Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Bandung Barat Masih Abu-Abu

    Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Bandung Barat Masih Abu-Abu

    JABAR EKSPRES – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat terpilih dipastikan bakal diundur dari waktu yang ditetapkan.

    Pengunduran jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Menurut dia, pelantikan kepala daerah diundur karena Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan nomor urut 3 Hengki Kurniawan – Ade Sudrajat.

    “Kami masih harus menunggu hasil putusan sidang perkara hasil yang diajukan pasangan Hengki-Ade. Putusan hasil itu rencananya akan diumumkan Februari mendatang,” kata
Ripqi Ahmad Sulaeman saat dihubungi, Rabu (29/1/2025).

    Sekedar diketahui, pasangan nomor urut 2 Jeje Ritchie Ismail – Asep Ismail meraih suara terbanyak di Pilkada KBB. Saat ini, Pilkada KBB sedang bersengketa di MK.

    BACA JUGA: Libur Panjang Akhir Pekan, Bandung Barat Dilintasi Ratusan Ribu Kendaraan Mayoritas ke Lembang

    Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail meraih 341.225 suara. Sementara di posisi dua pasangan Hengki Kurniawan – Ade Sudrajat yang memperoleh 224.066 suara.

    Akibat gugatan ke MK, Jeje-Asep Ismail belum bisa ditetapkan sebagai Bupati Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) KBB.

    “Bandung Barat tidak masuk gelombang pertama pelantikan pada 6 Februari 2025 bersama 270 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024,” katanya.

    Ia menambahkan, awalnya putusan akan dibacakan 11 Februari tapi digeser waktunya ke 13-15 Februari. Sementara pelantikan gelombang pertama dilaksanakan 6 Februari.

    “Jadi kita masih menunggu putusan MK untuk penetapan,“ jelasnya.

    BACA JUGA: Bandung Barat Masih Masuk Kategori Rentan Korupsi Meski Hasil SPI Menunjukan Kenaikan

    Agenda sidang berikutnya, lanjut dia, akan menentukan apakah perkara tersebut lanjut ke agenda pembuktian atau gugur alias dismissal.

    Sebelumnya, sidang perkara hasil Pilkada KBB 2024 itu sudah selesai agenda pembacaan dari pihak penggugat yakni Hengki Kurniawan-Ade Surajat dan jawaban dari pihak terkait seperti KPU KBB, dan Bawaslu KBB.

    “Sekarang tinggal nunggu keputusan dari MK, setelah ada putusan tindaklanjut bagaimana tergantung apa keputusannya. Kalau dismissal berarti kita tinggal menetapkan, sebaliknya jika dikabulkan  berarti lanjuti ke pembuktian,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 Jeje Ritchie–Asep Ismail, Rr. Susanti Komalasari menolak dalil keberpihakan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto  dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

  • Copet Beraksi Saat Pengajian Gus Iqdam di Pacitan, Puluhan Handphone dan Dompet Jemaah Lenyap

    Copet Beraksi Saat Pengajian Gus Iqdam di Pacitan, Puluhan Handphone dan Dompet Jemaah Lenyap

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Pramita Kusumaningrum 

    TRIBUNJATIM.COM, PACITAN – Puluhan jemaah melaporkan kehilangan handphone hingga dompet saat pengajian bersama Muhammad Iqdam Kholid atau biasa disapa Gus Iqdam, di Alun-alun Pacitan, Jawa Timur, Selasa (28/1/2025) malam.

    Ada 22 jemaah yang melaporkan kehilangan ponsel mereka akibat ulah pencopet yang memanfaatkan kepadatan kerumunan di pengajian Gus Iqdam.

    “Saya kehilangan handphone Android,” ungkap salah satu korban copet dalam pengajian Gus Iqdam di Alun-alun Ponorogo, Edwin Aji Pratama, Rabu (29/1/2025).

    Dia mengaku kehilangan handphone.

    Saat itu, handphone miliknya ditaruh di kantong samping celananya. 

    “Saya pas ambil gambar. Posisinya memang berdesak-desakan. Saya kerasa ada yang nyenggol. Tetapi saya kira jemaah,” kata salah satu wartawan TV lokal ini.

    Kasie Humas Polres Pacitan, Aiptu Thomas Alim Suheny mengatakan, pihak kepolisian menerima laporan kehilangan dompet dan handphone.

    “Semuanya digabung handphone dan dompet berjumlah 22,” kata Aiptu Thomas.

    “Rata-rata kehilangan handphone,” lanjutnya.

    Dia mengatakan, laporan telah diterima dan polisi melakukan serangkaian penyelidikan.

    Juga melakukan upaya tracking untuk menemukan handphone.

    “Kita sudah melakukan berbagai upaya. Sebelum kegiatan berlangsung dengan imbauan,” pungkas Aiptu Thomas.

    Sementara itu, viral Gus Iqdam disebut dapat mobil Hummer listrik seharga Rp 5 miliar.

    Gus Iqdam tersenyum lebar menyambut mobil listrik Hummer yang dikirim ke rumahnya di Blitar, Jawa Timur.

    Video pendakwah berusia 30 tahun menyambut Hummer listrik yang diturunkan dari truk towing pun viral di media sosial.

    Tak pelak Gus Iqdam kembali mendapat sorotan netizen.

    Narasi yang menyertai video tersebut menyatakan, ada jemaah menghadiahkan mobil listrik Hummer seharga Rp 5 miliar tersebut kepada Gus Iqdam.

    Melansir Tribunnews.com, rekaman video ini antara lain diunggah di akun Instagram @meishintarosmawati pada Rabu (15/1/2025).

    Sebelumnya, dalam sebuah kajian, Gus Iqdam mengaku akan mendapat kiriman mobil listrik Hummer.

    “Gus Iqdam naik Lambo, aku sampai mlebu TRANS7 (aku sampai masuk TRANS7),” ucapnya dalam kajian yang diunggah di kanal YouTube Gus Iqdam Official, Selasa (14/1/2025) lalu.

    “Sesuk ngunu meneh, diteri Hummer aku. (Besok gitu lagi, dikirimi Hummer aku),” imbuh Gus Iqdam. 

    “Hummer listrik. Mengko ben do budrek, aku dewe budrek. (Hummer listrik. Nanti semua pusing, aku aja pusing),” ujar Gus Iqdam lagi.

    Namun belum bisa dipastikan apakah Hummer yang dimaksud adalah hadiah untuk Gus Iqdam.

    Atau mobil listrik tersebut sekadar dipinjamankan kepada Gus Iqdam.

    Pasalnya, sebelum ini Gus Iqdam juga tampak menaiki mobil sport mewah Lamborgini.

    Gus Iqdam sempat viral di media sosial karena mengendarai mobil sport Lamborghini.

    Ia menarik perhatian publik saat mengendarai mobil sport mewah tersebut.

    Nyatanya mobil tersebut adalah pinjaman dari Bupati Jepara terpilih, Witiarso Utomo.

    Mobil tersebut ternyata milik Bupati Jepara terpilih, Witiarso Utomo, yang dipinjamkan kepada Gus Iqdam.

    Diketahui, kedatangan Gus Iqdam ke Jepara guna memenuhi undangan.

    Yakni pengajian dalam rangka tasyakuran kemenangan Wiwit di Pilkada 2024 kemarin.

    Gus Iqdam saat pengajian menyinggung perihal aksi ‘pamer’ Bupati Jepara terpilih tersebut.

    Awalnya dirinya membahas perihal fadhilah berzikir yang bisa menghindarkan seseorang dari kefakiran.

    “Udite e unlimited koyok Mas Wiwit. Mobil-mobil dijentrek-jentrek. Karep e nyapo Mas Wiwit. Mari milik, budreg aku yowan.”

    “(Uangnya tidak terhingga, seperi Mas Wiwit. Mobil-mobilnya dijejer. Tujuannya apa Mas Wiwit. Saya jadi pusing).”

    “Aku teko malah mobile dijentrek-jentrek. Aku nyawang ora mikir ngaji, budreg mikir dunyo malihan. Wes kesalahan Mas Wiwit. Arep tuku yo ra kuat.”

    “(Saya datang malah mobilnya dijejer-jejer. Aku melihat jadi tidak kepikiran untuk ngaji, malah kepikiran dunia. Aku mau beli juga tidak kuat),” canda Gus Iqdam, dikutip dari tayangan di akun YouTube INDY STREAMING, Senin (6/1/2024).

    Lantas berapa harga mobil listrik Hummer yang dikirim ke rumah Gus Iqdam?

    Sekilas, mobil tersebut merupakan tipe Hummer EV SUV.

    Dikutip dari Kompas.com, Glamour Auto Boutique mengumumkan harga resmi GMC Hummer EV SUV.

    Mobil bongsor tersebut dijual dengan harga Rp 4,999 miliar on the road.

    Soal spesifikasi, Hummer EV yang dijual merupakan tipe dengan tiga motor listrik dan penggerak 4 roda.

    Selain itu juga ada sistem suspensi udara yang adaptive, serta fitur khas Hummer EV yakni 4-wheel steering dengan crabwalk.

    Soal fitur, penumpang bisa menikmati GMC Infotainment System dengan Google di dalamnya.

    Layar hiburannya berukuran 13,4 inci, sudah layar sentuh, dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay yang sudah tanpa kabel.

    Soal audio, Hummer EV dilengkapi dengan Bose Premium Surround Sound dengan 14 speaker. Ada juga wireless charging pad buat mengecas telepon pintar tanpa kabel.

    Pada bagian interior, ada tri-zone climate control, bangku sudah elektrik dengan pemanas dan pendingin.

    Jadi sudah sangat lengkap buat mobil yang harganya Rp 5 miliar.

    Tentang Hummer EV SUV ini untuk Gus Iqdam, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.

    Sebelumnya, kejadian panggung utama pengajian Gus Iqdam di Dusun Karangrejo, Desa Jati, Blora, roboh hingga menimpa para jemaah, jadi sorotan.

    Penyebab utama panggung untuk Muhammad Iqdam Kholid atau yang akrab disapa Gus Iqdam tersebut mengalami rubuh diduga karena guyuran hujan.

    Sebelum pengajian dimulai, memang sempat terjadi hujan dengan intensitas deras.

    Pengajian yang dilaksanakan pada Minggu (15/12/2024), itupun sempat tertunda beberapa saat.

    Video detik-detik saat panggung tersebut roboh itupun viral di media sosial.

    Seperti dilansir melalui unggahan akun X @bacottetangga__, Senin (16/12/2024).

    Peristiwa ambrolnya panggung terjadi sekitar pukul 20.10 WIB, beberapa saat sebelum Gus Iqdam naik ke atas panggung.

    Dalam video yang beredar, tampak beberapa orang jemaah dan para pesronel hadroh yang telah terlebih dahulu duduk di atas panggung melantunkan selawat.

    Namun tiba-tiba saja, bagian atap ambrol diikuti tiang-tiang penyangga yang juga ikut ambruk menimpa bagian tengah panggung.

    Para jemaah dan personel hadroh yang sudah berada di atas panggung pun sontak panik dan berusaha menyelamatkan diri.

    Terdengar suara para jemaah lain yang ikut berteriak saat panggung yang semula berdiri megah itu seketika runtuh.

    “Detik-detik Panggung Pengajian Gus Iqdam di Dusun Karangrejo, Desa Jati, Blora Roboh ketika akan memulai ceramah pada Minggu (15/12/2024) malam kemarin,” jelas unggahan tersebut.

    Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden pengajian yang diperkirakan dihadiri oleh ribuan orang tersebut.

    Pengajian Gus Iqdam ini sempat disebutkan akan dilanjut dengan menggunakan panggung yang berada di sebelahnya, namun justru berakhir dibatalkan demi keselamatan bersama.

  • Gender dan Kiprah Perempuan – FAJAR

    Gender dan Kiprah Perempuan – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Perempuan tidak lagi identik dengan urusan dapur dan mengurus rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, perempuan sudah mulai tampil dan mengambil peran di segala sektor, baik memimpin perusahaan, lembaga sosial, maupun di pentas perpolitikan.

    Di Indonesia, tidak sedikit jumlah perempuan terjun dan mengambil peran di legislatif dan eksekutif. Bahkan pemilu 2024, cukup besar keterwakilan perempuan di parlemen.

    Di pilkada serentak Sulawesi Selatan yang berlangsung baru baru ini, tercatat ada empat perempuan yang terpilih menjadi Kepala Daerah (Wakil Gubernur dan Bupati) dan juga ada yang terpilih menjadi Wakil Bupati.

    Bagaimana awal perjalanan perjuangan perempuan dan dinamika gender pada kiprahnya di sosial masyarakat.

    Berikut tulisan, Andi Sri Wulandani Thamrin.

    Membincang gender selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji, bukan karena
    pembahasannya identik dengan perempuan, namun karena seringkali ada kontroversi
    mengenai wacana ini.

    Para pembaharu menginginkan emansipasi dan perubahan sedangkan para fundamentalis dan konservatif menginginkan status quo.

    Selama dalam perjalanan perjuangannya, gender kerap didebat oleh para pemikir konservatif yang mempertanyakan soal ”fitrah” dan “konstruksi sosial”. Perdebatan soal apakah feminin dan maskulin adalah sesuatu yang given (fitrah) atau buatan sosial (konstruksi) dan pertanyaan apakah sifat feminin jauh lebih unggul dari maskulin atau sebaliknya adalah tematema yang menghiasi ruang-ruang diskusi bertema gender.

  • Kahfi Sudah 4 Periode, Pengamat: PAN Sulsel Butuh Penyegaran

    Kahfi Sudah 4 Periode, Pengamat: PAN Sulsel Butuh Penyegaran

    Melihat catatan tersebut, Risal menuturkan bahwa PAN tidak lagi masuk ke dalam jajaran lima Partai pemenang di Sulsel.

    “Menurut saya itu menjadi acuan perlunya regenerasi kepemimpinan,” ucapnya.

    Lanjut Risal, mengenai figur pengganti Kahfi, PAN harus melihat beberapa sosok yang betul-betul dianggap bisa menjadi penerus.

    “Apalagi pak Kahfi sudah di DPR RI, pernah menjabat ketua komisi, tentu regenerasi di wilayah perlu diberi kesempatan. Ini diberi kesempatan kepada kader-kader PAN yang menang di Pilkada,” imbuhnya.

    Beberapa figur yang menang di Pilkada itu yang dimaksud Risal, seperti Andi Syafril Chaidir Syam di Maros dan Husniah Talenrang di Gowa.

    “Ini kan semua ketua-ketua DPD PAN Kabupaten yah, kemudian ada juga di Bulukumba. Jadi beberapa kepala Daerah bisa menjadi bagian dari proses regenerasi itu,” Risal menuturkan.

    “Menurut saya yang lumayan dan kekaderannya bagus yah tentu ketua-ketua DPD I, DPD II yang menjadi kepala daerah. Jadi bisa misalnya ada Haidir Syam di Maros, kemudian Husnia Talenrang,” tambahnya.

    Selain itu, kata Risal, bisa juga melihat dari anggota DPRD Provinsi yang sudah beberapa periode.

    “Tapi kayaknya sekarang agak terbatas kalau PAN, periode ini karena Irwandi sudah tidak duduk, Usman Lonta sudah tidak,” tukasnya.

    Risal menggarisbawahi bahwa sosok pemimpin PAN selanjutnya harus bisa menjaga hubungan harmonisnya dengan Muhammadiyah.

    “Karena tidak bisa dipungkiri basis pemilh PAN masih beririsan besar dengan pemilih Muhammadiyah, termasuk dari aspek historisnya,” terangnya.

  • Gus Hajar Sudah Siapkan Baju Pelantikan Hingga Ikuti Retret di Magelang

    Gus Hajar Sudah Siapkan Baju Pelantikan Hingga Ikuti Retret di Magelang

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Wakil Bupati Jepara Terpilih Muhammad Ibnu Hajar sudah mempersiapkan baju pelantikan hingga siap Ikuti program Retret yang direncakan oleh Persiden Prabowo Subianto.

    Wakil Bupati Jepara Terpilih, Muhammad Ibnu Hajar mengatakan saat ini sudah memesan baju yang nanti digunakan untuk pelantikan.

    Dia mengucapkan tidak mempersiapkan persiapan yang khusus.

    “Persiapan sudah urusan baju persiapan yang lain, tidak ada yang khusus cuma pelatihan baju dan atribut pelantikan saja,” kata pria yang kerap disapa Gus Hajar.

    Dia menjelaskan pemesan baju sudah dilakukan jauh-jauh hari.

    Penjaitan di lakukan di Kota Semarang sesusai dengan dengan arahan Kabag pemerintahan.

    Untuk bahan pun tidak menggunakan yang spesial.

    “Harus di jahit, diukur kemarin sudah seratus persen jadi,” ujar kepada Tribunjateng, Selasa (28/1/2025).

    Menurutnya pelantikan besok lebih spesial lantaran di lantik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Cuma ini lebih eksaitit karena sejarah baru bupati dan wakil bupati dilantikan presiden,” ucapnya.

    Setelah dilantikan, Gus Hajar menyampaikan dalam waktu 100 hari menjabat pihaknya akan lebih fokus pada program yang dicanangkan ketika mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    “Tetap kami fokuskan dengan visi misi kami pasangan mawar, kami melihat masyarakat mengeluhkan infrastruktur kami lebih fokus infrastruktur lebih utama. Selogan kami Jepara Mulus,” ucapnya.

    Menurutnya dalam 100 kerja pasangan Mawar ada beberapa di fokuskan di antaranya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    “Hal itu yang harus kami fokuskan,” ujarnya.

    Sementara itu, Ibnu Hajar menanggapi rencana adanya progran retret yang akan dilakukan di Magelang.

    Dia menyambut baik dan mendukung program maupun menyatakan sikap siap mengikuti program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini belum jelas apakah nanti setelah pelatihan langsung di retreaf di magelang 10 hari atau tidak langsung kami belum tahu pastinya. Kami siap intruksu dari pak presiden,” tutupnya.

    Sebagai infromasi tambahan, sebanyak 545 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, secara bertahap dijadwalkan akan mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. 

    Menurut rencana, retret akan digelar setidaknya tujuh hari. 

    Konsep serta substansi materi yang akan diberikan tengah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas.

    Seperti halnya para anggota Kabinet Merah Putih, yang di awal terbentuknya kabinet juga telah mengikuti retret di tempat yang sama, seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024 juga akan mengikuti retret bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Ito)

  • Optimis Pramono Anung Bisa Buat Jakarta Makin Kondusif, Djarot: Jam Terbangnya Sangat Tinggi

    Optimis Pramono Anung Bisa Buat Jakarta Makin Kondusif, Djarot: Jam Terbangnya Sangat Tinggi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK – Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Djarot Saiful Hidayat menyebut Pramono Anung sebagai sosok pemimpin yang tepat buat Jakarta.

    Pasalnya, Pram dinilai Djarot punya segudang pengalaman, baik saat duduk sebagai eksekutif maupun legislatif.

    “Pak Pramono ini kan punya jam terbang sangat tinggi, sangat panjang. Seorang politikus, sosok akademisi, seorang negarawan juga, baik itu aktif di partai, pernah jadi Wakil Ketua DPR RI, pernah juga menjadi menteri selama dua periode. Tuntas semuanya dan bagus banget ya,” ucapnya di kawasan Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (28/1/2025).

    Tak hanya itu, Djarot juga menyebut Pram sebagai sosok yang bersahaja dan punya hubungan baik dengan banyak tokoh.

    Termasuk dengan para eks Gubernur DKI Jakarta, seperti Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Fauzi Bowo, hingga Sutiyoso.

    Dengan segudang pengalaman dan hubungan yang kuat dengan sejumlah tokoh ini, Djarot yakin, Pramono mampu membawa Jakarta ke arah yang lebih baik.

    “Saya yakin ke depan dengan model kepemimpinan dari pak Pramono Anung, maka Jakarta akan semakin kondusif dan semakin kolaboratif untuk menyongsong lima abad Kota Jakarta,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, pasangan Pramono Anung-Rano Karno bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030 pada 6 Februari mendatang.

    Keduanya terpilih untuk memimpin Jakarta selama lima tahun ke depan setelah berhasil mengungguli Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta 2024.

    Duet Pram-Rano berhasil menang satu putaran setelah berhasil mendulang 2.183.239 suara atau setara 50,07 persen.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Trump Langsung Gerak Cepat, Mimpi Prabowo Terganjal ‘Warisan’ Jokowi?

    Trump Langsung Gerak Cepat, Mimpi Prabowo Terganjal ‘Warisan’ Jokowi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto memiliki perhatian yang besar terhadap kedaulatan warganya. Prabowo, misalnya, tidak terlalu bangga dengan status sebagai negara G20 kalau masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. 

    “Apakah kita sadar kalau kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar?,” kata Prabowo saat berpidato dalam pelantikan presiden 20 Oktober 2024 lalu.

    Sementara itu, Trump, memiliki pandangan yang lebih ekstrem. Trump adalah antitesis dari politik AS yang selama ini didominasi oleh kalangan liberal. Dia menggambarkan pelantikannya sebagai momentum penting dalam sejarah. Hal ini sejalan dengan retorika kampanyenya yang berulangkali ingin mengembalikan kejayaan Amerika: Make America Great Again! 

    “Zaman keemasan Amerika dimulai sekarang. Mulai hari ini negara kita akan berkembang dan dihormati lagi di seluruh dunia.”

    Kendati memiliki fokus yang sama, Trump dan Prabowo  lahir dalam situasi politik yang berbeda. Trump adalah antitesis dari presiden AS sebelumnya, Joe Biden. Trump adalah politikus Partai Republik yang dikenal dengan ide-ide populis dan konservatif. Dia sering kali menyalahkan Biden dalam berbagai macam kesempatan. 

    Sementara itu, Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer, terpilih sebagai presiden dalam proses politik yang cukup rumit. Isu perpecahan hungga pelanggaran konstitusi menggelinding cukup kuat pada Pilpres 2024.

    Adapun, Prabowo sendiri dulunya adalah oposisi pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Namun pada tahun 2019, Prabowo memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. 

    Menariknya, pada Pilpres 2024, Prabowo berkolaborasi dengan putra sulung Presiden ke 7 Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Mereka memenangkan kontestasi. Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden ke 8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 dan dalam beberapa kesempatan mengakui sebagai bagian dari politik keberlanjutannya Jokowi, termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    “Saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan.”

    Kebangkitan Populisme Trump

    Pelantikan Donald Trump menjadi titik balik politik AS. Perhatian besar Trump terhadap isu Amerika tercermin dari kebijakan-kebijakan populis yang memicu kontroversi. Suami Melanija Knavs alias Melania Trump itu telah secara terang-terangan menabrak semua konsesus global yang dinilai merugikan AS. Dia tidak segan mengenakan tarif tinggi dan mengeluarkan ancaman bagi negara manapun yang telah maupun berpotensi merugikan kepentingan AS. 

    Menariknya, gertakan Trump juga bukan isapan jempol semata. Pasalnya, tidak sampai sehari usai dilantik sebagai presiden menggantikan Joe Biden, Trump langsung mengeluarkan kebijakan yang bikin geleng-geleng kepala. Trump, misalnya, secara terbuka memulai menabuh genderang perang tarif. Kali ini bukan hanya China, tetapi tetangganya, Kanada yang diancam dengan tarif sebesar 25%.

    “Kami berpikir dalam hal tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada, karena mereka mengizinkan banyak orang. Saya pikir kami akan melakukannya pada tanggal 1 Februari,” ujar Trump. 

    Presiden AS Donald TrumpPerbesar

    Ancang-ancang perang tarif yang dilakukan Trump itu mengingatkan kepada peristiwa serupa 6 sampai 7 tahun lalu. Saat itu, Trump menjabat presiden untuk periode 1. Perang tarif terjadi antara China dan AS. Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap produk China. China membalasnya. Hanya saja, korban dari perang dagang antara AS dan China, tidak hanya keduanya negara. Tetapi tatanan ekonomi dan global pada waktu itu.

    Terjadi relokasi industri besar-besaran. Perusahaan AS keluar China. Vietnam ketiban berkah. Di sisi lain, supply chain atau rantai pasok global juga terganggu. Kondisi itu memicu Bank Dunia maupun Dana Moneter International, memangkas proyeksi ekonomi pada tahun 2018-2019. Alhasil, banyak negara yang tumbuh di luar ekspektasi, Indonesia, misalnya, pada tahun itu hanya tumbuh di kisaran 5,17%.

    Selain potensi pecahnya trade war jilid 2, kebijakan lain Trump yang memutuskan keluar dari WHO dan menarik diri dari Paris Agreement juga memicu ketidakpastian mengenai konsesus yang telah dicapai sebelumnya. Suka tidak suka, AS adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Komitmen AS dalam aksi kerja sama global untuk mengatasi perubahan iklim sangat diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 2 derajat celcius.

    Namun, penarikan diri AS dalam konsesus tersebut, memunculkan spekulasi mengenai masa depan upaya mengatasi perubahan iklim, termasuk langkah sejumlah negara yang sebelumnya telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon demi tujuan tersebut. “Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri kami sendiri sementara China mencemari lingkungan tanpa hukuman,” jelas Trump

    Posisi Politik Prabowo

    Jika Trump leluasa merealisasikan ide-ide nekatnya, pilihan Prabowo untuk melanjutkan program pendahulunya berbuntut panjang. Apalagi, pendahulu Prabowo, Jokowi, menyisakan ruang fiskal yang masih sangat terbatas untuk membiayai program-program utama pemerintahan Prabowo seperti makan siang gratis.

    Sekadar catatan total outstanding utang pemerintah per November 2024 mencapai Rp8.680,13 trilun, kemungkinan angkanya bertambah pada akhir 2024. Sementara itu,proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2024 5% atau PDB nominal di posisi Rp21.932 triliun.

    Dengan posisi total utang dan PDB nominal tersebut, rasio utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp39,5%. Sementara itu, warisan rasio pajak pemerintahan Jokowi ke Prabowo hanya di kisaran 10%.

    Tidak ayal dengan kapasitas fiskal yang sangat terbatas itu, riuh rendah konsolidasi politik, kenaikan PPN, polemik kepailitan Sritex, makan bergizi gratis hingga kebijakan ‘kencangkan ikat pinggang’ alias penghematan anggaran mewarnai 100 hari pertama pemerintah Prabowo-Gibran.

    Publik sejatinya menaruh ekspektasi cukup tinggi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi, janji pasangan presiden dan wakil presiden yang didukung oleh mayoritas partai parlemen, kecuali PDI Perjuangan (PDIP), cukup ambisius. Mereka ingin mengerek pertumbuhan ekonomi di angka 8%.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    Namun alih-alih ingin bergerak cepat mengejar target pertumbuhan 8%, 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran justru diliputi ketidakpastian. Proses konsolidasi politik belum tuntas. Di sisi lain, Prabowo juga dihadapkan pada kondisi yang serba dilematis. Kepailitan Sritex telah mengancam puluhan ribu buruh yang bekerja di perusahaan tersebut.

    Sementara itu, terbatasnya ruang fiskal, memaksa pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan langkah penghematan dengan memangkas anggaran daerah. Total lebih dari Rp300 triliun, anggaran yang akan dihemat dari kebijakan Prabowo tersebut. “[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” tertulis dalam Inpres 1/2025, dikutip pada Jumat (24/1/2025).

    Tentu ada konsekuensi di balik pemangkasan anggaran tersebut. Belum lagi masalah program makan bergizi gratis, komposisi kabinet yang gemuk, kebijakan warisan Jokowi seperti IKN dan berbagai pungutan baru, konflik antara Jokowi dan PDIP, hingga proses konsolidasi politik yang belum sepenuhnya usai masih menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan Prabowo jelas tidak efektif, selain penempatan tokoh di kabinet yang tidak sesuai kapasitas, bahkan mengesankan tidak punya etos kerja yang diperlukan negara,” kata pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

    Hal senada juga diugkapkan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN, Lili Romli. Lili menyoroti komposisi kebinet gemuk Prabowo-Gibran. Dia menganggap bahwa kabinet gemuk membuat gerak pemerintahan Prabowo tidak efektif dan efisien. “Program dari pemerintahan sebelumnya yang menyedot anggaran besar perlu dievaluasi, [terutama] kebijakan yang tidak pro rakyat dan mengusik keadilan.”

    Sejauh ini koalisi pendukung Prabowo-Gibran, menguasai hampir 81% kursi parlemen. Pada Pilkada 2024 lalu, Koalisi pendukung pemerintahan Prabowo yang tergabung dalam KIM Plus, juga dipastikan menguasai seluruh daerah strategis. Di Jawa, mereka menguasai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. KIM Plus juga memenangkan Pilkada di Sumatra Utara.

    Secara statistik, pemerintahan Prabowo cukup kuat, bahkan sangat kuat. Parlemen nyaris didominasi oleh partai pendukung pemerintahan. Apalagi kalau pertemuan Prabowo – Megawati terealisasi dan pada akhirnya PDIP juga ikut bergabung ke lingkaran kekuasaan. Posisi Prabowo semakin kuat. Dia tidak memiliki oposisi.

    Akan tetapi, kekuatan politik yang begitu besar tidak sepenuhnya menjamin program Prabowo berjalan mulus. Kesadaran dari civil society yang menguat dan seringkali membuat pemerintah harus terkadang harus menunda atau mengubah alur kebijakan.

    Rencana kenaikan PPN 12%, yang kemudian hanya dikenakan kepada barang mewah dan polemik proyek strategis nasional adalah contoh. Kebijakan ini lahir dari pemerintahan Jokowi dan eksesnya ditanggung oleh pemerintahan Prabowo.

    “Banyak warisan Jokowi yang menghambat. Prabowo sendiri terlihat belum terlihat berani untuk mengambil langkah untuk bebas dari intervensi Jokowi,” kata Deni.

  • Bupati Hendy Siswanto Sudah Kosongkan Pendapa Jember

    Bupati Hendy Siswanto Sudah Kosongkan Pendapa Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto sudah mengosongkan Pendapa Wahyawibawagraha di Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk menyambut pelantikan kepala daerah baru, 6 Februari 2025.

    Bahkan jauh-jauh hari setelah kalah dalam pemilihan kepala daerah 27 November 2024, Hendy sudah tidak menempati pendapa saat malam. Dia hanya ke pendapa untuk mengerjakan tugas-tugas harian dan menemui tamu. Sementara untuk tidur dan beristirahat, dia memilih pulang ke rumah pribadi di Jompo, Kecamatan Kaliwates.

    “Kami akan melaksanakan pekerjaan sampai ada pelantikan. Itu tanggung jawab saya dan Pak Wakil Bupati. Namun kami sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari memindahkan barang dari pendapa. Kami sudah tidak tidur di pendapa lagi,” kata Hendy, Selasa (28/1/2025).

    Hendy yang berpasangan dengan Muhammad Balya Firjaun Barlaman didukung 495.499 suara pemilih dalam pilkada kemarin. Sementara pasangan Muhammad Fawait-Djoko Susanto mendapat dukungan 588.761 suara pemilih.

    Kendati didesak pendukungnya, Hendy memilih tidak menggugat ke Mahkamah Konstitusi. “Siapapun yang menang, ini hal yang baik. Soal pelantikan 6 Februari, kami akan mengikuti. Kami siap saja. Begitu ada surat dari pemerintah pusat bahwa benar-benar dilantik tanggal 6 Februari 2025, kami siap meninggalkan pemerintahan Jember untuk beralih ke pemerintahan baru,” katanya.

    Hendy menegaskan kembali alasan sejak awal menjadi bupati adalah untuk membantu dan melayani masyarakat. “Saat maju kembali mencalonkan diri untuk periode kedua, saya lakukan seluruhnya sesuai regulasi. Pelaksanaan pilkada saya ikuti sesuai aturan. Maka, menang atau kalah, sama saja, berhasil atau belum, semuanya hasil kerja keras sesuai regulasi dan doa,” katanya.

    “Oleh karena itu, kami enjoy saja.,” kata Hendy. Dia yakin ada tugas lain yang menantinya dan disiapkan Tuhan.

    Kendati tidak lagi menjadi bupati, Hendy berjanji tetap akan berbuat untuk Jember. “Saya akan tetap membantu masyarakat Jember dan lebih bermanfaat lagi ke depan. Sisa hidup ini kami dermakan untuk Jember, kami wakafkan untuk Jember, dan itu akan saya buktikan ke depan,” katanya. [wir]

  • Isu Panas Otonomi Daerah Pasca-Pilkada Serentak Nasional 27 Januari 2025

    Isu Panas Otonomi Daerah Pasca-Pilkada Serentak Nasional 27 Januari 2025

    Isu Panas Otonomi Daerah Pasca-Pilkada Serentak
    Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014
    GANTI
    pemerintah ganti kebijakan nampaknya sudah jamak di negeri ini. Di bidang
    otonomi daerah
    bakal ada berbagai perubahan kebijakan.
    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah melontarkan ide
    Pilkada
    lewat DPRD, tidak lagi langsung oleh rakyat yang dinilai berbiaya mahal, ASN jadi tak netral, Pemda tak efektif, dan ratusan kepala daerah kena kasus hukum.
    Timbul kontroversi. Dituding Presiden Prabowo mau mengembalikan Pilkada ke masa Orba, hak memilih rakyat direnggut, dan demokrasi dikebiri.
    Selain itu, pelantikan kepala daerah serentak nasional pada 27 Nopember 2024 tak perlu dilakukan serentak, tapi bergelombang.
    Mereka yang tak ada sengketa hasil, dilantik gelombang pertama. Dan, bagi mereka yang sengketa hasilnya ditolak (dismisal) Mahkamah Konstitusi, pelantikannya gelombang kedua.
    Sedangkan mereka yang sengketa hasilnya diputuskan MK bermasalah seperti harus digelar PSU, pelantikannya gelombang ketiga.
    MK dalam suatu putusannya menyatakan, pelantikan kepala daerah harus serentak sebagaimana pencoblosannya. Dan juga santer terdengar suara-suara bila kebijakan itu dilaksanakan, beberapa pihak yang dirugikan akan mengugat ke MK.
    Lalu, pelantikan semua kepala daerah disepakati Mendagri Tito Karnavian dan Komisi II DPR RI, dilakukan di Istana Negara oleh presiden, bukan lagi secara berjenjang sesuai pakem
    multi-local government
    yang kita anut.
    Presiden melantik gubernur di ibu kota negara, dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melantik bupati dan wali kota di ibu kota provinsi. Seusai pelantikan, mereka langsung diminta mengikuti retreat ke Akmil di Magelang.
    Dengan pola ini diyakini Pemda segera dipimpin secara definitif dan rakyat bisa cepat diurus, tak berlama-lama ditangan Pj Kepala Daerah. Di samping itu, relasi antarpemda dan antara Pemda dengan pusat bisa lebih terjalin.
    Namun, ada kekhawatiran konflik bupati dan wali kota Vs gubernur akan kian meningkat, dan juga kurang dihargainya rakyat yang telah memberikan suaranya dalam Pilkada.
    Isu kontroversi berikutnya, yaitu dibolehkannya oleh Mendagri Tito para kepala daerah untuk mengganti pejabat Pemda seusai dia dilantik, tak perlu menunggu 6 (enam) bulan sebagaimana yang diatur di dalam UU Pemda No 23 Tahun 2014.
    Argumennya, agar kepala daerah bisa memiliki tim yang solid dan sesuai
    chemistry
    -nya untuk mewujudkan visi dan misi.
    Sebaliknya, kaum birokrat mencemaskan mutasi langsung tanpa jeda itu akan merusak sistem meritokrasi, rekrutmen bukan berbasis prestasi, tapi kontribusi dan kedekatan ASN dengan kepala daerah waktu kontestasi Pilkada, dan ujungnya kinerja Pemda diperkirakan akan “jeblog”.
    Dari Senayan terdengar pula kabar, habis reses ini direncanakan akan ada pembahasan revisi UU ASN yang salah satu isu menariknya adalah pejabat JPT Pratama dan Madya yang bekerja di Pemda akan diubah statusnya menjadi pejabat ASN pusat. Jadi, bila kepala daerah memutasi mereka harus seizin Jakarta.
    Tentu ini kabar baik bagi ASN yang memegang jabatan eselon I dan II di Pemda, mereka tak akan dengan mudah dicopot kepala daerah, seperti halnya dengan kepala dinas dukcapil.
    Namun, kabar buruknya otonomi daerah di bidang kepegawaian, khususnya mutasi pejabat puncak tak lagi mutlak di tangan kepala daerah.
    Untuk terbentuknya keputusan pemerintah yang baik tentu kita tak boleh terburu-buru. Pragmatisme harus dijauhkan. Pikiran dan pilihan rasional harus didahulukan. Acuan terbangunnya tata kelola Pemda yang baik (
    good local governance
    ) harus diutamakan.
    Maka, sebelum dieksekusi, baiknya pemerintah membuat “policy research” atau kajian untuk menghitung untung dan ruginya, manfaat dan mudharatnya, serta dampak kebijakan terhadap pengembangan otonomi daerah.
    Semoga Pemda kita bisa tambah maju, bukan mundur ke belakang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPK Resmi Dibubarkan, KPU Sidoarjo Berikan Penghargaan untuk Mitra dan Penyenggara Terbaik

    PPK Resmi Dibubarkan, KPU Sidoarjo Berikan Penghargaan untuk Mitra dan Penyenggara Terbaik

    Sidoarjo (beritajatim.com) –  Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo resmi berakhir dengan pembubaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Minggu (26/1) malam.

    Acara yang berlangsung di Hotel Aston Sidoarjo ini menandai selesainya seluruh tahapan Pilkada 2024. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo, Subandi, memimpin langsung prosesi pembubaran tersebut.

    Dalam kesempatan itu, apresiasi khusus diberikan kepada para mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, termasuk Dispendukcapil, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Satpol PP, serta Polres Sidoarjo. Penghargaan juga disampaikan kepada PPK dengan kinerja terbaik di setiap kategori.

    Subandi: Pilkada Berjalan Sukses dan Lancar
    Dalam sambutannya, Subandi mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh penyelenggara Pilkada, termasuk PPK. Menurutnya, kerja keras mereka telah memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan bertanggung jawab.

    “Alhamdulillah, penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar tanpa ada sengketa. Ini menunjukkan bahwa KPU telah sukses menjalankan tugasnya, dan demokrasi di Sidoarjo berhasil,” ujar Subandi.

    Ia juga menambahkan bahwa proses Pilkada kali ini berlangsung adil dan tanpa gesekan antar pasangan calon (paslon), sehingga mencerminkan pemilu yang transparan dan kondusif.

    Evaluasi KPU: Partisipasi Pemilih Capai 70,20 Persen
    Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, Fauzan Adim, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan tanpa konflik di tingkat akar rumput. Mulai dari tahapan sosialisasi hingga penghitungan suara, tidak ditemukan gesekan antar pendukung paslon.

    “Angka partisipasi pemilih tahun ini mencapai 70,20 persen. Memang sedikit menurun 1 persen dibandingkan Pilkada 2021, namun ini tetap angka yang cukup tinggi,” jelas Fauzan.

    Penurunan partisipasi, menurutnya, disebabkan oleh jumlah paslon yang hanya dua pada tahun ini, dibandingkan dengan tiga paslon pada Pilkada sebelumnya. Meski demikian, Fauzan menilai antusiasme masyarakat tetap tinggi. “Jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang hanya memiliki dua paslon, partisipasi di Sidoarjo masih lebih baik, bahkan mencapai 60 persen lebih,” tambahnya.

    Penghargaan untuk PPK dan Mitra KPU
    Pada malam pembubaran tersebut, KPU Sidoarjo memberikan sejumlah penghargaan untuk PPK dengan kinerja terbaik. Berikut daftar penghargaan yang diberikan:

    Indeks Partisipasi Masyarakat Tertinggi: Krembung (81,48%), Tarik (79,85%), dan Wonoayu (78,80%).
    Pengelolaan Data Pemilih Terbaik: Krian, Balongbendo, dan Tanggulangin.
    Pengelolaan Logistik Terbaik: Gedangan, Tulangan, dan Candi.
    Pelaporan Keuangan/SITAB Terbaik: Sukodono, Sedati, dan Porong.
    Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Terbaik: Prambon, Wonoayu, dan Waru.
    Manajemen Penanganan Hukum Terbaik: Sidoarjo, Buduran, dan Jabon.

    Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada mitra KPU, seperti Polresta Sidoarjo, Kodim 0816, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Bawaslu, Satpol PP, serta beberapa dinas terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

    Evaluasi Menyeluruh
    Setelah pembubaran PPK, KPU Sidoarjo berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pilkada, termasuk partisipasi dari kelompok muda, penyandang disabilitas, hingga pemilih lansia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilu pada masa mendatang.

    Dengan berbagai apresiasi yang diberikan, KPU Kabupaten Sidoarjo berharap para mitra dan penyelenggara tetap berkomitmen mendukung proses demokrasi yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. (ted)