Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Pelatikan Kepala Daerah Terpilih, Yusril Ihza Mahendra Beri Informasi Penting Ini

    Pelatikan Kepala Daerah Terpilih, Yusril Ihza Mahendra Beri Informasi Penting Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelantikan kepala daerah terpilih kini menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, ada kemungkinan molor dari jadwal yang sebelumnya telah dirancang.

    Salah satu penyebabnya karena banyaknya sengketa pilkada yang harus disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu. Padahal, pemerintah sebelumnya mewacanakan untuk melantik kepala daerah secara serentak.

    Melihat perkembang terkini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mempertimbangkan agar kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik terlebih dahulu.

    Hal itu diungkapkan Yusril seusai bertemi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/1).

    Yusril saat itu membawa dokumen dari putusan MK yang terbaru, mengenai pelantikan kepala daerah yang terpilih.

    Saat ini, masih ada kurang lebih 310 sengketa di MK yang harus melalui proses sidang. “Pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth, ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk bagaimana apakah dilantik lebih dulu,” ucap Yusril kepada wartawan.

    Tak hanya itu, pemerintah juga akan berdiskusi dengan Mahkamah Konstitusi apakah para kepala daerah terpilih yang sudah tidak sengketa bisa dilantik terlebih dahulu. “Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti, serentak, apabila sudah selesai sengketa ataukah bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu,” kata dia.

  • KPU serahkan usulan pengesahan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta ke DPRD

    KPU serahkan usulan pengesahan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta ke DPRD

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta menyerahkan pengusulan, pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke DPRD Provinsi Jakarta untuk selanjutnya diserahkan ke Presiden RI.

    “Kami telah menyerahkan kepada DPRD Provinsi,” kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, setelah pengusulan, pengesahan dan pengangkatan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta diserahkan ke DPRD Provinsi Jakarta, maka selanjutnya akan diteruskan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

    Ia menjelaskan bahwa setelah tahapan itu selesai, maka semua tahapan yang ada pada level KPU Jakarta telah selesai dan nantinya semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

    “Mekanisme kami dari KPU menyerahkan ke DPRD dan DPRD menyerahkan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” kata dia.

    Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DK Jakarta.

    “Sesuai undang-undang menyatakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” kata Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata, Kamis (9/1) .

    Menurut dia, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Untuk itu, lanjut Wahyu, sesuai peraturan yang ada maka pasangan Pram-Doel mulai Kamis (9/1) telah sah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Recoveri, PDI Perjuangan Gandeng UMKM Sambut HUT ke-52

    Recoveri, PDI Perjuangan Gandeng UMKM Sambut HUT ke-52

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sebagai bentuk recoveri setelah Pilkada dan Pileg, PDI Perjuangan Kota Pasuruan gelar tasyakuran. Selain itu, tasyakuran ini juga menjadi perayaan HUT PDI Perjuangan yang ke-52.

    Sekretaris DPC PDI Perjuangan Teddy Armanto, mengatakan bahwa tahun 2024 kemaren DPC PDI Perjuangan telah berhasil menambah satu kursi. Keberhasilan ini nantinya juga akan menjadikan pemicu pada pileg mendatang.

    “Ini menjadi bentuk rasa syukur kami setelah menggelar pileg dan pilwali kemaren. Karena kami telah menambah satu kursi dan berhasil mengusung calon walikota yang kemaren telah ditetapkan,” ujar Teddy, Jumat (10/1/2025).

    Teddy juga mengatakan bahwa dalam HUT 52 ini dirinya juga tak luput untuk mengajak masyarakat untuk merayakannya. Perayaan ini mengundang enam UMKM di wilayah Kota Pasuruan.

    “Ini merupakan bentuk syukur kami dalam artian membuat ketahanan pangan masyarakat. Sehingga kami mengundang enam UMKM dan merayakannya bersama,” tambahnya.

    Teddy berharap pada tahun selanjutnya, PDI Perjuangan akan terus merangkul masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sehingga pada pileg tahun 2029 PDI Perjuangan Kota Pasuruan berhasil kembali menambah kursi. (ada/but)

  • Cap Jempol Darah, PDIP Bandung Dukung Bu Mega jadi Ketum Lagi

    Cap Jempol Darah, PDIP Bandung Dukung Bu Mega jadi Ketum Lagi

    JABAR EKSPRES – Dukungan kepada Megawati Soekarno Putri untuk kembali memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) terus mengalir. Salah satunya dari para kader dan simpatisan di Kota Bandung.

    Bahkan, para kader sampai cap jempol darah sebagai bentuk kesolidan dukungan itu. Aksi itu dilakukan pada Jumat (10/1/2025).

    Mereka membubuhkan cap jempol darah di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bandung. Itu juga bagian dari Peringatan HUT ke-52 PDI Perjuangan.

    BACA JUGA:Anggota DPRD Banjar dari PDIP Dilaporkan ke Polisi Karena Nikah Sirih!

    Cap jempol darah diawali Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung Andri Gunawan. Dilanjutkan para pengurus dan kader. Nampak juga Dandan Riza Wardana, kader yang sempat bertarung dalam Pilkada Kota Bandung.

    Andri Gunawan menjelaskan, cap jempol darah itu bukan perintah dari pusat. Tapi murni inisiatif dari DPC. “PDI Perjuangan solid dan setia kepada Ibu Ketum kami. Ibu Mega,” tegasnya.

    Andri melanjutkan, cap jempol darah itu pernah dilakukan dalam sejarah perjuangan PDI Perjuangan. Yakni rangkaian peristiwa bersejarah kuda tuli 27 Juli 1996.

    BACA JUGA:Rayakan HUT ke-52, PDI Perjuangan Jabar Potong Tumpeng dan Berikan Santunan

    Menurut Andri, saat ini kondisi partainya juga sedang tidak baik – baik saja. Banyak goncangan jelang kongres. Termasuk di Kota Bandung. “Kalau di Bandung contoh yang nampak adalah spanduk – spanduk yang berisi fitnah dan cemooh,” katanya.

    Andri menegaskan, semangat peristiwa Kuda Tuli itu akan dibawa saat ini. Sehingga para kader akan menghadapi badai dan guncangan dengan tidak gentar. “Jangankan diganggu dengan spanduk, kantor kami dibakar saja akan kami hadapi,” tegasnya.

    Selain cap jempol darah, DPC PDI Perjuangan Kota Bandung juga telah membentuk satgas. Yakni satgas yang akan mengamankan sampai pelaksanaan kongres PDI Perjuangan nanti.(son)

  • Puan: Hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo Sudah Lama, Berjalan Baik

    Puan: Hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo Sudah Lama, Berjalan Baik

    Puan: Hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo Sudah Lama, Berjalan Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP PDI-P
    Puan Maharani
    angkat bicara perihal Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    yang menyinggung Presiden
    Prabowo Subianto
    yang menginginkan nasi goreng buatannya.
    Puan mengatakan, hubungan silaturahmi dan kekeluargaan antara Megawati dan Prabowo berjalan dengan baik selama ini.
    “Hubungan silaturahmi dan kekeluargaan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sudah berjalan jauh-jauh lama sebelumnya. Jadi hubungan itu tetap berjalan dengan baik,” ujar Puan di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    Saat ditanya apakah Prabowo yang kangen nasi goreng Megawati itu pertanda PDI-P segera merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), Puan meminta agar publik menunggu setelah
    Kongres PDI-P
    .
    Adapun Kongres PDI-P akan berlangsung pada April 2025 mendatang.
    “Kita lihat nanti setelah kongres,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku belum bisa memasak nasi goreng lagi untuk Presiden Prabowo Subianto.
    Hal ini karena Megawati mengaku tengah pusing karena banyak kader partainya yang tidak terpilih saat Pilkada maupun Pilpres 2024.
    Begitu juga kasus hukum yang menyeret sejumlah kader PDI-P, teranyar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
    “Dah lama, ada yang ngomong ‘Bu, ada yang minta nasi goreng’. Lho, minta bikinin nasi goreng, wong aku wae lagi mumet anak-anakku banyak yang enggak jadi,” kata Megawati dalam pidato politiknya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes Regional 10 Januari 2025

    Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes Regional 10 Januari 2025

    Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes
    Tim Redaksi

    BREBES, KOMPAS.com
    – Sehari usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pasangan Paramitha Widya Kusuma-Wurja langsung menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
    Brebes
    , Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025).
    Pertemuan di Kantor Pemerintahan Terpadu Pemkab Brebes dihadiri Penjabat Bupati Brebes, Djoko Gunawan, dan para Aparatur Sipil Negara Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
    Pertemuan
    Mitha-Wurja
    bersama tim transisi dan jajaran Pemkab tersebut untuk membahas sejumlah program unggulan Mitha-Wurja 100 hari pertama kerja. 
    Pj Bupati Brebes, Djoko Gunawan menyebut pentingnya sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi dan misi pasangan Mitha-Wurja.
    Dalam rapat koordinasi itu, Djoko meminta agar draf RPJMD yang ada disesuaikan dengan janji kampanye dan program kerja Mitha-Wurja agar tercipta keselarasan program.
    “Harapannya, apa yang telah disampaikan oleh pasangan Mitha-Wurja pada saat kampanye lalu dapat diwujudkan dan dikolaborasikan dalam RPJMD,” kata Djoko usai pertemuan di lantai 5 gedung KPT Pemkab. Brebes, Jumat.
    Ketua tim pemenangan Mitha-Wurja, Heri Fitriansyah, yang juga masuk tim transisi pemerintahan, menyebut fokus utama 100 hari kerja pertama pasangan Mitha-Wurja akan menjadi sorotan publik.
    Untuk itu, diperlukan penyesuaian program dengan APBD 2025 yang telah ditetapkan.
    “Harus ada penyesuaian karena APBD 2025 sudah ditetapkan. Beberapa poin di dalamnya bisa menjadi program 100 hari kerja. Selanjutnya, akan dilakukan inventarisasi dan penentuan prioritas program yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Heri.
    Menurut Heri, ada empat poin prioritas yang akan dipertimbangkan, berdasarkan visi-misi dan hasil survei tim transisi.
    Keempatnya yakni perbaikan infrastruktur jalan, program nakes (tenaga kesehatan) door to door, penyempurnaan administrasi kependudukan, dan pencapaian target pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam APBD 2025.
    Berdasarkan Milestone Program 100 Hari Kerja, program Pembangunan Jalan Beres dimulai Maret 2025. Kemudian Program Sembako (Wardoyo) di Maret pekan pertama.
    Selanjutnya Insentif Guru Ngaji dan Nakes door to door (penjemputan pasien gratis RSUD Ketanggungan) mulai minggu kedua Februari 2025.
    Kemudian, Perbaikan Layanan Dasar dimulai pekan ketiga Februari 2025 yang meliputi Kepengurusan Adminduk 1 Hari Jadi dan Perubahan Status KK (Updating) 200-400 KK/Desa/tahun.
    Selanjutnya, apel siaga Nakes door to door pada pekan kedua Februari 2025, dan penyerahan Insentif Ketua RT/RW dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan.
    “Tim transisi dan tim Pemerintah Daerah (Pemda) Brebes akan berkoordinasi untuk memastikan sinkronisasi program dan penyesuaian yang diperlukan,” pungkasnya.
    Dalam Pilkada 2024, asangan Mitha-Wurja bertanding melawan kotak kosong karena tak ada calon lain yang mendaftar. 
    Mitha-Wurja diusung oleh 11 partai politik, di mana sembilan di antaranya memiliki total 50 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes.
    Partai-partai tersebut meliputi PDI-P, PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, PPP, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
    Selain itu, terdapat dua partai nonparlemen yang juga mendukung, yaitu Perindo dan Partai Buruh.
    Dalam surat suara,
    Paramitha-Wurja
    menempati posisi sebelah kiri, sedangkan nomor urut 02 berada di sebelah kanan dengan kotak kosong atau kolom kosong tanpa gambar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Duguyur Hujan Deras, Ruang Rapat DPRD Banjar Bocor

    Duguyur Hujan Deras, Ruang Rapat DPRD Banjar Bocor

    JABAR EKSPRES – Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Banjar pada Jumat, 10 Januari 2025, membuat panik para pejabat yang berada di ruang paripurna DPRD Banjar.

    Insiden ini terjadi saat mereka akan menggelar rapat pengumuman penetapan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada Banjar tahun 2024. Atap gedung mengalami kebocoran, sehingga air hujan masuk ke sekitar area rapat.

    Ketua DPRD Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi, mengungkapkan keprihatinannya mengenai kondisi gedung tersebut.

    “Hujan yang terjadi saat ini cukup besar, sehingga atap di gedung ruang rapat paripurna ini mengalami kebocoran,” ujarnya.

    BACA JUGA: Menunggu Nasib Pulihnya Teras Cihampelas di Era Wali Kota Bandung Terpilih

    Ia menambahkan bahwa atap gedung telah mengalami kerusakan yang signifikan karena tidak ada perbaikan sejak tahun 2009.

    “Sejak tahun 2009, gedung ini tidak pernah diperbaiki. Pernah ada anggaran yang disiapkan untuk renovasi, tetapi saat itu kondisi sedang terpengaruh oleh pandemi Covid-19, sehingga anggarannya dicoret dan perbaikan tidak terlaksana,” jelas Dadang.

    Melihat kondisi yang ada saat ini, Dadang menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan kembali perbaikan atap gedung agar tidak terjadi lagi kebocoran yang dapat mengganggu jalannya kegiatan di ruang rapat para wakil rakyat.

    “Ini harus segera diperbaiki agar ke depannya tidak menjadi kendala dan hambatan,” tegasnya.

    BACA JUGA: Muslim101: All-in-One Muslim Digital Platform Kini Hadir dengan Wajah Baru

    Kondisi gedung DPRD Banjar yang tidak terawat ini menjadi perhatian banyak pihak. Diharapkan, usulan perbaikan dapat segera direalisasikan agar kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu di masa mendatang.

    “Kota Banjar, sebagai salah satu daerah yang terus berkembang, memerlukan fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas pemerintahan. Perbaikan dan pemeliharaan gedung DPRD Banjar menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya. (CEP)

  • Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti Megapolitan 10 Januari 2025

    Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti Megapolitan 10 Januari 2025

    Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
    DPRD
    ) Provinsi Jakarta
    Basri Baco
    mengatakan, pemerintah tengah mewacanakan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), di mana gubernur dan bupati/wali kota akan dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.
    Sementara itu, pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
    “Ada wacana di pusat sana terkait pilkada akan dipilih oleh DPRD. Khusus Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif yang akan dipilih langsung oleh warga dan masyarakat,” ucap Baco di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (10/1/2025).
    Baco menjelaskan, gagasan ini mencuat dalam perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengungkapkan, sudah ada kesepakatan awal dari para petinggi partai mengenai wacana tersebut.
    Menurutnya, sistem Pilkada langsung memiliki sejumlah kelemahan, terutama terkait biaya politik yang tinggi dan praktik transaksional yang sering terjadi.
    “Pilkada yang kemarin itu
    cost
    politik itu terlalu tinggi dan situasi emosional di bawah itu sudah sangat transaksional sekali, yang menang pusing apalagi yang kalah,” kata dia.
    Ia juga menyoroti dampak beban psikologis yang dialami kepala daerah terpilih akibat mahalnya biaya politik.
    “Kita anggap aja ada niat baik dan positifnya. Tapi ini perlu kajian panjang, tidak cepat juga, tidak mudah juga, kalo dari pusat sudah ditentukan kan kita DKI cuman ngikut. Pasti ada Undang-undangnya dan diputuskan dari pusat, kita ikut-ikut saja,” kata dia.
    Secara pribadi, Baco mengaku setuju dengan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    “Kalo saya pribadi, kalo konstituen saya lebih setuju yang penting calegnya dipilih langsung, yang penting legislatif dipilih langsung, presidennya dipilih langsung, gubernur wali kota mah udah ada perwakilan, namanya DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota,” kata dia.
    Senada dengan Baco, Ketua DPRD Jakarta
    Khoirudin
    juga menyampaikan dukungannya. Ia menilai perubahan ini bertujuan untuk menekan biaya politik yang tinggi dalam sistem demokrasi.
    “Inikan baru pendapat institusi partai, untuk bisa dilaksanakan tentu menunggu regulasi pemerintah. Alasannya, tentu untuk meminimalisir
    cost
    yang terlalu besar,
    high cost
    demokrasi,” kata dia.
    Khoirudin, yang berasal dari fraksi PKS, mengungkapkan fraksinya sepakat terhadap wacana tersebut.
    “Kalau PKS, seperti yang disampaikan Pak Muzamil setuju untuk pemilihan gubernur di DPRD atau bupati di DPRD tingkat dua,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sah, Gus Barra-Rizal Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Terpilih 2025-2030

    Sah, Gus Barra-Rizal Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Terpilih 2025-2030

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Romadoni

    TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan Muhammad Albarra-M.Rizal Octavian sebagai calon Bupati Mojokerto dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih hasil Pilkada 2024.

    Penetapan pasangan calon terpilih, berdasarkan rapat pleno terbuka di KPU Kabupaten Mojokerto, pada Kamis (9/1/2025) malam.

    Paslon nomor urut 2, Gus Barra-Rizal memperoleh suara di Pilkada Mojokerto 2024, yakni sebanyak 53,38 persen atau 372.537 suara. 

    Setelah ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih, Gus Barra-Rizal masih menunggu pelantikan yang ditunda hingga bulan Maret 2025 nanti.

    “Kita hanya menunggu pelantikan yang awalnya 10 Februari mundur Maret dan waktu jeda kosong ini kita akan berdiskusi dengan tim kita untuk menentukan langkah kinerja 100 hari ke depan,” ungkap Gus Barra di KPU Mojokerto, Kamis malam.

    Ia mengungkapkan, program prioritas selama seratus hari akan disusun bersama tim, terutama fokus dibidang kesehatan dan pendidikan termasuk penanganan bencana banjir.

    “Yang paling urgent ke depan kita lakukan terutama penanganan banjir di Kabupaten Mojokerto yang harus segera. Kita akan lakukan rapat besar dengan BBWS, untuk bagaimana menangani banjir di Kabupaten Mojokerto. Kita juga sudah koordinasi dengan OPD terkait pengaktifan kembali peserta BPJS yang non aktif, dan itu janji kami di bidang kesehatan,” bebernya.

    Dikatakan Gus Barra, pihaknya mendukung program pemerintah pusat makan bergizi gratis yang mulai diterapkan secara nasional pada 6 Januari 2025.

    “Kita selalu mendukung program pemerintah, terkait program makan bergizi gratis dan ini kami akan koordinasi dengan pihak terkait. Untuk bagaimana ketahanan pangan dan makan bergizi gratis bisa direalisasikan di Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya.

  • Penetapan Gus Haris-Lora Fahmi Sebagai Bupati-Wabup Probolinggo Terpilih Tak Dihadiri Lawannya

    Penetapan Gus Haris-Lora Fahmi Sebagai Bupati-Wabup Probolinggo Terpilih Tak Dihadiri Lawannya

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahsan Faradisi

    TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo secara resmi menetapkan Gus dr. Muhammad Haris – Ra Fahmi AHZ sebagai Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih.

    Penetapan itu dilakukan pada Rapat Pleno Terbuka yang digelar di Gedung Islamic Centre (GIC) Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, pada Kamis (9/1/2025) malam.

    Pada Rapat Pleno Terbuka penetapan itu dihadiri jajaran KPU, Bawaslu, perwakilan Partai Politik (Parpol), tokoh masyarakat, dan tim pemenangan kedua calon. Meskipun Calon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 01 tidak hadir.

    Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Aliwafa mengucapkan selamat atas terpilihnya Gus Haris dan Lora Fahmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo dan mengapresiasi atas partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

    “Seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Probolinggo sudah berjalan sesuai regulasi. Untuk kegiatan ini, kami sudah mengundang semua termasuk calon nomor 01 yang tidak hadir dan tidak ada konfirmasi alasannya,” kata Aliwafa.

    Sementara Bupati Probolinggo terpilih Gus Haris menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo atas amanah dan kepercayaan yang diberikan dan berkomitmen akan menjaga amanah rakyat itu.

    “Saya bersama Lora Fahmi berkomitmen untuk membawa Probolinggo lebih Sae. Kemenangan ini bukan kemenangan kami berdua, tapi semua masyarakat. Mari bersama-sama membangun Probolinggo lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.\

    Gus Haris dan Lora Fahmi saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih di Gedung Islamic Centre Kraksaan, pada Kamis (9/1/2025) malam. (tribunjatim.com/Ahsan Faradisi)

    Sedangkan Wakil Bupati Probolinggo terpilih Lora Fahmi mengajak seluruh pihak untuk bersama dan bergandengan tangan dalam memajukan dan membangun Kabupaten Probolinggo tanpa ada perselisihan meskipun beda pilihan.

    “Mari bersama-sama menatap masa depan demi kemajuan dan kesejahteraan daerah kita tercinta untuk menuju Kabupaten Probolinggo sae,” tukas Lora Fahmi.