Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Danny Pomanto Belum Menyerah Meski MK Kubur Mimpinya Jadi Gubernur Sulsel

    Danny Pomanto Belum Menyerah Meski MK Kubur Mimpinya Jadi Gubernur Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubur mimpinya menjadi gubernur Sulawesi Selatan Mohammas Ramdhan Pomanto belum menyerah. Ia menyiapkan langkah hukum yang mengejutkan.

    Danny Pomanto berencana melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel ke berbagai lembaga negara.

    Laporan tersebut akan dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Mabes Polri.

    “Tim hukum kami mendesak untuk melaporkan KPU ke APH. Kami akan laporkan KPU Sulsel ke DKPP, KPK, dan Mabes Polri. Bukti sudah kami rampungkan,” ujar Danny kepada awak media, kemarin.

    Dikatakan Danny, desakan untuk melaporkan KPU datang dari tim hukum serta relawan yang merasa ada ketidakberesan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sulsel.

    Ia menegaskan bahwa KPU seharusnya bersikap netral sebagai penyelenggara pemilu, namun justru diduga terlibat dalam proses yang tidak sesuai aturan.

    “Ada banyak pelanggaran selama Pilkada 2024 di Sulsel. Ini menunjukkan KPU tidak profesional. Ini juga alasan kami melaporkan KPU ke DKPP,” jelasnya.

    Laporan ke DKPP disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

    Namun, Danny tidak secara spesifik mengungkapkan detail pelanggaran yang menjadi dasar laporan ke KPK dan Mabes Polri.

    “Terkait langkah kami melaporkan KPU ke KPK dan Mabes Polri, itu terkait dugaan pelanggaran yang kami temukan, terutama soal biaya besar dalam Pilkada 2024,” tambahnya.

  • Gugatan Bambang-Bayu Kandas, Ibin Segera Dilantik Jadi Wali Kota Blitar

    Gugatan Bambang-Bayu Kandas, Ibin Segera Dilantik Jadi Wali Kota Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Gugatan sengketa hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Blitar yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro tidak bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang terdaftar dalam perkara nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tersebut kandas.

    Dalam sengketa ini pihak termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar. Sementara untuk pihak terkait adalah Pasangan Calon nomor urut 2, Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba (Ibin-Elim).

    “Nomor perkara 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan putusan sela (dismissal), Rabu (5/02/2025)

    Usai putusan gugatan sengketa tersebut, pasangan Ibin-Elim akan segera ditetapkan sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar. Rencananya penetapan ini akan dilakukan pada hari Sabtu (8/02/2025).

    “Untuk selanjutnya KPU kota Blitar akan melaksanakan penetapan yang insyallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 20.00 WIB,” ungkap Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya.

    Usai penetapan, pasangan Ibin-Elim juga akan langsung dilantik menjadi Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar periode 2025-2030. Pelantikan ini rencananya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Ibu Kota Negara.

    “KPU Kota Blitar mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Kota Blitar dan seluruh warga Kota Blitar yang telah bekerjasama untuk mensukseskan Pilkada Serentak yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024,” tandasnya. [owi/beq]

  • BI Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Alami Peningkatan, Ini Faktor Pendorongnya

    BI Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Alami Peningkatan, Ini Faktor Pendorongnya

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan di tengah kondisi pasar keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian tinggi.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02% year on year (yoy) pada triwulan IV 2024, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,95% (yoy).

    Dengan peningkatan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2024 tercatat sebesar 5,03% (yoy).

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan akan berada dalam kisaran 4,7–5,5% (yoy), didukung oleh kuatnya permintaan domestik.

    “Ke depan, pertumbuhan ekonomi pada 2025 diprakirakan berada dalam kisaran 4,7–5,5 persen (yoy) didukung oleh permintaan domestik,” ujarnya.

    Upaya Pertumbuhan Ekonomi

    Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. BI memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah.

    Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga dengan baik. Beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan antara lain:

    – Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,98% (yoy), didorong oleh aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang tinggi selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    – Pertumbuhan investasi tetap kuat sebesar 5,03% (yoy), didukung oleh realisasi penanaman modal yang meningkat.

    – Konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 4,17% (yoy), seiring dengan penyelesaian belanja akhir tahun.

    – Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga tumbuh tinggi sebesar 6,06% (yoy), sejalan dengan peningkatan aktivitas pada periode Pilkada 2024.

    – Ekspor tumbuh sebesar 7,63% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap tumbuh positif, kenaikan harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesia, dan peningkatan ekspor jasa yang didorong oleh kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

    Sektor Usaha Tunjukkan Peningkatan

    Pertumbuhan ekonomi yang positif juga tercermin dari sisi lapangan usaha (LU) dan spasial. Hampir semua sektor usaha menunjukkan kinerja positif pada triwulan IV 2024. Sektor industri pengolahan dan perdagangan, sebagai kontributor utama pertumbuhan, tumbuh dengan baik seiring dengan permintaan domestik yang terjaga. Sektor akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan juga tumbuh positif seiring dengan tingginya mobilitas pada momen HBKN Nataru.

    Dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra). Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Balinusra.

    Meskipun menunjukkan kinerja yang positif, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari ketidakpastian global. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harta Kekayaan Anne Ratna Mustika, Mantan Bupati Purwakarta yang Diperiksa Kejari Capai Rp1,5 Miliar – Halaman all

    Harta Kekayaan Anne Ratna Mustika, Mantan Bupati Purwakarta yang Diperiksa Kejari Capai Rp1,5 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut rincian harta kekayaan Anne Ratna Mustika, mantan Bupati Purwakarta yang diperiksa Kejari selama 10 jam yang mencapai Rp 1,5 miliar.

    Pemeriksaan mantan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menarik perhatian masyarakat.

    Bahkan, tak sedikit yang penasaran dengan jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh mantan istri Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi ini.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN milik Anne Ratna Mustika yang dilaporkan pada 27 Juni 2024, harta kekayaannya mencapai Rp 1,5 miliar, tepatnya Rp 1.555.703.834.

    Aset kekayaan paling besar yang dimiliki Anne Ratna Mustika adalah tanah dan bangunan dengan nilai Rp 810.000.000.

    Masih dalam data LHKPN tersebut, Anne Ratna Mustika pun diketahui tidak memiliki utang.

    Simak rincian harta kekayaan Anne Ratna Mustika tahun 2024:

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 810.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 1398 m2/600 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 326.000.000

    2. Tanah Seluas 1755 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 378.000.000

    3. Tanah Seluas 504 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 65.500.000

    4. Tanah Seluas 308 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 40.500.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 619.220.000

    1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 619.220.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 26.100.000

    D. SURAT BERHARGA Rp —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 100.383.834

    F. HARTA LAINNYA Rp —-

    Sub Total Rp 1.555.703.834

    III. HUTANG Rp —-

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp 1.555.703.834

    Anne Ratna Mustika lahir di Cikalongkulon, Cianjur pada 28 Januari 1982.

    Ia menghabiskan masa kecilnya di Cianjur dengan menjalani pendidikan sekolah dasar di SDN GUDANG 2 pada 1988.

    Kemudian ia bersekolah di SMPN 1 Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur pada tahun 1994.

    Pada 1997, Anne Ratna Mustika melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Cikalong Kulon, Cianjur.

    Setelah lulus SMA, ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi WIKARA, Purwakarta pada 2012.

    Dalam kehidupan pribadi, Anne yang kerap disapa Ambu pernah menikah dengan Dedi Mulyadi yang kini menjadi Gubernur Jawa Barat terpilih.

    Adapun Dedi Mulyadi dulunya pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

    Pernikahan itu terjadi pada 2003. Namun 20 tahun kemudian, mereka memutuskan untuk berpisah pada 2023.

    Ibu dua anak ini lantas kembali menikah dengan Iskandar pada 16 Desember 2023 di Cianjur.

    Pada Pilkada 2018, Anne Ratna Mustika maju sebagai calon Bupati Purwakarta menggandeng Aming sebagai wakil bupati.

    Keduanya sukses meraih suara terbanyak dan menjadi pemimpin Purwakarta periode 2018-2023.

    Anne Ratna Mustika juga berhasil menuliskan namanya sejarah sebagai Bupati wanita pertama di Purwakarta.

    Diperiksa Kejari

    Terbaru, Anne Ratna Mustika menjadi sorotan publik setelah diperiksa oleh Kejari Purwakarta, Rabu (5/2/2025).

    Ia diperiksa selama 10 jam terkait kasus dugaan kasus gratifikasi yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan barang bukti mobil Innova Hybrid.

    Meski menjalani pemeriksaan yang panjang, Anne mengaku semuanya berjalan lancar.

    Statusnya pun masih sebagai saksi. 

    Usai diperiksa, Anne Ratna Mustika terlihat naik minibus hitam dengan nomor polisi D 1036 AJQ ketika meninggalkan kantor Kejari Purwakarta.

    Saat itu, mantan Bupati Purwakarta tersebut mengenakan kemeja putih dengan rompi hitam dan celana hitam lengkap dengan kerudung putih.

    Sementara itu, Kepala Kejari Purwakarta, Martha Parulina Berliana mengungkapkan, Anne dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini.

    Martha menegaskan, Kejari Purwakarta berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan profesional dan proporsional. 

    (Tribunnews.com/Ika Wahyuningsih) (TribunJabar/Deanza Falevi)

  • Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat di 5,03%, Sri Mulyani Buka Suara

    Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat di 5,03%, Sri Mulyani Buka Suara

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan 2024 penuh tantangan dan dinamika baik dari sisi global maupun domestik. Hal itu tercermin dari ekonomi Indonesia sepanjang 2024 yang tumbuh 5,03%, melambat jika dibandingkan 2023 yang sebesar 5,05%.

    “Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global maupun domestik,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2/2025).

    Meski begitu, Sri Mulyani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kuat dan stabil di level 5%. Capaian ini didorong oleh peningkatan aktivitas investasi dan manufaktur, serta didukung permintaan domestik yang terjaga dan permintaan global yang mulai pulih.

    “Berkat kerja keras, sinergi yang solid dan peran strategis APBN sebagai instrumen dalam mengawal perekonomian Indonesia, kita mampu menjaga stabilitas dan pertumbuhan hingga akhir tahun 2024,” ujar Sri Mulyani.

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98% pada kuartal IV-2024 dan tumbuh 4,94% sepanjang tahun. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali, serta peningkatan mobilitas masyarakat yang tercermin dari kenaikan okupansi hotel dan jumlah penumpang di berbagai moda transportasi.

    “APBN menjaga daya beli masyarakat antara lain melalui belanja bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah, serta penguatan distribusi pasokan pangan untuk stabilitas harga,” tutur Sri Mulyani.

    Selain itu, penciptaan lapangan kerja baru yang mencapai 4,79 juta di 2024 dinilai mendorong konsumsi masyarakat. Kemudian konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) pada kuartal IV-2024 tumbuh 6,06% dan 12,48% sepanjang 2024 karena didorong aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, serta berbagai ajang olahraga.

    Untuk konsumsi pemerintah, sepanjang tahun lalu tumbuh 6,61% dengan pertumbuhan 4,17% pada triwulan IV-2024. “Kinerja yang sangat baik tersebut tercermin dari peran belanja negara yang semakin optimal sebagai shock absorber untuk menjaga konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung agenda pembangunan. Realisasi belanja negara tersebut memberikan multiplier effect bagi perekonomian, baik terhadap aktivitas dunia usaha maupun konsumsi masyarakat melalui kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan perlinsos,” beber Sri Mulyani.

    Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) tercatat tumbuh 5,03% pada triwulan IV-2024 dan 4,61% sepanjang tahun. Kinerja pertumbuhan ini melanjutkan tren penguatan yang konsisten dalam kurun empat tahun terakhir.

    “Stabilitas ekonomi-politik serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter, mampu meningkatkan kepercayaan investor dan realisasi investasi di berbagai sektor, termasuk hilirisasi. Hal ini terlihat dari realisasi PMA dan PMDN yang tumbuh 20,82% dengan total nilai Rp 1.714 triliun, lebih dari target yang ditetapkan,” ungkap Sri Mulyani.

    Di sisi lain, sektor primer mengalami moderasi baik dari sektor pertanian maupun sektor pertambangan, di mana sektor pertanian tumbuh 0,71% pada kuartal IV atau 0,67% untuk keseluruhan tahun 2024. Pelemahan kinerja sektor pertanian ini disebut disebabkan penurunan produksi padi dan kelapa sawit.

    “Namun demikian, kinerja sektor pertanian diperkirakan akan meningkat seiring dengan kebijakan swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, sektor pertambangan juga tumbuh moderat sebesar 3,95% pada kuartal IV atau 4,90% untuk tahun 2024,” imbuhnya.

    Sri Mulyani menyebut APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui keberpihakan program perlindungan sosial (perlinsos), mendukung perekonomian nasional, serta melaksanakan agenda pembangunan nasional. Guna menjaga daya beli masyarakat, pemerintah akan terus memperkuat program perlinsos seperti PKH, Kartu Sembako, serta Subsidi dan Kompensasi.

    Peningkatan kapasitas UMKM juga akan dilakukan melalui program KUR dan fasilitas perpajakan. Sementara, upaya untuk menjaga stabilitas harga akan dilakukan melalui stabilisasi harga pangan (SPHP).

    “Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi, koordinasi dan sinergi untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan,” pungkas Sri Mulyani.

    (aid/ara)

  • Gubernur Heran Anggaran Konsumsi Rapat Dinas sampai Rp1,3 M, Tak Sesuai Debatnya: Kan Harusnya Turun

    Gubernur Heran Anggaran Konsumsi Rapat Dinas sampai Rp1,3 M, Tak Sesuai Debatnya: Kan Harusnya Turun

    TRIBUNJATIM.COM – Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai Rp1,3 M.

    Jumlah ini berbanding terbalik dengan rencana Dedi Mulyadi dan tak sesuai dengan materi Debat Cagub Jabar.

    Padahal Dedi Mulyadi mencanangkan e-goverment yang dimana semua kegiatan berbasis digital.

    Keresahan ini sebenarnya sudah diluapkan Dedi Mulyadi saat debat Calon Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2024 lalu.

    Ia merasa heran, meski sudah berbasis digital, namun rapat dan pertemuan tetap digelar secara langsung atau offline.

    Dalam acara seperti itu, Dedi Mulyadi mengatakan bakal menelan banyak anggaran, mulai dari konsumsi sampai sewa gedung.

    Dan benar saja, dalam pertemuan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Jabar, anggaran tersebut masih terbilang sangat tinggi.

    Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinisi Jawa Barat ketumpahan anggaran sebesar Rp215 miliar.

    Belanja pegawai Rp36,5 miliar

    Belanja barang dan jasa Rp162 miliar

    Belanja modal Rp13,1 miliar

    Belanja hibah Rp3,4 miliar

    “Belanja barang, barang yang dibeli apa? Tujuan kalimat barang dan jasa agar tiap tahun ada penambahan aset, uang yang dibelanjakan menjadi aset,” tuturnya.

    “Jadi uang yang dibelanjakan menjadi aset dan investasi, logika e-goverment tuh itu. Nah, barangnya apa yang dibeli?” tanya Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat satu dinas sampai Rp1,3 M, padahal Pemprov Jabar mengusung e-goverment atau pemerintahan yang berbasis IT (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

    Pejabat Pemprov Jabar Deny Hermawan menerangkan belanja barang terdiri dari makan dan minum, souvenir, hingga perabotan kantor.

    Berikut ini rinciannya:

    Belanja makan minum rapat Rp1,3 miliar

    Belanja souvenir Rp649 juta

    Makan minum tamu Rp312 juta

    Belanja perabotan kantor Rp189 juta

    Alat listrik Rp180 juta

    Atas rincian inilah, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi merasa heran.

    Ia tak menyangka, meski mengusung e-goverment, namun biaya konsumsi rapat dan ATK masih sangat tinggi.

    “Kan sudah e-goverment birokrasi yang berbasis IT, tapi jumlah rapat dan makan minum tetap saja semakin naik,” kata Demul.

    Ia bercerita sewaktu debat Calon Gubernur Jabar, hal ini sudah dikemukakan.

    “Waktu saya debat, itu kan saya katakan iya kita berbasis informasi komunikasi, kan harusnya anggaran makan minum turun, anggaran rapat turun, anggaran sewa gedung turun, ATK turun.”

    “Dengan ini dinaikkan misal sampai Rp200 miliar, dia menurunkan Rp500 miliar belanja lain.”

    “Kalau sekarang terbalik, belanja ini naik, belanja itu naik,” papar Dedi Mulyadi.

    Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi ingin mengadakan ambulans udara untuk melayani warga Jawa Barat yang sakit (Dok Humas Partai Golkar)

    Dedi Mulyadi belakangan mengaku ingin menghapus anggaran yang berkaitan dengan pakaian dinas dan perjalanan ke luar negeri.

    Berbeda dengan pendahulunya, pria yang karib disapa Kang Dedi ini ingin menghapus semua anggaran pakaian dinas dan perjalanan luar negeri Gubernur Jawa Barat.

    Artinya saat nanti ia menjabat sebagai Gubernur Jabar, Kang Dedi ogah menerima anggaran untuk baju seragamnya hingga biaya perjalanan luar negeri.

    Kepada pegawainya yang mengatur APBD dan anggaran Jabar, Kang Dedi menyampaikan rencananya soal anggaran rumah tangga Gubernur Jawa Barat.

    “Enggak usah (biaya pakaian dinas). Kita ini pegawai sudah digaji, bapak tunjangannya kurang lebih Rp20 juta sebulan, masak baju aja dibeliin negara?”

    “Memang bapak anak yatim mau Lebaran?” kata Dedi Mulyadi, dilansir dari tayangan di kanal YouTubenya, Selasa (4/2/2025).

    Saat nanti dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi mengaku tak perlu pakai dana dari Pemprov.

    Kang Dedi berencana untuk menjahit sendiri seragam kerjanya.

    “Saya mau dilantik jadi Gubernur, bajunya jahit sendiri, saya enggak minta dan enggak usah diganti.”

    “Nanti duit anggaran baju saya, hapus, masukin jadi belanja infrastruktur. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu, dasi hapus, jas hapus,” ungkap Kang Dedi.

    Lagipula diakui Dedi Mulyadi, ia punya banyak baju yang bisa dipakai untuk agenda Pemprov Jabar nantinya.

    Kang Dedi meminta anggaran untuk pakaian dinasnya dialihkan saja untuk urusan yang lebih penting yakni biaya infrastruktur.

    “Di anggaran rumah tangga Gubernur ya, hapus anggaran pakaian dinas Gubernur, beli sendiri aja baju, baju saya banyak, hapus pak.”

    “Yang khusus untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur, hapus saja, saya sudah punya baju sendiri dan malah banyak. Itu lumayan tuh,” tegas Kang Dedi.

    Tak cuma pakaian dinas, Kang Dedi juga minta agar anggaran perjalanan dinas luar negeri Gubernur Jabar dihapus total.

    Mendengar permintaan Kang Dedi, pegawainya pun tampak syok.

    “Ada perjalanan dinas luar negeri enggak? Hapus,” kata Kang Dedi.

    “Bapak enggak akan ke luar negeri?” tanya pegawai.

    “Ngapain? Ngomong bahasa Inggris juga enggak bisa saya mah,” ujar Kang Dedi.

    Selain dinas luar negeri, Kang Dedi juga minta anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri ikut dikurangi.

    “Perjalanan dinas dalam negerinya dikurangi, sesuai impres, potong 50 persen. Aman,” imbuh Kang Dedi.

    Dedi Mulyadi saat bertemu Kepala SMA dan SMK di Subang, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

    Selanjutnya, Dedi Mulyadi juga meminta agar anggaran untuk seremonial berbagai acara Gubernur Jabar nantinya dikurangi secara maksimal.

    Pun dengan acara peresmian Gubernur Jabar, Kang Dedi meminta agar para pegawainya tidak perlu datang di satu tempat misalnya di hotel.

    Kang Dedi berencana untuk mengumpulkan pegawainya secara online saja.

    “Sementara ini kita tunda kegiatan seperti itu. Kita fokuskan belanja yang lebih penting dulu. Kegiatan seremonial Gubernur, udah lah enggak usah.”

    “Jangan ada kejadian misalnya gerakan menaman pohon reboisasi Dinas Kehutanan Pemprov Jabar, biaya seremonialnya Rp500 juta, nanam pohonnya Rp70 juta, habis itu mati dimakan kambing.”

    “Udah lah enggak usah, fokus aja ke tujuan utama,” ujar Kang Dedi.

    “Nanti peresmiannya (Gubernur dan Wagub Jabar) tetap di Gedung Pakuan, seremonial (dengan para pegawai) via Zoom, udah selesai.”

    “Kan kita sudah teknologi digital, ngapain diundang dikumpulin? Cukup Zoom, berarti stay di kantor masing-masing, perintah tinggal dilaksanakan, ngapain ngumpul lagi?” sambungnya.

    Tak cuma peresmian Gubernur saja, Kang Dedi juga minta agar seremonial acara lain di Pemprov Jabar turut dikurangi.

    “(Datang seremonial) pakai motor sendirian, peresmian, gunting (pita) apa susahnya sih? Murah. Makan pakai timbal udah selesai. “

    “Misal seremoni ngeresmiin sekolah, kan enggak usah biaya gede, kita datang, gunting, udah enggak usah pasang tenda,” tandas Kang Dedi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • MK Tolak Permohonan Gugatan PHPU Pilkada Blitar 2024, KPU segera Tetapkan Pasangan Calon Terpilih

    MK Tolak Permohonan Gugatan PHPU Pilkada Blitar 2024, KPU segera Tetapkan Pasangan Calon Terpilih

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

    TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan sengketa Pilwali Kota Blitar 2024 yang diajukan oleh pasangan calon wali kota-calon wakil wali kota nomor urut 1, Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro.

    Keputusan itu dibacakan Majelis Hakim MK dalam sidang putusan sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar atas perkara nomor 141/PHPU.Wako-XXII/2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

    Dalam putusannya, Majelis Hakim MK menyatakan menolak permohonan pemohon dikarenakan melewati tenggat waktu pengajuan permohonan.

    Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya mengatakan, setelah putusan MK ini, KPU segera melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih di Pilkada Blitar 2024.

    Pasangan calon terpilih di Pilwali Kota Blitar 2024, yaitu, Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba.

    Sesuai rencana, penetapan pasangan calon terpilih di Pilwali Kota Blitar 2024 dilaksanakan pada Sabtu (8/2/2025).

    “KPU Kota Blitar mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Blitar dan seluruh warga Kota Blitar yang telah bekerja sama mensukseskan Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan pada 27 November lalu,” kata Rangga dalam rilis yang diterima Tribun Jatim Network, Rabu (5/2/2025) malam.

    Sekadar diketahui, pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar nomor urut 1, Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilwali Kota Blitar 2024 ke Mahklamah Konstitusi.

    Sedangkan KPU Kota Blitar sebagai termohon dalam permohonan gugatan PHPU yang diajukan pasangan calon Bambang-Bayu di Mahkamah Konstitusi.

  • BI: Pertumbuhan ekonomi RI meningkat di tengah ketidakpastian pasar

    BI: Pertumbuhan ekonomi RI meningkat di tengah ketidakpastian pasar

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 5,02 persen year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,95 persen (yoy).

    Dengan perkembangan tersebut, maka ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen (yoy).

    “Ke depan, pertumbuhan ekonomi pada 2025 diprakirakan berada dalam kisaran 4,7–5,5 persen (yoy) didukung oleh permintaan domestik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis.

    Ramdan menambahkan bahwa berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.

    Untuk itu, BI memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi, serta bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah.

    Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan IV 2024 didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga.

    Konsumsi rumah tangga meningkat dengan tumbuh sebesar 4,98 persen (yoy) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang tinggi selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Adapun pertumbuhan investasi tetap kuat sebesar 5,03 persen (yoy) didukung oleh realisasi penanaman modal yang meningkat.

    Konsumsi pemerintah tercatat melanjutkan pertumbuhan sebesar 4,17 persen (yoy) seiring dengan penyelesaian belanja akhir tahun.

    Di sisi lain, konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga tumbuh tinggi yang tercatat sebesar 6,06 persen (yoy) sejalan dengan peningkatan aktivitas pada periode Pilkada 2024.

    Sementara itu, ekspor tumbuh sebesar 7,63 persen (yoy) ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap tumbuh positif, kenaikan harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesia, dan peningkatan ekspor jasa yang didorong oleh kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

    Pertumbuhan ekonomi yang tetap baik juga tecermin dari sisi lapangan usaha (LU) dan spasial. Dari sisi LU, seluruh LU pada triwulan IV 2024 menunjukkan kinerja positif.

    LU industri pengolahan dan LU perdagangan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring dengan permintaan domestik yang terjaga. LU akomodasi dan makan minum serta LU transportasi dan pergudangan juga tumbuh positif seiring dengan tingginya mobilitas pada momen HBKN Nataru.

    Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra). Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Balinusra.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hari Ini KPU Tetapkan Paslon Terpilih Pilgub Jatim, Khofifah: Mari Gotong Royong

    Hari Ini KPU Tetapkan Paslon Terpilih Pilgub Jatim, Khofifah: Mari Gotong Royong

    Surabaya (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diajukan pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini (Risma) dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

    Keputusan ini dibacakan dalam sidang putusan dismissal pada Selasa (4/2/2025) untuk perkara nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025.

    Dengan demikian, kemenangan resmi pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030 dinyatakan sah.

    Kemudian, pada Kamis (6/2/2025) pukul 10.00 WIB KPU Jatim akan menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pemilihan Serentah Tahun 2024 di Hotel Double Tree, Jalan Tunjungan Surabaya.

    Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, relawan, tim pemenangan, partai pengusung, hingga pihak yang ikut kontestasi.

    “Terima kasih kepada semua jajaran KPU dan Bawaslu se-Jawa Timur. Terima kasih seluruh aparat TNI-Polri. Terima kasih tim penasihat hukum yang mendampingi di MK. Ini adalah kemenangan demokrasi yang melibatkan semua pihak. Terima kasih juga kepada Majelis Hakim MK yang telah menjalankan tugas mulia menjaga keadilan proses demokrasi,” ujarnya.

    Berdasarkan pleno KPU Jatim, perolehan suara Pilkada Jatim 2024 untuk Paslon nomor urut 1 (Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim) 1.797.332 suara (8,67 persen), Paslon nomor urut 2 (Khofifah-Emil) 12.192.165 suara (58,81 persen) dan Paslon nomor urut 3 (Risma-Gus Hans) 6.743.095 suara (32,52 persen).

    Dengan keputusan penetapan pada hari ini, Khofifah-Emil telah sah memenangkan Pilgub Jatim 2024 dan menunggu pelantikan yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025.

    Khofifah-Emil akan resmi memimpin Jawa Timur untuk lima tahun ke depan, sebagai periode keduanya melanjutkan program prioritas dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.

    “Mari bergandengan tangan bergotong royong memberikan energi terbaik untuk membangun Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara,” pungkasnya. (tok/ted)

  • Putusan Dismissal Sengketa Pilkada di MK Rampung, 40 Gugatan Lanjut ke Sidang Pembuktian, 270 Kandas

    Putusan Dismissal Sengketa Pilkada di MK Rampung, 40 Gugatan Lanjut ke Sidang Pembuktian, 270 Kandas

    loading…

    Mahkamah Konstitusi (MK) telah merampungkan tahapan putusan dismissal sengketa hasil Pilkada Serentak pada 4-5 Februari 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah merampungkan tahapan putusan dismissal sengketa hasil Pilkada Serentak pada 4-5 Februari 2025. Selama 2 hari MK membagi persidangan menjadi tiga sesi.

    Pada sengketa pilkada ini, MK meregistrasi sebanyak 310 gugatan. Namun, dalam persidangan hanya 40 gugatan yang akhirnya melanjutkan ke tahapan persidangan selanjutnya atau agenda pembuktian.

    Pada Selasa (4/2/2025), dalam sesi I, MK hanya melanjutkan 6 gugatan ke tahapan selanjutnya, sedangkan 52 gugatan dihentikan. Kemudian, sesi II, sebanyak 47 gugatan tidak bisa dilanjutkan, yang lanjut hanya 7.

    Pada sesi III, MK membacakan 39 putusan dismissal, sementara perkara yang tidak dibacakan atau artinya melaju ke tahapan selanjutnya 7 gugatan.

    Lalu, Rabu (5/2/2025) sesi I hanya 7 perkara yang melanjutkan ke tahapan persidangan selanjutnya, 42 gugatan kandas. Dalam sesi II, 48 gugatan gugur yang maju hanya terdapat 7 perkara.

    Yang terakhir sesi III, MK merampungkan 42 pembacaan putusan dismissal dan 6 perkara dilanjut ke tahapan selanjutnya.

    “Yang dipanggil untuk persidangan kali ini sejumlah 48 perkara. Sebanyak 42 perkara telah dibacakan putusan dan ketetapan. Ada 6 perkara yang belum dibacakan,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebelum persidangan ditutup.

    Berikut daftar gugatan yang masuk ke tahapan selanjutnya pada hari pertama, Selasa (4/2/2025):

    1. Perkara 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tasikmalaya