Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Bupati Bondowoso Tegaskan Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD dalam P-APBD 2025

    Bupati Bondowoso Tegaskan Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD dalam P-APBD 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan pemerintah daerah telah menempuh langkah efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Hal itu ia sampaikan saat menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat-PKS dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).

    Menurut Abdul Hamid, meskipun penerimaan pembiayaan pada P-APBD 2025 hanya sebesar Rp96,56 miliar—turun tajam dibanding realisasi 2024 yang mencapai Rp207,23 miliar—pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal. “Kami melakukan rasionalisasi belanja dengan prinsip efisien dan efektif, meninjau kembali serta menukar sumber dana, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

    Ia menekankan kenaikan PAD tetap menjadi fokus utama. Meski target pajak daerah dalam P-APBD 2025 turun menjadi Rp91,18 miliar, jumlah itu masih jauh lebih tinggi dibanding realisasi 2024 sebesar Rp46,85 miliar. Penurunan target tersebut, kata Bupati, lebih disebabkan faktor teknis terkait opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

    Terkait kenaikan tajam pada pos Lain-lain PAD yang sah, Abdul Hamid menjelaskan bahwa hal tersebut bersifat insidentil, terutama berasal dari pengembalian sisa hibah Pilkada di KPU. “Karena sifatnya insidentil, kami tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan deviasi besar dalam realisasi,” jelasnya.

    Di sisi belanja, Bupati mengakui adanya pemangkasan pada sejumlah pos karena keterbatasan fiskal akibat kondisi perekonomian maupun regulasi pemerintah pusat. Belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi ikut terdampak rasionalisasi. “Namun prinsip efisiensi dan efektivitas tetap kami pegang, dengan distribusi alokasi anggaran yang tepat,” tegasnya.

    Abdul Hamid juga menjelaskan alasan berkurangnya belanja transfer kepada desa. Hal itu dipicu turunnya target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi serta adanya moratorium Pilkades serentak, sehingga alokasi bantuan keuangan khusus untuk desa ikut berkurang. “Pada prinsipnya, APBD disusun untuk mencapai program prioritas pembangunan sesuai kapasitas fiskal, dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan,” kata Bupati.

    Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga terus diperkuat, salah satunya melalui publikasi APBD Kabupaten Bondowoso secara terbuka di website resmi pemerintah daerah.

    Sebelumnya, Fraksi Demokrat-PKS melalui Ketua Fraksi Subangkit Adi Putra mengkritisi P-APBD 2025 yang dinilai masih menyisakan persoalan fundamental, mulai dari penurunan pendapatan daerah hingga kebijakan belanja modal yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat.

    Bupati Abdul Hamid memastikan langkah korektif pemerintah daerah diarahkan agar P-APBD 2025 tidak sekadar menjadi penyesuaian angka, melainkan instrumen nyata untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. [awi/beq]

  • 6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional

    6 Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo Nasional

    Profil Hendrar Prihadi, Politikus PDIP yang Didepak dari Kabinet Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).
    Namanya digantikan oleh Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.
    Pencopotan Hendrar Prihadi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.
    Sebagai informasi, Hendrar Prihadi menjabat sebagai Kepala LKPP sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) atau tepatnya Oktober 2022.
    Dengan dicopotnya Hendrar Prihadi, kini PDI-P sebagai pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki wakil di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo.
    Sementara itu, PDI-P tak mempersoalkan pencopotan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP. Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
    “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Selasa (18/9/2025).
    MUHAMMAD ADIMAJA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago (kiri), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang (kedua kiri), Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (ketiga kiri), Kepala Kantor Staf Kepresidenan M Qodari (keempat kiri), Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri (kedua kanan), dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo (kanan) mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
    Ia menegaskan bahwa PDI-P sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintah, sehingga memilih tidak bergabung ke dalam kabinet.
    “Sementara PDI-P sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres Partai, kami menjadi partai penyeimbang,” jelas Andreas Hugo.
    Lantas, siapakah Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDI-P yang didepak dari Kabinet Prabowo? Berikut profilnya
    Hendrar Prihadi merupakan politikus PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Karier politiknya dimulai pada 2005, ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai berlambang kepala banteng.
    Setelah itu, Hendrar Prihadi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara.
    Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.
    Pada 2013, Hendrar Prihadi dilantik sebagai Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Ia memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.
    Hendra Prihadi kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang untuk masa kepemimpinan 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Saat itu, wakilnya adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.
    KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Pasangan Calon Gubernur Jateng nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendi saat menghadiri dukungan Paguyuban Mantan Kepala Desa se-Jateng untuk Pilkada Jateng, di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jateng, pada Jumat (27/9/2024).
    Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.
    Nama Hendrar Prihadi sendiri juga pernah berkontestasi pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada 2024.
    Saat itu, ia berpasangan dengan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang maju sebagai calon gubernur.
    Namun, Andika-Hendrar kalah oleh pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Matius Fakhiri ajak masyarakat bersatu bangun Papua usai putusan MK

    Matius Fakhiri ajak masyarakat bersatu bangun Papua usai putusan MK

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Papua terpilih Matius Fakhiri mengajak seluruh masyarakat Papua untuk kembali bersatu merajut persaudaraan dan mengakhiri perbedaan politik usai Mahkamah Konstitusi menolak sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua 2024.

    “Saatnya kita menutup perbedaan, merajut kembali persaudaraan, dan bersama-sama membangun Papua. Kami mengajak semua pihak, baik yang mendukung maupun yang berbeda pilihan, untuk bergandengan tangan, menjaga kedamaian, dan bekerja sama demi Papua yang damai, maju, dan sejahtera menuju ‘Papua cerah’,” kata Matius dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Matius Fakhiri bersama Wakil Gubernur Papua terpilih Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen menggelar konferensi pers usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diucapkan di Jakarta, Rabu siang.

    Pada kesempatan itu, Matius mengatakan bahwa putusan MK hari ini menandakan berakhirnya seluruh proses hukum penyelenggaraan PSU Pilkada Provinsi Papua Tahun 2024.

    “Kami, Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen, dengan kerendahan hati menerima amanah ini. Kemenangan ini bukan kemenangan pribadi atau kelompok, melainkan kemenangan rakyat Papua,” ujarnya.

    Pasangan Matius-Aryoko juga berterima kasih kepada masyarakat Papua atas amanah yang dipercayakan kepada mereka.

    “Terima kasih kepada seluruh masyarakat, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan semua pihak yang telah menjaga proses demokrasi ini dengan damai. Papua untuk semua, Papua rumah kita bersama,” tuturnya.

    Sebelumnya, MK menolak sengketa perselisihan hasil PSU Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 yang dimohonkan pasangan calon nomor urut 1 Benhur Tomi Mano-Constant Karma.

    Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan menyatakan dalil-dalil yang diajukan pasangan Benhur-Constant tidak terbukti seluruhnya sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

    “Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu.

    PSU Pilkada Papua digelar atas dasar Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diucapkan pada Februari 2025.

    Dalam putusan itu, MK mendiskualifikasi calon wakil gubernur nomor urut 1 Yermias Bisai karena ketidakjujuran alamat domisili dalam penerbitan surat keterangan tidak pernah terpidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

    MK memerintahkan KPU menyelenggarakan PSU dengan pasangan Matius-Aryoko serta pasangan calon baru yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai.

    PSU kemudian diselenggarakan KPU pada 6 Agustus 2025. Yermias Bisai yang didiskualifikasi digantikan Constant Karma mendampingi Benhur Tomi Mano.

    Berdasarkan hasil PSU, pasangan Benhur-Constant memperoleh 49,6 persen suara, sementara pasangan Matius-Aryoko memperoleh 50,4 persen suara. Dengan ditolaknya gugatan Benhur-Constant oleh MK, kemenangan Matius-Aryoko kini tidak lagi dipersoalkan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polres Barito Utara pastikan pengamanan maksimal jelang putusan MK

    Polres Barito Utara pastikan pengamanan maksimal jelang putusan MK

    Muara Teweh (ANTARA) – Kepolisian Resort Barito Utara, Kalimantan Tengah pastikan kesiapan penuh dalam menghadapi potensi gangguan keamanan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara pada Rabu (17/9).

    “Kami siap menjaga keamanan kampung halaman kita. Apapun kondisi di lapangan, hujan, badai, bahkan potensi gangguan keamanan, kami sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sesuai aturan kepolisian,” kata Kapolres Barito Utara Singgih Febiyanto di Muara Teweh, Selasa.

    Menurut dia, seluruh personel telah melaksanakan latihan tactical floor game (TFG) dan simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) termasuk penanganan potensi kerusuhan, ancaman bom, hingga tindakan tegas terukur apabila diperlukan.

    Tim khusus juga disiagakan untuk memastikan keamanan masyarakat di seluruh wilayah Barito Utara.

    Mohon dukungan semua pihak, katanya, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjelang putusan MK.

    “Tugas kami selain menegakkan hukum adalah menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif,” kata dia.

    Kapolres berharap pelaksanaan putusan MK dapat berlangsung aman, lancar, dan damai. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi terus dilakukan bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Barito Utara untuk memastikan situasi terkendali hingga tahap akhir.

    Sekretaris Daerah Barito Utara Muhlis mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan ini dan seluruh unsur pengamanan dapat memahami alur tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing dalam menghadapi berbagai situasi tidak terduga atau darurat.

    “Persiapan yang matang, koordinasi yang baik, dan latihan yang berkesinambungan, setiap tantangan dapat kita hadapi dengan optimal,” katanya.

    Dia mengharapkan bersama masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui jaminan keamanan sehingga aktivitas sosial, ekonomi, maupun politik dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan damai.

    Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Muhlis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan melaksanakan kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik dan lancar.

    “Kita harapkan momentum kegiatan ini dapat memperkokoh koordinasi dan soliditas seluruh pihak demi keamanan dan ketertiban wilayah Barito Utara,” ujar Muhlis.

    PSU Pilkada Barito Utara yang berlangsung pada Rabu (6/8) di sembilan kecamatan sebagaimana tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 313/PHPU.BUP-XXII/2025 diikuti dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yakni calon nomor urut 1 Shalahuddin dan Felix S Tingan serta calon nomor urut 2 Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni.

    Namun hasil PSU yang dimenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara nomor urut 1 Shalahuddin dan Felix S Tingan itu kembali digugat pasangan Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni dan rencananya diputuskan MK pada Rabu (17/9).

    Pewarta: Kasriadi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Andi Seto Asapa, Bos PT Timah yang Masuk Bursa Menpora

    Profil Andi Seto Asapa, Bos PT Timah yang Masuk Bursa Menpora

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nama Andi Seto Asapa disebut-sebut layak menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Siapa sebenarnya dia?

    Pria yang karib disapa Seto atau ASA itu bernama lengkap Andi Seto Gadhista Asapa. Lahir di Ujung Pandang (Makassar), Sulawesi Selatan.

    Ia dikenal sebagai politisi Gerindra dengan karir melejit. Bagaimana tidak, pria kelahiran 20 November 1983 itu di usianya saat ini telah menduduki jabatan strategis.

    Di partai yang diketuai Presiden Prabowo Subianto itu, Seto pernah menjabat Ketua Bidang Penanganan Perselisihan Sengketa Pemilu DPP Partai Gerindra. 

    Sekarang, ia masih menjadi pengurus partai. Mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Kepala Daerah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

    Seto menempuh pendidikan dasarnya di Makassar. Lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

    Pendidikan magisternya ditempuh di Australia. Tepatnya di Monako University.

    Karir terbilang mentereng, ia terpilih menjadi Bupati Sinjai di 2018. Lalu menanggalkan jabatannya di 2023.

    Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Seto bertarung di Pemilihan Wali Kota Makassar. Tapi hanya finish di urutan kedua dalam pemungutan suara.

    Karirnya tak berhenti di situ, pada Mei 2025 ia ditunjuk sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Timah. melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

    Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) per 31 Maret 2024. Seto memiliki kekayaan RP35 miliar. Tepatnya Rp35.725.000.000.

  • Tahapan Psikotes Calon Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan Digelar Daring

    Tahapan Psikotes Calon Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan Digelar Daring

    Lamongan (beritajatim.com) – Proses penjaringan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Lamongan kini memasuki tahapan psikotes online, yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Senin (15/9/2025).

    Dari 10 nama calon hasil mekanisme rapat PAC, hanya sembilan kader yang hadir di kantor DPC PDI Perjuangan Lamongan untuk mengikuti psikotes.

    Mereka adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan Husen, Plt Bendahara Erna Sujarwati, Sekretaris Reso Supranoto, Agus Sulistiyo, Wabup Lamongan Dirham Akbar Aksara, Ketua PAC Ning Darwati, Wakil Ketua DPC Darwoto, anggota DPRD Supono dan anggota DPRD Metta Paramitha.

    Sementara satu peserta yang berhalangan hadir adalah, Solikin, karena musibah keluarga. Namun Solikin tetap akan dijadwalkan ulang oleh DPP.

    “Apakah otomatis gugur jika tidak hadir? Belum tentu. DPP memberi kesempatan untuk tes susulan. Hari ini Lamongan masuk gelombang ke-6,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan, Husen.

    Husen menjelaskan, psikotes tersebut menilai aspek kepemimpinan, manajerial, hingga kepribadian para calon ketua. Hasilnya akan menjadi salah satu pertimbangan DPP sebelum menetapkan Ketua DPC bersama dua personalia pendamping.

    “Tahapan selanjutnya adalah fit and proper test. Bisa saja nanti dipanggil ke DPP, atau dikumpulkan di DPD dengan dihadiri DPP. Intinya, semua calon akan diuji komitmennya,” ujarnya.

    Dari sembilan peserta yang hadir, nama Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menjadi sorotan, karena tercatat sebagai peserta pertama yang menyelesaikan seluruh soal.

    “Karena saya sudah punya pengalaman tes psikologi saat Pilkada kemarin, jadi lebih terbiasa. Bedanya, kali ini ada bab khusus tentang kepartaian,” ujar Dirham usai tes.

    Meski demikian, Dirham menegaskan dirinya tidak berambisi menjadi Ketua DPC.

    “Apapun keputusan partai akan saya hormati. Kalau pun diberi amanah, tentu akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” ucapnya. (fak/ian)

  • Pelanggaran Etik Pemilu 2024 Didominasi Tekanan dari Parpol dan Calon Kepala Daerah Regional 12 September 2025

    Pelanggaran Etik Pemilu 2024 Didominasi Tekanan dari Parpol dan Calon Kepala Daerah Regional 12 September 2025

    Pelanggaran Etik Pemilu 2024 Didominasi Tekanan dari Parpol dan Calon Kepala Daerah
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengungkapkan bahwa banyaknya pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu pada 2024 tidak bisa dilepaskan dari tekanan peserta pemilu, terutama partai politik.
    Ia menyebutkan bahwa sekitar 790 aduan menyangkut penyelenggara yang ditangani DKPP sepanjang 2024 menunjukkan rapuhnya integritas sebagian penyelenggara ketika menghadapi intervensi dari pihak luar.
    Menurut Heddy, mayoritas kasus menimpa penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, baik dari unsur KPU maupun Bawaslu.
    Meski demikian, Heddy menegaskan bahwa akar persoalan bukan semata kelemahan individu, melainkan tekanan berat dari peserta pemilu.
    Hal itu disampaikan Heddy dalam Seminar Nasional Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia di Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (12/9/2025).
    “Teman-teman KPU maupun Bawaslu itu bekerja dalam tekanan luar biasa. Indikasi kuatnya, bagaimana mungkin seorang anggota KPU kabupaten/kota berani menggeser suara kalau tidak diperintah peserta pemilu? Peserta itu ya partai politik, atau calon kepala daerah,” tegasnya.
    Dia menyebutkan bahwa bentuk pelanggaran etik terbanyak terjadi pada tahapan rekrutmen penyelenggara ad hoc, tahap kampanye, lalu tahapan pemungutan dan penghitungan suara, baik di pemilihan legislatif maupun pilkada.
    Baginya, hanya penyelenggara dengan integritas kuat yang bisa bertahan.
    “Yang tidak kuat imannya ya jebol, yang kuat imannya ya bagus,” ujarnya.
    Heddy menilai, kondisi ini menjadi alarm penting untuk pembenahan sistem pemilu.
    Ia mendorong adanya revisi undang-undang pemilu, perbaikan regulasi, serta peningkatan kualitas rekrutmen penyelenggara agar lebih selektif.
    “Kalau tekanan dari peserta pemilu tidak diimbangi dengan penyelenggara yang tangguh, kualitas demokrasi kita akan terus terancam,” imbuhnya.
    Sebagai solusi, ia mendorong perbaikan regulasi pemilu, termasuk revisi undang-undang, serta peningkatan kualitas rekrutmen penyelenggara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II DPR RI usulkan Revisi UU Pemilu kembali dibahas

    Komisi II DPR RI usulkan Revisi UU Pemilu kembali dibahas

    Bisa saja nanti syarat untuk menjadi caleg dia harus lulus sejumlah pelatihan yang sudah dibuat oleh partainya masing-masing dengan standar kompetensi partai yang dibuat oleh multi-stakeholder (pemangku kepentingan)

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI mengusulkan agar Revisi Undang-Undang Pemilu kembali dibahas di Komisi itu, menyusul Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam waktu dekat akan melakukan revisi terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

    “Kami mengusulkan RUU Pemilu kembali untuk dibahas di Komisi II DPR RI dalam bentuk kodifikasi hukum dan/atau omnibus law,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan revisi UU Pemilu akan dilakukan dengan metode kodifikasi atau omnibus sehingga nantinya akan ada peraturan perundang-undangan lainnya yang akan digabungkan dalam revisi tersebut.

    Sejumlah undang-undang yang rencananya akan ikut dibahas, yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

    Rifqi membeberkan salah satu isu yang diusulkan untuk diatur dalam revisi UU Pemilu, yaitu terkait hukum acara sengketa pemilu. Menurut dia, ini merupakan beleid baru demi adanya kepastian penyelesaian sengketa.

    “Ini barang baru agar ada kepastian kapan waktu putusan inkrah dan kami upayakan seluruh sengketa pemilu, termasuk di Mahkamah Konstitusi, Itu bisa berakhir sebelum pelantikan pejabat politik hasil pemilu dilakukan,” ucapnya.

    Sementara itu, ketika ditanya terkait kemungkinan adanya syarat ambang batas pendidikan tertentu untuk menjadi anggota legislatif, Rifqi mengatakan pada prinsipnya, penyusunan norma undang-undang tidak boleh berbasis pada subjektivitas.

    “Itu bisa melanggar hak asasi manusia yang diatur di dalam konstitusi. Basisnya, kalau kita menyusun satu peraturan perundang-undangan adalah objektivitas. Karena itu, kita tidak melihat latar belakang profesi, kita tidak melihat latar belakang ekonomi,” ujarnya.

    Namun begitu, dia menyebut standar minimal tetap dibutuhkan untuk menjadi calon anggota legislatif. Dalam hal ini, dia menyoroti pentingnya standar kompetensi kader yang dapat dibangun dari tingkat partai politik.

    “Bisa saja nanti syarat untuk menjadi caleg dia harus lulus sejumlah pelatihan yang sudah dibuat oleh partainya masing-masing dengan standar kompetensi partai yang dibuat oleh multi-stakeholder (pemangku kepentingan),” katanya.

    Terlepas dari itu, Rifqi mengatakan hal terpenting dari omnibus atau kodifikasi UU Pemilu ke depan ialah meningkatkan kualitas pemilu sehingga dapat berdampak pada, salah satunya, institusi parlemen yang semakin baik.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Andre Rosiade Resmikan BTS Telkomsel di Solok, Target 6 Tower Baru 2026

    Andre Rosiade Resmikan BTS Telkomsel di Solok, Target 6 Tower Baru 2026

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meresmikan tower BTS Telkomsel di Kabupaten Solok hari ini, Minggu (7/9). BTS ini menjadi satu dari enam tower yang diusulkan Bupati Solok Jon Firman Pandu untuk mengatasi persoalan blank spot.

    “Hari ini kita resmikan BTS Telkomsel di Nagari Tanjung Balik Sumiso. Mudah-mudahan bermanfaat dan betul-betul bisa membantu anak-anak sekolah dan ekonomi masyarakat,” ujar Andre dalam keterangan tertulis, Minggu (7/9/2025).

    Andre menyampaikan, saat ini sudah ada enam BTS beroperasi di tingkat nagari. Enam BTS tambahan juga kembali diusulkan ke Telkomsel untuk menutup blank spot di tingkat jorong.

    “Setelah pak Jon Firman Pandu dinyatakan terpilih sebagai Bupati Solok menang Pilkada, beliau meminta kepada saya sebagai anggota DPR RI untuk memperjuangkan 6 BTS pertama di Kabupaten Solok. Lalu saya dampingi pak Jon Firman Pandu bertemu Dirut Telkomsel. Alhamdulillah usulan pak Jon Firman Pandu sudah beroperasi, enam usulan pertama sudah tereksekusi,” terangnya.

    “Minggu lalu pak Jon Firman Pandu mengusulkan lagi 6 BTS lagi. Kita targetkan di akhir tahun 2025 atau awal 2026, enam BTS yang baru itu sudah beroperasi lagi,” sambungnya.

    “Ini kan lokasinya jauh dari masyarakat, jadi ini harus dikontrol. Itu ada baterainya. Selama masih ada baterai kalau pun mati lampu, 4 jam masih ada sinyalnya. Tapi kalau baterainya hilang dan lampu mati, mati pula sinyalnya. Orang malingnya biasanya modusnya pakai baju Telkomsel mengaku dari Telkomsel. Setiap ada yang ngaku dari Telkomsel mau servis, tolong dicatat identitasnya, kalau perlu difoto orangnya,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Andre menerangkan selain BTS, banyak anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk Solok.

    Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok Teta Midra menambahkan, kehadiran 6 tower ini menjadi jawaban atas persoalan blank spot di tingkat nagari.

    “Yang kita support saat ini adalah di tingkat jorong masih ada titik-titik yang masih blank spot. Itu sedang kita usulkan ke Telkomsel melalui pak Andre,” kata Teta.

    Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu mengapresiasi Andre Rosiade dan Telkomsel dalam mengatasi persoalan blank spot di Kabupaten Solok. Ia juga menyebut banyak program lain masuk Solok lewat perjuangan Andre.

    “Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pak Andre telah meresmikan tower BTS Telkomsel. Ini menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Nagari Tanjung Balik Sumiso,” terang Jon.

    “Sebagai masyarakat kami akan terus mendorong dan mensukseskan asta cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Senada, Wali Nagari Tanjung Balik Sumiso Joni Putra juga mengapresiasi Andre Rosiade dan Telkomsel yang telah menghadirkan sinyal telekomunikasi di daerah tersebut.

    “Dengan hadirnya jaringan Telkomsel semua yang kita lakukan untuk bekerja maupun di kantor, di sekolah dan lainnya sudah bisa kita laksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada pak Andre Rosiade, pak Bupati dan juga Telkomsel. Kami seluruh masyarakat Nagari Tanjung Balik Sumiso siap menjaga keamanan tower ini,” katanya.

    Sebagai informasi, peresmian tower ini dihadiri oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Teta Midra, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman, Anggota DPRD Sumatera Barat Rony Mulyadi Dt Bungsu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok Havni Haviz, Anggota DPRD Kabupaten Solok Nelson, Manajer Network Operation Telkomsel Padang Andy Suapril, Camat Tigo Lurah Tedy Aurora, dan Wali Nagari Tanjung Balik Sumiso Joni Putra.

    (akn/ega)

  • Tiga Kali Pemilu Dapat 6 Kursi, PKS Jember Targetkan 10 Kursi dalam Pemilu 2029

    Tiga Kali Pemilu Dapat 6 Kursi, PKS Jember Targetkan 10 Kursi dalam Pemilu 2029

    Jember (beritajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan perolehan sepuluh kursi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur dalam Pemilu 2029, setelah memperoleh enam kursi masing-masing pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024.

    “Target kita jelas, tegas, dan realistis, yakni merebut 10 kursi DPRD Jember, mengamankan posisi pimpinan DPRD, dan memenangi pemilihan kepala daerah Jember,” kata Taufik, Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jember 2025-2030, Minggu (7/9/2025).

    Semua target itu, menurut Taufik, dilaksanakan dengan terencana dalam ‘Peta Kemenangan PKS Jember 2025-2030’. Sepanjang 2025-2026, PKS akan melakukan konsolidasi struktur dewan pengurus ranting dan mengaudit kader maupun simpatisan. “Targetnya ada dua ribu kader baru, terutama anak muda usia 17–40 tahun,” katanya. Selain itu, Taufik menginginkan

    Pemenangan pemilu dan pilkada dimulai pada 2027. “PKS tampil dengan narasi besar yakni Jember Baru, Rakyat Dilayani. Figur PKS bicara isu rakyat di media dan lapangan,” katanya. PKS hadir di tengah rakyat dan melakukan aksi sosial nyata di seluruh kecamatan.

    Mesin pemenangan dibangun relawan dan koalisi strategis pada 2028 sekaligus mengumumkan kandidat dan bupati dan wakilnya. “Puncak perjuangan pada 2029. Satu kader membawa sepuluh suara, saksi militan di setiap TPS, kampanye masif di tiga lapis: struktural, digital, dan komunitas,” kata Taufik.

    Taufik menekankan kemenangan bukan akhir, melainkan awal pengabdian. “Dari 100 hari pertama, PKS buktikan janji. Fraksi PKS di DPRD memimpin lahirnya kebijakan pro-rakyat. Eksekutif PKS hadir dengan kepemimpinan yang amanah dan melayani,” katanya.

    “Inilah jalan kita. Inilah target kita. Dengan kerja keras, barisan yang solid, dan pertolongan Allah SWT, kita akan saksikan PKS Jember naik kelas dari partai peserta menjadi partai pemenang, dari penonton menjadi pemimpin, dari harapan menjadi kenyataan,” kata Taufik. [wir]