Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Mensesneg tegaskan retreat kepala daerah didanai APBN

    Mensesneg tegaskan retreat kepala daerah didanai APBN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN.

    Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD. Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Untuk itu, menurut dia, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Menurut dia, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

    DPR pun sebelumnya sudah menyetujui bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Pelantikan kepala daerah pun akan dilaksanakan di Jakarta lantaran keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana: Retret kepala daerah efisien, tak perlu diklat dari Lemhannas

    Istana: Retret kepala daerah efisien, tak perlu diklat dari Lemhannas

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menilai retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, akan lebih efisien, karena tidak perlu menjalani lagi pendidikan dan latihan (diklat) dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Hasan menjelaskan bahwa pembekalan untuk kepala daerah diatur dalam dua regulasi yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur kewajiban Kementerian Dalam Negeri memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih selama dua minggu.

    “Ada juga perintah Undang-Undang kepada Lemhannas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah-kepala daerah, calon-calon pemimpin itu minimal satu bulan. Sekarang diklat-diklat pemimpin ini disatukan, jadi hanya tujuh hari. Diklat dari Kementerian Dalam Negeri dengan diklat Lemhannas sekarang disatukan,” kata Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Hasan menjelaskan bahwa retret untuk kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan kerja sama Lemhannas.

    Dengan begitu, pembekalan kepala daerah lebih efisien, dari segi anggaran maupun waktu, sehingga kepala daerah tidak perlu menjalani dua tahap pembekalan, dari Kementerian Dalam Negeri maupun Lemhannas.

    Adapun retret kepala daerah yang dilaksanakan mulai 21 hingga 28 Februari 2025 itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.

    Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ yang terbit Kamis (13/2) sore yang ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Adapun aturan itu sekaligus merevisi SE Nomor 200.5/628/SJ yang sempat mengatur pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Hasan menjelaskan bahwa pembiayaan retret oleh Kemendagri ini karena terdapat rekonstruksi anggaran, setelah struktur anggaran di kementerian tersebut mengalami efisiensi.

    “Dari pemda-pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Rencana awalnya cost sharing. Tapi setelah dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang,” kata Hasan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Khofifah kenang Renville Antonio sebagai sosok penting saat pilkada

    Khofifah kenang Renville Antonio sebagai sosok penting saat pilkada

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengenang sosok almarhum Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio sebagai sosok penting saat Pilkada 2024.

    “Beliau memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam menjembatani komunikasi antara tim sukses kami dengan DPP Partai Demokrat,” kata Khofifah di sela-sela Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya, Jumat.

    Ia mengingat beberapa pertemuan penting dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang difasilitasi oleh almarhum Renville, baik di Surabaya maupun di Jakarta.

    Pertemuan-pertemuan tersebut, menurut Khofifah, sangat efektif dalam membangun sinergisitas dan kerja sama politik.

    Kehilangan Renville, menurut Khofifah, merupakan duka cita bagi seluruh tim dan Partai Demokrat.

    Kehadirannya yang selalu ramah dan penuh dedikasi akan sangat dirindukan. Khofifah berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini.

    “Semoga amal ibadah beliau diterima Allah dan segala dosanya diampuni,” katanya.

    Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur pantura Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

    Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan politikus Partai Demokrat itu bermula saat korban mengendarai motor gede (moge) warna hitam nopol B-6789-A dari arah Surabaya ke Banyuwangi (dari barat ke timur), dan tepat di lokasi kejadian korban mengalami kecelakaan dengan kendaraan pikap dari arah yang sama.

    “Kecelakaan yang melibatkan motor besar (moge) terjadi sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi,” kata Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan di lokasi kejadian.

    Dari hasil olah tempat kejadian perkara untuk sementara, lanjut dia, pengendara motor gede itu diduga melaju kencang dari arah Surabaya ke Banyuwangi, dan diduga kendaraan pikap hendak ke kanan jalan, sehingga kecelakaan tak terhindarkan.

    Jenazah Renville, yang saat kejadian tengah dirawat di rumah sakit Situbondo, rencananya akan segera dibawa ke Surabaya untuk dimakamkan.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hakim MK Jelang Putusan Perkara Pilkada: Jaga Citra Profesi Masing-masing

    Hakim MK Jelang Putusan Perkara Pilkada: Jaga Citra Profesi Masing-masing

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara perselisihan hasil pilkada (PHP) 2024 pada 24 Februari 2025. MK mewanti-wanti agar semua pihak dapat menjaga citra hakim maupun pengacara.

    “Putusan perkara (pilkada) diperkirakan tanggal 24 Februari 2025, hanya jamnya yang belum bisa dipastikan nanti kepastiannya menunggu pemberitahuan atau panggilan sidang,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara pilkada, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada MK agar dapat memutus perkara dengan adil. Saldi mengingatkan para pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak citra.

    “Perlu diingatkan agar baik pemohon, pihak terkait tidak melakukan apapun yang nanti bisa merusak citra kita bersama, citra MK rusak, hakim rusak, lawyer juga rusak, dengan mengatakan ‘oh saya ini bisa menghubungi’, ‘saya kenal dengan hakim itu’, dan segala macam, tolong itu dihindari,” tegas Saldi.

    “Kita bersama-sama berkepentingan menjaga profesi masing-masing,” sambungnya.

    Saldi mengatakan MK akan memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari semua pihak. Saldi mengatakan para pihak juga harus menerima hasil apapun yang diputuskan oleh MK.

    “Nanti hasilnya akan kami sampaikan dan semua pihak harus siap menerima itu, ini konsekuensi saja, kalau ada kontestasi politik ada dua paslon, satunya pasti kalah nggak mungkin dua-duanya menang. Kalau ada tiga (paslon), duanya pasti kalah. Kalau ada empat (paslon), tiganya pasti kalah, menang kan cuman satu,” ujar Saldi.

    Meski begitu, kata Saldi, yang terpenting ialah semua pihak telah berusaha dengan baik. Dia mengatakan usaha-usaha ini merupakan bagian dari kontribusi kehidupan demokrasi.

    “Jangan dirusak, kami tentu hakim yang dipercaya untuk menyelesaikan ini akan memutus seadil-adilnya sesuai dengan apa yang dikemukakan tadi, dan oleh karena itu kami berterima kasih karena kita semua sudah mendedikasikan waktu untuk perkara ini,” tuturnya.

    (amw/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • KPU Ponorogo Kehilangan 6 Mobil Dinas, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan

    KPU Ponorogo Kehilangan 6 Mobil Dinas, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 6 mobil dinas operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo ditarik oleh KPU Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Penarikan kendaraan tersebut dilakukan sejak tanggal 10 Februari 2025.

    Ketua KPU Ponorogo, Gaguk Ika Prayitna, menjelaskan bahwa mobil-mobil itu sebelumnya digunakan oleh ketua, komisioner, dan sekretaris KPU Ponorogo selama tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Namun, Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya sebagai pengguna kendaraan, sementara proses penyewaan dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

    “Meskipun enam mobil ditarik, kami masih memiliki dua kendaraan operasional lainnya yang bisa digunakan. Kami juga bersyukur penarikan ini dilakukan setelah tahapan Pilkada 2024 selesai. Jika dilakukan saat tahapan masih berlangsung, tentu akan mengganggu kinerja KPU Ponorogo,” ujar Gaguk, Jumat (14/2/2025).

    Penarikan kendaraan dinas ini, tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Inpres tersebut menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan peninjauan ulang belanja negara, dengan target efisiensi mencapai Rp306,69 triliun.

    Kebijakan efisiensi ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Ponorogo dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu mendatang. Namun, dengan sisa kendaraan operasional yang ada, KPU Ponorogo optimistis dapat tetap menjalankan tugasnya dengan optimal. [end/beq]

  • Bupati Kediri Mas Dhito: Kepemimpinan Lima Tahun ke Depan Harus Lebih Baik

    Bupati Kediri Mas Dhito: Kepemimpinan Lima Tahun ke Depan Harus Lebih Baik

    Kediri (beritajatim.com) – Mendekati akhir jabatan di periode pertamanya, sekaligus sebagai titik awal untuk melanjutkan pemerintahan di periode kedua, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan harapannya untuk lima tahun ke depan.

    Di hadapan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Mas Dhito mengungkapkan bahwa 26 Februari 2025 akan menjadi tepat empat tahun dirinya menjabat sebagai Bupati Kediri. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin masih terdapat kekurangan dan kesalahan.

    “Dalam perjalanan yang panjang itu pula, saya berharap 5 tahun ke depan bisa lebih baik dari 4 tahun lalu dan apa yang kita kerjakan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” kata Mas Dhito didampingi wakilnya, Dewi Mariya Ulfa, dalam acara tasyakuran dan doa bersama di kediamannya pada Kamis (13/2/2025) malam.

    Sebagaimana program yang telah dicanangkan, Mas Dhito menegaskan bahwa banyak pekerjaan yang telah dimulai dan harus dilanjutkan. Beberapa di antaranya adalah revitalisasi Masjid Agung Pare, revitalisasi Pasar Ngadiluwih, penyelesaian pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ), serta persiapan penerbangan jamaah umroh dari Bandara Dhoho.

    Melalui acara tasyakuran dan doa bersama yang dihadiri kepala OPD tersebut, Mas Dhito mengajak semua pihak untuk berdoa bersama agar setiap pekerjaan dan program kerja pemerintah Kabupaten Kediri dapat berjalan lancar. Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk lebih solid dan kompak dalam bekerja sebagai satu tim.

    “Selaku pribadi dan juga mewakili Mbak Wabup, mohon doanya semoga kita berdua bisa menjadi bupati dan wakil bupati Kediri yang amanah dan istiqomah, kami akan belajar untuk menjadi lebih baik,” imbuhnya.

    Harapan dan doa yang sama juga disampaikan Mas Dhito untuk sang ayah, Pramono Anung, yang terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Rencananya, ayah dan anak ini akan dilantik bersama para kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025 mendatang.

    “Setelah ini saya dan Mbak Wabup akan melakukan serangkaian persiapan pelantikan,” ucap Mas Dhito. [ADV PKP/nm]

  • Bupati Tuban Terpilih Aditya Halindra Faridzky Resmi Bakal Dilantik 20 Februari 2025

    Bupati Tuban Terpilih Aditya Halindra Faridzky Resmi Bakal Dilantik 20 Februari 2025

    Tuban (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan jadwal pelantikan serentak bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, termasuk Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E, dan Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono pada 20 Februari 2025.

    Diketahui, pasangan Lindra-Joko yang telah memenangkan kontestasi politik ini rencananya akan dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, oleh Presiden RI, Prabowo Subianto berdasarkan radiogram resmi yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., tertanggal 11 Februari 2025.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Tuban Arif Handoyo menyampaikan, bahwa sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih, diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan, termasuk registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengambilan undangan yang dijadwalkan pada 15 dan 16 Februari 2025.

    “Prosesi ini akan berlangsung dalam tiga sesi, sesuai daftar yang telah ditentukan oleh Kemendagri,” ujar Arif Handoyo. Kamis (13/02/2025).

    Sedangkan, untuk gladi kotor akan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB dan dilanjutkan gladi bersih pada 19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. “Kehadiran dalam gladi ini bersifat wajib bagi seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai bagian dari persiapan pelantikan resmi,” bebernya.

    Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono akan didampingi oleh pasangan atau keluarga masing-masing serta Ketua DPRD Tuban dengan mengenakan pakaian resmi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

    Sebagai informasi, setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan atau Retret, yang akan berlangsung selama 8 hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf dan Akademi Militer, Magelang, dengan diikuti oleh 505 kepala daerah yang terpilih dari hasil Pilkada serentak 2024. [ayu/kun]

  • Wamendagri: Pemilu dan pilkada dorong sinkronisasi RPJMN dan RPJMD

    Wamendagri: Pemilu dan pilkada dorong sinkronisasi RPJMN dan RPJMD

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak merupakan upaya untuk mendorong sinkronisasi antara rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

    Wamendagri menilai upaya tersebut merupakan koordinasi pemerintahan yang diyakini akan berlangsung optimal.

    “Kalau kemudian pemilu dan pilkada berlangsung serentak, pemerintahannya akan serentak. Mulainya bareng. Mulainya bareng berarti koordinasinya enak. Karena jelas, nanti usul RPJMN, RPJMD, perubahan APBD, semuanya klop,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Bima tak memungkiri pelaksanaan Pemilu/Pilkada 2024 tetap membutuhkan evaluasi agar terjadi perbaikan yang menyeluruh.

    Pasalnya, dalam penerapannya, penyelenggaraan Pemilu 2024 masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya dinamika perbedaan pelaksanaan pelantikan.

    Hal ini dipicu oleh adanya sengketa pilkada yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Oleh karena itulah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi II DPR RI, dengan para pihak terkait membuat kebijakan bahwa pelantikan dua tahap.

    Pertama, secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025. Kedua, dilakukan bertahap menyesuaikan hasil keputusan sidang sengketa pilkada oleh MK.

    “Poin yang kami sampaikan adalah prinsip keserentakan ini harus diluruskan ke semua pihak,” ujarnya.

    Di lain pihak, Bima menyebut selama ini ada usulan perbaikan dalam sistem pilkada di Indonesia. Hal itu seperti sistem pemilihan secara terbuka maupun tertutup. Keduanya memiliki landasan masing-masing.

    Berbagai usulan tersebut perlu dikaji dan disimulasikan secara luas dan komprehensif. Hal ini terutama berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari evaluasi yang dilakukan.

    Secara umum dia mendukung upaya untuk memperkuat demokrasi sebab sistem demokrasi memungkinkan terpilihnya pemimpin dari berbagai kalangan.

    Hal inilah yang perlu didukung untuk memperkuat sistem pemerintahan yang lebih baik.

    “Di titik ini mari kita isi ruang-ruang publik dengan wacana-wacana yang demokratis. Dengan wacana-wacana yang konstruktif, sehingga kita tidak terjebak hanya pilihan-pilihan sempit saja,” pungkas Bima.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Efisiensi Anggaran, KPU Pasuruan Kembalikan 6 Mobil Dinas

    Efisiensi Anggaran, KPU Pasuruan Kembalikan 6 Mobil Dinas

    Pasuruan (beritajatim.com) – Efisiensi anggaran tak hanya berdampak pada pemerintah daerah, namun juga berimbas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Enam mobil dinas KPU Kabupaten Pasuruan telah dikembalikan pada Kamis (13/2/2025).

    Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan, Sherla Rusdianto, membenarkan informasi tersebut saat ditemui di kantornya. “Sudah dikembalikan masing-masing untuk enam mobil dinas di KPU. Hari ini terakhir pengembalian mobilnya. Jadi komisioner sudah tidak memakai mobil dinas per tanggal ini,” ungkapnya.

    Sherla menjelaskan bahwa mobil dinas yang digunakan komisioner KPU bukan berasal dari anggaran pilkada, melainkan dari anggaran KPU Provinsi. KPU Kabupaten Pasuruan hanya menerima manfaatnya. “Jadi untuk anggarannya sendiri langsung dari pemerintah provinsi, kita hanya menerima manfaatnya. Untuk totalnya KPU Kabupaten Pasuruan telah memanfaatkan mobil dinas selama dua tahun,” tambahnya.

    Saat ditanya terkait berapa lama seharusnya KPU Kabupaten Pasuruan menerima manfaat mobil dinas, Sherla enggan menjawab. Hal ini dikarenakan anggaran untuk memanfaatkan mobil dinas langsung dilakukan oleh KPU Provinsi.

    Tak hanya KPU, mobil dinas Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga akan dikembalikan pada Rabu (19/2/2025). “Dua kendaraan yang sudah ditarik itu untuk sekretariat dan sentra gakkumdu. Nanti milik komisioner juga akan dikembalikan. Sekarang agendanya tidak terlalu padat, jadi mobilitasnya menurun dibanding saat tahapan kemarin,” jelas Arie. [ada/beq]

  • Pelantikan Serentak Kepala Daerah Digelar di Istana Kepresidenan 20 Februari 2025

    Pelantikan Serentak Kepala Daerah Digelar di Istana Kepresidenan 20 Februari 2025

    Pelantikan Serentak Kepala Daerah Digelar di Istana Kepresidenan 20 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Pelantikan kepala daerah
    terpilih dalam
    Pilkada Serentak 2024
    akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).
    Hal ini tertulis dalam Formulir Berita yang dikeluarkan
    Kementerian Dalam Negeri RI
    Nomor 100.2.1.3/644/SJ tertanggal 11 Februari 2025.
    Formulir ini telah dikonfirmasi oleh
    Kompas.com
    pada Kamis (13/2/2025).
    Dalam surat formulir berita yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri RI, pada 11 Februari 2025 dijelaskan bahwa pelantikan akan dilakukan pada 20 Februari 2025 bertempat di
    Istana Kepresidenan Jakarta
    .
    Adapun kepala daerah yang akan dilantik adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, serta bupati dan wakil bupati terpilih.
    Kepala daerah dan wakil kepala daerah juga hadir didampingi suami atau istri mereka masing-masing.
    Begitu juga para Ketua DPRD yang turut hadir bersama istri atau suami mereka.
    Formulir Berita itu juga menjelaskan bahwa sebelum pelantikan, kepala daerah diminta melakukan registrasi dan pemeriksaan kesehatan yang dibagi menjadi tiga sesi dan bertempat di Plaza Gedung C dan Gedung F Lantai 3 Kemendagri.
    Gladi kotor pelantikan akan digelar pada 18 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.