    “Beliau telah memberikan kontribusi positif, menciptakan harmoni antara Polri dan tokoh masyarakat. Ini menjadi pijakan bagi saya dalam menjalankan tugas ke depan,” ungkapnya.

    (jon)

  • KPU Boyolali tetapkan Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih

    KPU Boyolali tetapkan Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    KPU Boyolali tetapkan Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Boyolali Jawatengah, Kamis (9/1) menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 di halaman kantor KPU setempat.

    Ketua KPU Kabupaten Boyolali Maya Yudayanti menyampaikan, penyelenggaraan acara ini sesuai dengan surat dari Mahkamah Konstitusi RI dan KPU RI, bahwa bagi yang tidak memiliki sengketa pada kontestasi Pilkada tahun 2024, maka dilaksanakan penetapan pada tanggal 9 Januari 2025.

    Usai agenda penetapan, dilanjutkan dengan usulan pengesahan ke DPRD Kabupaten Boyolali  yang dilaksanakan pada Jumat (10/1/2024). Sedangkan untuk prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih masih menunggu informasi lebih lanjut dari pusat.

    “Waktu pelantikan masih menunggu ya, jadi kalau yang kita ketahui saat ini pelantikan itu di tanggal 7 untuk yang Gubernur dan 10 untuk Bupati ya untuk Februari, tapi kan ada informasi bahwa pelantikannya nanti ditunda supaya jadi pelantikan serentak, kita tunggu saja nanti.” Kata Ketua KPU Boyolali, Maya Yudianti seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

    Sementara itu, Bupati terpilih Agus Irawan mengungkapkan, pasca agenda penetapan ini pihaknya bersama dengan Wakil Bupati terpilih Dwi Fajar Nirwana menunggu jadwal pelantikan sambil tetap turun ke bawah (bertemu masyarakat). 

    Ia juga menegaskan, bahwa usai Pilkada 2024 ini sudah tidak ada lagi 01 dan 02, adanya sila ketiga Persatuan Indonesia. Agus berjanji akan merangkul dan berkolaborasi dengan semua yang ada di Boyolali demi kemajuan Boyolali.

    Disinggung terkait program pertama yang akan diprioritaskan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini, Agus mengatakan akan menepati janji kampanye selama ini yakni reformasi birokrasi untuk menata dan memberikan kenyamanan bagi para ASN serta program andalan lain yang akan digenjot di tahun-tahun pertama masa jabatannya.

    “Kita akan memberikan sebuah kenyamanan dikalangan ASN, yang dulu mungkin jauh dari domisili akan kita pertimbangkan untuk kembali ke domisilinya agar bisa bekerja dengan baik dan nyaman, secara profesional juga nanti kerjaannya.” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta