Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Pilkada Jombang Sudah Berlalu, Bagaimana Hubungan Warsubi dengan Mundjidah?

    Pilkada Jombang Sudah Berlalu, Bagaimana Hubungan Warsubi dengan Mundjidah?

    Jombang (beritajatim.com) – Pasangan H Warsubi dan KH Salmanudin Yazid (WarSa) telah resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih untuk periode 2025-2030. Penetapan ini menandai berakhirnya kontestasi Pilkada Jombang 2024 yang digelar pada 27 November lalu.

    Pasangan yang diusung oleh koalisi partai besar ini unggul telak dengan perolehan 515.880 suara atau 74,88 persen, mengalahkan pasangan Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah) yang memperoleh 173.098 suara atau 25,12 persen.

    “Setelah Pilkada Jombang, saya sudah bertemu dengan beliau (Mundjidah). Kita saling mendukung untuk pembangunan Jombang,” ungkap Warsubi saat diwawancarai usai penetapan dirinya sebagai Bupati terpilih, Kamis (9/1/2025).

    Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk mengesampingkan perbedaan selama masa kampanye demi kemajuan Jombang. Warsubi menambahkan, pertemuan dengan Mundjidah Wahab lebih bersifat silaturahmi dan saling memberikan dukungan moral.

    “Kami mohon doa restu, dukungan, dan juga mohon maaf selama proses demokrasi kemarin jika ada kesalahan dan kekurangan. Intinya kami saling mendukung,” jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan politik yang patut dicontoh.

    Meski telah ditetapkan sebagai pasangan terpilih, Warsubi dan Gus Salman masih harus menunggu jadwal pelantikan resmi. Hingga kini, jadwal tersebut masih belum pasti. Awalnya direncanakan berlangsung pada pertengahan Februari 2025, tetapi kemungkinan besar akan mundur hingga akhir Maret 2025.

    Proses ini melibatkan rapat paripurna DPRD Jombang yang telah dilaksanakan pada Senin (13/1/2025) sebagai bagian dari syarat pengajuan pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

    Sementara itu, pasangan MuRah menjalani aktivitas baru pasca Pilkada. Mundjidah Wahab kembali ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tambakberas untuk mengasuh santri-santrinya. Di ranah politik, ia tetap aktif sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur.

    Adapun Sumrambah kini lebih fokus pada tugasnya sebagai Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, sebuah organisasi yang berperan penting dalam memberdayakan petani dan nelayan.

    Secara politik, Pilkada Jombang 2024 mencatat persaingan dua koalisi besar. Pasangan MuRah didukung oleh PDIP, PPP, Partai Demokrat, serta Hanura dengan total 20 kursi di DPRD.

    Sementara itu, WarSa diusung oleh Gerindra, PKB, Partai Golkar, PKS, dan Partai Nasdem dengan total 30 kursi, serta tambahan dukungan dari partai non-parlemen seperti PAN, PSI, dan Partai Gelora. Hasilnya, WarSa meraih suara dominan yang mencerminkan dukungan kuat dari masyarakat Jombang.

    Pilkada Jombang tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga mencerminkan kematangan demokrasi di daerah tersebut. Dengan selesainya proses pemilihan, harapan masyarakat kini tertuju pada kepemimpinan Warsubi dan Gus Salman untuk membawa Jombang menuju pembangunan yang lebih baik. [suf]

  • HUT ke-21 Polda Banten, Kapolda Minta Personel Beri Layanan Terbaik

    HUT ke-21 Polda Banten, Kapolda Minta Personel Beri Layanan Terbaik

    Serang –

    Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto ingin momentum 21 tahun berdirinya Polda Banten sebagai upaya personel memberikan pengabdian terbaik ke masyarakat. Ia juga menekankan soal layanan terbaik sebagaimana dituangkan dalam commander wish atau kebijakan pimpinan.

    Program dalam kebijakan itu di antaranya Warung Bhabinkamtibmas atau Warban, Pergelaran Cepat Anggota Kepolisian Polda Banten atau Pecak, dan Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Hal itu disampaikan melalui Wakapolda Banten Brigjen Hengki, HUT Polda Banten ke-21 jatuh pada Minggu (12/1) kemarin.

    Polda kemudian melakukan upacara pada Senin (13/1/2025). Dalam kegiatan itu ditekankan agar program unggulan Kapolda Suyudi berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh setiap personel di wilayah hukum Polda Banten.

    “Di dalam memberikan pelayanan masyarakat di ulang tahun ini tentu ada hal-hal yang perlu kami sampaikan secara umum bahwa di wilayah hukum Polda Banten sampai sore hari ini dalam keadaan aman dan kondusif termasuk pasca pelaksanaan pengamanan Pilkada Serentak,” kata Henki kepada wartawan.

    Selain itu, di momen HUT ini Polda Banten memberikan reward kepada personel yang telah bekerja dengan baik. Khususnya untuk pengungkapan perkara yang menjadi perhatian publik.

    Reward tersebut katanya diberikan ke Kasatreskrim Polresta Tangerang dan tim yang telah mengungkap kasus penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak. Kedua ke Kanit Reskrim di Polsek Ciwandan yang dengan kegigihan dan keberaniannya yang ingin menangkap pelaku pencurian dan pemotongan penerangan jalan umum di Kota Cilegon hingga ia terluka saat melakukan pengamanan.

    Ia mengatakan bahwa reward dan punishment yang diberikan sesuai dengan penilaian. Mulai penilaian dari Irwasda, SDA hingga Propam.

    Hengki menekankan soal arahan-arahan dari Kapolda Banten terkait dengan pelayanan untuk masyarakat. Dia mengatakan, berkaca pada perkara di Polsek Cinangka, bahwa setiap pimpinan baik itu di Polda, Polres, hingga Polsek harus langsung turun untuk memberikan arahan-arahan pada setiap personel.

    “Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bahwa memberikan pelayanan terbaik tidak mengenal waktu, kami selalu siap memberikan darma bakti kami untuk masyarakat Banten,” tegasnya.

    (bri/lir)

  • Ada Grup Whatsapp Bagi-Bagi Uang, MK Diminta Batalkan Hasil Pilkada Talaud

    Ada Grup Whatsapp Bagi-Bagi Uang, MK Diminta Batalkan Hasil Pilkada Talaud

    Bisnis.com, JAKARTA–Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Talaud Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo menuding bahwa ada keterlibatan ASN untuk memenangkan Welly Titah-Anisya Gretsya Bambungan.

    Penasihat Hukum Irwan-Haroni, Handri Piter Poae mendalilkan keterlibatan ASN tersebut yang terbukti dari grup Whatsapp bernama Relawan WT-AB 2024 dengan simbol angka jari tiga.

    Menurutnya, grup Whatsapp itu didominasi oleh ASN dari Kepulauan Talaud yang isinya tentang target kemenangan dan pembagian uang untuk warga.

    “Tangkapan layar halaman 25-26 dapat menjelaskan tentang pembagian amplop serta informasi serangan pembagian uang dalam amplop,” tutur Handri di Gedung MK Jakarta, Senin (13/1/2024).

    Dia menjelaskan proses pembagian uang itu dilakukan timses Welly Titah-Anisya Gretsya Bambungan selama masa kampanye dan pemungutan suara melalui metode transfer.

    “Jadi, cara kerjanya ini langsung ditransfer kepada PPK dan PPK ditransfer masing-masing KPPS,” katanya.

    Selain itu dia juga mengatakan ada dugaan keterlibatan aktif beberapa pejabat baik di pemerintahan daerah dan penyelenggara desa, termasuk ketika penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemenangan.

    Selain keterlibatan aparatur negara, dalam permohonan PHPU Kabupaten Talaud ini juga disebut soal pelanggaran prosedural yang sudah dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. 

    “Satu di antaranya itu tidak diumumkannya status tersangka salah satu peserta, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4,” ujarnya.

  • DPR: Retreat kepala daerah untuk samakan visi dengan pemerintah pusat

    DPR: Retreat kepala daerah untuk samakan visi dengan pemerintah pusat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai rencana retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyamakan visi para kepala daerah dengan pemerintah pusat.

    Hal tersebut, kata dia, tak lain dilakukan untuk menyebarluaskan secara baik program-program yang dicanangkan pemerintah pusat agar berjalan sukses di daerah.

    “Yang saya dengar bahwa memang ada rencana seperti itu. Tentunya idenya ini dilaksanakan untuk bagaimana kemudian menyamakan visi para kepala daerah yang baru terpilih, bagaimana kemudian menjalankan program pemerintah pusat secara merata untuk kebaikan rakyat di daerah,” kata dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Ia menilai retreat kepala daerah terpilih yang datang dari beragam latar belakang tersebut dimaksudkan pula untuk menjaga semangat persatuan dan kekompakan dalam memajukan tanah air.

    “Saya pikir semangat ini, semangat kekompakan, semangat persatuan kan kita sama-sama tahu bahwa kepala daerah yang dipilih ini tentu berasal dari partai yang berbeda sehingga perlu (dikumpulkan) dalam satu kegiatan yang saya dengar disampaikan visi-misi dan semangat persatuan,” katanya.

    Sebelumnya, Jumat (10/1), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Mahendra, menyebutkan rencana para kepala daerah menjalani retreat usai dilantik seperti pernah dilakukan Kabinet Merah Putih (KMP) untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

    “Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata dia, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Meski begitu, dia mengatakan belum ada pembahasan apakah retreat tersebut akan dilaksanakan di lokasi yang sama atau tidak dengan lokasi KMP menguatkan koordinasi yaitu di Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Elly Lasut-Hanny Joost Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Sulut di MK

    Elly Lasut-Hanny Joost Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Sulut di MK

    Bisnis.com, JAKARTA–Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Elly Engelbert Lasut-Hanny Joost Pajouw mencabut gugatan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Penasihat Hukum Elly-Hanny, Denny Indrayana mengemukakan kehadiran dirinya ke sidang panel I di Gedung MK pada hari ini Senin 13 Januari 2025 hanya untuk mengkonfirmasi terkait gugatan dari kliennya yang sudah dicabut.

    Denny mengemukakan gugatan sengketa pilkada itu diajukan oleh kliennya pada 13 Desember 2024 lalu dan kini telah dicabut.

    “Kami sudah mengirimkan surat ke pihak kepaniteraan untuk menarik permohonan perkara ini,” tuturnya di Gedung MK Jakarta, Senin (13/1/2024).

    Dia juga mengatakan apakah dirinya tetap harus memenuhi panggilan jika diundang untuk membeberkan jawaban dan bukti di sidang gugatan pilkada yang digelar di MK.

    “Apakah kami perlu menyerahkan jawaban dan bukti juga nanti,” katanya.

    Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Sidang Panel I, Hakim Suhartoyo mengemukakan bahwa Denny Indrayana tetap harus hadir jika pihaknya dipanggil untuk memberikan jawaban dan bukti.

    “Iya, diserahkannyanjika anda dipanggil lagi untuk sidang dengan agenda penyerahan jawaban, kan masih lama itu,” ujarnya.

  • Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Terpilih Masih Simpang Siur

    Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Terpilih Masih Simpang Siur

    Jombang (beritajatim.com) – Pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih periode 2025-2030, Warsubi-Salmanudin Yazid (WarSa), masih belum memiliki kepastian jadwal.

    Meskipun pasangan yang memenangkan Pilkada Jombang 2024 ini telah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, proses pelantikan masih dalam tahap pengusulan.

    Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menjelaskan bahwa rapat paripurna pengumuman penetapan Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih telah dilaksanakan pada Senin (13/1/2025). “Sidang paripurna ini adalah bagian dari syarat untuk mengajukan pelantikan ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur,” ungkap Hadi Atmaji.

    Usulan pelantikan tersebut, lanjut Hadi, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Jombang. “Tentu lewat Pj Gubernur,” tambahnya. Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan terkait jadwal pelantikan yang semula direncanakan pada 20 Februari 2025. Informasi terbaru menyebutkan kemungkinan pelantikan dilakukan pada 23 Maret 2025.

    “Terbaru, 23 Maret 2025. Kayaknya menunggu sampai sengketa Pilkada semuanya selesai,” beber Hadi Atmaji, yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang.

    Sebelumnya, KPU Kabupaten Jombang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan Warsubi dan Salmanudin Yazid sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Kamis (9/1/2025).

    Ketua KPU Kabupaten Jombang, Ahmad Udi Masjkur, mengungkapkan bahwa pasangan nomor urut 2 ini memperoleh kemenangan signifikan dengan perolehan suara sebesar 74,88 persen. [suf]

  • Pengamat Undip: Cabutan Gugatan Andika-Hendi Sinyal Awal Harmonisasi PDIP dan Luthfi-Yasin

    Pengamat Undip: Cabutan Gugatan Andika-Hendi Sinyal Awal Harmonisasi PDIP dan Luthfi-Yasin

    Liputan6.com, Semarang – Kabar adanya pencabutan laporan sengketa Pilkada serentak 2024 oleh pasangan calon Gubernur Jateng Andika-Hendi direspons positif pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip).

    Pencabutan gugatan ditengah proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), dinilai sebagai langkah positif politik di Jawa Tengah.

    Pengamat Politik Undip Semarang, Wahid Abdulrahman menilai, pencabutan gugatan paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jateng, Andika-Hendi di Mahkamah Konstitusi (MK), memberikan sinyal politik positif di Jawa Tengah.

    Secara defacto dan dejure, menurutnya, hal tersebut menjadi simbol pengakuan atas hasil Pilkada Serentak 2024 yang digelar 27 November 2024 lalu.

    “Sekaligus menjadi awal untuk membangun hubungan harmonis-produktif antara PDIP sebagai partai pengusung Andika-Hendi dengan Ahmad Luthfi-Taj Yasin,” katanya, Senin, 13 Januari 2024.

    Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Undip, yang saat ini sedang mengambil program doktor di Jerman itu menambahkan, pencabutan gugatan sengketa Pilkada di MK akan mempermudah konsolidasi politik untuk kepentingan Jawa Tengah selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Gus Yasin.

    “Pencabutan tersebut akan mempermudah konsolidasi politik di Jawa Tengah sebagai dasar pencapaian visi-misi Ahmad Luthfi-Taj Yasin dan program-program strategis nasional,” ungkap pengamat politik dalam rilisnya, Senin (13/01/25).

    Perlu diketahui, kubu Andika-Hendi menggugat hasil pilgub Jateng yang dimenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Gus Yasin) ke MK. Mereka menuduh kubu Luthfi-Yasin menang curang dengan mengerahkan aparatur negara. Bahkan mereka meminta MK membatalkan kemenangan tersebut. Keduanya malah minta MK untuk metapkan dirinya sebagai pemenangnya.

    Hasil pilgub Jateng dimenangkan kubu Luthfi-Yasin yang didukung 15 parpol dengan 59,14 persen suara. Andika-Hendi yang didukung PDIP meraih 40,86 persen suara.

     

    Andika Perkasa Buka Suara soal Dugaan Mobilisasi Kades di Jateng untuk Dukung Cagub Tertentu

  • Anwar Usman Sudah Pulih, Langsung Sidangkan Sengketa Pilkada

    Anwar Usman Sudah Pulih, Langsung Sidangkan Sengketa Pilkada

    Bisnis.com, JAKARTA–Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang sebelumnya dikabarkan tengah dirawat sudah pulih dan langsung menyidangkan sengketa pilkada di sidang panel III di Gedung MK.

    Anwar Usman menjadi salah satu hakim di sidang panel III bersama Ketua Panel III Arief Hidayat dan Hakim Enny Nurbaningsih. Namun, wajah Anwar Usman masih terlihat lesu selama sidang panel III berjalan.

    Sebelumnya, MK mengungkapkan komentar netizen sangat sadis ke Hakim MK Anwar Usman yang kini sedang dirawat di rumah sakit. 

    Hakim MK Arief Hidayat mengakui dirinya heran dengan komentar netizen terhadap Anwar Usman yang dikabarkan sedang sakit, sehingga absen di sidang sengketa Pilkada 2024 yang digelar di Gedung MK kemarin. 

    Seharusnya, Anwar Usman menjadi salah satu hakim pada Majelis Panel 3 bersama dengan dua hakim lain, yaitu Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih. Lantaran sakit, posisi Anwar Usman akhirnya digantikan Daniel Yusmic Foekh selama persidangan. 

    “Saya baca komentar-komentar nitizen itu sangat sadis sekali,” tutur Arief di Jakarta, Jumat (10/1/2024).

    Arief menjelaskan meskipun Anwar Usman tengah menjalani perawatan karena sakit, namun menurutnya, sidang harus tetap digelar, sehingga Anwar Usman digantikan sementara waktu hingga kondisi pulih. 

    “Jadi Prof Anwar Usman sudah muncul di berbagai media itu bahwa sakit dan masih menjalani perawatan di rumah sakit,” kata Arief.

  • Evaluasi Anggaran Pemilu 2024, Penggunaan APBN untuk KPU dan Bawaslu Dikritik

    Evaluasi Anggaran Pemilu 2024, Penggunaan APBN untuk KPU dan Bawaslu Dikritik

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp38,3 triliun. Rinciannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan Rp28 triliun, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima Rp11,6 triliun. Anggaran besar ini menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Sekjen DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Abdul Aziz.

    Aziz menyebut bahwa anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti persiapan, penyelenggaraan, dokumentasi, pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara, hingga evaluasi dan kegiatan lainnya. Ia juga membeberkan besarnya gaji Komisioner KPU dan Bawaslu sesuai Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

    “Ketua Bawaslu Provinsi mendapatkan Rp18 jutaan per bulan, sementara anggotanya Rp17 jutaan. Untuk Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Rp11 jutaan, sedangkan anggotanya Rp10 jutaan,” kata Aziz.

    Selain itu, Aziz menyoroti tunjangan yang diberikan. “Untuk kelas jabatan 17, tunjangan mencapai Rp29 jutaan. Sedangkan Ketua KPU Provinsi menerima Rp20 jutaan, dan anggotanya Rp18 jutaan,” tambahnya.

    Aziz memproyeksikan total anggaran yang terserap untuk menggaji Komisioner KPU dan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota serta Provinsi selama lima tahun mencapai Rp50 triliun. “Per bulan, APBN kita tersedot Rp10 triliun hanya untuk menggaji mereka,” ungkapnya.

    Aziz menegaskan perlunya Presiden Prabowo Subianto mencermati besarnya anggaran ini. “Pertanyaannya adalah, apakah pengeluaran APBN yang besar ini memiliki korelasi positif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia? Hal ini perlu dikaji dari berbagai perspektif,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti fakta bahwa terdapat 309 perkara Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), mayoritas menggugat kerja penyelenggara pemilu. “Kita harus duduk bersama untuk membahas eksistensi KPU dan Bawaslu, apakah masih relevan atau perlu diubah menjadi lembaga ad hoc,” ujar Aziz.

    Menurut Aziz, keberadaan KPU dan Bawaslu daerah sebagai lembaga permanen perlu dievaluasi. “Setelah pemilu selesai, praktis mereka tidak ada pekerjaan, namun terus menerima gaji hingga lima tahun mendatang,” kritiknya.

    Aziz menyarankan agar KPU dan Bawaslu di daerah dijadikan lembaga ad hoc yang hanya aktif sesuai momentum pemilu. “Dengan begitu, APBN kita lebih sehat tanpa memukul rakyat melalui kenaikan pajak,” tambahnya.

    Ia juga mengingatkan sejarah awal pembentukan KPU yang dulunya merupakan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) di bawah Kementerian Dalam Negeri. “Awalnya, lembaga ini bersifat sementara. Baru pada era reformasi, KPU dan Bawaslu diubah menjadi lembaga permanen untuk memastikan independensi penyelenggaraan pemilu,” pungkas Aziz. [yog/beq]

  • Pesan Prabowo ke Kader Gerindra Pemenang Pilkada 2024: Jangan Korupsi!

    Pesan Prabowo ke Kader Gerindra Pemenang Pilkada 2024: Jangan Korupsi!

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memberikan pesan tegas kepada para kader Gerindra yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Pesan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan amanah rakyat.

    “Menjadi kepala daerah adalah bentuk pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara. Jangan korupsi! Menjadi pemimpin artinya sudah harus selesai dengan dirinya sendiri,” ujar Muzani, menyampaikan pesan Prabowo pada Minggu, 12 Januari 2025.

    Muzani juga menjelaskan bahwa Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Silaturahmi dengan kepala daerah Gerindra ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara bapak ibu semua dengan pemerintah pusat. Saya siap menjadi jembatan penghubung bagi kepentingan daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Hari ini kita berdiskusi tentang berbagai masalah di daerah masing-masing untuk mencari solusi bersama,” jelas Muzani.

    Menurutnya, kepala daerah merupakan perpanjangan pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan program-program nasional seperti swasembada pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan harus dikoordinasikan dengan baik hingga ke tingkat daerah.

    Prabowo juga menyampaikan harapannya agar Lampung menjadi salah satu provinsi penopang swasembada pangan nasional. Untuk itu, kepala daerah diimbau untuk mencatat dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    “Rata-rata masalah utama yang dihadapi bupati adalah infrastruktur yang berkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, masalah pertanian yang terkait dengan Kementerian Pertanian, dan masalah pendidikan dasar serta menengah yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan,” ungkap Muzani.

    Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap perbaikan infrastruktur sekolah di Lampung yang sudah mulai rusak serta peningkatan fasilitas rumah sakit di daerah.

    Muzani menutup dengan menegaskan kembali pesan Prabowo agar para kepala daerah dari Partai Gerindra menghindari korupsi dalam menjalankan tugas mereka.

    “Semua upaya untuk memajukan daerah dan mensejahterakan rakyat hanya bisa tercapai jika tidak ada korupsi. Itu adalah syarat utama untuk melayani masyarakat dengan baik,” pungkasnya.