Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Tangsel Efisiensi Rp 200 Miliar: Kegiatan Seremonial Dikurangi Sampai 80%

    Tangsel Efisiensi Rp 200 Miliar: Kegiatan Seremonial Dikurangi Sampai 80%

    Jakarta –

    Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, mengatakan pihaknya melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 200 miliar. Benyamin menyebut anggaran kegiatan seremonial bahkan dipangkas sampai 80 persen.

    “Efisiensi saya lakukan sesuai dengan instruksi presiden ya. Saya mengurangi makan-minum, saya mengurangi perjalanan dinas, saya mengurangi seremonial sampai 50%, bahkan akan ada yang sampai 80%,” kata Benyamin usai pemeriksaan kesehatan di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Benyamin menyebut untuk pelayanan yang bersinggungan langsung dengan publik tak akan ada pengurangan. Ia menyebut efisiensi pihaknya mencapai Rp 200.006.000.000 (dua ratus miliar enam juta rupiah).

    “Untuk bidang infrastruktur dan pelayanan-pelayanan publik tidak kita lakukan pengurangan. Jadi insyaallah tidak akan mengganggu pelayanan publik,” kaya Benyamin.

    “Saya sedang mendapatkan angka efisiensi itu kurang lebih Rp 200.006.000.000,- lebih. Dan ini masih akan terus kita lakukan penyisiran, mudah-mudahan akan nambah lagi seperti itu,” sambungnya.

    Benyamin mengatakan periode kepemimpinannya di Tangerang Selatan saat ini adalah yang terakhir. Ia berharap seluruh visi misi yang ditargetkan dapat terealisasi.

    “Ya tentunya saya ingin merupakan masa jabatan saya terakhir. Setelah ini saya tidak bisa lagi mengikuti Pilkada serentak, maka saya akan ajak teman-teman saya, seluruh kepala OPD untuk fokus kepada visi-misi yang nanti akan kita keluarkan di dalam peraturan daerah,” ujar Benyamin.

    Ia ingin Kota Tangerang Selatan semakin maju. Benyamin berharap Kita Tangsel menjadi pedoman bagi wilayah lainnya.

    “Saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa visi kami berdua dengan Pilar (wakil wali kota) itu adalah mendorong Tangerang Selatan menjadi kota yang unggul, kota yang efisien, kota yang layak untuk diikuti, dan kota yang bisa kita, kota lestari untuk masa yang akan datang,” imbuhnya.

    (dwr/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wamendagri: Tak ada catatan khusus dari cek kesehatan kepala daerah

    Wamendagri: Tak ada catatan khusus dari cek kesehatan kepala daerah

    Kami pantau tadi dari cek kesehatan, tes darah, tensi, dan lain-lain keseluruhan umumnya baik, ya, kalau pun tensi agak-agak naik sedikit itu biasa karena lelah, kurang tidur, dan lain-lain, tetapi tidak ada catatan khusus

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa tidak ada catatan khusus dari hasil cek/pemeriksaan kesehatan kepala dan wakil kepala daerah terpilih di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Minggu pagi hingga sore.

    “Kami pantau tadi dari cek kesehatan, tes darah, tensi, dan lain-lain keseluruhan umumnya baik, ya, kalau pun tensi agak-agak naik sedikit itu biasa karena lelah, kurang tidur, dan lain-lain, tetapi tidak ada catatan khusus,” ucap Bima.

    Namun begitu, ada kepala maupun wakil kepala daerah yang memiliki riwayat operasi dan kondisi tertentu sehingga memerlukan atensi dari tim medis, khususnya pada saat retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    “Kami sangat serius untuk aspek kesehatan ini karena nanti selama tujuh hari, mulainya itu sangat pagi sekali: setengah enam, kemudian berakhir juga pukul 21. Jadi agak panjang. Kami ingin semuanya prima kesehatannya,” tutur Bima.

    Sebanyak 239 pasangan kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dari Pulau Sumatera dan Jawa dipanggil untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dasar di Kemendagri pada Minggu.

    Dari jumlah itu, sebanyak 24 orang diantaranya tidak hadir. Bagi kepala daerah maupun wakilnya yang berhalangan hadir pada pemeriksaan hari pertama, dapat menyusul di hari kedua pada Senin (17/2).

    “Ada yang sudah menyampaikan izin karena ada keperluan atau ada agenda yang mendesak yang mungkin akan diusahakan besok hari kemari, tapi ada beberapa juga yang belum diketahui alasannya gitu,” kata dia.

    Bima menjelaskan, pemeriksaan hari kedua dijadwalkan untuk 242 pasangan kepala dan wakil kepala daerah terpilih dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara.

    Menurut dia, tidak ada sanksi tertentu bagi kepala daerah yang tidak menghadiri pemeriksaan kesehatan dasar di Kantor Kemendagri. Mereka dapat mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan (medical check up/MCU) dari rumah sakit, lalu diperiksa kembali oleh tim medis di lokasi retret.

    “Yang penting datanya masuk. Nanti bisa kita cek di sana. MCU-nya masuk, kemudian ‘kan nanti di sana kita bisa cek lagi. Kami tim medis juga ada di sana. Di sini tadi [yang diperiksa] tensi, darah, dan lain-lain. Itu pun nanti yang belum bisa, kita lakukan di sana,” kata Bima.

    Selain melakukan cek kesehatan dasar, seperti tekanan darah hingga kolesterol, para kepala daerah maupun wakilnya yang datang ke Kantor Kemendagri juga sekaligus mengambil undangan dan tanda pangkat untuk pelantikan serentak.

    Pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik secara serentak pada Kamis (20/2). Setelah itu, kepala daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah mulai Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2), sementara wakil kepala daerah dijadwalkan hadir saat penutupan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri Akan Beri Arahan Soal Prosesi Pelantikan ke Kepala Daerah di Monas Megapolitan 16 Februari 2025

    Kemendagri Akan Beri Arahan Soal Prosesi Pelantikan ke Kepala Daerah di Monas Megapolitan 16 Februari 2025

    Kemendagri Akan Beri Arahan Soal Prosesi Pelantikan ke Kepala Daerah di Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberi arahan ke para kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025), atau dua hari sebelum hari pelantikan.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    mengatakan, arahan tersebut diberikan untuk proses pelantikan di Istana Negara.
    “Itu lebih kepada fokus tentang prosesi di istana,” tutur Bima Arya saat diwawancarai di Kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Bima mengatakan, waktu pelantikan di Istana Negara cukup terbatas dan harus berlangsung rapih sehingga para kepala daerah terpilih perlu diberikan arahan.
    Saat diberikan arahan, para kepala daerah juga diperbolehkan bertanya terkait hal teknis selama pelantikan.
    “Selasa
    briefing
    teknis, sekaligus tentunya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman kepala daerah, bisa di sana,” ucap Bima.
    Kemudian, pada Rabu (19/2/2025), para kepala daerah harus menjalani gladi bersih.
    “Rabunya itu gladi bersihnya, itu akan mengenakan PDUB, sehingga jadi lebih rapih,” pungkas Bima.
    Sebelumnya diberitakan,
    pelantikan kepala daerah
    terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).
    Hal ini tertulis dalam Formulir Berita yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3/644/SJ tertanggal 11 Februari 2025.Formulir ini telah dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Kamis (13/2/2025).
    Dalam surat formulir berita yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri RI, pada 11 Februari 2025 dijelaskan bahwa pelantikan akan dilakukan pada 20 Februari 2025 bertempat di Istana Kepresidenan Jakarta.
    Adapun kepala daerah yang akan dilantik adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, serta bupati dan wakil bupati terpilih.
    Kepala daerah dan wakil kepala daerah juga hadir didampingi suami atau istri mereka masing-masing.
    Begitu juga para Ketua DPRD yang turut hadir bersama istri atau suami mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri: Terbuka kemungkinan pembekalan untuk wakil kepala daerah

    Wamendagri: Terbuka kemungkinan pembekalan untuk wakil kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa terbuka kemungkinan wakil kepala daerah juga mendapatkan pembekalan, sebagaimana retret untuk kepala daerah terpilih.

    “Nanti, mungkin, sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan. Ya, tentu dengan rencana yang berbeda nanti ke depan,” kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu.

    Menurut Bima, pada mulanya retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah didesain untuk 14 hari dengan melibatkan kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Namun, rencana itu tidak jadi dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran.

    “Karena efisiensi, kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan tujuh hari dan tempatnya juga terbatas. Jadi, karena di tenda, tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau seribu. Kita harus mencarikan lagi,” kata dia.

    Oleh karena itu, sambung Bima, retret nantinya difokuskan kepada kepala daerah terpilih, sementara wakil kepala daerah baru bergabung pada saat penutupan.

    Adapun, gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap ada retret untuk wakil kepala daerah terpilih dalam rangka memaksimalkan kemitraan strategis dengan kepala daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas daerah yang dipimpin.

    “Ini tadi saya tanya (ke Kemendagri), memang ini hanya kepala daerah. Penutupannya baru dengan waka (wakil kepala daerah). Sebenarnya, mudah-mudahan, ada tahap berikutnya untuk waka karena menurut saya, strategic partnership di antara kepala daerah dan waka itu menjadi sangat penting untuk kita bisa memacu produktivitas di masing-masing daerah,” ujar Khofifah di lokasi yang sama.

    Menurut Khofifah, pembekalan yang diberikan dalam rangkaian retret tidak hanya penting bagi kepala daerah, tetapi juga wakilnya. Terlebih, terdapat pengembangan kementerian dan badan baru serta guna antisipasi dan mitigasi terhadap dinamika global.

    Di sisi lain, Khofifah menilai gubernur dan wakil gubernur terpilih perlu berinteraksi dengan bupati dan wali kota beserta wakilnya. Dia meyakini interaksi tersebut dapat terjadi melalui retret yang bakal digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah tersebut.

    “Menurut saya, tetap pembekalan itu penting untuk didapatkan, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Mudah-mudahan kesempatan itu juga akan diberikan kepada para wakil kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tuturnya.

    Pelantikan serentak kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dijadwalkan pada Kamis (20/2). Setelah itu, para kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah mulai Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Khofifah harap ada retret untuk wakil kepala daerah terpilih

    Khofifah harap ada retret untuk wakil kepala daerah terpilih

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap ada retret untuk wakil kepala daerah terpilih dalam rangka memaksimalkan kemitraan strategis dengan kepala daerah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas daerah yang dipimpin.

    Khofifah saat ditemui usai pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu menyampaikan usulan itu karena retret nantinya difokuskan kepada kepala daerah, sementara wakil kepala daerah baru hadir pada saat penutupan.

    “Ini tadi saya tanya (ke Kemendagri) memang ini hanya kepala daerah. Penutupannya baru dengan waka (wakil kepala daerah). Sebenarnya, mudah-mudahan, ada tahap berikutnya untuk waka karena menurut saya, strategic partnership di antara kepala daerah dan waka itu menjadi sangat penting untuk kita bisa memacu produktivitas di masing-masing daerah,” ujarnya.

    Menurut Khofifah, pembekalan yang diberikan dalam rangkaian retret tidak hanya penting bagi kepala daerah, tetapi juga wakilnya. Terlebih, terdapat pengembangan kementerian dan badan baru serta guna antisipasi dan mitigasi terhadap dinamika global.

    Di sisi lain, Khofifah menilai gubernur dan wakil gubernur terpilih perlu berinteraksi dengan bupati dan wali kota beserta wakilnya. Dia meyakini interaksi tersebut dapat terjadi melalui retret yang bakal digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah tersebut.

    “Menurut saya, tetap pembekalan itu penting untuk didapatkan, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Mudah-mudahan kesempatan itu juga akan diberikan kepada para wakil kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tuturnya.

    Gubernur Jatim petahana itu menyambut baik pelaksanaan retret kepala daerah. Selain menjadi momentum perkenalan dan memupuk kebersamaan, retret juga dinilai menjadi sarana memahami kebijakan makro dan mikro pemerintah.

    Melalui retret, tutur Khofifah, kepala daerah dapat memahami lebih komprehensif kebijakan pemerintah pusat untuk kemudian dikoordinasikan dan dirincikan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

    “Bagaimana juga sinergisitas dengan provinsi lain. Tapi, juga ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan dinamika global. Saya rasa hal-hal seperti ini, dinamika ini, akan sangat penting untuk diketahui oleh para kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” sambung dia.

    Di lokasi yang sama, wakil gubernur terpilih Jakarta Rano Karno atau Si Doel mengatakan bahwa wakil kepala daerah terpilih baru hadir saat penutupan retret pada Jumat (28/2). Wakil kepala daerah diwajibkan hadir satu hari sebelum penutupan, tepatnya pada Kamis (27/2).

    “Kebetulan kalau wakil itu ‘kan diwajibkan hadir tanggal 27 [Februari] karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28 [Februari], kecuali Pak Gub (gubernur), Pak Gub memang dari awal,” kata Doel.

    Pelantikan serentak kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dijadwalkan pada Kamis (20/2). Setelah itu, para kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah mulai Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Pelantikan, Bobby hingga Rano Cek Kesehatan di Kemendagri

    Jelang Pelantikan, Bobby hingga Rano Cek Kesehatan di Kemendagri

    Foto

    Antara Foto/Muhammad Iqbal – detikNews

    Minggu, 16 Feb 2025 17:00 WIB

    Jakarta – Pemeriksaan kesehatan terhadap kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 digelar hari ini. Bobby Nasution hingga Rano Karno mengikuti cek kesehatan tersebut.

  • Karang Taruna Kota Banjar Terjebak Krisis Kepemimpinan, 3 Kecamatan Desak KLB

    Karang Taruna Kota Banjar Terjebak Krisis Kepemimpinan, 3 Kecamatan Desak KLB

    JABAR EKAPRES – Ketegangan internal Karang Taruna Kota Banjar memuncak setelah tiga kecamatan (Purwaharja, Banjar, dan Langensari resmi melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua Karang Taruna Kota Banjar, Deni Herdiandi.

    Isu transparansi anggaran, vakumnya program kerja, dan ketidakjelasan arah organisasi menjadi pemicu utama. Mosi ini disertai tuntutan penyelenggaraan KLB untuk memilih kepengurusan baru.

    Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kota Banjar, Agus Sumitra, mengonfirmasi bahwa anggaran hibah dari Karang Taruna Provinsi Jawa Barat ke setiap kabupaten/kota memang sebesar Rp50 juta per tahun. Namun, dana yang diterima diklaim lebih kecil karena pemotongan pajak.

    “Pemotongan pajak wajar terjadi, tetapi harus disertai laporan keuangan yang jelas. Sayangnya, hingga kini belum ada komunikasi intensif dengan Ketua Deni untuk membahas hal ini,” ujar Agus baru-baru ini.

    BACA JUGA: Tak Kunjung Cair, Kontingen Juara Porkot Banjar Menanti Janji Hadiah Rp25 Juta

    Agus Sumitra menyatakan MPKT akan memediasi pertemuan antara Deni dan perwakilan kecamatan. “Kami ingin duduk bersama, bahas masalah secara kekeluargaan,” ujarnya.

    Jika mediasi gagal, KLB diprediksi menjadi opsi akhir. Namun, keputusan akhir berada di tangan Penjabat Wali Kota Banjar selaku pembina Karang Taruna.

    Ketiadaan transparansi ini diperparah dengan pengakuan Yadi Kurniadi, Ketua Karang Taruna Kecamatan Purwaharja, yang menjabat sebagai bendahara namun tak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana. “Saya hanya tahu anggaran masuk, tetapi tidak ada keterbukaan soal penggunaannya. Ini merusak reputasi organisasi,” tegas Yadi.

    “Visi-misi yang dijanjikan Deni saat pemilihan tidak terrealisasi. Program kerja hanya di atas kertas,” kritik Yadi.

    BACA JUGA: Hadiah Juara Umum Porkot Banjar Dijanjikan Cair 2025, Ketua KONI Beberkan Tantangan Anggaran

    Dede Hasanudin, Ketua Karang Taruna Kecamatan Banjar, menambahkan jika Karang Taruna membutuhkam solidaritas di komponen kepengurusan. “Kami ingin soliditas kembali. Jangan sampai kepentingan individu mengalahkan tujuan organisasi,” ujarnya.

    Deni Herdiandi, yang juga anggota DPRD Kota Banjar, membantah kelalaiannya. Ia menyebut vakumnya kegiatan organisasi disebabkan oleh kesibukan agenda politik seperti Pemilu dan Pilkada.

    “Kami menjaga netralitas dan independensi selama kontestasi. Vakum ini hanya sementara. Siap memperbaiki komunikasi,” kata Deni.

  • Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wali Kota (Walkot) Depok terpilih,
    Supian Suri
    , berjanji akan menjadi pemimpin untuk seluruh warganya tanpa pandang bulu.
    “Pastinya, kami harus merangkul semua. Sekali lagi, hadirnya kami hari ini sudah menjadi pemimpin buat seluruh masyarakat kota Depok,” ucap Supian saat diwawancarai di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Supian juga berjanji akan menerapkan kebijakan secara merata di Depok. Hal ini akan dilakukannya tanpa melihat apakah salah satu wilayah itu basis pendukungnya atau pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
    Pasalnya, Supian memiliki tanggung jawab untuk melayani semua warga Depok.
    “Kami punya tanggung jawab melayani semuanya,” terang Supian.
    Bahkan, Supian mengaku akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk setiap RW dan akan direalisasikan mulai tahun 2026.
    “Ini pun sama tidak melihat RW kemarin yang menang pasangan kami atau bukan. Semua alokasi diberikan atau dialokasikan buat seluruh RW di kota Depok yang kurang lebih ada 900 RW,” pungkas Supian.
    Untuk diketahui, Supian-Chandra diusung 12 Partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Depok Maju saat mencalonkan diri pada Pilkada 2024.
    Ke-12 partai itu di antaranya, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Bangsa (PKB), Demokrat, Parta Persatuan Pembangunan (PPP), Parta NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelora, Perindo, Ummat, Partai Buruh, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Awalnya, Supian-Chandra kerap diragukan bisa menang di Depok.
    Pasalnya, hampir 20 tahun ke belakang, kepala daerah yang diusung oleh PKS lah yang berhasil menang di Depok.
    Namun, dominasi PKS nampaknya berhasil terpatahkan, usai Supian-Chandra berhasil menang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Kesehatan di Kemendagri, Wali Kota Bandung Terpilih Farhan: Saya Mesti Diet – Page 3

    Cek Kesehatan di Kemendagri, Wali Kota Bandung Terpilih Farhan: Saya Mesti Diet – Page 3

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Rano Karno atau Si Doel mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) semua bagus.

    “Ini merupakan persyaratan mengikuti kegiatan besar. Semua Alhamdulillah cukup bagus,” kata Si Doel sapaan akrabnya di Jakarta, Minggu (16/2/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Menurut dia, dari hasil pemeriksaan kesehatan berupa gula darah, diabetes, asam urat, semua dalam keadaan baik dan tidak ada yang berlebihan.

    Si Doel mengaku bahwa petugas yang memeriksa juga kaget dengan kondisinya yang baik. Apalagi saat ini ia sudah berusia 64 tahun.

    “Tadi yang mengecek saya kaget juga. Artinya semua lancar, gula darah bagus, diabet oke, itu saja, asam urat ok, saya sendiri kaget, asam urat saya ternyata bagus,” kata dia.

    Kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 melakukan registrasi dan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu, sebagai bagian dari rangkaian persiapan menjelang hari pelantikan serentak pada Kamis 20 Februari 2025.

     

  • Resmi Terima KTA Gerindra, Ahmad Luthfi: Prinsipnya Loyalitas ke Pak Prabowo

    Resmi Terima KTA Gerindra, Ahmad Luthfi: Prinsipnya Loyalitas ke Pak Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi mengakui dirinya memang sudah menjadi kader Gerindra saat maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024.

    Bahkan dia menuturkan Partai Gerindra adalah partai pertama yang mendorong dan mengusungnya untuk maju dalam hajat rakyat lima tahunan itu. 

    “Saya daftar [Pilkada] sudah menjadi kader Gerindra. Pertama saya daftar untuk masuk politik yang mengusung dan mendorong pelaksanaan Pilkada di wilayah Jawa Tengah adalah Gerindra, sampai kemarin kita mendapatkan kartu anggota,” ujarnya seusai menjalani pemeriksaan kesehatan, di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Kendati demikian, eks Kapolda Jawa Tengah (Jateng) ini enggan membeberkan apakah ada jabatan khusus yang diembannya di Partai Gerindra atau tidak.

    Dia hanya menyebut bahwa dirinya adalah anggota Gerindra dan dirinya siap menjalani apapun penugasan yang diberikan oleh Ketua Umum sekaligus Presiden RI, yakni Prabowo Subianto.

    “Pokoknya anggota Gerindra. Prinsip kita loyalitas kepada Pak Presiden dalam hal ini Bapak Prabowo. Saya dikasih apapun siap,” ujarnya.

    Luthfi juga menampik adanya arahan khusus dari Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dia hanya mengemukakan semuanya cukup mengalir apa adanya.