Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • KPU Sumut siap hadapi gugatan Edy Rahmayadi-Hasan Basri di MK

    KPU Sumut siap hadapi gugatan Edy Rahmayadi-Hasan Basri di MK

    kemarin kami menggelar rapat koordinasi untuk provinsi, guna kesiapan menghadapi sidang di MK

    Medan (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara menyatakan siap menghadapi gugatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan KPU Sumut Robby Effendy mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya termasuk menyiapkan berkas yang telah dibutuhkan.

    “Terakhir, kemarin kami menggelar rapat koordinasi untuk provinsi, guna kesiapan menghadapi sidang di MK,” ujar Robby Effendy, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

    Dia menjelaskan analisis dan pemetaan terhadap gugatan tersebut juga telah dilakukan. Rancangan alat bukti dan susunan jawaban akan dikoordinasikan dengan timnya.

    “Tadi, kami gelar berkas untuk menganalisis permohonan pemohon dengan memetakan permasalahan dan membuat rancangan alat bukti. Selanjutnya menyusun jawaban yang berkoordinasi dengan pengacara,” kata dia.

    Untuk jadwal sidang, Robby mengaku bahwa pihaknya telah mengetahui informasi tersebut melalui akun media sosial MK.

    Meskipun begitu, pihaknya tengah menunggu pemberitahuan resmi jadwal sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2024 tersebut dari MK.

    “MK juga sudah susun pembagian panel untuk sidang. Semua jadwal sudah terpublikasi dengan baik dalam bentuk grafis melalui akun media sosial MK. Terlihat juga di sana untuk Sumut dan beberapa kabupaten/kota di masing-masing panel sidang,” sebut dia.

    Sebelumnya, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala melalui tim kuasa hukum melayangkan gugatan hasil Pilkada 2024 ke MK.

    Tim kuasa hukum menyebut, dalam gugatannya Edy dan Hasan meminta pasangan calon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya didiskualifikasi serta dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

    “Petitum yang pertama, secara jujur kami katakan tolong MK diskualifikasi pasangan [nomor urut] 1. Yang kedua, kami minta PSU di seluruh kabupaten/kota di Sumut,” ujar Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin.

    Yance mengatakan tim kuasa hukum Edy-Hasan telah menyiapkan 83 bukti yang di antaranya terkait dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan oknum polisi dalam mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.

    Pada Pilkada 2024, Edy Rahmayadi yang merupakan Gubernur Sumut petahana berpasangan dengan Hasan Basri, dan berhadapan dengan pasangan Bobby Nasution-Surya yang merupakan Wali Kota Medan dan Bupati Asahan.

    Sebelumnya, KPU Provinsi Sumut menetapkan pasangan Bobby Nasution-Surya unggul pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2024 dengan meraup 3.645.611 suara atau mengungguli dari pasangan Edy Rahmyadi-Hasan Basri yang memperoleh 2.009.311 suara.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemilih Siluman Hingga Tanda Tangan Palsu Ditemukan di Pilkada Muara Enim

    Pemilih Siluman Hingga Tanda Tangan Palsu Ditemukan di Pilkada Muara Enim

    GELORA.CO -Faktanya ada pemilih siluman, pemilih ganda dan bukti tanda tangan palsu dalam pilkada kabupaten Muara Enim yang berjalan pada 27 November 2024. 

    Hal tersebut disampaikan Tim hukum pasangan H. Nasrun Umar-Lia Anggraeni (HNU-LIA), Prof. OC Kaligis. Dia mengatakan praktek kecurangan tersebut berlangsung massif di Pilkada Muara Enim. 

    “Setelah melakukan pengecekan absensi dari beberapa TPS, ternyata ditemukan kecurangan- kecurangan yang menunjukkan daftar pemilih tetap ganda dan surat suara siluman,” ujar OC Kaligis dalam keterangan tertulis, Sabtu 11 Januari 2025.

    “Sementara pada TPS 02 Kecamatan Lubai Ulu, yakni pada nomor absen  135 dan 136 diduga ditandatangani oleh orang yang sama bernama Isdarita,” imbuhnya.

    Pada banyak TPS yang lain, dikatakan OC Kaligis, juga ditemukan fakta pemilih siluman. Misalnya pada TPS 06 kelurahan Tegal Rejo, jumlah pemilih sebanyak 584 orang, padahal jumlah pemilih dalam DPT hanya 258 orang.

    “Sementara di TPS 01 Gula Baru, ada 85 pemilih siluman. Di TPS 06 Tawang Rejo (Lawang Kidul) ada selisih sebanyak 326 pemilih yang tidak tercatat dalam DPT, DPK maupun DPDTB,” tuturnya.

    Sementara itu, sambungnya, fakta pemilih ganda dan tanda tangan palsu terjadi di TPS 001 Air Lintang di Kecamatan Muara Enim dan TPS 001 Muara Gula Baru di Kecamatan Ujan Mas serta sebagian besar TPS di Kecamatan Empar Petulai Dangku.

    “Terdapat DPT dengan nama yang sama (sehingga) patut diduga sebagai pemilih ganda. Lalu adanya kesamaan tanda tangan di DPT maupun DPK, namun pada checklist kehadiran tidak ada tanda tangan pemilih yang terdaftar di DPT,” tuturnya.

    Kata dia, semua pelanggaran dan kecurangan tersebut sudah dibenarkan Bawaslu Muara Enim. Lembaga pengawas pemilu itu pun menyatakan rekapitulasi akhir perhitungan suara semestinya belum bisa ditetapkan karena tidak adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). 

    Bersama tim hukum HNU-LIA yang lain, OC Kaligis berharap pelanggaran pemilu dapat diungkap dan memberikan keadilan pada suara rakyat di pilkada Muara Enim.

    “Keadilan harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi,” tandasnya

  • Pilkada Jakarta Berlangsung 1 Putaran, KPU Bakal Kembalikan Anggaran Rp 356 Miliar

    Pilkada Jakarta Berlangsung 1 Putaran, KPU Bakal Kembalikan Anggaran Rp 356 Miliar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bakal mengembalikan anggaran senilai Rp365 miliar ke Pemprov DKI Jakarta.

    Dana ratusan juta yang akan dikembalikan itu merupakan anggaran sisa Pilkada 2024 kemarin lantaran kontestasi politik tingkat daerah tersebut hanya berlangsung satu putaran.

    “Sebagai mitra KPU yang selama ini ketok palu hibah, hibah yang kami berikan untuk (pilkada) dua putaran, tapi ini satu putaran,” ucap Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).

    Politikus senior PKS ini bilang, sisa anggaran itu nantinya bakal masuk menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalam APBD Perubahan 2025.

    Dana tersebut pun bisa digunakan untuk menjalankan program Pemprov DKI Jakarta lainnya.

    “Ini akan jadi Silpa. Silpa nanti kami akan masukkan ke dalam anggaran berikutnya. Jadi, dana yang akan digunakan pada APBD berikutnya,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, total anggaran yang sudah dihapuskan untuk menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024 kurang lebih sebesar Rp600 miliar.

    “Kalau dibagi 8 juta pemilih di Jakarta, biaya penyelenggaraan pilkada itu hanya Rp 75.000 per pemilih,” ucap Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya dilansir dari Kompas.com.

    Lantaran Pilkada Jakarta 2024 berlangsung hanya satu putaran, Dody menyebut, angka tersebut terbilang sangat efisien.

    “Jadi Rp 75.000 ini selama lima tahun kami berikan mereka hak untuk menggunakan hak pilih dan memilih pemimpin. Kalau dibagi lima tahun kan satu tahun Rp 15.000,” tuturnya.

    “Terkait mahalnya biaya, sebenarnya ini bagian hak demokrasi dan masyarakat bisa memilih, demokrasi lebih sehat, siapa pemimpin yang diharapkan,” sambungnya.

    Sebagai informasi tambahan, KPU DKI Jakarta sebelumnya menetapkan Pramono Anung-Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Pasangan nomor urut 3 ini meraih 2.183.239 atau 50,07 persen suara warga Jakarta.

    Kemudian, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono hanya meraih 1.718.160 suara atau 39,40 persen.

    Sedangkan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara atau 10,53 persen.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Soal Rencana Bikin Ormas, Anies: Begitu Ada Kabar, Diumumkan

    Soal Rencana Bikin Ormas, Anies: Begitu Ada Kabar, Diumumkan

    Soal Rencana Bikin Ormas, Anies: Begitu Ada Kabar, Diumumkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks gubernur Jakarta
    Anies Baswedan
    irit bicara ketika ditanya soal rencana membentuk organisasi masyarakat (ormas) yang disebut-sebut bakal diluncurkan pada tahun ini.
    Ketika ditanya soal rencana tersebut, Anies hanya menyatakan bahwa pembentukan ormas itu akan diumumkan jika sudah ada kabarnya.
    “Begitu ada kabar, diumumkan,” ujar Anies usai menghadiri acara talkshow dengan Ketua OSIS SMA sederajat se-Jakarta di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (11/1/2025).
    Sebelumnya, ;oyalis Anies Baswedan,
    Geisz Chalifah
    , menyebut bahwa Anies Baswedan akan segera meluncurkan sebuah organisasi masyarakat (ormas) baru pada Januari 2025 ini.
    Kabar Anies bakal membentuk ormas itu diungkap Geisz saat ditanya maksud dari kejutan bulan depan yang disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, usai bertemu Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, 31 Desember 2024 lalu.
    “Yang mengatakan akan ada kejutan bulan depan itu kan Ahok pada saat ditanya wartawan. Lah, kalau bulan depan itu setahu saya, mungkin bukan bulan depan, bulan ini (Januari 2025) Pak Anies itu kan rencananya mau launching ormas di bulan-bulan ini,” jelas Geisz, dikutip dari 
    Kompas TV
     Rabu (1/1/2025).
    Geisz mengatakan, kejutan yang disampaikan Ahok bisa saja soal keterlibatan mantan Komisaris Utama PT Pertamina itu di ormas yang diluncurkan Anies.
    Sebelumnya, Anies dan Ahok pernah bertemu di Balai Kota bersama dengan mantan Gubernur DKI Jakarta lainnya, yakni Sutiyoso, Fauzi Bowo, dan Djarot Saiful Hidayat, dalam rangka acara perayaan Tahun Baru 2025 yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
    Usai acara selesai, kedua tokoh yang pernah bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 itu pun kompak melayani awak media yang ingin wawancara.
    Dalam sesi wawancara itu, awak media bertanya tentang isi percakapan Ahok dan Anies di sela-sela acara.
    Anies melempar ke Ahok saat mendapat pertanyaan dari awak media soal momen keduanya saling berbisik.
    “Pak Ahok ditanyain, bisikin apa?” tanya Anies.
    “Bulan depan, tunggu aja,” balas Ahok sembari merangkul Anies.
    Saat digali lebih dalam oleh wartawan soal maksud dari “bulan depan”, Anies dan Ahok seolah saling menutupi.
    Keduanya juga terlihat ingin melakukan sesuatu yang membuat banyak orang penasaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Disebut Mundur, Pramono: Kami Tunggu Pemerintah Megapolitan 11 Januari 2025

    Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Disebut Mundur, Pramono: Kami Tunggu Pemerintah Megapolitan 11 Januari 2025

    Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Disebut Mundur, Pramono: Kami Tunggu Pemerintah
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta terpilih,
    Pramono Anung
    , menunggu keputusan resmi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait jadwal pelantikan kepala daerah.
    Hal ini disampaikan Pramono merespons wacana mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah, dari yang semestinya Februari 2025 menjadi Maret 2025. 
    “Mengenai pelantikan sendiri kan masih debat tebal di dalam internal pemerintah, sehingga kami menunggu saja. Bagi kepala-kepala daerah yang tidak ada gugatan di MK (Mahkamah Konstitusi), kami tetap menunggu keputusan resmi,” ujar Pramono saat ditemui di Kampus UI Depok, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Sabtu (11/1/2025).
    Pramono mengatakan, waktu pelantikan kepala daerah merupakan wewenang penuh pemerintah pusat, sehingga harus dihormati para kepala daerah terpilih.
    Namun, politikus PDI Perjuangan itu tetap berharap keputusan terkait jadwal pelantikan dapat segera diambil untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan.
    “Sebagai kepala daerah, kami tunduk, taat, patuh kepada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Namanya pemerintah daerah itu pasti dalam koordinasi pemerintahan pusat sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo seyogianya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik,” tegasnya.
    Sebelumnya diberitakan, pelantikan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 akan diundur dari Februari 2025 menjadi Maret 2025.
    Pengunduran jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.
    Menurut dia, pelantikan kepala daerah diundur karena Mahkamah Konstitusi (MK) diperkirakan baru menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024 pada 13 Maret 2025.
    “Dan MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK,” kata Rifqinizamy dikutip dari
    Antaranews
    , Kamis (2/1/2025).
    Dengan demikian, Rifqinizamy mengatakan, kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK harus tetap menunggu selesainya sidang untuk sengketa pilkada di daerah lainnya. Sehingga, pelantikan dilaksanakan secara serentak.
    “Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK,” ujarnya.
    Namun, Rifqinizamy mengungkapkan, pengunduran jadwal pelantikan tersebut akan diputuskan oleh presiden melalui penerbitan Peraturan Presiden yang baru.
    Oleh karena itu, dia belum bisa memastikan tanggal pelantikan kepala daerah pada Maret 2025.
    “Bentuknya Perpres (Peraturan Presiden), bukan PKPU (Peraturan KPU). Jadi di level Presiden,” kata Rifqinizamy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Disebut Mundur, Pramono: Kami Tunggu Pemerintah Megapolitan 11 Januari 2025

    Pramono Anung Dukung Rencana Prabowo Gelar Retret Kepala Daerah Terpilih Megapolitan 11 Januari 2025

    Pramono Anung Dukung Rencana Prabowo Gelar Retret Kepala Daerah Terpilih
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta terpilih
    Pramono Anung
    , mendukung rencana Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk menggelar retret bagi para kepala daerah terpilih.
    Menurut Pramono, acara tersebut diperlukan agar visi dan misi dalam pemerintahan bisa menyatu, terutama antara pemerintah pusat dan daerah.
    “Untuk mengawali pemerintahan tentunya bagus ya, karena ini semangat kebersamaan, intinya kan itu,” kata Pramono saat ditemui di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Sabtu (11/1/2025).
    Pramono menekankan, pemerintah daerah harus taat kepada pemerintah pusat sebagaimana diatur undang-undang
    “Undang-undang yang mengatur hubungan pemerintah daerah dan pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa pemerintah daerah itu berada dalam koordinasi pemerintah pusat,” kata dia.
    Oleh sebab itu, Pramono tidak terlalu mempermasalahkan rencana retret tersebut dan lebih menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
    “Kalau retret kan terserah pemerintah pusat dalam hal ini apa yang dipersiapkan. Mengenai pelantikan sendiri kan masih debat tebal di internal pemerintah, sehingga kami menunggu saja,” ucap Pramono.
    Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan kepala daerah terpilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk retret.
     
    Hal ini dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).
    Diketahui, retret ini pernah digelar Prabowo dan dilakukan para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga utusan khusus presiden di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024.
    “Dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang,” kata Yusril, Jumat.
    Kendati begitu, ia mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti retret bakal dilaksanakan.
    Begitu pun tempat pelaksanaannya, termasuk opsi retret dilakukan di Akademi Militer Magelang seperti para menteri sebelumnya.
    “Ya rencananya seperti (retret) itu, dikumpulkan di satu tempat. Belum tahu (di Magelang atau bukan),” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua KPU Nduga Sampaikan Rasa Syukur Pilkada Berlangsung Damai, Raih Penghargaan – Halaman all

    Ketua KPU Nduga Sampaikan Rasa Syukur Pilkada Berlangsung Damai, Raih Penghargaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua KPU Kabupaten Nduga Yosekat Kogoya menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya Pilkada di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegununan yang lancar, aman dan damai. 

    Yosekat juga mengapresiasi kedewasaan masyarakat termasuk pasangan calon partai pendukung serta tim sukses yang ikut mendukung terselanggaranya Pilkada damai sehingga tidak ada gejolak berarti sebagaimana ditakutkan mengingat Kabupaten Nduga salah satu daerah yang dianggap rawan konflik.

    “Memang kami saat ini merasa lega, banyak bersyukur bahwa Pilkada di Kabupaten Nduga berhasil kami selenggarakan dengan baik, aman, damai dan lancar. Bahwa ada dinamika sedikit itu bisa kami atasi dengan baik melalui pendekatan yang humanis sehingga tidak melukai siapa pun apalagi sampai menimbulkan konflik,” ungkap Yosekat kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025). 

    Yosekat menyampaikan kerjasama dengan seluruh pihak di Kabupaten Nduga baik TNI, Polri, Pimpinan Daerah, Tokoh Gereja, Tokoh Masyarakat termasuk seluruh tim sukses pasangan calon ikut memberi kontribusi penyelenggaraan Pilkada damai di Kabupaten Nduga. 

    “Selain itu tentu saja adalah hasil penyerahan diri kami kepada Tuhan melalui ibadah bersama umat sejak tahapan Pilkada dimulai sampai pelaksanaan hingga pelaksanaan penetapan hasil. Jadi ini adalah juga hasil kekuatan doa,” ucap Yosekat.

    Dia mengakui juga ada kerjasama yang baik di antara 5 komisioner KPU  Nduga yang ikut menjadi faktor penting terselenggaranya Pilkada secara damai. Bahwa ada perbedaan pendapat kata dia  bisa diselesaikan dengan baik karena punya tekad yang sama yaitu Pilkada Damai.

    Yosekat juga menyampaikan apresiasinya atas kedewasaan tim sukses dan pasangan calon yang selama pelaksanaan tidak memaksakan kehendak secara berlebihan yang menyebabkan konflik. Kata dia kedewasaan tersebut ditunjukkan dengan upaya salah satu pasangan yang saat ini mengadu ke Mahkamah Konstitusi. 

    “Artinya masyarakat kami paham jalur yang tepat dan bukan dengan main hakim sendiri atau memaksakan kehendak dengan cara-cara anarkis. Ini kami apresiasi,” katanya.

    Dia menegaskan salah satu rahasia sukses penyelenggaraan Pilkada  Nduga berlangsung aman dan damai adalah sikap profesional dan independensi KPU. 

    “Saya punya rahasianya itu sikap profesional dan independen. Kami sejak awal menyatakan bahwa kami KPU akan melakukan sesuai hasil dari lapangan. Kami tidak akan menambah suara atau mengurangi suara. Yang punya suara itu masyarakat. Itu yang kami tetapkan,” tegasnya.

    Bukan hanya itu pihaknya juga terbuka membangun dialog langsung dengan masyarakat manakala ada ketidakpuasan dan hal tersebut disampaikan apa adanya. 

    “Saya selalau meyakini kalau kita berani turun sendiri hadapi masyarakat itu bisa diselesaikan. Jangan menutup komunikasi. Itu intinya,” sambung Yosekat. 

    KPU Nduga Terima Penghargaan

    Dia menambahkan juga bahwa karena pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai kali ini pihaknya mendapatkan enam penghargaan dari KPU Provinsi Papua Pegunungan dan satu penghargaan dari KPU RI. 
    Di antaranya KPU Nduga mendapat penghargaan sebagai penyelenggara teknis terbaik, pengelolaan medsos terbaik, pengelolaan pegawai terbaik, dan pengelolaan logistik terbaik. 

    “Buat kami ini adalah penghargaan kepada seluruh masyarakat Nduga karena sesungguhnya merekalah yang membuat semua ini terjadi. Kami hanya alat saja untuk mendukung seluruh proses ini berlangsung aman dan damai,” pungkas Yosekat. 

    Diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga menetapkan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, nomor urut 2, Dinar Kelnea dan Yoas Beon, sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) periode 2024–2029 dalam pleno rekapitulasi Kabupaten yang berlangsung di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (7/12/2024). 

    Hasil pleno penetapan itu tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga 2024.

     

  • Pilkada Jakarta Cuma Satu Putaran, KPU DKI Kembalikan Rp 327 Miliar Anggaran yang Tak Terpakai – Halaman all

    Pilkada Jakarta Cuma Satu Putaran, KPU DKI Kembalikan Rp 327 Miliar Anggaran yang Tak Terpakai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Total anggaran yang disediakan oleh Pemprov DKI untuk pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 adalah sebesar Rp 975 miliar.

    Anggaran tersebut sebenarnya dibagi untuk dua putaran, dengan Rp 648 miliar dialokasikan untuk putaran pertama dan Rp 327 miliar untuk putaran kedua.

    Namun, karena Pilkada Jakarta hanya membutuhkan satu putaran, anggaran untuk putaran kedua yang sebesar Rp 327 miliar akan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, menjelaskan mekanisme pengembalian dana tersebut akan diatur lebih lanjut oleh sekretariat KPU DKI yang akan berkoordinasi dengan Pemprov Jakarta.

    “Untuk mekanismenya nanti dari sekretariat KPU Jakarta yang akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemprov Jakarta,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).

    “Masih harus bikin laporan pertanggungjawaban anggaran putaran,kalau sudah selesai baru dilaporkan sekaligus pengembalian,” sambungnya.

    Pilkada Jakarta 2024 hanya digelar satu putaran saja setelah pasangan Pramono Anung-Rano Karno ‘si Doel’ berhasil meraih suara 50,07 persen.

    Pramono-Rano sudah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 lewat rapat pleno yang digelar di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (9/1/2025). Penetapan dilakukan setelah hasil Pilkada Jakarta 2024 tidak disengketakan ke Mahkamah Konstitusi.

    Pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu berhasil menang atas dua pasangan lainnya, yaitu Ridwan Kamil-Suswono serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang masing-masing memperoleh 1.718.160 suara atau 39,4?n 459.230 suara atau 10,53%.

     

     

     

  • Pilkada Satu Putaran, KPU Akan Kembalikan Rp327 Miliar ke Pemprov Jakarta

    Pilkada Satu Putaran, KPU Akan Kembalikan Rp327 Miliar ke Pemprov Jakarta

    loading…

    Anggota KPU Jakarta Dody Wijaya menyatakan pihaknya akan mengembalikan dana Pilkada 2024 senilai Rp327 miliar ke Pemprov DKI. FOTO/INSTAGRAM @kpu_dki

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Jakarta akan mengembalikan anggaran Pilkada 2024 senilai Rp327 miliar ke Pemprov DKI. Dana itu dikembalikan karena Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran.

    Anggota KPU Jakarta Dody Wijaya mengatakan, Pemprov DKI menganggarkan penyelenggaran Pilkada 2024 sebesar sebesar Rp975 miliar untuk dua putaran. Namun karena tidak terjadi dua putaran, maka anggaran sisa akan dikembalikan.

    “Anggaran Pilkada Jakarta Putaran I Rp648 miliar. Putaran II Rp327 miliar, dikembalikan ke Pemprov. Total Anggaran Rp975 miliar,” kata Dody saat dihubungi, Sabtu (11/1/2025).

    Dia menjelaskan, untuk pengembalian dana itu nantinya KPUD Jakarta akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Nanti dari Sekretariat KPU Jakarta yang akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemprov Jakarta,” ucapnya.

    Terkait kapan KPUD Jakarta akan mengembalikan dana tersebut, Dody menyebut pihaknya harus lebih dulu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pilkada Jakarta di putaran pertama. Setelah LPJ tersebut selesai barulah dana yang tak terpakai di putaran kedua itu akan dikembalikan.

    “Masih harus bikin laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran putaran I ya kalau sudah selesai baru dilaporkan sekaligus pengembalian,” ucapnya.

    (abd)

  • Masa Jabatan Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai Diperpanjang

    Masa Jabatan Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai Diperpanjang

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono kembali melantik Aries Agung Paewai sebagai Pj. Wali Kota Batu di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (10/1/2025). Pelantikan dilakukan berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.2.1.3-50 Tahun 2025 tertanggal 10 Januari 2025

    Adhy mengatakan, Aries yang sebelumnya sudah menjabat Pj. Walikota Batu ini diperpanjang jabatannya sampai dilantiknya Walikota hasil Pilkada serentak 2024. Ia berharap, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih, sudah banyak capaian yang berhasil diraih Kota Batu selama dua tahun terakhir ini.

    “Selama dua tahun memimpin Kota Batu, banyak capaian keberhasilan yang telah dilakukan oleh Pj. Walikota Batu,” ujarnya.

    Adhy menambahkan, capaian dan prestasi yang telah dilakukan atas kinerja Pj. Walikota Batu tidak perlu diragukan, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata sangatlah tinggi.

    Bahkan, ditangan Pj. Walikota Batu Aries, Kota Batu membuntuti Kota Surabaya dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara lima kota yang ada di Jawa Timur.

    “Secara umum persaingan daerah terutama kota di Jatim sangat produktif, dimana ekonomi Kota batu selalu membuntuti ekonomi dari Kota Surabaya,” urainya.

    Adhy pun berpesan agar seluruh jajaran dari Pemkot Batu untuk menyelaraskan program pemerintah pusat terutama persoalan pangan, Makanan Bergizi Gratis (MBG) hingga pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Mari kita sukseskan seluas luasnya program pemerintah pusat yang dicanangkan oleh Bapak Presiden terutama dalam ketersediaan pangan, makanan bergizi gratis hingga kebutuhan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” jelasnya.

    Menurutnya, program dari pemerintah pusat menjadi program prioritas yang harus dilaksanakan dan disukseskan hingga ke daerah. Secara khusus, ia minta kepada Pj. Walikota Batu untuk segera mendata masyarakatnya, jangan sampai ada yang tinggal di kolong jembatan.

    “Saya minta kepada Pj. Walikota Batu untuk segera menata dan melaporkan agar tidak ada masyarakat yang tinggal di kolong jembatan,” imbuhnya.

    Di akhir, Pj. Gubernur Adhy meminta agar Pj. Walikota Batu untuk menyelaraskan kebijakan dan program dengan Walikota terpilih hasil Pilkada tahun 2024. Bahkan, jika terdapat ide, program brilian ataupun legacy yang belum terselesaikan segera untuk diselesaikan di sisa masa jabatan sebagai Pj. Walikota Batu.

    “Saya berterima kasih atas kekompakan seluruh jajaran di Pemkot Batu yang terus berinovasi menjadikan Kota Batu menjadi Kota Wisata dan argo terbaik di Jawa Timur,” katanya.

    Sementara itu, Pj. Walikota Batu Aries Agung Paewai mengatakan, akan melakukan tugas sesuai arahan yang diberikan oleh Pj. Gubernur terutama dalam menyelaraskan program dengan Walikota terpilih Pilkada 2024.

    Aries mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan PAD Kota Batu yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dengan membuka showroom atau dealer kendaraan di Kota Batu.

    “Ya strateginya bikin dyler atau showroom di Kota Batu supaya orang beli. Nanti kita pikirkan bagaimana yang terbaik dan tentunya tidak hanya saya sendiri, kita akan konsultasikan dengan Walikota dan Wakil Walikota terpilih,” katanya.

    Selain itu, Aries juga akan terus meningkatkan PAD Kota Batu di sektor-sektor yang menjadi andalan Kota Batu, yang nantinya juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu, di antara sektor pariwisata dan hasil holtikultura.

    “Sektor pariwisata menyumbang 46 persen ekonomi Kota Batu dimana ini sangat menjanjikan karena disetiap waktu, setiap saat seluruh obyek wisata yang kita punya itu inovasinya sangat luar biasa,” ungkapnya

    “Selain pariwisata ada sektor lain seperti agro dimana sektor ini memiliki potensi luar biasa, baik dari apelnya sendiri ini kita tingkatkan terus, termasuk dari holtikultura termasuk tanaman hiasnya yang dimiliki Kota Batu yang sudah memiliki pasar ekspor,” tukasnya.

    Dalam kesempatan itu, Pj. Wali Kota Batu Aries Agung Paewai memberikan Lencana Hakaryo Guno Mamayu Bawono Emas kepada Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.

    Pemberian Lencana Emas itu diberikan, berdasarkan keputusan Walikota Batu Nomor 188.45/298/KEP/422.012/2024 atas dedikasi dan kontribusi dalam melanjutkan kepemimpinan, menjaga pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan program pembangunan pemerintah provinsi yang dirasakan langsung oleh masyarakat menyebar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

    Termasuk agenda promosi pariwisata bersama yang dilakukan provinsi Jawa Timur dan Kota Batu, berdampak pada peningkatan kunjungan wisata, peningkatan perekonomian dan kemajuan wilayah di Kota Batu.

    Turut hadir, Plh Sekdaprov Jatim, Boby Soemiarsono, Sekda Kota Batu Zadim Effesiensi, jajaran kepala PD di lingkungan Pemprov Jatim dan Forkopimda Kota Batu. [tok/beq]