Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • MK Tolak 8 Gugatan Hasil Pilkada dari NTT, Tersisa Hanya Kabupaten Belu Regional 5 Februari 2025

    MK Tolak 8 Gugatan Hasil Pilkada dari NTT, Tersisa Hanya Kabupaten Belu Regional 5 Februari 2025

    MK Tolak 8 Gugatan Hasil Pilkada dari NTT, Tersisa Hanya Kabupaten Belu
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    –
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) telah menyidangkan sepuluh gugatan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari sepuluh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
    Namun, dari jumlah tersebut, hanya sembilan gugatan yang diadili, sementara satu gugatan telah dicabut.
    Sidang untuk sembilan gugatan berlangsung selama dua hari, yakni pada 4 dan 5 Februari 2025.
    Dari sembilan gugatan tersebut, delapan ditolak. Hanya satu gugatan yang akan dilanjutkan ke sidang berikutnya untuk mendengarkan keterangan saksi.
    Dalam sidang putusan sela yang diadakan pada Selasa (4/2/2025), MK menolak tiga gugatan, termasuk dari Kabupaten Sabu Raijua yang diajukan oleh pasangan Simon Dira Tome-Dominikus Dadi Lado dan pasangan Yohanis Uly Kale-Leonidas VC Adoe.
    Selain itu, gugatan dari Kabupaten Sikka yang diajukan oleh pasangan Suitbertus Amandus dan Robertus Ray, serta gugatan dari Kabupaten Rote Ndao yang diajukan oleh Vicoas TB Amalo dan Bima Th Fanggidae juga ditolak.
    Gugatan dari Pilkada Alor telah dicabut oleh pemohon, pasangan calon Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy, sejak pekan lalu.
    Pada sidang yang berlangsung Rabu (5/2/2025), hakim MK menolak beberapa permohonan, termasuk perkara nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari Kabupaten Sumba Barat Daya, yang diajukan oleh Fransiskus Marthin Adilalo dan Yeremia Tanggu.
    Selain itu, gugatan dari Kabupaten Flores Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat, dan Timor Tengah Selatan (TTS) juga ditolak.
    Satu gugatan dari Kabupaten Belu, dengan nomor perkara 100/PHPU.BUP-XXIII/2025, akan dilanjutkan ke sidang berikutnya.
    Hal ini disampaikan oleh salah satu hakim MK, Saldi Isra, saat membacakan daftar perkara yang akan dilanjutkan.
    “Dari 55 perkara yang dipanggil untuk sesi siang ini, Rabu 5 Februari 2025 pukul 13.30 WIB hingga pukul 17.30 WIB, 48 perkara telah diucapkan baik berupa ketetapan maupun putusan. Artinya ada tujuh perkara lainnya yang tidak diucapkan. Itu artinya akan lanjut ke pembuktian berikutnya atau pembuktian lanjutan,” kata Saldi.
    Ia juga merinci tujuh perkara yang akan disidangkan berikutnya, termasuk perkara nomor 195 untuk perselisihan hasil Pilkada Bupati Kutai Kertanegara, dan beberapa perkara lainnya dari kabupaten di Kalimantan dan Maluku.
    Jadwal sidang untuk perkara yang dilanjutkan dijadwalkan pada 7 hingga 17 Februari 2025.
    Agenda sidang selanjutnya mencakup pemeriksaan saksi atau ahli dari masing-masing pihak, dengan batas maksimal empat orang saksi untuk setiap pihak.
    Saldi menekankan pentingnya pengajuan daftar identitas saksi dan keterangan tertulis untuk memudahkan proses pemeriksaan.
    “Khusus saksi ahli, harus disertakan riwayat hidup termasuk izin dari institusi dan keterangan ahli atau keterangan tertulisnya,” tutupnya.
    Sebelumnya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu, Agustinus Taolin dan Yulianus Tai Bere, telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Belu tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
    Gugatan ini ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belu terkait calon wakil bupati terpilih, Vicente Hornai Gonsalves, yang merupakan mantan narapidana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MK Tolak Gugatan PHPU Pilkada Gresik 2024, Yani-Alif Sah Jadi Pemenang

    MK Tolak Gugatan PHPU Pilkada Gresik 2024, Yani-Alif Sah Jadi Pemenang

    Gresik (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan oleh organisasi masyarakat Genpatra dan Genpabumi terkait hasil Pilkada Gresik 2024.

    Dengan putusan ini, pasangan Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif (Yani-Alif) sah menjadi pemenang Pilkada dan akan memimpin Kabupaten Gresik untuk periode 2025-2030.

    Fandi Akhmad Yani atau yang akrab disapa Gus Yani menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang berperan dalam penyelenggaraan Pilkada.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran KPU dan Bawaslu Gresik. Termasuk aparat TNI – Polri yang turut menjaga kondusifitas selama pilkada serentak,” ujar Gus Yani, Rabu (5/2/2025).

    Gus Yani juga menegaskan bahwa kemenangan ini adalah milik semua pihak yang telah mendukung proses demokrasi yang adil dan transparan. Ia mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim MK yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.

    Pilkada Gresik 2024 yang digelar serentak pada 27 November lalu mencatat perolehan suara pasangan nomor urut 1, Yani-Alif, mencapai 678.452 suara atau sekitar 54,3% dari total suara sah. Sementara itu, kotak kosong yang menjadi pesaingnya memperoleh 571.839 suara atau 45,7%.

    Setelah keputusan final dari MK, Yani menegaskan komitmennya untuk membawa Gresik ke arah yang lebih maju dan sejahtera. “Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan janji-janji kampanye dan memastikan pembangunan yang inklusif untuk seluruh masyarakat Gresik,” tegasnya. [dny/suf]

  • MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Tulungagung 2024, Paslon 03 Legowo

    MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Tulungagung 2024, Paslon 03 Legowo

    Tulungagung (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tulungagung yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 03, Maryoto Birowo-Didik Girnoto Yekti.

    Putusan dengan Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, pada Rabu (5/2/2025).

    Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena diajukan melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024.

    Kuasa hukum pasangan nomor urut 03, Hery Widodo, menyebutkan bahwa penolakan permohonan kliennya didasarkan pada Pasal 157 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pengajuan sengketa harus dilakukan dalam waktu maksimal tiga hari kerja. Dalam kasus ini, permohonan pasangan Maryoto-Didik diajukan melewati batas waktu tersebut.

    Menurut Hery, MK tidak mempertimbangkan alasan keterlambatan pengajuan permohonan yang sudah mereka tuangkan dalam dokumen pengajuan. “Kami sayangkan perkara ini dijadikan satu kesatuan dengan perkara yang lain. Padahal apa yang kami ajukan sangat berbeda,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Hery juga menyebutkan adanya perubahan jadwal putusan dismissal yang membuat pihaknya khawatir. Awalnya, putusan dismissal dijadwalkan pada 11-13 Februari 2025 dengan putusan akhir di pertengahan Maret. Namun, tiba-tiba jadwal dimajukan menjadi 4-5 Februari 2025.

    Ia menilai percepatan ini membuat majelis hakim tidak sempat memahami secara menyeluruh konstruksi hukum yang dibangun oleh pihaknya. “Dan akhirnya terbukti, akhirnya perkara ini berakhir dengan penetapan, bukan putusan. Penetapan berbeda dengan putusan,” tegasnya.

    Meski merasa kecewa, Hery menyatakan pihaknya tetap menghormati putusan MK sebagai lembaga peradilan tertinggi. Ia juga menyampaikan selamat kepada pasangan calon nomor urut 01, Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin (Gabah), yang resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Tulungagung 2024.

    “Saya juga mohon maaf ke konstituen 03. Kami sudah berupaya maksimal, namun apa daya putusan sudah terjadi dalam bentuk penetapan,” tutupnya. [nm/suf]

  • Gugatan Pilkada Pilkada Kota Malang Ditolak MK, Wahyu Hidayat: Ini Doa dari Masyarakat

    Gugatan Pilkada Pilkada Kota Malang Ditolak MK, Wahyu Hidayat: Ini Doa dari Masyarakat

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Wali Kota Malang terpilih Wahyu Hidayat dan beberapa koleganya nonton bareng putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kota Malang 2024, di rumah, Rabu (5/2/2025).

    Wahyu mengaku cukup kaget karena para koleganya datang untuk nonton bersama. “Tidak direncanakan, ini teman-teman datang ke rumah, menonton bersama, ingin membersamai saya,” terang Wahyu, Rabu (5/2/2025).

    Amar Putusan Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo memastikan bahwa gugatan yang diusulkan oleh Budhy Pakarti tidak dapat diterima. Putusan itu langsung disambut sorak gembira dan sujud syukur bersama-sama.

    “Ya Alhamdulillah, putusan dari MK dismissal ini merupakan doa dari masyarakat Kota Malang, untuk saya bisa menjalankan amanah sebagai Wali Kota Malang,” ujar Wahyu.

    “Saya berharap doa dari seluruh masyarakat Kota Malang agar saya bisa menjalankan amanah dengan baik dan sesuai janji-janji saya kita realisasikan,” tambahnya. 

    Dalam putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyebutkan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024. Maka eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. 

    Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain beserta kedudukan hukum dan pokok permohonan pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya

  • Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. – Halaman all

    Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) asal Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Ia terpilih sebagai Bupati Gunungkidul periode 2024-2029, didampingi oleh Joko Parwoto sebagai Wakil Bupati.

    Mereka diusung oleh tiga partai, yaitu PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golongan Karya (Golkar).

    Sebelumnya, Endah Subekti menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul periode 2019-2024.

    Endah Subekti lahir di Gunungkidul, pada 23 Maret 1976.

    Endah memiliki dua anak laki-laki yang bernama J. Arga Seloka dan Raya.

    Ia mengenyam pendidikan di SMEA Muhammadiyah Karangmojo pada 1991.

    Pada jenjang Sarjana, Endah tempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (YKPN).

    Endah Subekti dikenal sebagai pengusaha.

    Lalu ia melebarkan sayapnya di dunia politik.

    Endah terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk periode 2019-2024.

    Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Endah Subekti berhasil terpilih sebagai Bupati Gunungkidul bersama dengan wakilnya, Joko Parwoto.

    Endah juga diketahui aktif dalam berorganisasi.

    Ia menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

    Selain itu, Endah tercatat pernah menjadi Ketua Kaderisasi Rekrutmen Anggota PDI Perjuangan periode 2009-2024.

    Harta Kekayaan

    Endah Subekti tercatat memiliki total harta sebesar Rp 5,1 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Endah Subekti terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 20 Maret 2024 untuk periodik 2023.

    Harta terbanyak Endah berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Gunungkidul, senilai Rp 2.700.000.000.

    Berikut adalah daftar harta kekayaan Endah Subekti.

    DATA HARTA
     
    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.700.000.000
     
    1. Tanah dan Bangunan Seluas 1109 m2/1109 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
     
    2. Tanah dan Bangunan Seluas 6200 m2/6200 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
     
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.387.000.000
     
    1. MOBIL, PEUGEOT SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 69.000.000
     
    2. MOTOR, KAWASAKI NINJA 4 TAK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000
     
    3. MOBIL, MITSUBISHI LANCER GLX Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000
     
    4. MOTOR, YAMAHA 2PK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
     
    5. MOTOR, YAMAHA 28D MIO AL115S CW AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
     
    6. MOBIL, SUZUKI 6G5VX 94X40 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 494.000.000
     
    7. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 698.000.000
     
    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 950.000.000
     
    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 149.749.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. 1.000
     
    Sub Total Rp. 5.186.750.000
     
    III.HUTANG Rp.—

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.186.750.000

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunJogja.com/Alifia Nuralita Rezqiana)

  • Appi-Aliyah Tinggal Dilantik, Danny Pomanto: Selamat Datang Pemimpin Baru Makassar

    Appi-Aliyah Tinggal Dilantik, Danny Pomanto: Selamat Datang Pemimpin Baru Makassar

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengucapkan selamat kepada Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, atas terpilihnya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang baru.

    Itu diucapkan Danny setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Makassar pada Selasa, 4 Februari 2025. Putusan itu pada pokoknya menolak gugatan tim Indira dan Ilham.

    “Setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Selamat datang pemimpin baru Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Doa Kami Insyaallah Kota Makassar akan tambah baik dari hari ini. Danny dan Indira,” tulis Danny di status WhatsAppnya siang tadi, Rabu (5/02/2025).

    Tak hanya itu, Danny berharap pemerintahan baru era Appi-Aliyah nantinya bisa melanjutkan program-program baik yang telah ia jalankan.

    Sekarang, Pemkot Makassar berada pada akhir masa jabatan dan awal jabatan pemerintahan baru. Ia yakin Appi-Aliyah punya visi dan misi sendiri untuk Makassar.

    “Pak Appi dan Ibu Aliyah pasti memiliki visi misi tersendiri. Namun, saya berharap apa yang sudah bermanfaat bagi masyarakat bisa dilanjutkan dengan baik,” harap Danny.

    Diketahui, Majelis hakim MK memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk Pilkada Kota Makassar 2024 dengan menolak dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian.

    Dengan demikian, Appi-Aliyah resmi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar setelah pelantikan yang akan dilaksanakan pada bulan ini di Jakarta. (Arya/Fajar)

  • Dugaan Suap Pilkada Sulsel, Danny Pomanto Akan Lapor Lima Anggota KPU ke KPK

    Dugaan Suap Pilkada Sulsel, Danny Pomanto Akan Lapor Lima Anggota KPU ke KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto akan melaporkan lima orang anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyuapan.

    “Itu yang pertama (penyuapan), kedua adalah kasus pemalsuan tanda tangan, itu sudah kita laporkan ke polisi, juga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Jadi, biar lengkap, kita lapor juga ke KPK supaya tidak ada boleh begitu (curang),” kata Ramdhan saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Rabu, dikutip dari ANTARA.

    Mengenai materi yang dilaporkan terkait kasus dugaan penyuapan penyelenggara pemilu tersebut ke lembaga antirasuah, pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu belum mau membocorkan dengan alasan tertentu.

    Sebagai kontestan calon gubernur pada Pilkada Sulsel 2024 bersama pasangannya Azhar Arsyad, meskipun gugatannya diputuskan tidak dapat diterima oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Danny mengatakan bahwa bersengketa itu adalah hal biasa dalam dunia politik.

    “Kalau persoalan kalah menang, itu persoalan kedua, karena yang menang belum tentu benar dan begitu pun yang kalah belum tentu salah,” paparnya.

    Mengenai kapan pelaporan dugaan penyuapan itu dibawa ke KPK, Danny mengatakan pihaknya sedang menyusun langkah-langkah setelah putusan dismissal MK terkait sengketa Pilkada Sulsel selesai.

    “Setelah kita ketahui putusannya, tim segera menyusun kelengkapan berkas laporannya dan dalam waktu dekat ini kita langsung laporkan ke KPK,” katanya.

  • Rapat evaluasi Pilwali 2024, Bawaslu Kota Kediri usulkan penambahan petugas PPL 

    Rapat evaluasi Pilwali 2024, Bawaslu Kota Kediri usulkan penambahan petugas PPL 

    Sumber foto: Fendi Lesmana/elshinta.com

    Rapat evaluasi Pilwali 2024, Bawaslu Kota Kediri usulkan penambahan petugas PPL 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri 2024 berlangsung damai,lancar dan tanpa ada gugatan sengketa. Menurut ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha suksesnya penyelenggaraan Pilwali 2024 tidak lepas dari bantuan semua pihak.

    Meski demikian, menurutnya kinerja Bawaslu masih perlu untuk dilakukan evaluasi  agar nantinya kedepan bisa lebih baik lagi. Karena itu pihaknya melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri hari ini disalah satu hotel di Kota Kediri.

    “Untuk pengawasan kami memang perlu melakukan perbaikan terutama pengawasan yang terjadi di TPS. Karena petugas  PPL (Pengawas Pemilu Lapangan ) kami 1 orang disetiap Kelurahan membawahi ada yang lebih dari 4 TPS. Dimana 1 TPS seharusnya ada 1 pengawas. Ke depan  bisa menjadi evaluasi kami untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi agar ditindak lanjuti. Tapi apakah ini nantinya akan menjadi sebuah kebijakan kita nanti akan berusaha menuju kesana,” terangnya .

    Tidak hanya sekedar rapat evaluasi, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian piagam penghargaan kepada steakholder yang dinilai berkontribusi mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024. “Ada sekitar 17 piagam penghargaan yang kami berikan kepada instansi yang telah melakukan kerjasama dengan Bawaslu. Itu memang harapan dari kami agar kedepan bisa bekerjasama lebih baik lagi,” harapnya.

    Setelah piagam penghargaan diberikan acara kemudian dilanjut diskusi. Dua pemateri didatangkan. “Satu pemateri beliau juga menjadi tim pemeriksa daerah, dimana bersangkutan juga berwenang untuk melakukan evaluasi kerja pengawasan mencakup wilayah Kabupaten dan Kota,” kata dia.

    “Kalau kami memang bisa melakukan kinerja seperti ini dan bisa dikatakan semua yang kita lakukan sudah maksimal dan sampai dengan sekarang pun alhamdulilah untuk Kota Kediri tidak ada permohonan ke MK, ” ucap pria berkacamata tersebut seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana, Rabu (5/2).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pilwali Makassar 2024 Jadi Panggung Politik Ilham Ari Fauzi

    Pilwali Makassar 2024 Jadi Panggung Politik Ilham Ari Fauzi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan dari calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi.

    Sehingga, upaya terakhir dari pasangan ini berakhir sejak MK mengetuk palu di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa 4/2/2025).

    Dalam pilwali 2024 ini, Ilham Ari Fauzi memulai karirnya pertama kali.

    Ia menjadi generasi Z yang pertama maju pada Pilkada 2024 lalu.

    “Beliau adalah sosok muda yang penuh potensi dalam dunia politik. Pengalaman dari pilwali 2024 bisa menjadi modal beliau di panggung politik ke depan,” kata pengamat politik UIN Alauddin Makassar, Febrianto Syam, Rabu (5/2/2025).

    Selama masa kampanye, Ilham Fauzi bisa dianggap sebagai perwakilan anak muda.

    Beberapa kali, Ilham menemui langsung masyarakat akar rumput.

    Ada suatu waktu, ia mendapatkan keluhan.

    Tak pikir panjang, putra dari wakil ketua umum DPP PPP, Amir Uskara ini pun langsung menelpon legislator DPRD Sulsel fraksi PPP.

    Solusinya pun langsung ada.

    Ia langsung mampu mencari solusi atas keluhan masyarakat.

    “Beliau juga merupakan anak muda yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat dan mampu mengelola apa yang masyarakat sampaikan menjadi sebuah program pada pencalonan wali kota 2024 lalu,” katanya.

    Ilham Ari Fauzi pun mampu bertransformasi dari seorang direktur yayasan menjadi seorang politisi kawakan.

    Sehingga, pemilihan wali kota Makassa 2024 menjadi panggung dari Ilham Ari Fauzi.

    Ia mampu bersaing dengan politisi kawakan di Makassar bahkan mengalahkan ketua partai dan birokrat senior.

  • Target Pertumbuhan Ekonomi RI 5,2% Meleset, Airlangga: Dampak Global!

    Target Pertumbuhan Ekonomi RI 5,2% Meleset, Airlangga: Dampak Global!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5,03% atau jauh dari target yang dicanangkan sebesar 5,2%, disebabkan oleh dampak ketidakpastian ekonomi global yang turut memicu penurunan harga komoditas.

    Kondisi itu menekan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni ekspor. Alhasil, ekspor yang tadinya menjadi andalan pertumbuhan menjadi faktor penghambat ekonomi untuk melesat. Sementara itu, komponen sisi pengeluaran PDB lainnya yang masih mampu tumbuh seperti konsumsi rumah tangga hingga investasi.

    “Jadi ketidakpastian ekonomi global yang relatif tinggi pada 2024 bagi Indonesia sangat berpengaruh, khususnya harga komoditas yang melandai. Sehingga revenue kita dari ekspor tertahan,” kata Airlangga saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Airlangga menekankan, sebetulnya beberapa faktor musiman seperti momen Pemilu atau Pilpres hingga Pilkada yang terjadi pada 2024, hingga kenaikan UMR, dan berbagai program diskon belanja seperti Harbolnas maupun Epic Sale pada momen Nataru 2024-2025, serta diskon tarif tiket pesawat menjadi salah satu faktor pendorong konsumsi selama masa ketidakpastian ekonomi global 2024.

    Maka, tak heran bila konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh sebesar 4,94% secara kumulatif pada 2024, lebih tinggi dibanding pada 2023 hanya tumbuh 4,82%. Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga masih mampu tumbuh 4,61% dari sebelumnya hanya tumbuh 4,4%.

    “Itu program-program yang seluruhnya memberikan daya beli bagi masyarakat untuk berbelanja. Dari sisi pengeluaran makanya seluruh komponennya tumbuh positif,” ucap Airlangga.

    Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mampu tumbuh sesuai target 2024, Airlangga menekankan, lajunya lebih cepat dari negara-negara dengan kapasitas ekonomi yang setara dengan Indonesia maupun negara-negara tetangga lainnya.

    “Dan ini masih lebih tinggi dibanding peers country di Asean seperti Singapura 4,3% dan Malaysia 4,8%. Dibanding negara lain juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4%,” tegasnya.

    (arj/haa)