Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Pasca Pilkada 2024, Bawaslu KBB Akui Penanganan Pelanggar Belum Maksimal

    Pasca Pilkada 2024, Bawaslu KBB Akui Penanganan Pelanggar Belum Maksimal

    JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku banyak menerima masukan dari berbagai pihak tentang kinerja pengawasannya selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Salah satu yang menjadi sorotan di Pilkada Bandung Barat yakni, munculnya sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati KBB.

    Karena itu, Bawaslu Kabupaten Bandung berjanji bakal melakukan evaluasi kinerja pengawasan agar pesta demokrasi yang digelar lima tahunan itu berjalan lancar dikemudian hari.

    “Kita evaluasi semua tahapan mulai dari perencanaan sampai masuk penyelenggaraan. Bandung Barat ini sangat unik, karena pesertanya ada lima calon,” ujar Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah Sopandi, Senin (17/2/2025).

    Dikatakan Riza, mitigasi pengawasan secara komprehensif bakal dilakukan sebelum tahapan pesta demokrasi dilakukan. Hal itu untuk meminimalisir adanya perselisihan.

    Selain itu, lanjut dia, menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya laporan dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum bakal dilakukan. Akan tetapi hal itu perlu dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai.

    “Beberapa waktu lalu kami sudah lakukan rapat bersama dengan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, TNI dan Polri. Evaluasi ini selain fokus pada pencegahan perselisihan, juga fokus pada bagaimana masyarakat ke depan bisa lebih berani untuk lapor ketika menemukan pelanggaran-pelanggaran,” paparnya.

    BACA JUGA: Dilanda Darurat Sampah, Pemkab Bandung Barat Gelontorkan Rp2,5 Miliar untuk TPS Sementara

    “Maka itu perlunya dilakukan mitigasi secara komprehensif,” sambungnya.

    Ia menambahkan, daftar pemilih tetap (DPT) Bandung Barat sebanyak 1.309.568 pemilih, tersebar di 165 desa, 16 kecamatan. Pada pemilihan umum mendatang, Bawaslu KBB berjanji bakal meningkatkan literasi politik.

    Terutama mengenai regulasi laporan dugaan pelanggaran. Hal itu perlu ditingkatkan agar pengawas pemilu bisa dengan mudah menanganinya.

    “Literasi politik dan regulasi laporan dugaan pelanggaran sebagai mitigasi penting ditingkatkan. Terlebih untuk Pemilu 2029-2030 ke depan,” tegasnya.

    “Karena seperti kemarin ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Intinya kita harus membuat mitigasi secara komprehensif. Variabel-variabel nya sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita rencanakan ini menjadi memperkuat pondasi demokrasi di KBB,” tambahnya.

  • Wamendagri: 481 pasangan kepala daerah terpilih dilantik pada Kamis

    Wamendagri: 481 pasangan kepala daerah terpilih dilantik pada Kamis

    Sisanya itu (22 kepala daerah) kepala daerah di Aceh yang sudah dilantik. Jadi, tidak dilantik (Kamis), karena sudah dilantik di Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa sebanyak 481 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2).

    Sementara itu, dia menyebut bahwa sebanyak 503 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan menjalani pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

    “Sisanya itu (22 kepala daerah) kepala daerah di Aceh yang sudah dilantik. Jadi, tidak dilantik (Kamis), karena sudah dilantik di Aceh,” kata Bima dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, ketika menjelaskan jumlah total yang dilantik dan mengaitkannya dengan peserta pembekalan.

    Menurut dia, pelantikan akan diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis mulai pukul 10.00 WIB.

    Sebelum menjalani pelantikan, 481 pasangan calon tersebut akan mengikuti pengarahan oleh Sekretaris Kemendagri Tomsi Tohir di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada pukul 07.00 WIB.

    Pada Rabu (19/2), calon pasangan kepala dan wakil kepala daerah terpilih tersebut akan menjalani gladi terkait dengan pelantikan.

    Setelah menjalani pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan di Akmil pada 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PPP Bondowoso Harapkan Pj Sekda Baru Bawa Perubahan Positif

    PPP Bondowoso Harapkan Pj Sekda Baru Bawa Perubahan Positif

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso, Barry Sahlawi Zein, memiliki harapan pada PJ Sekda Bondowoso yang baru dilantik, Senin (17/2/2025).

    PJ Sekda Bondowoso kini berganti dari sebelumnya dijabat oleh Haeriyah Yuliati. Sekarang Dr. Fathur Rozi yang didapuk sebagai pemimpin tertinggi ASN di Pemkab Bondowoso tersebut.

    Sahlawi menyambut baik pelantikan PJ Sekda Bondowoso tersebut. Ia berharap Pj Sekda yang baru dapat membawa perubahan positif bagi daerah dan menjalankan tugasnya dengan profesional.

    “Atas nama DPC PPP Bondowoso, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I sebagai Pj Sekda Kabupaten Bondowoso,” ujar Sahlawi kepada BeritaJatim.com, Senin (17/2/2025).

    Sahlawi menekankan bahwa harapan terhadap Pj Sekda yang baru sangat besar, terutama dalam hal kepemimpinan dan pengembangan daerah.

    Ia mengingatkan agar Sekda mampu bekerja sama dengan DPRD serta masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

    Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta optimalisasi kebijakan efisiensi anggaran.

    “Perlu dibangun tim yang solid dan efektif, serta bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

    Secara khusus, Sahlawi menyoroti tantangan yang harus segera diselesaikan, seperti persiapan open bidding untuk 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

    Ia juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, terutama dalam penggunaan Dana Desa (DD), dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Inspektorat.

    “Kami berharap Pj Sekda dapat menyusun langkah-langkah dan kebijakan teknis untuk menyongsong kepemimpinan baru Bondowoso lima tahun ke depan di bawah KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag dan Lora As’ad Yahya Syafi’i, S.E,” imbuhnya.

    Dr. Fathur Rozi resmi dilantik sebagai Pj Sekda Kabupaten Bondowoso dalam acara yang digelar di Pendopo RBA Ki Ronggo, Senin (17/2/2025).

    Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800/956/204.4/2025 tertanggal 14 Februari 2025.

    Sebelum menjabat sebagai Pj Sekda Bondowoso, Fathur Rozi memiliki pengalaman panjang di dunia birokrasi, antara lain sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo serta Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo.

    Dalam sambutannya, Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya transisi kepemimpinan yang baik di Bondowoso.

    “Tugas saya sebagai Pj Bupati ada tiga. Pertama, memastikan suksesnya Pilkada 2024. Kedua, mengelola penganggaran APBD Bondowoso. Ketiga, membantu transisi kepemimpinan baru di Bondowoso,” jelas Wawan.

    Kabupaten Bondowoso akan segera dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, KH. Abdul Hamid Wahid dan KH As’ad Yahya Syafi’i (RAHMAD) untuk periode 2025-2030. Pelantikan keduanya akan dilaksanakan di Grahadi Surabaya pada 20 Februari 2025, dilanjutkan dengan retret beberapa hari di Magelang.

    Menanggapi pelantikannya, Fathur Rozi menegaskan bahwa tugas awalnya adalah melakukan penataan internal birokrasi.

    Ia menunggu arahan lebih lanjut dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebelum menjalankan berbagai kebijakan, termasuk open bidding untuk jabatan Sekda definitif dan pengisian kekosongan jabatan eselon II.

    “Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih masih tanggal 20 Februari nanti. Setelah itu, kita akan kerjakan apa yang harus kita kerjakan,” ujar Fathur Rozi.

  • Appi Siap Dilantik Presiden Prabowo dan Ikuti Retret di Magelang

    Appi Siap Dilantik Presiden Prabowo dan Ikuti Retret di Magelang

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin alias Appi dinyatakan sehat, setelah menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari persiapan mengikuti pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (20/2/2025) mendatang.

    “Alhamdulillah, saya sudah ikuti proses pemeriksaan kesehatan. Hasilnya sehat,” jelas Appi, usai pemeriksaan kesehatan, di Jakarta.

    “Ini bagian dari rangkaian pelantikan di Istana Negara. Sehingga saya bersama bu Aliyah, siap dilantik,” sambung pria yang kini menjabat Konsul Kehormatan Republik Kroasia di Makassar itu.

    Tes ini mencakup berbagai aspek untuk memastikan kesiapan fisik dan kesehatan (Appi-Aliyah) selaku pemimpin Kota Makassar, sebelum menjalankan tugasnya.

    Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasangan Tagline MULIA dalam kondisi prima dan siap mengikuti prosesi pelantikan pekan ini.

    Secara pribadi, Appi mengaku santai saat mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, sudah pernah mengikuti medical check up seperti ini, apalagi beberapa kali mengikuti kontestasi Pilkada.

    “Saya santai ikuti pemeriksaan (medical check up). Ini memang menjadi bagian dari agenda Kemendagri sebelum pelantikan,” jelas Ketua DPD II Golkar Makassar itu.

    Mantan Bos PSM itu, mengatakan usai menjalani pelantikan pada 20 Februari mendatang, dirinya sebagai Wali Kota Makassar, atau kepala daerah terpilih akan langsung menjalani retret di Akmil Magelang.

    Ia juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat Kota Makassar agar proses pelantikan berjalan lancar dan pemerintahan baru dapat membawa perubahan yang lebih baik sesuai dengan visi pasangan MULIA.

  • Wamendagri: Besok, kepala daerah terpilih jalani pengarahan di Monas

    Wamendagri: Besok, kepala daerah terpilih jalani pengarahan di Monas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa pada hari Selasa (18/2) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan menjalani pengarahan.

    “Pukul 07.00, teknis tentang prosesi pelantikan,” kata Bima dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Wamendagri menjelaskan bahwa pengarahan tersebut akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir.

    Bima Arya menjelaskan bahwa pada hari Rabu (19/2) calon pasangan kepala dan wakil kepala daerah terpilih tersebut akan menjalani gladi terkait dengan pelantikan.

    “Gladi sifatnya lebih detail terkait dengan prosesi seremoni pergeseran menuju Istana, dan di Istana nantinya,” ujar Bima merujuk lokasi pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Ketika ditanya mengenai antisipasi cuaca hujan, dia menjelaskan bahwa Sekjen Kemendagri telah bertindak.

    “Ini Pak Sekjen sudah menyiapkan semua, sudah diantisipasi semua, dan nanti dikoordinasikan juga dengan Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) antisipasi jika hujan seperti apa teknisnya,” ujarnya.

    Setelah menjalani pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan pada tanggal 21—28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri beri atensi khusus ke sejumlah kepala daerah dalam retret

    Kemendagri beri atensi khusus ke sejumlah kepala daerah dalam retret

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan atensi khusus kepada sejumlah kepala daerah dalam retret (pembekalan) di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa atensi tersebut diberikan usai 944 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kemendagri pada tanggal 16—17 Februari 2025.

    “Ada beberapa kepala daerah yang kami berikan atensi khusus karena memiliki riwayat operasi 6 bulan, yakni dalam jangka waktu 6 bulan dari sekarang dan 6 bulan yang lalu,” jelas Bima dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kondisi yang mendapatkan atensi seperti pernah melakukan operasi jantung atau operasi lain dalam waktu 6 bulan terakhir.

    “Walaupun dokter merekomendasikan bahwa yang bersangkutan aman, artinya memenuhi syarat untuk mengikuti program retret di Magelang, kami membedakan mereka, menandai mereka untuk diberikan atensi,” ujarnya.

    Menurut dia, atensi yang akan diberikan oleh Kemendagri adalah dengan memberikan ciri khusus seperti pita untuk kepala daerah tersebut. Dengan demikian, kepala daerah tersebut dapat ditemukan secara kasatmata.

    “Mereka pun tentu kami berikan keleluasaan dan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan program-program yang sifatnya tidak terlalu fisik. Jangan sampai mereka kelelahan karena kesehatan adalah yang utama,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa para kepala daerah yang memiliki kolesterol, asam urat, dan kadar gula di atas rata-rata turut menjadi atensi Kemendagri.

    “Secara menyeluruh sehat dan tidak ada gejala, tetapi angka-angka itu tetap kami jadikan atensi untuk terus melakukan observasi,” jelasnya.

    Sebelum menjalani pembekalan pada tanggal 21—28 Februari 2025 di Akmil, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih akan mengikuti pelantikan serentak pada hari Kamis (20/2).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bima Arya: 944 kepala dan wakil kepala daerah telah cek kesehatan

    Bima Arya: 944 kepala dan wakil kepala daerah telah cek kesehatan

    Data-data yang kami miliki saat ini ada 481 daerah yang Kamis nanti akan dilantik oleh Bapak Presiden, dan itu berarti 961 orang termasuk wakilnya, dan yang hadir (pemeriksaan kesehatan, red.) adalah 944 orang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa 944 calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 telah menjalani pemeriksaan kesehatan selama 16-17 Februari 2025.

    “Data-data yang kami miliki saat ini ada 481 daerah yang Kamis nanti akan dilantik oleh Bapak Presiden, dan itu berarti 961 orang termasuk wakilnya, dan yang hadir (pemeriksaan kesehatan, red.) adalah 944 orang,” kata Wamendagri dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Oleh sebab itu, dia menyebut bahwa terdapat 17 kepala daerah atau wakil kepala daerah yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung di Kantor Kemendagri.

    Adapun kabar satu orang dari total seharusnya, yakni 962 kepala/wakil kepala daerah di 481 daerah, masih dikonfirmasi oleh ANTARA kepada Bima.

    Sementara itu, terkait 17 kepala atau wakil kepala daerah yang belum diperiksa kesehatannya, Bima menjelaskan bahwa Kemendagri sedang menunggu laporan medical check up atau hasil pemeriksaan kesehatan mereka yang dilakukan secara pribadi.

    “Karena itu yang paling penting begitu ya. Kalau laporan medical check up-nya sudah ada, nanti kami menunggu yang tidak hadir itu untuk dilakukan cek kesehatan di lokasi, di Magelang,” ucap Bima merujuk tempat pelaksanaan retret atau pembekalan kepala daerah selama 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Sebelum menjalani pembekalan pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih akan mengikuti pelantikan serentak pada Kamis (20/2).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Unik! Ucapan Selamat ke Bupati Ponorogo Kini Berupa Pohon Produktif

    Unik! Ucapan Selamat ke Bupati Ponorogo Kini Berupa Pohon Produktif

    Ponorogo (beritajatim.com) – Tradisi baru dan unik terjadi di Kabupaten Ponorogo. Tidak ada ucapan karangan bunga usai Sugiri Sancoko ditetapkan oleh KPU menjadi Bupati Ponorogo terpilih dalam Pilkada 2024 lalu.

    Namun, ucapan karangan bunga itu, kini diganti oleh puluhan bibit pohon produktif. Ya, pasca penetapan itu, rumah dinas Pringgitan Bupati Ponorogo nampak lebih hijau, dengan berjejernya puluhan pohon produktif tersebut

    Inisiatif pergantian karangan bunga menjadi bibit pohon produktif ini, datang langsung dari Bupati Sugiri Sancoko. Usai ditetapkan sebagai bupati terpilih beberapa waktu yang lalu, Ia menghimbau masyarakat atau organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengganti ucapan selamat dengan bibit pohon. Sebab, kalau karangan bunga, nantinya akan cepat layu dan terbuang sia-sia. Selain itu, langkah ini diambil sebagai upaya menghadirkan manfaat jangka panjang bagi lingkungan.

    “Saya memang berpesan, kalau ada ucapan dalam momen tertentu untuk diganti bibit pohon,” kata Bupati Sugiri, Senin (17/2/2025).

    Selain itu bibit pohon produktif seperti kelengkeng, mangga, hingga sawoo, bisa juga bibit pohon perindang seperti trembesi dan asem jawa juga diterima. Menurut Kang Giri, pohon-pohon ini bukan sekadar simbol, tetapi memiliki manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

    “Kalau kita pakai tanaman, otomatis menghasilkan oksigen. Nantinya juga akan berbuah, jadi lebih banyak manfaatnya,” katanya.

    Bibit pohon yang terkumpul, rencananya akan ditanam di lingkungan kantor kabupaten dan beberapa titik di wilayah Kota Ponorogo. Dengan demikian, kota akan menjadi lebih hijau dan teduh.

    “Kalau masih ada sisa, akan kita sebar di kawasan kota supaya lebih asri,” tegasnya.

    Sementara itu, himbauan Bupati Ponorogo untuk mengganti karangan bunga jadi bibit pohon, menjadi berkah tersendiri untuk penjual bibit pohon di Bumi Reog. Salah satunya, Zaky Arista Kencana Putra, penjual bibit pohon adalah Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan.

    Ia mengaku sempat kaget ketika mendapat pesanan bibit pohon dari sejumlah instansi di Ponorogo. Kebanyakan pemesan itu, memilih pohon produktif, seperti kelengkeng merah, sawo, mangga, alpukat dan jenis pohon lainnya. Untuk harga bibit pohon yang dijualnya, Zaky menyebut kisaran harganya dari Rp 500 ribu hingga Rp1 juta, tergantung kualitas, varietas, dan ukuran.

    “Trobosan baik dari Pak Bupati. Bibit pohon berdampak jangka panjang untuk upaya penghijauan,” tutup Zaky. [end/beq]

  • Resmi Jadi PJ Sekda Bondowoso, Fathur Rozi Disambut Banyak PR

    Resmi Jadi PJ Sekda Bondowoso, Fathur Rozi Disambut Banyak PR

    Bondowoso (beritajatim.com) – Fathur Rozi resmi dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Kabupaten Bondowoso di pendopo RBA Ki Ronggo, Senin (17/2/2025) pagi.

    Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I kini resmi menjadi pemimpin tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bondowoso. Pelantikan tersebut tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 800/956/204.4/2025 yang diterbitkan pada 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, Fathur Rozi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, serta memiliki pengalaman panjang di dunia pendidikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Probolinggo.

    Pria yang dikenal dengan kacamata khasnya ini memiliki karir panjang di Dispendik Probolinggo, dimulai dari Kabid SMP, Sekretaris, hingga Plt Kepala Dinas. Ia juga pernah mengajar di Pondok HATI Toroyan, Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

    Sebagai PJ Sekda Bondowoso, Fathur Rozi menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang cukup besar. Tugas pertama yang diungkapkan Fathur Rozi adalah penataan internal organisasi pemerintahan, mengingat banyaknya jabatan yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Selain itu, ia menunggu instruksi dari Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih untuk melaksanakan sejumlah tugas strategis.

    PJ Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, dalam sambutannya menegaskan bahwa tugas utama PJ Bupati adalah memastikan jalannya Pilkada 2024, penganggaran APBD, dan mendukung transisi kepemimpinan baru di Bondowoso.

    “Sebagai PJ Bupati, saya harus memastikan proses transisi kepemimpinan ini berjalan dengan baik,” ujar Wawan.

    Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, KH Abdul Hamid Wahid dan KH As’ad Yahya Syafi’i (RAHMAD), akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025. Setelah itu, retret kepemimpinan akan dilanjutkan di Magelang.

    Fathur Rozi pun menyatakan kesiapan untuk mengemban amanah tersebut. “Tugas pertama yang harus dilakukan tentu penataan di lingkup internal lebih dulu,” ujar Fathur Rozi.

    Dengan waktu tiga bulan menjabat, Fathur Rozi harus siap dengan berbagai tantangan besar, di antaranya pengisian posisi kosong di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bondowoso dan penataan administrasi pemerintahan daerah.

    “Banyak PR nya pak Pj Sekda ini. Untuk lengkapnya silahkan tanya ke beliaunya langsung,” kata Wawan menanggapi tantangan yang dihadapi Fathur Rozi.

    Dengan banyaknya pekerjaan rumah yang menanti, Fathur Rozi siap menghadapinya, sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari bupati dan wakil bupati yang baru. [awi/beq]

  • Pengamat Ungkap Sebab PSU Pilkada Magetan Mungkin Terjadi

    Pengamat Ungkap Sebab PSU Pilkada Magetan Mungkin Terjadi

    Magetan (beritajatim.com) – Pengamat politik Magetan sekaligus penggagas Local Government and Political Research Institute (Logopori), Muries Subiantoro, memberikan pandangannya terkait proses sidang terakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa hasil Pilkada Magetan yang digelar pada 7 Februari 2025 lalu itu.

    Menurutnya, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam melihat potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU).

    “Jadi menurut apa yang saya amati proses sidang pembuktian saksi terakhir di MK, ada beberapa hal yang ingin saya berikan tanggapan sebagai pengamat politik,” ujar Muries, Senin (17/02/2025).

    Muries mempertanyakan apakah hakim MK dalam permusyawaratan nantinya berani mengedepankan keadilan substansial. Ia menyoroti bahwa selisih suara dalam Pilkada Magetan sangat tipis, serta adanya rekomendasi PSU dari pengawas pemilu yang ternyata tidak dijalankan. “Ini sebenarnya potensi besar untuk bisa dilakukan PSU,” tambahnya.

    Namun, ia juga menyesalkan bahwa jika PSU memang diperlukan, seharusnya sudah dilakukan beberapa hari setelah tanggal 27 November 2024. Ia melihat bahwa permasalahan Pilkada Magetan seperti “dilimpahkan” ke MK, padahal seharusnya bisa diselesaikan sejak awal jika penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan memahami aturan dengan baik.

    Menurutnya, potensi PSU tergantung pada perspektif hakim MK. Jika MK mempertimbangkan keadilan substansial, maka kemungkinan PSU sangat besar. Namun, jika hakim hanya menggunakan kacamata normatif dan melihat selisih suara di tiga TPS tidak cukup signifikan, maka PSU mungkin tidak akan dilakukan.

    “Seharusnya aturan tetap ditegakkan. Jika memang ditemukan pelanggaran aturan, maka PSU harus dilakukan untuk menjaga keabsahan hasil Pilkada Magetan,” tegasnya.

    Jika PSU benar-benar terjadi, ini akan menjadi peristiwa bersejarah bagi Magetan. “Kalau benar-benar terjadi PSU, ini dalam sejarah pertama kali di Magetan, dan mungkin juga PSU pertama di daerah Mataraman,” jelasnya.

    Muries juga menjabarkan tiga kemungkinan hasil jika PSU dilakukan. Pertama, kemenangan paslon 01 Nanik Endang Rusminiarti-Suyatni Priasmoro semakin besar. Kedua, paslon 03 Sujatno-Ida Yuhana Ulfa mampu mengejar dan mengungguli paslon 01. Ketiga, paslon 02 Hergunadi-Basuki Babussalam memperoleh suara signifikan, tetapi tidak berdampak besar pada persaingan utama antara paslon 01 dan 03.

    “Jadi publik harus memahami bahwa ada tiga kemungkinan, dan kita belum tahu mana yang benar sampai hasil PSU benar-benar dilakukan. Itupun menanti putusan MK yang dibacakan pada 24 Februari 2025 nanti,” pungkasnya. [fiq/ted]