Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur Diperiksa KPK, MK: Tak Terkait Sengketa Hasil Pilkada

    Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur Diperiksa KPK, MK: Tak Terkait Sengketa Hasil Pilkada

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemeriksaan terhadap hakim konstitusi Ridwan Mansyur oleh KPK dipastikan tidak terkait dengan sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi (MK),  termasuk sidang pengujian undang-undang dan sidang sengketa hasil Pilkada Serentak 2024.

    “Enggak ada kaitan dengan sidang di MK. Pilkada juga tidak ada, tidak ada sama sekali,” ujar Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih di gedung MK, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Enny mengungkapkan Ridwan Mansyur diperiksa KPK selama 1 jam sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi di Mahkamah Agung (MA). Enny mengaku undangan dari KPK sudah lama, namun Ridwan Mansyur baru bisa memenuhi undangan tersebut karena banyak kesibukan di MK.

    “Mungkin ada kaitan, beliau (Ridwan Mansyur) mengatakan dengan hal yang terjadi pada waktu di MA. Saya kira semua sudah tahu, itu ada kaitan dengan persidangan yang sedang dilakukan MA sekarang ini.”

    “Mungkin beliau ada di situ yang diminta keterangan sebagai saksi. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan MK. Itu yang beliau tadi sampaikan ke saya,” ungkap Enny.

    Menurut Enny, Ridwan Mansyur meminta waktu hari ini karena yang bersangkutan tidak memiliki jadwal sidang sengketa hasil Pilkada 2024. Diketahui, Ridwan Mansyur berada di panel 2 yang hari dijadwalkan off atau tidak menggelar sidang.

    Ridwan Mansyur, lanjut Enny, juga sudah meminta izin ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK untuk memenuhi panggilan KPK.

    “Jadi beliau itu minta waktu kepada KPK, bagaimana kalau hari ini saja, karena sidang panel 2 sedang off,” tutur Enny.

    Enny memastikan pemeriksaan Ridwan Mansyur oleh KPK tidak akan mengganggu sidang-sidang sengketa hasil Pilkada Serentak 2024. MK tetap melanjutkan sidang sengketa Pilkada 2024 pada Jumat (17/1/2024), dengan agenda mendengarkan keterangan para pihak khususnya KPU, Bawaslu dan pihak terkait.

    “Saya kira enggak (ganggu tahapan sidang sengketa pilkada). Karena kami tadi baru saja selesai RPH untuk pilkada, yang terkait dengan setelah ini, besok kami akan langsung sidang lanjutan lagi terkait keterangan para pihak khususnya KPU, Bawaslu dan pihak terkait, dan jadwalnya seperti biasa,” pungkas Enny.

    Diketahui, hakim MK Ridwan Mansyur diperiksa KPK hari ini selama 1 jam. Ridwan selesai diperiksa pada pukul 13.11 WIB. Ridwan mengaku diperiksa sebagai saksi, namun tidak dirinci secara jelas kasus yang KPK memanggilnya.

    “Cuma memberi keterangan, sudah selesai,” kata Ridwan singkat.

    Sementara Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Gede Dewa Palguna mengungkapkan Ridwan Mansyur telah mengajukan izin kepada MKMK untuk hadir sebagai saksi di KPK hari ini. Menurut Palguna, Ridwan Mansyur diperiksa sebagai saksi dari kasus korupsi mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

    “Beliau (Pak Ridwan Mansyur) sudah melapor kepada saya selaku Ketua MKMK bahwa beliau dimintai keterangan oleh KPK sebagai saksi dalam perkara mantan Sekretaris MA,” kata Palguna kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

  • Pemprov DKI Siapkan Dana BTT untuk Jalankan Program Sarapan Gratis Pramono-Rano Tahun Ini

    Pemprov DKI Siapkan Dana BTT untuk Jalankan Program Sarapan Gratis Pramono-Rano Tahun Ini

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebut program sarapan gratis di Jakarta yang dicanangkan Pramono Anung-Rano Karno bisa berjalan pada tahun ini.

    Pemprov DKI, menurut dia, telah menyiapkan anggaran yang kelak akan dibutuhkan Pramono-Rano untuk menjalankan programnya usai dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta, termasuk sarapan gratis di sekolah.

    Hal ini diungkapkan Teguh usai menggelar pertemuan dengan jajaran tim transisi Pramono-Rano di Balai Kota DKI Jakarta.

    “itu tentu saja ada beberapa pos-pos yang bisa disiapkan. Nantinya kita akan bicarakan lebih lanjut dengan tim transisi, secara teknisnya kita akan sampaikan,” kata Teguh, Kamis, 16 Januari.

    Teguh menjelaskan, Pemprov DKI memiliki dana belanja tak terduga (BTT) dalam APBD tahun anggaran 2025. Menurut dia, dana BTT bisa digunakan untuk mulai menjalankan program sarapan gratis di era Pramono-Rano.

    “Kalau BTT kan bisa lah dengan pergeseran anggaran, nah itu kita siapkan. Jadi andai kata nanti memang akan ada program sarapan gratis, atau subsidi, atau bagaimana caranya,” tutur Teguh.

    Saat masa kampanye Pilgub Jakarta, Pramono Anung menyebut akan menjalankan program sarapan gratis bagi siswa di sekolah jika memenangkan pilkada. Sarapan gratis ini akan menjadi asupan tambahan siswa selain makan siang gratis yang dijalankan pemerintah pusat.

    “Sebenarnya di dana APBD Jakarta sudah ada alokasinya. Jadi bukan hal sesuatu yang terlalu baru. Hanya memang program ini akan disinergikan dengan program makan siang dari pemerintah pusat. Padahal, ada dua hal yang berbeda, maka kami mengusulkan untuk sarapan pagi gratis,” kata Pramono di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober.

    Pramono bahkan menjamin sarapan gratis disekolah bisa dilaksanakan pada tahun depan setelah pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta hasil Pilkada 2024.

    “Dananya, alokasinya sudah ada. Bahkan, kalau saya misalnya dilantik tahun 2025 sudah ada dananya. Sehingga, program ini pasti bisa berjalan. Bukan sesuatu yang dari kayangan lah,” tutur Pramono.

    Pramono optimistis program sarapan gratis bisa berjalan setiap hari siswa bersekolah, serupa makan bergizi gratis. Biaya per porsi sarapan gratis ini, menurut Pramono, tak beebeda jauh dengan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Maka kalau saya yakin berjalan, menunya akan kita ganti setiap waktu. Yang penting sehat. Bahwa kemudian akan ada menu tetap, nasi uduk, akan kita lakukan,” urai dia.

  • Video: Pilkada Usai, Andra Soni Ungkap Program Kerja 100 Hari

    Video: Pilkada Usai, Andra Soni Ungkap Program Kerja 100 Hari

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banten selama ini dihadapkan dengan sejumlah tantangan, mulai dari infrastruktur, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan. Lantas seperti apa program 100 hari ke depan dari Gubernur Terpilih?

    Selengkapnya saksikan dialog Shinta Zahara bersama Gubernur Banten Terpilih Andra Soni di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (16/01/2025).

  • Enam Desa di Magetan Bakal Gelar Pilkades 2025, Berpotensi Bertambah

    Enam Desa di Magetan Bakal Gelar Pilkades 2025, Berpotensi Bertambah

    Magetan (beritajatim.com) – Enam desa di Magetan bakal menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 2025 ini. Rencana ini muncul dalam rapst dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Magetan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kamis (16/1/2025).

    Kepala DPMD Magetan Eko Muryanto mengatakan, pihaknya memastikan enam desa bakal menggelar pilkades tahun ini. Lantaran posisi kades kosong.

    “Dari enam desa ini berpotensi bertambah. Anggaran sudah kami siapkan. Tadi kami juga sudah sampaikan ke DPRD. Namun, memang menunggu proses tahapan Pilkada yang belum usai. Kami menunggu bupati definitif dilantik,” katanya.

    Enam desa diantaranya, Desa Patihan Kecamatan Karangrejo, Desa Bangunasri Kecamatan Barat, Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan, Desa Garon Kecamatan Kawedanan, Desa Soco Kecamatan Bendo, dan Desa Kiringan Kecamatan Takeran.

    Sementara, dua desa yang masih wacana yakni Desa Mategal Kecamatan Parang, karena kades mundur dan masih menunggu SK Pemberhentian, kemudian Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo yang saat ini menjalani proses hukum karena dugaan korupsi. Jika sudah inchracht, maka akan diproses untuk pilkades.

    Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Magetan Gaguk Arif Sujatmiko mengatakan pihaknya sudah mendengarkan penjelasan dari DPMD terkait rencana Pilkades.

    “Memang diperkirakan ada delapan desa ya. Anggaran siap, dan harus menunggu dilantiknya Bupati definitif. Kemudian, apakah nanti e-voting maupun manual, menunggu perintah kepala daerah nanti ya,” katanya.

    Gaguk mengatakan tahapan akan berjalan sekitar empat bulan. Dia mengharap Pilkades bisa dilaksanakan pada September 2025.

    “Semoga tidak ada lagi yang bertambah ya. Saya harapkan kades-kades sehat wal afiat dan tidak ada perkara hukum, sehingga bisa memerintah sampai masa jabatannya berakhir,” pungkasnya. [fiq/suf]

  • MK Pastikan Pemanggilan Ridwan Mansyur ke KPK Tak Ganggu Jadwal Sidang Sengketa Pilkada Nasional 16 Januari 2025

    MK Pastikan Pemanggilan Ridwan Mansyur ke KPK Tak Ganggu Jadwal Sidang Sengketa Pilkada Nasional 16 Januari 2025

    MK Pastikan Pemanggilan Ridwan Mansyur ke KPK Tak Ganggu Jadwal Sidang Sengketa Pilkada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) memastikan pemanggilan Hakim Konstitusi
    Ridwan Mansyur
    ke KPK tidak akan mengganggu jadwal sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
    Juru Bicara MK, Enny Nurbaningsih, mengatakan jadwal sidang akan dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya.
    “Saya kira enggak (mengganggu jadwal), karena kami tadi baru saja selesai RPH (Rapat Pemusyawatan Hakim) untuk Pilkada, yang terkait dengan setelah ini besok itu kami akan langsung sidang lanjutan lagi terkait dengan keterangan para pihak, khususnya KPU, Bawaslu, dan pihak terkait,” imbuh Enny saat ditemui di Gedung MK, Kamis (16/1/2025).
    Dia juga menyebut ada kemungkinan Ridwan Mansyur tak lagi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah permintaan keterangan yang dia jalani hari ini.
    “Tampaknya beliau tidak ada panggilan lagi, tampaknya,” tutur Enny.
    Dia juga menjelaskan, pemanggilan Ridwan Mansyur hari ini adalah penundaan yang terjadi karena persiapan sidang Pilkada.
    Ridwan Mansyur disebut dipanggil KPK sudah cukup lama, namun baru bisa memenuhi panggilan setelah jadwal sidang longgar.
    Enny juga menegaskan, pemanggilan Ridwan Mansyur tak ada kaitannya dengan kelembagaan MK, termasuk kaitan dengan gugatan pilkada yang sekarang sedang berjalan.
    “Tidak ada kaitan dengan persidangan di MK, tidak ada. Pilkada juga tidak ada,” tandasnya.
    Adapun Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur tiba-tiba keluar dari Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/1/2025).
    Ia terlihat mengenakan kacamata, kemeja putih berbalut jaket hitam dan masker putih, serta didampingi seorang berkemeja merah.
    Ridwan mengatakan, dirinya baru rampung memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan di KPK.
    “Cuma memberi keterangan, sudah selesai. Menjadi sebagai saksi,” kata Ridwan kepada wartawan di Gedung Merah Putih.
    Meski demikian, Ridwan tak menyebutkan kasus korupsi yang diperiksa di KPK.
    “Sudah, sudah,” ujar dia.
    Ridwan terlihat keluar dari tangga lantai dua yang biasanya digunakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan saksi.
    Adapun MA mulai menyidangkan perkara kasasi dugaan suap jual beli perkara yang menjerat mantan Sekretaris MA, Hasbi Hasan.
    Kasasi diajukan oleh Hasbi selaku terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) yang keberatan atas putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.
    Putusan ini hanya menguatkan hukuman enam tahun penjara terhadap Hasbi.
    Perkara kasasi Hasbi Hasan terdaftar dengan Nomor Perkara 7143 K/PID.SUS/2024 yang terdaftar pada 11 Oktober lalu.
    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya menyatakan Hasbi Hasan terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Hakim kemudian menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 3,88 miliar subsider 3 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Evaluasi Pemilu 2024, Bawaslu Bogor Soroti Hal Ini!

    Evaluasi Pemilu 2024, Bawaslu Bogor Soroti Hal Ini!

    JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder di Hotel Bigland, Sentul, Kamis (16/1/2025).

    Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanuddin mengatakan, rapat kordinasi itu membahas evaluasi pemilihan serentak tahun 2024.

    “Memang tahapan pilkada sudah sampai selesai, jadi kami di bulan Januari dan Februari ini sudah mulai melakukan kegiatan evaluasi kaitan kerja pengawasan Bawaslu,” ujarnya.

    BACA JUGA:Hadapi Sidang Sengketa Pilkada, Ini Kata Bawaslu Kabupaten Bogor

    Dengan adanya rapat koordinasi dengan stakeholder ini, kata Burhanudin, Bawaslu mendapatkan input masukan berkaitan dengan kerja yang selama tahapan pemilu dilakukan.

    Dalam rapat tersebut, ada beberapa hal yang dibahas, selain terkait masukan untuk Bawaslu, juga membahas mengenai angka partisipasi pemilu rendah di Kabupaten Bogor.

    “Mungkin yang tadi agak menarik soal temen-temen juga suka tanyakan termasuk juga, evaluasi itu berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang rendah,” ucapnya.

    BACA JUGA:Bawaslu Kota Bogor Raih Dua Penghargaan pada Anugerah Kehumasan dan Datin Bawaslu Se-Jawa Barat 2024

    Meskipun rendahnya partisipasi masyarakat itu tidak sepenuhnya menjadi kewajiban Bawaslu. Tetapi jika dilihat dari sisi pengawasan partisipasinya memang lemah.

    Lebih lanjut, Burhanudin menyampaikan, laporan yang diterima oleh Bawaslu terkait kasus pelanggaran pemilu sangat minim.

    “Soal laporan yang disampaikan ke bawaslu juga sangat minim, hanya berapa kasus 6 kasus. Jadi dari diskusi hari ini itu akan jadi bahan evaluasi secara kelembagaan,” ucapnya.

    “Kita juga kan punya tanggung jawab melaporkan hasil kerja pengawasan ini ke lembaga di atas kita,” tutupnya.

  • Sidang Sengketa Pilkada, Ini Kata Bawaslu Kabupaten Bogor

    Sidang Sengketa Pilkada, Ini Kata Bawaslu Kabupaten Bogor

    JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor akan menghadapi sidang gugatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Jumat (17/1) besok. Untuk itu, mereka mengaku sudah mempersiapkan sejumlah hal.

    Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanuddin kepada wartawan, Kamis (16/1).

    “Kita siapkan beberapa jawaban terhadap dari dalil yang disampaikan oleh pemohon tentu itu poin-poin yang memang berhubungan langsung dengan apa yang digugat ke bawaslu,” tegas Burhanuddin.

    BACA JUGA:Sidang Sengketa Pilkada Digelar Besok di MK, KPU Kabupaten Bogor Mengaku Siap Hadapi Segala Pertanyaan Pemohon

    Menurut Burhanuddin, pihaknya telah siap memberikan jawaban terhadap persoalan yang sebelumnya dilaporkan oleh calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 sebagai pemohon.

    Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut, salah satu laporan yang diterima mengenai pelanggaran, yaitu perihal Alat Peraga Kampanye (APK).

    Lalu, gugatan terhadap mekanisme penanganan pelanggaran juga termasuk salah satu yang dilemparkan oleh pihak pemohon. “Ya tentukan apa yang mereka dalilkan mereka juga misalnya punya bukti, dan kita juga punya jawaban dan tentu saja punya bukti,” kata dia.

    BACA JUGA:Hadapi Sengketa Pilkada di MK, KPU Bandung Barat Kumpulkan Bukti

    Selaras dengan Bawaslu, KPU Kabupaten Bogor juga sudah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi persidangan besok di MK.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) M Adi Kurnia mengaku telah mempersiapkan jawabannya untuk memenuhi pertanyaan dari pihak pemohon.

    “Tim divisi dan lawyer kami sedang persiapan jawaban untuk sebagai termohon untuk memenuhi jawaban dari termohon,” kata Adi.

    Diketahui, Pemohon perkara sengketa Pilkada Kabupaten Bogor ini merupakan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02, Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman. Persidangan sengketa itu sudah terdaftar dengan nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025.

  • Pram-Doel diharapkan segera akselerasikan pejabat DKI definitif 

    Pram-Doel diharapkan segera akselerasikan pejabat DKI definitif 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino mengharapkan Pramono Anung dan Rano Karno (Doel) yang sudah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2024-2029 segera melakukan akselerasi pejabat-pejabat DKI definitif.

    Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, saat ini masih banyak kepala dinas, wali kota, camat hingga lurah yang kosong dan diisi pelaksana tugas (plt) sehingga terjadi rangkap jabatan.

    “Harapan kita, Pak Pram dan Bang Doel itu bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.

    Menurut dia, untuk formasi jabatan yang masih dijabat plt harus cepat diisi oleh pejabat definitif yang memiliki kapabilitas dan etos kerja yang luar biasa.

    “Apalagi, saya juga mendengar Pak Pram hanya akan satu periode, capaian dalam lima tahun ini akan sangat progresif. Kita akan tunggu,” tutur Wibi.

    Hal itu disampaikan dalam diskusi “Ngobrolin Jakarta (Ngojak)” bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta bertajuk “Mengawal Program Pembangunan Prioritas 100 Hari Kerja Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2024-2029, Rabu (15/1).

    Ketua DPW Partai NasDem itu juga berharap kepemimpinan Pram-Doel di Jakarta bisa berjalan baik dan sukses.

    “Dalam konteks saya yang juga sebagai Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi pembangunan, saya ingin Mas Pram dan Bang Doel mampu mengubah fasad-fasad (muka) Jakarta,” katanya.

    Diharapkan Jakarta menjadi lebih hijau dan rindang, trotoar dan jalannya bagus, hingga tidak ada lagi kabel udara semrawut. “Sehingga, semua bisa merasakan Jakarta yang menyenangkan dan aman,” katanya.

    Wibi juga menginginkan agar sebelum masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta berakhir, Teguh Setyabudi mampu mengorkestrasi (mengatur) seluruh jajaran agar ketika Pram-Doel resmi menjabat sudah jelas alur koordinasinya.

    “Bahkan, kita ketahui juga sudah ada tim transisi. Ini saya kira tentu menjadi bagian mengorkestrasi, mengoordinasikan itu,” kata Wibi.

    Sementara itu, perwakilan Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, M Syaiful Jihad juga menegaskan pentingnya pengisian pejabat definitif.

    “Sebagai catatan, Mas Pram tentu sudah melakukan pemetaan (mapping). Termasuk, adanya pejabat OPD maupun BUMD yang dalam pelaksanaan Pilkada mendukung paslon tertentu, meski secara sembunyi-sembunyi.

    Hal ini berhembus di kalangan aktivis Jakarta. “Pasti nama-namanya sudah ada di saku Mas Pram,” katanya.

    Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) itu juga mengingatkan agar Pram-Doel dapat segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk melakukan akselerasi terhadap visi dan misi maupun program termasuk janji kampanye yang akan direalisasikan.

    “Ini akan menjadi dasar, termasuk untuk kebutuhan alokasi anggarannya,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hubungan Ketua DPRD Kota Kediri dan Vinanda Usai Pilkada 2024, Mencair?

    Hubungan Ketua DPRD Kota Kediri dan Vinanda Usai Pilkada 2024, Mencair?

    Kediri (beritajatim.com) – Pilkada Kota Kediri 2024 sudah rampung dan pasangan Vinanda Prameswati – KH Qowimuddin Thoha ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali Kota Kediri terpilih periode 2025-2030. Lalu bagaimana hubungan antara Ketua DPRD setempat Firdaus dengan Mbak Vinandan dan Gus Qowim usai pesta demokrasi tersebut?

    Sebagaimana diketahui, Pilkada 2024 seolah membelah menjadi dua poros politik di Kota Kediri.

    Poros pertama, koalisi pemenangan paslon nomor urut 01 Vinanda – Qowim yang diusung oleh koalisi Partai Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PKS dan Hanura. Poros kedua koalisi Partai NasDem dan PAN yang mengusung pasangan nomor urut 02 Ferry Silviana Veronica – Regina Nadya Suwono (FREN).

    Pembelahan itu berlanjut hingga ke Gedung DPRD Kota Kediri. Poros pertama dengan kekuatan 21 anggota dewan. Sedangkan poros kedua sebanyak 9 anggota dewan, termasuk Ketua DPRD Firdaus (bibi ipar dari Bunda Fey – panggilan akrab Ferry Silviana Veronica).

    Firdaus mengaku hubungannya dengan Mbak Vinanda maupun Gus Qowim dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan, mereka sudah saling bertemu dan bersilaturahmi.

    “Kemarin, Alhamdulillah mbak Wali dan Gus Qowim berkunjung, sowan ke rumah saya. Sebenarnya sudah lama ingin berkunjung, tetapi karena kesibukan beliau, akhirnya baru terealisasi kemarin,” kata Firdaus usai memimpin rapat paripurna DPRD Kota Kediri tentang penetapan wali Kota dan wawali Kediri terpilih, pada Rabu 15 Januari 2025.

    Bibi dari Wali Kota Kediri periode sebelumnya Abdullah Abu Bakar ini mengaku sudah sangat mengenal Gus Qowim. Sebab, selain adik dari almarhumah Hj. Lilik Muhibbah (mantan Wawali Kediri era Mas Abu), Gus Qowim juga ketua tim pemenangan Mas Abu – Ning Lik.

    “Saya dengan Gus Qowim itu sudah sangat dekat. Dengan Mbak Vinanda, memang baru kemarin baru nampak di Pilkada. Tetapi Alhamdulillah dengan pertemuan kemarin, jelas hubungannya kekeluargaan. Barang kali sama-sama, punya visi dan misi ingin membangun Kota Kediri agar lebih baik,” jelasnya.

    Terpisah, Vinanda Prameswati menyatakan rasa syukurnya telah ditetapkan sebagai wali Kota Kediri terpilih bersama wakilnya Gus Qowim oleh DPRD Kota Kediri. Dirinya juga berkomitmen untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

    “Tentunya saya dan Gus Qowim akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan anggota DPRD Kota Kediri untuk mewujudkan program-program pembangunan demi Kota Kediri yang MAPAN (maju, agamis, produktif, aman dan ngangeni sesuai visi dan misinya),” tutup Vinanda. [nm/aje]

  • Fokus Dukung Prabowo-Gibran, Golkar Belum Berpikir Usung Kader Sendiri Jadi Capres 2029

    Fokus Dukung Prabowo-Gibran, Golkar Belum Berpikir Usung Kader Sendiri Jadi Capres 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir memastikan partainya belum berpikir mengusung kader sendiri maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2029. Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang membuka peluang semua partai mengajukan calon pada Pilpres 2029.

    Adies mengatakan, saat ini Golkar fokus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk merealisasikan program-program prioritasnya.

    “Jadi Golkar belum berpikir (usung capres untuk Pilpres 2029) tetapi secara kebijakan Pak Bahlil (ketua umum Golkar) kita berkomitmen untuk terlebih dahulu mendukung kepemimpinan Pak Prabowo membesarkan bangsa dan negara, menyejahterakan rakyat,” ujar Adies di kantor MKGR, Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Adies mengatakan tahapan Pilpres 2029 masih jauh, meskipun MK sudah memutuskan penghapusan presidential threshold di awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Yang dilakukan Golkar sekarang, kata Adies adalah mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang cocok diterapkan di Indonesia. 

    “Kita ingin mengatur dahulu bagaimana sistem demokrasi kita ke depan. Bagaimana pilpres, pilkada dan pemilu kita, apakah mau tetap serentak dengan model seperti ini atau pilihan langsung. Ini kan harus dikaji,” tandas dia.

    Lebih lanjut, Adies mengatakan Golkar akan selalu hati-hati dalam menentukan calon pemimpin. Golkar tidak terlalu ambisi dan selalu mengukur diri untuk memastikan apakah ada kader yang layak maju capres dan cawapres nantinya.

    “Kalau calon kami ada yang pas, kami jalan. Jadi Partai Golkar realistis. Kalau kita memang bisa yakin, kita jalan,” tegasnya.

    Yang jelas, siapa pun pasangan capres-cawapres pemenang di Pilpres 2029, Partai Golkar akan mendukungnya.