Event: Pilkada Serentak

Pramono-Doel Dilantik 7 Februari 2025

loading…

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel akan dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang. Foto/Ist

JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyebut pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel akan dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang.

Namun, Ia menggarisbawahi bahwa pelantikan dapat diundur apabila ada keputusan baru dari pemerintah pusat. Mengingat masih ada sejumlah wilayah yang tengah menghadapi proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setelah ini kami akan bersurat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari kecuali ada keputusan baru,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebelumnya, Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramono-Doel, Chico Hakim mengatakan bahwa pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030 siap untuk dilantik kapan pun.

Ia menyebut pasangan dengan tagline ‘Jakarta Menyala’ itu tertib menunggu apa yang menjadi keputusan dari pemerintah.

“Ya kita tunggu saja, kita tidak dalam posisi untuk memprotes, memberi masukan, atau menolak dan lain-lain, kita menunggu. Prinsipnya, Mas Pramono Anung tertib menunggu apa yang menjadi keputusan dari pemerintah,” kata Chico kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/1/2025).

Chico menyebut mau dilantik Februari atau Maret Pramono-Doel siap. Namun, Ia menilai lebih cepat lebih baik.

15/01/2025 09:24
Anggota Komisi II Desak Mendagri Lantik Pemenang Pilkada Tak Berperkara sesuai Jadwal

loading…

Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh menilai wacana penundaan pelantikan kepala daerah hingga Maret 2025 tidak memiliki dasar yang kuat. Foto/Dok. SINDOnews

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh menilai wacana penundaan pelantikan kepala daerah hingga Maret 2025 tidak memiliki dasar yang kuat. Hal itu mengingat kepala daerah terpilih tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki persoalan hukum.

Ia pun mendesak Mendagri Tito Karnavian melantik kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK sesuai dengan jadwal ditetapkan. Rahmat Saleh menekankan pelantikan kepala daerah seharusnya tetap dilaksanakan pada Februari 2025 sebagaimana telah dijadwalkan.

“Persoalan apa yang membuat harus diundur pelantikan kepala daerah terpilih tanpa sengketa di MK? Ini tentu menjadi pertanyaan kita. Patutnya (pelantikan) dilakukan sesuai ketentuan yang telah disepakati, kecuali memang ada putusan MK yang harus ditunggu untuk Pilkada yang bersengketa di MK,” kata Rahmat melalui pesan eletronik, Selasa (14/01/2025).

“Kita desak dan minta Mendagri agar patuh terhadap ketentuan yang telah ada dan disepakati. Kalau mau menunda harus ada kejelasan yang jelas, terutama yang berkaitan dengan hukum, tapi ini tidak, kita melihat hanya untuk keseragaman, itu tentunya bukan alasan,” ujar politisi PKS dari dapil Sumatera Barat I ini.

Seperti diketahui Pilkada 2024 digelar di 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. MK saat ini telah meregistrasi 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024.

“Artinya lebih dari 200 kepala daerah terpilih yang tak terkait perkara PHP Kada 2024 menjadi korban karena harus menunggu seluruh proses sengketa Pilkada di MK tuntas. Bukan hanya itu, masyarakat juga menjadi korban karena ada tumpuan harapan dan janji yang segera ingin mereka rasakan dari kepala daerah terpilih,” tandasnya.

Tak hanya itu, ia mewanti-wanti penundaan pelantikan juga menyebabkan terjadinya kekosongan kepala daerah pada sejumlah daerah. “Alhasil nanti juga Pj lagi yang akan menjabat, banyak tugas-tugas yang akhirnya terbengkalai, baik dari daerahnya maupun dari jabatan utama dari seorang Pj tersebut,” sambung pria yang pernah dua kali menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat ini.

Di samping itu penundaan pelantikan dikhawatirkan tidak akan sejalan dengan proses pilkada yang bersengketa di MK. Penundaan akan menimbulkan persoalan baru saat MK memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di daerah yang berpekara,

“Kalau ada daerah yang bersengketa, kemudian terdapat pemungutan suara ulang, tentunya ini akan menjadi alasan lagi untuk kembali menunda pelantikan. Jangan sampai terjadi hal tersebut,” tuturnya.

Berdasarkan Perpres No 80/2024, pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dijadwalkan pada 7 Februari 2025. Sementara pelantikan bupati dan wali kota dijadwalkan pada 10 Februari. Namun saat ini rencana penundaan membuat pelantikan diproyeksikan berlangsung setelah seluruh sengketa di MK selesai pada 13 Maret 2025.

15/01/2025 08:13
Isu Politik dan Hukum Terkini: Retret Kepala Daerah hingga Eks Ketua PN Surabaya Ditangkap

Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Selasa (14/1/2025). Rencana Presiden Prabowo Subianto menggelar retret dengan kepala daerah hasil Pilkada 2024 masih menarik perhatian pembaca.

Isu politik dan hukum terkini lain yang masih hangat adalah soal penangkapan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono karena diduga terlibat dalam kasus suap terkait vonis bebas Ronald Tannur.

Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

Prabowo Mau Gelar Retret Kepala Daerah untuk Samakan Visi dan Misi
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rencana Presiden Prabowo Subianto mengadakan retret kepala daerah terpilih di Pilkada 2024, bertujuan untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan daerah sekaligus membangun kekompakan.

“Agar program pemerintah pusat dapat dijalankan secara merata demi kebaikan rakyat di daerah,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Jokowi Persilakan Prabowo Evaluasi PSN Warisannya
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan rencana Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) warisan pemerintahannya.

“Ya enggak papa, kan baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” ujar Jokowi di kediaman pribadinya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

Jokowi mengakui evaluasi PSN dibutuhkan karena belum tentu keputusan pemerintah sebelumnya berjalan 100%.

Pemerintah Akan Revisi UU Pemilu
Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih menjadi sorotan publik adalah rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Pemilu setelah MK menghapus syarat ambang batas parlemen (parlementary threshold) dan presidential threshold.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan revisi UU Pemilu penting untuk menyesuaikan dengan hasil putusan MK.

“Dalam konteks politik ada rencana untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu,” kata Bima saat beraudiensi dengan petinggi B-Universe di Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

KPK Bantah Tidak Tahan Hasto karena Megawati Telepon Prabowo
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyangkal rumor penyidik tidak menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghubungi Presiden Prabowo Subianto.

“Saya justru tidak mendengar soal kabar itu,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Menurut Setyo, penyidik masih membutuhkan keterangan saksi lain untuk menahan Hasto.

15/01/2025 07:20
Jakarta Akhirnya Punya Gubernur dan Wakil Gubernur Baru… Megapolitan 15 Januari 2025

Jakarta Akhirnya Punya Gubernur dan Wakil Gubernur Baru…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta secara resmi menetapkan
Pramono Anung
dan
Rano Karno
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030.
Penetapan ini dilakukan dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung
DPRD Jakarta
pada Selasa (14/1/2025), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin.
“Secara resmi kami mengumumkan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi DKl Jakarta nomor urut 3, Saudara Dr. Ir, Pramono Anung Wibowo, MM, dan Saudara H. Rano Karno, S.IP,” ucap Khoirudin, Selasa.
Khoirudin menyampaikan, Pramono Anung-Rano Karno berhasil unggul dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta dengan perolehan suara 50,07 persen atau 2.183.239 suara, mengalahkan kandidat lainnya.
Setelah penetapan ini, DPRD Jakarta akan segera mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri untuk melantik pasangan Pramono Anung-Rano Karno.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025.
“Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada keputusan baru,” kata Khoirudin.
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi memastikan pelantikan akan dilakukan di Jakarta oleh Presiden RI. Namun, untuk detail lokasi dan acara pelantikan masih menunggu informasi dari pemerintah pusat.
“Lokasi pelantikan pastinya di Ibu Kota Negara ya, di Jakarta pastinya. Saya belum tahu, tapi nanti yang melantik Pak Presiden. Nanti kita tunggulah informasi dari pemerintah pusat,” ucap Teguh di Gedung DPRD Jakarta, Selasa.
Untuk membahas langkah pemerintahan Jakarta ke depannya, Teguh dijadwalkan bertemu dengan Tim Transisi Pramono Anung dan Rano Karno pada Kamis (16/1/2025).
Sebelumnya, Tim Transisi telah bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Marullah Matali pada Senin (13/1/2025).
Dalam pertemuan awal tersebut, dibahas sejumlah program prioritas jangka pendek yang akan dijalankan setelah pelantikan, termasuk upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan di Jakarta.
Teguh menyebut pertemuan awal itu masih bersifat umum dan memerlukan diskusi lebih mendalam.
“Untuk pertemuan dengan Tim Transisi tidak cukup dengan sekali, pada saat kemarin Senin 13 Januari 2025 itu masih sifatnya umum,” kata Teguh.
Pertemuan pada Kamis mendatang akan menjadi tatap muka langsung pertama antara Teguh dan Tim Transisi.
Sebagai Pj Gubernur, Teguh menyampaikan sejumlah pesan penting kepada pemerintahan baru. Ia mengingatkan agar fokus utama tetap pada pelayanan dasar masyarakat, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu, ia berharap Pemprov Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno dapat mendukung program strategis pemerintah pusat.
“Tapi kalau dari sisi kami pastinya pertama mengutamakan bagaimana urusan-urusan yang terkait dengan pelayanan dasar, apakah itu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan yang sangat penting bagaimana Pemprov DKI Jakarta juga bisa men-
support
program-program strategis pemerintah pusat,” ujar Teguh.
Teguh mengaku tidak meragukan kinerja Pramono Anung dan Rano Karno dalam pemimpin Jakarta.
Menurutnya, pengalaman Pramono sebagai mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Rano Karno sebagai mantan Wakil Gubernur Banten akan menjadi modal kuat dalam memimpin Jakarta.
“Kita sangat paham, Pak Pramono adalah birokrat yang sangat berpengalaman, saat menjabat Mensesneg juga sangat-sangat kompeten, beliau pastinya tahu. Pak Rono Karno juga,” kata Teguh.
Teguh menegaskan Pemprov Jakarta siap memberikan dukungan penuh agar proses transisi pemerintahan dapat berjalan optimal dan lancar.
“Kami menyampaikan selamat dan siap untuk bersama-sama dengan tim transisi untuk membahas lebih lanjut agar nanti setelah pelantikan langsung bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Teguh.
Penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menandai berakhirnya periode dua tahun Jakarta tanpa gubernur definitif sejak berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan pada 16 Oktober 2022.
Selama periode ini, posisi gubernur diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur. Heru Budi Hartono ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jakarta mulai 17 Oktober 2022, menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022.
Masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa masa jabatan Pj Gubernur adalah satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya, dengan kemungkinan penggunaan orang yang sama atau berbeda.
Meskipun masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta berakhir pada 17 Oktober 2024, ia tidak diusulkan untuk perpanjangan. Sebagai gantinya, Teguh Setyabudi ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jakarta yang baru.
Kini, dengan penetapan dan rencana pelantikan pada Februari 2025, Jakarta bersiap memasuki babak baru di bawah kepemimpinan definitif Pramono Anung dan Rano Karno.
Pemerintahan yang baru diharapkan mampu menjawab tantangan kota sekaligus membawa Jakarta menuju kemajuan yang lebih baik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/01/2025 07:05
Sidang Sengketa Pilkada, Kemenangan Edistasius Endi Digugat karena Tak Umumkan Diri Mantan Napi Nasional 15 Januari 2025

Sidang Sengketa Pilkada, Kemenangan Edistasius Endi Digugat karena Tak Umumkan Diri Mantan Napi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tidak diumumkannya status mantan narapidana (napi) calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat nomor urut 2 Edistasius Endi kepada publik menjadi dalil gugatan sengketa pemlihan kepala daerah (pilkada) yang diajukan pasangan calon nomor urut 1, Christo Mario Y Pranda dan Richardus Tata Sontan.
Dalil ini diungkapkan oleh kuasa hukum Christo-Richardus, Andi M. Asrun dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi (
MK
), Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Dalam permohonannya, Asrun mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat berperilaku tidak profesional dengan meloloskan Edistasius yang merupakan mantan narapidana.
Hal ini dikarenakan Edistasius belum pernah mengumumkan dirinya sebagai narapidana kepada publik melalui media massa yang terdaftar di Dewan Pers sejak tahapan awal pendaftaran sesuai dengan aturan Pilkada.
“KPU sebagai termohon meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) padahal tidak memenuhi syarat berupa tidak mencantumkan dan tidak mengumukan latar belakangnya sebagai ex-narapidana perkara judi,” kata Asrun.
Asrun mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g jo Pasal 45 ayat (2) huruf a dan b UU Pilkada mantan narapidana wajib mengumumkan jati dirinya ke publik melalui media massa yang tercatat di Dewan Pers sebagai syarat administrasi ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati.
Dengan demikian, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menurut Pemohon batal demi hukum karena Edistasius tidak memenuhi syarat adminisitrasi sebagaimana yang diatur dalam UU Pilkada tersebut.
Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024.
Pemohon juga meminta agar pasangan calon nomor urut 1 didiskualifikasi dan pasangan calon nomor urut 2 dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Manggarai Barat 2024.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/01/2025 06:53
Momen Jenaka Hari Kelima Sidang Sengketa Pilkada 2024 di MK Nasional 15 Januari 2025

Momen Jenaka Hari Kelima Sidang Sengketa Pilkada 2024 di MK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Para hakim konstitusi kembali melontarkan beberapa humor khas “bapak-bapak” dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (
Pilkada
) 2024 yang digelar hari kelima pada Selasa (14/1/2025).
Momen itu terekam di Panel II dan Panel III Sidang
MK
. Ketua Panel II Sidang MK, Saldi Isra mengatakan, senyum kuasa hukum pihak termohon dan terkait berbeda dengan raut wajah kuasa hukum pemohon.
Senyuman yang lebih semringah dari kuasa hukum pihak terkait dan termohon itu membuat gelak tawa ruang sidang.
“Jadi cara senyum pihak terkait aja kelihatan bedanya dengan pemohon ini,” kata Saldi dalam penutup sidang hari itu.
Guyonan itu dilanjutkan Saldi Isra dengan menyebut jangan sampai ada yang terlalu serius karena perkara Pilkada adalah urusan dunia.
“Oke ya, jadi kita tidak perlu terlalu tegang-tegang betul. Ini semua urusan dunia ini, kalau kajian sudah itu selesai semua urusan ini,” ujarnya sembari tertawa.
Momen jenaka ini juga terekam dalam panel III sidang MK yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat.
Tepatnya, dalam sidang perkara 103 terkait gugatan pemilihan bupati (Pilbup) kabupaten Bone Bolango yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Merlan S Uloli dan Syamsu T Botutihe.
Kuasa hukum pemohon, Mashuri menceritakan penyimpangan yang terjadi dalam pilbup Bone Bulango dengan janji politik uang berupa pemberian sapi kepada peserta kampanye yang dilakukan oleh calon wakil bupati nomor urut 3, Risman Tolingguhu.
“Tapi barang buktinya sapinya enggak dibawa ke sini kan?” celetuk Hakim Arief yang membuat seisi ruang sidang tersenyum.
Beberapa saat kemudian, ketika Mashuri membacakan pokok permohonan, terdengar suara dering
handphone
.
Hakim Arief menanggapi kembali dengan lelucon bernada sindiran bahwa suara
handphone
murah tidak boleh berdering di ruang sidang.
“Waduh itu anu,
handphone
-nya..
ngaget-ngageti
orang, padahal sudah saya bilang handphone yang murah tidak boleh bunyi loh. He he,” ujarnya.
Candaan yang dilontarkan para hakim di ruang sidang bukan berarti tak memiliki makna mendalam.
Di akhir sidang, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersidang karena bisa tertib dan santai dalam persidangan.
“Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah bisa mengikuti acara sidang pendahuluan dengan mendengar keterangan pokok-pokok permohonan dengan baik, sehingga sidang kita bisa berlangsung efektif hingga saat ini,” kata Saldi.
“Dengan demikian, nanti sidang selanjutnya akan diberitahu, sekali lagi kami pesankan optimalkan bukti karena itu akan diperiksa sebelum masuk ke tahap dismisal,” ujarnya lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/01/2025 05:42
Agar Menang Pilkada Sumba Barat Daya, Oknum KPPS Lumuri Pagar TPS dengan Oli, Saksi Diancam – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada Sumba Barat Daya 2024, Fransiskus Marthin Adilalo dan Yeremia Tanggu mendalilkan terjadi intimidasi hingga pemukulan fisik terhadap saksi mandat dari pemohon yang bertugas pada 2 TPS Weri Lolo.

Dalam perkara nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini, didalilkan Ketua KPPS tidak mengizinkan saksi mandat membawa alat perekam seperti handphone ke dalam lokasi TPS.

Jika nekat, mereka yang melanggar akan dikeluarkan dengan dalil sesuai aturan pemilu.

“Jika melanggar perintah tersebut akan dikeluarkan dari TPS dengan dalil sesuai aturan penyelenggaraan pemilihan,” kata kuasa hukum pemohon, Ramelan di persidangan panel III, Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Selain itu pada lokasi TPS 1 Weri Lolo, terpasang pagar bambu yang disiram dan diolesi oli yang dimaksudkan sebagai pembatas antara TPS dengan pihak luar.

Namun pagar bambu itu dipasang 50 meter dari lokasi TPS.

Mereka yang tidak berkepentingan atau belum dipanggil namanya, tidak diizinkan melewati pagar bambu tersebut.

“Memasang pagar bambu sebagai pembatas dengan radius sekitar 50 meter yang telah disiram dan diolesi dengan pelumas kotor,” ucapnya.

Bukan itu saja, pada lokasi TPS yang sama, saksi pemohon mendapati adanya pemilih yang tidak mencelupkan jari ke tinta, dan diberikan surat suara lebih dari semestinya.

Namun ketika saksi memprotes, Ketua KPPS secara tegas menyatakan mereka tidak bisa diintervensi, dan memerintahkan pihak keamanan mengeluarkan saksi mandat dari area TPS.

Saksi mandat pun disebut pemohon, menerima kekerasan fisik dan pengancaman hingga membuat yang bersangkutan pergi karena ketakutan.

“Karena rusuh, dipukulin, dia kabur jadi nggak bisa ikut,” katanya.

Aksi kekerasan ini juga sudah dilaporkan ke Bawaslu selaku pengawas, namun dinyatakan kejadian itu tidak memenuhi unsur pidana.

“Itu beberapa poin yang dapat kami sampaikan,” terangnya.

15/01/2025 04:11
Ahmad Luthfi konsisten turun ke masyarakat jelang pelantikan

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Ahmad Luthfi konsisten turun ke masyarakat jelang pelantikan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 14 Januari 2025 – 20:10 WIB

Elshinta.com – Calon gubernur terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Ahmad Luthfi konsisten turun ke tengah masyarakat menjelang pelantikan pasangan calon terpilih pada Pilkada 2024.

“Kami orientasi wilayah yang kemarin sudah pernah saya datangi, saya datangi lagi. Belanja masalah, tetap seperti dahulu,” katanya usai bertemu dengan Jokowi di Solo, Jateng, Selasa.

Terkait dengan kesiapan pelantikan, dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu.

“Ini ‘kan masih berproses,” katanya.

Menyinggung soal pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang mencabut gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada MK.

“Kami serahkan pada MK dahulu. ‘Kan pencabutan berproses di MK. Kalau sudah dinyatakan sah, ditindaklanjuti oleh KPU,” katanya.

Mengenai pesan Jokowi kepada dirinya, dia mengatakan bahwa mantan Presiden RI itu tidak menyampaikan pesan khusus.

“Jaga kesehatan, tetap bekerja untuk masyarakat, pesannya begitu,” katanya.

Sementara itu, dalam memimpin Jawa Tengah ke depan, dia menyatakan siap terintegrasi dengan pemerintah pusat.

Sumber : Antara

15/01/2025 03:43
Ketua DPD RI Sambut Baik Rencana Retreat Kepala Daerah: Perkuat Semangat Patriotisme – Page 3

Kendati demikian, Sultan berharap agar retreat kepala daerah tidak diartikan sebagai upaya sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat di tengah wacana pelaksanaan pilkada melalui DPRD.

“Kami ingin Retreat menjadi tradisi kebangsaan yang rutin diselenggarakan bagi setiap warga negara yang diamanahkan sebagai pejabat negara dan kepala daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berencana menggelar pelatihan atau retreat untuk seluruh kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Konsepnya akan mirip seperti retreat kabinet Merah Putih yang saat itu dikumpulkan di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah.

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).

“Ya rencananya seperti itu (retreat), dikumpulkan di satu tempat,” sambungnya.

15/01/2025 03:03
Pertemuan dengan tim transisi Pramono-Rano masih bahas hal umum

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Teguh: Pertemuan dengan tim transisi Pramono-Rano masih bahas hal umum
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 14 Januari 2025 – 15:36 WIB

Elshinta.com – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengungkapkan dari hasil pertemuan dengan Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Karno masih membahas hal-hal yang bersifat umum.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan pertemuan dengan tim transisi pada Senin (13/1) dan akan melanjutkan pertemuan pada Kamis (16/1).

“Pertemuan dengan tim transisi tidak hanya sekali. (Pertemuan) Kemarin (13/1) masih bersifat umum dan Insyaallah kita akan lanjutkan pada Kamis (16/1),” ujar Teguh usai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa.

Adapun tim transisi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano dibentuk untuk mempersiapkan peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Tim ini beranggotakan 14 orang diketuai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah. Tim terdiri atas orang-orang yang profesional dan mempunyai keahlian di bidang masing-masing.

Ketika ditanya soal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih nantinya, Teguh mengatakan kemungkinan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

Dia menyatakan siap untuk mendukung tim transisi agar pelantikan dapat berjalan optimal.

“Pastinya kami siap mendukung dalam hal ini melalui tim transisi untuk hal-hal yang memang diperlukan agar nanti setelah dilantik, gubernur dan wakil gubernur bisa bekerja optimal,” ujar dia.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, juru bicara Pramono-Rano Chico Hakim menyebutkan pertemuan antara tim transisi dan Pemprov DKI belum banyak membicarakan hal yang bersifat teknis.

Namun, kata dia, sudah memperkenalkan program-program jangka pendek yang ingin direalisasikan Pramono-Rano.

Program-program yang dibahas, kata Chico, meliputi program yang sudah terucap dari Pramono Anung. Misalnya, seperti taman dapat dibuka 24 jam, relokasi warga Kampung Bayam, serta program makan pagi gratis.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Kamis (9/1) menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

Menurut KPU DKI, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

Untuk itu, sesuai peraturan yang ada maka pasangan Pram-Doel mulai Kamis (9/1) telah sah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Sumber : Antara

14/01/2025 23:19