Event: Pilkada Serentak

  • DPRD Tanyakan Sisa Anggaran Pilbup Pasuruan, KPU Beri Penjelasan

    DPRD Tanyakan Sisa Anggaran Pilbup Pasuruan, KPU Beri Penjelasan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Pasuruan 2024 resmi berakhir setelah pasangan Rusdi Sutejo-Shobih Asrori ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Namun, DPRD Kabupaten Pasuruan kini mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menghitung secara pasti serapan anggaran selama tahapan pilkada berlangsung.

    Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, menjelaskan bahwa dari total anggaran hibah sebesar Rp75 miliar yang diberikan pemerintah daerah, masih tersisa Rp9,6 miliar. Ia menegaskan bahwa KPU harus mulai melaporkan realisasi penggunaan anggaran setelah tahapan pilkada selesai.

    “Masuk tahun 2025 ini, KPU masih memiliki beberapa kegiatan yang membutuhkan anggaran, seperti perjalanan dinas. Namun, kegiatan tersebut harus benar-benar relevan,” kata Rudi dalam rapat dengar pendapat dengan KPU pada 13 Januari 2025.

    Rudi menilai sejumlah kegiatan yang direncanakan KPU cenderung kurang krusial, mengingat Kabupaten Pasuruan bukan termasuk daerah yang hasil pilkadanya disengketakan. Penetapan pasangan bupati terpilih pun telah dilakukan.

    “Tahapan puncak pilkada sudah selesai. Jadi, apa lagi yang mau diambil dari anggaran itu? Kecuali untuk pembayaran honor badan adhoc yang memang masih perlu dilakukan,” tambah Rudi, legislator dari PKB.

    Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan, Moh. Rois, mengungkapkan bahwa serapan anggaran selama 2024 telah mencapai 87 persen. Sisanya akan digunakan pada Januari hingga Februari 2025, termasuk untuk evaluasi, operasional PPK dan PPS.

    “Kegiatan kami masih berjalan di awal tahun ini karena tahapan pilkada memang bersifat multiyears, berbeda dengan perangkat daerah lain yang anggarannya dihitung per tahun,” ujar Rois.

    Ia menegaskan bahwa pola penggunaan anggaran di KPU disesuaikan dengan kebutuhan tahapan pemilihan, bukan berdasarkan tahun anggaran. Hal ini menjadi pembeda dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bekerja berdasarkan periode satu tahun anggaran. (ada/but)

  • Periksa Pejabat Pemprov Bengkulu, KPK Dalami Uang Serangan Fajar Rohidin Mersyah

    Periksa Pejabat Pemprov Bengkulu, KPK Dalami Uang Serangan Fajar Rohidin Mersyah

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pengumpulan uang untuk “serangan fajar” mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Dugaan ini didalami melalui pemeriksaan tujuh saksi pada Senin (13/1/2025).

    “Pemeriksaan dilakukan di Polresta Bengkulu,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Selasa (14/1/2025).

    Saksi yang dipanggil, yakni Kepala BPBD Pemprov Bengkulu Herwan Antony (HA), staf ahli Gubernur Bengkulu Sisardi (S), Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Bengkulu Meri Sasdi (MS), dan Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Rainer Atu (RA).

    Selain itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pemprov Bengkulu Yasiruddin (Y), Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Rizki Magnolia Putri (RMP), dan Kabid Pra Bencana BPBD Provinsi Bengkulu Hardenni Meidianto (HM).

    “Semuanya didalami terkait dengan kronologi permintaan uang dari dinas-dinas, pemberian uang, dan sumber uang untuk dukungan pemenangan Rohidin Mersyah,” ungkap Tessa.

    Rohidin diketahui turut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilkada) Bengkulu 2024 sebagai calon petahana, sebelum akhirnya mesti menjalani proses hukum di KPK. Uang yang dikumpulkan tersebut diduga untuk melakukan serangan fajar saat pilgub.

    “Uang tersebut digunakan untuk ‘serangan fajar’ pada pilkada dan untuk kebutuhan logistik,” ujar Tessa.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Rohidin Mersyah (RM), Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF), dan adc Gubernur Bengkulu Evriansyah (EV) alias AC. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pemprov Bengkulu berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara oleh KPK.

    Rohidin Mersyah diduga memeras para kepala dinas serta pejabat pada lingkungan Pemprov Bengkulu demi modal kampanye Pilkada 2024. Saat OTT di Bengkulu, tim satgas KPK juga menyita uang tunai Rp 7 miliar berupa pecahan rupiah serta mata uang asing. Diduga uang dimaksud untuk modal kampanye Rohidin Mersyah yang ikut Pilkada Bengkulu 2024.

  • Paripurna DPRD DKI Tetapkan Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

    Paripurna DPRD DKI Tetapkan Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

    loading…

    DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno Foto/SindoNews

    JAKARTA – DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat hari ini.

    Rapur dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah; Basri Baco; dan Rany Maulani. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi; Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali; Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata dan pejabat lainnya

    “Pada hari ini Selasa (14/1/2025) melalui Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta secara resmi kami umumkan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 saudara Pramono Anung Wibowo-Rano Karno dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 atau 50,07% dari total suara sah sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030 dalam Pilkada Jakarta 2024,” kata Khoirudin, Selasa (14/1/2025)

    Namun, Pramono-Doel tidak hadir dalam rapat paripurna penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih tersebut. Dikabarkan Pramono sedang berada di luar kota dan Rano Karno sedang menunaikan ibadah umroh. “Pramono sedang di luar kota dan Rano Karno sedang umroh sudah konfirmasi. Tidak wajib hadir karena sifatnya hanya proses pengumuman saja,” ucapnya.

    Khoirudin mengatakan DPRD DKI akan bersurat ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

    “Selanjutnya DPRD DKI Jakarta akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk melaporkan penetapan saudara Pramono Anung Wibowo-Rano Karno menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030,” ungkapnya.

    (cip)

  • DPD: Retreat kepala daerah tumbuhkan persatuan dan cinta tanah air

    DPD: Retreat kepala daerah tumbuhkan persatuan dan cinta tanah air

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menyambut baik rencana retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 oleh Presiden RI Prabowo Subianto karena dapat berdampak positif dalam menumbuhkan rasa persatuan dan cinta tanah air.

    Selain menyatukan misi presiden dengan para kepala daerah, dia menilai retreat tersebut juga akan meningkatkan semangat patriotisme dan nasionalisme para kepala daerah dalam mengawal program strategis pemerintah pusat di daerah.

    “Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang ingin memastikan para kepala daerah memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat. Retreat memiliki dampak yang positif dan berarti dalam menumbuhkan rasa persatuan dan cinta tanah air,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Untuk itu, dia meminta semua kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota berpartisipasi dalam kegiatan retreat tersebut sebab agenda nasionalisme tidak boleh terhalangi warna dan motif politik.

    “Kami optimistis para kepala daerah akan antusias berpartisipasi dalam retreat nasional nanti. Sekaligus menjadi ajang silaturahmi nasional kepala daerah,” ujarnya.

    Meski demikian, dia berharap agar retreat kepala daerah tidak serta merta diartikan sebagai upaya sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat di tengah wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    “Kami ingin retreat menjadi tradisi kebangsaan yang rutin diselenggarakan bagi setiap warga negara yang diamanahkan sebagai pejabat negara dan kepala daerah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Jumat (10/1), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan rencana para kepala daerah menjalani retreat usai dilantik seperti pernah dilakukan Kabinet Merah Putih (KMP) untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

    “Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata dia, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Meski begitu, dia mengatakan belum ada pembahasan apakah retreat tersebut akan dilaksanakan di lokasi yang sama atau tidak dengan lokasi KMP menguatkan koordinasi yaitu di Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD Tetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        14 Januari 2025

    DPRD Tetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Megapolitan 14 Januari 2025

    DPRD Tetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta secara resmi menetapkan
    Pramono Anung
    dan
    Rano Karno
    sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030 dalam Sidang Paripurna di Gedung
    DPRD Jakarta
    , Selasa (14/1/2025).
    Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, yang membacakan hasil rekapitulasi suara Pilkada.
    Berdasarkan hasil rekapitulasi, Pramono Anung-Rano Karno berhasil meraih kemenangan dengan perolehan suara sebesar 50,07 persen atau sebanyak 2.183.239 suara.
    “Secara resmi kami mengumumkan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi DKl Jakarta nomor urut 3, Saudara Dr. Ir, Pramono Anung Wibowo, MM, dan Saudara H. Rano Karno, S.IP,” ucap Khoirudin, Selasa.
    Selanjutnya, DPRD Jakarta akan bersurat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan pasangan terpilih ini secara resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode mendatang.
    Khoirudin juga menyampaikan harapan besar kepada pasangan terpilih agar dapat menjalankan amanah dengan baik.
    Ia yakin kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat memajukan Jakarta untuk masa depan.
    “Selamat kepada pasangan cagub gawagub terpilih semoga amanah dapat dijalankan sebaik- baiknya serta mampu menganut perubahan positif bagi kemajuan Jakarta,” kata dia.
    Acara penetapan ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Wahyu Dinata beserta komisioner, serta perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta.
     
    Namun, pasangan terpilih Pramono Anung dan Rano Karno tidak dihadirkan dalam kesempatan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lantik Bupati Teluk Bintuni, Berikut 5 Pesan Penjabat Gubernur Papua Barat
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        14 Januari 2025

    Lantik Bupati Teluk Bintuni, Berikut 5 Pesan Penjabat Gubernur Papua Barat Regional 14 Januari 2025

    Lantik Bupati Teluk Bintuni, Berikut 5 Pesan Penjabat Gubernur Papua Barat
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com
    – Penjabat
    Gubernur Papua Barat
    , Drs Ali Baham Temongmere, melantik
    Matret Kokop
    sebagai
    Bupati Teluk Bintuni
    untuk melanjutkan sisa masa jabatan Petrus Kasihiuw yang mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada.
    Pelantikan berlangsung di Gedung PKK Papua Barat di Arfai, Manokwari, Selasa (14/1/2025).
    Pelantikan ini didasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-4353 tahun 2024, yang diterbitkan pada 23 Oktober 2024, yang mengesahkan pemberhentian Petrus Kasihiuw sebagai Bupati Teluk Bintuni terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil
    gubernur Papua Barat
    Daya tahun 2024.
    “Ini bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab dan amanah yang dipercayakan rakyat kepada pemimpinnya,” ungkap Ali Temongmere.
    Dalam sambutannya, Temongmere menekankan pentingnya Teluk Bintuni sebagai salah satu kabupaten strategis di Provinsi Papua Barat, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat.
    Ia menyebutkan bahwa Teluk Bintuni telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan.
    “Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor migas, perikanan, dan kehutanan, Teluk Bintuni memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Papua Barat,” tambahnya.
    Dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Temongmere memberikan beberapa pesan kepada Bupati Matret Kokop untuk memimpin Teluk Bintuni ke depan:
    1.
    Pembangunan infrastruktur
    Ditekankan bahwa pembangunan infrastruktur dasar perlu ditingkatkan, terutama akses jalan, listrik, dan air bersih hingga ke pelosok daerah.
    “Infrastruktur yang baik adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
    2.
    Peningkatan kualitas sumber daya manusia
    Menurutnya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas.
    “Program-program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dikembangkan,” ungkap Temongmere.
    3.
    Optimalisasi potensi ekonomi
    Ia menekankan perlunya pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, di samping sektor migas yang telah ada.
    “Diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan sangat penting,” ujarnya.
    4.
    Implementasi otonomi khusus
    Temongmere mengingatkan bahwa otonomi khusus harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.
    “Program-program pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan adat perlu terus diperkuat,” katanya.
    5.
    Tata kelola pemerintahan yang baik
    Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
    Temongmere juga menyatakan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni memiliki posisi strategis dalam pembangunan Papua Barat secara keseluruhan.
    “Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki pelabuhan yang potensial, Teluk Bintuni dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Papua Barat,” harapnya.
    Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni.
    “Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak,” ujarnya.
    Kepada seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Temongmere berharap dukungan penuh kepada kepemimpinan yang baru.
    “Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan jalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme,” tegasnya.
    Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop menyatakan kesiapan untuk mengemban tugas yang diberikan negara dalam melanjutkan pembangunan di sisa masa jabatan.
    “Siap mengemban tugas dan tanggung jawab di masa sisa jabatan,” kata Matret Kokop.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antarkan Kader Jadi Bupati, PKB Tegal Kawal Visi-Misi Ischak-Kholid: Infrastruktur-Lapangan Kerja
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        14 Januari 2025

    Antarkan Kader Jadi Bupati, PKB Tegal Kawal Visi-Misi Ischak-Kholid: Infrastruktur-Lapangan Kerja Regional 14 Januari 2025

    Antarkan Kader Jadi Bupati, PKB Tegal Kawal Visi-Misi Ischak-Kholid: Infrastruktur-Lapangan Kerja
    Tim Redaksi
    SLAWI, KOMPAS.com –
    Partai Kebangkitan Bangsa (
    PKB
    ) Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berhasil mengantarkan kadernya meraih kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk ketiga kalinya berturut-turut dalam kurun waktu 11 tahun terakhir.
    Kemenangan terbaru diraih oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih,
    Ischak Maulana Rohman
    dan
    Ahmad Kholid
    , dalam Pilkada 2024.
    Ketua DPC PKB Kabupaten Tegal, Abdul Aziz, mengungkapkan, PKB berhasil mengantarkan kadernya menjadi Bupati Tegal  selama tiga kali berturut-turut.
    “Ischak merupakan Wakil Bendahara DPC PKB Tegal dan Ketua Garda Bangsa Kabupaten Tegal,” jelas Abdul Aziz usai konsolidasi dan doa bersama memperingati 100 hari wafatnya mendiang A. Firdaus Assyairozi, mantan Ketua DPC PKB, di kantornya pada Minggu (12/1/2025) malam.
    “Pastinya PKB akan mendukung dan mengawal sepenuhnya. Apalagi visi misi bupati disusun bersama PKB,” kata dia menambahkan.
    PKB sebelumnya juga berhasil mengantarkan Enthus Susmono dan Umi Azizah pada periode 2013-2018, serta Umi Azizah dan Sabilillah Ardie untuk periode 2018-2023.
    Melihat prestasi tersebut, Abdul Aziz menyatakan bahwa PKB akan terus meningkatkan pendidikan politik untuk memperkuat jajaran kader di tingkat bawah. “Ini merupakan amanat dari DPP PKB. Tujuannya agar pasukan kita di bawah lebih tajam dan strategis dalam menganalisa dan gerakannya,” pungkasnya.
    Bupati Tegal terpilih, Ischak Maulana Rohman, menilai silaturahmi dan konsolidasi dengan PKB ini adalah yang pertama setelah
    Pilkada Tegal
    2024.
    Kesempatan ini dimanfaatkan untuk konsolidasi antara DPC, DPAC, dan PCNU. “Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk kelancaran program sesuai dengan visi misi kami,” jelas Ischak.
    Ischak menambahkan bahwa ada beberapa program prioritas yang telah disusun bersama PKB, di antaranya pemerataan pembangunan infrastruktur, memperluas lapangan pekerjaan, serta memberikan bantuan kepada petani dan nelayan.
    “Program kita berkesinambungan dengan program nasional yaitu swasembada pangan,” kata Ischak.
    Ischak juga mendukung upaya DPC PKB dalam pendidikan politik bagi kader di tingkat bawah, agar mereka lebih melek politik dan mampu mengawal pemerintahannya selama lima tahun ke depan.
    “Mohon bimbingan, mohon saran dan masukannya untuk membangun Kabupaten Tegal sing luwih apik (yang lebih baik). Kita mempunyai pekerjaan ke depan perolehan kursi di Kabupaten Tegal minimal 20 kursi,” tutupnya.
    Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Tegal, Khoziin, menilai sinergisitas antara PCNU dan PKB telah terbukti dan teruji, sehingga harus terus ditingkatkan.
    “Hubungan PCNU dan PKB satu frekuensi. Kami berharap akan terus lebih baik dan terus harmonis,” imbuhnya.
    Kegiatan konsolidasi ini juga diadakan untuk mengenang 100 hari wafatnya mendiang Ketua DPC Firdaus Assyairozi, yang telah berjuang membesarkan PKB.
    Di bawah kepemimpinannya, perolehan kursi di DPRD terus meningkat, dari 12 kursi pada tahun 2014 menjadi 14 kursi pada tahun 2019, dan 17 kursi pada tahun 2024.
    Sebelumnya, KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 02, Ischak Maulana Rohman dan Ahmad Kholid, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal terpilih periode 2024-2029 dalam Pilkada 2024 serentak.
    Penetapan ini diumumkan dalam Rapat Pleno yang digelar KPU Kabupaten Tegal di Syailendra Grand Dian Hotel pada Kamis (9/1/2025).
    Ischak-Kholid, yang diusung oleh 12 partai politik, termasuk PKB, Golkar, dan Gerindra, meraih 542.236 suara atau 67,88 persen dari suara sah.
    Sementara itu, pasangan nomor urut 01, Bima Eka Sakti dan Muhammad Syaeful Mujab yang diusung PDI-P, memperoleh 256.621 suara atau 32,12 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco Soal Rencana Retreat Kepala Daerah: Menyamakan Visi Daerah dan Pusat

    Dasco Soal Rencana Retreat Kepala Daerah: Menyamakan Visi Daerah dan Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan ada rencana untuk melaksanakan retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

    Ide tersebut, kata Dasco, dimaksudkan untuk menyelaraskan visi para kepala daerah terpilih dengan pemerintah pusat.

    “Saya dengar bahwa memang ada rencana seperti itu. Idenya ini tentu dilaksanakan untuk menyamakan visi para kepala daerah yang baru terpilih, bagaimana kemudian menjalankan program pemerintah pusat secara merata untuk kebaikan rakyat di daerah,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025).

    Ketua Harian Gerindra itu berpandangan retreat ini juga ditujukkan untuk menjaga persatuan dan kekompakan supaya Indonesia bisa maju, karena kepala daerah tentu berasal dari partai yang berbeda.

    “Saya pikir semangat ini, semangat kekompakan, semangat persatuan kan kita sama-sama tahu bahwa kepala daerah yang dipilih ini tentu berasal dari partai yang berbeda, sehingga perlu dalam satu kegiatan yang saya dengar disampaikan visi misi dan semangat persatuan demikian,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menuturkan ada rencana kepala daerah menjalani retreat seusai dilantik, seperti yang pernah dilakukan Kabinet Merah Putih (KMP) lalu.

    Katanya, kegiatan itu diperlukan lantaran supaya ada sinkronisasi dan perspektif yang seirama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

    “Dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” katanya Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

    Kendati demikian, dia menyampaikan hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai lokasi retreat apakah akan dilaksanakan di lokasi sama seperti KMP di Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah atau tidak.

  • Perkara Pilkada Minahasa Tenggara Batal Dicabut, Hakim MK: Mempermainkan Mahkamah, Tidak Tahu Aturan!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 Januari 2025

    Perkara Pilkada Minahasa Tenggara Batal Dicabut, Hakim MK: Mempermainkan Mahkamah, Tidak Tahu Aturan! Nasional 14 Januari 2025

    Perkara Pilkada Minahasa Tenggara Batal Dicabut, Hakim MK: Mempermainkan Mahkamah, Tidak Tahu Aturan!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hakim Konstitusi
    Saldi Isra
    menegur keras kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati
    Minahasa Tenggara
    nomor urut 3, Djien Leonora Rende dan Acske A Benu,
    Yohanes Muaja
    , dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Selasa (14/1/2025).
    Saldi mencecar Yohanes karena telah mencabut permohonan, namun membatalkan pencabutan kembali secara sepihak tanpa adanya surat pembatalan.
    “Ini ada penarikan kembali permohonan?” tanya Saldi.
    “Dibatalkan, Yang Mulia, dilanjutkan kembali ke persidangan,” kata Yohanes.
    Saldi kemudian bertanya kapan dibatalkan pencabutannya.
    Yohanes berkilah bahwa pencabutan permohonan tidak disetujui oleh prinsipal.
    Saldi Isra kemudian meminta surat resmi pembatalan pencabutan.
    Namun, Yohanes menyebut belum dibuat.
    “Hei, gimana Anda
    lawyer
    ini. Itu mempermainkan Mahkamah namanya,” kata Saldi.
    “Ini resmi Anda mengirim surat menarik permohonan ini, tapi tiba-tiba dibatalkan tanpa ada surat pembatalan,” katanya lagi.
    “Siap, Yang Mulia,” kata Yohanes kemudian.
    “Apanya yang siap?” tanya Saldi.
    Yohanes kemudian menyebut akan membuat surat susulan untuk pembatalan pencabutan.
    Saat kembali dicecar mengapa pencabutan sepihak dilakukan tanpa berkomunikasi dengan principal, Yohanes berkilah bahwa yang membuat surat pencabutan permohonan adalah pengacara yang sudah dicabut penugasannya sebagai kuasa hukum.
    Namun, Saldi menunjukkan bahwa di surat pencabutan terdapat nama Yohanes yang ikut bertandatangan.
    “Ini Yohanes, Anda tanda tangan kan?” tanya Saldi.
    “Iya, Yang Mulia,” kata Yohanes.
    “Jangan Anda mempersalahkan yang lain, Anda tanda tangan loh di surat ini,” kata Saldi.
    Saldi juga menyebut Yohanes seperti orang yang tidak tahu aturan dalam beracara di
    Mahkamah Konstitusi
    sehingga mencabut dan membatalkan tanpa cara-cara yang baik.
    “Ini Anda tidak tahu aturan saja, sudah ditarik, tidak dibatalkan penarikannya, tiba-tiba muncul di sini. Apa Anda ngangguk-ngangguk begitu. Makanya jadi
    lawyer
    itu harus paham loh, konsekuensi apa yang dimasukkan ke pengadilan itu,” kata Saldi.
    Adapun dalam perkara itu, petitumnya meminta agar mendiskualifikasi paslon nomor urut 1, Ronald Kandoli dan Fredy Tuda, serta meminta MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan pemohon sebagai pemenang pilbup.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bakal Gelar Retreat Kepala Daerah, Dasco: Samakan Visi dengan Pemerintah Pusat – Page 3

    Prabowo Bakal Gelar Retreat Kepala Daerah, Dasco: Samakan Visi dengan Pemerintah Pusat – Page 3

    Presiden RI Prabowo Subianto berencana menggelar pelatihan atau retreat untuk seluruh kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Konsepnya akan mirip seperti retreat kabinet Merah Putih yang saat itu dikumpulkan di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah.

    “Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    “Ya rencananya seperti itu (retreat), dikumpulkan di satu tempat,” sambungnya.

    Namun, dia tak mengetahui apakah para kepala daerah tersebut akan menjalani retreat di Akmil Magelang atau tidak. Yusril juga tak menjawab saat ditanya kapan retreat kepala daerah akan digelar.

    “Belum tau,” ucapnya.