Event: Pilkada Serentak

  • Partai Bharatiya Janata Pimpinan Narendra Modi Menangkan Pilkada Delhi setelah ‘Puasa’ 27 Tahun – Halaman all

    Partai Bharatiya Janata Pimpinan Narendra Modi Menangkan Pilkada Delhi setelah ‘Puasa’ 27 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kabar gembira menghinggapi sosok Perdana Menteri India, Narendra Modi setelah partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpinnya dipastikan memenangkan mayoritas kursi Parlemen di daerah Ibukota Delhi pada hari Sabtu ini (8/2/2025).

    Dikutip dari Reuters, Partai pimpinan Narendra Modi tersebut diperkirakan akan kembali merebut kekuasaan di ibu kota negara setelah mengalami “puasa selama 27 tahun.”

    Menurut data dari Komisi Pemilu India, BJP memimpin dengan raihan 48 dari 70 kursi di wilayah ibu kota Delhi.

    Raihan ini jauh melampaui capaian 22 kursi yang diraih oleh pesaing terdekatnya yakni Partai Aam Aadmi (AAP) yang dipimpin Arvind Kejriwal, yang dikenal sebagai oposisi pemerintahan Modi.

    AAP sendiri selama ini kerap memenangkan pemilihan kepala daerah di New Delhi semenjak mereka dilahirkan dari gerakan anti-korupsi pada 2012.

    Melalu keberhasilan elektoral pertamanya di Delhi tersebut, AAP telah memerintah wilayah Delhi yang mencakup parlemen India dan kantor pemerintahan federal, selama dua periode sejak 2015.

    AAP sendiri kerap menjadi partai mayoritas di parlemen karena janji kampanye mereka yang populer di masyarakat seperti kebijakan kesejahteraan sosialnya bagi warga miskin yang merupakan basis pemilih utamanya.

    Selama pemerintahannya, Masyarakat Delhi pun mendapatkan program seperti air dan listrik gratis khusus untuk warga miskin.

    Adapun menurunnya elektabilitas AAP beberapa waktu ini terjadi karena kasus yang menyeret sosok Kejriwal beberapa waktu lalu.

    Sosok politisi yang berusia 55 tahun tersebut ditangkap dengan tuduhan korupsi beberapa minggu sebelum pemilu nasional dimulai.

    Tak terima dengan penangkapan dirinya, Kejriwal menuduh adanya dendam politik dari pemerintah Modi kepada dirinya.

    BJP dan Narendra Modi sendiri membantah klaim sepihak dari Kejriwal tersebut.

    Kejriwal yang kemudian dibebaskan dengan jaminan pengunduran diri sebagai Menteri Utama Delhi untuk fokus pada kampanye pemilu negara bagian, akhirnya kalah di pemilihan kali ini.

    Untuk melawan AAP, BJP juga menjanjikan program populer seperti subsidi bulanan sebesar 2.500 rupee India untuk semua wanita miskin.

    Selain itu mereka juga menjanjikan subsidi 21.000 rupee untuk setiap wanita hamil dari keluarga miskin, pensiun bulanan sebesar 2.500 rupee untuk lansia, dan 15.000 rupee untuk pemuda yang mempersiapkan ujian kompetitif.

    Modi kehilangan mayoritasnya di parlemen India tahun lalu, namun demikian ia kembali menjadi perdana menteri untuk periode ketiga dengan dukungan dari partai-partai regional. 

    BJP sendiri telah memenangkan tiga dari empat pemilu negara bagian yang diadakan setelahnya.

    Kemenangan pemilu negara bagian membantu partai-partai politik meningkatkan jumlah kursi mereka di majelis tinggi parlemen, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • DPRD Jatim Kirimkan Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Khofifah-Emil

    DPRD Jatim Kirimkan Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama pengumuman calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

    Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, serta dihadiri oleh Pj Gubernur Jatim beserta jajaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, para penyelenggara pemilu dan pimpinan partai politik Jawa Timur

    Dalam rapat tersebut, DPRD Jatim secara resmi mengumumkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh KPU serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menyampaikan, apresiasi terhadap seluruh tahapan Pilkada yang telah berjalan dengan lancar dan demokratis.

    Selanjutnya, Musyafak juga turut menyampaikan selamat dan harapannya kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. “Kami mengucapkan selamat kepada pasangan calon terpilih, Ibu Khofifah dan Pak Emil. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik demi kemajuan Jawa Timur kedepan,” ujarnya.

    Selanjutnya, hasil rapat paripurna ini akan disampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri sebagai bahan usulan untuk pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024.

    Surat usulan pelantikan yang dihasilkan dalam sidang tersebut langsung ditandatangani oleh Ketua dan Wakil ketua DPRD Jatim. Sebagai informasi, pelantikan direncanakan akan dilaksanakan pada 20 Februari di Istana Negara Jakarta, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. (tok/kun)

  • Eri Cahyadi Belum Dapat Kepastian Teknis Pelantikan Wali Kota Surabaya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        8 Februari 2025

    Eri Cahyadi Belum Dapat Kepastian Teknis Pelantikan Wali Kota Surabaya Surabaya 8 Februari 2025

    Eri Cahyadi Belum Dapat Kepastian Teknis Pelantikan Wali Kota Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wali Kota terpilih Surabaya,
    Eri Cahyadi
    , mengungkapkan bahwa hingga saat ini ia belum mendapatkan informasi mengenai lokasi pelantikan.
    Eri menyatakan dirinya masih diminta menunggu hingga ada kepastian dari pihak berwenang.
    Dalam pernyataannya, Eri menjelaskan bahwa ia telah menerima informasi dari
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) terkait penjadwalan ulang pelantikan kepala daerah, yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025.
    Namun, ia menekankan bahwa rincian teknis mengenai pelantikan tersebut belum jelas.
    “Yang pertama, ada kabar yang (menyebut) dilantik di
    Jakarta
    , itu dilantik semua, baik bupati atau wali kota maupun gubernur,” kata Eri ketika ditemui di rumahnya.
    Eri mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai pelantikan kepala daerah.
    Ia menjelaskan bahwa Kemendagri berencana mengadakan rapat terakhir untuk memastikan detail pelantikan.
    “Kami tanya ke protokol Kemendagri, diminta untuk menunggu pengumuman resminya. Setelah itu disampaikan kepada kami, apakah kami semua dilantik jadi satu oleh presiden, apa gubernur,” ujarnya.
    Meskipun Eri telah mendapatkan kepastian bahwa pelantikannya akan dilakukan pada 20 Februari 2025, ia tetap diminta menunggu hingga keputusan resmi dikeluarkan.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah memilih tanggal 20 Februari 2025 sebagai hari pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.
    Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin, 3 Februari 2025.
    “Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis,” ujar Tito.
    Tito juga menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah akan digelar di ibu kota negara, meskipun lokasi pastinya masih dalam pembahasan.
    Ia menekankan bahwa ibu kota negara yang dimaksud adalah Jakarta, bukan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
    “Saya ingin menegaskan di sini, karena saya lihat di berita macam-macam, ibu kota negara dianggap IKN Nusantara.” 
    “Sesuai dengan undang-undang, perpindahan ibu kota harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Selagi Perpres-nya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota tetap di Jakarta,” tegas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 800 warga mengungsi akibat pertikaian antar-pendukung paslon di Mulia

    800 warga mengungsi akibat pertikaian antar-pendukung paslon di Mulia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    800 warga mengungsi akibat pertikaian antar-pendukung paslon di Mulia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 800 warga saat ini mengungsi akibat pertikaian antar-pendukung pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya nomor urut 1 dan 2 di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

    Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara kepada ANTARA, Jumat petang, mengatakan ratusan pengungsi itu sebagian besar wanita, anak-anak, dan orang tua, yang terpencar di beberapa lokasi, antara lain Mapolres Puncak Jaya, Kodim 1714/Puncak, Jaya dan gedung Gereja GIDI.

    Ia mengatakan warga yang mengungsi itu sebagian berasal dari Distrik Pegeleme. 

    Diakuinya, saat ini sudah ada pengungsi yang kembali pulang ke rumah, terutama laki-laki dewasa. Selain itu sejak Jumat siang beberapa warung atau kios telah membuka dan melayani warga yang ingin membeli berbagai kebutuhan.

    “Mudah-mudahan situasi yang kondusif dapat terus dipertahankan hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada,” ucap Kuswara.

    Ia mengatakan sesuai perintah Kapolda Papua Tengah, pihaknya akan melakukan patroli skala besar serta razia senjata tajam dan senjata tradisional.

    Selain itu patroli dialogis dengan memberikan imbauan kepada warga agar tidak mudah terprovokasi dengan isu yang sengaja dihembuskan kelompok atau orang yang tidak bertanggungjawab.

    Aksi saling serang antar-massa pendukung paslon calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya sudah beberapa kali terjadi, termasuk pada Senin (3/2), yang menyebabkan seorang meninggal. Selain itu tercatat 131 orang terluka dan 32 rumah dibakar. 

    Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Puncak Jaya diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni pasangan Yuni Wonda-Mus Kogoya dan pasangan Miren Kogoya-Wendi.

    Sumber : Antara

  • KPU Kota Bekasi tetapkan Paslon Wali Kota

    KPU Kota Bekasi tetapkan Paslon Wali Kota

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    KPU Kota Bekasi tetapkan Paslon Wali Kota – Wakil Wali Kota terpilih 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 08 Februari 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi resmi menetapkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih setelah melalui proses panjang yang melibatkan Mahkamah Konstitusi.

    Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa mengatakan pasangan nomor urut 3 yaitu Tri Adhianto dan Haris Bobieho, dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Kota Bekasi 2025.

    “Pada Kamis, 6 Februari 2025, KPU menetapkan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 222,” kata Syaifa, Jumat (7/2).

    Selanjutnya, Ali menerangkan tahapan pengusulan, pengesahan, dan pengangkatan pasangan calon terpilih melalui DPRD Kota Bekasi.

    “Kemudian, usulan ini akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur,” paparnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto. 

    Proses penetapan ini menandai berakhirnya rangkaian panjang Pilkada Kota Bekasi.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyatakan DPRD Kota Bekasi akan segera memproses usulan dari KPU Kota Bekasi dan meneruskannya kepada Gubernur Jawa Barat.

    “Setelah proses di DPRD selesai, kita akan menunggu pelantikan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih,” papar Sardi.

    Ia mengungkapkan, dengan ditetapkannya pasangan Tri Adhianto dan Haris Bobieho, diharapkan roda pemerintahan Kota Bekasi dapat berjalan dengan lancar dan membawa kemajuan bagi masyarakat Bekasi.

    “Pelantikan pasangan terpilih tersebut kini tinggal menunggu waktu. KPU Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi tengah menyiapkan persiapan kelanjutannya,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wahyu-Ali Ajak Semua Bangun Kota Malang Usai Ditetapkan Jadi Wali Kota

    Wahyu-Ali Ajak Semua Bangun Kota Malang Usai Ditetapkan Jadi Wali Kota

    Malang(beritajatim.com) – Pasangan Calon WALI (Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin) telah ditetapkan oleh KPU Kota Malang sebagai calon kepala daerah terpilih. Wahyu akan menjadi Wali Kota Malang sedangkan Ali akan menjadi Wakil Wali Kota Malang untuk periode 2025 – 2030.

    KPU Kota Malang telah menetapkan Paslon WALI sejak Kamis, (6/2/2025) kemarin. Namun, penyerahan secara simbolis baru dilakukan pada Jumat, (7/2/2025) malam di sebuah hotel di Kota Malang.

    Ketua KPU Kota Malang, M Toyib menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi demi suksesnya Pilwali Kota Malang. Tahapan Pilkada Kota Malang telah berjalan aman dan lancar hingga penetapan calon kepala daerah terpilih.

    “Kami juga mengucapkan selamat kepada calon Wali Kota terpilih kepada bapak Wahyu Hidayat dan bapak Ali Muthohirun sebagai Wakil Wali Kota terpilih,” ujar Toyib.

    Sementara Wahyu Hidayat mengajak semua pihak untuk kembali berrangkulan sebagai warga Kota Malang. Usai kontestasi Pilkada Kota Malang kini dia mengajak semua pihak untuk bersama membangun Kota Malang selama 5 tahun ke depan.

    “Pada proses demokrasi kita punya perbedaan pilihan dan pandang, tapi itu bukan halangan untuk bersatu. Itu harus membuat kita saling merangkul untuk kesejahteraan warga,” ujar Wahyu.

    “Saya mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan, kita harus saling memastikan kota ini nyaman untuk semua. Pembangunan Kota Malang bukan hanya tanggup jawab saya dan Mas Ali, tetapi semua pihak,” imbuhnya. (luc/ted)

  • Pj Wali Kota Malang Evaluasi Kerja Jelang Akhir Masa Jabatan

    Pj Wali Kota Malang Evaluasi Kerja Jelang Akhir Masa Jabatan

    Malang (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan memberikan arahan dalam rapat koordinsi evaluasi kinerja efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan jajaran ASN Pemerintah Kota Malang di Malang Islamic Center, Jumat (7/2/2024). Setidaknya, 700 jajaran pejabat dari seluruh perangkat daerah Pemkot Malang hadir dalam rakor ini.

    Iwan mengapresiasi kepada seluruh ASN karena mendukung pelaksanaan 11 Program Prioritas di Kota Malang selama dia menjabat. Menurutnya dedikasi ini menjadi pondasi dalam menciptakan legacy yang akan bermanfaat bagi masa depan Kota Malang.

    “Pada saat saya dilantik sebagai Pj Wali Kota Malang, saya ingin berbuat apa yang bisa menjadi legacy kita untuk Kota Malang. Legacy memang sebatas legacy, tapi legacy menjadi salah satu daya ungkit untuk kita semangat bekerja. Untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat baik bagi Pemerintah Kota Malang maupun masyarakat,” ujar Iwan.

    Iwan senang progres 11 program prioritas yang telah terlaksana di masa jabatannya. Menurutnya, pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kinerja luar biasa dari seluruh ASN Pemkot Malang.

    “Saya merasa bangga sebelas program prioritas yang dirumuskan melalui belanja masalah yang saya pelajari, telah menunjukkan progress. Namun, saya ingin menggarisbawahi bahwa segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kinerja luar biasa dari seluruh ASN Pemkot Malang,” ujar Iwan mengapresiasi.

    Iwan menuturkan kinerja apik jajaran ASN Pemkot Malang juga telah mengantarkannya meraih prestasi sebagai Penjabat Walikota terbaik yang ditetapkan oleh Mendagri pada Desember 2024 lalu. Iwan mendapat raihan skor tertinggi yaitu 84,00 diantara semua Penjabat Walikota lainnya yang ada di Indonesia.

    “Apresiasi kepada seluruh jajaran, yang telah membawa saya selalu naik panggung. Banyak sekali reward yang saya dapatkan, dan saya apresiasi karena ini berkat kinerja rekan-rekan semua. Pertahankan dan tingkatkan. Dan saya haturkan terima kasih atas kolaborasi yang dibangun,” ujar Iwan.

    11 program prioritas Iwab Kurniawan antara lain penanganan banjir Jalan Soekarno-Hatta yang dipastikan akan terealisasi tahun ini. Program ini juga telah mendapatkan persetujuan dan alokasi pendanaan melalui APBD Provinsi Jawa Timur. Kemudian terbangunnya lahan parkir kawasan Kayutangan Heritage yang mendukung tingginya aktivitas pariwisata di kawasan tersebut.

    Progress signifikan juga terlihat dalam revitalisasi Pasar Besar, yang mencakup berbagai langkah strategis seperti komunikasi intensif dengan paguyuban pedagang, penyusunan Detail Engineering Design (DED), serta pemenuhan persyaratan dokumen teknis lainnya. Iwan juga telah menginisiasi komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pembiayaan, untuk memastikan kelancaran proyek ini dan keberlanjutannya.

    Selain itu, Iwan juga berhasil mengantarkan Kota Malang menjadi lokasi implementasi program LSDP di Kota Malang dan menjadikan percontohan pengelolaan sampah bagi daerah lain. Berprogress dalam penanganan Anak Tidak Sekolah yang berhasil turun signifikan. Membangun kolaborasi bersama Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam modernisasi TPS, rehab bangunan SD, Gerakan Sosial Terpadu, serta mendorong UMKM next level. Termasuk berhasil mengawal kesuskesan pelaksanaan Pilkada di Kota Malang.

    “Merumuskan sebelas program prioritas, menyusun pondasinya, dan merealisasikannya dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran aparatur menjadi pengalaman tidak terlupakan. Dan belum pernah saya mendapat pengalaman seperti ini selama saya bekerja. Dan Alhamdulillah diberikan amanat sebagai Pj Walikota Malang, sehingga saya bisa mendapat kesempatan berharga ini,” ujar Iwan.

    Jelang akhir massa jabatan sebagai Pj Wali Kota Malang mengingatkan agar semangat kerja sama aparatur dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Karena, hanya dengan komitmen dan inovasi bersama, Kota Malang dapat terus berkembang dan maju.

    “Apa yang telah kita capai bersama, berbagai progress dari 11 Program Prioritas merupakan hasil kolaborasi yang luar biasa. Ini adalah pondasi yang kuat untuk mewujudkan legacy yang berkelanjutan bagi Kota Malang,” ujar Iwan. (luc/but)

  • Sah! Benyamin-Pilar Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel

    Sah! Benyamin-Pilar Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel

    Tangerang Selatan: Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan resmi ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan terpilih untuk periode 2025-2030.

    Keputusan ini diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Tangsel yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Kamis 6 Februari 2025, setelah sebelumnya mereka dinyatakan sebagai pemenang Pilkada 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel.

    Usai rapat paripurna, Benyamin menyampaikan bahwa ada dua target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang masih harus dituntaskan, yaitu pengelolaan sampah dan pelayanan air bersih.

    “Ya RPJMD sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya ada dua yang pencapaiannya belum 100 persen yakni pengelolaan sampah dan pelayanan air bersih. Selebihnya sudah hampir 100 persen,” ujar Benyamin.

    Baca Juga: Walkot Tangsel Ingin Perempuan Jadi Pilar Perubahan dan Inspirasi Masa Depan

    Benyamin menerangkan dua hal yang dikejar tersebut ada berbagai tantangan, di antaranya teknologi dan modal yang sangat besar.

    “Dan itu harus mengundang investor dari pihak luar, pihak ketiga, investor. Nilai investasinya besar itu ya,” ucapnya. 

    Soal pelayanan, sudah mencapai proses PSE. Tinggal penetapan satu pemenang sebagai pelaksana pekerjaan tersebut. “Saya minta pertimbangan dari berbagai pihak dari tim ahli, kementerian dan seterusnya,” ujarnya.

    Terkait air bersih kata Benyamin saat ini sudah berjalan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perseroda PITS.

    “Kita sedang dilakukan kajian-kajian dan investasi untuk pelayanan yang bisa dilakukan karena kita akan mendapatkan 650 liter per detik dari Karian Serpong,” ujarnya.

    Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi prioritas untuk mencetak SDM unggul. Seperti, birokrat yang berkualitas harus didapat melalui proses diklat, pola rekrutmen yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

    “Dan di tengah masyarakat, kita dorong terus pengembangan ekonomi yang berbasiskan anak muda, teknologi dan IT yang dikuasai dan juga perempuan yang semakin berdaya,” ujarnya.

    Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rasyid yang memimpin rapat paripurna menyampaikan hasil penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel terpilih masa jabatan 2025-2030 yang akan dituangkan dalam berita acara.

    “Maka dalam rapat paripurna ini kami umumkan bahwa saudara Drs. H. Benyamin Davnie adalah Wali Kota Tangerang Selatan terpilih tahun 2025-2030 dan saudara H.Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars, sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan masa jabatan 2025-2030,” ucapnya.

    Tangerang Selatan: Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan resmi ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan terpilih untuk periode 2025-2030.
     
    Keputusan ini diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Tangsel yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Kamis 6 Februari 2025, setelah sebelumnya mereka dinyatakan sebagai pemenang Pilkada 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel.

    Usai rapat paripurna, Benyamin menyampaikan bahwa ada dua target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang masih harus dituntaskan, yaitu pengelolaan sampah dan pelayanan air bersih.

    “Ya RPJMD sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya ada dua yang pencapaiannya belum 100 persen yakni pengelolaan sampah dan pelayanan air bersih. Selebihnya sudah hampir 100 persen,” ujar Benyamin.
     
    Baca Juga: Walkot Tangsel Ingin Perempuan Jadi Pilar Perubahan dan Inspirasi Masa Depan

    Benyamin menerangkan dua hal yang dikejar tersebut ada berbagai tantangan, di antaranya teknologi dan modal yang sangat besar.
     
    “Dan itu harus mengundang investor dari pihak luar, pihak ketiga, investor. Nilai investasinya besar itu ya,” ucapnya. 
     
    Soal pelayanan, sudah mencapai proses PSE. Tinggal penetapan satu pemenang sebagai pelaksana pekerjaan tersebut. “Saya minta pertimbangan dari berbagai pihak dari tim ahli, kementerian dan seterusnya,” ujarnya.
     
    Terkait air bersih kata Benyamin saat ini sudah berjalan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perseroda PITS.
     
    “Kita sedang dilakukan kajian-kajian dan investasi untuk pelayanan yang bisa dilakukan karena kita akan mendapatkan 650 liter per detik dari Karian Serpong,” ujarnya.
     
    Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi prioritas untuk mencetak SDM unggul. Seperti, birokrat yang berkualitas harus didapat melalui proses diklat, pola rekrutmen yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.
     
    “Dan di tengah masyarakat, kita dorong terus pengembangan ekonomi yang berbasiskan anak muda, teknologi dan IT yang dikuasai dan juga perempuan yang semakin berdaya,” ujarnya.
     
    Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rasyid yang memimpin rapat paripurna menyampaikan hasil penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel terpilih masa jabatan 2025-2030 yang akan dituangkan dalam berita acara.
     
    “Maka dalam rapat paripurna ini kami umumkan bahwa saudara Drs. H. Benyamin Davnie adalah Wali Kota Tangerang Selatan terpilih tahun 2025-2030 dan saudara H.Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars, sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan masa jabatan 2025-2030,” ucapnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Bawaslu Kalsel pertajam fungsi kehumasan bersama media

    Bawaslu Kalsel pertajam fungsi kehumasan bersama media

    Banjarmasin (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan (Bawaslu Kalsel) terus berupaya mempertajam fungsi kehumasan bersama media sehingga berhasil membangun kepercayaan publik sebagai lembaga pengawal demokrasi.

    “Kami apresiasi kehumasan Bawaslu Kalsel yang selama ini berkomitmen terbuka ke media dan senantiasa cepat memberikan informasi yang dinantikan publik,” kata Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Selatan Taufik Ridwan saat rapat koordinasi evaluasi kehumasan Bawaslu se-Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Serentak tahun 2024 di Banjarmasin, Jumat.

    Pria yang akrab disapa Opik ini mengakui kinerja kehumasan Bawaslu Kalsel cukup responsif menyikapi setiap dinamika di lapangan berkaitan pilkada tahun lalu.

    Dia berharap hal baik itu bisa dipertahankan kedepannya dengan tetap merangkul media untuk penyebarluasan informasi.

    Dalam diskusi bertema “Kolaborasi humas dan media, informasi efektif dan edukatif dalam Pemilihan Serentak 2024” itu, Opik pun menekankan jika saat ini fungsi kehumasan pada suatu lembaga tidak lagi dianggap sebelah mata.

    Namun, justru menjadi wajah yang bisa membuat citra lembaga semakin baik di mata publik.

    “Hal ini juga perlu dilakukan Bawaslu, tugas pengawasan pemilu harus dibarengi fungsi kehumasan yang optimal sehingga kinerja lembaga secara keseluruhan dapat dilihat masyarakat,” ucapnya.

    Rakor kali ini juga menghadirkan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel Daddy Fahmanadie dan dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Yuanita Setyastuti.

    Di akhir acara, Bawaslu Kalsel menyerahkan piagam penghargaan kepada puluhan media baik cetak, televisi, radio dan online sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi dalam pengawasan partisipatif selama gelaran pilkada.

    Penghargaan serupa diberikan kepada sejumlah lembaga pers mahasiswa dari beberapa kampus ternama di Kalimantan Selatan

    Anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono yang juga Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta rakor yang telah membersamai pihaknya sepanjang tahapan pemilihan tahun 2024.

    Hal senada disampaikan Kepala Sekretariat Bawaslu Kalsel Teuku Dahsya Kusuma Putra yang berharap jalinan hubungan yang sinergi antara Bawaslu dan media terus terjaga agar publik mendapatkan informasi akurat, cepat dan penting sesuai fakta.*

    Anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono menyerahkan piagam penghargaan kepada Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Selatan Taufik Ridwan bersama para narasumber lainnya. ANTARA/Firman

    Pewarta: Firman
    Editor: Erafzon Saptiyulda AS
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadwal pelantikan kepala daerah mundur oleh faktor eksternal

    Jadwal pelantikan kepala daerah mundur oleh faktor eksternal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendagri: Jadwal pelantikan kepala daerah mundur oleh faktor eksternal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa alasan mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 lantaran faktor eksternal dari putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pembacaan putusan sela atau dismissal yang menentukan gugur tidaknya suatu perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) dijadwalkan dilakukan pada 4-5 Februari 2025, lebih cepat dibandingkan jadwal semula yang seharusnya berlangsung pada 13-15 Februari 2025.

    “Kenapa tanggal 20 Februari, ini bukan kehendak dari pemerintah sebetulnya, ini ada faktor eksternal yaitu adanya putusan sela Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Januari 2025, yang kemudian difollow up dengan adanya revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mempercepat putusan sidang dismissal yang semula 13-15 Februari, menjadi tanggal 4-5 Februari,” kata Tito.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dengan adanya perubahan jadwal pembacaan putusan sela di MK tersebut, dia mengatakan pihaknya melihat terbukanya peluang untuk menggabungkan pelantikan kepala daerah non sengketa dengan kepala daerah hasil putusan dismissal MK.

    “Ini membuka peluang sebetulnya waktunya pendek jaraknya antara 6 Februari yang non sengketa dengan dismissal. Demi efisiensi dan juga untuk mempercepat yang dismissal itu bekerja, maka kita berpikir untuk menggabungkan itu, menggabungkan dua-duanya,” tuturnya.

    Dia lantas menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memilih pelantikan kepala daerah nonsengketa dan hasil putusan dismissal MK dilakukan pada 20 Februari 2025, setelah sebelumnya ia sempat memberikan usulan agar pelantikan digelar tanggal 18, 19, 20 Februari 2025.

    “Kita bisa melakukan pelantikan antara 18, 19, 20 (Januari) dan saya sebagai bawahan tentunya memberi masukan kepada bapak presiden, dan beliau ingin cepat. Bagus kalau yang dismissal juga bisa cepat lagi kalau jumlahnya signifikan digabung. Nah, itu beliau (Presiden Prabowo) memilih tanggal 20 (Februari),” katanya.

    Selain efisien, dia berharap dengan pelantikan kepala daerah yang digabung sehingga menjadi akbar tersebut akan membuat para kepala daerah bergerak serempak selama satu periode ke depan.

    “Bergerak sama-sama untuk bekerja secepatnya,” ucap dia.

    Sumber : Antara