Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Andi Yuslim Patawari dan Ilham Habibie Bahas Teknologi hingga Pemberdayaan Ekonomi

    Andi Yuslim Patawari dan Ilham Habibie Bahas Teknologi hingga Pemberdayaan Ekonomi

    loading…

    Dua tokoh berdarah Bone, Sulawesi Selatan Ilham Akbar Habibie dan Andi Muhammad Yuslim Patawari bersilaturahmi dan diskusi kebangsaan di Wisma Habibie – Ainun (WHA). Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Dua tokoh berdarah Bone, Sulawesi Selatan Andi Muhammad Yuslim Patawari dan Ilham Akbar Habibie bersilaturahmi dan diskusi kebangsaan di Wisma Habibie – Ainun (WHA), kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025). Sebagai generasi penerus bangsa, keduanya memiliki pandangan yang sama terkait banyaknya hal yang perlu diperjuangkan untuk memacu kemajuan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.

    Pembicaraan hangat keduanya membahas teknologi, bisnis hingga pengembangan organisasi berbasis dakwah ekonomi kerakyatan, sekaligus menjadi kolaborasi lintas bidang antartokoh bangsa. “Dalam meningkatkan ekonomi perlu digelar diskusi, sebagai masukan untuk kepentingan kemajuan generasi masa depan bangsa di bidang teknologi dan ekonomi yang bertujuan untuk kemajuan bangsa dan juga kesejahteraan rakyat,” ujar Andi Yuslim Patawari.

    Plt Sekretaris Jenderal Partai Perindo ini mengatakan, ketokohan Ilham Akbar Habibie perlu dimaksimalkan dan lebih diberdayakan. Sebab, banyak hal positif yang bisa diambil dari putra sulung Presiden ke-3 Republik Indonesia Burhanudin Jusuf Habibie (B.J. Habibie) tersebut.

    “Pak Ilham Habibie merupakan teknokrat di bidang teknologi pesawat terbang, dan kebetulan beliau putra Presiden ke-3 Republik Indonesia. Beliau juga sangat humble kepada siapa pun,” tutur Andi.

    Dia juga menyoroti gebrakan Ilham Habibie dalam kontestasi pemilu, yang mengawali langkahnya dengan mengikuti Pilkada Jawa Barat 2024. “Tentunya langkah beliau patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian sebagai anak bangsa,” ucapnya.

    Dia berharap, Ilham Habibie terus berkiprah dan meneruskan perjuangannya melalui politik, hingga bisa melakukan hal-hal besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain sama-sama berdarah Bone, Andi dan Ilham juga merupakan pengurus Kadin Indonesia.

    Andi menjabat Wakil Ketua Umum, sementara Ilham tercatat sebagai Kepala Badan Riset dan Teknologi. “Saya sebagai putra daerah Bone sangat bangga dengan ketokohan Bapak B.J. Habibie dan Ilham Habibie karena ada darah Bone yang mengalir di kedua tokoh, ayah dan anak tersebut,” ungkap Andi.

    Pada kesempatan tersebut, Andi menjelaskan spirit dan etos kerja yang dimiliki masyarakat Bone. “Tanah Sulawesi Selatan merupakan tempat lahirnya para pejuang, petarung dan pekerja keras yang banyak memberikan kontribusi untuk negara dan bangsa Indonesia,” katanya.

    Dalam beberapa kesempatan, Ilham Habibie juga kerap menguraikan perjalanan dan asal usul keluarga besar B.J. Habibie. “Bapak itu biar pun dikenal sebagai orang Gorontalo, tapi sesungguhnya keluarga Bapak merantau dari Bone ke Gorontalo lima generasi yang lalu. Dimana nama aslinya adalah Lamakasa. La itu dalam kebiasaan orang Bone itu menunjukkan laki-laki, nama panggilan laki-laki,” terang Ilham.

    (rca)

  • PAN Harapkan Pertemuan Prabowo dan Megawati Bahas Pembangunan Nasional

    PAN Harapkan Pertemuan Prabowo dan Megawati Bahas Pembangunan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menyatakan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, yang juga ketua umum Partai Gerindra, dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan langkah positif bagi politik nasional. Saleh berharap, jika pertemuan ini terealisasi, pembangunan nasional menjadi agenda utama pembahasan.

    “Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati sangat baik. Silaturahmi politik seperti ini harus dibudayakan dan didukung semua pihak. Ini menjadi pertanda baik bagi politik nasional,” ujar Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

    Saleh menambahkan, hubungan baik antara Megawati dan Prabowo sudah terjalin lama. Tidak ada hambatan berarti yang dapat menghalangi pertemuan Prabowo dan Megawati.

    “Semua tahu kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka. Karena itu, tidak ada penghalang bagi mereka untuk bertemu,” ungkapnya.

    Menurut Saleh, Megawati memiliki pandangan dan saran yang signifikan bagi pemerintahan saat ini. Dalam 10 tahun terakhir, PDI Perjuangan telah aktif mengawal agenda pembangunan nasional.

    Selain itu, ia menilai komitmen kedua tokoh tersebut harus mencakup upaya berpihak kepada masyarakat kecil, terutama dalam program pengentasan kemiskinan. Agenda pembangunan, kata Saleh, harus berlandaskan keadilan dan kesejahteraan sosial.

    “Saya melihat ada titik temu antara Mega dan Prabowo dalam bidang ini. Hal inilah yang perlu dipertegas. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mewujudkan tujuan ini,” tambahnya.

    Saleh yang juga ketua Komisi VII DPR itu mengajak semua pihak untuk mendukung rencana pertemuan tersebut. Menurutnya, agenda positif seperti ini perlu dibumikan di seluruh level kepemimpinan.

    “Pileg, pilpres, dan pilkada sudah selesai. Saatnya kita bersatu kembali demi kepentingan bangsa dan negara,” tutup Saleh memberikan dukungan agar pertemuan Prabowo dan Megawati bisa segera terwujud.

  • Politik sepekan, survei kepuasan Prabowo hingga pelantikan 6 Februari

    Politik sepekan, survei kepuasan Prabowo hingga pelantikan 6 Februari

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik sepekan, mulai 19 hingga 25 Januari 2025, yang menjadi sorotan, di antaranya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen hingga kepala daerah tak bersengketa dilantik pada tanggal 6 Februari.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    Survei Litbang Kompas: Tingkat kepuasan Prabowo-Gibran 80,9 persen

    Hasil survei terbaru Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang disiarkan di Jakarta, Senin, mengungkap tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

    Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4–10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Dalam hasil survei itu, yang juga dibagikan oleh Tim Media Prabowo di Jakarta, Senin, responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga mencakup mereka yang bukan pemilih pasangan tersebut saat Pilpres 2024.

    Baca selengkapnya di sini.

    100 hari kerja, Presiden tegaskan kebijakan pemerintah prorakyat

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau sekitar 100 hari pertama masa kerja, pemerintahannya membuat berbagai kebijakan yang prorakyat.

    Presiden pun berterima kasih kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang telah bekerja keras membuktikan hasil kerjanya untuk rakyat.

    “Dalam 3 bulan, kita telah memberi bukti kepada rakyat, kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak pada kepentingan negara,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan-arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Kepala OIKN: Presiden targetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.

    Demi mewujudkan itu, Presiden memerintahkan jajarannya, di antaranya OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, yang merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua IKN.

    “Beliau (Presiden, red.) mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor dan huniannya,” kata Kepala OIKN saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    AHY akui tak tahu soal HGB pagar laut saat jabat Menteri ATR/BPN

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak mengetahui tentang sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut di Tangerang, Banten, saat dirinya menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    “Saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu ‘kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk ‘kan 2024,” ujar pria yang akrab disapa AHY tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    AHY menjelaskan bahwa HGB pagar laut tersebut sudah ada sejak 2023, sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Dia mengaku tidak menerima laporan terkait adanya HGB pagar laut saat menduduki jabatan tersebut.

    Baca selengkapnya di sini.

    Wamendagri: 270 kepala daerah dilantik Presiden di Istana pada 6 Februari

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan sekitar 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 rencananya dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 6 Februari 2025.

    Bima menjelaskan bahwa kepala daerah yang dilantik pada 6 Februari itu tergabung dalam pelantikan pertama para kepala daerah yang hasil pemilihannya tidak bersengketa atau tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Insya Allah Pak Prabowo akan melantik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164 B,” kata Wamendagri menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, selepas sidang kabinet.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAN: Tak Ada Penghalang Antara Megawati dan Prabowo untuk Bertemu – Halaman all

    PAN: Tak Ada Penghalang Antara Megawati dan Prabowo untuk Bertemu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki hubungan yang baik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Karenanya, Saleh menilai bahwa tak ada penghalang bagi Megawati dan Prabowo apabila bertemu.

    “Semua tahu kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka. Karena itu, tidak ada penghalang di antara mereka untuk bertemu,” kata Saleh pada Sabtu (25/1/2025).

    Ketua Komisi VII DPR RI ini juga meyakini Megawati akan memberikan masukan yang baik untuk Prabowo.

    “Saya yakin, Bu Mega memiliki saran dan masukan yang kontributif bagi pemerintahan sekarang. Apalagi, dalam sepuluh tahun terakhir, PDIP ikut mengawal agenda pembangunan nasional,” ujar Saleh.

    Namun, Saleh berharap pertemuan Megawati dan Prabowo dapat memperkuat komitmen untuk berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. 

    “Artinya, agenda pembangunan yang akan dilaksanakan sebanyak-banyaknya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Fundamental ekonomi kita harus didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan sosial,” ucapnya.

    Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini berpendapat bahwa Megawati dan Prabowo memiliki titik temu dalam konteks kesejahteraan masyarakat.

    “Saya melihat ada titik temu antara bu Mega dan Pak Prabowo dalam bidang ini. Ini yang perlu dipertegas. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan tujuan ini,” ungkap Saleh.

    Saleh pun mengajak semua pihak mendukung rencana pertemuan Megawati dan Prabowo untuk kepentingan bangsa dan negara.

    “Agenda positif seperti ini perlu dibumikan di seluruh level kepemimpinan. Apalagi, Pileg, Pilpres, dan Pilkada sudah selesai. Saatnya sekarang kita bersatu kembali demi kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.

  • PAN: Pertemuan Prabowo-Megawati utamakan agenda pembangunan nasional

    PAN: Pertemuan Prabowo-Megawati utamakan agenda pembangunan nasional

    Semua tahu kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka karena itu tidak ada penghalang di antara mereka untuk bertemu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay berharap pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri apabila terealisasi menyertakan pembangunan nasional sebagai agenda utama di dalamnya.

    “Saya berharap jika pertemuan itu dilaksanakan, agenda utamanya adalah menata prioritas pembangunan nasional,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dia meyakini bahwa Megawati yang merupakan Presiden Ke-5 RI itu memiliki saran dan masukan yang kontributif bagi pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.

    “Apalagi, dalam sepuluh tahun terakhir, PDI Perjuangan ikut mengawal agenda pembangunan nasional,” ucapnya.

    Menurut dia, Megawati dan Prabowo perlu menegaskan pula komitmen bersama untuk berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.

    Dengan demikian, lanjut dia, agenda pembangunan sebanyak-banyaknya akan dilakukan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

    “Fundamental ekonomi kita harus didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Saya melihat ada titik temu antara Bu Mega dan Pak Prabowo dalam bidang ini. Ini yang perlu dipertegas. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan tujuan ini,” tuturnya.

    Untuk itu, dia memandang rencana pertemuan Megawati dan Prabowo sebagai sesuatu yang baik dan perlu didukung oleh semua pihak.

    “Semua tahu kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka karena itu tidak ada penghalang di antara mereka untuk bertemu,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa silaturahim politik antartokoh bangsa harus dibudayakan sebab menjadi pertanda baik bagi kepentingan politik nasional, sebagaimana rencana pertemuan Megawati-Prabowo.

    “Agenda positif seperti ini perlu dibumikan di seluruh level kepemimpinan. Apalagi, pileg, pilpres, dan pilkada sudah selesai. Saatnya sekarang kita bersatu kembali demi kepentingan bangsa dan negara,” ucap dia.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah berharap Megawati segera bertemu dengan Presiden Prabowo sebelum partai berlambang kepala banteng moncong putih itu melaksanakan kongres pada April 2025.

    “Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahului oleh pertemuan Ibu Mega dengan Presiden RI Prabowo,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/1).

    Menurut Said, Megawati sudah menegaskan saat pidato dalam perayaan Hari Ulang Tahun Ke-52 PDI Perjuangan pada tanggal 10 Januari 2025 bahwa hubungannya dengan Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAN Ajak Semua Pihak Dukung Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo  – Halaman all

    PAN Ajak Semua Pihak Dukung Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengajak semua pihak mendukung rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Saya mengajak semua pihak untuk mendukung rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo,” kata Saleh pada Sabtu (25/1/2025).

    Saleh menegaskan, rencana pertemuan tersebut perlu dukung untuk kepentingan bangsa dan negara.

    “Agenda positif seperti ini perlu dibumikan di seluruh level kepemimpinan. Apalagi, Pileg, Pilpres, dan Pilkada sudah selesai. Saatnya sekarang kita bersatu kembali demi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

    Ketua Komisi VII DPR RI ini menegaskan bahwa silaturahmi politik harus dibudayakan karena baik bagi kepentingan politik nasional.

    “Semua tahu kalau bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama.

    Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka. Karena itu, tidak ada penghalang di antara mereka untuk bertemu,” tegas Saleh.

    Saleh berharap, apabila pertemuan tersebut akan terlaksana, maka tujuan utamanya adalah menata prioritas pembangunan nasional. 

    “Saya yakin, Bu Mega memiliki saran dan masukan yang kontributif bagi pemerintahan sekarang. Apalagi, dalam sepuluh tahun terakhir, PDIP ikut mengawal agenda pembangunan nasional,” ungkapnya. (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

     

     

  • Bupati Hendy Siswanto Dukung LSM Antikorupsi Terus Kritisi Pemkab Jember

    Bupati Hendy Siswanto Dukung LSM Antikorupsi Terus Kritisi Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mendukung lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi terus mengkritisi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Banyaknya laporan dugaan korupsi birokrasi kepada aparat penegak hukum selama ini adalah bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah.

    “Laporan pada saat pilkada kemarin adalah bagian dari kepedulian dan itu bagian checks and balancing LSM terhadap penggunaan APBD. Saya berharap ke depan LSM terus melakukan seperti ini, karena ini akan menjadi hal yang baik buat kita semua,” kata Hendy, Sabtu (25/1/2025).

    Hendy mengingatkan kembali tentang ketidaksempurnaan manusia. “Kita perlu kontrol dari teman-teman lain. Saya yakin niat teman-teman LSM dan masyarakat baik, untuk kebermanfaatan. Tidak mungkin punya niatan lain selain membantu kita,” katanya.

    Menjelang pemilihan kepala daerah tahun lalu, sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala desa dilaporkan oleh beberapa LSM ke polisi dan kejaksaan. Bahkan Sekretaris Daerah Hadi Sasmito ditahan dengan dugaan korupsi dana papan reklame.

    Hendy berterima kasih kepada jajaran Kepolisian Resor Jember dan Kepolisian Daerah Jawa Timur yang telah bekerja profesional dalam menegakkan hukum dan menangani sejumlah laporan yang masuk. “Teman-teman kejaksaan, Pak Kajari, dan Bu Kajati istimewa dan sangat profesional, memberikan pembelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati,” katanya.

    “Laporan dari siapapun juga, mau benar atau salah, esensinya adalah mengontrol kita. Selama kita bekerja dengan benar, insyaallah aman semua,” kata Hendy.

    Moch. Sholeh, aktivis LSM Mina Bahari yang banyak bergerak di sektor kelautan, mengapresiasi sikap Hendy. “Walaupun mendapatkan kritik bertubi-tubi, dan bahkan beliau juga dilaporkan dengan dugaan yang bermacam-macam, namun beliau tetap memberi dukungan,” katanya.

    Sholeh menilai sikap Hendy ini sewajarnya ditunjukkan. “Seorang pemimpin yang demokratis menyadari konsekuensi untuk menerima kritik maupun berbagai laporan,” katanya.

    Mashudi alias Agus MM, pegiat antikorupsi Jember yang sering mengkritisi kebijakan pemerintah daerah era Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman, menilai pernyataan Hendy tersebut akan memperkuat masyarakat sipil di hadapan negara.

    “Beliau selama ini welcome dan positif merespons setiap kritik, menanggapi dan melakukan pembenahan ketika kritik kami dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki kebijakan penggunaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat,” kata pegiat BIJAK (Bersama Insan Jember Anti Korupsi) ini.

    Agus menilai keterbukaan ini harus dilanjutkan ke depan oleh pemerintah kabupaten dengan diimbangi keterbukaan anggota DPRD Kabupaten Jember. “Toh selama ini DPRD Jember dalam melakukan fungsi pengawasannya selalu menginginkan keterbukaan,” katanya.

    Aktivis Government Corruption Watch Jember Andi Sungkono mengatakan, keinginan Hendy ini sesuai dengan filosofinya. “Zero tolerance to corruption. Tugas pokok dan fungsi LSM adalah mengawasi, mengkritisi, dan melaporkan ke aparat hukum bila terjadi dugaan tindak pidama korupsi. Siapapun bupatinya, siapapun kepala daerahnya,” katanya.

    Government Corruption Watch berkomitmen membantu Pemerintah Kabupaten Jember untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi. “Korupsi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Andi.

    Andi sudah mengantungi sekian informasi untuk ditelisik dan diverifikasi sebelum ditindaklanjuti ke proses hukum. “Kalau layak dilaporkan, kami akan laporkan,” katanya. [wir]

  • Sri Mulyani: APBN 2024 Bekerja Keras Redam Gejolak Ekonomi – Halaman all

    Sri Mulyani: APBN 2024 Bekerja Keras Redam Gejolak Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 bekerja keras meredam gejolak ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2024.

    Dia menegaskan, APBN 2024 difokuskan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Berkat upaya tersebut, pemerintah justru mampu meraih kinerja keuangan terbaik. Dengan tumbuhnya Pendapatan Negara dan Belanja Negara.

    “Pendapatan Negara tumbuh positif 2,1 persen yoy, Belanja Negara tumbuh kuat 7,3 persen year on year (yoy), Keseimbangan Primer negatif Rp 19,4 triliun, namun bergerak menuju positif dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp 507,8 triliun (2,29 persen PDB),” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Kinerja Pendapatan Negara tumbuh positif di tengah gejolak perekonomian global dan harga komoditas yang temoderasi.

    Selanjutnya, realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp 2.842,5 triliun sekitar 101,4 persen dari APBN atau tumbuh 2,1 persen yoy.

    Hal ini ditopang oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 3,6 persen yoy atau sebesar Rp 2.232,7 triliun sekitar 96,7 persen dari target APBN dan PNBP sebesar Rp 579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN. 

    “Kinerja positif ini terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja BLU yang semakin baik,” imbuh Menkeu.

    Kinerja Belanja Negara tumbuh kuat 7,3 persen yoy, dimana peran APBN sebagai shock absorber yang optimal terus mendukung pencapaian target pembangunan.

    Realisasi sementara Belanja Negara mencapai Rp 3.350,3 triliun setara 100,8 persen dari APBN) atau tumbuh 7,3 persen yoy, terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.486,7 triliun (11,0 persen yoy) dan Transfer ke Daerah Rp 863,5 triliun (7,7 persen yoy).

    “Belanja Negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP),” terang Sri Mulyani.

    Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga KUR.

    Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan IKN.

     

  • Komdigi Perketat Penanganan Hoaks di Masa Sengketa Pilkada 2024

    Komdigi Perketat Penanganan Hoaks di Masa Sengketa Pilkada 2024

    Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat upaya dalam menangani hoaks yang beredar selama proses sengketa Pilkada Serentak 2024, khususnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini dilakukan untuk memastikan ruang digital tetap kondusif dan bebas dari disinformasi yang dapat memengaruhi opini publik maupun proses hukum.

    Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Non Perjudian, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Okky Robiana Sulaeman, mengungkapkan berbagai strategi dalam penanganan konten negatif tersebut.

    “Penanganan konten pelanggaran Pemilu/Pilkada maupun pelanggaran konten pidana umum terkait Pemilu/Pilkada (berdasarkan) laporan dari lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu serta APH,” ungkap Okky saat berbicara dalam acara Forum Advokat Muda untuk Pemilu Berkeadilan di Bandung, Jumat, 24 Januari 2025.

    Baca juga: Hakim MK Cecar KPU dan Bawaslu Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel

    Ia menambahkan, kerja sama antara Komdigi dan Bawaslu melalui nota kesepahaman telah menjadi langkah strategis dalam meminimalkan hoaks terkait pemilu. Nota tersebut mencakup patroli digital secara intensif dan penanganan aduan kampanye negatif. 

    Dalam catatan sepanjang tahun 2024, Komdigi menangani total 409 kasus pelanggaran konten digital, terdiri atas 213 kasus fitnah, 48 kasus hoaks, dan 148 ujaran kebencian. 

    Deni Jaelani, Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bandung, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengawasan pemilu, termasuk selama proses sengketa. 

    “Bawaslu harus hadir dalam setiap kegiatan KPU dan memberikan rekomendasi jika terdapat pelanggaran,” ungkapnya.

    Di sisi lain, advokat Hardiansyah mengingatkan bahaya hoaks yang dapat memicu konsekuensi serius, termasuk kekerasan terhadap penyelenggara pemilu. “Hoaks bisa berdampak terhadap kekerasan kepada penyelenggara pemilu,” tegasnya. 

    Ia juga mendorong kolaborasi antara Komdigi, Bawaslu, dan masyarakat untuk membangun lingkungan digital yang sehat.

    Diskusi bertema “Peran Komdigi dan Bawaslu dalam Penanganan Disinformasi/Hoaks di Media Sosial, Berkenaan Konten Persidangan Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi” ini menghadirkan peserta dari beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga praktisi hukum.

    Menurut Dahman Sinaga, anggota Forum Advokat Muda untuk Pemilu Berkeadilan, diskusi ini menjadi langkah penting untuk mengedukasi masyarakat sekaligus memperkuat langkah konkret dalam memerangi hoaks. “Langkah ini penting agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan bebas dari disinformasi,” ujarnya.

    Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat upaya dalam menangani hoaks yang beredar selama proses sengketa Pilkada Serentak 2024, khususnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini dilakukan untuk memastikan ruang digital tetap kondusif dan bebas dari disinformasi yang dapat memengaruhi opini publik maupun proses hukum.
     
    Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Non Perjudian, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Okky Robiana Sulaeman, mengungkapkan berbagai strategi dalam penanganan konten negatif tersebut.
     
    “Penanganan konten pelanggaran Pemilu/Pilkada maupun pelanggaran konten pidana umum terkait Pemilu/Pilkada (berdasarkan) laporan dari lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu serta APH,” ungkap Okky saat berbicara dalam acara Forum Advokat Muda untuk Pemilu Berkeadilan di Bandung, Jumat, 24 Januari 2025.

    Baca juga: Hakim MK Cecar KPU dan Bawaslu Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
     
    Ia menambahkan, kerja sama antara Komdigi dan Bawaslu melalui nota kesepahaman telah menjadi langkah strategis dalam meminimalkan hoaks terkait pemilu. Nota tersebut mencakup patroli digital secara intensif dan penanganan aduan kampanye negatif. 
     
    Dalam catatan sepanjang tahun 2024, Komdigi menangani total 409 kasus pelanggaran konten digital, terdiri atas 213 kasus fitnah, 48 kasus hoaks, dan 148 ujaran kebencian. 
     
    Deni Jaelani, Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bandung, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengawasan pemilu, termasuk selama proses sengketa. 
     
    “Bawaslu harus hadir dalam setiap kegiatan KPU dan memberikan rekomendasi jika terdapat pelanggaran,” ungkapnya.
     
    Di sisi lain, advokat Hardiansyah mengingatkan bahaya hoaks yang dapat memicu konsekuensi serius, termasuk kekerasan terhadap penyelenggara pemilu. “Hoaks bisa berdampak terhadap kekerasan kepada penyelenggara pemilu,” tegasnya. 
     
    Ia juga mendorong kolaborasi antara Komdigi, Bawaslu, dan masyarakat untuk membangun lingkungan digital yang sehat.
     
    Diskusi bertema “Peran Komdigi dan Bawaslu dalam Penanganan Disinformasi/Hoaks di Media Sosial, Berkenaan Konten Persidangan Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi” ini menghadirkan peserta dari beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga praktisi hukum.
     
    Menurut Dahman Sinaga, anggota Forum Advokat Muda untuk Pemilu Berkeadilan, diskusi ini menjadi langkah penting untuk mengedukasi masyarakat sekaligus memperkuat langkah konkret dalam memerangi hoaks. “Langkah ini penting agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan bebas dari disinformasi,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Refleksi Imlek PKB, Cak Imin Ajak Seluruh Rakyat Indonesia Jaga Bumi dan Persatuan

    Refleksi Imlek PKB, Cak Imin Ajak Seluruh Rakyat Indonesia Jaga Bumi dan Persatuan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengajak seluruh rakyat Indonesia menjaga bumi dan persatuan. Hal ini disampaikan Cak Imin di acara refleksi Imlek PKB tahun 2025 bersama warga Tionghoa di Season City Mall, Jakarta Barat, Jumat (24/1/2025) malam. 

    Bumi, kata Cak Imin, tidak hanya tempat lahir, tetapi juga tempat manusia hidup dan tumbuh sehingga perlu dijaga kelestariannya. 

    “Kita wajib menjaga dan melestarikannya, serta mencegah kerusakan lingkungan demi ekonomi. Menjaga bumi adalah bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Ini adalah kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga bumi sebagai tempat hidup kita,” ujar Cak Imin dalam sambutannya pada refleksi Imlek PKB 2025 mengusung tema “Menjaga Bumi, Menjaga Kehidupan”.

    Cak Imin juga menyinggung persatuan Indonesia yang tetap berdiri tegak setelah melewati berbagai tantangan seperti pemilu hingga pilkada.

    “Kita telah melewati tahun-tahun yang menguji persatuan kita di tengah pemilihan umum yang mengancam gesekan sosial. Namun, dengan menjunjung persaudaraan dan toleransi kita mampu melewati pileg, pilpres, pilkada yang damai aman tanpa adanya gejolak,” tutur menteri koordinator bidang pemberdayaan masyarakat ini.

    Cak Imin mengingatkan kembali sejarah PKB menggelar refleksi Imlek. Hingga tahun ini, kata dia, PKB sudah menggelar refleksi Imlek sebanyak 24 kali. 

    “Merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya karena momen kebersamaan, dan keharmonisan terpancar. Inilah Indonesia yang penuh dengan budaya meskipun berbeda agama,” ungkapnya. 

    Cak Imin menegaskan PKB terus menjadi garda terdepan dalam menjunjung toleransi dan kesetaraan setiap individu. Dia berharap seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan Imlek di tahun Ular Kayu ini, mendapatkan berkah.

    “Saya Muhaimin Iskandar beserta segenap keluarga besar PKB mengucapkan selamat menyambut tahun baru Imlek, Gong Xi Fat Chai 2025. Semoga Tahun Ular ini membawa berkah kedamaian, kesehatan, dan rejeki yang melimpah bagi kita semua. Jagalah bumi maka kita menjaga kehidupan. Amin. (Cia Yo),” pungkas Gus Imin. 

    Dalam refleksi imlek PKB tersebut, warga Tionghoa menitipkan aspirasi pada Gus Imin agar Presiden RI ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diperjuangkan untuk menjadi pahlawan nasional.